PUTUSAN Nomor 30/Pdt.G/2017/PTA Plg.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara : PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, Propinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardiansyah, S.H., advokat/Pengacara pada kantor Mardiansyah & Rekan yang beralamat di Jl. H. Asmuni Haz Nomor 042 Kelurahan Tanjung Raja Utara, Kecamatan
Tanjung
Raja,
Kabupaten
Ogan
Ilir,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama
Kayuagung,
20/SK/
dengan
Register
Nomor:
Pdt.G/2017/PA.Kag tanggal 02 Juni 2017, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding ; melawan TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, Propinsi Sumatera
Selatan,
dahulu
sebagai
Penggugat
Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;
Konvensi/
DUDUK PERKARA Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0698/Pdt.G/2016/PA.KAG., tanggal 24 Mei 2017 M., bertepatan dengan tanggal 27 Sya’ban 1438 H., dengan mengutip amarnya sebagai berikut : MENGADILI DALAM EKSEPSI Menolak Eksepsi Tergugat; DALAM KONVENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian; 2. Menyatakan harta-harta berupa : 1). 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kabupaten Ogan Ilir, dengan ukuran panjang sebelah Utara 55,21 meter, sebelah selatan 49,90 meter, sebelah Barat 30,77 meter, dan sebelah Timur lebar 24,10 meter, dan bangunan di atasnya berupa 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran sebelah Utara 16,16 meter, sebelah selatan 16,30 meter, sebelah Barat 9,73 meter, dan sebelah Timur 10,01 meter, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara
: Tanah milik Zawiyah;
- Sebelah Selatan
: Tanah milik Jaimah;
- Sebelah Barat
: Jalan;
- Sebelah Timur
: Sungai;
2). 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kabupaten Ogan Ilir, dengan ukuran panjang sebelah utara 182 meter, sebelah selatan 182 meter, sebelah barat 37 meter dan sebelah Timur 37 meter, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara
: Tanah milik Marwah;
- Sebelah Selatan
: Tanah milik Yahya;
- Sebelah Barat
: Tanah milik Temah;
- Sebelah Timur
: Tanah milik Hj. Fatimah;
3). 1 (satu) bidang tanah yang terletak di
Kabupaten Ogan Ilir, dengan
ukuran panjang sebelah utara 38 meter, sebelah selatan 38 meter, sebelah barat 13 meter dan sebelah Timur 12,5 meter, dengan batasbatas sebagai berikut : - Sebelah Utara
: Tanah milik Totok/Kirom;
- Sebelah Selatan
: Tanah milik Dadang/Kemis;
- Sebelah Barat
: Tanah milik Gudin;
- Sebelah Timur
: Jalan;
adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi; 3. Menetapkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masingmasing berhak seperdua dari harta bersama seperti tersebut dalam diktum angka 2.1 sampai dengan 2.3 di atas; 4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atau siapapun yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan bagian harta yang menjadi milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura/riil, maka harta bersama tersebut dijual secara umum melalui Kantor Lelang Negara, dan uang hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai dengan hak atau bagian mereka masing-masing; 5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya; DALAM REKONVENSI Menyatakan, gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima/Niet Onvantkelijk Verklaard; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.841.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah); Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama Kayuagung tersebut, Tergugat
Konvensi/Penggugat
Rekonvensi/Pembanding
telah
mengajukan
permohonan banding pada tanggal 02 Juni 2017 sebagaimana tercantum dalam
akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 08 Juni 2017 ; Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0698/Pdt.G/ 2016/PA.KAG., tanggal 10 Juli 2017 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menyerahkan memori bandingnya dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak menyerahkan pula kontra memori banding ; Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 15 Juni 2017, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 05 Juli 2017. Lalu, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 07 Juli 2017 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0698/Pdt.G/2016/PA.KAG., tanggal 07 Juli 2017 dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0698/Pdt.G/2016/PA.KAG., tanggal 10 Juli 2017; Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 13 Juli 2017 dengan Nomor 30/Pdt.G/2017/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Kayuagung dengan tembusan pemberitahuan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan surat Nomor W6-A/ 908/ HK.05/VII/ 2017 tanggal 14 Juli 2017 ; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0698/Pdt.G/2016/PA.KAG., tanggal 24 Mei 2017 M., bertepatan dengan tanggal 27 Sya’ban 1438 H., diajukan pada tanggal 02 Juni
2017 dengan tatacara dan persyaratan sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas. Oleh karena itu, permohonan banding Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 199 ayat (1) Rbg., dan peraturan perundang-undangan yang terkait, dengan demikian permohonan banding tersebut dapat diterima ; Menimbang,
bahwa
Tergugat
Konvensi/Penggugat
Rekonvensi/
Pembanding tidak mengajukan Memori Banding dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak mengajukan pula Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0698/Pdt.G/ 2016/PA.KAG., tanggal 10 Juli 2017, bahkan sampai dengan perkara banding ini diputus. Oleh karenanya, tanpa Memori dan Kontra Memori Banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah mempelajari dan memeriksa dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0698/Pdt.G/2016/PA.KAG., tanggal 24 Mei 2017 M., bertepatan dengan tanggal 27 Sya’ban 1438 H., beserta Berita Acara Sidang dan segala surat yang berkaitan dengan perkara, terutama telah memperhatikan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang memutus perkara tersebut. Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan permohonan banding ini sebagaimana berikut ; Menimbang, bahwa pokok masalah kedua pihak yang berperkara dalam perkara ini adalah mengenai gugatan wujud (keberadaan) dan pembagian Harta Bersama yang mereka peroleh sebagai suami-isteri sebagaimana dalil-dalil yang diajukan kedua pihak dalam persidangan ;
Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Kayuagung atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama Kayuagung tersebut di dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri ; Menimbang, bahwa meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama Palembang merasa perlu untuk
menambahkan
pertimbangan
hukumnya
sebagaimana akan diuraikan berikut ini ; Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kayuagung telah melakukan usaha perdamaian dan melaksanakan mediasi dengan sungguh-sungguh terhadap kedua pihak, namun gagal mendamaikan mereka. Oleh sebab itu ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan telah terpenuhi/dilaksanakan sebagaimana mestinya ; Menimbang, bahwa terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah dipertimbangkan dengan cukup dalam pertimbangan
hukum
putusan
Pengadilan
Agama
Kayuagung
untuk
menyimpulkan fakta-fakta dalam persidangan. Dalam hal ini termasuk penjatuhan Putusan Sela untuk memerintahkan/membebankan Sumpah Tambahan (Supletoir Eed) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan alat bukti
sumpah
yang
diucapkan
oleh
Penggugat
Konvensi/
Tergugat
Rekonvensi/Terbanding atas dasar perintah Majelis Hakim dalam Putusan Sela tersebut dengan bunyi sumpah sebagai berikut “Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Ogan Ilir, dengan ukuran panjang sebelah Utara 55,21 meter berbatasan dengan tanah milik Zawiyah, sebelah selatan 49,90 meter berbatasan dengan tanah milik Jaimah, sebelah Barat lebar 30,77 meter berbatasan dengan Jalan, dan sebelah Timur lebar 24,10 meter berbatasan dengan sungai adalah harta perolehan bersama dengan cara dibeli dan dibangun bersama semasa dalam perkawinan saya dengan Tergugat (PEMBANDING)” ; Menimbang bahwa sumpah tambahan yang telah diucapkan oleh
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding atas perintah Majelis Hakim yang dituangkan dalam Putusan Sela dengan bunyi sumpah sebagaimana di atas adalah memiliki makna bahwa kedua pihak secara bersama-sama telah terbukti dengan sempurna telah melakukan perbuatan transaksi jual-beli, membeli obyek sengketa dan selanjutnya membangun rumah di atas obyek sengketa yang disebutkan dalam sumpah tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kayuagung tersebut dapat dikuatkan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ; Mengingat
dan
memperhatikan
pasal-pasal
dari
peraturan
dan
perundang-undangan serta hukum syar’i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI -
Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
-
Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0698/Pdt.G/ 2016/PA.KAG., tanggal 24 Mei 2017 M., bertepatan dengan tanggal 27 Sya’ban 1438 H., yang dimohonkan banding ;
-
Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal, 23 Agustus 2017 M., bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1438 H., oleh kami Drs. H. M. Syazili Mathir, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Enas Nasai, S.H., dan Drs. Abd. Hakim, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 30/Pdt.G/2017/PTA.Plg., tanggal 13 Juli 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh Hj. Nyimas Zahro, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.
Ketua Majelis,
Drs. H. M. Syazili Mathir, M.H Hakim Anggota,
Drs. Enas Nasai, S.H
Hakim Anggota,
Drs. Abd. Hakim, M.H.I Panitera Pengganti,
Hj. Nyimas Zahro, S.H
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Proses
: Rp.139.000,-
2. Biaya Redaksi
: Rp.
5.000,-
3. Biaya Materai
: Rp.
6.000,-
JUMLAH
: Rp.150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah )