PT. BANK ANTARDAERAH BANK DEVISA
Laporan Pelaksanaan G C G (Good Corporate Governance)
Tahun 2010
DAFTAR ISI
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance I. Pendahuluan ……………………………………………………. 1 II. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance ..... 2 III. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance ………………………………….. 26 IV. Penutup …………………………………………………………. 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010 I.
Pendahuluan Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan Good Corporate
Governance bagi Bank Umum, maka pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip
dasar.
Pertama,
transparansi
(transparency),
yaitu
keterbukaan dalam mengemukakan pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Keempat, independensi (independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku.
Dalam
rangka
menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, Bank telah berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance. Sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan peraturan diatas maka Bank membuat Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada para Stakeholder dan sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance
ini, dibagi
menjadi 2 (dua) bagian yaitu Bagian pertama membahas mengenai
Halaman 1 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010 Tranparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance dan bagian kedua membahas mengenai Kesimpulan umum hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance.
II. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance Transparansi mengungkap
Pelaksanaan seluruh
aspek
Good
Corporate
pelaksanaan
Governance
akan
prinsip-prinsip
Good
Corporate Governance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan (3) Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006
sebagaimana
telah
disempurnakan
dengan
PBI
No.
8/14/PBI/2006 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum disusun dengan sistematika / penyajian sebagai berikut : a)
Pengungkapan pelaksanaan Good Corporate Governance tersebut, meliputi 7 (tujuh) aspek cakupan Good Corporate Governance beserta kepatuhan Bank terhadap aspek-aspek tersebut, yang meliputi: 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite. 3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern. 4. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern. 5. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure). 6. Rencana strategis Bank, baik Rencana Jangka Pendek (Business Plan) maupun Rencana Jangka Panjang (Corporate
Plan). 7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum di ungkap dalam laporan lainnya.
Halaman 2 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010 b)
Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor.
c)
Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
d)
Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
e)
Shares Option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif.
f)
Rasio gaji tertinggi dan terendah.
g)
Frekuensi rapat Dewan Komisaris.
h)
Jumlah penyimpangan internal (internal fraud).
i)
Permasalahan hukum.
j)
Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
k)
Buy back shares dan buy back obligasi Bank.
l)
Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan.
Untuk mengungkap seluruh Aspek Transparansi Pelaksanaan Good
Corporate Governance secara rinci sebagai syarat utama dalam Pelaporan Good Corporate Governance maka Bank akan memberikan penjelasan secara singkat dan jelas untuk setiap Aspek Transparansi sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut : a)
Pengungkapan pelaksanaan Good Corporate Governance yang meliputi 7 (tujuh) aspek cakupan Good Corporate Governance beserta kepatuhan Bank terhadap aspek-aspek tersebut, antara lain : 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
Halaman 3 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010 i.
Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Jumlah anggota Dewan Komisaris pada tahun 2010 adalah 4 (empat) orang dengan 50% (lima puluh persen)
dari
anggota
Dewan
Komisaris
adalah
Komisaris Independen dengan komposisi sebagai berikut : Dewan Komisaris (Tahun 2010) Jabatan
Nama
Komisaris Utama
Ahadiat Wargana
Komisaris
Yudo Sutanto
Komisaris Independen
Dodu Blasyus
Komisaris Independen
Imbang Setiamiharja
Semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia dan telah memenuhi persyaratan dan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper
Test). Kriteria Independen anggota Komisaris secara keuangan,
kepengurusan,
kepemilikan
saham,
dan/atau hubungan keluarga, baik dengan anggota Dewan
Komisaris
lainnya,
Direksi
dan/atau
Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank telah dipenuhi sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan
Bank
Indonesia
nomor
8/4/PBI/2006
tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good
Corporate Governance bagi Bank Umum. Jumlah anggota Direksi pada tahun 2010 adalah berjumlah 4 (empat) orang. Hal ini merupakan bentuk
Action Plan yang merupakan tindakan korektif untuk
Halaman 4 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010 menyempurnakan jumlah anggota Direksi yang pada Triwulan III dan IV tahun 2009 masih berjumlah 3 (tiga) orang. Bank telah mengajukan Calon Presiden Direktur kepada Bank Indonesia sejak Triwulan III tahun 2009 dan telah menjalani Fit and Proper Test sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Sehingga anggota Direksi mulai Triwulan I tahun 2010 kembali berjumlah 4 (empat) orang dengan komposisi sebagai berikut : Direksi (Tahun 2010) Jabatan
Nama
Presiden Direktur
Bujung R. Hanani
Direktur
Tang Amir
Direktur
Argo Budi Tjahjono
Direktur
Yayat Supriatna
Semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia yang telah memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Kriteria Independen secara keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan
Pemegang
sebagaimana
Saham
dijelaskan
Pengendali
dalam
Peraturan
Bank Bank
Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006
yang
disempurnakan
dengan
PBI
No.
8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate
Governance bagi Bank Umum telah dipenuhi oleh anggota Direksi. ii.
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya
Halaman 5 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010 pelaksanaan
Good
prinsip-prinsip
Corporate
Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh
tingkatan
atau
jenjang
organisasi
dan
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta telah memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris dapat dipastikan
tidak
terlibat
dalam
pengambilan
keputusan kegiatan operasional Bank dan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. Dewan Komisaris juga telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor
eksternal
dan
hasil
pengawasan
Bank
Indonesia yang dituangkan dalam Laporan Evaluasi Kinerja. Dewan Komisaris juga telah membentuk Komite-komite yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara lengkap, antara lain : Komite Audit Komite Pemantau Risiko Komite Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat serta telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran
Halaman 6 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010 Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas
dan
fungsi
melaksanakan
Direksi.
prinsip-prinsip
Dalam
Good
rangka
Corporate
Governance Direksi juga telah membentuk, antara lain : Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Unit Kerja Manajemen Risiko (UKMR) Komite Manajemen Risiko Satuan Kerja Kepatuhan Direksi juga telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan
Bank
Indonesia
dan/atau
hasil
pengawasan otoritas lain melalui Laporan hasil tindak lanjut maupun komitmen (exit meeting). Dalam
menjalankan
tugasnya
Direksi
tidak
menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan dan Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku. iii.
Rekomendasi Dewan Komisaris Dewan
Komisaris
telah
memberikan
rekomendasi
dan/atau nasihat kepada Direksi, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan porsinya dan ketentuan Good Corporate Governance sebagaimana tertuang dalam Risalah rapat kerja maupun kebijakan intern Bank.
Halaman 7 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010 2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite. i.
Struktur,
keanggotaan,
keahlian
dan
independensi
anggota Komite Dewan Komisaris telah membentuk Komite-komite secara lengkap yang terdiri dari :
Komite Audit
Komite Pemantau Risiko
Komite Remunerasi dan Nominasi
Dengan masing-masing Komite diketuai oleh Komisaris Independen. Semua anggota Komite dapat dipastikan telah memenuhi Kriteria Independen secara keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank. Struktur anggota Komite serta syarat keahlian yang harus dimiliki oleh masing-masing anggota Komite dapat
dipastikan
telah
memenuhi
persyaratan
sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. ii.
Tugas dan tanggung jawab Komite Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas
perencanaan
dan
pelaksanaan
audit
serta
pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai
kecukupan
pengendalian
intern
termasuk
kecukupan proses pelaporan keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
Halaman 8 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010 Komite Pemantau Risiko telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit Kerja Manajemen Risiko (UKMR). Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan evaluasi
terhadap
memberikan
kebijakan
rekomendasi
Remunerasi
kepada
Dewan
dan
Komisaris
mengenai kebijakan Remunerasi dan Nominasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain :
Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan
Prestasi dan kemampuan kerja individual
Kewajaran dengan peer group
Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank
iii.
Frekuensi Rapat Komite Rapat kerja Komite telah diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam periode satu tahun yang dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen / Pejabat Eksekutif Bank. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat dan
telah
dituangkan
dalam
risalah
rapat
serta
didokumentasikan secara baik. iv.
Program kerja Komite dan realisasinya Dengan pola kerja seperti yang telah dijelaskan diatas maka dapat dipastikan bahwa Komite memiliki Program
Halaman 9 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010 Kerja yang efektif beserta realisasinya sebagaimana telah dituangkan dalam Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. 3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern. i.
Fungsi Kepatuhan Dalam
penerapan
Fungsi
Kepatuhan,
Direktur
Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang
dari
ketentuan
serta
memantau
dan
menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang sudah dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan. Bank juga telah menunjuk Direktur Kepatuhan yang telah sesuai dengan ketentuan Satuan
yang berlaku. Bank juga telah membentuk
Kerja
Kepatuhan
yang
dapat
dipastikan
Independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan Kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di seluruh jenjang organisasi dengan cara menguji Sistem dan Prosedur tersebut sebelum diimplementasikan. ii.
Fungsi Audit Intern Dalam penerapan Fungsi Audit Intern, Direksi dapat dipastikan telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan
cakupannya
dan
selalu
berupaya
untuk
menindaklanjuti temuan audit intern Bank sesuai dengan
Halaman 10 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010 kebijakan
dan
arahan
Dewan
Komisaris.
Laporan
pelaksanaan hasil audit intern Bank juga disampaikan secara berkala kepada Direksi, Komisaris dan RUPS. Pelaksanaan fungsi audit intern ini juga diwujudkan secara konkret dengan telah dibentuknya SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) dengan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kebutuhan Bank dan dapat bekerja secara independen terhadap Satuan Kerja Operasional sehingga dapat
melaksanakan
meliputi
Pemeriksaan,
seluruh
tugas-tugasnya
Pelaporan,
dan
yang
Pemantauan
perkembangan tindaklanjut perbaikan yang
dilakukan
auditee. Semua pekerjaan yang dilakukan SKAI telah didukung oleh pedoman kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil Audit Intern yang dilaksanakan pada Tahun 2010 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat temuan yang secara signifikan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank. Temuan yang ada hanya bersifat administratif dan sebagian besar temuan hasil audit intern telah ditindaklanjuti. Untuk mengoptimalkan agar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank
dapat
berjalan
secara
efektif
dan
mempertimbangkan faktor Risiko (Risk Based Audit) maka mulai Triwulan IV tahun 2009 SKAI telah menyusun
Pedoman
Risk
Based
Audit
dan
diimplementasikan mulai program pemeriksaan tahun 2010. iii.
Fungsi Audit Ekstern Untuk Penerapan Audit Ekstern, Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Grant Thornton yang terdaftar di Bank Indonesia. Penugasan
Halaman 11 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010 audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP)
telah
memenuhi
aspek-aspek
yang
telah
dipersyaratkan dan telah memperoleh persetujuan RUPS serta telah mempertimbangkan Rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan management letter kepada bank dengan cukup tepat waktu dan mampu bekerja
secara
independen,
memenuhi
standard
profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Menurut pendapat Auditor Independen, Laporan Keuangan Bank telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank per tanggal 31 Desember 2010, hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dalam catatan Laporan Keuangan tahun 2010 juga diungkapkan bahwa Bank telah menerapkan PSAK 50 & 55 (Revisi 2006) secara prospektif sejak tanggal 1 Januari 2010. 4. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern. Dalam
menerapkan
Manajemen
Risiko
sesuai
dengan
ketentuan Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, maka Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Unit Kerja Manajemen Risiko (UKMR) yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional baik secara
Halaman 12 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010 struktural maupun operasional (Risk Taking Unit) sebagai sarana untuk mendukung kelancaran dalam Penerapan Manajemen Risiko pada Bank. Direksi juga telah menyusun Pedoman Umum Manajemen Risiko yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Bank juga telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam penetapan limit risiko yang secara periodik dikaji oleh Direksi dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris.
Untuk
meningkatkan
kualitas
Penerapan
Manajemen dan Sistem Pengendalian Risiko pada setiap lini bisnis dan kantor cabang, maka pada tahun 2010 Bank telah menyusun Pedoman Manajemen Risiko untuk setiap lini bisnis dan kantor cabang yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Bank juga telah melakukan proses manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko sampai dengan pemantauan dan pelaporan Profil Risiko kepada Bank Indonesia. Untuk menunjang proses manajemen risiko yang handal, Bank telah berupaya untuk menjaga kualitas Sumber Daya Manusia dengan cara memberikan pelatihan baik intern maupun yang diselenggarakan oleh pihak eksternal serta mengikutkan Pengurus dan Pejabat Bank dalam Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank juga telah memiliki Sistem Informasi Profil Risiko untuk menghasilkan Profil Risiko sebagai sarana untuk memantau eksposur risiko yang cukup akurat dan tepat waktu yang terdiri dari 3 (tiga) jenis Laporan, antara lain :
Laporan Profil Risiko Triwulanan
Laporan Profil Risiko Bulanan
Laporan Profil Risiko Cabang
Berdasarkan hasil rata-rata dari Laporan Profil Risiko Triwulanan Bank pada Tahun 2010 dapat diketahui bahwa
Halaman 13 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010 Predikat Risiko Bank secara keseluruhan pada tahun 2010 berada pada Tingkat Low to Moderate. 5. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure). Jumlah Total No. 1.
Penyediaan Dana Kepada
Debitur
Nominal (Jutaan Rupiah)
Pihak
9
1.905
Debitur
7
94.999
4
64.261
Terkait 2.
Kepada Inti : a. individu b. group
Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui jumlah total dana yang disediakan oleh Bank baik kepada Pihak Terkait maupun Penyediaan Dana Besar. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa Penyediaan Dana kepada Debitur Inti untuk tahun 2010 relatif lebih besar. Meskipun demikian, Penyediaan Dana baik pada Pihak Terkait maupun Debitur Inti dapat dipastikan bahwa limit penyediaan dana kepada masing-masing Individu maupun group
tersebut
tidak
ada
yang
melanggar/melampaui
batas/limit penyediaan dana sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank (BMPK). Dalam hal ini Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Pada pertengahan tahun 2010 Bank telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure)
Halaman 14 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010 untuk dikinikan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku serta disesuaikan kompleksitas usaha Bank. Bank dalam pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak
terkait
dan/atau
penyediaan
dana
besar
juga
berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank (BMPK) dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku. Hal ini dapat terbukti dari laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal dimaksud dapat menunjukkan
bahwa
tidak
pernah
terjadi
pelanggaran
maupun pelampauan penyediaan dana baik pada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait selama periode Laporan Tahun 2010. 6. Rencana strategis Bank, baik Rencana Jangka Pendek (Business Plan) maupun Rencana Jangka Panjang (Corporate
Plan). i.
Rencana Korporasi (Corporate Plan) Bank telah memiliki Rencana Strategis yang telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (Corporate Plan) sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana Korporasi
(Corporate Plan) secara periodik disusun oleh Direksi dan mendapat persetujuan oleh Komisaris. Direksi juga telah melaksanakan
dan
mengkomunikasikan
Rencana
Korporasi (Corporate Plan) kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada
Bank.
Dalam
menyusun
Rencana
Korporasi
(Corporate Plan), Bank telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.
Halaman 15 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010 ii.
Rencana Bisnis (Business Plan) Bank telah memiliki Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Bisnis (Business Plan) yang telah disusun secara periodik yang sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana Bisnis Bank (Business Plan) telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (achieable), serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan cukup responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Direksi juga selalu mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank (Business Plan) kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke jenjang organisasi pada Bank dan berupaya untuk melaksanakan Rencana Bisnis Bank (Business Plan) secara efektif. Dalam menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Bank (Business Plan), Bank selalu Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank Umum. Penyusunan Rencana Bisnis Bank business plan) periode 2011-2013 yang disusun pada tahun 2010 juga telah
memperhatikan
mempertimbangkan
Faktor Kebijakan
Risiko
dengan
Risiko
dalam
melaksanakan Rencana Bisnis Bank. Dalam hal ini Komisaris
selalu
melakukan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (Business Plan). Salah satu Rencana Bisnis Bank Jangka Pendek yang menjadi perhatian utama pada tahun 2010 adalah persiapan dalam rangka Peluncuran Produk Baru yang diberi label Kartu ANDA (Kartu ATM dan Debit Bank Antardaerah) yang direncanakan akan diimplementasikan pada awal tahun 2011. Sedangkan untuk Rencana Bisnis Bank Jangka Menengah yang salah satunya menjadi perhatian utama adalah rencana Pembangunan Training Centre
Halaman 16 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010 sebagai upaya untuk menjaga kualitas SDM secara berkesinambungan, efektif dan efisien. 7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum di ungkap dalam laporan lainnya. Bank telah menerapkan transparansi kondisi keuangan kepada stakeholders dan pihak terkait lainnya dengan menyampaikan laporan publikasi, laporan keuangan audited dan laporan terkait lainnya sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank secara tepat waktu. Selain itu Bank juga telah memiliki homepage yang dapat diakses oleh publik untuk mengetahui produk, jasa dan informasi
lainnya
tentang
Bank.
Bank
juga
telah
melaksanakan transparansi informasi mengenai produk Bank dengan cara mencetak beberapa brosur untuk informasi produk Bank secara singkat dan jelas dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Bank juga telah mengungkapkan kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya pada Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good
Corporate Governance bagi Bank Umum.
Halaman 17 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010 b)
Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. i.
Kepemilikan Saham anggota Direksi Sampai
dengan
akhir
periode
tahun
2010
dapat
dipastikan bahwa 3 (tiga) dari 4 (empat) anggota Direksi tidak
memiliki
Saham
yang
mencapai
5%
(lima
perseratus) atau lebih dari modal disetor baik pada Bank sendiri maupun pada Bank lain, pada Lembaga Keuangan bukan
Bank
dan
Perusahaan
lainnya
baik
yang
berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. 1 (satu) anggota Direksi yang memiliki Saham mencapai 5% (lima perseratus) dari modal disetor telah mengungkapkan kepemilikan Sahamnya sebagaimana disajikan pada Tabel berikut : Jumlah Saham yang dimiliki No.
Nama
Jabatan
Lembaga
Bank
Bank Lain
tersebut
1.
Tang Amir
Direktur
Keuangan bukan Bank
-
5%
Perusahaan lainnya
-
-
(BPR Joyo Mandiri Raya)
Meskipun
terdapat
1
(satu) anggota
Direksi yang
memiliki Saham mencapai 5% (lima perseratus) dari modal disetor pada satu Bank Perkreditan rakyat yang berkedudukan di dalam negeri, namun dapat dipastikan bahwa
anggota
Direksi
dimaksud
hanya
bertindak
sebagai Pemegang Saham dan tidak mengakibatkan yang bersangkutan
mengabaikan
pelaksanaan
tugas
dan
tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank serta dapat dipastikan tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan anggota Direksi sebagaimana telah diatur pada pasal 22
Halaman 18 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010 Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari
2006
8/14/PBI/2006
yang
disempurnakan
tentang
Pelaksanaan
oleh
PBI
No.
Good Corporate
Governance bagi Bank Umum. Sehingga bersama anggota Direksi lainnya masih dapat fokus dalam menjalankan Bisnis Bank secara Profesional ii.
Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris Sampai dengan akhir tahun Tahun 2010 dapat dipastikan bahwa semua Komisaris Independen Bank tidak memiliki Saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor baik pada Bank sendiri maupun pada Bank lain, pada Lembaga Keuangan bukan Bank dan Perusahaan lainnya baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. Sedangkan untuk anggota komisaris
Non
Independen
telah
mengungkapkan
kepemilikan Saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor baik pada Bank sendiri maupun pada Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam negeri sebagaimana disajikan pada Tabel berikut : Jumlah Saham yang dimiliki No.
1.
Nama
Jabatan
Ahadiat
Presiden
Wargana
Komisaris
Bank
Bank
tersebut
Lain
50 %
-
Lembaga Keuangan bukan Bank
-
Yudo
Komisaris
Sutanto
(Non Independen)
lainnya
80,10 % (Perusahaan
(Non Independen) 2.
Perusahaan
Tekstil)
12,98 %
-
-
- 25 % (Perusahaan Kontraktor)
- 25 % (Perhotelan)
- 15,81 % (Ekspor Ikan Tuna)
Halaman 19 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010 Meskipun terdapat 1 (satu) Komisaris Non Independen yang memiliki Saham mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari Modal Disetor pada lebih dari satu Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam negeri, namun dapat dipastikan bahwa Komisaris
Non
Independen
dimaksud
tidak
mengabaikan
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank dan tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana telah diatur pada pasal 7 (tujuh) dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan oleh PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. c)
Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Bank terhadap Daftar Pihak Terkait Bank (termasuk didalamnya adalah Pemegang Saham Pengendali) posisi Desember tahun 2010 dapat dipastikan bahwa diantara masing-masing Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank tidak saling mempunyai hubungan keuangan maupun hubungan keluarga sampai
dengan
derajat
kedua
sebagaimana
diatur
dalam
Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Sehingga hal ini menjadi kekuatan tersendiri bagi Bank dalam melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara utuh.
Halaman 20 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010 d)
Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
Tabel Paket/kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain serta Pengelompokkan dalam kisaran Tingkat Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima Paket Remunerasi dalam satu tahun diatas disajikan oleh Bank dalam nilai sebagaimana yang
ditetapkan
Rapat
Umum
Pemegang
Saham
untuk
memenuhi salah satu aspek transparansi yang harus diungkap kepada publik dalam rangka melaksanakan ketentuan Good
Corporate Governance. e)
Shares Option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif. Sampai dengan akhir tahun 2010 Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank masih belum memutuskan adanya opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran
Halaman 21 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010 saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank. f)
Rasio gaji tertinggi dan terendah. Untuk
memenuhi
melaksanakan
salah
Good
satu
Corporate
aspek
Transparansi
Governance
sesuai
dalam dengan
ketentuan yang berlaku, berikut ini akan diungkapkan mengenai rasio Gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan dalam table di bawah ini : Parameter perbandingan
Rasio
Rasio Gaji pegawai yang tertinggi dan terendah
24,89
:
1
Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah
1
:
1
Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah
2,57
:
1
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi
2,12
:
1
Gaji yang diperbandingkan dalam Rasio Gaji di atas adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai per bulan, dengan ketentuan bahwa Pegawai yang dimaksud adalah Pegawai Tetap Bank sampai batas Pelaksana. g)
Frekwensi Rapat Dewan Komisaris. Frekwensi Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2010 telah diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun. 2 (dua) dari 4 (empat) kali Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan telah dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Meskipun hanya diselenggarakan selama 4 (empat) kali dalam setahun, namun Rapat tersebut berlangsung secara efektif dan telah
sesuai
dengan
kebutuhan
Bank
dalam
melakukan
evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi rencana bisnis Bank. Berdasarkan Notulen Rapat Dewan Halaman 22 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010 Komisaris selama Tahun 2010 maka dapat diketahui bahwa pengambilan keputusan pada Rapat Dewan Komisaris selalu diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris juga telah dituangkan dalam Notulen Rapat dan didokumentasikan dengan baik. Dokumen hasil Rapat Dewan Komisaris juga selalu dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait. h)
Jumlah penyimpangan internal (internal fraud).
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Bank dan telah dituangkan dalam Tabel diatas dapat diketahui bahwa selama periode Laporan tahun 2010 jumlah penyimpangan internal (internal fraud) yang terjadi pada Bank adalah nihil atau dalam arti kata lain, penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan
outsourcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan tidak pernah terjadi dalam periode tahun 2010. Prestasi ini dapat diraih karena Bank selalu berusaha untuk memberikan kesejahteraan yang cukup kepada seluruh tingkatan karyawan dan selalu menjaga kualitasnya melalui pelatihan, baik secara intern maupun yang diselenggarakan oleh pihak eksternal. Disamping hal tersebut, Kebijakan, Sistem dan Prosedur serta penetapan limit sampai dengan Sistem Pengendalian Intern
Halaman 23 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010 diupayakan untuk selalu dievaluasi secara periodik untuk menghindari timbulnya potensi risiko operasional. i)
Permasalahan hukum.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Bank sebagaimana dapat dilihat pada Tabel diatas, Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bank selama periode laporan tahun 2010 adalah 7 (tujuh) kasus perdata yang terdiri dari 1 (satu) kasus perdata yang telah diselesaikan dan 6 (enam) kasus perdata yang sedang dalam proses penyelesaian. 4 (empat) diantara 6 (enam) kasus perdata yang sedang dalam proses penyelesaian adalah kasus perdata yang dalam proses penyelesaian pada tahun 2009. j)
Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Bank terhadap transaksi yang berpotensi untuk terjadinya benturan kepentingan selama periode laporan tahun 2010 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada tahun 2010 sebagaimana disajikan pada Tabel diatas.
Halaman 24 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010
k)
Buy back shares dan buy back obligasi Bank. Mengingat Bank tidak menerbitkan Shares Option maka Buy
back shares dan buy back obligasi Bank secara otomatis juga tidak ada. l)
Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan. Sebagai wujud kepedulian Bank terhadap lingkungan sekitar dan dalam
rangka
menjalankan
program
Corporate
Social
Responsibility (CSR), pada periode 2010 Bank telah melakukan aktivitas pemberian dana untuk kegiatan sosial sebagai berikut : Pemberian bantuan dana untuk korban letusan Gunung Merapi di daerah Jogjakarta pada bulan November 2010. Pemberian bantuan dana untuk korban Gempa di Padang pada tahun 2010.
Halaman 25 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010 III. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good
Corporate Governance A. Nilai Komposit dan Predikatnya Nilai Komposit
Predikat Komposit
2.00
BAIK
B. Peringkat masing-masing Faktor No.
Faktor
Peringkat
1.
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2
2.
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
2
3.
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
2
4.
Penanganan Benturan Kepentingan
2
5.
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
2
6.
Penerapan Fungsi Audit Intern
2
7.
Penerapan Fungsi Audit Ekstern
2
8.
Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Pelaporan Internal
2
Rencana Strategis Bank
2
9. 10. 11.
2 2
C. Kelemahan dan penyebabnya, action plan (rencana tindak) yang merupakan tindakan korektif (corrective action) beserta target waktu pelaksanaannya Berdasarkan Self Assessment yang telah dilakukan oleh Bank pada Tahun 2011 untuk Periode Penilaian Tahun 2010, berikut ini akan dijelaskan mengenai kelemahan dan penyebabnya beserta
Halaman 26 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010 rencana tindak yang akan dilakukan oleh Bank dan target waktu pelaksanaannya terhadap masing-masing Faktor yang menurut Bank masih terdapat kelemahan : 1.
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Jumlah anggota Direksi pada Triwulan III sampai dengan Triwulan IV Tahun 2010 hanya berjumlah 3 (tiga) orang. Hal ini dikarenakan pada Triwulan III Tahun 2009 Presiden Direktur mengundurkan diri sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris pada waktu itu lebih banyak daripada jumlah anggota Direksi. Untuk memastikan agar kinerja operasional Bank tidak terganggu dan Bank tetap dapat menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, maka melalui RUPS yang diselenggarakan pada Triwulan III tahun 2009 telah ditunjuk salah satu anggota Direksi untuk sementara merangkap
Fungsi
Presiden
Direktur
dan
Bank
juga
mengajukan Calon Presiden Direktur kepada Bank Indonesia pada Triwulan III tahun 2009 dan telah menjalani Fit and
Proper Test sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Sehingga efektif mulai Triwulan I tahun 2010 Calon Presiden Direktur telah diangkat melalui RUPS dan aktif menjabat sebagai Presiden Direktur untuk memimpin Bank bersama dengan anggota Direksi lainnya. Sehingga rencana tindak yang dilakukan oleh Bank sebagai tindakan korektif dalam
Pelaksanaan
Governance
dapat
prinsip-prinsip dipenuhi
Good
sesuai
Corporate
dengan
target
pelaksanaannya. 2.
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Pada Tahun 2009 penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) masih belum mempertimbangkan
Halaman 27 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010 rekomendasi dari Komite Audit, sehingga penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) pada Tahun 2009 hanya ditentukan melalui RUPS saja. Sebagai tindakan korektif dari rencana tindak yang dilaksanakan sesuai dengan target waktunya, maka pada tahun 2010 penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) juga telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris. Pada Tahun 2009 Triwulan IV seorang anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen telah mengundurkan diri. Sehingga untuk memastikan kinerja Komite Pemantau Risiko agar tidak terganggu maka untuk sementara fungsi Pihak Independen yang ahli di bidang Manajemen
Risiko
mulai
Triwulan
IV
Tahun
2009
sementara dirangkap oleh Anggota Komite Audit dengan tetap
memperhatikan
kriteria
kompetensi
dan
independensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite. Sementara itu untuk memenuhi rencana tindak yang merupakan tindakan korektif, Pada tahun 2010 Direksi mengangkat 1 (satu) orang anggota Komite Pemantau Risiko berdasarkan keputusan rapat dewan Komisaris sebagai bentuk realisasi
action plan terhadap pengganti 1 (satu) orang anggota Komite Pemantau Risiko yang mengundurkan diri pada Triwulan IV tahun 2009. 3.
Penerapan Fungsi Audit Intern Pelaksanaan
tugas
SKAI
dalam
melakukan
fungsi
pengawasan secara independen telah dilaksanakan dengan
Halaman 28 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010 beberapa langkah kerja yang meliputi Pemeriksaan, Pelaporan, sampai
dengan
Pemantauan
tindaklanjut perbaikan yang
terhadap
perkembangan
dilakukan auditee. Sehingga
untuk memastikan agar pelaksanaan tugas SKAI dapat berjalan lebih efektif maka pada Triwulan IV tahun 2009 SKAI telah mengkinikan Prosedur Kerja dalam melaksanakan audit intern dengan menyusun Pedoman Risk Based Audit (Audit berbasis
Risiko)
merupakan
sebagai
tindakan
bentuk
korektif
rencana
terhadap
tindak
yang
penyempurnaan
Penerapan Fungsi Audit Intern. Sehingga pada tahun 2010 SKAI telah disetujui untuk mengimplementasikan Risk Based
Audit
dalam
melaksanakan
fungsi
audit
intern
yang
metodenya terus disempurnakan sampai pada akhir tahun 2010.
D. Kekuatan pelaksanaan Good Corporate Governance Berdasarkan Self Assessment yang telah dilakukan oleh Bank pada Tahun 2011 untuk Periode Penilaian Tahun 2010, berikut ini akan dijelaskan mengenai kekuatan dalam pelaksanaan Good
Corporate Governance terhadap masing-masing Faktor yang menurut Bank dapat memberikan kekuatan dalam menerapkan
Good Corporate Governance : 1.
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Komposisi Dewan Komisaris pada tahun 2010 telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Dengan anggota Dewan Komisaris berjumlah 4 (empat) orang, dimana 2 (dua) dari 4 (empat) anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris pada tahun 2010 tidak melebihi jumlah anggota
Halaman 29 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010 Direksi.
Dengan
kriteria
independensi
untuk
seluruh
Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan,
kepengurusan,
kepemilikan
dan
hubungan
keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dapat memberikan kekuatan utama bagi Bank dalam melaksanakan Good Corporate Governance. Dewan Komisaris juga telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala melalui Laporan Evaluasi Kinerja. Frekwensi Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2010 juga telah diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun. 2 (dua) dari 4 (empat) kali Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan telah dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Meskipun hanya diselenggarakan selama 4 (empat) kali dalam setahun, namun Rapat tersebut berlangsung secara efektif. Sehingga dengan beberapa faktor yang dapat menjadi kekuatan Dewan Komisaris dalam melaksanakan diharapkan
tugas Dewan
dan
tanggung
Komisaris
jawabnya
dapat
maka
memastikan
terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2.
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Jumlah anggota Direksi yang pada tahun 2010 sudah berjumlah 4 (empat) orang dengan Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali,
yakni
tidak
memiliki
hubungan
keuangan,
kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga
Halaman 30 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010 serta mayoritas anggota Direksi yang dapat dipastikan tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. Hal ini dapat menjadi modal utama khususnya bagi Direksi dalam penerapan Good Corporate
Governance. Selain itu Setiap kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan melalui rapat Direksi berdasarkan musyawarah mufakat juga dapat menambah kekuatan utama bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. 3.
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Struktur, Komposisi, dan Independensi Anggota Komite pada tahun 2010 telah dipastikan sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pelaksanaan Good
Corporate
Governance
yang
berlaku.
Rapat
Komite
diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank dan paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota. Sehingga hal ini tentunya dapat menjadi kekuatan tersendiri bagi Komite-komite yang telah dibentuk untuk melaksanakan tugas Komite dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip
Good Corporate Governance. 4.
Penanganan Benturan Kepentingan Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan pada Tahun 2010, dapat dipastikan bahwa tidak ditemukan transaksi yang menurut Bank mengandung benturan kepentingan. Sehingga hal ini tentunya dapat menambah kekuatan Bank dalam pelaksanaan Good Corporate Governance.
Halaman 31 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010 5.
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Faktor-faktor yang dapat menjadi kekuatan Penerapan Fungsi Kepatuhan
Bank
dalam
pelaksanaan
Good
Corporate
Governance berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Bank antara lain adalah telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan (Compliance Unit) yang independen terhadap Satuan
Kerja
Operasional
dalam
rangka
membantu
pelaksanaan fungsi Direktur Kepatuhan secara efektif. Satuan Kerja Kepatuhan (Compliance Unit) juga telah memastikan bahwa Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku. Disamping itu, Direktur Kepatuhan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah
menyampaikan
Laporan
Pelaksanaan
Tugas
dan
Tanggung Jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak-pihak yang berwenang sesuai Struktur Organisasi Bank secara periodik dan tepat waktu. 6.
Penerapan Fungsi Audit Intern Beberapa Faktor yang dapat menjadi kekuatan Penerapan Fungsi Auidit Intern dalam pelaksanaan Good Corporate
Governance berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Bank antara lain dikarenakan oleh kelembagaan SKAI yang independen terhadap satuan kerja operasional. SKAI juga telah menjalankan fungsinya secara independen dengan melaksanakan fungsi audit intern Bank sesuai pedoman intern dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB. Disamping itu, Direksi bertanggung jawab atas tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan
dan
arahan Dewan Komisaris.
Halaman 32 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010
7.
Penerapan Fungsi Audit Ekstern Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) pada tahun 2010 telah memperoleh persetujuan RUPS dan telah mempertimbangkan Rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris. Pelaksanaan Audit Ekstern oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) pada Tahun 2010 juga telah dilakukan sesuai dengan aspek-aspek yang telah dipersyaratkan dan telah menyampaikan hasil audit dan management letter kepada Bank dengan tepat waktu. Menurut pendapat Auditor Independen, Laporan Keuangan Bank telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank per tanggal 31 Desember 2010, hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sehingga hal ini diharapkan dapat menjadi tambahan kekuatan Bank dalam melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
8.
Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern Beberapa Faktor yang dapat menjadi kekuatan dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance terutama dalam menerapkan fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern, antara lain : Bank telah memiliki Unit Kerja Manajemen Risiko (UKMR) yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional baik secara struktural maupun operasional (Risk Taking Unit) sebagai sarana untuk mendukung kelancaran dalam Penerapan Manajemen Risiko pada Bank.
Halaman 33 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010 Untuk meningkatkan kualitas Penerapan Manajemen dan Sistem Pengendalian Risiko pada setiap lini bisnis dan kantor cabang, maka pada tahun 2010 Bank telah menyusun Pedoman Manajemen Risiko untuk setiap lini bisnis dan kantor cabang yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Pada Tahun 2010 Bank juga telah memiliki Sistem Informasi Profil Risiko yang lebih lengkap sebagai sarana untuk mempermudah dalam memantau eksposur Risiko Bank secara cepat dan efisien yang menghasilkan 3 (tiga) jenis Laporan, antara lain : a)
Laporan Profil Risiko Triwulanan
b)
Laporan Profil Risiko Bulanan
c)
Laporan Profil Risiko Cabang
Sehingga Pemantauan terhadap Profil Risiko Bank tidak hanya dapat dilakukan secara konsolidasi saja, tetapi juga dapat dilakukan pada setiap Kantor Cabang Bank. Berdasarkan hasil rata-rata dari Laporan Profil Risiko Triwulanan Bank pada Tahun 2010 dapat diketahui bahwa Predikat Risiko Bank secara keseluruhan pada tahun 2010 berada pada Tingkat Low to Moderate. 9.
Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures) Pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar (large exposures) telah dilakukan Bank dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank (BMPK) dan memperhatikan kemampuan permodalan. Disamping itu, Pada pertengahan tahun 2010 Bank telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait
Halaman 34 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010 (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure) untuk dikinikan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku serta disesuaikan kompleksitas usaha Bank. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada Tahun 2010 dapat dipastikan bahwa tidak pernah ada Pelanggaran maupun
Pelampauan
terhadap
limit
Batas
Maksimum
Pemberian Kredit Bank (BMPK). Hal ini tentunya dapat menjadi kekuatan Bank dalam pelaksanaan Good Corporate
Governance. 10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Pelaporan Internal Beberapa Faktor yang dapat menjadi kekuatan dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance terutama dalam menerapkan
transparansi
kondisi
keuangan
dan
non
keuangan, Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Pelaporan Internal, antara lain : Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan dalam bentuk Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan serta telah menyampaikan kepada pihak-pihak
yang
telah
ditentukan
dan
telah
menyajikannya pada homepage milik Bank secara tepat waktu. Bank telah melakukan Self Assessment dan membuat Laporan Pelaksanaan GCG (Good Corporate Governance) sesuai dengan kondisi Bank sebenarnya serta telah disampaikan
kepada
pihak-pihak
sebagaimana
yang
disebutkan dalam Ketentuan Pelaksanaan GCG. Laporan Pelaksanaan GCG juga telah disajikan dalam homepage milik Bank secara tepat waktu.
Halaman 35 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010 Kecukupan Pelaporan Internal telah didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Bank yang mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat dan lengkap. 11. Rencana Strategis Bank Setiap tahun Bank selalu menyusun Bisnis Bank (business
plan) yang sesuai dengan visi dan misi Bank dan telah memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal. Direksi juga selalu mengkomunikasikan Rencana Korporasi (corporate
plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke jenjang Organisasi pada Bank serta selalu berupaya untuk melaksanakan Rencana Bisnis Bank (business plan) secara efektif. Penyusunan Rencana Bisnis Bank business plan) periode 2011-2013 yang disusun pada tahun 2010 juga telah memperhatikan Faktor Risiko dengan mempertimbangkan Kebijakan Risiko dalam melaksanakan
Rencana
Bisnis
Bank.
Sehingga
dengan
beberapa upaya yang dilakukan oleh Bank sebagaimana dijelaskan diatas dapat menjadi kekuatan Bank dalam pelaksanaan Good Corporate Governance.
Demikian Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan
Good Corporate Governance ini disusun sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 dan dijelaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan
Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.
Halaman 36 dari 37
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2010
PT. Bank Antardaerah
Ahadiat Wargana
Bujung R. Hanani
Komisaris Utama
Presiden Direktur
IV. Penutup Demikian Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance. Bank Antardaerah Tahun 2010 untuk periode penilaian per 31 Desember 2010 disusun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, yang telah
mengungkapkan
Aspek
Tranparansi
Pelaksanaan
Good
Corporate Governance dan menjelaskan Kesimpulan umum hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance sesuai dengan kondisi sebenarnya pada Bank. Sehingga dengan diterbitkannya Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada Stakeholder serta meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertangungjawaban dan kewajaran pada Bank.
Halaman 37 dari 37
