PT. BANK ANTARDAERAH BANK DEVISA
Laporan Pelaksanaan G C G (Good Corporate Governance)
Tahun 2011
DAFTAR ISI
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance I. Pendahuluan ……………………………………………………. 1 II. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance ..... 2 III. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance ………………………………….. 27 IV. Penutup …………………………………………………………. 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 I.
Pendahuluan Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan Good Corporate
Governance bagi Bank Umum, maka pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip
dasar.
Pertama,
transparansi
(transparency),
yaitu
keterbukaan dalam mengemukakan pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Keempat, independensi (independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku.
Dalam
rangka
menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, Bank telah berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance. Sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan peraturan diatas maka Bank membuat Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada para Stakeholder dan sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance
ini, dibagi
menjadi 2 (dua) bagian yaitu Bagian pertama membahas mengenai
Halaman 1 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 Tranparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance dan bagian kedua membahas mengenai Kesimpulan umum hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance.
II. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance Transparansi mengungkap
Pelaksanaan seluruh
aspek
Good
Corporate
pelaksanaan
Governance
akan
prinsip-prinsip
Good
Corporate Governance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan (3) Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006
sebagaimana
telah
disempurnakan
dengan
PBI
No.
8/14/PBI/2006 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum disusun dengan sistematika / penyajian sebagai berikut : a)
Pengungkapan pelaksanaan Good Corporate Governance tersebut, meliputi 7 (tujuh) aspek cakupan Good Corporate Governance beserta kepatuhan Bank terhadap aspek-aspek tersebut, yang meliputi: 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite. 3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern. 4. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern. 5. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure). 6. Rencana strategis Bank, baik Rencana Jangka Pendek (Business Plan) maupun Rencana Jangka Panjang (Corporate
Plan). 7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum di ungkap dalam laporan lainnya.
Halaman 2 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 b)
Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor.
c)
Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
d)
Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
e)
Shares Option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif.
f)
Rasio gaji tertinggi dan terendah.
g)
Frekuensi rapat Dewan Komisaris.
h)
Jumlah penyimpangan internal (internal fraud).
i)
Permasalahan hukum.
j)
Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
k)
Buy back shares dan buy back obligasi Bank.
l)
Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan.
Untuk mengungkap seluruh Aspek Transparansi Pelaksanaan Good
Corporate Governance secara rinci sebagai syarat utama dalam Pelaporan Good Corporate Governance maka Bank akan memberikan penjelasan secara singkat dan jelas untuk setiap Aspek Transparansi sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut : a)
Pengungkapan pelaksanaan Good Corporate Governance yang meliputi 7 (tujuh) aspek cakupan Good Corporate Governance beserta kepatuhan Bank terhadap aspek-aspek tersebut, antara lain : 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
Halaman 3 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 i.
Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Jumlah anggota Dewan Komisaris pada tahun 2011 adalah 4 (empat) orang dengan 50% (lima puluh persen)
dari
anggota
Dewan
Komisaris
adalah
Komisaris Independen dengan komposisi sebagai berikut : Dewan Komisaris (Tahun 2011) Jabatan
Nama
Komisaris Utama
Ahadiat Wargana
Komisaris
Yudo Sutanto
Komisaris Independen
Dodu Blasyus
Komisaris Independen
Imbang Setiamiharja
Semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia dan telah memenuhi persyaratan dan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper
Test). Kriteria Independen anggota Komisaris secara keuangan,
kepengurusan,
kepemilikan
saham,
dan/atau hubungan keluarga, baik dengan anggota Dewan
Komisaris
lainnya,
Direksi
dan/atau
Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank telah dipenuhi sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan
Bank
Indonesia
nomor
8/4/PBI/2006
tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good
Corporate Governance bagi Bank Umum. Jumlah anggota Direksi pada tahun 2011 adalah berjumlah 4 (empat) orang. Pada pertengahan tahun
Halaman 4 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 2011 terjadi perubahan terhadap susunan anggota Direksi sebagai berikut : Direksi (Tahun 2011) Jabatan
Anggota Direksi sebelum perubahan
sesudah perubahan
Presiden Direktur
Bujung R. Hanani
Bujung R. Hanani
Direktur
Tang Amir
Tang Amir
Direktur
Argo Budi Tjahjono
Rachmat Otojo
Direktur
Yayat Supriatna
Argo Budi Tjahjono
Meskipun
sempat
terjadi
perubahan
terhadap
susunan anggota Direksi, namun dapat dipastikan bahwa jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi tetap sesuai dengan dengan ukuran dan
kompleksitas
usaha
Bank
serta
proses
penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi baru telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia yang telah memenuhi
persyaratan
telah
lulus
Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Kriteria Independen secara keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan
Pemegang
sebagaimana
Saham
dijelaskan
Pengendali
dalam
Peraturan
Bank Bank
Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006
yang
disempurnakan
dengan
PBI
No.
8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate
Governance bagi Bank Umum telah dipenuhi oleh anggota Direksi.
Halaman 5 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 ii.
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan
Good
prinsip-prinsip
Corporate
Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh
tingkatan
atau
jenjang
organisasi
dan
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta telah memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris dapat dipastikan
tidak
terlibat
dalam
pengambilan
keputusan kegiatan operasional Bank dan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. Dewan Komisaris juga telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor
eksternal
dan
hasil
pengawasan
Bank
Indonesia yang dituangkan dalam Laporan Evaluasi Kinerja. Dewan Komisaris juga telah membentuk Komite-komite yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara lengkap, antara lain : Komite Audit Komite Pemantau Risiko Komite Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat serta telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal.
Halaman 6 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas
dan
fungsi
melaksanakan
Direksi.
prinsip-prinsip
Dalam
Good
rangka
Corporate
Governance Direksi juga telah membentuk, antara lain : Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Unit Kerja Manajemen Risiko (UKMR) Komite Manajemen Risiko Satuan Kerja Kepatuhan Direksi juga telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan
Bank
Indonesia
dan/atau
hasil
pengawasan otoritas lain melalui Laporan hasil tindak lanjut maupun komitmen (exit meeting). Dalam
menjalankan
tugasnya
Direksi
tidak
menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan dan Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku. iii.
Rekomendasi Dewan Komisaris Dewan
Komisaris
telah
memberikan
rekomendasi
dan/atau nasihat kepada Direksi, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan porsinya dan ketentuan Good Corporate Governance sebagaimana
Halaman 7 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 tertuang dalam Risalah rapat kerja maupun kebijakan intern Bank. 2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite. i.
Struktur,
keanggotaan,
keahlian
dan
independensi
anggota Komite Dewan Komisaris telah membentuk Komite-komite secara lengkap yang terdiri dari :
Komite Audit
Komite Pemantau Risiko
Komite Remunerasi dan Nominasi
Dengan masing-masing Komite diketuai oleh Komisaris Independen. Semua anggota Komite dapat dipastikan telah memenuhi Kriteria Independen secara keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank. Struktur anggota Komite serta syarat keahlian yang harus dimiliki oleh masing-masing anggota Komite dapat
dipastikan
telah
memenuhi
persyaratan
sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. ii.
Tugas dan tanggung jawab Komite Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas
perencanaan
dan
pelaksanaan
audit
serta
pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka
Halaman 8 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 menilai
kecukupan
pengendalian
intern
termasuk
kecukupan proses pelaporan keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit Kerja Manajemen Risiko (UKMR). Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan evaluasi
terhadap
memberikan
kebijakan
rekomendasi
Remunerasi
kepada
Dewan
dan
Komisaris
mengenai kebijakan Remunerasi dan Nominasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain :
Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan
Prestasi dan kemampuan kerja individual
Kewajaran dengan peer group
Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank
iii.
Frekuensi Rapat Komite Rapat kerja Komite telah diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam periode satu tahun yang dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen / Pejabat Eksekutif Bank. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat dan
telah
dituangkan
dalam
risalah
rapat
serta
didokumentasikan secara baik.
Halaman 9 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 iv.
Program kerja Komite dan realisasinya Dengan pola kerja seperti yang telah dijelaskan diatas maka dapat dipastikan bahwa Komite memiliki Program Kerja yang efektif beserta realisasinya sebagaimana telah dituangkan dalam Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern. i.
Fungsi Kepatuhan Dalam
penerapan
Fungsi
Kepatuhan,
Direktur
Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang
dari
ketentuan
serta
memantau
dan
menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang sudah dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan. Bank juga telah menunjuk Direktur Kepatuhan yang telah sesuai dengan ketentuan Satuan
yang berlaku. Bank juga telah membentuk
Kerja
Kepatuhan
yang
dapat
dipastikan
Independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan Kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di seluruh jenjang organisasi dengan cara menguji Sistem dan Prosedur tersebut sebelum diimplementasikan.
Halaman 10 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 ii.
Fungsi Audit Intern Dalam penerapan Fungsi Audit Intern, Direksi dapat dipastikan telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan
cakupannya
dan
selalu
berupaya
untuk
menindaklanjuti temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan
dan
arahan
Dewan
Komisaris.
Laporan
pelaksanaan hasil audit intern Bank juga disampaikan secara
berkala
kepada
Direksi
dan
Komisaris.
Pelaksanaan fungsi audit intern ini juga diwujudkan secara konkret dengan telah dibentuknya SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) dengan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kebutuhan Bank dan dapat bekerja secara independen terhadap Satuan Kerja Operasional sehingga dapat
melaksanakan
meliputi
seluruh
Pemeriksaan,
tugas-tugasnya
Pelaporan,
dan
yang
Pemantauan
perkembangan tindaklanjut perbaikan yang
dilakukan
auditee. Semua pekerjaan yang dilakukan SKAI telah didukung oleh pedoman kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil Audit Intern yang dilaksanakan pada Tahun 2011 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat temuan yang secara signifikan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank. Temuan yang ada hanya bersifat administratif dan sebagian besar temuan hasil audit intern telah ditindaklanjuti. Untuk mengoptimalkan agar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank
dapat
berjalan
mempertimbangkan
faktor
secara Risiko
efektif
dan
maka
Pola
Pemeriksaan SKAI pada tahun 2011 menggunakan pendekatan Risk Based Audit.
Halaman 11 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 iii.
Fungsi Audit Ekstern Untuk Penerapan Audit Ekstern, Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Grant Thornton yang terdaftar di Bank Indonesia. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP)
telah
memenuhi
aspek-aspek
yang
telah
dipersyaratkan dan telah memperoleh persetujuan RUPS serta telah mempertimbangkan Rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan management letter kepada bank dengan cukup tepat waktu dan mampu bekerja
secara
independen,
memenuhi
standard
profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Menurut pendapat Auditor Independen, Laporan Keuangan Bank telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank per tanggal 31 Desember 2011 dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia. 4. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern. Dalam
menerapkan
Manajemen
Risiko
sesuai
dengan
ketentuan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, maka Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Unit Kerja Manajemen Risiko (UKMR) yang
Halaman 12 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 independen terhadap Satuan Kerja Operasional baik secara struktural maupun operasional (Risk Taking Unit) sebagai sarana untuk mendukung kelancaran dalam Penerapan Manajemen Risiko pada Bank. Direksi juga telah menyusun Pedoman Umum Manajemen Risiko yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Bank juga telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam penetapan limit risiko yang secara periodik dikaji oleh Direksi dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris.
Untuk
meningkatkan
kualitas
Penerapan
Manajemen dan Sistem Pengendalian Risiko pada setiap lini bisnis dan kantor cabang, maka Bank telah menyusun Pedoman Manajemen Risiko untuk setiap lini bisnis dan kantor cabang yang telah dikinikan dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Bank juga telah melakukan proses manajemen risiko
mulai
dari
identifikasi
risiko
sampai
dengan
pemantauan dan pelaporan Profil Risiko kepada Bank Indonesia. Untuk menunjang proses manajemen risiko yang handal, Bank telah berupaya untuk menjaga kualitas Sumber Daya Manusia dengan cara memberikan pelatihan baik intern maupun yang diselenggarakan oleh pihak eksternal serta mengikutkan Pengurus dan Pejabat Bank dalam Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank juga telah memiliki Sistem Informasi Profil Risiko untuk menghasilkan Profil Risiko sebagai sarana untuk memantau eksposur risiko yang cukup akurat dan tepat waktu yang terdiri dari 3 (tiga) jenis Laporan, antara lain :
Laporan Profil Risiko Triwulanan
Laporan Profil Risiko Bulanan
Laporan Profil Risiko Cabang
Dalam rangka menyesuaikan ketentuan pada Peraturan Bank Indonesia nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 dan Surat
Halaman 13 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 Edaran Bank Indonesia nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, maka pada Triwulan IV tahun 2011 Bank telah melakukan Revisi pada Pedoman Standar Manajemen Risiko dan mulai menerapkan penyusunan Laporan Profil Risiko berdasarkan Risk Based Bank Rating pada Triwulan IV tahun 2011. Berdasarkan hasil rata-rata dari Laporan Profil Risiko Triwulanan Bank pada Tahun 2011 dapat diketahui bahwa Predikat Risiko Bank secara keseluruhan pada tahun 2011 berada pada Tingkat PK-2 (Low to Moderate). 5. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure). Jumlah Total No.
1.
Penyediaan Dana
Kepada
Debitur
Nominal (Jutaan Rupiah)
Pihak
14
3.330
Debitur
12
153.406
3
46.543
Terkait 2.
Kepada Inti : a. individu b. group
Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui jumlah total dana yang disediakan oleh Bank baik kepada Pihak Terkait maupun Penyediaan Dana Besar. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti untuk tahun 2011 secara
konsolidasi
lebih
besar.
Meskipun
demikian,
Penyediaan Dana baik pada Pihak Terkait maupun Debitur Inti dapat dipastikan bahwa limit penyediaan dana kepada masing-masing Individu maupun group tersebut tidak ada
Halaman 14 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 yang
melanggar/melampaui
batas/limit
penyediaan
dana
sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank (BMPK). Dalam hal ini Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Pada pertengahan tahun 2010 Bank
telah
melakukan
evaluasi
terhadap
kebijakan
penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure) untuk dikinikan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku serta disesuaikan kompleksitas usaha Bank. Bank dalam pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar juga berpedoman pada ketentuan
Bank
Indonesia
tentang
Batas
Maksimum
Pemberian Kredit Bank (BMPK) dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku. Hal ini dapat terbukti dari laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal dimaksud dapat menunjukkan bahwa tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan penyediaan dana baik pada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait selama periode Laporan Tahun 2011. 6. Rencana strategis Bank, baik Rencana Jangka Pendek (Business Plan) maupun Rencana Jangka Panjang (Corporate
Plan). i.
Rencana Korporasi (Corporate Plan) Bank telah memiliki Rencana Strategis yang telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (Corporate Plan) sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana Korporasi
(Corporate Plan) secara periodik disusun oleh Direksi dan mendapat persetujuan oleh Komisaris. Rencana Korporasi
Halaman 15 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 (Corporate Plan) yang terkini disusun pada tahun 2011 untuk perencanaan jangka panjang dalam periode 7 (tujuh)
tahun
mendatang
yang
dituangkan
dalam
Corporate Plan 2012–2018. Inti perencanaan jangka panjang yang dituangkan dalam Corporate Plan 2012– 2018 Bank Antardaerah (Bank ANDA) adalah menjadi Bank yang mempunyai kontribusi besar pada Stakeholder dengan landasan SDM yang berkualitas dan pemanfaatan Teknologi Informasi pada Produk dan Jasa Bank secara tepat.
Direksi
juga
telah
melaksanakan
dan
mengkomunikasikan Rencana Korporasi (Corporate Plan) kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. Dalam menyusun Rencana
Korporasi
(Corporate
Plan),
Bank
telah
memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. ii.
Rencana Bisnis (Business Plan) Bank telah memiliki Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Bisnis (Business Plan) yang telah disusun secara periodik yang sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana Bisnis Bank (Business Plan) telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (achieable), serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan cukup responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Direksi juga selalu mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank (Business Plan) kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke jenjang organisasi pada Bank dan berupaya untuk melaksanakan Rencana Bisnis Bank (Business Plan) secara efektif. Dalam menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis
Halaman 16 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 Bank (Business Plan), Bank selalu Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank Umum. Penyusunan Rencana Bisnis Bank business plan) periode 2012-2014 yang disusun pada tahun 2011 juga telah
memperhatikan
mempertimbangkan
Faktor Kebijakan
Risiko
dengan
Risiko
dalam
melaksanakan Rencana Bisnis Bank. Dalam hal ini Komisaris
selalu
melakukan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (Business Plan). Dalam melaksanakan Rencana Bisnis Bank, Manajemen telah melakukan upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan produktifitas, mengembangkan portofolio serta fitur-fitur produk guna meningkatkan layanan yang memprioritaskan kebutuhan nasabah. Selain hal tersebut, dijalin
kerjasama
dengan
Pihak
lain
untuk
mengembangkan produk perbankan dan memperluas coverage network area Bank, pada akhirnya diharapkan mencapai target yang sudah direncanakan. 7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum di ungkap dalam laporan lainnya. Bank telah menerapkan transparansi kondisi keuangan kepada stakeholders dan pihak terkait lainnya dengan menyampaikan laporan publikasi, laporan keuangan audited dan laporan terkait lainnya sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank secara tepat waktu. Selain itu Bank juga telah memiliki homepage yang dapat diakses oleh publik untuk mengetahui produk, jasa dan informasi
lainnya
tentang
Bank.
Bank
juga
telah
melaksanakan transparansi informasi mengenai produk Bank
Halaman 17 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 dengan cara mencetak beberapa brosur untuk informasi produk Bank secara singkat dan jelas dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Bank juga telah mengungkapkan kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya pada Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good
Corporate Governance bagi Bank Umum. b)
Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. i.
Kepemilikan Saham anggota Direksi Dalam
memenuhi
ketentuan
transparansi
terhadap
kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima
perseratus)
atau
lebih
pada
Bank
yang
bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri), Bank telah mengungkapkan secara transparan mengenai 1 (satu) orang anggota Direksi yang memiliki Saham mencapai 5% (lima perseratus) dari modal disetor pada Bank lain di dalam negeri
sesuai
dengan
ketentuan
Good
Corporate
Governance sebagaimana disajikan pada Tabel berikut : Jumlah Saham yang dimiliki No.
Nama
Jabatan
Bank tersebut
1.
Bujung Hanani
R.
Presiden
-
Lembaga Bank Lain
Keuangan bukan Bank
-
-
Perusahaan lainnya
-
Direktur
Halaman 18 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 2.
Tang Amir
Direktur
-
5%
-
-
(BPR Joyo Mandiri Raya)
3.
Rachmat
Direktur
-
-
-
-
Direktur
-
-
-
-
Otojo 4.
Argo
Budi
Tjahjono
Meskipun
terdapat
1
(satu) anggota
Direksi yang
memiliki Saham mencapai 5% (lima perseratus) dari modal disetor pada satu Bank Perkreditan rakyat yang berkedudukan di dalam negeri, namun dapat dipastikan bahwa
anggota
Direksi
dimaksud
hanya
bertindak
sebagai Pemegang Saham dan tidak mengakibatkan yang bersangkutan
mengabaikan
pelaksanaan
tugas
dan
tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank serta dapat dipastikan tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan anggota Direksi sebagaimana telah diatur pada pasal 22 Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari
2006
8/14/PBI/2006
yang
disempurnakan
tentang
Pelaksanaan
oleh
PBI
No.
Good Corporate
Governance bagi Bank Umum. Sehingga bersama anggota Direksi lainnya masih dapat fokus dalam menjalankan Bisnis Bank secara Profesional ii.
Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris Sampai dengan akhir tahun Tahun 2011 dapat dipastikan bahwa semua Komisaris Independen Bank tidak memiliki Saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor baik pada Bank sendiri maupun pada Bank lain, pada Lembaga Keuangan bukan Bank dan Perusahaan lainnya baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. Sedangkan untuk anggota
Halaman 19 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 komisaris
Non
Independen
telah
mengungkapkan
kepemilikan Saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor baik pada Bank sendiri maupun pada Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam negeri sesuai dengan ketentuan Good Corporate
Governance sebagaimana disajikan pada Tabel berikut : Jumlah Saham yang dimiliki No.
1.
Nama
Jabatan
Bank
Bank
tersebut
Lain
50 %
-
Lembaga Keuangan bukan Bank
-
lainnya
Ahadiat
Presiden
Wargana
Komisaris
(PT. Gistex,
(Non
Perusahaan
Yudo Sutanto
Komisaris
80,10 %
Tekstil)
Independen) 2.
Perusahaan
12,98 %
-
-
(Non
25 % (PT. Trio Indah
Independen)
Sentausa, Perhotelan)
25 % (PT. Trijaya Abadi Sentausa, Distributor Elpiji)
3.
Dodu Blasyus
Komisaris
-
-
-
-
-
-
-
-
(Independen) 4.
Imbang
Komisaris
Setiamiharja
(Independen)
Meskipun terdapat anggota Komisaris Non Independen yang memiliki Saham mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari Modal Disetor pada lebih dari satu Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam negeri, namun dapat dipastikan bahwa Komisaris
Non
Independen
dimaksud
tidak
mengabaikan
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan
Halaman 20 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 Komisaris Bank dan tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana telah diatur pada pasal 7 (tujuh) dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan oleh PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. c)
Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Bank terhadap Daftar Pihak Terkait Bank (termasuk didalamnya adalah Pemegang Saham Pengendali) posisi Desember tahun 2011 dapat dipastikan bahwa diantara masing-masing Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank tidak saling mempunyai hubungan keuangan maupun hubungan keluarga sampai
dengan
derajat
kedua
sebagaimana
diatur
dalam
Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Sehingga hal ini menjadi kekuatan tersendiri bagi Bank dalam melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara utuh. d)
Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
Halaman 21 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011
Tabel Paket/kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain serta Pengelompokkan dalam kisaran Tingkat Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima Paket Remunerasi dalam satu tahun diatas disajikan oleh Bank dalam nilai sebagaimana yang
ditetapkan
Rapat
Umum
Pemegang
Saham
untuk
memenuhi salah satu aspek transparansi yang harus diungkap kepada publik dalam rangka melaksanakan ketentuan Good
Corporate Governance. e)
Shares Option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif. Sampai dengan akhir tahun 2011 Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank masih belum memutuskan adanya opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank.
f)
Rasio gaji tertinggi dan terendah. Untuk
memenuhi
melaksanakan
salah
Good
satu
Corporate
aspek
Transparansi
Governance
sesuai
dalam dengan
ketentuan yang berlaku, berikut ini akan diungkapkan mengenai
Halaman 22 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 rasio Gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan dalam table di bawah ini : Parameter perbandingan
Rasio
Rasio Gaji pegawai yang tertinggi dan terendah
24,89
:
1
Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah
1
:
1
Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah
2,57
:
1
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi
2,12
:
1
Gaji yang diperbandingkan dalam Rasio Gaji di atas adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai per bulan, dengan ketentuan bahwa Pegawai yang dimaksud adalah Pegawai Tetap Bank sampai batas Pelaksana. g)
Frekwensi Rapat Dewan Komisaris. Frekwensi Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2011 telah diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun. 2 (dua) dari 4 (empat) kali Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan telah dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Meskipun hanya diselenggarakan selama 4 (empat) kali dalam setahun, namun Rapat tersebut berlangsung secara efektif dan telah
sesuai
dengan
kebutuhan
Bank
dalam
melakukan
evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi rencana bisnis Bank. Berdasarkan Notulen Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2011 maka dapat diketahui bahwa pengambilan keputusan pada Rapat Dewan Komisaris selalu diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris juga telah dituangkan dalam Notulen Rapat dan didokumentasikan dengan baik. Dokumen hasil Rapat Dewan Komisaris juga selalu dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
Halaman 23 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 h)
Jumlah penyimpangan internal (internal fraud).
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Bank dan telah dituangkan dalam Tabel diatas dapat diketahui bahwa selama periode Laporan tahun 2011 jumlah penyimpangan internal (internal fraud) yang terjadi pada Bank adalah nihil atau dapat
diartikan
bahwa
penyimpangan/kecurangan
yang
dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan outsourcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan tidak pernah terjadi dalam periode tahun 2011. Prestasi ini dapat diraih karena Bank selalu berusaha untuk memberikan kesejahteraan yang cukup kepada seluruh tingkatan karyawan dan selalu menjaga kualitasnya melalui pelatihan, baik secara intern maupun yang diselenggarakan oleh pihak eksternal. Disamping hal tersebut, Kebijakan, Sistem dan Prosedur serta penetapan limit sampai dengan Sistem Pengendalian Intern diupayakan untuk selalu dievaluasi secara periodik untuk menghindari timbulnya potensi fraud. i)
Permasalahan hukum.
Halaman 24 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Bank sebagaimana dapat dilihat pada Tabel diatas, Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bank secara konsolidasi selama periode laporan tahun 2011 adalah 7 (tujuh) kasus perdata yang terdiri dari 4 (empat) kasus perdata yang telah diselesaikan dan 3 (tiga) kasus perdata yang sedang dalam proses penyelesaian. j)
Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
Berdasarkan hasil evaluasi Bank, pada tahun 2011 terdapat 1 (satu) transaksi perihal sewa menyewa gedung kantor cabang bandung yang berpotensi mengandung benturan kepentingan. Dalam hal ini, transaksi yang berpotensi terjadi benturan kepentingan dimaksud telah ditangani sesuai prosedur dan keputusan yang diambil dapat dipastikan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik sesuai dengan ketentuan Good
Corporate Governance sebagai bentuk rencana tindak yang merupakan penyempurnaan terhadap penerapan prinsip-prinsip
Good Corporate Governance.
Halaman 25 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011
k)
Buy back shares dan buy back obligasi Bank. Mengingat Bank tidak menerbitkan Shares Option maka Buy
back shares dan buy back obligasi Bank secara otomatis juga tidak ada. l)
Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan. Sebagai wujud kepedulian Bank terhadap lingkungan sekitar dan dalam
rangka
menjalankan
program
Corporate
Social
Responsibility (CSR), pada periode 2010 Bank telah melakukan aktivitas pemberian dana untuk kegiatan sosial, terutama untuk membantu korban bencana alam. Sedangkan untuk periode 2011 Bank belum memanfaatkan dana Program CSR yang tersedia. Namun untuk periode selanjutnya Bank akan berusaha untuk mengoptimalkan dana CSR untuk Program Corporate Social
Responsibility (CSR) yang ada.
Halaman 26 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 III. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good
Corporate Governance A. Nilai Komposit dan Predikatnya Nilai Komposit
Predikat Komposit
2.00
BAIK
B. Peringkat masing-masing Faktor No.
Faktor
Peringkat
1.
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2
2.
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
2
3.
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
2
4.
Penanganan Benturan Kepentingan
2
5.
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
2
6.
Penerapan Fungsi Audit Intern
2
7.
Penerapan Fungsi Audit Ekstern
2
8.
Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Pelaporan Internal
2
9. 10. 11.
2 2 2
Rencana Strategis Bank
C. Action plan (rencana tindak) yang merupakan tindakan korektif (corrective action) beserta target waktu pelaksanaannya Berdasarkan Self Assessment yang telah dilakukan oleh Bank pada tahun 2012 untuk Periode Penilaian tahun 2011 masih ditemukan adanya kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal dan tidak
Halaman 27 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 berdampak signifikan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai rencana tindak yang dilakukan oleh Bank dan target waktu pelaksanaannya menyempurnakan
terhadap
masing-masing
pelaksanaan
Faktor
Good
prinsip
dalam
Corporate
Governance : 1. Jumlah dan Komposisi Direksi Pada pertengahan tahun 2011 terjadi perubahan terhadap susunan anggota Direksi, namun dalam hal ini jumlahnya masih tetap sama, yakni 4 (empat) orang. Meskipun sempat terjadi perubahan terhadap susunan anggota Direksi, namun dapat dipastikan bahwa jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi tetap sesuai dengan dengan ukuran
dan
kompleksitas
usaha
Bank
serta
proses
penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi baru telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagai bentuk dari rencana tindak (action plan) yang dilakukan oleh Bank sebagai upaya untuk melaksanakan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance khususnya untuk memenuhi jumlah dan komposisi anggota Direksi. 2. Transparansi Kepemilikan Saham Direksi Dalam
memenuhi
ketentuan
transparansi
terhadap
kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri), Bank telah mengungkapkan secara transparan mengenai 1 (satu) orang anggota Direksi yang memiliki Saham mencapai 5% (lima perseratus) dari modal disetor pada Perusahaan lain di dalam negeri sesuai dengan ketentuan Good Corporate
Governance sebagai bentuk rencana tindak (action plan) yang
Halaman 28 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 merupakan penyempurnaan terhadap penerapan prinsipprinsip Good Corporate Governance. 3. Penanganan Benturan Kepentingan Berdasarkan hasil evaluasi Bank, pada tahun 2011 terdapat 1 (satu) transaksi perihal sewa menyewa gedung kantor cabang bandung yang berpotensi mengandung benturan kepentingan. Dalam hal ini, transaksi yang berpotensi terjadi benturan kepentingan dimaksud telah ditangani sesuai prosedur dan keputusan yang diambil dapat dipastikan tidak merugikan atau
mengurangi
keuntungan
Bank
dan
telah
diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik sesuai dengan ketentuan Good Corporate Governance sebagai bentuk rencana tindak yang merupakan penyempurnaan terhadap penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
D. Kekuatan pelaksanaan Good Corporate Governance Berdasarkan Self Assessment yang telah dilakukan oleh Bank pada Tahun 2012 untuk Periode Penilaian Tahun 2011, berikut ini akan dijelaskan mengenai kekuatan dalam pelaksanaan Good
Corporate Governance terhadap masing-masing Faktor yang menurut Bank dapat memberikan kekuatan dalam menerapkan
Good Corporate Governance : 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Komposisi Dewan Komisaris pada tahun 2011 telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Dengan anggota Dewan Komisaris berjumlah 4 (empat) orang, dimana 2 (dua) dari 4 (empat) anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Sehingga jumlah anggota Dewan
Halaman 29 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 Komisaris pada tahun 2011 tidak melebihi jumlah anggota Direksi.
Dengan
kriteria
independensi
untuk
seluruh
Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan,
kepengurusan,
kepemilikan
dan
hubungan
keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dapat memberikan kekuatan utama bagi Bank dalam melaksanakan Good Corporate Governance. Dewan Komisaris juga telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala melalui Laporan Evaluasi Kinerja. Frekwensi Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2011 juga telah diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun. 2 (dua) dari 4 (empat) kali Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan telah dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Meskipun hanya diselenggarakan selama 4 (empat) kali dalam setahun, namun Rapat tersebut berlangsung secara efektif. Sehingga dengan beberapa faktor yang dapat menjadi kekuatan Dewan Komisaris dalam melaksanakan diharapkan
tugas Dewan
dan
tanggung
Komisaris
jawabnya
dapat
maka
memastikan
terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Jumlah anggota Direksi yang pada tahun 2011 berjumlah 4 (empat) orang dengan Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
Halaman 30 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 kepemilikan saham dan hubungan keluarga serta mayoritas anggota Direksi yang dapat dipastikan tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. Hal ini dapat menjadi modal utama khususnya bagi Direksi dalam penerapan Good Corporate Governance. Selain itu Setiap kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan melalui rapat Direksi berdasarkan musyawarah mufakat juga dapat menambah kekuatan utama bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan prinsip-prinsip
Good Corporate Governance. 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Struktur, Komposisi, dan Independensi Anggota Komite pada tahun 2011 telah dipastikan sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pelaksanaan Good
Corporate
Governance
yang
berlaku.
Rapat
Komite
diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank dan paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota. Sehingga hal ini tentunya dapat menjadi kekuatan tersendiri bagi Komite-komite yang telah dibentuk untuk melaksanakan tugas Komite dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip
Good Corporate Governance. 4. Penanganan Benturan Kepentingan Penanganan terhadap transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur. Dalam hal ini keputusan yang diambil dapat dipastikan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan
Halaman 31 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 baik sesuai dengan ketentuan Good Corporate Governance. Sehingga hal ini tentunya dapat menambah kekuatan Bank dalam pelaksanaan Good Corporate Governance. 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Faktor-faktor yang dapat menjadi kekuatan Penerapan Fungsi Kepatuhan
Bank
dalam
pelaksanaan
Good
Corporate
Governance berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Bank antara lain adalah telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan (Compliance Unit) yang independen terhadap Satuan
Kerja
Operasional
dalam
rangka
membantu
pelaksanaan fungsi Direktur Kepatuhan secara efektif. Satuan Kerja Kepatuhan (Compliance Unit) juga telah memastikan bahwa Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku. Disamping itu, Direktur Kepatuhan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah
menyampaikan
Laporan
Pelaksanaan
Tugas
dan
Tanggung Jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak-pihak yang berwenang sesuai Struktur Organisasi Bank secara periodik dan tepat waktu. 6. Penerapan Fungsi Audit Intern Beberapa Faktor yang dapat menjadi kekuatan Penerapan Fungsi Auidit Intern dalam pelaksanaan Good Corporate
Governance berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Bank antara lain dikarenakan oleh kelembagaan SKAI yang independen terhadap satuan kerja operasional. SKAI juga telah menjalankan fungsinya secara independen dengan melaksanakan fungsi audit intern Bank sesuai pedoman intern
Halaman 32 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB. Disamping itu, Direksi bertanggung jawab atas tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan arahan
dan
Dewan Komisaris. Pola Pemeriksaan SKAI pada
tahun 2011 sudah menggunakan pendekatan Risk Based Audit. 7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) pada tahun 2011 telah memperoleh persetujuan RUPS dan telah mempertimbangkan Rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris. Pelaksanaan Audit Ekstern oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) pada Tahun 2011 juga telah dilakukan sesuai dengan aspek-aspek yang telah dipersyaratkan dan telah menyampaikan hasil audit dan management letter kepada Bank dengan tepat waktu. Menurut pendapat Auditor Independen, Laporan Keuangan Bank telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank per tanggal 31 Desember 2011 dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Sehingga hal ini diharapkan dapat menjadi tambahan kekuatan Bank dalam melaksanakan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance. 8.
Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern Beberapa Faktor yang dapat menjadi kekuatan dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance terutama dalam menerapkan fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern, antara lain :
Halaman 33 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 Bank telah memiliki Unit Kerja Manajemen Risiko (UKMR) yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional baik secara struktural maupun operasional (Risk Taking Unit) sebagai sarana untuk mendukung kelancaran dalam Penerapan Manajemen Risiko pada Bank. Untuk meningkatkan kualitas Penerapan Manajemen dan Sistem Pengendalian Risiko pada setiap lini bisnis dan kantor cabang, maka Bank telah menyusun Pedoman Manajemen Risiko untuk setiap lini bisnis dan kantor cabang yang telah dikinikan dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Bank juga telah memiliki Sistem Informasi Profil Risiko yang lebih lengkap sebagai sarana untuk mempermudah dalam memantau eksposur Risiko Bank secara cepat dan efisien yang menghasilkan 3 (tiga) jenis Laporan, antara lain : a)
Laporan Profil Risiko Triwulanan
b)
Laporan Profil Risiko Bulanan
c)
Laporan Profil Risiko Cabang
Sehingga Pemantauan terhadap Profil Risiko Bank tidak hanya dapat dilakukan secara konsolidasi saja, tetapi juga dapat dilakukan pada setiap Kantor Cabang Bank. Dalam rangka menyesuaikan ketentuan pada Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Bank
Indonesia nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, maka pada Triwulan IV tahun 2011 Bank telah melakukan Revisi pada Pedoman Standar Manajemen
Halaman 34 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 Risiko dan mulai menerapkan penyusunan Laporan Profil Risiko berdasarkan Risk Based Bank Rating pada Triwulan IV tahun 2011. Berdasarkan hasil rata-rata dari Laporan Profil Risiko Triwulanan Bank pada Tahun 2011 dapat diketahui bahwa Predikat Risiko Bank secara keseluruhan pada tahun 2011 berada pada Tingkat PK-2 (Low to
Moderate). 9.
Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures) Pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar (large exposures) telah dilakukan Bank dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank (BMPK) dan memperhatikan kemampuan permodalan. Disamping itu, Bank
telah
melakukan
evaluasi
terhadap
kebijakan
penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure) untuk dikinikan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku
serta
disesuaikan
kompleksitas
usaha
Bank.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada Tahun 2011 dapat dipastikan bahwa tidak pernah ada Pelanggaran maupun
Pelampauan
terhadap
limit
Batas
Maksimum
Pemberian Kredit Bank (BMPK). Hal ini tentunya dapat menjadi kekuatan Bank dalam pelaksanaan Good Corporate
Governance. 10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Pelaporan Internal
Halaman 35 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 Beberapa Faktor yang dapat menjadi kekuatan dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance terutama dalam menerapkan
transparansi
kondisi
keuangan
dan
non
keuangan, Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Pelaporan Internal, antara lain : Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan dalam bentuk Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan serta telah menyampaikan kepada pihak-pihak
yang
telah
ditentukan
dan
telah
menyajikannya pada homepage milik Bank secara tepat waktu. Bank telah melakukan Self Assessment dan membuat Laporan Pelaksanaan GCG (Good Corporate Governance) sesuai dengan kondisi Bank sebenarnya serta telah disampaikan
kepada
pihak-pihak
sebagaimana
yang
disebutkan dalam Ketentuan Pelaksanaan GCG. Laporan Pelaksanaan GCG juga telah disajikan dalam homepage milik Bank secara tepat waktu. Kecukupan Pelaporan Internal telah didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Bank yang mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat dan lengkap. 11. Rencana Strategis Bank Setiap tahun Bank selalu menyusun Bisnis Bank (business
plan) yang sesuai dengan visi dan misi Bank dan telah memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal. Direksi juga selalu mengkomunikasikan Rencana Korporasi (corporate
plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke jenjang Organisasi pada Bank serta selalu berupaya untuk melaksanakan Rencana
Halaman 36 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 Bisnis Bank (business plan) secara efektif. Penyusunan Rencana Bisnis Bank business plan) periode 2012-2014 yang disusun pada tahun 2011 juga telah memperhatikan Faktor Risiko dengan mempertimbangkan Kebijakan Risiko dalam melaksanakan
Rencana
Bisnis
Bank.
Sehingga
dengan
beberapa upaya yang dilakukan oleh Bank sebagaimana dijelaskan diatas dapat menjadi kekuatan Bank dalam pelaksanaan Good Corporate Governance.
Demikian Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan
Good Corporate Governance ini disusun sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 dan dijelaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan
Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.
PT. Bank Antardaerah
Ahadiat Wargana
Bujung R. Hanani
Komisaris Utama
Presiden Direktur
Halaman 37 dari 38
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2011 IV. Penutup Demikian Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Antardaerah Tahun 2011 untuk periode penilaian per 31 Desember 2011 disusun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, yang telah
mengungkapkan
Aspek
Tranparansi
Pelaksanaan
Good
Corporate Governance dan menjelaskan Kesimpulan umum hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance sesuai dengan kondisi sebenarnya pada Bank. Sehingga dengan diterbitkannya Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada Stakeholder sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertangungjawaban dan kewajaran Bank.
Halaman 38 dari 38
