PT. BANK ANTARDAERAH BANK DEVISA
Laporan Pelaksanaan G C G (Good Corporate Governance)
Tahun 2012
DAFTAR ISI
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance I. Pendahuluan ……………………………………………………. 1 II. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance ..... 2 III. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance ………………………………….. 25 IV. Penutup …………………………………………………………. 26
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2012 I.
Pendahuluan Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan Good Corporate
Governance bagi Bank Umum, maka pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip
dasar.
Pertama,
transparansi
(transparency),
yaitu
keterbukaan dalam mengemukakan pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Keempat, independensi (independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku.
Dalam
rangka
menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, Bank telah berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance. Sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan peraturan diatas maka Bank menyusun Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada para Stakeholder dan sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance.
Halaman 1 dari 26
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2012 II. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance Transparansi mengungkap
Pelaksanaan seluruh
aspek
Good
Corporate
pelaksanaan
Governance
akan
prinsip-prinsip
Good
Corporate Governance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan (3) Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006
sebagaimana
telah
disempurnakan
dengan
PBI
No.
8/14/PBI/2006 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagai syarat utama dalam Pelaporan Good Corporate
Governance. Penjelasan secara singkat dan jelas untuk setiap Aspek Transparansi sebagai berikut : a)
Pengungkapan pelaksanaan Good Corporate Governance yang meliputi 7 (tujuh) aspek cakupan Good Corporate Governance beserta kepatuhan Bank terhadap aspek-aspek tersebut, antara lain : 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. i.
Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Jumlah anggota Dewan Komisaris pada tahun 2012 adalah 4 (empat) orang dengan 50% (lima puluh persen)
dari
anggota
Dewan
Komisaris
adalah
Komisaris Independen dengan komposisi sebagai berikut : Dewan Komisaris (Tahun 2012) Jabatan
Nama
Komisaris Utama
Ahadiat Wargana
Komisaris
Yudo Sutanto
Komisaris Independen
Dodu Blasyus
Komisaris Independen
Imbang Setiamiharja
Halaman 2 dari 26
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2012 Semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia dan telah memenuhi persyaratan dan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper
Test). Kriteria Independen anggota Komisaris secara keuangan,
kepengurusan,
kepemilikan
saham,
dan/atau hubungan keluarga, baik dengan anggota Dewan
Komisaris
lainnya,
Direksi
dan/atau
Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank telah dipenuhi sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan
Bank
Indonesia
nomor
8/4/PBI/2006
tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good
Corporate Governance bagi Bank Umum. Jumlah anggota Direksi pada tahun 2012 adalah berjumlah 4 (empat) orang dengan susunan anggota Direksi sebagai berikut : Direksi (Tahun 2012) Jabatan
Nama
Presiden Direktur
Bujung R. Hanani
Direktur
Tang Amir
Direktur
Rachmat Otojo
Direktur
Argo Budi Tjahjono
Semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia yang telah memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Kriteria Independen secara keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan
Pemegang
sebagaimana
Saham
dijelaskan
dalam
Pengendali Peraturan
Bank Bank
Halaman 3 dari 26
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2012 Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006
yang
disempurnakan
dengan
PBI
No.
8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate
Governance bagi Bank Umum telah dipenuhi oleh anggota Direksi. ii.
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan
prinsip-prinsip
Good
Corporate
Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh
tingkatan
atau
jenjang
organisasi
dan
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta telah memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris dapat dipastikan
tidak
terlibat
dalam
pengambilan
keputusan kegiatan operasional Bank dan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. Dewan Komisaris juga telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor
eksternal
dan
hasil
pengawasan
Bank
Indonesia yang dituangkan dalam Laporan Evaluasi Kinerja. Dewan Komisaris juga telah membentuk Komite-komite yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara lengkap, antara lain : Komite Audit Komite Pemantau Risiko Komite Remunerasi dan Nominasi
Halaman 4 dari 26
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2012 Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat serta telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas
dan
melaksanakan
fungsi
Direksi.
prinsip-prinsip
Dalam
Good
rangka
Corporate
Governance Direksi juga telah membentuk, antara lain : Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Unit Kerja Manajemen Risiko (UKMR) Komite Manajemen Risiko Satuan Kerja Kepatuhan Direksi juga telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan
Bank
Indonesia
dan/atau
hasil
pengawasan otoritas lain melalui Laporan hasil tindak lanjut maupun komitmen (exit meeting). Dalam
menjalankan
tugasnya
Direksi
tidak
menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan dan Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.
Halaman 5 dari 26
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2012
iii.
Rekomendasi Dewan Komisaris Dewan
Komisaris
telah
memberikan
rekomendasi
dan/atau nasihat kepada Direksi, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan porsinya dan ketentuan Good Corporate Governance sebagaimana tertuang dalam Risalah rapat kerja maupun dalam Laporan Pengawasan oleh Dewan Komisaris. 2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite. i.
Struktur,
keanggotaan,
keahlian
dan
independensi
anggota Komite Dewan Komisaris telah membentuk Komite-komite secara lengkap yang terdiri dari :
Komite Audit
Komite Pemantau Risiko
Komite Remunerasi dan Nominasi
Dengan masing-masing Komite diketuai oleh Komisaris Independen. Semua anggota Komite yang ada dapat dipastikan telah memenuhi Kriteria Independen secara keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank. Struktur anggota Komite serta syarat keahlian yang harus dimiliki oleh masing-masing anggota Komite dapat dipastikan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
Halaman 6 dari 26
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2012
ii.
Tugas dan tanggung jawab Komite Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas
perencanaan
dan
pelaksanaan
audit
serta
pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai
kecukupan
pengendalian
intern
termasuk
kecukupan proses pelaporan keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit Kerja Manajemen Risiko (UKMR). Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan evaluasi
terhadap
memberikan
kebijakan
rekomendasi
kepada
Remunerasi Dewan
dan
Komisaris
mengenai kebijakan Remunerasi dan Nominasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain :
Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan
Prestasi dan kemampuan kerja individual
Kewajaran dengan peer group
Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank
iii.
Frekuensi Rapat Komite Rapat kerja Komite telah diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank sebanyak 13 (tiga belas) kali dalam periode satu tahun yang dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak
Halaman 7 dari 26
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2012 Independen / Pejabat Eksekutif Bank. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat dan
telah
dituangkan
dalam
risalah
rapat
serta
didokumentasikan secara baik. iv.
Program kerja Komite dan realisasinya Dengan pola kerja seperti yang telah dijelaskan diatas maka dapat dipastikan bahwa Komite memiliki Program Kerja
yang
efektif
beserta
evaluasi
realisasinya
sebagaimana telah dituangkan dalam Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. 3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern. i.
Fungsi Kepatuhan Dalam
penerapan
Fungsi
Kepatuhan,
Direktur
Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang
dari
ketentuan
serta
memantau
dan
menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang sudah dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan. Bank juga telah menunjuk Direktur Kepatuhan yang telah sesuai dengan ketentuan Satuan
yang berlaku. Bank juga telah membentuk
Kerja
Kepatuhan
yang
dapat
dipastikan
Independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian
Halaman 8 dari 26
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2012 pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan Kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di seluruh jenjang organisasi dengan cara menguji Sistem dan Prosedur tersebut sebelum diimplementasikan. ii.
Fungsi Audit Intern Dalam penerapan Fungsi Audit Intern, Direksi dapat dipastikan telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan
cakupannya
dan
selalu
berupaya
untuk
menindaklanjuti temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan
dan
arahan
Dewan
Komisaris.
Laporan
pelaksanaan hasil audit intern Bank juga disampaikan secara
berkala
kepada
Direksi
dan
Komisaris.
Pelaksanaan fungsi audit intern ini juga diwujudkan secara konkret dengan telah dibentuknya SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) dengan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kebutuhan Bank dan dapat bekerja secara independen terhadap Satuan Kerja Operasional sehingga dapat
melaksanakan
meliputi
Pemeriksaan,
seluruh
tugas-tugasnya
Pelaporan,
dan
yang
Pemantauan
perkembangan tindaklanjut perbaikan yang
dilakukan
auditee. Semua pekerjaan yang dilakukan SKAI telah didukung oleh pedoman kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil Audit Intern yang dilaksanakan pada Tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat temuan yang secara signifikan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank. Temuan yang ada hanya bersifat administratif dan sebagian besar temuan hasil audit intern telah ditindaklanjuti. Untuk mengoptimalkan agar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank
dapat
berjalan
secara
efektif
dan
Halaman 9 dari 26
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2012 mempertimbangkan
faktor
Risiko
maka
Pola
Pemeriksaan SKAI mulai tahun 2011 menggunakan pendekatan Risk Based Audit. iii.
Fungsi Audit Ekstern Untuk Penerapan Audit Ekstern, Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Grant Thornton yang terdaftar di Bank Indonesia. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP)
telah
memenuhi
aspek-aspek
yang
telah
dipersyaratkan dan telah memperoleh persetujuan RUPS serta telah mempertimbangkan Rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan management letter kepada bank dengan cukup tepat waktu dan mampu bekerja
secara
independen,
memenuhi
standard
profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Menurut pendapat Auditor Independen, Laporan Keuangan Bank telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank per tanggal 31 Desember 2012 dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia.
4. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern. Dalam
menerapkan
Manajemen
Risiko
sesuai
dengan
ketentuan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/25/PBI/2009
Halaman 10 dari 26
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2012 tanggal 1 Juli 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, maka Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Unit Kerja Manajemen Risiko (UKMR) yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional baik secara struktural maupun operasional (Risk Taking Unit) sebagai sarana untuk mendukung kelancaran dalam Penerapan Manajemen Risiko pada Bank. Direksi juga telah menyusun Pedoman Umum Manajemen Risiko yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Bank juga telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam penetapan limit risiko yang secara periodik dikaji oleh Direksi dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris.
Untuk
meningkatkan
kualitas
Penerapan
Manajemen dan Sistem Pengendalian Risiko pada setiap lini bisnis dan kantor cabang, maka Bank telah menyusun Pedoman Manajemen Risiko untuk setiap lini bisnis dan kantor cabang yang telah dikinikan dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Bank juga telah melakukan proses manajemen risiko
mulai
dari
identifikasi
risiko
sampai
dengan
pemantauan dan pelaporan Profil Risiko kepada Bank Indonesia. Untuk menunjang proses manajemen risiko yang handal, Bank telah berupaya untuk menjaga kualitas Sumber Daya Manusia dengan cara memberikan pelatihan baik intern maupun yang diselenggarakan oleh pihak eksternal serta mengikutkan Pengurus dan Pejabat Bank dalam Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank juga telah memiliki Sistem Informasi Profil Risiko untuk menghasilkan Profil Risiko sebagai sarana untuk memantau eksposur risiko yang cukup akurat dan tepat waktu yang terdiri dari 3 (tiga) jenis Laporan, antara lain :
Halaman 11 dari 26
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2012
Laporan Profil Risiko Triwulanan
Laporan Profil Risiko Bulanan
Laporan Profil Risiko Cabang
Dalam rangka menyesuaikan ketentuan pada Peraturan Bank Indonesia nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, maka pada Triwulan IV tahun 2011 Bank telah melakukan Revisi pada Pedoman Standar Manajemen Risiko dan mulai menerapkan penyusunan Laporan Profil Risiko berdasarkan Risk Based Bank Rating sejak Triwulan IV tahun 2011. Berdasarkan hasil rata-rata dari Laporan Profil Risiko Triwulanan Bank pada Tahun 2012 dapat diketahui bahwa Predikat Risiko Bank secara keseluruhan pada tahun 2012 berada pada Tingkat PK-2 (Low to Moderate). 5. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure). Jumlah Total No. 1.
Penyediaan Dana Kepada
Debitur
Nominal (Jutaan Rupiah)
Pihak
13
2.562
Debitur
7
90.336
4
49.826
Terkait 2.
Kepada Inti : a. individu b. group
Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui jumlah total dana yang disediakan oleh Bank baik kepada Pihak Terkait maupun Penyediaan Dana Besar. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa Penyediaan Dana
Halaman 12 dari 26
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2012 kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti untuk tahun 2012 secara konsolidasi tidak lebih besar dari tahun sebelumnya. Sehingga
Penyediaan
Dana
pada
tahun
2012
lebih
terdiversifikasi, Penyediaan Dana baik pada Pihak Terkait maupun Debitur Inti dapat dipastikan bahwa limit penyediaan dana kepada masing-masing Individu maupun group tersebut tidak ada yang melanggar/melampaui batas/limit penyediaan dana sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank (BMPK). Dalam hal ini Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan
penyediaan
dana
besar.
Bank
dalam
pelaksanaan
penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar juga berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank (BMPK) dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku. Hal ini dapat terbukti dari laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal dimaksud dapat menunjukkan bahwa tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan penyediaan dana baik pada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait selama periode Laporan Tahun 2012. 6. Rencana strategis Bank, baik Rencana Jangka Pendek (Business Plan) maupun Rencana Jangka Panjang (Corporate
Plan). i.
Rencana Korporasi (Corporate Plan) Bank telah memiliki Rencana Strategis yang telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (Corporate Plan) sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana Korporasi
(Corporate Plan) secara periodik disusun oleh Direksi dan
Halaman 13 dari 26
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2012 mendapat persetujuan oleh Komisaris. Rencana Korporasi
(Corporate Plan) yang terkini disusun pada tahun 2011 untuk perencanaan jangka panjang dalam periode 7 (tujuh)
tahun
mendatang
yang
dituangkan
dalam
Corporate Plan 2012–2018. Inti perencanaan jangka panjang yang dituangkan dalam Corporate Plan 2012– 2018 Bank Antardaerah (Bank ANDA) adalah menjadi Bank yang mempunyai kontribusi besar pada Stakeholder dengan landasan SDM yang berkualitas dan pemanfaatan Teknologi Informasi pada Produk dan Jasa Bank secara tepat.
Direksi
juga
telah
melaksanakan
dan
mengkomunikasikan Rencana Korporasi (Corporate Plan) kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. Dalam menyusun Rencana
Korporasi
(Corporate
Plan),
Bank
telah
memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. ii.
Rencana Bisnis (Business Plan) Bank telah memiliki Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Bisnis (Business Plan) yang telah disusun secara periodik yang sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana Bisnis Bank (Business Plan) telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (achieable), serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan cukup responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Direksi juga selalu mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank (Business Plan) kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke jenjang organisasi pada Bank dan berupaya untuk melaksanakan Rencana Bisnis Bank (Business Plan) secara efektif.
Halaman 14 dari 26
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2012 Dalam menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Bank (Business Plan), Bank selalu Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank Umum. Penyusunan Rencana Bisnis Bank business plan) periode 2013-2015 yang disusun pada tahun 2012 juga telah
memperhatikan
mempertimbangkan
Faktor Kebijakan
Risiko
dengan
Risiko
dalam
melaksanakan Rencana Bisnis Bank. Dalam hal ini Komisaris
selalu
melakukan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (Business Plan). Dalam melaksanakan Rencana Bisnis Bank, Manajemen telah melakukan upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan produktifitas, mengembangkan portofolio serta fitur-fitur produk guna meningkatkan layanan yang memprioritaskan kebutuhan nasabah. Selain hal tersebut, dijalin
kerjasama
dengan
Pihak
lain
untuk
mengembangkan produk perbankan dan memperluas coverage network area Bank, pada akhirnya diharapkan mencapai target yang sudah direncanakan. 7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum di ungkap dalam laporan lainnya. Bank telah menerapkan transparansi kondisi keuangan kepada stakeholders dan pihak terkait lainnya dengan menyampaikan laporan publikasi, laporan keuangan audited dan laporan terkait lainnya sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank secara tepat waktu. Selain itu Bank juga telah memiliki homepage yang dapat diakses oleh publik untuk mengetahui produk, jasa dan informasi
lainnya
tentang
Bank.
Bank
juga
telah
Halaman 15 dari 26
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2012 melaksanakan transparansi informasi mengenai produk Bank dengan cara mencetak beberapa brosur untuk informasi produk Bank secara singkat dan jelas dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Bank juga telah mengungkapkan kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya pada Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good
Corporate Governance bagi Bank Umum. b)
Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. i.
Kepemilikan Saham anggota Direksi Dalam
memenuhi
ketentuan
transparansi
terhadap
kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima
perseratus)
atau
lebih
pada
Bank
yang
bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri), Bank telah mengungkapkan secara transparan mengenai 1 (satu) orang anggota Direksi yang memiliki Saham mencapai 5% (lima perseratus) dari modal disetor pada Bank lain di dalam negeri
sesuai
dengan
ketentuan
Good
Corporate
Governance sebagaimana disajikan pada Tabel berikut : Jumlah Saham yang dimiliki No.
Nama
Jabatan
Bank tersebut
Lembaga Bank Lain
Keuangan bukan Bank
Perusahaan lainnya
Halaman 16 dari 26
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2012 1. 2.
Bujung
R.
Presiden
Hanani
Direktur
Tang Amir
Direktur
-
-
-
-
-
5%
-
-
(BPR Joyo Mandiri Raya)
3.
Rachmat
Direktur
-
-
-
-
Direktur
-
-
-
-
Otojo 4.
Argo
Budi
Tjahjono
ii.
Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris Sampai dengan akhir tahun Tahun 2012 dapat dipastikan bahwa semua Komisaris Independen Bank tidak memiliki Saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor baik pada Bank sendiri maupun pada Bank lain, pada Lembaga Keuangan bukan Bank dan Perusahaan lainnya baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. Sedangkan untuk anggota komisaris
Non
Independen
telah
mengungkapkan
kepemilikan Saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor baik pada Bank sendiri maupun pada Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam negeri sesuai dengan ketentuan Good Corporate
Governance sebagaimana disajikan pada Tabel berikut : Jumlah Saham yang dimiliki No.
1.
Nama
Jabatan
Bank
Bank
tersebut
Lain
50 %
-
Lembaga Keuangan bukan Bank
-
lainnya
Ahadiat
Presiden
Wargana
Komisaris
(PT. Gistex,
(Non
Perusahaan
Yudo Sutanto
Komisaris (Non Independen)
80,10 %
Tekstil)
Independen) 2.
Perusahaan
12,98 %
-
-
25 % (PT. Trio Indah Sentausa,
Halaman 17 dari 26
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2012 Jumlah Saham yang dimiliki No.
Nama
Jabatan
Bank
Bank
tersebut
Lain
Lembaga
Perusahaan
Keuangan
lainnya
bukan Bank
Perhotelan)
25 % (PT. Trijaya Abadi Sentausa, Distributor Elpiji)
3.
Dodu Blasyus
Komisaris
-
-
-
-
-
-
-
-
(Independen) 4.
c)
Imbang
Komisaris
Setiamiharja
(Independen)
Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Bank terhadap Daftar Pihak Terkait Bank (termasuk didalamnya adalah Pemegang Saham Pengendali) posisi Desember tahun 2012 dapat dipastikan bahwa diantara masing-masing Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank tidak saling mempunyai hubungan keuangan maupun hubungan keluarga sampai
dengan
derajat
kedua
sebagaimana
diatur
dalam
Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Sehingga hal ini menjadi kekuatan tersendiri bagi Bank dalam melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara utuh.
Halaman 18 dari 26
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2012 d)
Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
Tabel Paket/kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain serta Pengelompokkan dalam kisaran Tingkat Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima Paket Remunerasi dalam satu tahun diatas disajikan oleh Bank dalam nilai sebagaimana yang
ditetapkan
Rapat
Umum
Pemegang
Saham
untuk
memenuhi salah satu aspek transparansi yang harus diungkap kepada publik dalam rangka melaksanakan ketentuan Good
Corporate Governance. e)
Shares Option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif. Sampai dengan akhir tahun 2012 Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank masih belum memutuskan adanya opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran
Halaman 19 dari 26
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2012 saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank. f)
Rasio gaji tertinggi dan terendah. Untuk
memenuhi
melaksanakan
salah
Good
satu
Corporate
aspek
Transparansi
Governance
sesuai
dalam dengan
ketentuan yang berlaku, berikut ini akan diungkapkan mengenai rasio Gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan dalam table di bawah ini : Parameter perbandingan
Rasio
Rasio Gaji pegawai yang tertinggi dan terendah
28,11
:
1
Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah
1,31
:
1
Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah
2,57
:
1
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi
1,71
:
1
Gaji yang diperbandingkan dalam Rasio Gaji di atas adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai per bulan, dengan ketentuan bahwa Pegawai yang dimaksud adalah Pegawai Tetap Bank sampai batas Pelaksana.
g)
Frekwensi Rapat Dewan Komisaris. Frekwensi Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2012 telah diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun. 2 (dua) dari 4 (empat) kali Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan telah dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Meskipun hanya diselenggarakan selama 4 (empat) kali dalam setahun, namun Rapat tersebut berlangsung secara efektif dan telah
sesuai
dengan
kebutuhan
Bank
dalam
melakukan
evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi Halaman 20 dari 26
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2012 rencana bisnis Bank. Berdasarkan Notulen Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2012 maka dapat diketahui bahwa pengambilan keputusan pada Rapat Dewan Komisaris selalu diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris juga telah dituangkan dalam Notulen Rapat dan didokumentasikan dengan baik. Dokumen hasil Rapat Dewan Komisaris juga selalu dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait. h)
Jumlah penyimpangan internal (internal fraud).
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Bank dan telah dituangkan dalam Tabel diatas dapat diketahui bahwa selama periode Laporan tahun 2012 jumlah penyimpangan internal (internal fraud) yang terjadi pada Bank adalah nihil atau dapat
diartikan
bahwa
penyimpangan/kecurangan
yang
dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan outsourcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan tidak pernah terjadi dalam periode tahun 2012. Prestasi ini dapat diraih karena Bank selalu berusaha untuk memberikan kesejahteraan yang cukup kepada seluruh tingkatan karyawan dan selalu menjaga kualitasnya melalui pelatihan, baik secara intern maupun yang diselenggarakan oleh pihak eksternal.
Halaman 21 dari 26
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2012 Disamping hal tersebut, Kebijakan, Sistem dan Prosedur serta penetapan limit sampai dengan Sistem Pengendalian Intern diupayakan untuk selalu dievaluasi secara periodik untuk menghindari timbulnya potensi fraud. Strategi Anti Fraud juga mulai diterapkan mulai tahun 2012 yang disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, potensi, jenis, dan risiko Fraud yang mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. i)
Permasalahan hukum.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Bank sebagaimana dapat dilihat pada Tabel diatas, Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bank secara konsolidasi selama periode laporan tahun 2012 adalah 3 (tiga) kasus perdata yang terdiri dari 2 (dua) kasus perdata yang telah diselesaikan dan 1 (satu) kasus perdata yang sedang dalam proses penyelesaian. Kasus perdata yang sedang dalam proses sebenarnya adalah kasus perdata yang sebelumnya sudah diputuskan batal demi hukum (venrechtswege
nietig) oleh Pengadilan Negeri, tetapi diajukan kembali ke Pengadilan Tinggi (naik banding). Dalam hal ini, posisi Bank hanya sebagai tergugat ke-5 (lima) dari 5 (lima) tergugat pada kasus perdata dimaksud.
Halaman 22 dari 26
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2012 j)
Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
Berdasarkan hasil evaluasi Bank, pada tahun 2012 terdapat 2 (dua) transaksi perihal sewa menyewa gedung kantor (kantor cabang bandung dan kantor kas malang plaza) yang berpotensi mengandung benturan kepentingan. Dalam hal ini, transaksi yang berpotensi terjadi benturan kepentingan dimaksud telah diproses sesuai dengan Pedoman Benturan Kepentingan yang telah disusun oleh Bank. Sehingga keputusan yang diambil dapat dipastikan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik sesuai dengan ketentuan Good Corporate Governance. Disamping itu,
sebagai
penyempurnaan
bentuk
rencana
terhadap
tindak
penerapan
yang
merupakan
prinsip-prinsip
Good
Corporate Governance maka semua keputusan yang berpotensi benturan kepentingan berupa pemberian fasilitas kredit dan pemberian suku bunga deposito di atas counter rate (bunga wajar)
Halaman 23 dari 26
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2012 kepada pihak terkait juga sudah diungkap sebagaimana dalam tabel diatas. k)
Buy back shares dan buy back obligasi Bank. Mengingat Bank tidak menerbitkan Shares Option maka Buy
back shares dan buy back obligasi Bank secara otomatis juga tidak ada. l)
Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan. Sebagai wujud kepedulian Bank terhadap lingkungan sekitar dan dalam
rangka
menjalankan
program
Corporate
Social
Responsibility (CSR), pada periode 2010 Bank telah melakukan aktivitas pemberian dana untuk kegiatan sosial, terutama untuk membantu korban bencana alam. Sedangkan untuk periode 2012 Bank belum memanfaatkan dana Program CSR yang tersedia. Namun untuk periode selanjutnya Bank akan berusaha untuk mengoptimalkan dana CSR untuk Program Corporate Social
Responsibility (CSR) yang ada.
Halaman 24 dari 26
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2012 III. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good
Corporate Governance A. Nilai Komposit dan Predikatnya Nilai Komposit
Predikat Komposit
1,325
BAIK
B. Peringkat masing-masing Faktor No.
Faktor
Peringkat
1.
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
1
2.
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
1
3.
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
2
4.
Penanganan Benturan Kepentingan
1
5.
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
2
6.
Penerapan Fungsi Audit Intern
2
7.
Penerapan Fungsi Audit Ekstern
1
8.
Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Pelaporan Internal
2
9. 10. 11.
Rencana Strategis Bank
1 1 2
Demikian Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan
Good Corporate Governance ini disusun sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 dan dijelaskan dalam Surat Edaran Bank
Halaman 25 dari 26
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2012 Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan
Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.
PT. Bank Antardaerah
Ahadiat Wargana
Bujung R. Hanani
Komisaris Utama
Presiden Direktur
IV. Penutup Demikian Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Antardaerah Tahun 2012 untuk periode penilaian per 31 Desember 2012 disusun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, yang telah
mengungkapkan
Aspek
Tranparansi
Pelaksanaan
Good
Corporate Governance dan menjelaskan Kesimpulan umum hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance sesuai dengan kondisi sebenarnya pada Bank. Sehingga dengan disusunnya Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada Stakeholder sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertangungjawaban dan kewajaran Bank.
Halaman 26 dari 26
