PT. BANK ANTARDAERAH BANK DEVISA
Laporan Pelaksanaan G C G (Good Corporate Governance)
Tahun 2013
DAFTAR ISI
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance I. Pendahuluan ……………………………………………………. 1 II. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance ..... 2 III. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Governance ………………………………….. 27 IV. Penutup …………………………………………………………. 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 I.
Pendahuluan Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good
Corporate Governance bagi Bank Umum, maka pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Keempat, independensi (independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku.
Dalam
rangka
menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, Bank telah berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance. Sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan peraturan diatas maka Bank menyusun Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada para Stakeholder dan sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance
ini, dibagi
menjadi 2 (dua) bagian yaitu Bagian pertama membahas mengenai
Halaman 1 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 Tranparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance dan bagian kedua
membahas
mengenai
Laporan
Penilaian
Sendiri
(Self
Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Governance pada periode penilaian 31 Desember 2013.
II. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance Transparansi mengungkap
Pelaksanaan seluruh
Good
aspek
Corporate
pelaksanaan
Governance
akan
prinsip-prinsip
Good
Corporate Governance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan (3) Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006
sebagaimana
telah
disempurnakan
dengan
PBI
No.
8/14/PBI/2006 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum dan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good
Corporate Governance bagi Bank Umum disusun dengan sistematika / penyajian sebagai berikut : a)
Pengungkapan pelaksanaan Good Corporate Governance tersebut, meliputi 8 (delapan) aspek pelaksanaan prinsip Good Corporate
Governance yang meliputi : 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite. 3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern. 4. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern. 5. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure).
Halaman 2 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 6. Rencana strategis Bank, baik Rencana Jangka Pendek (Business Plan) maupun Rencana Jangka Panjang (Corporate
Plan). 7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum di ungkap dalam laporan lainnya. 8. Informasi lain yang terkait dengan GCG Bank . b)
Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor.
c)
Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
d)
Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
e)
Shares Option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif.
f)
Rasio gaji tertinggi dan terendah.
g)
Frekuensi rapat Dewan Komisaris.
h)
Jumlah penyimpangan internal (internal fraud).
i)
Permasalahan hukum.
j)
Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
k)
Buy back shares dan/atau buy back obligasi Bank.
l)
Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik selama periode pelaporan.
Untuk mengungkap seluruh Aspek Transparansi Pelaksanaan Good
Corporate Governance secara rinci sebagai syarat utama dalam Pelaporan Good Corporate Governance maka Bank akan memberikan penjelasan secara singkat dan jelas untuk setiap Aspek Transparansi sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut :
Halaman 3 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 a)
Pengungkapan pelaksanaan Good Corporate Governance tersebut, meliputi 8 (delapan) aspek pelaksanaan prinsip Good Corporate
Governance, antara lain : 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. i.
Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Jumlah anggota Dewan Komisaris pada tahun 2013 adalah 4 (empat) orang dengan 50% (lima puluh persen)
dari
anggota
Dewan
Komisaris
adalah
Komisaris Independen dengan komposisi sebagai berikut : Dewan Komisaris (Tahun 2013) Jabatan
Nama
Komisaris Utama
Ahadiat Wargana
Komisaris
Yudo Sutanto
Komisaris Independen
Edy Prayitno
Komisaris Independen
Imbang Setiamiharja
Semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia dan telah memenuhi persyaratan dan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper
Test). Kriteria Independen anggota Komisaris secara keuangan,
kepengurusan,
kepemilikan
saham,
dan/atau hubungan keluarga, baik dengan anggota Dewan
Komisaris
lainnya,
Direksi
dan/atau
Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank telah dipenuhi sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan
Bank
Indonesia
nomor
8/4/PBI/2006
tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan
Halaman 4 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good
Corporate Governance bagi Bank Umum. Jumlah anggota Direksi pada tahun 2013 adalah berjumlah 4 (empat) orang dengan susunan anggota Direksi sebagai berikut : Direksi (Tahun 2013) Jabatan
Nama
Presiden Direktur
Bujung R. Hanani
Direktur
Tang Amir
Direktur
Rachmat Otojo
Direktur
Argo Budi Tjahjono
Semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia yang telah memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Kriteria Independen secara keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan
Pemegang
sebagaimana
Saham
dijelaskan
Pengendali
dalam
Peraturan
Bank Bank
Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006
yang
disempurnakan
dengan
PBI
No.
8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate
Governance bagi Bank Umum telah dipenuhi oleh anggota Direksi. ii.
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan
prinsip-prinsip
Good
Corporate
Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada
Halaman 5 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 seluruh
tingkatan
atau
jenjang
organisasi
dan
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta telah memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris dapat dipastikan
tidak
terlibat
dalam
pengambilan
keputusan kegiatan operasional Bank dan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. Dewan Komisaris juga telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor
eksternal
dan
hasil
pengawasan
Bank
Indonesia yang dituangkan dalam Laporan Evaluasi Kinerja. Dewan Komisaris juga telah membentuk Komite-komite yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara lengkap, antara lain : Komite Audit Komite Pemantau Risiko Komite Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat serta telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah memberikan kuasa umum
Halaman 6 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas
dan
fungsi
melaksanakan
Direksi.
prinsip-prinsip
Dalam
Good
rangka
Corporate
Governance Direksi juga telah membentuk, antara lain : Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) Komite Manajemen Risiko Satuan Kerja Kepatuhan Direksi juga telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan
Bank
Indonesia
dan/atau
hasil
pengawasan otoritas lain melalui Laporan hasil tindak lanjut maupun komitmen (exit meeting). Dalam
menjalankan
tugasnya
Direksi
tidak
menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan dan Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku. iii.
Rekomendasi Dewan Komisaris Dewan
Komisaris
telah
memberikan
rekomendasi
dan/atau nasihat kepada Direksi, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan porsinya dan ketentuan Good Corporate Governance sebagaimana tertuang dalam Risalah rapat kerja maupun dalam Laporan
Hasil
Evaluasi/Pengawasan
oleh
Dewan
Komisaris.
Halaman 7 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite. i.
Struktur,
keanggotaan,
keahlian
dan
independensi
anggota Komite Dewan Komisaris telah membentuk Komite-komite secara lengkap yang terdiri dari :
Komite Audit
Komite Pemantau Risiko
Komite Remunerasi dan Nominasi
Dengan masing-masing Komite diketuai oleh Komisaris Independen. Semua anggota Komite yang ada dapat dipastikan telah memenuhi Kriteria Independen secara keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank. Struktur anggota Komite serta syarat keahlian yang harus dimiliki oleh masing-masing anggota Komite dapat dipastikan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. ii.
Tugas dan tanggung jawab Komite Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas
perencanaan
dan
pelaksanaan
audit
serta
pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai
kecukupan
pengendalian
intern
termasuk
kecukupan proses pelaporan keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
Halaman 8 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 Komite Pemantau Risiko telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan evaluasi
terhadap
memberikan
kebijakan
rekomendasi
kepada
Remunerasi Dewan
dan
Komisaris
mengenai kebijakan Remunerasi dan Nominasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain :
Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan
Prestasi dan kemampuan kerja individual
Kewajaran dengan peer group
Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank
iii.
Frekuensi Rapat Komite Rapat kerja Komite telah diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank sebanyak 14 (empat belas) kali dalam periode satu tahun yang dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen dan/atau Pejabat Eksekutif Bank. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat dan telah dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan secara baik.
iv.
Program kerja Komite dan realisasinya Komite memiliki Program Kerja yang efektif beserta evaluasi realisasinya sebagaimana telah dituangkan
Halaman 9 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 dalam
Laporan
Evaluasi
Kinerja
Tahunan
yang
disampaikan kepada Dewan Komisaris. 3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern. i.
Fungsi Kepatuhan Dalam
penerapan
Fungsi
Kepatuhan,
Direktur
Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang
dari
ketentuan
serta
memantau
dan
menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia
dan
lembaga
otoritas
yang
berwenang
sebagaimana dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan. Bank juga telah menunjuk Direktur Kepatuhan yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank juga telah membentuk
Satuan
Kerja
Kepatuhan
yang
dapat
dipastikan Independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan Kerja
dengan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku, di seluruh jenjang organisasi dengan cara menguji
Sistem
dan
Prosedur
tersebut
sebelum
diimplementasikan. ii.
Fungsi Audit Intern Dalam penerapan Fungsi Audit Intern, Direksi dapat dipastikan telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan
cakupannya
dan
selalu
berupaya
untuk
menindaklanjuti temuan audit intern Bank sesuai dengan
Halaman 10 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 kebijakan
dan
arahan
Dewan
Komisaris.
Laporan
pelaksanaan hasil audit intern Bank juga disampaikan secara
berkala
kepada
Direksi
dan
Komisaris.
Pelaksanaan fungsi audit intern ini juga diwujudkan secara konkret dengan telah dibentuknya SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) dengan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kebutuhan Bank dan dapat bekerja secara independen terhadap Satuan Kerja Operasional sehingga dapat
melaksanakan
meliputi
seluruh
Pemeriksaan,
tugas-tugasnya
Pelaporan,
dan
yang
Pemantauan
perkembangan tindaklanjut perbaikan yang
dilakukan
auditee. Semua pekerjaan yang dilakukan SKAI telah didukung oleh pedoman kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil Audit Intern yang dilaksanakan pada Tahun 2013 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat temuan yang secara signifikan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank. Temuan yang ada hanya bersifat administratif dan temuan hasil audit
intern
telah
ditindaklanjuti.
Untuk
mengoptimalkan agar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank
dapat
berjalan
mempertimbangkan Pemeriksaan
SKAI
secara
faktor mulai
efektif
dan
Risiko
maka
Pola
tahun
2011
sudah
menggunakan pendekatan Risk Based Audit. iii.
Fungsi Audit Ekstern Untuk Penerapan Audit Ekstern, Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Grant Thornton yang terdaftar di Bank Indonesia. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP)
telah
memenuhi
aspek-aspek
yang
telah
Halaman 11 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 dipersyaratkan dan telah memperoleh persetujuan RUPS serta telah mempertimbangkan Rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan management letter kepada bank dengan cukup tepat waktu dan mampu bekerja
secara
independen,
memenuhi
standard
profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Menurut pendapat Auditor Independen, Laporan Keuangan Bank telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank per tanggal 31 Desember 2013 dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia. 4. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern. Dalam
menerapkan
Manajemen
Risiko
sesuai
dengan
ketentuan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, maka Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional baik secara struktural maupun operasional (Risk Taking Unit) sebagai
sarana
untuk
mendukung
kelancaran
dalam
Penerapan Manajemen Risiko pada Bank. Direksi juga telah menyusun Pedoman Umum Manajemen Risiko yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Bank juga
Halaman 12 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam penetapan limit risiko yang secara periodik dikaji oleh Direksi dan dievaluasi oleh
Dewan
Komisaris.
Untuk
meningkatkan
kualitas
Penerapan Manajemen dan Sistem Pengendalian Risiko pada setiap lini bisnis dan kantor cabang, maka Bank telah menyusun Pedoman Manajemen Risiko untuk setiap lini bisnis dan kantor cabang yang telah dikinikan dan disetujui oleh Dewan
Komisaris.
Bank
juga
telah
melakukan
proses
manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko sampai dengan pemantauan dan pelaporan Profil Risiko kepada Bank Indonesia. Untuk menunjang proses manajemen risiko yang handal, Bank telah berupaya untuk menjaga kualitas Sumber Daya Manusia dengan cara memberikan pelatihan baik intern maupun yang diselenggarakan oleh pihak eksternal serta mengikutkan Pengurus dan Pejabat Bank dalam Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank juga telah memiliki Sistem Informasi Profil Risiko untuk menghasilkan Profil Risiko sebagai sarana untuk memantau eksposur risiko yang cukup akurat dan tepat waktu yang terdiri dari 2 (dua) jenis Laporan, antara lain :
Laporan Profil Risiko Triwulanan
Laporan Profil Risiko Bulanan
Dalam rangka menyesuaikan ketentuan pada Peraturan Bank Indonesia nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, maka pada Triwulan IV tahun 2011 Bank telah melakukan Revisi pada Pedoman Standar Manajemen Risiko dan mulai menerapkan penyusunan Laporan Profil Risiko berdasarkan Risk Based Bank Rating mulai Triwulan IV tahun 2011. Berdasarkan hasil rata-rata dari Laporan Profil
Halaman 13 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 Risiko Triwulanan Bank pada Tahun 2013 dapat diketahui bahwa Predikat Risiko Bank secara keseluruhan (Komposit) pada tahun 2013 berada pada Tingkat PK-2 (Low to Moderate). 5. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure). Jumlah Total No. 1.
Penyediaan Dana Kepada
Nominal
Debitur
(Jutaan Rupiah)
Pihak
17
5.167
Debitur
7
93.007
5
70.756
Terkait 2.
Kepada Inti : a. individu b. group
Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui jumlah total dana yang disediakan oleh Bank baik kepada Pihak Terkait maupun Penyediaan Dana Besar. Dalam memberikan Penyediaan Dana baik pada Pihak Terkait maupun Debitur Inti dapat dipastikan bahwa limit penyediaan dana kepada masingmasing Individu maupun group tersebut tidak ada yang melanggar/melampaui
batas/limit
penyediaan
dana
sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank (BMPK). Dalam hal ini Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Bank telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure) yang
terakhir
perundang
dikinikan
undangan
sesuai
yang
dengan
berlaku
ketentuan
serta
dan
disesuaikan
kompleksitas usaha Bank pada tahun 2012. Bank dalam
Halaman 14 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar juga berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank (BMPK) dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku. Hal ini dapat terbukti dari laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal dimaksud dapat menunjukkan bahwa tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan penyediaan dana baik pada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait selama periode Laporan Tahun 2013. 6. Rencana strategis Bank, baik Rencana Jangka Pendek (Business Plan) maupun Rencana Jangka Panjang (Corporate
Plan). i.
Rencana Korporasi (Corporate Plan) Bank telah memiliki Rencana Strategis yang telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (Corporate Plan) sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana Korporasi
(Corporate Plan) secara periodik disusun oleh Direksi dan mendapat persetujuan oleh Komisaris. Rencana Korporasi
(Corporate Plan) yang terkini disusun pada tahun 2011 untuk perencanaan jangka panjang dalam periode 7 (tujuh)
tahun
mendatang
yang
dituangkan
dalam
Corporate Plan 2012–2018. Inti perencanaan jangka panjang yang dituangkan dalam Corporate Plan 2012– 2018 Bank Antardaerah (Bank ANDA) adalah menjadi Bank yang mempunyai kontribusi besar pada Stakeholder dengan landasan SDM yang berkualitas dan pemanfaatan Teknologi Informasi pada Produk dan Jasa Bank secara tepat.
Direksi
juga
telah
melaksanakan
dan
mengkomunikasikan Rencana Korporasi (Corporate Plan)
Halaman 15 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. Dalam menyusun Rencana
Korporasi
(Corporate
Plan),
Bank
telah
memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. ii.
Rencana Bisnis (Business Plan) Bank telah memiliki Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Bisnis (Business Plan) yang telah disusun secara periodik yang sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana Bisnis Bank (Business Plan) telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (achieable), serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan cukup responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Direksi juga selalu mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank (Business Plan) kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke jenjang organisasi pada Bank dan berupaya untuk melaksanakan Rencana Bisnis Bank (Business Plan) secara efektif. Dalam menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Bank (Business Plan), Bank selalu Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank Umum. Penyusunan Rencana Bisnis Bank business plan) periode 2014-2016 yang disusun pada tahun 2013 juga telah
memperhatikan
mempertimbangkan
Faktor Kebijakan
Risiko
dengan
Risiko
dalam
melaksanakan Rencana Bisnis Bank. Dalam hal ini Dewan
Komisaris
melakukan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (Business Plan).
Halaman 16 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum di ungkap dalam laporan lainnya. Bank telah menerapkan transparansi kondisi keuangan kepada stakeholders dan pihak terkait lainnya dengan menyampaikan laporan publikasi, laporan keuangan audited dan laporan terkait lainnya sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank secara tepat waktu. Selain itu Bank juga telah memiliki homepage yang dapat diakses oleh publik untuk mengetahui produk, jasa dan informasi
lainnya
tentang
Bank.
Bank
juga
telah
melaksanakan transparansi informasi mengenai produk Bank dengan cara mencetak beberapa brosur untuk informasi produk Bank secara singkat dan jelas dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Bank juga telah mengungkapkan kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya pada Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good
Corporate Governance bagi Bank Umum. 8. Informasi lain yang terkait dengan GCG Bank. Bank selalu berusaha untuk menerapkan pinsip-prinsip Good
Corporate Governance sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006
tentang
Pelaksanaan
Good
Corporate
Halaman 17 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 Governance bagi Bank Umum. Sehingga dari hasil penilaian sendiri
(Self
Assessment)
selama
periode
2013
tidak
ditemukan intervensi pemilik, perselisihan internal, atau permasalahan
yang
timbul
sebagai
dampak
kebijakan
remunerasi pada Bank.
b)
Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. i.
Kepemilikan Saham anggota Direksi Dalam
memenuhi
ketentuan
transparansi
terhadap
kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima
perseratus)
atau
lebih
pada
Bank
yang
bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri), Bank telah mengungkapkan secara transparan mengenai 1 (satu) orang anggota Direksi yang memiliki Saham mencapai 5% (lima perseratus) dari modal disetor pada Bank lain di dalam negeri
sesuai
dengan
ketentuan
Good
Corporate
Governance sebagaimana disajikan pada Tabel berikut : Jumlah Saham yang dimiliki No.
Nama
Jabatan
Bank tersebut
1. 2.
Bujung
R.
Presiden
Hanani
Direktur
Tang Amir
Direktur
Lembaga Bank Lain
Keuangan bukan Bank
Perusahaan lainnya
-
-
-
-
-
5%
-
-
(BPR Joyo Mandiri Raya)
3.
Rachmat
Direktur
-
-
-
-
Direktur
-
-
-
-
Otojo 4.
Argo
Budi
Tjahjono
Halaman 18 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 Meskipun
terdapat
1
(satu) anggota
Direksi yang
memiliki Saham mencapai 5% (lima perseratus) dari modal disetor pada satu Bank Perkreditan rakyat yang berkedudukan di dalam negeri, namun dapat dipastikan bahwa
anggota
Direksi
dimaksud
hanya
bertindak
sebagai Pemegang Saham dan tidak mengakibatkan yang bersangkutan
mengabaikan
pelaksanaan
tugas
dan
tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank serta dapat dipastikan tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan anggota Direksi sebagaimana telah diatur pada pasal 22 Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari
2006
8/14/PBI/2006
yang
disempurnakan
tentang
Pelaksanaan
oleh
PBI
No.
Good Corporate
Governance bagi Bank Umum. Sehingga bersama anggota Direksi lainnya masih dapat fokus dalam menjalankan Bisnis Bank secara Profesional ii.
Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris Sampai dengan akhir tahun 2013 dapat dipastikan bahwa semua Komisaris Independen Bank tidak memiliki Saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor baik pada Bank sendiri maupun pada Bank lain, pada Lembaga Keuangan bukan Bank dan Perusahaan lainnya baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
Sedangkan
untuk
anggota
komisaris
Non
Independen telah mengungkapkan kepemilikan Saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor baik pada Bank sendiri maupun pada Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam negeri sesuai dengan ketentuan Good Corporate Governance sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :
Halaman 19 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 Jumlah Saham yang dimiliki No.
1.
Nama
Jabatan
Bank
Bank
tersebut
Lain
50 %
-
Lembaga Keuangan bukan Bank
-
lainnya
Ahadiat
Presiden
Wargana
Komisaris
(PT. Gistex,
(Non
Perusahaan
Yudo Sutanto
Komisaris
80,10 %
Tekstil)
Independen) 2.
Perusahaan
12,98 %
-
-
(Non
25 % (PT. Trio Indah
Independen)
Sentausa, Perhotelan)
25 % (PT. Trijaya Abadi Sentausa, Distributor Elpiji)
3.
Edy Prayitno
Komisaris
-
-
-
-
-
-
-
-
(Independen) 4.
Imbang
Komisaris
Setiamiharja
(Independen)
Meskipun terdapat anggota Komisaris Non Independen yang memiliki Saham mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari Modal Disetor pada lebih dari satu Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam negeri, namun dapat dipastikan bahwa Komisaris
Non
Independen
dimaksud
tidak
mengabaikan
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank dan tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana telah diatur pada pasal 7 (tujuh) dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan oleh PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
Halaman 20 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013
c)
Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Bank terhadap Daftar Pihak Terkait Bank (termasuk didalamnya adalah Pemegang Saham Pengendali) posisi Desember tahun 2013 dapat dipastikan bahwa diantara masing-masing Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank tidak saling mempunyai hubungan keuangan maupun hubungan keluarga sampai
dengan
derajat
kedua
sebagaimana
diatur
dalam
Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Sehingga hal ini menjadi kekuatan tersendiri bagi Bank dalam melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. d)
Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
Halaman 21 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 Tabel Paket/kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain serta Pengelompokkan dalam kisaran Tingkat Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima Paket Remunerasi dalam satu tahun diatas disajikan oleh Bank dalam nilai sebagaimana yang
ditetapkan
Rapat
Umum
Pemegang
Saham
untuk
memenuhi salah satu aspek transparansi yang harus diungkap kepada publik dalam rangka melaksanakan ketentuan Good
Corporate Governance. e)
Shares Option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif. Sampai dengan akhir tahun 2013 Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank masih belum memutuskan adanya opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank.
f)
Rasio gaji tertinggi dan terendah. Untuk
memenuhi
melaksanakan
salah
Good
satu
Corporate
aspek
Transparansi
Governance
sesuai
dalam dengan
ketentuan yang berlaku, berikut ini akan diungkapkan mengenai rasio Gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan dalam table di bawah ini : Parameter perbandingan
Rasio
Rasio Gaji pegawai yang tertinggi dan terendah
18,12
:
1
Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah
1,3
:
1
Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah
3
:
1
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi
1,58
:
1
Halaman 22 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 Gaji yang diperbandingkan dalam Rasio Gaji di atas adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai per bulan, dengan ketentuan bahwa Pegawai yang dimaksud adalah Pegawai Tetap Bank sampai batas Pelaksana. g)
Frekwensi Rapat Dewan Komisaris. Frekwensi Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2013 telah diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun. 2 (dua) dari 4 (empat) kali Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan telah dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Meskipun hanya diselenggarakan selama 4 (empat) kali dalam setahun, namun Rapat tersebut berlangsung secara efektif dan telah
sesuai
dengan
kebutuhan
Bank
dalam
melakukan
evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi rencana bisnis Bank. Berdasarkan Notulen Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2013 maka dapat diketahui bahwa pengambilan keputusan pada Rapat Dewan Komisaris selalu diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris juga telah dituangkan dalam Notulen Rapat dan didokumentasikan dengan baik. Dokumen hasil Rapat Dewan Komisaris juga selalu dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait. h)
Jumlah penyimpangan internal (internal fraud).
Halaman 23 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Bank dan telah dituangkan dalam Tabel diatas dapat diketahui bahwa selama periode Laporan tahun 2013 jumlah penyimpangan internal (internal fraud) yang terjadi pada Bank adalah nihil atau dapat
diartikan
bahwa
penyimpangan/kecurangan
yang
dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan outsourcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan tidak pernah terjadi dalam periode tahun 2013. Prestasi ini dapat diraih karena Bank selalu berusaha untuk memberikan kesejahteraan yang cukup kepada seluruh tingkatan karyawan dan selalu menjaga kualitasnya melalui pelatihan, baik secara intern maupun yang diselenggarakan oleh pihak eksternal. Disamping hal tersebut, Kebijakan, Sistem dan Prosedur serta penetapan limit sampai dengan Sistem Pengendalian Intern diupayakan untuk selalu dievaluasi secara periodik untuk menghindari timbulnya potensi fraud. Strategi Anti Fraud juga mulai diterapkan mulai tahun 2013 yang disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, potensi, jenis, dan risiko Fraud yang mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. i)
Permasalahan hukum.
Halaman 24 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Bank sebagaimana dapat dilihat pada Tabel diatas, Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bank secara konsolidasi selama periode laporan tahun 2013 adalah 1 (satu) kasus perdata, yakni kasus perdata yang sedang dalam proses penyelesaian. Kasus perdata yang sedang dalam proses sebenarnya adalah kasus perdata yang sebelumnya (tahun 2011) sudah diputuskan batal demi hukum (venrechtswege nietig) oleh Pengadilan Negeri, tetapi diajukan kembali ke Pengadilan Tinggi (banding). Dalam kasus perdata dimaksud, posisi Bank hanya sebagai tergugat ke-5 (lima) dari 5 (lima) tergugat pada kasus perdata dimaksud. j)
Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
Berdasarkan hasil evaluasi Bank, pada tahun 2013 terdapat 5 (lima) jenis transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan. Dalam hal ini, transaksi yang berpotensi terjadi benturan kepentingan dimaksud telah diproses sesuai dengan
Halaman 25 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 Pedoman Benturan Kepentingan yang telah disusun oleh Bank. Sehingga keputusan yang diambil dapat dipastikan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan telah diadministrasikan
dan
terdokumentasi
dengan
baik
sesuai
dengan ketentuan Good Corporate Governance. Disamping itu, sebagai bentuk rencana tindak yang merupakan penyempurnaan terhadap penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance maka semua keputusan yang berpotensi benturan kepentingan berupa pemberian fasilitas kredit dan pemberian suku bunga deposito di atas counter rate (bunga wajar) kepada pihak terkait juga sudah diungkap sebagaimana dalam tabel diatas. k)
Buy back shares dan buy back obligasi Bank. Mengingat Bank tidak menerbitkan Shares Option maka Buy
back shares dan buy back obligasi Bank secara otomatis juga tidak ada. l)
Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan. Sebagai wujud kepedulian sosial Bank terhadap lingkungan sekitar dan dalam rangka menjalankan program Corporate Social
Responsibility (CSR), pada tahun 2013 Bank telah melakukan aktivitas kegiatan sosial terutama bagi masyarakat umum yang kurang mampu di sekitar wilayah kantor Bank melalui acara pembagian daging hewan kurban yang bertepatan dengan peringatan hari Idul Adha 1434 H.
Halaman 26 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 III. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Good
Corporate Governance 1. Peringkat Faktor GCG dan Definisi Peringkat Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG Peringkat
Definisi Peringkat
Individual
2
Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Konsolidasi
-
-
2. Analisis faktor GCG : Berdasarkan
uraian
mengenai
kesimpulan
atas
penilaian
pelaksanaan GCG Bank dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian GCG secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik governance structure, governance process dan governance
outcome Bank
menetapkan Peringkat Faktor GCG dengan
mengacu pada Matriks Peringkat Faktor GCG sebagaimana dimaksud pada Lampiran III SE BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum untuk posisi 31 Desember 2013 adalah Peringkat 2. Penetapan peringkat ini didasarkan pada hasil penilaian pada 11 Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG dan kesimpulan umum yang
Halaman 27 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 menunjukkan bahwa banyak Faktor-faktor positif dari aspek
governance
structure
dan
governance
process
yang
dapat
mendukung tercapainya governance outcome Bank yang baik pada aspek kualitatif dan kuantitatif seperti meningkatnya kinerja Bank dari sisi rentabilitas, efisiensi, dan permodalan. Meskipun masih terdapat faktor-faktor negatif pada beberapa penilaian
governance structure dan governance process Bank, namun demikian tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan kepada governance outcome Bank, mengingat Bank sudah melakukan tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan
saat
ini
dan
mengantisipasi
timbulnya
permasalahan di masa mendatang. Dalam analisa faktor GCG ini, dijelaskan pula mengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya (root caused) dan kekuatan pelaksanaan GCG sebagai berikut : a. Identifikasi
permasalahan
berupa
kelemahan
dan
penyebabnya (root caused) Berdasarkan kesimpulan Penilaian Sendiri (Self Assessment) terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2013 masih ditemukan adanya kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal dan tidak berdampak signifikan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya (root caused) pada beberapa Faktor Penilaian Pelaksanaan Good Corporate Governance yang masih terdapat kelemahan minor : 1) Pelaksanaan
Tugas
Dan
Tanggung
Jawab
Dewan
Komisaris
Halaman 28 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 Masih terdapat kelemahan pada Faktor Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris yang terdapat pada aspek
governance structure dan governance process.
Kelemahan pada aspek governance structure terletak pada metode
peningkatan
pengetahuan
Dewan
Komisaris
tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang tidak semua dilakukan melalui pelatihan/seminar resmi, namun demikian masih banyak yang dilakukan dengan memanfaatkan media informasi yang ada (surat kabar/media elektronik lainnya). Sedangkan untuk aspek governance process, kelemahannya terletak pada masih perlunya optimalisasi waktu yang disediakan, seperti penyediaan waktu untuk mengadakan Rapat
Dewan
memanfaatkan
Komisaris media
yang
elektronik.
mungkin Namun
dapat
demikian,
kelemahan yang ada pada governance structure dan
governance process merupakan kelemahan yang tidak sampai berdampak pada governance outcome, mengingat anggota Dewan Komisaris telah memiliki pengetahuan, keahlian,
dan kemampuan dan dapat meluangkan
waktunya untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Dewan Komisaris secara efektif yang tercermin pada peningkatan kinerja Bank, baik dari sisi rentabilitas, efisiensi dan permodalan. 2) Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi Masih terdapat kelemahan pada Faktor Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi yang terdapat pada aspek governance process. Kelemahan dimaksud terletak pada hasil rapat yang tidak semua dituangkan dalam risalah
rapat,
namun
demikian
ada
yang
langsung
Halaman 29 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 dituangkan dalam surat edaran intern. Sehingga pada aspek
governance
penyempurnaan
outcome,
administrasi
masih
diperlukan
terhadap
dokumentasi
risalah rapat Direksi. Mengingat kelemahan tersebut hanya bersifat administratif, hal ini tidak mempengaruhi kinerja Direksi dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif yang tercermin pada peningkatan kinerja Bank, baik dari sisi rentabilitas, efisiensi dan permodalan. 3) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Kelemahan pada Faktor Pelaksanaan Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas komite terdapat pada aspek governance
process. Kelemahan dimaksud terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi dalam mereview kebijakan dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang perlu disampaikan kepada RUPS. Namun demikian, kelemahan tersebut tidak sampai memberikan dampak kepada governance outcome, mengingat prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ada sudah mengacu pada ketentuan yang berlaku. 4) Penanganan Benturan Kepentingan Kelemahan
pada
Faktor
Penanganan
Benturan
Kepentingan terdapat pada aspek governance outcome. Kelemahan dimaksud disebabkan oleh adanya beberapa transaksi
yang
kepentingan.
Akar
berpotensi
mengandung
permasalahannya
benturan
disebabkan
oleh
masih adanya proses sewa menyewa antara Bank sebagai
Halaman 30 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 pihak penyewa dan Pemegang Saham Bank sebagai pihak yang menyewakan, yakni sewa menyewa pada gedung Kantor Cabang Bandung, Kantor Kas Malang Plasa dan Lokasi salah satu ATM milik Cabang Malang. Sehingga masih
terdapat
potensi
benturan
kepentingan
pada
transaksi sewa menyewa dimaksud. Namun demikian, permasalahan tersebut tidak memberikan dampak negatif kepada governance outcome, mengingat transaksi yang berpotensi terjadi benturan kepentingan dimaksud telah ditangani sesuai prosedur benturan kepentingan dan keputusan yang diambil dapat dipastikan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan bukti transaksi telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik sesuai dengan ketentuan Good Corporate Governance. 5) Penerapan Fungsi Audit Intern Kelemahan pada Faktor Penerapan Fungsi Audit Intern terdapat pada aspek governance process dan governance
outcome. Pada aspek governance process, kelemahan disebabkan oleh masih
terdapat
penyimpangan dalam
realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI ke kantor cabang. Akar permasalahannya adalah sistem pemeriksaan SKAI yang sekarang sudah berbasis rsisiko (Risk based Audit). Sehingga
jadwal
pemeriksaan
ke
Kantor
Cabang
dilaksanakan sesuai dengan tingkat profil risiko kantor cabang yang akan diperiksa. Sedangkan pada aspek
governance outcome, kelemahan terlihat
pada masih
adanya temuan-temuan pemeriksaan SKAI yang berulang, meskipun tidak banyak dan tidak material. Dalam hal ini, Bank sudah melakukan tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk
mengatasi
permasalahan
saat
ini
dan
Halaman 31 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 mengantisipasi
timbulnya
permasalahan
di
masa
mendatang.
b. Kekuatan pelaksanaan GCG Berdasarkan kesimpulan Penilaian Sendiri (Self Assessment) terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2013 banyak ditemukan factor-faktor positif, baik pada aspek governance
structure, governance process dan governance outcome yang dapat menjadi kekuatan dalam Pelaksanaan GCG. Berikut ini akan dijelaskan mengenai kekuatan dalam pelaksanaan Good
Corporate Governance terhadap masing-masing Faktor yang menurut
Bank
dapat
memberikan
kekuatan
dalam
pelaksanaan Good Corporate Governance : 1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dimulai dari aspek governance structure, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris sudah sesuai dengan skala usaha Bank dan memenuhi persyaratan Good Corporate
Governance.
Dewan
Komisaris
juga
telah
memiliki
pedoman dan tata tertib kerja. Dari sisi governance process, Dewan
Komisaris
tanggung
jawabnya
mampu secara
melaksanakan efektif.
tugas
Sehingga
dan
dengan
kekuatan pelaksanaan GCG, baik dari sisi governance
structure dan governance process pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris maka dapat memberikan dampak positif pada governance outcome baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang tercermin dari peningkatan kinerja Bank, baik dari sisi rentabilitas, efisiensi dan permodalan.
Halaman 32 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Dimulai dari aspek governance structure, jumlah dan komposisi Direksi sudah sangat sesuai dengan skala usaha Bank
dan
memenuhi
Good
persyaratan
Corporate
Governance. Struktur anggota Direksi juga dipastikan independen
baik
dari
sisi
hubungan
keuangan,
kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga baik dengan sesama anggota Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris. Dari sisi governance process, Direksi mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sehingga dengan kekuatan pelaksanaan GCG, baik dari sisi governance structure dan governance process pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi maka dapat memberikan dampak positif pada governance outcome baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang tercermin dari peningkatan kinerja Bank, baik dari sisi rentabilitas, efisiensi dan permodalan. 3) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Dimulai dari aspek governance structure, komposisi dan kompetensi anggota Komite sudah sangat sesuai dengan skala usaha Bank dan memenuhi persyaratan Good
Corporate Governance. Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi
kemampuannya
untuk
bertindak
independen. Dari sisi governance process, Komite mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif. Sehingga dengan
kekuatan
pelaksanaan
GCG,
baik
dari
sisi
Halaman 33 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 governance structure dan governance process kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite maka dapat memberikan dampak positif pada governance outcome yang tercermin dari hasil rapat dan rekomendasi Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris. 4) Penanganan Benturan Kepentingan Dimulai dari aspek governance structure, Bank telah memiliki
kebijakan dan prosedur penyelesaian benturan
kepentingan yang mengikat bagi setiap pengurus dan pegawai. Dari sisi governance process, transaksi yang berpotensi
mengandung
Benturan
Kepentingan
telah
diproses sesuai dengan kebijakan dan prosedur dan bukti transaksinya
telah
didokumentasikan
dengan
baik.
Sehingga dengan kekuatan pelaksanaan GCG, baik dari sisi
governance
penanganan
structure
Benturan
dan
governance
Kepentingan
maka
process dapat
memberikan dampak positif pada governance outcome yang tercermin dari transaksi yang berpotensi mengandung Benturan
Kepentingan dapat diputuskan tanpa
merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan telah diungkapkan dalam transparansi Pelaksanaan GCG. 5) Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Dimulai dari aspek governance structure, Bank telah memiliki
Direktur
Kepatuhan
dan
Satuan
Kerja
Kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional. Dari sisi governance process, Direktur Kepatuhan dan satuan Kerja Kepatuhan sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif. Sehingga dengan kekuatan
Halaman 34 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 pelaksanaan GCG, baik dari sisi governance structure dan
governance process penerapan fungsi Kepatuhan Bank maka dapat memberikan dampak positif pada governance
outcome
yang
tercermin
dari
telah
disampaikannya
Laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia dan pihak terkait dengan cakupan Laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan yang telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Disamping itu, Bank pelanggaran
terhadap
membangun
budaya
berhasil menurunkan tingkat ketentuan kepatuhan
yang
berlaku
dalam
dan
pengambilan
keputusan serta dalam kegiatan operasional bank. 6) Penerapan Fungsi Audit Intern Dimulai
dari
organisasi
aspek
governance
structure,
Struktur
SKAI telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional Bank dan telah memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB). Dari sisi
governance process, SKAI telah melakukan fungsi dan tugas pengawasan secara independen dengan cakupan tugas
yang
memadai
dan
sesuai
dengan
rencana,
pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Sehingga dengan
kekuatan
pelaksanaan
GCG,
baik
dari
sisi
governance structure dan governance process penerapan fungsi Audit Intern maka dapat memberikan dampak positif pada governance outcome yang tercermin dari telah dilaksanakan fungsi audit intern secara memadai dan temuan-temuan
pemeriksaan
baik
dari
SKAI,
audit
eksternal maupun Bank Indonesia telah ditindaklanjuti dan tidak banyak terjadi temuan yang berulang.
Halaman 35 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 7) Penerapan Fungsi Audit Ekstern Dimulai dari aspek governance structure, Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP sudah memenuhi aspekaspek yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku. Dari sisi governance process, Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan professional. Sehingga dengan kekuatan pelaksanaan GCG, baik dari sisi
governance
structure
dan
governance
process
penerapan fungsi Audit Ekstern maka dapat memberikan dampak positif pada governance outcome yang tercermin dari Management letter yang telah menggambarkan permasalahan Bank dan dapat disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Indonesia oleh KAP yang ditunjuk. 8) Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern Dimulai dari aspek governance structure, Bank memiliki
struktur
organisasi
yang
memadai
telah untuk
mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. Bank juga telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai. Dari sisi governance process, Bank telah menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan memadai. Sehingga dengan kekuatan pelaksanaan GCG, baik dari sisi
governance
structure
dan
governance
process
penerapan fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern maka dapat memberikan dampak positif pada governance outcome yang tercermin dari Bank sudah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang
Halaman 36 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dan Bank tidak
melakukan
kemampuan
aktivitas
modal
bisnis yang melampaui
berbasis
risiko
(ICAAP)
untuk
menyerap risiko kerugian. 9) Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures) Dimulai dari aspek governance structure, Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan
dana
besar,
berikut
monitoring
dan
penyelesaian masalahnya. Dari sisi governance process, Terdapat penyediaan
proses dana
yang
memadai
untuk memastikan
kepada pihak terkait dan penyediaan
dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Sehingga dengan kekuatan pelaksanaan GCG, baik dari sisi governance structure dan governance
process penyediaan dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures) dapat memberikan dampak positif pada governance outcome yang tercermin dari penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK dan sudah memperhatikan kemampuan permodalan. 10) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Pelaporan Internal Dimulai dari aspek governance structure, Bank telah memiliki
kebijakan dan
prosedur mengenai tata cara
Halaman 37 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Disamping itu, terdapat sistem informasi yang cukup handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dari sisi governance process, Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan, informasi produk Bank dan tata cara pengaduan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. Bank juga telah menyusun dan
menyajikan
Laporan
Tahunan
dan
Laporan
Pelaksanaan GCG dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana
diatur
dalam
ketentuan
yang
berlaku.
Sehingga dengan kekuatan pelaksanaan GCG, baik dari sisi
governance
structure
dan
governance
process
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Pelaporan Internal maka dapat memberikan dampak positif pada governance outcome yang tercermin dari Laporan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan kepada beberapa instansi yang disebutkan dalam ketentuan yang berlaku dan telah disajikan dalam homepage secara tepat waktu. 11) Rencana Strategis Bank Dimulai dari aspek governance structure, Bank telah menyusun Rencana
strategis
dalam bentuk Rencana
Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis (business
plan) sesuai dengan visi dan misi Bank. Dari sisi governance process, Bank Bisnis Bank secara
telah
menyusun
Rencana
realistis, komprehensif, terukur
(achievable) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsive terhadap
perubahan
internal dan
Halaman 38 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 eksternal. Sehingga dengan kekuatan pelaksanaan GCG, baik dari sisi governance structure dan governance process penyusunan
Rencana
Strategis
Bank
maka
dapat
memberikan dampak positif pada governance outcome yang tercermin dari Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis yang disusun oleh Direksi, disetujui oleh Komisaris. Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan dan pertumbuhan Bank telah memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi
stakeholders.
Demikian Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan
Good Corporate Governance (GCG) ini disusun sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia
No.
8/4/PBI/2006
tanggal
30
Januari
2006
yang
disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 dan dijelaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.
PT. Bank Antardaerah
Bujung R. Hanani Presiden Direktur
Argo Budi Tjahjono Direktur
Halaman 39 dari 40
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2013 IV. Penutup Demikian Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Antardaerah Tahun 2013 untuk periode penilaian 31 Desember 2013 disusun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan
Good
Corporate
Governance
bagi
Bank
Umum,
yang
telah
mengungkapkan Aspek Tranparansi Pelaksanaan Good Corporate
Governance dan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Governance sesuai dengan periode penilaian 31 Desember 2013. Sehingga dengan disusunnya Laporan Pelaksanaan
Good Corporate Governance ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada Stakeholder sebagai bentuk pelaksanaan
prinsip
transparansi,
akuntabilitas,
independensi,
pertangungjawaban dan kewajaran Bank.
Halaman 40 dari 40
