PT. BANK ANTARDAERAH BANK DEVISA
Laporan Pelaksanaan G C G (Good Corporate Governance)
Tahun 2015
DAFTAR ISI
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance I. Pendahuluan ……………………………………………………. 1 II. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance ..... 2 III. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Governance ………………………………….. 32 IV. Realisasi Pelaksanaan Action Plan berikut waktu 47 penyelesaian dan kendala/hambatan penyelesaiannya ...... V. Penutup …………………………………………………………. 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 I.
Pendahuluan Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good
Corporate Governance bagi Bank Umum, maka pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Keempat, independensi (independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku.
Dalam
rangka
menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, Bank telah berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance. Sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan peraturan diatas maka Bank menyusun Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada para Stakeholder dan sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance
ini, dibagi
menjadi 2 (dua) bagian yaitu Bagian pertama membahas mengenai
Halaman 1 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 Tranparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance dan bagian kedua
membahas
mengenai
Laporan
Penilaian
Sendiri
(Self
Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Governance pada periode penilaian 31 Desember 2015. Disamping itu, dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, Laporan Pelaksanaan
Good Corporate Governance pada periode penilaian 31 Desember 2015 juga ditambahkan Action plan dan pelaksanaannya berikut waktu penyelesaian dan kendala/hambatan penyelesaiannya.
II. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance Transparansi mengungkap
Pelaksanaan seluruh
Good
aspek
Corporate
pelaksanaan
Governance
akan
prinsip-prinsip
Good
Corporate Governance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan (3) Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006
sebagaimana
telah
disempurnakan
dengan
PBI
No.
8/14/PBI/2006 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum dan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good
Corporate Governance bagi Bank Umum disusun dengan sistematika / penyajian sebagai berikut : a)
Pengungkapan pelaksanaan Good Corporate Governance tersebut, meliputi 8 (delapan) aspek pelaksanaan prinsip Good Corporate
Governance yang meliputi : 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite. 3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern. 4. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
Halaman 2 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 5. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure). 6. Rencana strategis Bank, baik Rencana Jangka Pendek (Business Plan) maupun Rencana Jangka Panjang (Corporate
Plan). 7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum di ungkap dalam laporan lainnya. 8. Informasi lain yang terkait dengan GCG Bank . b)
Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor.
c)
Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
d)
Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
e)
Shares Option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif.
f)
Rasio gaji tertinggi dan terendah.
g)
Frekuensi rapat Dewan Komisaris.
h)
Jumlah penyimpangan internal (internal fraud).
i)
Permasalahan hukum.
j)
Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
k)
Buy back shares dan/atau buy back obligasi Bank.
l)
Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik selama periode pelaporan.
Untuk mengungkap seluruh Aspek Transparansi Pelaksanaan Good
Corporate Governance secara rinci sebagai syarat utama dalam Pelaporan Good Corporate Governance maka Bank akan memberikan penjelasan secara singkat dan jelas untuk setiap Aspek Transparansi sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut :
Halaman 3 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 a)
Pengungkapan pelaksanaan Good Corporate Governance tersebut, meliputi 8 (delapan) aspek pelaksanaan prinsip Good Corporate
Governance, antara lain : 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. i.
Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Jumlah anggota Dewan Komisaris pada Tahun 2015 sampai dengan bulan Juni adalah 4 (empat) orang dengan 50% (lima puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Namun mulai bulan Juli sampai dengan Desember 2015, jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi 3 (tiga) orang karena 1 (satu) orang Komisaris Independen mengundurkan diri efektif per 1 Juli 2015. Sehingga komposisi Dewan Komisaris Tahun 2015 menjadi sebagai berikut : Dewan Komisaris (Tahun 2015) Jabatan
Nama
Komisaris Utama
Ahadiat Wargana
Komisaris
Yudo Sutanto
Komisaris Independen
Edy Prayitno
Komisaris Independen
Imbang Setiamihardja (mengundurkan
diri
efektif per 1 Juli 2015) Semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia dan telah memenuhi persyaratan dan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper
Test). Kriteria Independen anggota Komisaris secara keuangan,
kepengurusan,
kepemilikan
saham,
Halaman 4 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 dan/atau hubungan keluarga, baik dengan anggota Dewan
Komisaris
lainnya,
Direksi
dan/atau
Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank telah dipenuhi sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan
Bank
Indonesia
nomor
8/4/PBI/2006
tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good
Corporate Governance bagi Bank Umum. Jumlah anggota Direksi pada Tahun 2015 adalah berjumlah 4 (empat) orang dengan susunan anggota Direksi sebagai berikut : Direksi (Tahun 2015) Jabatan
Nama
Presiden Direktur
Bujung R. Hanani
Direktur
Tang Amir
Direktur
Rachmat Otojo
Direktur
Argo Budi Tjahjono
Semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia yang telah memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Kriteria Independen secara keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan
Pemegang
sebagaimana
Saham
dijelaskan
Pengendali
dalam
Peraturan
Bank Bank
Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006
yang
disempurnakan
dengan
PBI
No.
8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate
Governance bagi Bank Umum telah dipenuhi oleh anggota Direksi.
Halaman 5 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015
ii.
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan
Good
prinsip-prinsip
Corporate
Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh
tingkatan
atau
jenjang
organisasi
dan
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta telah memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris dapat dipastikan
tidak
terlibat
dalam
pengambilan
keputusan kegiatan operasional Bank dan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. Dewan Komisaris juga telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor
eksternal
dan
hasil
pengawasan
Bank
Indonesia yang dituangkan dalam Laporan Evaluasi Kinerja. Dewan Komisaris juga telah membentuk Komite-komite yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara lengkap, antara lain : Komite Audit Komite Pemantau Risiko Komite Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat serta telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal.
Halaman 6 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015
Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas
dan
fungsi
melaksanakan
Direksi.
prinsip-prinsip
Dalam
Good
rangka
Corporate
Governance Direksi juga telah membentuk, antara lain : Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) Komite Manajemen Risiko (KMR) Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Direksi juga telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan
Bank
Indonesia
dan/atau
hasil
pengawasan otoritas lain melalui Laporan hasil tindak lanjut maupun komitmen (exit meeting). Dalam
menjalankan
tugasnya
Direksi
tidak
menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan dan Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi. Frekwensi rapat
Direksi
selama
Tahun
2015
telah
Halaman 7 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 diselenggarakan sekurang-kurangnya sebanyak 17 (tujuh
belas)
kali
dengan
rincian
sebagaimana
tercantum dalam tabel berikut :
Berdasarkan data Notulen Rapat Direksi selama Tahun
2015
maka
dapat
diketahui
bahwa
pengambilan keputusan pada Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.
Halaman 8 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 iii.
Rekomendasi Dewan Komisaris Dewan
Komisaris
telah
memberikan
rekomendasi
dan/atau nasihat kepada Direksi, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan porsinya dan ketentuan Good Corporate Governance sebagaimana tertuang dalam Risalah rapat kerja maupun dalam Laporan
Hasil
Evaluasi/Pengawasan
oleh
Dewan
Komisaris.
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite. i.
Struktur,
keanggotaan,
keahlian
dan
independensi
anggota Komite Dewan Komisaris telah membentuk Komite-komite secara lengkap yang terdiri dari :
Komite Audit
Komite Pemantau Risiko
Komite Remunerasi dan Nominasi
Komite Audit (Tahun 2015) Jabatan
Nama
Ketua (Komisaris Independen)
Imbang Setiamihardja (Efektif per 1 Juli 2015
mengundurkan
diri
dan
digantikan
oleh
Edy
Prayitno
efektif
per 26 November 2015) Anggota (Pihak Independen)
Agus Subyantara
Anggota (Pihak Independen)
Anggraeni
Halaman 9 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 Komite Pemantau Risiko (Tahun 2015) Jabatan
Nama
Ketua (Komisaris Independen)
Edy Prayitno
Anggota (Pihak Independen)
Anggraeni
Anggota (Pihak Independen)
Agus Subyantara
Komite Remunerasi dan Nominasi (Tahun 2015) Jabatan
Nama
Ketua (Komisaris Independen)
Imbang Setiamihardja (Efektif per 1 Juli 2015
mengundurkan diri) Anggota (Komisaris)
Yudo Sutanto
Anggota (Kepala Divisi SDM)
Fauzi
Anggota
(Komisaris Edy Prayitno (Efektif
Independen)
mulai
26
November 2015) Masing-masing Komite yang dibentuk diketuai oleh Komisaris Independen. Semua anggota Komite yang ada dapat dipastikan telah memenuhi Kriteria Independen secara keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank. Struktur anggota Komite serta syarat keahlian yang harus dimiliki oleh masing-masing anggota
Komite
dapat
dipastikan
telah
memenuhi
persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
Halaman 10 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015
ii.
Tugas dan tanggung jawab Komite Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas
perencanaan
dan
pelaksanaan
audit
serta
pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai
kecukupan
pengendalian
intern
termasuk
kecukupan proses pelaporan keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang dilakukan melalui Rapat Komite Pemantau Risiko. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan evaluasi
terhadap
memberikan
kebijakan
rekomendasi
kepada
Remunerasi Dewan
dan
Komisaris
mengenai kebijakan Remunerasi dan Nominasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain :
Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan
Prestasi dan kemampuan kerja individual
Kewajaran dengan peer group
Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank
Hasil rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam risalah rapat komite. iii.
Frekuensi Rapat Komite Rapat kerja Komite telah diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank sebanyak 15 (lima belas) kali dalam
Halaman 11 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 periode satu tahun yang dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen dan/atau Pejabat Eksekutif Bank.
Halaman 12 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015
Keputusan
rapat
diambil
berdasarkan
musyawarah
mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat dan telah dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik. iv.
Program kerja Komite dan realisasinya Komite memiliki Program Kerja yang efektif beserta evaluasi realisasinya sebagaimana telah dituangkan dalam
Laporan
Evaluasi
Kinerja
Tahunan
yang
disampaikan kepada Dewan Komisaris. 3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern. i.
Fungsi Kepatuhan Dalam
penerapan
Fungsi
Kepatuhan,
Direktur
Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang
dari
ketentuan
serta
memantau
dan
menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau lembaga otoritas yang berwenang
Halaman 13 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 sebagaimana dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan. Bank juga telah menunjuk Direktur Kepatuhan yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank juga telah membentuk
Satuan
Kerja
Kepatuhan
yang
dapat
dipastikan Independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan Kerja
dengan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku, di seluruh jenjang organisasi dengan cara menguji
Sistem
dan
Prosedur
tersebut
sebelum
diimplementasikan. ii.
Fungsi Audit Intern Dalam penerapan Fungsi Audit Intern, Direksi dapat dipastikan telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan
cakupannya
dan
selalu
berupaya
untuk
menindaklanjuti temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan
dan
arahan
Dewan
Komisaris.
Laporan
pelaksanaan hasil audit intern Bank juga disampaikan secara
berkala
kepada
Direksi
dan
Komisaris.
Pelaksanaan fungsi audit intern ini juga diwujudkan secara konkret dengan telah dibentuknya SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) dengan Sumber Daya Manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank dan dapat bekerja secara independen terhadap Satuan Kerja Operasional sehingga dapat melaksanakan seluruh tugas-tugasnya yang meliputi Pemeriksaan, Pelaporan, dan Pemantauan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang
dilakukan
auditee. Semua pekerjaan yang dilakukan SKAI telah didukung oleh pedoman kerja yang sesuai dengan
Halaman 14 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil Audit Intern yang dilaksanakan pada Tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat temuan yang secara signifikan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank. Temuan yang ada lebih banyak bersifat administratif dan temuan hasil
audit
intern
telah
ditindaklanjuti.
Untuk
mengoptimalkan agar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank
dapat
berjalan
secara
efektif
dan
mempertimbangkan faktor Risiko, SKAI telah melakukan pengkinian terhadap Pedoman Risk Based Audit pada Tahun
2015,
Aktivitas
khususnya
Treasury
untuk
dan
pemeriksaan
penentuan
skala
pada
prioritas
pelaksaanaan Risk Based Audit pada Kantor Cabang. iii.
Fungsi Audit Ekstern Untuk Penerapan Audit Ekstern, Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Grant Thornton – Gani Sigiro & Handayani yang terdaftar di Bank Indonesia. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek memperoleh
yang
telah
dipersyaratkan
persetujuan
RUPS
dan
serta
telah telah
mempertimbangkan Rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik
(KAP)
yang
ditunjuk
telah
menyampaikan hasil audit dan management letter kepada bank dengan tepat waktu dan mampu bekerja secara
independen,
memenuhi
standard
profesional
akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit
yang
ditetapkan.
Menurut
pendapat
Auditor
Independen, Laporan Keuangan Bank telah menyajikan
Halaman 15 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Bank Antardaerah tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 4. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern. Dalam
menerapkan
Manajemen
Risiko
sesuai
dengan
ketentuan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, maka Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional baik secara struktural maupun operasional (Risk Taking Unit) sebagai
sarana
untuk
mendukung
kelancaran
dalam
Penerapan Manajemen Risiko pada Bank. Direksi juga telah menyusun Pedoman Umum Manajemen Risiko yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Bank juga telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam penetapan limit risiko yang secara periodik dikaji oleh Direksi dan dievaluasi oleh
Dewan
Komisaris.
Untuk
meningkatkan
kualitas
Penerapan Manajemen dan Sistem Pengendalian Risiko pada setiap lini bisnis dan kantor cabang, maka Bank telah menyusun Pedoman Manajemen Risiko untuk setiap lini bisnis dan kantor cabang yang telah dikinikan dan disetujui oleh Dewan
Komisaris.
Bank
juga
telah
melakukan
proses
manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko sampai dengan pemantauan dan pelaporan Profil Risiko kepada Otoritas Jasa
Halaman 16 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 Keuangan (OJK). Untuk menunjang proses manajemen risiko yang handal, Bank telah berupaya untuk menjaga kualitas Sumber Daya Manusia dengan cara memberikan pelatihan baik
intern
maupun
yang
diselenggarakan
oleh
pihak
eksternal serta mengikutkan Pengurus dan Pejabat Bank dalam Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank juga telah memiliki Sistem Informasi Profil Risiko untuk menghasilkan Profil Risiko sebagai sarana untuk memantau eksposur risiko yang cukup akurat dan tepat waktu yang terdiri dari 2 (dua) jenis Laporan, antara lain :
Laporan Profil Risiko Triwulanan
Laporan Profil Risiko Bulanan
Dalam rangka menyesuaikan ketentuan pada Peraturan Bank Indonesia nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, maka pada Triwulan IV tahun 2011 Bank telah melakukan Revisi pada Pedoman Standar Manajemen Risiko dan mulai menerapkan penyusunan Laporan Profil Risiko berdasarkan Risk Based Bank Rating mulai Triwulan IV tahun 2011. 5. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure). Jumlah Total No.
1.
Penyediaan Dana
Kepada
Pihak
Debitur 16
Nominal (Jutaan Rupiah) 2.380
Terkait 2.
Kepada
Debitur
Inti :
Halaman 17 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 Jumlah Total No.
Penyediaan Dana
Debitur
Nominal (Jutaan Rupiah)
a. individu
0
0
b. group
1
26.162
Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui jumlah total dana yang disediakan oleh Bank baik kepada Pihak Terkait maupun Penyediaan Dana Besar. Dalam memberikan Penyediaan Dana baik pada Pihak Terkait maupun Debitur Inti dapat dipastikan bahwa limit penyediaan dana kepada masingmasing Individu maupun group tersebut tidak ada yang melanggar/melampaui
batas/limit
penyediaan
dana
sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank (BMPK). Dalam hal ini Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Bank telah melakukan kaji ulang terhadap kebijakan penyediaan dana besar (large exposure) sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku serta disesuaikan kompleksitas usaha Bank. Pada Tahun 2015 kebijakan penyediaan dana besar (large exposure) ditetapkan ≥ Rp. 20 milyar. Bank dalam pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar juga berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank (BMPK) dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku. Hal ini dapat terbukti dari laporan secara berkala kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas berwenang perihal dimaksud dapat menunjukkan bahwa tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan Halaman 18 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 penyediaan dana baik pada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait selama periode Laporan Tahun 2015. 6. Rencana strategis Bank, baik Rencana Jangka Pendek (Business Plan) maupun Rencana Jangka Panjang (Corporate
Plan). i.
Rencana Korporasi (Corporate Plan) Bank telah memiliki Rencana Strategis yang telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (Corporate Plan) sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana Korporasi
(Corporate Plan) secara periodik disusun oleh Direksi dan mendapat persetujuan oleh Komisaris. Rencana Korporasi
(Corporate Plan) yang terkini disusun pada tahun 2011 untuk perencanaan jangka panjang dalam periode 7 (tujuh)
tahun
mendatang
yang
dituangkan
dalam
Corporate Plan 2012–2018. Inti perencanaan jangka panjang yang dituangkan dalam Corporate Plan 2012– 2018 Bank Antardaerah (Bank ANDA) adalah menjadi Bank yang mempunyai kontribusi besar pada Stakeholder dengan landasan SDM yang berkualitas dan pemanfaatan Teknologi Informasi pada Produk dan Jasa Bank secara tepat.
Direksi
juga
telah
melaksanakan
dan
mengkomunikasikan Rencana Korporasi (Corporate Plan) kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. Dalam menyusun Rencana
Korporasi
(Corporate
Plan),
Bank
telah
memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.
Halaman 19 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 ii.
Rencana Bisnis (Business Plan) Bank telah memiliki Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Bisnis (Business Plan) yang telah disusun secara periodik yang sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana Bisnis Bank (Business Plan) telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (achieable), serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan cukup responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Direksi juga selalu mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank (Business Plan) kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke jenjang organisasi pada Bank dan berupaya untuk melaksanakan Rencana Bisnis Bank (Business Plan) secara efektif. Dalam menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Bank (Business Plan), Bank selalu Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank Umum. Penyusunan Rencana Bisnis Bank business plan) periode 2016-2018 yang disusun pada tahun 2015 juga telah
memperhatikan
mempertimbangkan
Faktor Kebijakan
Risiko
dengan
Risiko
dalam
melaksanakan Rencana Bisnis Bank. Dalam hal ini Dewan
Komisaris
melakukan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (Business Plan) secara periodik. 7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum di ungkap dalam laporan lainnya. Bank telah menerapkan transparansi kondisi keuangan kepada stakeholders dan pihak terkait lainnya dengan menyampaikan laporan publikasi, laporan keuangan audited dan laporan terkait lainnya sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia
Halaman 20 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank secara tepat waktu. Selain itu Bank juga telah memiliki homepage yang dapat diakses oleh publik untuk mengetahui produk, jasa dan informasi
lainnya
tentang
Bank.
Bank
juga
telah
melaksanakan transparansi informasi mengenai produk Bank dengan cara mencetak beberapa brosur untuk informasi produk Bank secara singkat dan jelas dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Bank juga telah mengungkapkan kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya pada Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006
tentang
Pelaksanaan
Good
Corporate
Governance bagi Bank Umum. 8. Informasi lain yang terkait dengan GCG Bank. Bank selalu berusaha untuk menerapkan pinsip-prinsip Good
Corporate Governance sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006
tentang
Pelaksanaan
Good
Corporate
Governance bagi Bank Umum. Sehingga dari hasil penilaian sendiri
(Self
Assessment)
selama
periode
2015
tidak
ditemukan intervensi pemilik, perselisihan internal, atau permasalahan
yang
timbul
sebagai
dampak
kebijakan
remunerasi pada Bank.
Halaman 21 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 Pada tahun 2015 Bank melakukan Aksi Korporasi melalui pencarian investor strategis (Akuisisi oleh Bank Windu). Tahapan proses Akuisisi Bank oleh Investor Strategis sampai dengan posisi 31 Desember 2015 sudah sampai pada proses menunggu diperolehnya Izin Akuisisi dan hasil Fit and Proper
Test dari OJK dan penandatanganan Akta Akuisisi antara Bank Windu dengan Para Penjual dan Penyelesaian Akuisisi Bank ANDA oleh Bank Windu. b)
Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. i.
Kepemilikan Saham anggota Direksi Dalam
memenuhi
ketentuan
transparansi
terhadap
kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima
perseratus)
atau
lebih
pada
Bank
yang
bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri), Bank telah mengungkapkan secara transparan mengenai 1 (satu) orang anggota Direksi yang memiliki Saham mencapai 5% (lima perseratus) dari modal disetor pada Bank lain di dalam negeri
sesuai
dengan
ketentuan
Good
Corporate
Governance sebagaimana disajikan pada Tabel berikut : Jumlah Saham yang dimiliki No.
Nama
Jabatan
Bank tersebut
1. 2.
Bujung
R.
Presiden
Hanani
Direktur
Tang Amir
Direktur
Lembaga Bank Lain
Keuangan bukan Bank
Perusahaan lainnya
-
-
-
-
-
5%
-
-
-
-
(BPR Joyo Mandiri Raya)
3.
Rachmat
Direktur
-
-
Otojo
Halaman 22 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 4.
Argo
Budi
Direktur
-
-
-
-
Tjahjono
Meskipun
terdapat
1
(satu) anggota
Direksi yang
memiliki Saham mencapai 5% (lima perseratus) dari modal disetor pada satu Bank Perkreditan rakyat yang berkedudukan di dalam negeri, namun dapat dipastikan bahwa
anggota
Direksi
dimaksud
hanya
bertindak
sebagai Pemegang Saham dan tidak mengakibatkan yang bersangkutan
mengabaikan
pelaksanaan
tugas
dan
tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank serta dapat dipastikan tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan anggota Direksi sebagaimana telah diatur pada pasal 22 Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari
2006
8/14/PBI/2006
yang
disempurnakan
tentang
Pelaksanaan
oleh
PBI
No.
Good Corporate
Governance bagi Bank Umum. Sehingga bersama anggota Direksi lainnya masih dapat fokus dalam menjalankan Bisnis Bank secara Profesional ii.
Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris Sampai dengan akhir Tahun 2015 dapat dipastikan bahwa semua Komisaris Independen Bank tidak memiliki Saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor baik pada Bank sendiri maupun pada Bank lain, pada Lembaga Keuangan bukan Bank dan Perusahaan lainnya baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. Sedangkan untuk anggota komisaris
Non
Independen
telah
mengungkapkan
kepemilikan Saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor baik pada Bank sendiri maupun pada Perusahaan lain yang berkedudukan di
Halaman 23 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 dalam negeri sesuai dengan ketentuan Good Corporate
Governance sebagaimana disajikan pada Tabel berikut : Jumlah Saham yang dimiliki No.
1.
Nama
Jabatan
Bank
Bank
tersebut
Lain
50 %
-
Lembaga Keuangan bukan Bank
-
lainnya
Ahadiat
Presiden
Wargana
Komisaris
(PT. Gistex,
(Non
Perusahaan
Yudo Sutanto
Komisaris
80,10 %
Tekstil)
Independen) 2.
Perusahaan
20 %
-
-
(Non
25 % (PT. Trio Indah
Independen)
Sentausa, Perhotelan)
25 % (PT. Trijaya Abadi Sentausa, Distributor Elpiji)
3.
Edy Prayitno
Komisaris
-
-
-
-
-
-
-
-
(Independen) 4.
Imbang
Komisaris
Setiamiharja
(Independen)
(telah
mengundurkan diri efektif per 1 Juli 2015)
Meskipun terdapat anggota Komisaris Non Independen yang memiliki Saham mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari Modal Disetor pada lebih dari satu Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam negeri, namun dapat dipastikan bahwa Komisaris
Non
Independen
dimaksud
tidak
mengabaikan
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank dan tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan
Halaman 24 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 anggota Dewan Komisaris sebagaimana telah diatur pada pasal 7 (tujuh) dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan oleh PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. c)
Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Bank terhadap Daftar Pihak Terkait Bank (termasuk didalamnya adalah Pemegang Saham Pengendali) posisi Desember Tahun 2015 dapat dipastikan bahwa diantara masing-masing Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank tidak saling mempunyai hubungan keuangan maupun hubungan keluarga sampai
dengan
derajat
kedua
sebagaimana
diatur
dalam
Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Sehingga hal ini menjadi kekuatan tersendiri bagi Bank dalam melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. d)
Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
Halaman 25 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015
Tabel Paket/kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain serta Pengelompokkan dalam kisaran Tingkat Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima Paket Remunerasi dalam satu tahun diatas disajikan oleh Bank dalam nilai sebagaimana yang
ditetapkan
Rapat
Umum
Pemegang
Saham
untuk
memenuhi salah satu aspek transparansi yang harus diungkap kepada publik dalam rangka melaksanakan ketentuan Good
Corporate Governance. e)
Shares Option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif. Sampai dengan akhir Tahun 2015, baik Rapat Umum Pemegang Saham
dan/atau
Anggaran
Dasar
Bank
masih
belum
memutuskan adanya opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank. f)
Rasio gaji tertinggi dan terendah. Untuk
memenuhi
melaksanakan
salah
Good
satu
Corporate
aspek
Transparansi
Governance
sesuai
dalam dengan
ketentuan yang berlaku, berikut ini akan diungkapkan mengenai
Halaman 26 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 rasio Gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan dalam table di bawah ini : Parameter perbandingan
Rasio
Rasio Gaji pegawai yang tertinggi dan terendah
13,93
:
1
Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah
1,29
:
1
Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah
2,63
:
1
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi
1,54
:
1
Gaji yang diperbandingkan dalam Rasio Gaji di atas adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai per bulan, dengan ketentuan bahwa Pegawai yang dimaksud adalah Pegawai Tetap Bank sampai batas Pelaksana. g)
Frekwensi Rapat Dewan Komisaris. Frekwensi Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2015 telah diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun. 2 (dua) dari 4 (empat) kali Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan telah dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
Halaman 27 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 Meskipun hanya diselenggarakan selama 4 (empat) kali dalam setahun, namun Rapat tersebut berlangsung secara efektif dan telah
sesuai
dengan
kebutuhan
Bank
dalam
melakukan
evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi rencana bisnis Bank. Berdasarkan Notulen Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2015 maka dapat diketahui bahwa pengambilan keputusan pada Rapat Dewan Komisaris selalu diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris juga telah dituangkan dalam Notulen Rapat dan didokumentasikan dengan baik. Dokumen hasil Rapat Dewan Komisaris juga selalu dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait. h)
Jumlah penyimpangan internal (internal fraud).
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Bank dan telah dituangkan dalam Tabel diatas dapat diketahui bahwa selama periode Laporan Tahun 2015 jumlah penyimpangan internal (internal fraud) yang terjadi pada Bank adalah nihil atau dapat
diartikan
bahwa
penyimpangan/kecurangan
yang
dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan outsourcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan tidak pernah terjadi dalam periode Tahun 2015. Prestasi ini dapat diraih karena Bank selalu berusaha untuk
Halaman 28 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 memberikan kesejahteraan yang cukup kepada seluruh tingkatan karyawan dan selalu menjaga kualitasnya melalui pelatihan, baik secara intern maupun yang diselenggarakan oleh pihak eksternal. Disamping hal tersebut, Kebijakan, Sistem dan Prosedur serta penetapan limit sampai dengan Sistem Pengendalian Intern diupayakan untuk selalu dievaluasi secara periodik untuk menghindari timbulnya potensi fraud. Strategi Anti Fraud juga mulai diterapkan mulai tahun 2012 yang disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, potensi, jenis, dan risiko Fraud yang mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. i)
Permasalahan hukum.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Bank sebagaimana dapat dilihat pada Tabel diatas, Jumlah total permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bank selama periode laporan Tahun 2015 adalah 2 (dua) kasus perdata yang terdiri dari 2 (dua) kasus perdata yang sedang dalam proses penyelesaian. 2 (dua) kasus perdata yang sedang dalam proses penyelesaian terdiri dari 1 (satu) kasus perdata dimana Bank menjadi turut tergugat pada kasus Nasabah dan 1 (satu) kasus perdata dalam bentuk gugatan yang diajukan oleh pihak lain kepada Bank. Untuk 1 (satu) kasus perdata dalam bentuk gugatan yang diajukan oleh pihak lain kepada Bank, pada bulan Januari 2016 telah mendapatkan putusan tetap dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang
Halaman 29 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam perkara dimaksud. Mulai sejak diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan bulan Maret 2016 Penggugat
tidak
mengajukan
banding,
sehingga
dapat
disimpulkan permasalahan hukum dimaksud statusnya telah selesai pada Tahun 2016. j)
Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
Berdasarkan hasil evaluasi Bank, pada Tahun 2015 terdapat 5 (lima) jenis transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan. Dalam hal ini, transaksi yang berpotensi terjadi benturan kepentingan dimaksud telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga keputusan yang diambil dapat dipastikan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik sesuai dengan ketentuan Good Corporate Governance. Disamping itu,
sebagai
bentuk
rencana
tindak
yang
merupakan
Halaman 30 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 penyempurnaan
terhadap
penerapan
prinsip-prinsip
Good
Corporate Governance maka semua keputusan yang berpotensi benturan kepentingan berupa pemberian fasilitas kredit dan pemberian suku bunga deposito di atas counter rate (bunga wajar) kepada pihak terkait juga sudah diungkap sebagaimana dalam tabel diatas. k)
Buy back shares dan buy back obligasi Bank. Mengingat Bank tidak menerbitkan Shares Option maka Buy
back shares dan buy back obligasi Bank secara otomatis juga tidak ada. l)
Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan. Sebagai wujud kepedulian Bank terhadap lingkungan sekitar dan dalam
rangka
menjalankan
program
Corporate
Social
Responsibility (CSR), terakhir pada tahun 2013 Bank telah melakukan aktivitas kegiatan sosial terutama bagi masyarakat umum yang kurang mampu di sekitar wilayah kantor Bank melalui acara pembagian daging hewan kurban yang bertepatan dengan peringatan hari Idul Adha 1434 H. Sedangkan untuk Tahun 2015 Bank belum memanfaatkan dana Program CSR yang tersedia. Namun untuk periode selanjutnya Bank akan berusaha untuk mengoptimalkan dana CSR untuk Program Corporate
Social Responsibility (CSR) yang ada.
Halaman 31 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 III. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Good
Corporate Governance 1. Peringkat Faktor GCG dan Definisi Peringkat Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG Peringkat
Definisi Peringkat
Individual
2
Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Konsolidasi
-
-
2. Analisis faktor GCG : Berdasarkan
uraian
mengenai
kesimpulan
atas
penilaian
pelaksanaan GCG Bank dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian GCG secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik governance structure, governance process dan governance
outcome Bank
menetapkan Peringkat Faktor GCG dengan
mengacu pada Matriks Peringkat Faktor GCG sebagaimana dimaksud pada Lampiran III SE BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum untuk posisi 31 Desember 2015 adalah Peringkat 2. Penetapan peringkat ini didasarkan pada hasil penilaian pada 11 Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG dan kesimpulan umum yang
Halaman 32 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 menunjukkan bahwa masih banyak Faktor-faktor positif dari aspek governance structure dan governance process yang dapat mendukung tercapainya governance outcome Bank yang baik pada aspek kualitatif dan kuantitatif seperti kemampuan Bank dalam mempertahankan kinerja dan menjaga risiko dalam kondisi perekonomian yang masih belum stabil. Meskipun masih terdapat faktor negatif pada penilaian governance structure Bank, namun demikian tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan kepada governance outcome Bank, mengingat Bank sudah melakukan langkah-langkah perbaikan (corrective action) dan kelemahan yang ada dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank serta pencapaian ekspektasi pemangku kepentingan (stakeholders) masih dapat dicapai secara memadai. Dalam analisa faktor GCG ini, dijelaskan pula mengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya (root caused) dan kekuatan pelaksanaan GCG sebagai berikut : a. Identifikasi
permasalahan
berupa
kelemahan
dan
penyebabnya (root caused) Berdasarkan kesimpulan Penilaian Sendiri (Self Assessment) terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2015 masih ditemukan adanya kelemahan, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal dan tidak berdampak signifikan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai identifikasi
permasalahan
berupa
kelemahan
dan
penyebabnya (root caused) pada beberapa Faktor Penilaian Pelaksanaan Good Corporate Governance yang masih perlu mendapat perhatian :
Halaman 33 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 1) Komposisi Dewan Komisaris Untuk posisi 31 Desember 2015, 33,33%
(lima
persen) atau 1 (satu) dari 3 (tiga) anggota
puluh Dewan
Komisaris adalah Komisaris Independen. Berdasarkan analisa Bank, perubahan komposisi Dewan Komisaris pada Semester II 2015 bukan disebabkan oleh adanya intervensi Pemilik, namun dikarenakan terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Dalam hal ini, Pemegang Saham mengambil keputusan untuk tidak mengisi posisi 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri dengan pertimbangan dalam waktu yang tidak lama akan terjadi
perubahan
kepemilikan,
sehingga
pencalonan
komisaris diserahkan kepada investor baru. Meskipun terdapat perubahan Komposisi Dewan Komisaris pada Semester II 2015, namun tidak mengganggu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Sehingga kinerja Bank dalam situasi
ekonomi
yang
masih
belum
stabil
bisa
dipertahankan, permasalahan yang dihadapi Bank dapat diselesaikan, dan pencapaian hasil ekspektasi pemangku kepentingan (stakeholders) masih dapat dicapai secara memadai. 2) Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi Posisi jabatan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi untuk periode 31 Desember 2015 vacant. Kekosongan jabatan Ketua Komite dimaksud disebabkan oleh seorang Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Terkait dengan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri,
Halaman 34 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 Pemegang Saham mengambil keputusan untuk tidak mengisi posisi tersebut dengan pertimbangan dalam waktu yang tidak lama akan terjadi perubahan kepemilikan, sehingga pencalonan komisaris diserahkan kepada investor baru. Bank sudah melakukan langkah mitigasi agar Fungsi dari Komite Remunerasi dan Nominasi dapat tetap berjalan secara efektif. Dalam hal ini, 1 (satu) orang Komisaris Independen untuk sementara waktu dimasukkan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Sehingga, meskipun
terdapat
perubahan
Komposisi
Komite
Remunerasi dan Nominasi pada Semester II 2015, namun tidak mengganggu pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. 3) Rencana Strategis Bank Meskipun beberapa target dari Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2015 seperti pertumbuhan Aset, pertumbuhan Rasio CASA yang sudah tercapai melebihi sebagaimana yang ditetapkan
dalam
RBB.
Namun
dengan
berbagai
keterbatasan dan kondisi perekonomian yang masih belum stabil masih terdapat beberapa Rasio keuangan yang belum tercapai sebagaimana yang ditetapkan dalam RBB. Dalam hal ini, termasuk upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank melalui investor strategis Bank (PT. Bank Windu Kentjana International, Tbk.) yang masih dalam tahapan menunggu diperolehnya dokumen Ijin Akuisisi dan hasil fit and proper test dari OJK dan belum dapat terselesaikan pada tahun 2015. Berdasarkan analisa Bank, akar permasalahan terhadap mundurnya tahapan akuisisi dari waktu yang telah ditetapkan sebelumnya
Halaman 35 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 bukan
dikarenakan
adanya
kelemahan
pada
aspek
governance process Bank, tetapi disebabkan oleh faktor eksternal dimana waktu yang diperlukan oleh Otoritas yang
berwenang
untuk
memproses
perijinan
secara
administratif cukup sulit untuk diprediksikan. Sehingga dengan
mundurnya
satu
tahapan,
maka
tahapan
selanjutnya dipastikan akan ikut tertunda. Dalam hal ini, Bank sudah memenuhi semua persyaratan administratif baik yang diminta oleh OJK maupun investor strategis. Namun demikian, Proses selanjutnya secara intensif terus dilanjutkan sampai proses akuisisi untuk merger dengan PT. Bank Windu Kentjana International, Tbk tuntas dan akan terus dimonitor oleh Bank sebagaimana disampaikan dalam Laporan Realisasi Action Plan dalam periode bulanan kepada OJK. 4) Pemenuhan Komitmen kepada OJK Sampai dengan posisi akhir tahun 2015 masih terdapat Komitmen kepada OJK yang belum disampaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, semua komitmen Bank sebagaimana disampaikan dalam Surat tindak lanjut penyelesaian temuan OJK tahun 2015
akan
mungkin. pemenuhan
diupayakan Berdasarkan komitmen
dapat analisa kepada
diselesaikan Bank, OJK
sesegera
tertundanya lebih
banyak
disebabkan oleh faktor teknis, mengingat komitmen yang belum dapat dipenuhi sampai dengan akhir tahun 2015 lebih banyak berasal dari temuan pemeriksaan OJK yang sifatnya administratif. Pada prinsipnya komitmen kepada OJK dapat diselesaikan oleh Bank, namun penyelesaiannya masih memerlukan waktu. Dalam hal ini, Bank sudah
Halaman 36 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 melakukan pemantauan terhadap kepatuhan Bank dalam memenuhi komitmen hasil pemeriksaan OJK secara berkala,
baik
secara
konvensional
maupun
dengan
menggunakan Tools Early Warning Systems (EWS) untuk pemantauan komitmen kepada OJK.
b. Kekuatan pelaksanaan GCG Berdasarkan kesimpulan Penilaian Sendiri (Self Assessment) terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2015 banyak ditemukan factor-faktor positif, baik pada aspek governance
structure, governance process dan governance outcome yang dapat menjadi kekuatan dalam Pelaksanaan GCG. Berikut ini akan dijelaskan mengenai kekuatan dalam pelaksanaan Good
Corporate Governance terhadap masing-masing Faktor yang menurut
Bank
dapat
memberikan
kekuatan
dalam
pelaksanaan Good Corporate Governance : 1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dimulai
dari
aspek
governance structure, meskipun
komposisi Dewan Komisaris untuk Semester II 2015 masih belum memenuhi salah satu kriteria dalam persyaratan
Good Corporate Governance, namun untuk kriteria lainnya seperti jumlah, domisili dan indepedensi Dewan Komisaris tetap memenuhi persyaratan Good Corporate Governance. Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja. Dari sisi governance process, Dewan Komisaris mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara memadai. Sehingga dengan kekuatan pelaksanaan GCG, baik dari sisi governance structure dan governance
process pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan
Halaman 37 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 Komisaris maka dapat memberikan dampak positif pada
governance outcome baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang tercermin dari kemampuan Bank untuk mempertahankan kinerja dan menjaga risiko dalam kondisi perekonomian yang masih belum stabil, permasalahan yang dihadapi Bank dapat diselesaikan, dan pencapaian ekspektasi pemangku kepentingan (stakeholders) masih dapat dicapai secara memadai. 2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Dimulai dari aspek governance structure, jumlah dan komposisi Direksi sudah sangat sesuai dengan skala usaha Bank
dan
memenuhi
persyaratan
Good
Corporate
Governance. Struktur anggota Direksi juga dipastikan independen
baik
dari
sisi
hubungan
keuangan,
kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga baik dengan sesama anggota Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris. Dari sisi governance process, Direksi mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sehingga dengan kekuatan pelaksanaan GCG, baik dari sisi governance structure dan governance process pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi maka dapat memberikan dampak positif pada governance outcome baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang tercermin dari kemampuan Bank untuk mempertahankan kinerja dan menjaga risiko dalam kondisi perekonomian yang masih belum stabil, permasalahan yang dihadapi Bank dapat diselesaikan, dan pencapaian ekspektasi pemangku kepentingan (stakeholders) masih dapat dicapai secara memadai.
Halaman 38 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 3) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Dimulai
dari
aspek
governance structure, meskipun
komposisi salah satu Komite (Komite Remunerasi dan Nominasi) untuk Semester II 2015 masih belum memenuhi salah satu kriteria dalam persyaratan Good Corporate
Governance,
namun
untuk
kriteria
lainnya
seperti
kompetensi dan indepedensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tetap memenuhi persyaratan Good Corporate
Governance. Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak
memiliki
hubungan
keuangan,
kepengurusan,
kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi
kemampuannya
untuk
bertindak
independen. Dari sisi governance process, Komite mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara memadai. Sehingga dengan
kekuatan
pelaksanaan
GCG,
baik
dari
sisi
governance structure dan governance process kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite maka dapat memberikan dampak positif pada governance outcome yang tercermin dari beberapa hasil rapat dan rekomendasi Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris. 4) Penanganan Benturan Kepentingan Dimulai dari aspek governance structure, Bank telah memiliki
kebijakan dan prosedur penyelesaian benturan
kepentingan yang mengikat bagi setiap pengurus dan pegawai. Dari sisi governance process, transaksi yang berpotensi
mengandung
Benturan
Kepentingan
telah
diproses sesuai dengan kebijakan dan prosedur, selain itu
Halaman 39 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 bukti transaksinya telah didokumentasikan dengan baik. Sehingga dengan kekuatan pelaksanaan GCG, baik dari sisi
governance
penanganan
structure
Benturan
governance
dan
Kepentingan
process
maka
dapat
memberikan dampak positif pada governance outcome yang tercermin dari transaksi yang berpotensi mengandung Benturan Kepentingan dapat diputuskan tanpa merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan telah diungkapkan dalam transparansi Pelaksanaan GCG. 5) Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Dimulai dari aspek governance structure, Bank telah memiliki
Direktur
Kepatuhan
dan
Satuan
Kerja
Kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional. Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang memadai
pada
satuan
kerja
Kepatuhan
untuk
menyelesaikan tugasnya dan telah mengisi kekosongan Jabatan Kepala Satuan Kerja Kepatuhan efektif per 1 Juli 2015 untuk meningkatkan efektifitas fungsi kepatuhan. Dari sisi governance process, Direktur Kepatuhan dan satuan Kerja Kepatuhan sudah melaksanakan tugas dan tanggung
jawab
secara
memadai.
Sehingga
dengan
kekuatan pelaksanaan GCG, baik dari sisi governance
structure
dan
governance
process
penerapan
fungsi
Kepatuhan Bank maka dapat memberikan dampak positif pada governance outcome yang tercermin dari telah disampaikannya
Laporan
pokok
pelaksanaan
tugas
Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait dengan cakupan Laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan yang telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Disamping itu, Bank sudah
Halaman 40 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku
khususnya
yang
terkait
dengan
ketepatan
pelaporan kepada Pihak Ekstern dengan bantuan program
Early warning System (EWS) dan sudah membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank, diantaranya melalui surat edaran intern yang dikeluarkan oleh Direktur Kepatuhan. 6) Penerapan Fungsi Audit Intern Dimulai
dari
organisasi
aspek
governance
structure,
Struktur
SKAI telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional Bank dan telah memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB). Pada Semester I 2015, jumlah personel di SKAI mendapatkan penambahan
2
(dua)
orang
untuk
mengimbangi
perkembangan Bank dan mengoptimalkan kinerja SKAI. Dari sisi governance process, SKAI telah melakukan fungsi dan tugas pengawasan secara independen dengan cakupan tugas
yang
pelaksanaan
memadai maupun
dan
sesuai
pemantauan
dengan hasil
rencana,
audit.
Pada
Semester II 2015, SKAI sudah melakukan penyempurnaan Pedoman Risk Based Audit (RBA) dan telah mengkinikan pedoman
kerja
serta
sistem
dan
prosedur
untuk
melaksanakan tugas bagi auditor intern. Sehingga dengan kekuatan pelaksanaan GCG, baik dari sisi governance
structure dan governance process penerapan fungsi Audit Intern maka dapat memberikan dampak positif pada
governance
outcome
yang
tercermin
dari
telah
dilaksanakan fungsi audit intern secara memadai dengan
Halaman 41 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 memperhatikan program audit dan ruang lingkup audit, rekomendasi OJK serta kuantitas dan kualitas auditor intern.
Sehingga
pada
tahun
2015
tidak
terdapat
penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank, pemeriksaan ke kantor cabang dan ke unit kerja lainnya sudah diselesaikan. 7) Penerapan Fungsi Audit Ekstern Dimulai dari aspek governance structure, Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP sudah memenuhi aspekaspek yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku. Dari sisi governance process, Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan professional. Sehingga dengan kekuatan pelaksanaan GCG, baik dari sisi
governance
structure
dan
governance
process
penerapan fungsi Audit Ekstern maka dapat memberikan dampak positif pada governance outcome yang tercermin dari Management letter yang telah menggambarkan permasalahan Bank dan telah disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh
KAP yang
ditunjuk. 8) Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern Dimulai dari aspek governance structure, Bank memiliki
struktur
organisasi
yang
memadai
telah untuk
mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan (SKK). Bank
juga
telah
memiliki
kebijakan,
prosedur
dan
penetapan limit risiko yang memadai. Dari sisi governance
Halaman 42 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 process, Bank telah menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan memadai. Pada tahun 2015, Manajemen juga telah melakukan penyempurnaan sistem pengendalian intern pada aktivitas treasury
dan
investasi,
antara
lain
dengan
menyempurnakan kebijakan manajemen risiko, SOP dan Pedoman Risk Based Audit pada Aktivitas Treasury. Sehingga dengan kekuatan pelaksanaan GCG, baik dari sisi
governance
structure
dan
governance
process
penerapan fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern maka dapat memberikan dampak positif pada governance outcome yang tercermin dari Bank sudah menerapkan manajemen risiko secara memadai, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dan Bank tidak
melakukan
aktivitas
bisnis yang melampaui
perhitungan kemampuan modal berbasis risiko (ICAAP) untuk menyerap risiko kerugian. 9) Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures) Dimulai dari aspek governance structure, Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan
dana
besar,
berikut
monitoring
dan
penyelesaian masalahnya. Dari sisi governance process, Terdapat penyediaan
proses
yang
dana
memadai
untuk memastikan
kepada pihak terkait dan penyediaan
dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
Pada
Triwulan
IV
2015
Bank
sudah
melakukan evaluasi kembali terhadap kebijakan large
Halaman 43 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 exposure kredit dan kesimpulannya tetap tidak mengubah kebijakan dimaksud karena sedang dalam proses akuisisi dengan investor dan Bank sudah memiliki beberapa pertimbangan
sebagai
dasar
untuk
tidak
mengubah
kebijakan large exposure kredit pada tahun 2015. Sehingga dengan
kekuatan
pelaksanaan
GCG,
baik
dari
sisi
governance structure dan governance process penyediaan dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures) dapat memberikan dampak positif pada governance outcome yang tercermin dari penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK dan sudah memperhatikan kemampuan permodalan. 10) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Pelaporan Internal Dimulai dari aspek governance structure, Bank telah memiliki
kebijakan dan
prosedur mengenai tata cara
pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Disamping itu, terdapat sistem informasi yang memadai dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dari sisi governance process, Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan, informasi produk Bank dan tata cara pengaduan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. Bank juga telah menyusun dan
menyajikan
Laporan
Tahunan
dan
Laporan
Pelaksanaan GCG dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana
diatur
dalam
ketentuan
yang
berlaku.
Sehingga dengan kekuatan pelaksanaan GCG, baik dari
Halaman 44 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 sisi
governance
structure
dan
governance
process
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Pelaporan Internal maka dapat memberikan dampak positif pada governance outcome yang tercermin dari Laporan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan kepada beberapa instansi yang disebutkan dalam ketentuan yang berlaku dan telah disajikan dalam homepage Bank (www.bankanda.co.id) secara tepat waktu. 11) Rencana Strategis Bank Dimulai dari aspek governance structure, Bank telah menyusun Rencana
strategis
dalam bentuk Rencana
Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis (business
plan) sesuai dengan visi dan misi Bank. Dari sisi governance process, Bank Bisnis Bank secara
telah
menyusun
Rencana
realistis, komprehensif, terukur
(achievable) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsive terhadap
perubahan
internal dan
eksternal. Komposisi dana CASA pada posisi 31 Desember 2015 (34,43%) sudah melebihi target CASA sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RBB 2015-2017 (32,54%). Sehingga dengan kekuatan pelaksanaan GCG, baik dari sisi
governance
penyusunan
structure
Rencana
dan
Strategis
governance Bank
maka
process dapat
memberikan dampak positif pada governance outcome yang tercermin dari Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis yang disusun oleh Direksi, disetujui oleh Komisaris. Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank
Halaman 45 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 yang berkesinambungan dan pertumbuhan Bank telah memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi
stakeholders. Pada Semester II 2015, progres pencarian investor strategis sudah dalam tahapan proses menunggu diperolehnya dokumen Ijin Akuisisi dan hasil fit and proper
test dari OJK. Proses selanjutnya secara intensif terus dilanjutkan sampai proses akuisisi untuk merger dengan PT. Bank Windu Kentjana International, Tbk tuntas. Demikian Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan
Good Corporate Governance (GCG) untuk posisi 31 Desember 2015 ini disusun sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 dan dijelaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal
29
April
2013
perihal
Pelaksanaan
Good
Corporate
Governance Bagi Bank Umum.
PT. Bank Antardaerah
Bujung R. Hanani Presiden Direktur
Argo Budi Tjahjono Direktur
Halaman 46 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 IV. Realisasi Pelaksanaan Action Plan berikut waktu penyelesaian dan kendala/hambatan penyelesaiannya Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, maka dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, Bank wajib secara berkala melakukan penilaian sendiri (self assessment) secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG, sehingga Bank dapat segera menetapkan rencana tindak (action plan) yang meliputi tindakan korektif (corrective action) yang
diperlukan
apabila
masih
terdapat
kekurangan
dalam
pelaksanaan GCG. Sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan peraturan diatas maka Bank menyusun Laporan Action Plan Pelaksanaan Good
Corporate Governance untuk posisi 31 Desember 2014 dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada para Stakeholder dan sebagai salah
satu
bentuk
penerapan
prinsip-prinsip
Good
Corporate
Governance.
Action Plan yang harus dilakukan oleh Bank Menunjuk hasil prudential meeting pembahasan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank posisi 31 Desember 2014 sebagaimana disampaikan oleh OJK melalui Surat OJK No. SR-71/KR.31/2015 tanggal 15 Mei 2015, Bank diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan rencana tindak (action plan) sebagai berikut :
1.
Action Plan I Menyusun langkah-langkah dan target peningkatan modal melalui pencarian investor strategis serta melakukan assessment terhadap dampak penyesuaian aktivitas Bank sebagai BUKU 1 sebagai akibat tidak terpenuhinya ketentuan minimal modal inti untuk menjadi BUKU 2.
Halaman 47 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 2.
Action Plan II Perbaikan pada aktivitas treasury sesuai risalah pertemuan (exit
meeting) tanggal 5 Maret 2015. 3.
Action Plan III Perbaikan komposisi dana CASA (current account and saving
account) pada akhir tahun sesuai dengan rencana bisnis Bank.
Langkah-langkah Perbaikan (Corrective Action) yang sudah selesai
dilasanakan
oleh
Bank
(beserta
target
waktu
pelaksanaannya) Sebagaimana yang disampaikan kepada OJK melalui Surat No. 57/26/Dir/Kep tanggal 27 Mei 2015, dalam rangka mengatasi permasalahan
signifikan
yang
dihadapi
beserta
target
waktu
penyelesaiannya Bank sudah melakukan langkah-langkah Perbaikan (corrective action) dengan target waktu penyelesaian, antara lain : 1. Perbaikan pada aktivitas treasury sesuai risalah pertemuan (exit
meeting) tanggal 5 Maret 2015 (November 2015). Berdasarkan Action Plan II sebagaimana yang diminta OJK kepada Bank khususnya mengenai Perbaikan pada aktivitas treasury sesuai risalah pertemuan (exit meeting) tanggal 5 Maret 2015, Bank sudah selesai melaksanakan semua Corrective Action pada
Aktivitas
Treasury
dan
menyampaikan
bukti
pelaksanaannya kepada OJK baik melalui Surat kepada OJK maupun melalui Laporan Pelaksanaan Action Plan mulai posisi 30 Juni 2015 sampai dengan posisi 31 Desember 2015. Sehingga status realisasi Pelaksanaan Action Plan khususnya untuk Aktivitas Treasury adalah Selesai. 2. Perbaikan komposisi dana CASA (current account and saving
account) pada akhir tahun sesuai dengan rencana bisnis Bank (Desember 2015).
Halaman 48 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 Berdasarkan Action Plan III sebagaimana yang diminta OJK kepada Bank khususnya mengenai Perbaikan komposisi dana CASA (current account and saving account) pada akhir tahun sesuai dengan rencana bisnis Bank, Bank sudah melakukan beberapa upaya sedemikian sehingga komposisi dana CASA pada posisi 31 Desember 2015 (34,43%) sudah melebihi target CASA sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RBB 2015-2017 (32,54%).
Realisasi Pelaksanaan Action Plan yang dilaksanakan oleh Bank sampai dengan 31 Desember 2015 Berdasarkan Action Plan yang harus dilakukan oleh Bank, sampai dengan
posisi
31
Desember
2015
Bank
sudah
melaksanakan/menyelesaikan beberapa tahapan Action Plan yang ditetapkan oleh OJK, antara lain : 1.
Melaksanakan langkah-langkah dan target peningkatan modal melalui pencarian investor strategis (Action Plan I). Dalam melaksanakan Action Plan I sebagaimana yang diminta OJK kepada Bank khususnya mengenai kewajiban untuk melaksanakan langkah-langkah dan target peningkatan modal melalui pencarian investor strategis dapat dijelaskan bahwa sampai dengan posisi 31 Desember 2015, Tahapan proses Akuisisi Bank
oleh
Investor
Strategis
sudah
sampai
pada
proses
menunggu diperolehnya Izin Akuisisi dan hasil Fit and Proper
Test dari OJK dan penandatanganan Akta Akuisisi antara Bank Windu dengan Para Penjual dan Penyelesaian Akuisisi Bank ANDA oleh Bank Windu.
Halaman 49 dari 50
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2015 V.
Penutup Demikian Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Antardaerah Tahun 2015 untuk periode penilaian 31 Desember 2015 disusun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan
Good
Corporate
Governance
bagi
Bank
Umum,
yang
telah
mengungkapkan Aspek Tranparansi Pelaksanaan Good Corporate
Governance dan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Governance sesuai dengan periode penilaian 31 Desember 2015. Sehingga dengan disusunnya Laporan Pelaksanaan
Good Corporate Governance ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada Stakeholder sebagai bentuk pelaksanaan
prinsip
transparansi,
akuntabilitas,
independensi,
pertangungjawaban dan kewajaran Bank.
Halaman 50 dari 50
