PT. BANK ANTARDAERAH BANK DEVISA
Laporan Pelaksanaan G C G (Good Corporate Governance)
Tahun 2009 Periode Desember 2008
DAFTAR ISI
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance I. Pendahuluan ……………………………………………………. 1 II. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance ..... 2 III. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance ………………………………….. 23 IV. Penutup …………………………………………………………. 29
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2008 I.
Pendahuluan Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan Good Corporate
Governance bagi Bank Umum, maka pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip
dasar.
Pertama,
transparansi
(transparency),
yaitu
keterbukaan dalam mengemukakan pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Keempat, independensi (independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku.
Dalam
rangka
menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, Bank telah berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance. Sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan peraturan diatas maka Bank membuat Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada para Stakeholder dan sebagai salah satu bentuk kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance
ini, dibagi
menjadi 2 (dua) bagian yaitu Bagian pertama membahas mengenai
BANK ANTARDAERAH
Halaman 1 dari 29
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2008 Tranparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance dan bagian kedua membahas mengenai Kesimpulan umum hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance.
II. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance, mengungkap seluruh
aspek
pelaksanaan
prinsip-prinsip
Good
Corporate
Governance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan (3) Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum disusun dengan sistematika / penyajian sebagai berikut : a)
Pengungkapan pelaksanaan Good Corporate Governance tersebut, meliputi 7 (tujuh) aspek cakupan Good Corporate Governance beserta kepatuhan Bank terhadap aspek-aspek tersebut, yang meliputi: 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite. 3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern. 4. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern. 5. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure). 6. Rencana strategis Bank, baik Rencana Jangka Pendek (Business Plan) maupun Rencana Jangka Panjang (Corporate
Plan). 7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum di ungkap dalam laporan lainnya.
BANK ANTARDAERAH
Halaman 2 dari 29
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2008 b)
Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor.
c)
Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
d)
Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
e)
Shares Option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif.
f)
Rasio gaji tertinggi dan terendah.
g)
Frekuensi rapat Dewan Komisaris.
h)
Jumlah penyimpangan internal (internal fraud).
i)
Permasalahan hukum.
j)
Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
k)
Buy back shares dan buy back obligasi Bank.
l)
Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan.
Untuk mengungkap seluruh Aspek Transparansi Pelaksanaan Good
Corporate Governance secara rinci sebagai syarat utama dalam Pelaporan Good Corporate Governance maka Bank akan memberikan penjelasan secara rinci untuk setiap Aspek Transparansi sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut : a)
Pengungkapan pelaksanaan Good Corporate Governance yang meliputi 7 (tujuh) aspek cakupan Good Corporate Governance beserta kepatuhan Bank terhadap aspek-aspek tersebut, antara lain : 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
BANK ANTARDAERAH
Halaman 3 dari 29
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2008 i.
Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ¾ Sebagaimana tertulis dalam RUPS yang terkini dapat diketahui bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 4 (empat) orang dengan komposisi sebanyak 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris adalah
Komisaris
Independen
dengan
komposisi
sebagai berikut : Dewan Komisaris (Tahun 2008) Jabatan
Nama
Komisaris Utama
Ahadiat Wargana
Komisaris
Yudo Sutanto
Komisaris Independen
Dodu Blasyus
Komisaris Independen
Imbang Setiamiharja
Semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia dan telah memenuhi persyaratan dan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper
Test).
Kriteria
independen
Independensi
secara
anggota
keuangan,
Komisaris
kepengurusan,
kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga, baik dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank telah dipenuhi sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006
tanggal
disempurnakan
dengan
30
Januari
PBI
No.
2006
yang
8/14/PBI/2006
tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
BANK ANTARDAERAH
Halaman 4 dari 29
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2008 ¾ Pada awal tahun 2008, anggota Direksi berjumlah 4 (empat) orang termasuk didalamnya adalah Presiden Direktur. Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali dengan komposisi sebagai berikut : Direksi (Tahun 2008) Jabatan
Nama
Presiden Direktur
Rukman Hakim Jodistiro
Direktur
Tang Amir
Direktur
Puspasari Alim Juwono
Direktur
Yayat Supriatna
Pada bulan Oktober Tahun 2008, Puspasari Alim J. Mengundurkan diri dari Jabatan Direktur sehingga jumlah anggota Direksi pada posisi Desember 2008 adalah 3 (tiga) berdomisili
di
orang.
Semua
Indonesia
yang
anggota Direksi telah
memenuhi
persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan (Fit
Kepatutan
melaksanakan keuangan, dan/atau
and
Proper
Kriteria
Test).
Dalam
Independensi
secara
kepemilikan
saham
kepengurusan, hubungan
keluarga
dengan
Pemegang
Saham Pengendali Bank telah dipenuhi sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006
tanggal
disempurnakan
dengan
30
Januari
PBI
No.
2006
yang
8/14/PBI/2006
tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. ii.
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi ¾ Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya
BANK ANTARDAERAH
Halaman 5 dari 29
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2008 pelaksanaan
Good
prinsip-prinsip
Corporate
Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh
tingkatan
atau
jenjang
organisasi
dan
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta telah memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris tidak terlibat
dalam
pengambilan
keputusan
kegiatan
operasional Bank dan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. Dewan Komisaris juga
telah
memastikan
bahwa
Direksi
telah
menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia Pada Tahun 2008 Dewan Komisaris telah membentuk Komite-komite yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara lengkap, antara lain : ①. Komite Audit ②. Komite Pemantau Risiko ③. Komite Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat serta telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal. ¾ Direksi melaksakan tugas dan tanggung jawabnya telah
mengelola
Bank
sesuai
kewenangan
dan
tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah memberikan kuasa umum
BANK ANTARDAERAH
Halaman 6 dari 29
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2008 kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas
dan
fungsi
melaksanakan
Direksi.
prinsip-prinsip
Dalam
Good
rangka
Corporate
Governance Direksi juga telah membentuk, antara lain : ①. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) ②. Unit Kerja Manajemen Risiko (UKMR) ③. Komite Manajemen Risiko ④. Satuan Kerja Kepatuhan Direksi juga dinilai telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan
otoritas
lain.
Dalam
menjalankan
tugasnya Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan
dan/atau
jasa
profesional
sebagai
konsultan dan Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku. iii.
Rekomendasi Dewan Komisaris Dewan
Komisaris
telah
memberikan
rekomendasi
dan/atau nasihat kepada Direksi, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan porsinya dan ketentuan Good Corporate Governance sebagaimana tertuang dalam Risalah rapat kerja maupun kebijakan intern Bank. 2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite. i.
Struktur,
keanggotaan,
keahlian
dan
independensi
anggota Komite
BANK ANTARDAERAH
Halaman 7 dari 29
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2008 Pada Tahun 2008 Dewan Komisaris telah membentuk Komite-komite secara lengkap yang terdiri dari : ①. Komite Audit ②. Komite Pemantau Risiko ③. Komite Remunerasi dan Nominasi Dengan masing-masing Komite diketuai oleh Komisaris Independen. Semua anggota Komite dapat dipastikan telah memenuhi Kriteria Independen secara keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank. Struktur anggota Komite serta syarat keahlian yang harus dimiliki oleh masing-masing anggota Komite dapat
dipastikan
telah
memenuhi
persyaratan
sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. ii.
Tugas dan tanggung jawab Komite Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas
perencanaan
dan
pelaksanaan
audit
serta
pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai
kecukupan
pengendalian
intern
termasuk
kecukupan proses pelaporan keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan
BANK ANTARDAERAH
Halaman 8 dari 29
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2008 pelaksanaan kebijakan tersebut serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit Kerja Manajemen Risiko (UKMR). Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan evaluasi
terhadap
memberikan
kebijakan
rekomendasi
kepada
Remunerasi Dewan
dan
Komisaris
mengenai kebijakan Remunerasi dan Nominasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain : ①. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan ②. Prestasi kerja individual ③. Kewajaran dengan peer group ④. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank iii.
Frekuensi Rapat Komite Rapat kerja Komite telah diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan
Bank
sekurang-kurangnya
sebanyak
8
(delapan) kali dalam periode satu tahun dan paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan
Pihak
Keputusan
Independen rapat
/
diambil
Pejabat
Eksekutif
berdasarkan
Bank.
musyawarah
mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat dan telah dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan secara baik. iv.
Program kerja Komite dan realisasinya Dengan pola kerja seperti yang telah dijelaskan diatas maka dapat dipastikan bahwa Komite telah memiliki Program Kerja yang efektif yang dituangkan dalam Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
BANK ANTARDAERAH
Halaman 9 dari 29
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2008 3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern. i.
Fungsi Kepatuhan Dalam
penerapan
Fungsi
Kepatuhan,
Dirtektur
Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang
dari
ketentuan
serta
memantau
dan
menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang. Bank juga telah menunjuk Direktur Kepatuhan yang dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank juga telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang dapat dipastikan Independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan Kerja
dengan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku, di seluruh jenjang organisasi dengan cara menguji
Sistem
dan
Prosedur
tersebut
sebelum
disosialisasikan. ii.
Fungsi Audit Intern Dalam penerapan Fungsi Audit Intern, Direksi telah menerapkan
fungsi
audit
intern
sesuai
dengan
cakupannya dan selalu berupaya untuk menindaklanjuti temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan
Dewan Komisaris. Laporan pelaksanaan hasil
audit intern Bank juga disampaikan secara berkala pada RUPS.
Pelaksanaan
fungsi
audit
intern
ini
juga
diwujudkan secara konkret dengan telah dibentuknya SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) dengan Sumber Daya
BANK ANTARDAERAH
Halaman 10 dari 29
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2008 Manusia
yang
cukup
berkualitas,
sesuai
dengan
kebutuhan Bank dan dapat bekerja secara independen terhadap Satuan Kerja Operasional sehingga dapat melaksanakan seluruh tugas-tugasnya yang meliputi Pemeriksaan, Pelaporan, dan Pemantauan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan auditee. Semua pekerjaan yang dilakukan SKAI telah didukung oleh pedoman kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. iii.
Fungsi Audit Ekstern Untuk Penerapan Audit Ekstern, Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia dan telah disetujui oleh RUPS. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek yang telah dipersyaratkan dan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan management letter kepada bank dengan cukup tepat waktu dan mampu bekerja
secara
independen,
memenuhi
standard
profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. 4. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern. Dalam
menerapkan
Manajemen
Risiko
sesuai
dengan
ketentuan Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 tetang Penerapan Manajemen Risiko, Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Unit Kerja Manajemen Risiko (UKMR) yang independen terhadap Satuan Kerja
BANK ANTARDAERAH
Halaman 11 dari 29
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2008 Operasional baik secara struktural maupun operasional (Risk
Taking Unit) sebagai sarana untuk mendukung kelancaran dalam Penerapan Manajemen Risiko pada Bank. Direksi telah menyusun Pedoman Umum Manajemen Risiko yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Bank juga telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam penetapan limit risiko yang secara periodik dikaji oleh Direksi dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris. Bank juga telah melakukan proses manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko sampai dengan pemantauan dan pelaporan Profil Risiko kepada Bank Indonesia. Untuk menunjang proses manajemen risiko yang handal, Bank telah berupaya untuk menjaga kualitas Sumber Daya Manusia dengan cara melakukan pelatihan baik intern maupun yang diselenggarakan oleh Vendor. Bank juga telah memiliki
Sistem
Informasi
Manajemen
Risiko
untuk
menghasilkan Profil Risiko sebagai sarana untuk memantau eksposur risiko yang cukup akurat dan tepat waktu yang terdiri dari 3 (tiga) jenis Laporan, antara lain : ①. Laporan Profil Risiko Triwulanan ②. Laporan Profil Risiko Bulanan ③. Laporan Profil Risiko Cabang Berdasarkan Laporan Profil Risiko Bank pada posisi Triwulan IV bulan Desember Tahun 2008 Predikat komposit Risiko Bank secara keseluruhan berada pada Tingkat Moderate.
BANK ANTARDAERAH
Halaman 12 dari 29
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2008 5. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure). Jumlah Total No.
1.
Penyediaan Dana
Kepada
Debitur
Nominal (Jutaan Rupiah)
Pihak
7
1.077
Debitur
10
112.857
10
70.143
Terkait 2.
Kepada Inti : a. individu b. group
Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui jumlah total dana yang disediakan oleh Bank baik kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak terkait secara Individu dan Group. Penyediaan Dana baik pada Pihak Terkait maupun Debitur Inti dapat dipastikan bahwa limit penyediaan dana kepada masingmasing Individu maupun group tersebut tidak ada yang melanggar/melampaui
batas/limit
penyediaan
dana
sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank (BMPK). Dalam hal ini Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Bank dalam pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku. Hal ini dapat terbukti dari laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal dimaksud tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan penyediaan dana baik pada Pihak Terkait maupun Pihak Terkait selama
BANK ANTARDAERAH
Halaman 13 dari 29
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2008 periode Laporan Tahun 2008. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Bank benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan penyediaan dana. 6. Rencana strategis Bank, baik Rencana Jangka Pendek (Business Plan) maupun Rencana Jangka Panjang (Corporate
Plan). i.
Rencana Korporasi (Corporate Plan) Bank telah memiliki Rencana Strategis yang telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (Corporate Plan) sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana Korporasi
(Corporate Plan) secara periodik disusun oleh Direksi dan mendapat persetujuan oleh Komisaris. Direksi juga telah melaksanakan
dan
mengkomunikasikan
Rencana
Korporasi (Corporate Plan) kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada
Bank.
Rencana
Dalam
Korporasi
menyusun
(Corporate
dan
Plan),
menyampaikan Bank
selalu
Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum. Dalam hal ini Komisaris selalu melakukan evaluasi
terhadap
pelaksanaan
Rencana
Korporasi
(Corporate Plan). ii.
Rencana Bisnis (Business Plan) Bank telah memiliki Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Bisnis (Business Plan) yang telah disusun secara periodik yang sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana Bisnis Bank (Business Plan) realistis,
komprehensif,
memperhatikan
prinsip
telah disusun secara terukur
kehati-hatian
(achieable), dan
cukup
responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.
BANK ANTARDAERAH
Halaman 14 dari 29
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2008 Direksi juga selalu mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank
(Business
Plan)
kepada
Pemegang
Saham
Pengendali dan ke jenjang organisasi pada Bank dan berupaya untuk melaksanakan Rencana Bisnis Bank
(Corporate Plan) secara efektif. Dalam menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Bank (Business Plan), Bank selalu Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank Umum. Dalam hal ini Komisaris
selalu
melakukan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (Business Plan). 7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum di ungkap dalam laporan lainnya. Bank telah menerapkan transparansi kondisi keuangan kepada stakeholders dan pihak terkait lainnya dengan menyampaikan laporan publikasi, laporan keuangan audited dan laporan terkait lainnya sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. Selain itu Bank juga telah memiliki website yang dapat diakses oleh publik untuk mengetahui produk, jasa dan informasi lainnya tentang Bank. Bank juga telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk Bank dengan cara mencetak beberapa brosur untuk informasi produk Bank secara singkat dan jelas dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Bank juga telah mengungkapkan kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya pada Laporan Pelaksanaan Good
Corporate
BANK ANTARDAERAH
Governance
ini
sebagaimana
diatur
dalam
Halaman 15 dari 29
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2008 Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari
2006
8/14/PBI/2006
yang
disempurnakan
tentang
dengan
PBI
Good
Pelaksanaan
No.
Corporate
Governance bagi Bank Umum.
b)
Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. i.
Kepemilikan Saham anggota Direksi Sampai
dengan
akhir
periode
Tahun
2008
dapat
dipastikan bahwa tidak ada anggota Direksi yang memiliki Saham sejumlah minimal 5% (lima perseratus) dari modal disetor baik pada Bank sendiri maupun pada Bank
lain,
Lembaga
Keuangan
bukan
Bank
dan
Perusahaan lainnya baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. Hal ini dikarenakan semua anggota Direksi berusaha untuk berkonsentrasi dalam menjalankan Bisnis Bank secara Profesional. Sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwa semua anggota Direksi telah Independen terhadap kepemilikan Saham Bank. ii.
Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris Sampai dengan akhir tahun Tahun 2008 dapat dipastikan bahwa semua Komisaris Independen Bank tidak memiliki Saham sejumlah minimal 5% (lima perseratus) dari Modal Disetor baik pada Bank sendiri maupun pada Bank lain, Lembaga Keuangan bukan Bank dan Perusahaan lainnya baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. Sehingga dapat diketahui bahwa semua anggota
BANK ANTARDAERAH
Halaman 16 dari 29
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2008 Komisaris
Independen
telah
Independen
terhadap
kepemilikan Saham Bank. Sedangkan untuk anggota komisaris yang tidak independen diketahui memiliki Saham
sejumlah
diatas
5%
(lima
perseratus)
sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut ini : Jumlah Saham yang dimiliki No.
Nama
Jabatan
Lembaga
Bank
Bank Lain
tersebut
1. 2.
Ahadiat
Presiden
Wargana
Komisaris
Yudo
Komisaris
Sutanto
Keuangan
Perusahaan lainnya
bukan Bank
50 %
-
-
12.5 %
-
-
75 % 16 % dan 25%
Meskipun sebagian besar Saham Bank dimiliki oleh anggota Komisaris, namun dalam hal terjadi benturan kepentingan, Komisaris Utama dan anggota Komisaris lainnya dilarang mengambil mengurangi
tindakan
yang
keuntungan
dapat
Bank
dan
merugikan wajib
Bank
atau
mengungkapkan
benturan kepentingan dimaksud dalam suatu keputusan.
c)
Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Bank terhadap Daftar Pihak Terkait Bank (termasuk didalamnya adalah Pemegang Saham Pengendali) posisi Desember tahun 2008 dapat dipastikan bahwa diantara masing-masing Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank tidak saling mempunyai hubungan keuangan maupun hubungan keluarga sampai
dengan
BANK ANTARDAERAH
derajat
kedua
sebagaimana
diatur
dalam
Halaman 17 dari 29
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2008 Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Sehingga hal ini menjadi kekuatan tersendiri bagi Bank dalam melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara utuh. d)
Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
Tabel Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain serta Pengelompokkan dalam kisaran Tingkat Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima Paket Remunerasi dalam Satu Tahun diatas disajikan oleh Bank dalam nilai yang sesungguhnya untuk memenuhi salah satu aspek transparansi yang harus diungkap kepada publik dalam rangka melaksanakan ketentuan Good Corporate Governance.
BANK ANTARDAERAH
Halaman 18 dari 29
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2008 e)
Shares Option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif. Mengingat sampai dengan saat ini Bank masih tergolong Badan Hukum yang berupa Perseroan Terbatas (P.T.) sehingga secara otomatis, Bank tidak memiliki Shares Option bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif lainnya.
f)
Rasio gaji tertinggi dan terendah. Untuk
memenuhi
melaksanakan
salah
Good
satu
aspek
Corporate
Transparansi
Governance
sesuai
dalam dengan
ketentuan yang berlaku, berikut ini akan diungkapkan mengenai rasio Gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan dalam table di bawah ini : Parameter perbandingan
Rasio
Rasio Gaji pegawai yang tertinggi dan terendah
14.09
:
1
Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah
1.41
:
1
Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah
1.26
:
1
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi
4.06
:
1
Gaji yang diperbandingkan dalam Rasio Gaji di atas adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai per bulan, dengan ketentuan bahwa Pegawai yang dimaksud adalah Pegawai Tetap Bank sampai batas Pelaksana. g)
Frekuensi rapat Dewan Komisaris. Berdasarkan
Daftar
Presensi
dan
Notulen
Rapat
Dewan
Komisaris dalam periode Tahun 2008, dapat diketahui bahwa Frekwensi rapat Dewan Komisaris terselenggara sebanyak 2 (dua) kali dihadiri secara fisik oleh semua anggota Dewan Komisaris tanpa diwakilkan kepada pihak lain. Frekwensi Rapat Dewan
BANK ANTARDAERAH
Halaman 19 dari 29
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2008 Komisaris yang diselenggaraikan 2 (dua) kali dalam satu periode pada Tahun 2008 tersebut menurut Bank sudah cukup efektif dan efisien, meskipun pada periode berikutnya Frekwensi Rapat Dewan Komisaris ini akan dikaji ulang sesuai dengan kebutuhan Bank dan akan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku mengenai Good Corporate Governance. Pengambilan keputusan pada Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2008, berdasarkan Notulen Rapat selalu diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris juga telah dituangkan dalam Notulen Rapat dan didokumentasikan dengan baik. Dokumen hasil Rapat Dewan Komisaris juga selalu dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
h)
Jumlah penyimpangan internal (internal fraud).
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Bank dan telah dituangkan dalam Tabel diatas dapat diketahui bahwa selama periode Laporan tahun 2008 jumlah penyimpangan internal (internal fraud) yang terjadi pada Bank adalah nihil atau dalam arti kata lain, penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan outsorcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan tidak pernah terjadi dalam periode tahun 2008.
BANK ANTARDAERAH
Halaman 20 dari 29
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2008 Prestasi ini dapat diraih karena Bank selalu berusaha untuk memberikan kesejahteraan yang cukup kepada seluruh tingkatan karyawan dan selalu menjaga kualitasnya melalui pelatihan secara intern maupun yang diselenggarakan oleh vendor. Disamping hal tersebut, Kebijakan, Sistem dan Prosedur serta penetapan limit sampai dengan Sistem Pengendalian Intern diupayakan untuk dievaluasi secara periodik untuk menghindari adanya potensi risiko operasional. i)
Permasalahan hukum.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Bank sebagaimana dapat dilihat pada Tabel diatas, Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bank selama periode laporan tahun 2008 hanya sebanyak 3 (tiga) kasus Perdata dan sedang dalam proses penyelesaian. j)
Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
BANK ANTARDAERAH
Halaman 21 dari 29
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2008 Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Bank terhadap transaksi yang berpotensi untuk terjadinya benturan kepentingan selama periode laporan tahun 2008 maka Transaksi yang mengandung benturan
kepentingan
pada
Tahun
2008
adalah
nihil
sebagaimana disajikan pada Tabel diatas.
k)
Buy back shares dan buy back obligasi Bank. Mengingat bank tidak memiliki Shares Option maka fasilitas Buy
back shares dan buy back obligasi Bank secara otomatis juga tidak ada.
l)
Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan. Pada periode laporan tahun 2008 Bank masih belum melakukan aktivitas pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik. Namun aktivitas ini akan dipertimbangkan oleh Bank untuk dilakukan dalam rangka mewujudkan Corporate Society
Plan dan sekaligus dapat digunakan sebagai media promosi dan pendekatan terhadap masyarakat.
BANK ANTARDAERAH
Halaman 22 dari 29
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2008 III. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good
Corporate Governance A. Nilai Komposit dan Predikatnya Nilai Komposit
Predikat Komposit
2.20
BAIK
B. Peringkat masing-masing Faktor No.
Faktor
Peringkat
1.
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2
2.
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
2
3.
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
2
4.
Penanganan Benturan Kepentingan
3
5.
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
3
6.
Penerapan Fungsi Audit Intern
3
7.
Penerapan Fungsi Audit Ekstern
2
8.
Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Pelaporan Internal
2
Rencana Strategis Bank
2
9. 10. 11.
2 2
C. Kelemahan dan penyebabnya, action plan (rencana tindak) yang merupakan tindakan korektif (corrective action) beserta target waktu pelaksanaannya Berdasarkan Self Assessment yang telah dilakukan oleh Bank pada Tahun 2009 untuk Periode Penilaian Tahun 2008, berikut ini akan dijelaskan mengenai kelemahan dan penyebabnya beserta rencana tindak yang akan dilakukan oleh Bank dan target waktu
BANK ANTARDAERAH
Halaman 23 dari 29
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2008 pelaksanaannya terhadap masing-masing Faktor yang menurut Bank masih terdapat kelemahan : 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Pada akhir Tahun 2008 jumlah anggota Direksi adalah 3 (tiga) orang termasuk didalamnya adalah Presiden Direktur, dimana jumlah anggota Dewan Komisaris pada Tahun 2008 adalah 4 (empat) orang. Dalam hal ini jumlah anggota Direksi lebih kecil apabila dibandingkan dengan anggota Dewan Komisaris. Oleh karena itu pada awal Tahun 2009 Bank telah mempunyai rencana tindak untuk mengangkat (satu) orang calon anggota Direksi untuk menyesuaikan dengan kompleksitas usaha Bank dan memenuhi ketentuan pelaksanaan GCG. 2. Penerapan Fungsi Audit Ekstern Pada Tahun 2008 penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP)
masih belum mempertimbangkan
rekomendasi dari Komite Audit, sehingga penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) pada Tahun 2008 masih ditentukan melalui RUPS saja. Pada Tahun 2009, proses Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) akan dilakukan dengan mempertimbangkan Rekomendasi dari Komite Audit. D. Kekuatan pelaksanaan Good Corporate Governance Berdasarkan Self Assessment yang telah dilakukan oleh Bank pada Tahun 2009 untuk Periode Penilaian Tahun 2008, berikut ini akan dijelaskan mengenai kekuatan dalam pelaksanaan Good
Corporate Governance beserta dengan realisasi pencapaian pelaksanaan rencana tindak berikut waktu penyelesaian dan kendala penyelesaiannya terhadap masing-masing Faktor yang
BANK ANTARDAERAH
Halaman 24 dari 29
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2008 menurut Bank dapat memberikan kekuatan dalam menerapkan
Good Corporate Governance : 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris ¾ Komposisi anggota Dewan Komisaris pada Tahun 2008 yang paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen dengan seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan
dengan
Bank,
yang
dapat
mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen memberikan kekuatan utama bagi Bank dalam melaksanakan Good
Corporate Governance. ¾ Pada Tahun 2008 Dewan Komisaris telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai bukti komitmen Bank untuk menjalankan Rencana Tindak yang telah disampaikan pada Tahun 2007 dan menjalankan ketentuan pelaksanaan Good Corporate Governance. 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi ¾ Mayoritas anggota Direksi yang memimpin Bank tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. Hal ini dapat menjadi modal utama dalam penerapan Good Corporate Governance. ¾ Pada Tahun 2008 Direksi telah mengangkat anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris sebagai bukti komitmen Bank untuk menjalankan Rencana Tindak yang telah disampaikan pada
BANK ANTARDAERAH
Halaman 25 dari 29
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2008 Tahun 2007 dan memenuhi ketentuan pelaksanaan Good
Corporate Governance. 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite ¾ Struktur, Komposisi serta Independensi anggota Komitekomite yang dimiliki Bank telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Peraturan Bank Indonesia. Hal ini dapat menjadi modal Bank dalam pelaksanaan Good
Corporate Governance. ¾ Pada Tahun 2008 Dewan Komisaris telah membentuk Komite-komite secara lengkap yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi sehingga dengan lengkapnya Komite yang dimiliki Bank diharapkan dapat mendukung pelaksanaan
Good Corporate Governance. 4. Penanganan Benturan Kepentingan Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, pada Tahun 2008 dapat dipastikan bahwa tidak terdapat Transaksi Bank yang mengandung benturan kepentingan. Hal ini tentunya dapat menjadi kekuatan Bank dalam pelaksanaan Good
Corporate Governance. 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Bank telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan (Compliance Unit) yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi Direktur Kepatuhan secara efektif. Hal ini tentunya dapat menjadi kekuatan Bank dalam pelaksanaan Good Corporate Governance.
BANK ANTARDAERAH
Halaman 26 dari 29
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2008 6. Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern ¾ Bank telah memiliki Unit Kerja Manajemen Risiko (UKMR) yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional baik secara struktural maupun operasional (Risk Taking Unit) sebagai
sarana
untuk
mendukung
kelancaran
dalam
Penerapan Manajemen Risiko pada Bank. Hal ini tentunya dapat menjadi modal Bank dalam pelaksanaan Good
Corporate Governance. ¾ Mulai Tahun 2008 Bank telah memiliki Sistem Informasi Profil Risiko yang lebih lengkap sebagai sarana untuk mempermudah dalam memantau eksposur Risiko Bank secara cepat dan efisien yang menghasilkan 3 (tiga) jenis Laporan, antara lain : i. Laporan Profil Risiko Triwulanan ii. Laporan Profil Risiko Bulanan iii. Laporan Profil Risiko per Cabang Hal ini tentunya dapat menjadi kekuatan Bank dalam pelaksanaan Good Corporate Governance. 7. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures) Pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar (large exposures) telah dilakukan Bank dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank (BMPK) yang berlaku dan memperhatikan kemampuan permodalan, sehingga selama Tahun
2008
tidak
pernah
ada
Pelanggaran
maupun
Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank (BMPK). Hal ini tentunya dapat menjadi kekuatan Bank dalam pelaksanaan Good Corporate Governance.
BANK ANTARDAERAH
Halaman 27 dari 29
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2008
8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan
Good Corporate Governance dan Pelaporan
Internal ¾ Bank telah memiliki homepage Pada tahun 2008, sehingga mulai Tahun 2008 Bank telah mentransparansikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada homepage Bank. ¾ Mulai Tahun 2009, penyajian Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2008 juga akan dilakukan pada homepage Bank. Hal ini tentunya juga dapat menjadi kekuatan Bank dalam pelaksanaan Good Corporate Governance.
Demikian Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan
Good Corporate Governance ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan Good Corporate
Governance Bagi Bank Umum.
PT. Bank Antardaerah
Ahadiat Wargana
Rukman Hakim J.
Komisaris Utama
Presiden Direktur
BANK ANTARDAERAH
Halaman 28 dari 29
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Laporan Tahun 2008 IV. Penutup Demikian Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance. Bank Antardaerah Tahun 2009 untuk periode penilaian per 31 Desember 2008 disusun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, yang telah
mengungkapkan
Aspek
Tranparansi
Pelaksanaan
Good
Corporate Governance dan menjelaskan Kesimpulan umum hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank. Sehingga dengan diterbitkannya Laporan Pelaksanaan Good Corporate
Governance ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada Stakeholder serta meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertangungjawaban dan kewajaran pada Bank.
BANK ANTARDAERAH
Halaman 29 dari 29
