PROSIDING SEMINAR DAN LOKAKARYA YAYASAN TRUKAJAYA SALATIGA 19-20 Juli dan 22-24 Juli 2010
”PENDIDIKAN POLITIK BAGI APARAT DAN MASYARAKAT PEDESAAN”
Editor: Drs. Daru Purnomo, M.Si
Diterbitkan Oleh: Yayasan Trukajaya Salatiga Juli 2010
1
PROSIDING SEMINAR DAN LOKAKRYA ”PENDIDIKAN POLITIK BAGI APARAT PEMERINTAH DAN MASYARAKAT PEDESAAN”
KATA PENGANTAR Setalah berjalan selama sebelas tahun, reformasi politik di Indonesia memunculkan sejumlah perubahan terutama menyangkut perundang-undangan, sejak perubahan perundang-undangan politik (UU No 2, 3, dan 4 Tahun 1999), perubahan pemerintahan yang dikenal sebagai Undang-undang Otonomi Daerah (UU No.22/99) dan perubahannya (UU No. 32/2004) sampai kepada Amandement Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan perundang-undangan tersebut membawa perubahan struktur, mekanisme, dan sistem politik di Indonesia yang cukup mendasar. Paling tidak Pemilu 1999, Penentuan wakil-wakil di DPR, Pemilihan Presiden dan wakilnya, Pergantian kekuasaan, sampai perubahan kekuasaan di daerah telah memberikan warna dan mekanisme yang lebih demokratis. Walaupun demikian dipandang dari segi rakyat munculah sejumlah pertanyaan mendasar seperti: apakah semua perubahan politik dari hasil reformasi tahun 1998 telah membawa perubahan di dalam kesempatan rakyat untuk berpartisipasi di dalam proses pengambilan keputusan di aras nasional bahkan pada aras lokal sekalipun? apakah sebagai warga negara telah memperoleh hak-haknya dan telah memperoleh perlindungan hukum yang benar ? apakah rakyat telah lebih sejahtera secara politk ? Apakah partai politik sudah menjalankan peran dan fungsinya ? dan beberapa sejumlah pertanyaan lain. Dalam perspektif politik, otonomi daerah merupakan perkara mendasar bagi proses perkembangan/pembangunan demokrasi di Indonesia. Dengan demikian maka pihak – pihak yang berkepentingan (stakeholders) di era otonomi daerah kini dituntut untuk memanfaatkan peluang tersebut secara maksimal, efektif, dan efisien. Dari realitas tersebut, maka kesepahaman, pengertian, dan komunikasi interaktif antar para stakeholders pembangunan menjadi hal yang niscaya. Tujuannya agar diperoleh strategi yang tepat di antara para stakeholders yang terlibat dalam pembangunan, yakni pemerintah, legislatif, warga masyarakat, dan juga kalangan LSM serta akademisi. Berkaitan permasalahan tersebut, maka dipandang perlu adanya suatu pendidikan politik dalam rangka peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat pedesaan berkaitan dengan penyadaran hak-hak dan kewajiban mereka sebagai bagian warga negara dalam berkehidupan demokrasi. Arah kegiatan yang 2
disasar dalam rangka itu adalah dengan memberikan pendidikan politik khususnya kepada para pihak yang berkaitan dengan pembangunan di pedesaan.
Salatiga, Juli 2010
Drs. Daru Purnomo,M.Si Editor
3
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..................................................................................................
i
KATA PENGANTAR .................................................................................................
ii
DAFTAR ISI .............................................................................................................
iv
BAB 1 : P E N D A H U L U A N ...........................................................................
1-2
BAB 2 : KERANGKA ACUAN KERJA ....................................................................
3-5
2.1. Latar Belakang ...............................................................................................
3
2.2. Tujuan .............................................................................................................
3
2.3. Hasil Yang Diharapkan .................................................................................
4
2.4. Metode/Startegi ............................................................................................... 4 2.5. Pelaksanaan Kegiatan ....................................................................................
BAB 3: HASIL DAN KESIMPULAN ......................................................................
5
6
3.1. Pembukaan ...................................................................................................... 6 3.2. Resume Pembicara .........................................................................................
7
3.2.1. Pendidikan Politik Bagi Aparat Pemerintah Desa ...............................
7
3.2.2. Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Pedesaan ...................................
21
BAB 4: MATERI SEMILOKA .................................................................................
32
4.1. Materi Semiloka Pendidikan Politik Bagi Aparat Pemerintah Desa ......
32
4.1.1. Membangun Partisipasi Politik Lokal Dalam Demokrasi 4
Oleh: Prof. Dr. Kutut Suwondo,MS ...........................................................
32-34
4.1.2. Peranan Partai Politik Dalam Pembangunan Masyarakat Desa Oleh: Slamet Luwihono, SH. ......................................................................
35-43
4.1.3. Membangun Kesadaran Politik Dengan Pendekatan Berbasis Hak Oleh: Juwanto ............................................................................................. 4.2. Materi Semiloka Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Desa ...................
44-48 49
4.2.1. Peran Partai Politik Dalam Pembangunan Masyarakat Desa Oleh: Drs. Daru Purnomo,M.Si ..................................................................
49-57
5
BAB 1: PENDAHULUAN Semiloka Pendidikan Politik bagi Aparat Pemerintah Dan Masyarakat Pedesaan merupakan rangkaian kegiatan pendidikan politik yang berkaitan dengan partisipasi politik local dan peran partai dalam pembangunan masyarakat desa yang ditujukan kepada aparat pemerintah dan masyarakat desa yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM ) Trukajaya Salatiga. Pada kesempatan tersebut, diambil tema terfokus berdasarkan beberapa tinjauan kebutuhannya yaitu tema “Pendidikan Politik bagi Aparat Pemerintah dan Masyarakat Pedesaan” Semiloka ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat pedesaan yag terkadang luput dari perhatian pemerintah dalam bidang penyadaran politik. Masyarakat pedesaan belum memiliki kesadaran akan pentingnya arti politik, sehingga kebutaan masyarakat terhadap politik hal yag dimanfaatkan secara sepihak oelh para caloncalon pemimpin yag akan mengikuti pemilihan (pembodohan), misalnya dengan maraknya money politics yang seakan-akan menjadi harapan bagi masyarakat pada saat menghadapi pemilihan serta janji-janji manis para calon yag kini sudah tidak menjadi senjata ampuh kembali bagi masyarakat. Dalam semiloka ini dihadiri oleh wakil-wakil aparat pemerintah desa dan wakil-wakil masyarakat dari ketiga daerah binaan LSM Trukajaya yaitu Desa Kendel (Boyolali), Desa Randurejo (Grobogan) dan Desa Lembu (Semarang), serta dihadiri oleh salah satu staff pengajar FISKOM UKSW dan beberapa pembicara. Acara Semiloka ini diawali dengan pembukaan, perkenalan dan sambutan oleh Koordinator Kegiatan Pendidikan Politik bagi Aparat Pemerintah dan Masyarakat Pedesaan. Kemudian dilanjutkan dengan acara sharing (bertukar pendapat) antar aparat desa mengenai permasalah politik yag ada di desa masing-masing yang difasilitasi oleh Bapak Suwarto (Direktur LSM Trukajaya). Hal ini berlaku untuk kedua kegiatan, karena dalam kegiatan pendidikan politik ini terbagi menajdi dua bagian yaitu Semiloka yag ditujukan untuk aparat pemerintahan desa (pada tanggal 19-20 Juli 2010) dan Semiloka yang ditujukan untuk masyarakat desa (pada tanggal 22-23 Juli 2010). Acara Semiloka pada 19 Juli 2010 berbentuk diskusi panel untuk aparat desa kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari para nara sumber yang terdiri dari : 6
1. Prof. Kutut Suwondo, staff pengajar Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 2. Slamet Luwihono, staff LSM Percik Salatiga 3. Juwanto, staff LSM TRukajaya Salatiga Selama berlangsungnya kegiatan tersebut dipandu oleh: Ibu Eko dari staff LSM Trukajaya. Nara sumber pertama, Prof. Kutut Suwondo memaparkan gagasan mengenai Membangun Partisipasi Politik Lokal Dalam Demokrasi, sedangkan nara sumber kedua yaitu Bapak Slamet Luwihono memaparkan tentang Peran Partai Dalam Pembangunan Masyarakat Desa dan nara sumber ketiga yaitu Juwanto membawakan materi mengenai Membangun Kesadaran Hak Dan Kewajiban Politik Masyarakat. Acara Semiloka ini kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Hasil-hasil diskusi dan tanya jawab ini terdapat dalam salah satu bab di buku ini. Lalu pada tanggal 20 Juli 2010 kegiatan Semiloka pendidikan politik dilanjutkan dengan diskusi perencanaan pembangunan desa yag dipimpin oleh Bapak Suwarto dan Ibu Eunike. Sedangkan pada Semiloka pendidikan politik yang ditujukan kepada masyarakat desa (22-23 Juli 2010) dilakukan pula sebuah diskusi panel yang mengadirkan dua pembicara yaitu : 1. Daru Purnomo, staff pengajar FISKOM UKSW 2. Juwanto, staff LSM Trukajaya Salatiga Bagian kegiatan ini pun dipandu oleh Ibu Eko selaku staff LSM Trukajaya Salatiga. Nara sumber pertama membawakan materi mengenai Peran Partai Dalam Pembangunan Masyarakat Desa dan pada narasumber kedua mendiskusikan tentang Membangun Kesadaran Hak Dan Kewajiban Politik Masyarakat. Acara selanjutnya pun dilakukan diskusi dengan sesi Tanya jawab. Adapun hasil-hasil dari sesi diskusi dan tanya jawab ini pun akan menjadi bahan lampiran dari prosiding ini. Pada tanggal 23 Juli 2010 kegiatan Semiloka bagi mayarakat desa pun dilanjutkan dengan diskusi perencanaan pembangunan desa yang dipimpin oleh Bapak Suwarto dan Ibu Eunike. Semiloka ditutup oleh Koordinator kegiatan Pendidikan Politik bagi Aparat pemerintahan dan Masyarakat Pedesaan, dan diharapkan dari kegiatan ini dapat menjadi bahan masukan bagi masayrakat dan aparat pemerintah pedesaan dalam menjalankan kehidupan pemerintahan dan politik., serta menjadi bahan pendidikan politik bagi masyarakat pedesaan agar menjadi melek politik. 7
BAB 2: KERANGKA ACUAN KERJA
2.1. Latar Belakang Keterbukaan informasi telah terjadi di semua lapisan masyarakat. Berbagai media telah memungkinkan seluruh lapisan masyarakat memperoleh informasi, khususnya melalui televisi. Meski begitu, praktik-praktik korupsi masih terus berlangsung dalam berbagai perkara dan melalui berbagai peristiwa. Korupsi itu membawa dampak bagi masyarakat miskin, yaitu mereka tidak bisa menikmati hasil pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan. Dalam skala desa kemungkinan praktik korupsi tidak terjadi secara menyolok, seperti dalam skala nasional. Namun, praktik korupsi apapun bentuknya akan menghadirkan ketidakadilan bagi kelompok miskin. Praktik korupsi di pedesaan kemungkinan besar terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai apa itu korupsi dan bagaimana melakukan kontrol terhadapnya. Situasi masyarakat yang relatif homogen merupakan salah satu kendala untuk melakukan kontrol terhadap korupsi. Salah satu cara untuk melakukan kontrol terhadap korupsi di pedesaan adalah menarik sebanyak mungkin keterlibatan masyarakat terhadap proses pembangunan: mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, dan juga bagaimana mengelola anggaran pembangunan secara terbuka tanpa meninggalkan praktik “bersaudara” dalam masyarakat. Pengelolaan anggaran pembangunan bukanlah sekadar membagi dana secara merata tanpa mempertimbangkan tingkat kemiskinan antar-warga di pedesaan. Sebab, membagi dana pembangunan atau bantuan secara “merata” bukan sikap yang adil, justru merupakan salah satu bentuk korupsi terhadap kaum miskin. Berdasarkan pemahaman tersebut, pendidikan politik bagi aparat pemerintah dan masyarakat desa ini dilaksanakan. Dengan harapan bentuk-bentuk demokrasi langsung dalam pembangunan bisa diwujudkan dalam konteks pedesaan yang relatif kecil.
2.2. Tujuan Kegiatan ”Pendidikan Politik” ini –walau singkat—akan dibedakan ke dalam dua bagian penting: bagi aparat pemerintah desa dan bagi masyarakat desa, yang dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagi Aparat Pemerintah Desa: 8
•
Membangun kesadaran mengenai pentingnya menggali aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan
•
Menerapkan keberpihakan bagi kaum miskin secara kontekstual tanpa meninggalkan kebersamaan dalam masyarakat
•
Merancang desain pembangunan yang adil dan partisipatif untuk mengurangi praktik korupsi
2. Bagi Masyarakat Pedesaan: •
Membangun kesadaran mengenai pentingnya turut mengambil bagian dalam proses pembangunan
•
Mengembangkan konsep keadilan bagi kaum miskin secara kontekstual tanpa meninggalkan kebersaudaraan dalam masyarakat
•
Mengusulkan dan merancana desain pembangunan yang aspiratif dan partisipatif untuk mencegah munculnya korupsi pembangunan.
2.3. Hasil Yang Diharapkan •
Dihasilkan rumusan desain pembangunan desa yang aspiratif-adil-partisipatif yang berasal dari masyarakat (pendekatan bottom up) dan yang bertujuan mendukung pembangunan nasional (pendekatan sistemik pemerintah), dalam bentuk rencana aksi.
•
Rencana aksi (desain pembangunan) yang dirumuskan bisa disepakati dan dijadikan acuan (pedoman) bersama dalam mengembangkan masyarakat melalui proses yang terdokumentasi secara terbuka dan partisipatif
2.4. Metode/Strategi Pendidikan Politik Pendidikan ini pada tahap pertama dilaksanakan secara terpisah: aparat akan menjalani pendidikan bersama aparat dari desa lain dan belajar mengenai kesulitan-kesulitan dalam menerapkan proses pembangunan yang adil dan partisipatif, dari proses belajar itu diharapkan akan ada rencana perbaikan yang perlu diterapkan di masyarakat. Sementara, pada tingkat masyarakat, mereka juga akan mengeksplorasi kesulitankesulitan mengusulkan gagasan pembangunan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, karena kurangnya pemahaman dan keterampilan yang dipunyai.
Dari situ
masyarakat juga akan melakukan rencana aksi bagi perbaikan proses pembangunan di pedesaan. 9
Setelah menjalani proses perbaikan, pada tahap berikutnya, kedua belah pihak akan dipertemukan kembali, bisa secara bersama atau melalui proses di masing-masing desa dengan Trukajaya sebagai mediator atau fasilitator pertemuan. Kemudian dari pertemuan-pertemuan ini akan dirancang sebuah program yang menjadi model bagi keduanya melakukan uji coba.
2.5.
Pelaksanaan Kegiatan
2.5.1.Peserta 1. Unsur Pemerintahan Desa: kepala desa, sekretaris desa dan masing-masing kepala dusun dan ditambah kepala urusan pembangunan atau kesejahteraan masyarakat; yang jumlahnya paling banyak 10 orang untuk tiap desa. 2. Unsur Masyarakat: perwakilan dari masing-masing dusun maksimal dua (2) orang dan tiap desa tidak lebih dari 15 orang. Kriteria peserta: mereka yang bersedia memaparkan potensi dan persoalan desanya secara seimbang. Tempat dan Waktu Kegiatan Tempat kegiatan Semiloka dilaksanakan di Wisma LP3K Jl. Sukarno Hatta No. 10 Salatiga, dan waktu kegiatan mulai tanggal 19 – 20 dan 22- 233 Juli 2010. (Jadwal terlampir). Akomodasi dan Transportasi Seluruh peserta akan memperoleh dukungan dari Yayasan Trukajaya berupa akomodasi (penginapan dan konsumsi) selama pelatihan, dan diberikan uang transport dari dan menuju ke tempat pelatihan, tergantung dari jarak desa ke lokasi pelatihan. 2.5.4. Fasilitator/ Pembicara 1. Trukajaya (Suwarto Adi dan Juwanto) 2. UKSW (Kutut Suwondo dan Daru Purnomo) 3. Percik (Slamet Luwihono) 2.5.5. Panitia Pelaksana Kegiatan ini diselenggarakan oleh Yayasan Trukajaya dan mahasiswa FISKOM UKSW yang menjalankan masa magang (volunteer) di Trukajaya selama dua bulan.
10
BAB 3: HASIL DAN KESIMPULAN
3.1. Pembukaan Kegiatan Pendidikan Politik bagi Aparat Pemerintahan dan Masyarakat Pendesaan terbagi menjadi dua bagian yaitu semiloka yang terkhusus ditujukan kepada aparat pemeritnahan desa dan semiloka yang khusus ditujukan kepada masyarakat desa. Tujuan dilaksanakannya adalah sebagai berikut : 1. Bagi aparat pemerintahan desa •
Membangun kesadaran mengenai pentingnya menggali aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan.
•
Menerapkan keberpihakan bagi kaum miskin secara kontekstual tanpa meninggalkan kebersamaan dalam masyarakat.
•
Merancang desain pembangunan yang adil dan partisipatif untuk mengurangi praktik korupsi.
2. Bagi masyarakat desa •
Membangun kesadaran mengenai pentingnya turut mengambil bagian dalam proses pembangunan.
•
Mengembangkan konsep keadilan bagi kaum miskin secara kontekstual tanpa meninggalkan kebersaudaraan dalam masyarakat.
•
Mengusulkan dan merancana desain pembangunan yang aspiratif dan partisipatif untuk mencegah munculnya korupsi pembangunan.
Pokok permasalahan yang akan dibahas untuk kedua fokus sasaran tersebut adalah : 1. Membangun partisipasi politik lokal dalam demokrasi 2. Peran partai dalam pembangunan masyarakat desa 3. Membangun kesadaran hak dan kewajiban politik masyarakat
11
3.2 Resume Pembicara 3.2.1. Pendidikan Politik Bagi Aparat Pemerintahan Pendesaan Rangkaian acara 1 : Sharing Pengalaman di Desa masing-masing dan difasilitasi oleh Bapak Suwarto (Direktur LSM Trukajaya Salatiga) dengan hasil sebagai berikut : Harapan dari diskusi (sharing) dan semiloka ini adalah menghasilkan desain pemerintahan desa secara sederhana yang dengan harapan dapat menjadi suatu perencanaan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan potensi desa. Pembagian sama rata yang biasanya menjadi tuntutan masyarakat sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai keadilan bagi seluruh masyarakat, karena pembagiannya tidak sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Pembaguan hanya dapat dikatakan jika disesuaikan dengan kemampuan masing-masing masyarakat, walaupun intensitas (jumlah) pembagiannya tidak merata (tidak sama antara satu orang dengan orang lain). Salah satu penyebab adanya ketertinggalan dan kemiskinan di daerah-daerah adalah karena adanya praktek-praktek korupsi yangs emakin merajalela. Sedagkan pengertian korupsi menurut para aparat pemerintahan desa adalah sebagai berikut : Menggunakan atau memakai uang kantor yang tidak ada pertanggungjawabannya sehingga merugikan orang lain. Menghabiskan uang bantuan masyarakat tapi uang tersebut tidak sampai sasaran, walaupun sampai namun tidak tepat jumlahnya dan sasarannya. Suatu tindakan pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran (yang bisa merugikan pihakpihak yang menuju jenjang ke depan menuju pembangunan). Menyalahgunakan hak orang lain untuk kepentingan pribadi. Menyalahgunakan uang negara yang tidak semestinya atau tidak sesuai dengan semestinya. Menyalahgunakan uang untuk kepentingan pribadi.
12
Menyalahgunakan uang atau barang yang tidak termasuk hak miliknya atau barang orang lain. Salah satu cara dari instansi terkait untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Bantuan dari atas (pemerintah pusat) untuk masyarakat (wong cilik) tapi di bawah (pemerintahan desa) selalu digunakan perorangan (tidak tepat sasaran). Sesuatu penyimpangan aturan pemerintah atau negara. Penggunaan uang untuk kepentingan pribadi Penyimpangan bantuan yang berasal dari negara untuk orang miskin. Kesimpulan yang diperoleh dari macam-macam pengertian korupsi ini yaitu korupsi adalah penyimpangan (penyimpangan yang tidak sesuai). Korupsi dapat muncul karena adanya penyelewengan yang diakibatkan karena ketidaktahuan masyarakat, khususnya pada indikator kemiskinan contohnya adalah pada pembagian raskin yang sangat merata karena indicator keadilan yang dipahami masyarakat adalah pembagian secara merata tanpa ada pengecualian, sehingga orang yang berkemampuan cukup dan orang yang tidak mampu pun sama-sama memperoleh baiain raskin, serta anggapan bahwa keadilan (yang merata tersebut) tidak termasuk korupsi namun termasuk penyimpangan krn tidak untuk memperkaya sendiri. Menurut salah satu aparat pemerintah desa (Pak Syamsidar) mengatakan bahwa penyimpangan tersebut perlu dicegah, dengan cara melakukan penyadaran politik terhadap masyarakat agar masing-masing masyarakat sadar akan hak-hak politiknya. Selain penyadaran, harus pula diadakan pembersihan kasus-kasus korupsi dari atas ke bawah (pemerintah pusat ke pemerintah daerah); selalu melaksanakan koordinasi, transparansi dan sosialisasi di antara masyarakat dan aparat desa untuk penyadaran masyarakat. Menurutnya terdapat beberapa cara lain untuk mencegah (meminimalisir) korupsi, yaitu PERTAMA, di sekolahan harus diajari ttg tata karma. KEDUA, di masyarakat harus sering diadakan musyawarah; KETIGA, di lembaga masyarakat (LSM) sering diadakan kegiatan di masyarakat dan KEEMPAT, pemerintah harus memenuhi hak dan kewajiban aparatnya.
13
Hukum di Indonesia harus ditegakkan agar pelaku-pelaku korupsi takut (jera) melakukan korupsi besar-besaran (skala nasional). Di tingkat desa dengan memberikan pengajaran atau pengarahan terhadap masyarakat agar dengan kesadaran yang tinggi masyarakat dapat sadar mengenai dampak-dampak korupsi (skala desa); pengembangan RPJM Desa, REINSTRA Desa, rencana pembangun desa dari jangka pendek, jangka menengah kepada jangka panjang. Namun kendala yang muncul dalam penyusunan RPJM adalah ketidak-mauan membagi ilmunya kepada masyarakat luas. Sebagai kesimpulan akhir yang dapat diperoleh bahwa dalam pencegahannya harus terdapat partisipasi dari berbagai pihak. Rangkaian acara 2 : diskusi panel dengan moderator Ibu Eko. Pembicara I: Prof. Kutut Suwondo, staff pengajar Universitas Kristen Satya Wacana dengan tema Membangun Partisipasi Politik Lokal dalam Demokrasi. Menurut Beetham, demokrasi adalah suatu proses pengambilan keputusan yang kebijakannya bersifat mengikat dimana rakyat boleh melakukan kontrol dalam pelaksanaannya. Ketika kesepakatan telah terjadi, maka rakyat boleh melakukan kontrol (menyampaikan usul, protes, dll). Terdapat beberapa keunggulan dari demokrasi yaitu : Memberikan hak yang sama kepada semua pihak, seperti semua peserta rapat dalam suatu musyawarah atau anggota masyarakat tertentu memiliki hak bicara. Diperoleh keputusan yg rasional dan matang. Artinya setiap usulan yang diberikan harus masuk akal; dan Kekuasaan dan kewenangan ada di tangan rakyat, karena kini yang mengambil keputusan adalah rakyat, seperti dalam melakukan pemilihan pemimpin (PEMILU). Sedangkan kelemahan dari proses Demokrasi adalah sebagai berikut : Prosesnya lama dan kadang-kadang bertele-tele
14
Mampu menimbulkan konflik dan anarchism seperti pada munculnya demo yang merusak dan menimbulkan kerusuhan dimana-mana,
namun pelaku demo tidak
dihukum (karena beberapa hal). Terkadang dalam mengambil keputusan, demokrasi memihak kepada yang kaya (kaum elit) ; dan Keputusan bisa memihak kepada kaum yang mayoritas dan atau kapitalis. Terdapat beberapa landasan dalam demokrasi yaitu a) Adanya kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat (bukan pada pribadi pemimpin), sehingga seorang pemimpin harus banyak memperhatikan kepentingan (aspirasi) rakyat; b) Rasionalitas (masuk akal), artinya pikiran-pikiran yang diungkapkan dan diputuskan harus matang dan bisa dipertanggungjawabkan; c) Etis, yaitu tidak melanggar norma seperti norma agama, norma kehidupan,dll; d) Ada keberanian dan kemampuan dari rakyat untuk berpartisipasi penuh sehingga menuntut masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Salah satu langkah dalam membangun partisipasi adalah membangun institusi rakyat dan SDM-nya. Makna partisipasi adalah terlibat dengan paksaan, terlibat dalam mobilisasi, terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dan terlibat dengan penggunaan kekuasaan dan kewenangan penuh. Kini yang terpenting adalah membangun partisipasi kekritisan SDM, yaitu dengan mengadakan pendidikan politik yang terus menerus (pelatihan, penyadaran dan advokasi) dan membangun civil society seperti mengadakan pelatihan dan penyadaran yang berkelanjutan, kebersamaan yang berkelanjutan, advokasi yang terus menerus, pengerahan massa dengan tidak ada kekerasan. Sebenarnya dalam suatu demonstrasi mengandung unsur rasa kebersamaan dan kesadaran bersama yang tinggi, namun jangan menimbulkan kerusakan (anarki), dan propaganda yang positif. Pembicara II: Slamet Luwihono, S.H, Advokat (pengacara) danstaff LSM Percik Salatiga dengan mengusung pokok pembicaraan mengenai Peran Partai dalam Membangun Masyarakat desa. 15
Dalam kenyataannya ,peran partai politik di desa sangat minim sekali, namun terdapat desa-desa tertentu yang peranan politiknya sangat kuat. Hal yang paling pokok dalam pembangunan adalah adanya perubahan ke arah positif yang terjadi di desa. Proses melakukan perubahan ini terdapat beberapa (bermacam-macam) cara, namun dalam melakukan pembangunan di desa tidak semua cara dapat diterapkan. Artinya setiap desa memiliki cara penanganan yang berbeda, maka dari itu kita harus cermat untuk menentukan sikap dalam penanganan. Pembangunan harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, dan perlu dikeluarkan UU No. 22 tahun 1999 mengenai otonomi daerah yaitu merupakan upaya untuk mengembalikan kemandirian atau otonomi desa yang selama ini hilang. Penyelenggaraan pembangunan yang semula bersifat top down ingin diubah dengan model pembangunan yang berbasis pada partisipasi masyarakat (bottom up). Pelibatan masyarakat pun harus dimulai pada proses prencanaan, pelaksanaan sampai pada kontrol. Peranan partai politik pun sangat penting dalam penataan kelembagaan. Keberadaannya seharusnya juga dapat berperan sebagai agen pembangunan di desa dan tidak hanya sebagai wadah untuk memperoleh jabatan politik di pemerintahan. Pengurus partai politik pun pada saat MUSRENBANG harus berfungsi (ikut minimal mendengarkan). Lahirnya gagasan bahwa masyarakat desa harus diikutsertakan secara aktif dalam proses pembangunan hendaknya disikapi kritis oleh partai politik sebagai institusi politik yang bisa memainkan peran. Partisipasi rakyat pun harus ikut serta dalam menentukan isi kebijakan publik, seperti kebijakan anggaran yg bisa mengubah kehidupan masyarakat itu sendiri. Kegiatan partai politik hendaknya tidak hanya melakukan perebutan kekuasan saja tetapi juga melakukan kegiatan yang sifatnya memperjuangkan kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat. Partai politik sebenarnya mampu menjadi penghubung antara masayarakat dan pemerintah, sehingga hasil MUSRENBANG dapat dikomunikasikan dgn anggota legislative namun peran ini kerapkali terlupakan. Menurut Ramlan Surbakti, fungsi partai politik adalah sebagai berikut : 1) Artikulasi kepentingan, yaitu suatu proses peng-input-an berbagai kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan, dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan public. 16
2) Agregasi kepentingan, diartikan sebagai cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatifalternatif pembuatan kebijakan publik. Agregasi kepentingan ini sangat erat kaitannya dengan relasi antara masyarakat luas yang mengagregasikan diri atau diagregasikan oleh pemimpin politik, terutama di dalam partai politik. 3) Sosialisasi politik, yaitu cara untuk memperkenalkan norma-norma dan sifat-sifat politik di suatu negara. Dengan adanya fungsi-fungsi tersebut maka masyarakat harus ikut berperan aktif dalam berpendapat sebagai upaya untuk mengkomunikasikan tuntutan setiap masyarakat agar dapat terwujud. Dalam pasrtisipasi masyarakat perlu ada keterbukaan (transparansi), sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi. Hasil Diskusi Hasil diskusi panel ini merupakan gabungan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta semiloka pendidikan politik bagi aparat kepada kedua pembicara. •
Presiden Soekarno sudah menjalankan demokrasi terpimpin, namun hal tersebut bukanlah demokrasi yang sebenarnya karena merupakan demokrasi yang dipaksakan. Dengan menyerahkan semua keputusan kepada wakil rakyat ketika terdapat banyak tuntutan dari masyarakat, namun demikian hal ini tidak dapat dikatakan sebagai kedaulatan rakyat.
•
Demokrasi memang berharga mahal, karena dalam pemilihan pemimpinnya harus dilakukan pemilihan secara langsung oleh seluruh rakyat, contohnya adalah pada Pemilihan Presiden yang memerlukan waktu 1 tahun untuk kampanye dengan segala visi dan misinya, termasuk janji-janji manisnya. Namun ketika ia sudah terpilih dan janjjanjinya tidak terealisasikan, hal ini berkaitan dgn kedaulatan rakyat.
•
Dalam melakukan pemilihan seorang pemimpin atau wakil rakyat, masyarakat harus benar-benar pintar dalam menentukan pilihan. Kita harus melihat track record dari calon tersebut seperti jika pada pemilihan sebelumnya calon tersebut terpilih dan janjijanjinya tidak terealisasikan, maka jgn dipilih karena hal ini sangat berkaitan dengan 17
kedaulatan rakyat. Jadi semua pilihan tergantung pada penilaian rakyat (pintar-pintarnya rakyat dalam memilih pemimpin). Sehingga mempelajari track record (sejarah kepemimpinan) mengenai calon sebelum melakukan pemilihan adalah hal yang penting dan merupakan salah satu cara untuk menentukan pemimpin yang baik dan mampu mensejahterakan rakyatnya. •
Money politics adalah wajar. Artinya jika ada calon pemimpin yang memberi uang masyarakat berhak untuk menerima, namun pada saat pemilihan masyarakat tidak dapat dipaksa untuk memilih salah satu calon tertentu karena memilih adalah hak rakyat (terserah pada pilihan rakyat). Saat pemilihan adalah saatnya untuk berpesta demokrasi, yaitu membebaskan diri untuk memilih siapa pun tanpa mempedulikan money politics. Hal ini sebenarnya dapat menjadi efek jera bagi calon yg melakukan money politics, karena pada kenyataannya tidak semua orang yang memperoleh money politics (serangan fajar) akan memilih calon tersebut.
•
Politik sebetulnya adalah suatu strategi untuk mencapai tujuan, sehingga setiap hari sebenarnya kita sudah berpolitik. Di semua bidang pun sebenaranya telah mengandung politik. Hanya masalahnya sekarang adalah bagaimana caranya berpolitik dengan cara yang benar. Calon Kepala Daerah berpolitik untuk melakukan manuver politik agar terpilih menjadi pemimpin.
•
Politik berbeda dengan kebijakan. Politik merupakan cara untuk memperoleh kekuasaan sedangkan kebijakan merupakan bagian dari politik, contohnya dalam pembentukan kebijakan berasal dari berpolitik. Sehingga politik sangat mempengaruhi kebijakan.
•
Hal-hal yang telah disampaikan oleh masyarakat sebenarnya telah mencerminkan kondisi di masyarakat yang sebenarnya. Ketika hal-hal tersebut terjadi, maka perlu dilakukan beberapa hal yaitu menciptakan suatu kontrol, SDM yg kritis untuk mengkritisi keadaan di desa tersebut, dan penguatan masyarakat untuk berani berbicara dengan berbagai sumber (misalnya bersumber pada buku-buku, koran, ensiklopedia, internet, dll).
•
Demokrasi politik yang saat ini diberlakukan memang cara yang tidak bagus, namun untuk saat ini demokrasi merupakan hal terbaik untuk rakyat. Jika sistem dinasti (system 18
pemilihan pemimipin dengan menggunakan system keturunan) terjadi, maka rakyat tidak dapat mengontrol pemerintahan. Karena dalam hal tersebut hak rakyat dihormati. •
Pada masa Orde Baru, partai politik memang sedikit dan kini partai politik telah menjamur. Namun pembatasan partai politik kini tidak dapat dilakukan karena akan membatasi hak rakyat untuk membentuk partai politik (suatu perkumpulan yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat). Cara untuk membatasi jumlah partai adalah
dengan
memperketat
indikator-indikator
pembentukan
partai
politik.
Mencalonkan diri menjadi partainya pun kini bukan menjadi suatu masalah. Yang menjadi wakil rakyat pun sebenarnya berasal dari perwakilan partai politik. Namun pada kenyataannya saat ini, untuk menjadi anggota partai politik pun harus melakukan pembayaran sejumlah uang kepada partai politik. Sehingga ketika anggota partai politik terpilih mejadi wakil rakyat maka ia harus dan akan berusaha untuk mengembalikan uang yg telah ia keluarkan. Alurnya adalah sebagai berikut : Ingin menjadi anggota legislative masuk dalam partai politik harus membayar sejumlah uang kepada partai politik sebagai kendaraan politik kampanye terpilih menjadi wakil rakyat harus mengembalikan uang yang telah dikeluarkan korupsi. •
Alur tersebut seperti alur lingkaran setan yang sulit untuk dipecahkan. Maka dari itu, kontrol rakyat dalam sebuah pemilihan dan pelaksanaan pemilihan harus sangat kuat, sehingga menimbulkan efek keterpaksaan dari calon-calon untuk tidak melakukan korupsi. Terdapat banyak cara yang dapat digunakan sebagai upaya untuk mengotrol jalannya pemerintahan, namun cara-cara tersebut tidak selalu mudah dan sangat membutuhan keberanian dari masyarakat. Sehingga perlu suatu strategi khusus untuk mengontrolnya.
•
Demontrasi merupakan salah satu cara untuk mengontrol jalannya pemerintahan, namun dalam melakukan suatu demonstrasi harus memenuhi aturan-aturannya karena dalam melakukan demonstrasi pun memiliki aturan-aturan tersendiri agar tidak merugikan salah satu pihak. Demonstrasi yang dilakukan secara brutal maka akan merusak fasilitas umum dan barang orang lain serta mengakibatkan pelanggaran hukum.
19
Politik kotor dapat berupa politik suap-menyuap uang, yaitu mencari kekuasan dengan
•
cara menyuap uang. Politik kotor menggunakan cara yang tidak etis. Politik praktis adalah misalnya, jika seorang pengajar di bidang akademis maka
•
pengajar tersebut harus netral terhadap partai poltik, namun ketika ia masuk dalam partai politik maka ia sudah masuk dalam politik praktis. Politik praktis merupakan praktek politik dan politik yang telah masuk ke dalam ranah kenegaraan. Masyarakat harus mengerti mengenai politik, agar tidak terjebak dalam politik kotor. Salah satu caranya adalah dengan adanya pelaksanaan pendidikan politik agar masyarakat tidak dengan mudah tidak termakan politik kotor. Kita pun perlu melakukan latihan demonstrasi agar demonstrasi yang akan dilakukan dapat terkoordinasi. Rangkaian acara 3: diskusi bersama mengenai Membangun Kesadaran Politik Dengan Pendekatan Berbasis Hak dengan menghadirkan Bapak Juwanto sebagai pembicara yang merupakan salah satu staff LSM Trukajaya. Pendekatan berbasis hak mengaitkan antara penanggulangan kemiskinan dengan hal-hal yang menyangkut dengan kewajiban (bukan kesejahteraan ataupun derma). Pendekatan berbasis hak
ini
mengharuskan
masyarakat
untuk
melihat
ke arah
statistik
nasional
dan
mengidentifikasikan kelompok-kelompok yang paling rentan serta menyusun strategi guna membantu mereka. Menurut Bertrand, pendekatan pembangunan berdasarkan hak merupakan sebagai pendekatan berdasarkan kewajiban, masyarakat sebagai pemangku hak dan pemerintah pemangku kewajiban. Serta mengkaji tentang bagaimana dan seharusnya pendekatan hak dalam konteks masyarakat yang selama ini masih keliru, seperti halnya pada program PNPM Mandiri ,dan juga hak yang sebenarnya milik rakyat dan kewajiban dalam kaitannya dengan kesadaran politik. Tugas utama pemerintah adalah memenuhi dan melindungi hak rakyat, terlepas dari pendapat Bertrand. Pada dasarnya hak adalah milik manusia secafa pribadi dan juga tidak dapat dihilangkan ataupun dicabut. Dalam hal ini negara sebagai pemangku kewajiban harus bisa mengerti dan selalu menjaga hak masyarakat (walaupun bukan bersifat pribadi ataupun bersifat kolektif). Contohnya, rakyat sebagai masyarakat harus bisa mengklaim hak mengenai hal-hal apa saja yang menjadi persoalan mereka, dan kewajiban negara adalah melindungi, memenuhi, menghormati, menegakkan dan mempromosikan (mengkampanyekan). Selain itu masyarakat 20
pun memiliki hak-hak sipil , yaitu hak atas kemerdekaan, hak atas kebebasanm perlindungan hukum, bebas dari perbudakan, hak atas pengakuan yang sama di depan hukum, hak atas kemerdekaan berpikir,beragama, hak atas kehidupan dan keamanan, dan hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka. Masyarakat pun memiliki hak politik, seperti kebebasan berfikir, beragama, bebas berpendapat,kebebasan untuk berkumpul dan juga berserikat secara damai, memiliki akses umum yang sama tanpa pengecualian. Hak sosial seperti perlindungan hukum, bebas bergerak dan berpindah tempat,kewarganegaraan,memiliki harta. Serta hak ekonomi seperti jaminan perlindungan social, pekerjaan, upah dan hasil yang sama untuk pekerjaan yang sama, liburan dan istirahat, pendidikan, cuti, dan taraf kehidupan yang memadai. Beralih pada proses partisipasi, adapun partisipasi yang terdiri dari partisipasi manipulasi, partisipasi semu, informasi, dan konsultasi pada tingkatan yang lebih tinggi yaitu partisipasi kemitraan. Masyarakat yang mengambil peranan paling penting adalah merupakan partisipasi yang paling tinggi atau partisipasif. Sebagai pemerintah desa, aparat pemerintahan desa harus mengetahui sampai dimana (seluas apa) melakukan pembuka kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan berkembang dalam hal pemberdayaan masyarakat. Hasil Diskusi : •
Semua hak masyarakat dapat dituntut, sehingga rakyat dapat menuntut banyak hal seperti hak untukmendapatkan keadalian serta hak-hak yang lainnya. Masyarakat pun dapat menuntut kepad pemimpinnya.
•
Masyarakat dapat menuntut hak atas upah dan diskriminasi mengenai pembedaan upah pada para aparat. Masyarakat dapat langsung menuntut kepada Bupati (pimpinan daerah) dan dapat melalui pengadilan, sehingga aparat dapat memperoleh upah yang sama sesuai dengan kedudukannya.
Rangkaian acara 4: Rencana Tindak Lanjut (RTL) mengenai desain pembangunan desa yang berpartisipatif dengan difasilitasi oleh Bapak Suwarto Adi. UU Sistem Pembangunan Nasional mendorong munculnya partisipatif dari masyarakat. Salah satu contoh kasus dalam penyusunan Renstrades, kelemahan dari pemerintahan di daerah Polobogo (berdasarkan pada pandangan Turkajaya sebagai lembaga pendamping selama 5 tahun terakhir), yaitu (1) UU SPN kadang selalu bertolak belakang dengan RPKMDes, maka akan 21
menjadi patokan rencana jangka panjang pembangunan desa, (2) Penyusunan RPJMDes tidak berdasarkan pada potensi desa dan keinginan bersama masyarakat, (3) tidak ada kontrol dari masyarakat ketika RPJMDes dirumuskan, (4) tidak ada peran parpol. Desa harus memiliki lembaga politik (sebagai lembaga demokrasi) sebagai alat penggerak bersama musyawarah desa, parpol; meningkatkan (peningkatkan) SDM sadar akan haknya; civil society (masyarakat sipil) sadar akan haknya; dan partisipasi. Dalam mengembangkan desa, kita bisa melihat pada pengalaman negara-negara lain yang tidak selalu berfokus pada sektor industri, contohnya negara-negara agraris seperti Thailand dan Filiphina. Sehingga kemajuan suatu daerah atau negara tergantung kepada pemikiran masing-masing individu (warga). Namun kini pengembangan ekonomi di Indonesia belum berpihak pada petani justru berpihak pada pengusaha. Sebenarnya hanya di Indonesia saja yang pemerintahnya tidak memperhatikan petani. Berbeda dengan negara maju lain yang selalu memperhatikan kesejahteraan petani. Karena petani tidak memberikan keuntungan politik dengan cepat sehngga kini pemerintah tidak terlalu memperhatikan petani. Mungkin inilah kekurangan dari pemerintah Indonesia. Petani di Indonesia kini jusrtu cenderung sengsara karena pemerintah Indonesia belum pro petani. Semakin banyak kita mengkonsumsi barang-barang yang bukan hasil produksi petani dalam negeri (produk dalam negeri), maka semakin banyak kita tergantung dengan produktor lain (produktor asing) atau petani asing (luar negeri). Pada jaman dahulu, kebutuhan masyarakat tidak tergantung pada pihak luar. Terdapat kerja sama dengan daerah-daerah lain untuk melakukan pemenuhan kebutuhan , misalnya kerja sama dalam penyimpanan padi (lumbung padi) sehingga jika terdapat kegagalan panen maka masih terdapat persediaan. Menurut Undang-Undang, pengadaan pendidikan adalah kewajiban negara. Yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah pendekatan formal, seperti pendidikan di sekolah dan pendekatan life skill (keterampilan). Namun hal yang terpenting adalah kepemilikan keterampilan oleh masyarakat desa, walaupun banyak warganya yang hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) saja namun jika masyarakat dapat melakukan banyak hal sesuai dengan potensinya masing-masing seperti membuat produk kerajinan, perkebunan kopi organic dan sayur organic maka desa tersebut lama-kelamaan akan berkembang. 22
Hasil diskusi RTL : 1. Rencana Kegiatan Aparat Desa Randurejo Kabupaten Boyolali
No.
Rencana Kegiatan
Tujuan
1
Menunjan g sarana pendidikan
2
Pemetaan potensi
Menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan 1. Hasil pertanian 2. Daerah penghasil bambu
3.memanfaatka n serasah tebu
3
Hasil yang Diinginkan
Waktu
Trukajaya Camat atau Pemda
Mengadakan gedung TK
-
1. Hasil pertanian optimal 2. Dusun Lamur, Dusun Paker, Dusun Bendo. 3. Wilayah hutan
1. Dinas pertanian
1.wilayah hutan 2. semua dusun Semua dusun
4.pohon pisang
5. ampas tebu
Mitra yang Bisa Diajak Kerjasama
Berdirinya pabrik kertas
2. Pedagang
Penanggung jawab
Pendanaan
Juli 2011
KADES
40.000.000
- Agustus 2010 - September 2010
KADES
30.000.000
- Oktober 2010 - November 2010 - Januari 2011
KADES KADES KADES
1M
3. Trukajaya
-
Trukajaya Trukajaya Investor
Hasil diskusi antara desa Randurejo dengan Desa Kendel dan Lembu : •
Dengan adanya peternakan sapi di desa maka perlu adanya persediaan pakan ternak seperti rumbut.
•
Dana-dana yang ada dalam perencanaan hanyalah sebatas perencanaan saja, pada nyaerdapat kemungkinan untuk berubah dan masyarakat mengandalkan dana berasal dari pemerintah, karena tidak mampu untuk berswadaya.
23
2. Rencana Kegiatan Aparat Desa Kendel Kabupaten Boyolali
No
Rencana Kegiatan
1
Ternak Ayam Organik
2
3
Tujuan
1. Untuk Menambah Peng-hasilan 2. Menciptakan Lapangan Pekerjaan
Hasil
Mitra yang bisa di ajak kerjasama
Waktu
Meningkatkan Kesejahtera-an Masyarakat
1.
Industri Pakan Ternak Ayam Organik
Untuk Mensuplay Bahan Makan Ternak Ayam Organik
Bisa Mencukupi Kebutuhan Pakan Ternak Organik
Pertanian: 1. Tanam Jagung 2. Padi 3. Kedelai 4. Melon 5. Kacang tanah
Pengadaan Bayar Dasar Untuk Pakan Ayam Organik
Bisa Mencukupi Kebutuhan Pakan Ternak Ayam Organik Dari Daerah Setempat
2. 3. 4.
1. 2. 3. 4.
Dinas Peternakan. Masyarakat Trukajaya Pamong Desa
Dinas perindustrian Masya-rakat Trukajaya Pamong desa
1. Dinas Pertanian 2. Masyarakat 3. Trukajaya 4. Pamong Desa
Penanggu ng jawab
Pendanan (Rp.)
2010/ 2011
1. Kepala Desa 2. Trukajaya
20.000.000
2010/ 2011
1. Kepala Desa 2. Trukajaya
15.000.000
2010/ 2011 (Oktober 2010April 2011).
1. Kepala Desa 2. Trukajaya
180.000.000
Hasil diskusi antara Desa Kendel dengan Desa Randurejo dan Desa Lembu : •
Hasil pertanian melon tidak cukup untuk pakan ternak sapi, sehingga hasilnya dapat dikatakan jelek.
•
Di Desa Kendel merupakan daerah penghasil jagung dengan hasil panen lebih dari 200 ton, dan sisa hasil pertanian dapat digunakan sebagai pakan ternak dan pupuk organic.
•
Pabrik industry pengeleloaan pakan ternak organic akan dilakukan oleh Desa Kendel, dengan melakukan peloby-an kepada pengusah-pengusaha yang memiliki modal untuk menanamkan investasinya di Kendel dan meminta bantuan dari LSM Trukajaya untuk mencarikan investor. Sehingga masyarakat dapat memiliki lapangan pekerjaan baru dan dapat memperoleh pekerjaan baru.
•
Pendirian pabrik akan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan musyawarah bersama masyarakat, karena di wilayah di Kendel masih terdapat banyak lahan kosong dengan harga sewa yang relatif rendah. Hanya kesepakatan dari masayrakata saja apakah 24
pengelolaannya akan dilakukan oleh salah satu pihak atau oleh pihak masyarakat secara bersama-sama. Sehingga cara-cara ini dapat pula diterapkan di daerah lain. •
Dana-dana yang ada dalam perencanaan hanyalah sebatas perencanaan saja, pada kenyataannya terdapat kemungkinan untuk berubah dan masyarakat mengandalkan dana berasal dari pemerintah, karena tidak mampu untuk berswadaya.
3. Rencana Kegiatan Aparat Desa Lembu Kabupaten Semarang
No
Rencana Kegiatan
Tujuan
Hasil
Mitra yang bisa di ajak kerjasama
Waktu
Penanggung jawab
Pendanaan
1
SDM
Oktober 2010
Kepala Desa
3.000.0000
Pemetaan Potensi
Masyarakat Sadar Untuk Bisa Mandiri Dan Mengelola Potensi Yang Ada di Desa Sendiri Peta Potensi Desa
1. Dinas Pendiddikan 2. Trukajaya 3. LSM 4. Camat 5. Dinas Sosial
2
1. Trukajaya 2. Camat 3. Parpol
Januari 2011
Kepala Desa
2.000.000
3
Kerajinan: 1. Anyaman Bambu (Besek) 2. Anyaman Lidi (Rogorigi)
Untuk Memperluas Daya Pikir Masyarakt Yang Lebih Baik Dan Maju Mengetahui SDM dan SDA(Ketera mpilan) Untuk Menambah Pendapatan Masyaraakt Desa
Mengurangi Pengangguran
1. Trukajaya 2. Koperasi 3. PNPM
Februari 2011
Kepala Desa
5.000.000
Hasil diskusi antara Desa Lembu dengan Desa Randurejo dan Desa Kendel : •
Pada awalnya akan digunakan sebagai waktu untuk mencari gagasan program-program yg akan dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan menggali pendidikan (pengetahuan ) yang akan dilakukan pada bulan Oktober 2010 (pada rencana kegiatan 1).
•
Mengasas keterampilan masyarakat dengan membuat anyaman dari daun kelapa (lidi) menjadi rogo-rege membentuk piring (tatakan piring), keranjang parcel, dll.
•
Potensi Desa Lembu lainnya adalah produksi pohon jati.
25
•
Dana-dana yang ada dalam perencanaan hanyalah sebatas perencanaan saja, pada nyaerdapat kemungkinan untuk berubah dan masyarakat mengandalkan dana berasal dari pemerintah, karena tidak mampu untuk berswadaya.
Pendidikan Politik bagi Masyarakat Pedesaan Rangkaian acara 1: Sharing Pengalaman Di Desa Masing-Masing dan difasilitasi oleh Bapak Suwarto (Direktur LSM Trukajaya Salatiga) dengan hasil sebagai berikut : Dari hasil diskusi bersama masyarakat Desa Kendel, Desa Randurejo dan Desa lembu politik adalah sebagai berikut : a) Politik adalah melakukan sesuatu dengan maksud tertentu. b) Politik adalah pemikiran-pemikiran baru yang harus dilakukan. c) Politik adalah cara untuk mencapai maksud2 tertentu. Sedangkan partisipasi adalah : a) partisipisai adalah ikut andil b) partisipasi adalah ikut serta (peran serta). Sehingga kesimpulannya adalah : Partisipasi adalah ikut terlibat, ambil bagian, terlibat. politik berasal dari kata polis (kata Yunani) artinya adalah tindakan-tindakan atau upayaupaya warga kota untuk membangun dan menyejahterakan kota. Partisipasi politik sangat diperlukan karena masyarakat perlu merasakan politik sehingga asas demokrasi (dari rakyat untuk rakyat) pun dapat terpenuhi. Setiap warga harus mencermati setiap proses yang terjadi di desa supaya dapat mengkontrol jalannya pembangunan. Korupsi dapat muncul di tengah-tengah masyarakat karena adanya keinginan untuk menguasai, kurangnya keimanan seseorang, adanya waktu yang memungkinkan terjadinya korupsi (peluang), karena ada hal-hal yang memungkinkan untuk dikorupsi, serta kurangnya partisipasi dari masyarakat. Jika masyarakat mengontrol, mungkin hal tersebut dapat meminimalisir kasus-kasus korupsi yang terjadi, khususnya korupsi-korupsi yang terjadi di desa-desa. Partisipasi masyarakat pun sangat diperlukan agar dapat membantu memajukan dan mensejahterakan desa. Salah satu contoh program pembangunan desa yang dapat dilakukan adalah pembinaan mental, perbaikan SDM dan program-program yang transparan, sehingga 26
fokus pembangunan bukan hanya pada pembangunan fisik (pembangunan jalan, sekolah, tempat2 ibadah,dll) saja. Menurut perwakilan masyarakat yang hadir dalam semiloka ini mengatakan bahwa di dalam partai politik tentu terdapat anggota partai politik dan ada pengurusnya (sekretaris, ketua cabang,dll), dan setiap pengurus tersebut harus dapat mengetahui setiap perkembangan yang ada di desa. Kehadiran partai politik sangat penting sekali karena partai politik sangat berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, pendidikan politik, pendamping desa, penyalur kepentingan masyarakat, peran kepemimpinan, peran mobilisasi suara, serta sebagai suatu bentuk organisasi di masyarakat. Jika masyarakat tidak berani, kurang antusias, terlalu penurut terhadap pemerintah, tidak ada kerja sama dengan sesama masyarakat (persatuan), malas dan tidak berpartisipasi, maka masyarakat akan selalu dibohongi oleh elite-elite politik (termasuk juga pemerintah). Namun jika masyarakat semakin menyadari dan tahu tentang politik (melek politik), maka masyarakat akan semakin mampu untuk memajukan desa. Sebagai harapa akhir dari kegiatan ini adalah peserta semiloka akan menjadi penggerak dalam kemajuan desa masing-masing. Perencanaan-perencanaan masyarakat yang telah dibuat akan dipertemukan dengan perencanaan-perencanaan yang telah dibuat oleh aparat, dan akan difasilitasi oleh LSM Trukajaya. Hal ini akan dilakukan dengan harapan bahwa perencanaan tersebut akan dapat menjadi sumber inspirasi kemajuan pembangunan desa. Rangkaian acara 2: diskusi panel dengan moderator Ibu Eko. Pembicara I: Daru Purnomo, Dosen FISKOM UKSW dengan tema diskusi Mengenai Peran Dan Fungsi Partai Politik. Makna merdeka adalah bebas dari kemiskinan. Sebenarnya korupsi seakan-akan telah membudaya, mengapa korupsi dapat membudaya ? hal ini disebabkan oleh adanya kebiasaan yang telah tertanam sejak dulu seperti mulai munculnya kebohongan kecil-kecil sehingga mengakibat kebohongan-kebohongan besar yang lainnya (korupsi). Politik adalah cara untuk mencapai suatu tujuan dengan melakukan pengaturan strategi. Kedaulatan tertinggi adalah terletak di tangan rakyat, sehingga yang memiliki hak tertinggi adalah rakyat, sedangkan negara (legislative, yudikatif dan eksekutif) hanyalah pengembang negara. 27
Partai politik pada kenyataannya hanya mendekati masyarakat ketika akan menghadapi pemilihan saja. Dalam hal ini masyarakat kurang menyadari fungsi partai sebenarnya, hal ini terbukti dengan banyaknya money politics yg masih banyak diterima oleh masyarakat. Sebenarnya makna dari partainya wong cilik adalah partai yang membela rakyat desa (yang tidak mampu), namun pada kenyataannya partainya wong cilik tidak terlalu bermakna karena tidak juga memperjuangkan aspirasi masyarakat kecil. Fungsi partai politik sebenarnya tidak hanya ada pada saat menghadapi Pemilu saja, terlebih untuk mendapatkan massa (pendukung) yang sebanyak-banyaknya. Fungsi partai politik adalah sebagai berikut : (1) Sarana komunikasi politik, yaitu sebagai alat pendengar bagi pemerintah dan alat pengeras suara bagi aspirasi masyarakat baik yang berupa dukungan maupun usulan yang akhirnya menjadi usulan kebijakan partai politik dan menjadi kebijakan umum untuk masyarakat; (2) Sosialisasi politik; (3) rekruitmen politik; (4) artikulasi dan agregasi kepentingan; (5) partisipasi politik; (6) pengatur politik; (7) mengkritik rejim yg berkuasa. Pada kenyataannya partai politik di Indonesia belum mampu menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana yang semestinya. Pembicara II: Juwanto, staff LSM Trukajaya Salatiga dengan pokok pembicaraan Membangun kesadaran politik dengan pendekatan berbasis Hak. Gerakan sosial merupakan gerakan bersama-sama untuk mewujudkan keinginan masyarakat kepada negara. Gerakan sosial merupakan hak asasi manusia (HAM) dan merupakan suatu bentuk dari komunikasi politik. Peran partai politik berdasarkan pada UU No. 28
2/2008
adalah
memperjuangkan
kepentingan
rakyat,
mengakomodasi
suara
rakyat,
memformulakan suara rakyat menjadi landasan pengambilan keputusan kepada rakyat dan memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Partisipasi publik terdiri dari beberapa bagian, yaitu : a. Partisipasi koersi : partisipasi yg berdasarkan pada paksaan. b. Partipsipasi informing : partispiasi yg membrikan informasi c. Partisipasi konsultasi : Konsultasi antara pemerintah dan masyarakat d. Partisipasi kolaborasi : Negara sbg partner atau teman dgn masyarakat untuk mewujudkan aspirasi masyarat. e. Pemegang peran terpenting adalah masyarat. Yang membuat perencanaan adalah mayarakat dan yang melaksanakan adalah masyarakat, sedangkan pemerintah hanyalah sebagai pemantau. Terdapat beberapa model pendekatan mengenai partisipasi, salah satunya adalah pendekatan yang berbasis hak. Suatu model yang berbasis pada bottom up terkadang tidak selalu berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Pendekatan yang berbasis pada hak merupakan sebuah kewajiban bagi pemeritah untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak asasi manusia. Prinsip-prinsip pendekatan berbasis hak adalah universalitas, inaleniabilitas, indivisibility, dan interdependensi. Hasil Diskusi : •
Kita harus membedakan antara politik dan agama. Jika sekarang politik menjalankan fungsinya sesuai fungsinya, maka politik akan menjadi hal-hal yang baik. Seandainya masing-masing politik memiliki strategi yang baik untuk menjalankan fungsinya, maka dalam pemilihan tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Koreksi itu sebenarnya ada pada masyarakat itu sendiri, sangat celaka bahwa masyarakat sangat mengandalkan money politic. Ada satu pertanyaan bahwa Golput merupakan hal untuk memilih dan untuk dipilih, maksudnya karena dia tidak memiliki pilihan yang baik, contohnya adalah orang samin yang Golput karena takut menyakiti calon yang tidak dipilih dan takut salah 29
pilih. Jika kita sudah melek politik, maka di masyarakat diharapkan dapat menjadi wakil rakyat di DPR. Pembelajaran di lakukan agar kita sadar. Jika wakil rakyat ternyata hanya memikirkan
kepentingan
pribadi,
maka
kepentingan
masyarakat
tidak
akan
terperhatikan. Terdapat 4 macam kepentingan dalam berpolitik yaitu (1) kepentingan pribadi), (2) Kepentingan partai merupakan kepentingan yg berasal dari partai, (3) Kepentingan elit dan yang terakhir adalah (4) kepentingan rakyat. •
Untuk mengatakan layak atau tidak melihat suatu pertimbangan, yang paling pas adalah saat ia berjanji maka harus ada perjanjian hitam di atas putih (kontrak politik). Jika ia mengingkari, maka kontrak politik akan menjadi bukti bagi masyarakat dan pemberontakan masyarakat kepada pemerintah (wakil rakyat yg terpilih). Money politic dapat menjadikan kesulitan bagi masyarakat sendiri, terkhusus pada masa pemerintahan selama 5 tahun kemudian. Cara-cara
untuk memilih calon yang tepat dalam
pemilihan:(1) kita harus mencari tahu tentang track record calon pada masa-masa sebelumnya dan jangan tergiur pada money politic yang diberikan, baik melalui LSM atau informasi yang lainnya; (2) pemimpin yang baik merupakan pemimpin yang memiliki agama (iman); (3) memiliki mental yg sehat; (4) transparansi pemerintahan. Yang tahu tentang pilihan yang tepat adalah diri sendiri. •
Pemerintah dapat dituntut oleh rakyatnya. Rakyat kita hanya boleh menuntut hak sipil dan politik, namun kini telah berkembang dan masyarakat boleh menuntut mengenai hak ekonomi, sosial dan pendidikan melalui pengadilan contohnya seperti UU BHP (perguruan tinggi) mengenai rencana pemberlakuan PTN menjadi komersil seperti PTS.
•
Seperti UAN yang kini banyak di tentang karena murid yang diajar oleh guru lokal namun kelulusannya ditentukan oleh guru tingkat nasional. Sehingga hal ini sangat tidak menguntungkan bagi rakyat-rakyat yang terletak di daerah terpencil yang jauh dari fasilitas pendidikan. Juga dalam program pemerintah untuk membuat perkebunan tebu yang merugikan masyarakat, maka masyarakat dapat menuntut kepada pemerintah (PERHUTANI). Ketika menuntut hak tersebut, maka tuntutan jangan berdasarkan pada kebutuhan tapi berdasarkan pada hak individu. Jika calon yang kita pilih kalah dan calon yang berasal dari daerah lain menang, sehingga daerah kita dikucilkan maka
30
masyarakat boleh menuntut karena telah melanggar hak. Walaupun demikian kita tidak boleh melupakan kewajiban kita kepada Negara. •
Kontrak politik tidak menyalahi aturan dan hal tersebut merupakan salah satu bentuk perjanjian antara masyarakat dan calon pemimpin, serta masyrakat yang telah terbiasa mendengar janji-janji dari calon pemimpin . Selama kontrak politik tidak melanggar Undang-Undang, maka hal tersebut tidak bermasalah. Kontrak politik memiliki aturanaturannya sendiri. Money politics sangat sulit untuk dibuktikan. Jika kita memiliki bukti-bukti kuat mengenai money politics, maka hal tersebut dapat dilaporkan kepada Panwaslu. Kasus money politics sangat sulit untuk dibuktikan. Bagaimana caranya untuk menghindari money politics? jika kita tidak mau disuap maka calon pun tidak akan melalukan penyuapan, money politics seperti sudah membudaya dan terbiasa di masyarakat. Jadi jika masyarakat menolak money politics maka hal tersebut dapat diminimalisir.
•
Money politics sebenarnya tergantung pada pelaksanaannya. Jika pemberian tidak diharapkan dan tidak
diterima maka hal tersebut bukan dianggap sebagai money
politics, dan jika diberi dan diharapkan maka hal tersebut dapat dianggap sebagai money poltics. Saat diterima money politics dan terdapat saksinya maka hal tersebut dapat
dituntut. Jika ada saksi, bukti, kapan dan dimana maka hal tersebut dapat
dilaporkan kepada pihak yg berwajib. DPD diambil minimal 3 orang dalam satu provinsi, namun semakin sedikit DPD suatu provinsi maka semakin kecil suara (aspirasi yang tersampaikan) provinsi tersebut di tingkat nasional (DPR). Otonomi daerah pada tahun 1999 sampai ke tingkat desa. Rangkaian acara 2: RTL mengenai Desain Pembangunan Desa Yang Berpartisipatif dengan difasilitasi oleh Pak Suwarto. Kenyataan politik yang ada di Indonesia memang terkadang merugikan masyarakat. Partai politik tidak selamanya berfungsi dengan baik, biasanya partai politik atau calon pemimpin lebih mencintai uang rakyat dari pada mencintai rakyatnya, contohnya adalah dengan money politics. Begitu pula dengan masyarakat yang terkadang lebih mencintai uangnya dari pada mencintai pemimpinnya sehingga hak suaranya dapat dibeli. Fungsi rekrutmen politik yaitu dengan mencari calon-calon pemimpin yang baik dan pintar memimpin. Partai politik pun 31
sebenarnya memilih orang-orang yang pintar dan mampu menyejahterakan masyarakat untuk menjadi bagian dari partai politik tersebut (merekrut). Masyarakat seharusnya memilih sesuai dengan hati nuraninya, sehingga dapat terpilih pemimpin yg baik. Partai politik akan mencari orang yang mampu memperjuangkan kepentingan partai politik dan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat agar tercipta kesejateraan. Namun yang terjadi di Indonesia adalah maraknya money politics. Di Indonesia terdapat banyak partai, hal ini berbeda dengan di Amerika yang hanya memiliki 2 partai saja yaitu partai Demokrat (liberal) dan partai Republic (buruh). Kedua partai ini memiliki kebijakan yang berbeda, sehingga rakyat bebas untuk memiliih tergantung dengan kebijakan yang dikehendaki dan hati nurani rakyat. Hal ini sedikit berbeda dengan di Indonesia, jika salah satu partai terpilih menjadi pengusung pemimpin dengan segala kebijakan yang akan dilakukan maka setelah terpilih justru menjadi tidak jelas. Kebijakan yang telah direncanakan akan dilaksanakan tidak selalu terealisasi. Masyarakat harus rajin-rajin mencari tahu mengenai hal-hal pemerintahan agar tidak selalu terbodohi oleh pemerintah yang terkadang selalu melakukan korupsi. Salah satu contoh kecilnmya adalah dengan mengumpulkan uang (iuran) per masyarakat dengan bentuk kas desa, dan pengeleloaannya diserahkan kepada pengelola yang telah dipilih. Setelah terkumpul maka akan digunakan untuk mengadakan pelatihan-pelatihan, sehingga masyarakat dapat menjadi semakin pintar, khususnya di daerah-daerah yang terpencil (yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah). Cara yg termudah untuk menikmati proses adalah dengan keterbukaan komunikasi. Pemerintah dapat hidup karena ada rakyat, sehingga uang dari rakyat akan dikembalikan kepada rakyat (dalam bentuk pembangunan, dll). Namun karena banyaknya hutang-hutang negara, maka uang rakyat tersebut terkadang tidak dapat di nikmati oleh rakyat. Maka dari itu rakyat harus ikut berpartisipasi dalam pembangunan, agar kita dapat menuntut hak kita sebagai warga negara seperti hak untuk merencanakan dan mengontrol. Perencanaan yang telah dibuat oleh pemerintah dan masyarakat akan dipertemukan dalam suatu diskusi agar perencanaan tersebut dapat disepakati dan segera dilaksanakan dengan catatan perencanaan tersebut merupakan hasil dari aspirasi rakyat.
32
Hasil diskusi RTL : 1. Rencana Kegiatan Masyarakat Desa Kendel Kabupaten Boyolali
No
Rencana Kegiatan
Tujuan
Hasil
Mitra yang bisa di ajak kerjasama
Waktu
Penanggung jawab
1
Mengggali Potensi Daerah Pertanian Organik Dan SDA yang ada.
1. Untuk Mengetahui SDA yang ada. 2. Untuk meningkatkan hasil Pertanian dengan cara organik. 3. Untuk Menerapkan sistem Pertanian organik di daerah.
1. Petani 2. Perangkat Desa 3. Dinas pertanian (Desa,Kecamatan). 4. LSM
2011
Kepala Desa
2
Keterampilan Menjahit.
1. Untuk meningkatkan, mengembangkan SDA. 2. Untuk mengetahui Skill SDM. 3. Untuk memberikan didikan keterampilan.
1. Terciptanya SDA yang subur. 2. Mengurangi Pupuk Kimia. 3. Menjaga Tanah agar tetap natural. 4. Meningkatkan hasil Pertanian dengan mengurangi unsur Kimia. 1. Menciptakan tenaga kerja ahli. 2. Menciptakan SDM yang terampil.
1. LPK 2. LSM 3. Depnaker
2011
1. Kepala Desa 2. Kepala Dusun
3
Organisasi Parpol daerah Kendel.
1. Untuk meningkatkan pembangunan daerah. 2. Pembelajaran politik masyarakat 3. Pencegahan tindakan korupsi. 4. Kesadaran akan pentingnya arti politik.
1. Parpol 2. LSM 3. Anggota legislatif 4. Organisasi
2011
1. Kepala Desa 2. Pengurus Parpol
1. Terciptanya pembangunan daerah 2. Sebagai wahana bagi aspirasi masyarakat. 3. Terciptanya kecerdasan masyarakat tentang politik.
Hasil diskusi antara desa Kendel dengan Desa Randerejo dan Lembu : •
Jika suatu lahan semakin banyak menggunakan pupuk organik maka kesuburan tanah akan bertambah, begitu pula sebaliknya dengan pupuk kimia. Hal ini merupakan dampak 33
dari pertanian organik. Dengan
mengurangi penggunaan pupuk kimia sedikit demi
sedikit maka lama-kelamaan lahan pun akan terbiasa. Sebagai contoh adalah lahan di Desa Kendel yang cocok dengan pertanian organik. Kini sistem pertanian yang diterapkan di Desa Kendel adalah semi organic. Sebagian masyarakat pun telah menggunakan konsep pertanian yang telah diperkenalkan oleh LSM Trukajaya. •
Jika dilihat dari kesuburan tanah, kini Kendel
belum
tergolong makmur. Dengan
kondisi tanah yang tidak cukup subur dan menggunakan pupuk kimia saja sudah tergolong daerah yang tidak makmur dan terisolir, apalagi dengan pengobatan secara kimia yang akan merusak kehidupan dan dampaknya untuk anak cucu kita ke depannya. Lalu kehidupan Kendel selanjutnya akn menjadi apa ? Yang menjadi kekhawatiran masyarakat Kendel saat ini adalah rusaknya lahan dan kehidupan yang akan diwariskan kepada anak cucu. Maka dari itu kita perlu mempertahankan dan meningkatkan kemakmuran. Bukan berarti tidak makmur, tetapi untuk merubah kebiasaan yang tidak baik menjadi baik. Sehingga harus dibiasakan menggunakan pupuk organik. •
Keterampilan sumber daya manusia yang kini terdapat di Desa Kendel adalah keterampilan menjahit khususnya untuk remaja putri. Dengan adanya hal tersebut maka masyarakat dapat prospek yang lebih cerah pada masa depan.
•
Fungai partai politik yang ada di Desa Kendel merupakan sebagai penampung aspirasi hak masyarakat.
•
Langkah pertama yang dilakukan untuk memajukan Desa Kendel adalah dengan mempertajam keterampilan menjahit
bagi masayrakat, lalu dilanjutkan dengan
pencarian pemasaran seperti ke butik-butik yang akan menampung hasil jahitan. Dalam hal ini masyarakat hanya sebagai pemproduksi saja. Masalah dalam hal penjualan adalah masalah yang terakhir, karena yang terpenting adalah ketajaman keterampilan terlebih dahulu. •
Di Dusun Kendel terdapat 3 partai politik yaitu partai Demokrat, PDIP dan PKB, serta PKS. Pemilihan KADA (Bupati) Kabupaten Boyolali pada periode 2010-2014 memiliki salah satu calon yang berasal dari PDIP dan mengangkat 2 calon dari Kendel.
34
•
Salas satu perwakilan masyarakat Kendel mencoba untuk memancing perdebatan agar peserta yang lain menanggapi dan mengkritik perencanaan Dusun Kendel. Ini merupakan suatu cara yang cukup bagus untuk memancing perdebatan, namun sepertinya ini hanyalah trik bagi yang kalah bicara.
•
Dalam berorganisasi harus pandai-pandai menampung aspriasi masyarakat dengan baik. Agar tujuannya menjadi baik, namun pada kebanyakan organisasi pasti memiliki tujuan yang baik yaitu untuk menyatukan pendapat.
2. Rencana Kegiatan Masyarakat Desa Randurejo Kabupaten Boyolali No
Rencana Kegiatan
Tujuan
Hasil
Mitra yang bisa di ajak kerjasama
Waktu
Penanggung jawab
Pendanaan
1
Pengadaan Air Bersih
1.
Masyarakat tercukupi akan Air Bersih
1. Trukajaya 2. P.U 3. Pemkab Grobogan 4. Pemdes Randurejo
Januari 2011
Kepala Desa
450.000.000
1. Meningkatkan hasil pertanian 2. Masyarakat menjadi sejahtera
1. Departemen pertanian 2. Trukajaya 3. Gapoktan 4. Pemda
Maret 2011
Kepala Desa
150.000.000
KBM berjalan lancar dan baik Pelestarian lingkungan hidup
1. 2. 3. 1. 2. 3. 4.
Juli 2011
Kepala Desa
40.000.000
Februari 2011
Kepala Desa
350.000.000
2.
2
Pertanian
3
Pendidikan
4
Forestry
1.
Mencukupi kebutuhan air bersih untuk masyarakat Meningkatk an taraf kesehatan masyarakat.
Petani modern. 2. Meningkatk an hasil pertanian. 3. Tepat waktu penanaman dan pemasaran hasil panen. Meningkatkan mutu pendidikan Desa Randurejo 1. Penya-daran masya-rakat akan fungsi hutan. 2. Agar tersedia sumber air.
Diknas Trukajaya PEMDES Perhutani LMDH PEMDES Trukajaya
Hasil diskusi antara desa Randurejo dengan Desa Kendel dan Lembu : •
Lokasi daerah Lembu tercukupi air sehingga tidak cocok, berbeda dengan Randurejo yang kering dan tidak ada air sehingga perlu ditraktor. Pertanian tradisional menggunakan pupuk kandang dan perawatan yang tradisional sedangkan pertanian 35
modern dengan menggunakan teknologi mendekati canggih seperti dengan traktor dan teknologi lainnya dapat mempercepat masa panen di Radurejo. Tidak selamanya menggunakan teknologi canngih dapat menghasilkan hasil panenyang berkualitas. •
Dilihat dari segi hasil, pertanian organik memang menyehatkan tubuh walaupun hasil panen yang diperolehnya rendah. Hal ini berbeda dengan hasil teknologi modern yang hasilnya lebih menguntungkan. Namun pertanian organik tidak cocok untuk dilakukan di daerah Randurejo karena daerah ini berjenis tanah yang kering.
•
Dalam hal pendanaan pada proposal akan selalu meminta lebih, supaya tidak kekurangan dana. Hal ini hanya bersifat perencanaan, walaupun pada kenyataannya penggalian dananya berasal dari pemerintah karena masyarakat tidak mampu. Ralat dana 275 juta untuk dana keseluruhan (peralatan, bibit, tenaga, lahannya, dll). Masyarakat membuat perencanaan yang mendekati realita karena dana telah mencakupi keseluruhan.
3. Rencana Kegiatan Masyarakat Desa Lembu Kabupaten Semarang No
Rencana Kegiatan
Tujuan
Hasil
Mitra yang bisa di ajak kerjasama
Waktu
Penanggung jawab
1
SDM Pelatihan: 1. Peter-nakan 2. Per-ikanan 3. Per-tanian 4. Per-tukangan
1. Meningkatkan Ekonomi masyarakat 2. Memanfaatkan potensi yang ada 3. Menambah pengetahuan
Kesejahteraan Masyarakat
1. LSM 2. Masyarakat 3. Dinas yang terkait
September 2010
1. Kepala Desa 2. Ketua Forum
2
Pengambilan modal/Dana
Penunjang kegiatan-kegiatan yang ada di desa
Memenuhi Perekonomian Masyarakat
Januari 2011
1. Kepala Desa 2. Ketua Forum
3
Peningkatan Pem-bangunan 1. Jalan 2. Air bersih 3. Irigasi
1. Memper-lancar Trans-portasi 2. Mencukupi kebutuhan masyarakat(air bersih) 3. Meningkatkan hasil pertanian
Kemajuan Desa
1. LSM 2. Koperasi 3. Perbankan 4. PNPM 1. LSM 2. Masya-rakat 3. PNPM 4. Pemerin-tah
Maret 2011
Kepala Desa
Hasil diskusi antara desa Randurejo dengan Desa Kendel dan Lembu : •
Tidak ada pertanyaan. 36
BAB 4: MATERI SEMILOKA
4.1. Materi Semiloka Pendidikan Politik Bagi Aparat Pemerintah Desa 4.1.1. MEMBANGUN PARTISIPASI POLITIK LOKAL DALAM DEMOKRASI oleh Kutut Suwondo
DEMOKRASI
Keunggulan Demokrasi
Kelemahan Demokrasi
Landasan Demokrasi
Partisipasi
Makna Demokrasi Decision-making about collectively binding rules and policies over which the people exercise control" (Beetham 1993:55). Pengambilan keputusan yang kebijakannya bersifat mengikat dimana rakyat boleh melakukan kontrol dalam pelaksanaannya. Keunggulan Demokrasi 1. Memberi hak yang sama kepada semua pihak 37
2. Diperoleh keputusan yang rational dan matang 3. Kekuasaan dan kewenangan ada di tangan rakyat Kelemahan Demokrasi 1. Lama dan kadang-kadang bertele-tele 2. Menimbulkan konflik dan anarkisme 3. Keputusan bisa memihak mayoritas dan atau kapitalis Landasan Berdemokrasi •
Kepemipinan yang berpihak kepada rakyat (bukan pribadi)
•
Rationalitas
•
Etis
•
Ada keberanian dan kemampuan dari rakyat untuk BERPARTISIPASI penuh
Membangun Partisipasi
Membangun SDM
Membangun Institusi Demokrasi
Relasi Negara dan Rakyat
38
Makna Partisipasi 1. Terlibat Dengan Dipaksaan 2. Terlibat Dalam Mobilisasi 3. Terlibat Dlm Proses Pengambilan Keputusan 4. Terlibat dengan Menggunakan Kekuasaan dan kewenangan penuh Membangun Institusi Demokrasi •
Perwujudan Trias Politika
•
Pebenahan Sistem Kepartaian
•
Pembenahan Sistem Pengkaderan
•
Pengembangan Institusi Masyarakat Sipil (yang Berani, Kritis, dan rational)
Membangun Kekritisan SDM •
Pendidikan Politik yang Terus Menerus (Pelatihan, Penyadaran, dan Advokasi)
•
Mengembangkan Pola Pendidikan di Sekolah Kearah Kewarganegaraan yang Benar
Membanguan Civil Society 1. Saling Menghormati Keberadaan Masing-masing 2. Kritik yang Rasional 3. Inklusivitas 4. Non Violence dan Menghormati Penegakkan Hukum Model Pendidikan Politik 1. Pelatihan dan Penyadaran Yang Kontinues 2. Kebersamaan yang kontinues 3. Advokasi yang terus menerus 4. Pengerahan Massa Non Violence 5. Propaganda yang Positif
39
4.1.2. PERANAN PARTAI POLITIK DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA*) Oleh: Slamet Luwihono**) Pengantar Secara sosiologis, Maschab menggambarkan desa sebagai suatu bentuk
kesatuan
masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan di mana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam. Lebih jauh lagi Maschab menyebukan
bahwa desa diasosiasikan dengan satu
masyarakat yang hidu sederhana, pada umumnya hidup dari lapangan pertanian, ikatan sosial, adat dan tradisis masih kuat, sifat jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif masih rendah dan sebagainya.1 Dalam perkembangannya, sebagai akibat dari arus modernisasi sebagian desa telah mengalami perubahan secara drastis dan jauh dari kondisi-kondisi yang banyak digambarkan oleh para ahli. Modermnisasi sebagai satu pendekatan pembangunan telah telah juga membawa perubahan sosio-kultur desa. Dalam konteks yang demikian, desa tidak lagi bisa didefinisikan sebagai tempat tempat tertentu yang masih jujur dan bersahaja, lugu dan masih menjalin ikatanikatan sosial secara informal. Meskipun demikian, dalam kenyataannya dampak modernisasi terhadap masyarakat desa memang tidak dapat digeneralisir. Secara nyata masih ada masyarakat desa yang masih hidup mematuhi
tradisi dan adat istiadat turun temurun, dan banyak
diantaranya dalam kondisi tidak maju atau terbelakang menurut ukuran modern. Desa di Badui dalam atau pada umumnya desa-desa di luar Jawa misalnya merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi kepercayaan tradisional dan adat sehingga derasnya arus modernisasi tidak mampu mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sebagian desa lagi, terutama desa-desa di luar Jawa, secara geografis terletak sangat teriosolir dari dunia luar untuk dipengaruhi.2
*)
Disampaikan pada Pendidikan Politik bagi Aparat Pemerintah Dan Masyarakat Pedesaan, Diselenggarakan oleh Yayasan Trukajaya, Salatiga, 19-20 Juli 2010. **) Peneliti pada Pusat Penelitian Dinamika Politik Lokal, Lembaga Percik Salatiga, dan Advokad pada Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Percik Salatiga. 1
Lihat Suhartono, 2001, Politik Lokal Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, hal. 17-18. 2
Lihat juga A. Surjadi, 1995, Pembangunan Masyarakat Desa, Mandar Maju, Bandung, hal. 5.
40
Realitas-realitas tersebut memberi penyadaran bahwa pelaksanaan pembangunan masyarakat desa harus tetap mengacu pada kondisi riil mesyarakat desa dan tetap dilakukan dengan pendekatan yang beragam. Pembangunan ke depan tidak dapat lagi dilakukan dengan mengesampingkan keanekaragaman lokal. Untuk itu pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan memegang peranan yang penting untuk keberhasilan pembangunan. Esensi dasar pembangunan masyarakat desa adalah terjadinya perubahan sosial3 di desa. Dalam kenyataannya kebanyakan masyarakat desa telah banyak mengalami
berbagai
perubahan. Perubahan teknologi pertanian, formalisasi lembaga-lembaga lokal, pendidikan, benyaknya minat masyarakat desa untuk untuk bekerja pada pekerjaan-pekerjaan formal di kota (menjdi buruh pabrik) sebagai akibat semakin menyempitnya lahan pertanian danlain-lain. Perubahan struktur ekonomi dan politik pada tingkat supra desa seringkali juga berdampak pada terjadinya perubahan yang mendasar pada kehidupan masyarakat desa sebagai petani atau menggantungkan hidupnya pada kegiatan pertanian di pedesaan. Perubahan struktur ekonomi akibat globalisasi juga dengan sendirinya akan membawa desa pada pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai dengan tutntutan perubahan seperti adanya perubahan solidaritas sosial menjadi jalinan impersonal. Kebijakan tentang desa sebenarnya sudah sejak jaman
Belanda mengalami banyak
perubahan, namun semua perubahan tersebut terutama Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 telah membawa posisi desa menjadi tergantung, terkontrol dan terkooptasi oleh kekuatankekuatan sosial politik dan sosial ekonomi oleh pihak “atas desa”. Pada masa Orde Baru, desa sering dijadikan obyek mobilisasi pemerintah pusat dan segala sesuatunya ditentukan oleh pusat sehingga desa dikondisikan tidak mandiri. Nilai-nilai yang lahir dari kearifan lokal masyarakat desa seringkali
tersingkir oleh kepentingan-kepentingan pihak penguasa dan
kalaupun masih ada sudah terkooptasi oleh kekuatan dan kepentingan sosial, ekonomi dan politik pihak “atas desa”. Hegemoni
dan dominasi pusat terhadap daerah tersebut telah
melemahkan peran dan kedudukan desa dalam pembangunan.
3
Rogers dalam bukunya Social Change in Rural Societies: An Introduction to Rural Sociology, memandang perubahan sosial sebagai suatu proses yang melahirkan perubahan-perubahan di dalam struktur dan fungsi dari suatu sistem kemasyarakatan (dalam bukunya Bahreit T. Sugihen, 1997, Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar), RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 55).
41
Dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 merupakan upaya untuk mengembalikan kemandirian/otonomi desa yang selama ini dikondisikan oleh UU No. 5 tahun 1979 menjadi tergantung, terkontrol dan terkooptasi oleh kekuatan-kekuatan sosial politik dan sosial ekonomi pihak “atas desa”. Penyelenggaraan pembangunan yang semula bersifat top down ingin diubah dengan model pembangunan yang berbasis pada partisipasi masyarakat (bottom up). Penataan lembaga-lembaga demokrasi baik dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa tersebut disesuaikan dengan sistem desentralisasi yang sudah mulai diterapkan sebagai suatu pendekatan baru menggantikan pendekatan yang sentralistik yang telah mengebiri prinsip-prinsip partisipasi, tansparansi, dan akuntablitas., Di tingkat desa, pemerintah mengeluarkan kebijakan supaya desa-desa di Indonesia membentuk Badan Perwakilan Desa (BPD) atau dengan nama lain yang terakhir berganti nama menjadi Badan Permusyawatan Desa (BPD), untuk menggantikan Lembaga Masyarakat Desa (LMD) yang dalam strukturnya masih juga didominasi oleh Kepala Desa,
melalui Undang-undang No. 22 Tahun 1999
yang
ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999, dan lebih dijabarkan lagi dengan Peraturan Daerah-Peraturan Daerah di tingkat Kabupaten tentang BPD dalam berbagai variasi. Selain Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak kalah pentingnya dalam pembangunan masyarakat desa adalah Partai Politik. Keberadaan Partai Politik seharusnya juga bisa berperan sebagai agen pembangunan di desa tidak hanya sebagai wadah untuk memperoleh jabatan politik di pemerintahan. Memang secara konvesional peran partai politik hanya sebatas sebagai wadah untuk perebutan kekuasaan di pemerintahan tetapi dalam perkembangannya partai politik harus bisa mengaktualisasikan dirinya untuk memperjuangkan kepentingan konstituennya dalam bentuk kebijakan public termasuk kebijakan pembangunan.1 Sejauhmana peranan Partai Politik sebagai lembaga politik yang berperan dalam pembangunan di berbagai aras mulai dari pusat sampai desa bisa benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat desa? Makalah ini akan mengkaji
posisi dan peranan partai politik sebagai pendorong
terwujudnya strategi
pembangunan yang berbasis pada partisipasi dan kepentingan masayarakat desa.
1
Bandingkan Howlet dan Ramesh, 1998:122 dalam Koirudin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, hl. 67.
42
Otonomi Desa dan Partai Politik. Pada era reformasi ini, penataan dan penguatan institusi lokal menjadi tuntutan utama untuk mengembalikan kearifan dan kemandirian masyarakat desa seperti semula. Disinyalir, kebijakan rezim Orde Baru telah banyak mematikan institusi-institusi lokal yang telah lama hidup dalam masyarakat desa. Banyak dilakukannya penataan lembaga-lembaga demokrasi baik di tingkat pusat sampai ke daerah/desa merupakan imbas dari mengalirnya arus reformasi yang mulai terbuka krannya sejak kejatuhan rezim Orde Baru. Penggantian UU No. 5 Tahun 1979 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih bersifat sentralistis dengan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih menggunakan sistem desentalisasi merupakan cerminan kemauan pemerintah pasca Orde Baru untuk lebih menghargai keanekaragaman daerah/desa dan masyarakat desa harus diikutsertakan secara aktif dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Lahirnya gagasan bahwa masyarakat desa harus diikutsertakan secara aktif dalam proses pembangunan hendaknya disikapi kritis oleh partai politik sebagai institusi politik yang bisa memainkan perannya sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat desa dengan pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Partisipasi rakyat melalui partai politik hendaknya bukan hanya partisipasi dalam menentukan pemimpin mereka tetapi juga menentukan isi kebijakan publik seperti kebijakan anggaran pembangunan yang bisa mempengerahui kehidupan masyarakat itu sendiri. Menurut UU No. 2 Tahun 2008: “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.” Yang perlu mendapat penekanan dari pengertian tersebut adalah bahwa partai politik dibentuk bukan hanya untuk memperjuangkan kepentingan anggota tetapi juga kepentingan 43
masyarakat secara lebih luas bahkan kepentingan bangsa dan negara. Dengan demikian kegiatan partai politik hendaknya tidak hanya melakukan perebutan kekuasaan tetapi kegiatannya seharusnya justru ditekankan dalam perjuangan/upaya mewujudkan kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat secara lebih adil. Disini kebijakan pembangunan merupakan cerminan dari hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dari realitas yang ada kita dapat menilai apakah partai politik di Indonesia lebih mencermintak fungsi perjuangan masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik atau hanya sekedar sebagai alat pergeseran kekuasaan di tingkat elit saja. Terlepas dari perdebatan seharusnya kehadiran parpol di tengah-tengah masyarakat desa seharusnya dimaknai sebagai realitas sosial politik yang telah memberikan harapan-harapan baru bagi penguatan posisi desa dalam pembangunan dan tumbuh kembangnya demokratisasi. Harapan-harapan yang muncul dari rasa optimis terhadap fungsi dan peran parpol tersebut antara lain: (1) Parpol diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan rakyat desa dalam pembangunan sehingga lebih bisa menghidupkan pembangunan desa (2) Parpol diharapkan dapat mengartikulasikan dan memformulasikan suara dan kepentingan rakyat dalam bentuk kebijakan pembangunan. Di sisi lain dengan berpijak pada ketersediaan sumber daya manusia yang duduk sebagai anggota dan pengurus Parpol di tingkat desa, ada suara-suara yang pesimis terhadap harapan-harapan tersebut dan memandang harapan tersebut terlalu muluk. Lahirnya harapan-harapan di atas merupakan cerminan dari kemauan untuk keluar dari pengalaman-pengalaman pahit yang selama ini dirasakan masyarakat desa. Pengalaman terkekang dan tidak mempunyai kebebasan karena selalu diatur dari “atas desa”, sering dijadikan sasaran mobilisasi untuk kepentingan kekuasaan tertentu dan, terpinggirkan dalam proses pembangunan, dan lain-lain. Peran Partai Politik Dalam Pembangunan Masyarakat Desa. Pada era otonomi daerah ini startegi pembangunan yang top down dirasa sudah tidak relevan lagi karena otonomi daerah harus lebih dapat menghargai keanekaragaman daerah. Pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada partisipasi masyarakat dengan pola bottom up dirasa lebih tepat diterapkan. Dalam hal ini keberadaan Partai Politik harus dapat berperan sebagai fasilitator pendorong peran serta masyarakat dalam aktivitas pembangunan masyarakat desa. 44
Seperti diuraikan pada bagian sebelumnya, Partai politik diharapkan berfungsi dan berperan untuk: (1) Memperjuangkan kepentingan rakyat desa dalam pembangunan sehingga lebih bisa menghidupkan pembangunan desa (2) Mengartikulasikan,
memformulasikan, dan
mengagregasikan suara dan kepentingan rakyat dalam bentuk kebijakan pembangunan. Dilihat dari fungsi tersebut, Partai politik mempunyai peranan yang strategis terutama dalam mengartikulasikan
suara
dan
kepentingan
rakyat,
kemudian
mengakomodasikan,
mengagregasikan,
serta memformulasikannya dalam pengambilan keputusan publik yang
berkaitan dengan pembangunan desa. Dalam uraian tentang peran parpol ini kita akan mengacu pada pendapat pakar politik nasional, Ramlan Surbakti, yang menguraikan fungsi partai politik sebagai berikut:2 (1) Fungsi Artikulasi Kepentingan, yaitu suatu proses peng-input-an berbagai kebutuhan, tuntutan, dan kepentigan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan, dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik; (2) Fungsi Agregasi Kepentingan yang diartikan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan publik. Agregasi kepentingan ini sangat erat kaitannya dengan relasi antara masyarakat luas yang mengagregasikan diri atau diagregasikan oleh pemimpin politik, terutama di daam partai politik; (3) Fungsi Sosialisasi Politik merupakan cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau dianut oleh suatu negara. Pembentukan sikap-sikap politik atau dengan kata lain untuk membentuk suatu sikap dan keyakinan politik dibutuhkan waktu yang panjang melalui proses yang berlangsung tanpa henti. Strategi pembangunan masayarakat desa yang besifat bottom up dengan mengaharapkan partisipasi masyarakat desa secara langsung menjadi tantangan yang tidak ringan. Strategi pembangunan bottom up membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas karena esensi dari strategi bottom up adalah masyarakat aktif. Tanpa masyararakat aktif, pilihan strategi bottom up yang lebih menuntut peran serta masyarakat sulit dilaksanakan dengan baik. Menurut Amitai Etzioni (1968), masyarakat aktif diartikan sebagai masyarakat yang dapat menentukan dirinya sendiri (societal self-control) dan untuk keadaan tersebut dibutuhkan komitmen dan akses pada informasi. Lawan dari masyarakat aktif adalah masyarakat pasif untuk 2
Dalam Ibid, hlm 86-87.
45
menggambarkan
keadaan
masyarakat
yang
apolitis,
fatalistis
dan
bersikap
“masa
bodoh”.Kondisi masyarakat Indonesia yang sudah lama ditentukan dari pusat sehingga “kran” partisipasi tersumbat telah mengkondisikan pada gambaran masyarakat pasif. Oleh karena itu Partai Politik, terutama di tingkat desa, harus dapat memposisikan sebagai lembaga mediator “kepasifan” masyarakat serta sebagai wadah akses informasi bagi masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan melihat fungsi Parpol di atas, apabila hendak mengoptimalisasikan peran masyarakat dalam proses pembangunan, pengurus Partai Politik hendaknya tidak pasif dan menunggu datangnya aspirasi masyarakat. Partai Politik haruslah lebih bersifat aktif untuk mencari dan mengumpulkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Dalam konteks mewujudkan civil society, keberadaan parpol sebagai upaya
ini menjadi strategis. Perwujudan civil society ini diharapkan
pengembangan demokrasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa.
Pengembangan demokrasi di pedesaan tersebut menuntut prasyarat-prasyarat yang intinya sebagai berikut:3 (1) Adanya kontrol dari masyarakat yang berarti terwujudnya partisipasi politik rakyat di aras pedesaan; (2) adanya pertanggungjawaban dari pemerintahan desa; (3) adanya forum yang representatif di desa; (4) adanya assosiasi sosial atau partai politik yang mampu menjadi saluran rakyat di aras pedesaan; dan (5) adanya sistem politik lokal yang fungsional. Penutup Pada dasarnya Undang-undang No. 22 tahun 1999 memang telah memberikan peluang yang besar bagi desa untuk otonom dan peluang yang besar untuk pengembangan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam era otonomi ini keberadaan partai politik mempunyai peranan yang strategis untuk mendorong perwujudan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat, akan tetapi, pada banyak kasus desa peluang ini belum dimanfaatkan dengan baik. Bebarapa persoalan mendasar adalah belum adanya jaminan dari pemerintah kabupaten, propinsi, dan pusat bagi penyelenggaraan otonomi desa. Persoalan lain adalah menyangkut kapasitas dan kualitas sumber daya manusia pengurus dan anggota Parpol yang masih rendah. Kualitas sumber daya manusia pengurus dan anggota parpol yang tidak seimbang 3
Bandingkan Kutut Suwondo, 2001, Perkembangan Peran BPD: Studi Kasus di Beberapa Desa Klaten, Makalah disampaikan dalam Forum Seminar Internasional ke dua tentang “Dinamika Politik Lokal: Politik Pemberdayaan” yang diselenggarakan oleh Lembaga Percik dan Riau Mandiri, di Pekan Baru, Riau, 13 – 16 Agustus 2001.
46
dengan harapan yang dibebankan pada parpol secara kelembagaan merupakan titik lemah partai politik yang harus memperoleh perhatian. Disamping itu kurang adanya kemauan pengurus dan anggota Partai Politik untuk mengakses informasi dari masyarakat desa telah menjadi penyebab masyarakat terpinggir dari arena pross pembangunan. Kondisi ini merupakan cerminan gagalnya upaya mewujudkan civil siciety
dalam pembangunan desa. Padahal tanpa civil society
masyarakat akan sulit untuk masuk kedalam hubungan dengan negara (baca: pemerintah desa). Selain itu, pengurus dan anggota partai politik sering terjebak pada aktivitas perebutan kekuasaan
semata.
Setelah
kekuasaan
diperoleh
kemudian
melupakan
masyarakat
konstituennya. Dalam rangka mencoba mengoptimalisaikan peranan Partai Politik dalam pembangunan desa, beberapa hal berikut ini penting diperhatikan: 1. Dipandang perlu peningkatan kualitas SDM dan kapasitas pengurus dan anggota Partai Politik supaya dapat berfungsi dengan baik. Untuk itu diperlukan lembaga mediasi yang dapat menjembatani kesenjangan rendahnya kualitas SDM pengurus dan anggota Partai Politik dengan tanggung jawab yang dibebankan. 2. Upaya penguatan kapasitas pengurus dan anggota Parpol di desa tersebut hendaknya juga diimbangi dengan mekanisme kontrol masyarakat bagi kinerja pengurus dan anggota Partai Politik terutama yang sudah duduk di parlemen dengan harapan pengurus dan anggota parpol tersebut tetap terikat pada prinsip-prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan aktivitas politiknya. 3. Pengurus dan Anggota Parpol hendaknya dapat menghindarkan diri dari penciptaan eksklusivisme parpol dan kepentingan kelompok dan harus bisa membuka akses informasi bagi suara rakyat desa. 4. Sudah saatnya pengurus dan anggota Parpol mengubah orientasi dan motovasi keterlibatan dalam parpol hanya sekedar sebagai alat untuk memperoleh kekuaasaan kearah upaya memperjuangkan kepentingan rakyat. Sasaran akhir dari peran Parpol dalam pembangunan masyarakat desa adalah bahwa Parpol harus dapat mendorong proses pelibatan masyarakat dalam mengidentifikasi segala kebutuhan, persoalan dan potensi serta memformulasikan aspirasi masyarakat desa dalam proses pembangunan desa.♣ 47
Daftar Pustaka 1. A. Surjadi, 1995, Pembangunan Masyarakat Desa, Mandar Maju, Bandung,. 2. Bahreit T. Sugihen, 1997, Sosiologi
Pedesaan (Suatu Pengantar), RajaGrafindo
Persada, Jakarta, hlm. 55). 3. Koirudin, 2004, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 4. Kutut Suwondo, 2001, Perkembangan Peran BPD: Studi Kasus di Beberapa Desa Klaten, Makalah disampaikan dalam Forum Seminar Internasional ke dua tentang
“Dinamika
Politik
Lokal:
Politik
Pemberdayaan”
yang
diselenggarakan oleh Lembaga Percik dan Riau Mandiri, di Pekan Baru, 13 – 16 Agustus 2001. 5. Suhartono, 2001, Politik Lokal Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta. 6. Sutoro Eko, Badan Perwakilan Desa: Arena Baru Kekuasaan Baru dan Demokratisasi Desa, Makalah disampaikan pada seminar Internasional Kedua – Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Politik Pemberdayaan, yang diselenggarakan Yayasan PERCIK dan Riau Mandiri, Pekanbaru 13-16 Agustus 2001. 7. Harian Wawasan, tanggal 22 Pebruari 2001, hlm 7
48
4.1.3. Membangun Kesadaran Politik Dengan Pendekatan Berbasis Hak Oleh: Juwanto
Komunikasi Politik
Gerakan Sosial •
Merupakan ekspresi kedaulatan rakyat.
•
Merupakan hak asasi manusia (rakyat).
•
Merupakan perwujudan rakyat menuntut (mengklaim) haknya dari pemerintah.
•
Selayaknya dilakukan dengan cara damai, anti kekerasan, anti anarkis.
Biasanya dilakukan karena “kejengahan” terhadap situasi dan kondisi komunikasi politik yang tidak efektif. Peran Partai Politik ( UU No.2/ 2008) •
Memperjuangkan kepentingan rakyat
•
Mengakomodasi suara rakyat 49
•
Memformulakan suara rakyat menjadi landasan pengambilan keputusan
•
Memberikan pendidikan politik kepada rakyat
Partisipasi Publik
Pendekatan berbasis hak •
Pendekatan berbasis hak merupakan sebuah KEWAJIBAN bagi pemerintah untuk MELINDUNGI,MEMENUHI, DAN MENGHORMATI hak asasi manusia (HAM), bukan sekedar derma.
•
Pendekatan berbasis hak mengharuskan pemerintah untuk mengindentifikasi dan memulai proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berangkat dari kelompok yang paling miskin, rentan, terasingkan, atau terpinggirkan.
Bertrand selanjutnya menguraikan:
Pendekatan berbasis hak didasarkan pada Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta ketentuan-ketentuan mengikat yang terdapat dalam pakta-pakta HAM.
Pendekatan berbasis hak memberi landasan bagi ekonom & pembuat kebijakan lainnya agar mengarahkan perhatian mereka kepada kelompok-kelompok yang paling diingkari dan dikesampingkan—terutama oleh diskriminasi.
Pendekatan berbasis hak menjelaskan bahwa artikulasi politik dan akses atas informasi merupakan bagian integral dari pembangunan Partisipasi sadar dan bermakna merupakan masalah hak. 50
Para ahli (misalnya: Paul Hunt, Manfred Nowak, Siddiq Osmani, Ligia Bolivar) mempunyai beberapa persamaan dalam menjelaskan elemen dalam pendekatan berbasis hak:
Pendekatan berbasis hak berangkat dari asumsi yang bertolak belakang dengan pendekatan derma (charity) hak vs kebutuhan/ aspirasi.
Bersumber dari postulat bhw manusia memiliki seperangkat hak yang melekat dalam dirinya sebagai manusia yang ber-harkat dan ber-martabat intrinsik, tak dpt dinegosiasikan.
Mengimplikasikan kewajiban di pihak penyelenggara negara untuk menghormati, melindungi & memenuhi hak berpijak pada hukum internasional dan konstitusi nasional.
Prinsip-Prinsip Pendekatan Berbasis Hak
Universalitas :Dalil tentang adanya seperangkat hak dan kebebasan yang melekat pada semua manusia.
Inaleniabilitas :Semua hak tersebut melekat pada manusia sebagai harkat & martabat.
Indivisibility:Semua hak & kebebasan tersebut tak dapat dipilah-pilahkan.
Interdependensi : semua hak saling bergantung satu sama lainnya.
MANUSIA Harkat – Martabat Hak-hak A, B, C Hak-hak ini melekat pada semua manusia, tidak bisa diberikan & tidak bisa dicabut, oleh Negara sekalipun. Hak-hak ini tidak bisa dipilah-pilahkan dan saling tergantung satu sama lainnya. Pengingkaran atau pengesampingan sebagian atau semua hak TIDAK membuat manusia kehilangan harkat dan martabatnya sebagai manusia Manusia, selaku pemangku hak asasi, tidak bisa hanya dilihat sebagai individu secara atomistik namun harus juga ditempatkan dalam konteks relasi sosial & ekologis-nya. Hak asasi menjadi titik tolak sekaligus tujuan akhir dari semua program (pembangunan), bukan instrumen. Menjadikan instrumen-instrumen HAM sebagai landasan. Manusia adalah pemegang hak; negara adalah pemangku kewajiban. 51
Kewajiban Negara •
Melindungi ( to protect)
•
Memenuhi (to fulfill)
•
Menghormati (to respect)
•
Menegakkan
•
Mempromosikan (to promote)
Hak Politik (2) •
Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai.
•
Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan atau pembangunan (langsung atau melalui wakil)
Hak atas akses yang sama untk memperoleh pelayanan umum Hak Sosial (1) •
Hak untuk mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga, atau hubungan surat- menyurat.
•
Hak untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal dalam batas2 negara.
•
Hak untuk meninggalkan (dan kembali) ke negaranya
•
Hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain untuk menghindari pengejaran sewenang2 (persecution)
Hak Sosial (2) •
Hak atas kewarganegaraan
•
Hak untuk menikah dan berkeluarga (menentukan masa dan akhir perkawinan )
•
Hak untuk memiliki harta (secara pribadi atau bersama orang lain).
Hak Ekonomi (1) •
Hak atas jaminan perlindungan sosial
•
Hak atas pekerjaan (memilih pekerjaan, kondisi kerja, dan perlindungan atas pengangguran)
•
Hak atas upah yang sama utk pekerjaan yang sama, tanpa diskriminasi. 52
•
Hak atas upah yang adil dan memadai
•
Hak untuk mendirikan serikat pekerja
Hak Ekonomi (2) •
Hak atas istirahat dan liburan (pembatasan jam kerja dan liburan berkala dengan menerima upah)
•
Hak atas taraf kehidupan yang memadai
•
Hak atas pendidikan(kebijakan, sarana prasarana).
Hak Ekonomi (3) •
Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya (menikmati seni,kemajuan IPTEK)
•
Hak atas perlindungan dan keuntungan moral dan material atas karya ilmiah
•
Hak atas ketertiban sosial dan internasional
Hak asasi manusia tidak boleh dicabut oleh siapapun,hanya boleh dibatasi oleh negara,dengan syarat: •
Dengan undang-undang (UU)
•
Mengancam Keamanan Nasional
•
Untuk menjaga kesehatan moral umum
•
Mengancam hak dan reputasi orang lain
Partisipasi : •
Partisipasi bukanlah semata- mata sebuah stategi untuk membuat kesepakatan palsu, manipulasi konsensus atau memeras buruh.
•
Partisipasi adalah sebuah prinsip berdasarkan pilihan moral yang terbuka.
•
Partisipasi berarti saling berbagi kekuatan, legitimasi, kebebasan, tanggung jawab, dan akuntabilitas.
•
Partisipasi adalah prinsip untuk mengikutsertakan orang sebanyak mungkin dalam proses perubahan sosial.
•
Partisipasi melibatkan kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan.
53
4.2. Materi Semiloka Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Desa 4.2.1. PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA Oleh: Daru Purnomo 4 ”Saya tidak menyangka ternyata di jawa masih ada desa yang sangat tersisolir dan jauh dari sentuhan pembangunan, dalam pikiran saya kondisi itu hanya dijumpai di desa-desa luar pulau jawa” demikian salah satu komentar seorang mahasiswa yang berasal dari luar jawa dalam suatu diskusi ringan, dimana mahasiswa yang bersangkutan menceritakan hasil kunjungan di salah satu desa di Jawa Tengah
A. Pendahuluan Berdasarkan hasil sementara sensus Penduduk Indonesia tahun 2010 menunjukkan bahwa prosentase penduduk Indonesia yang tinggal di kawasan pedesaan masih tetap tinggi dibandingkan dengan kawasan perkotaan. Namun disisi kebijakan pembangunan, masyarakat yang tinggal di kawasaan pedesaan di Indonesia berada pada pihak yang kurang beruntung baik dari sisi kebijaksanaan makro maupun mikro sehingga proses produksi dari kapitalisasi cenderung tidak berkembang secepat apa yang terjadi di daerah perkotaan, migrasi sumber daya manusianya cenderung ke daerah perkotaan. Secara umum ini menyebabkan respon terhadap proses pembangunan di pedesaan tidak optimal. Berbagai permasalahan yang menghambat pembangunan desa pada dasarnya telah banyak studi yang mengindikasikan bahwa selain faktor internal dari desa itu sendiri yakni meliputi unsur desa dan potensinya (fisik dan non fisik), juga dipengaruhi oleh arah kebijakan pemerintah dalam menentukan keberpihakan pembangunan wilayah pedesaan. Unsur desa yang meliputi karakteristik desa sebagai suatu wilayah, penduduuk/masyarakat desa itu sendiri dan tata kehidupan yang ada di desa; adalah merupakan satu kesatuan hidup atau ”living unit”. Maju mundurnya desa sangat tergantung pada tiga unsur ini yang dalam kenyataan ditentukan oleh faktor usaha manusia /human efforts dan tata geografi/ geographical setting. Suatu daerah dapat bermakna bagi penduduknya apabila ada “human efforts” untuk memanfaatkan daerahnya. (mutu panggung tidak hanya ditentukan oleh kualitas panggungnya, tetapi ditentukan oleh pemain-pemainnya). Atas dasar unsur-unsur desa tersebut, maka wilayah pedesaan memiliki suatu potensi yang seharusnya dikenali dan digali serta dikembangkan oleh 4
Staff Pengajar Tetap Pada Progdi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
54
masyarakat desa itu sendiri. Pemahaman secara komprehensif akan potensi desa merupakan salah satu jaminan agar desa dapat dikembangkan secara serasi dengan kondisi desa. Potensi desa ini meliputi baik potensi fisis (tanah, air, iklim, ternak, dan manusia) dan potensi nonfisis (masyarakat desa, lembaga-lembaga sosial, dan aparat desa). Faktor keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan desa, merupakan faktor yang strategis yang mempengaruhi arah pembangunan. Kemana arah kebijakan pembangunan dilakukan akan sangat dipengaruhi oleh sistem politik yang dibangun dalam pemerintahan. Berdasarkan setting politik pada era reformasi (Undang-undang No. 32 tahun 2004), maka arah kebijakan pembangunan dibangun berdasarkan pilar demokrasi yang meliputi, unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif. Berkaitan dengan topik ini, maka bahasan akan difokuskan pada salah satu unsur dalam sistem politik kita, yakni bagaimana mengoptimalkan peran partai politik dalam pembangunan desa. Teba tulisan ini berkaitan dengan peran dan fungsi partai politik, realitas pelaksanaan peran dan fungsi partai politik, dan revitalisasi peningkatan peran partai politik dalam mendorong pembangunan desa. Partai Politik: Pengertian dan Fungsi Partai politik merupakan pilar dari kehidupan politik yang demokratis. Hal ini dikarenakan partai politik menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip dasar kehidupan yang demokratis. Ada beberapa pengertian mengenai partai politik, antara lain seperti,
“A group whose members propose to act in concert in the competitive struggle for power” (Joseph schumpeter),
“Any political group identified by a given label that present at election, and is capable of placing through elections candidates for public office” (Giovanni Sartori),
“Permanent organizations which contest elections, usually because they seek to occupy the decisive decisions of authority within the state” (Hague, Harrop, Breslin).
Sementara Sigmund Neumann menyatakan bahwa partai politik sebagai organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing 55
untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Dengan demikian partai politik itu merupakan jembatan perantara yang besar yang menghubungakan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas (Neumann, dalam Budiarjo 1981). Pengertian dari Neumann menunjukan bahwa partai politik hanya terdapat dalam sebuah masyarakat atau negara yang menganut paham demokrasi. Hal ini bisa ditunjukan lewat persaingan yang dilakukan oleh partai politik, dimana persaingan itu dilakukan dalam pemilhan umum. Dalam rangka membicarakan partai politik, maka kita tidak dapat melepaskan pembicaraan mengenai kelompok kepentingan (interset group). Hal ini antara lain disebabkan oleh karena partai politik tidak begitu mudah untuk dapat dibedakan dengan kelompok kepentingan yang terorganisir. Sebagaimana diketahui bahwa kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang terdiri dari sekolompok individu yang mempunyai kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan, keinginan-keinginan yang sama; dan mereka kerja sama untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah demi tercapainya kepentingan, tujuan dan keinginan mereka. Akan tetapi umumnya kelompok
kepentingan
ini
berafiliasi
dengan
partai
politik
tertentu
untuk
dapat
mengartikulasikan kepentingan mereka dan imbalannya kelompok kepentingan melakukan mobilisasi massa untuk mendukung partai politik tersebut. Partai politik yang baik harus mampu menjalankan fungsi-fungsi yang melekat dalam dirinya. Sebagian ahli menyebutkan bahwa fungsi partai politik adalah Serving as Intermediaries, Nominating Candidates, Contesting elections and Channeling, Organizing the government, Providing Public Accountability, Managing Conflict (John Bibby, 1992). Namun pada umumnya partai politik itu mempunyai fungsi:1. Sosialisasi politik, 2. rekruitmen politik, 3. komunikasi politik, 4. artikulasi dan agregasi kepentingan, 5. partisipasi politik, 6. pengatur konflik, 7. mengkritik rejim yang berkuasa. Partai politik Sebagai Sarana Artikulasi dan Agregasi Kepentingan Proses untuk merumuskan dan kemudian menyalurkan berbagai ragam pendapat, aspirasi maupun kepentingan yang ada di dalam masyarakat kepada pihak penguasa dinamakan artikulasi kepentingan (interst articulation). Berbagai pendapat, aspirasi maupun kepentingan 56
yang ada dalam masyarakat yang disalurkan oleh partai politik kepada pihak penguasa (pemerintah) tersebut dapat berwujud tuntutan-tuntutan dan dapat pula berwujud dukungandukungan. Baik tuntutan dan dukungan ini lantas disalurkan kepada pemerintah. Apabila terdapat tuntutan-tuntutan dan dukungan-dukungan dari masyarakat yang ada kesamaankesamaan atau pun menyangkut masalah-masalah yang sama maka tuntutan dan dukungan itu dijadikan satu. Proses pengabungan tuntutan dan dukungan ini dinamakan agregasi kepentingan (interest agregation). Dalam sebuah sistem politik demokrasi, artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan yang dilaksanakan oleh partai politik pada hakekatnya merupakan input atau masukan bagi sistem politik itu sendiri. Input atau masukan tersebut kemudian disalurkan atau disampaikan kepada badan-badan yang mempunyai wewenang menetapkan kebijakan-kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat seluruh warga negara. Badan-badan yang mempunyai wewenang itu pada umumnya diwakili oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Badan-badan tersebut mengolah setiap input yang masuk untuk dijadikan output, yaitu kebijakan-kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat segenap warga negara. Bentuk kebijakannya bisa berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, maupun kebijkan-kebijakan umum lainnya. Bagaimana DPR/DPRD yang merupakan representasi dari masyarakat melalui partai politik mendapatkan input dari masyarakat ? Berkaitan dengan salah satu fungsi utamanya, yaitu fungsi representasi, maka seharusnya pada saat masa reses mereka kembali ke konstituen (masyarakat yang diwakilinya) untuk mendapatkan referensi berbagai ragam pendapat, aspirasi maupun kepentingan yang ada di dalam masyarakat Fungsi representasi adalah fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR /DPRD), bahwa anggota DPR merupakan perwakilan dari masyarakat di daerah pemilihannya. Oleh karena itu, segala permasalahan yang muncul di masyarakat daerah pemilihan Anggota DPR, haruslah terwakili ketika para Anggota DPR bersidang. Tahukan Anda bahwa Anggota DPR punya kewajiban untuk datang ke daerah pemilihannya? Mereka datang, tentu dengan kewajiban menyerap aspirasi dan membantu menyelesaikan persoalan warganya. Pernahkah anda dikunjungi oleh anggota DPR/DPRD yang merupakan daerah pilihan anda ? Tahukah bahwa anda memiliki hak untuk meminta bertemu dan menuntut anggota DPR/DPRD daerah pilihan anda ? Kapankah mereka seharusnya mengunjungi anda ? 57
Dalam melaksanakan fungsi representasi maka setiap empat bulan sekali ada jadwal reses. Lama masa reses sekitar satu bulan. Dalam masa ini, mereka diwajibkan melakukan kunjungan ke daerah pemilihan. Selain itu, mereka juga melakukan kunjungan kerja Komisi dan atau kunjungan kerja atas nama Alat Kelengkapan DPR. Kunjungan atas nama Alat Kelengkapan DPR ini bisa dilakukan di dalam negeri maupun ke luar negeri. Ditinjau dari sisi relasi perwakilan, masa reses yang disediakan bagi anggota DPR, sejatinya adalah waktu untuk berkomunikasi langsung dengan konstituen. Waktu itu adalah hak konstituen. Artinya konstituen mempunyai hak untuk menuntut bagi anggota DPR untuk bertemu dalam rangka menyampaikan permasalahan-permasalahan dan aspirasi yang ada di daerah pilihannya. Kegiatan reses sendiri, merupakan kilas balik dari tugas dan fungsi Dewan sebagai refresentasi keterwakilan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan reses bagi anggota Dewan harusdan wajib dipergunakan secara optimal. Dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat. demi terwujudnya tatanan perencanaanya, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang ada di daerah yang diwakilinya. Dalam konteks perencanaan pembangunan kita mengenal adanya Musrenbang dari tingkat dusun, desa hingga kabupaten. Reses juga dapat dimaknai sebagai bagian tidak terpisahkan dari musrenbang itu sendiri. “Reses dilaksanakan untuk menghimpun aspirasi yang belum terakomodir dalam musrenbang,” Realitas Peran Parpol Kita semua menyadari bahwa instrumen kelembagaan yang paling strategis dalam mengembangkan pemberdayaan politik masyarakat menuju kedewasaan politik adalah partai politik (parpol), hal ini bisa dipahami karena partai politik merupakan jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan demikian menjadi sangat penting untuk mengembangkan sistem kepartaian yang mampu menghasilkan partai politik yang profesional yang dapat menjalankan peran dan fungsinya secara baik dan bertanggung jawab, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan (trust) masyarakat pada partai. Adanya partai politik yang baik diharapkan dapat berpengaruh terhadap kokohnya integrasi nasional, tingginya partisipasi, besarnya legitimasi, maupun efektifnya penyelesaian konflik. Bagaimana dengan kondisi parpol saat ini di Indonesia ? Namun patut disayangkan, kondisi riil kepartaian yang sekarang tidak dibangunan demi kemaslahatan dan pembangunan bangsa kedepan, sebab partai-partai yang ada hanya berpikir 58
bagaimana bisa meraih suara sebanyak-banyaknya dan bisa berkuasa selama-lamanya. Sudah bukan rahasia apabila partai-partai sekarang mendasarkan diri pada basis massa pemilih tradisional yang mudah dimobilisasi, dan hal ini tidak disadari telah mempengaruhi tingkat kohesivitas dan harmoni sosial dalam masyarakat di tingkat grassroot. Sebagai contoh bagaimana kerasnya persaingan dalam memperebutkan massa pemilih warga nahdiliyin yang merupakan komunitas Islam terbesar. Celakanya, masing-masing parpol berupaya keras untuk dapat mengamankan basis massanya dengan berbagai cara, sementara upaya untuk melakukan pemberdayaan dan pendidikan politik bagi massa tidak pernah dilakukan, dan pada akhirnya tidak jarang berujung pada konflik massa di tingkat grassroot tersebut. Hal ini tidak pernah disadari atau bahkan terpikirkan oleh para elit partai politik bahwa upaya mengeksploitasi pemilih dengan cara demikian tidak kondusif bagi keutuhan serta keharmonisan bangsa. Sebab sudah tidak bisa kita pungkiri dalam kenyataan keseharian bahwa kesesuaian darah, keturunan, adat kebiasaan, agama memiliki sebuah kekuatan yang dapat melakukan paksaan dan kadang-kadang lebih kuat dari persamaan yang dimiliki secara nasional. Oleh karena itulah tidak salah apabila Geertz mengingatkan pada kita bahwa negara baru akan mengalami kesukaran dalan membangun suatu sistem politik yang baik apabila negara itu terbangun atas ikatan-ikatan primordial (primordial attachment). Sementra kondisi riil kepartaian kita sekarang ini umumnya masih bersandar pada ikatan-ikatan primordial ini, atau dengan perkataan lain sebagaimana pernah dijelaskan oleh Herbert Feith sebagai politik aliran. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa keterikatan dari pengaruh adat istiadat, bahasa, ras, daerah, hubungan darah, dan agama pada saat ini masih mempunyai daya tarik tinggi untuk dijadikan komoditas politik bagi parpol. Rasa keterikatan semacam itu sering disebut pula sebagai “sub-national culture value” atau pengaruh kebudayaan politik sub nasional. Akibat pola kepartaian yang demikian, maka dapat diprediksikan pemimpin-pemimpim yang muncul hasil pemilu tidak akan mempunyai sikap kenegarawanan, lemah visi nasionalitasnya, sempit wawasannya bahkan tidak mengerti apa arti dari masa depan bangsanya. “Hanya satu tujuannya, bagaimana agar terus berkuasa…berkuasa…dan terus…berkuasa”. Akhirnya demi kekuasaan segala cara-pun dihalalkan. Dan realitas yang terjadi, di era kepartaian kita sekarang ini banyak partai yang terjebak dan harus berperan sebagai eksekutif, ini “salah kaprah”. Kenapa? Karena fungsi partai adalah mengagregasikan kepentingan masyarakat dan memperjuangkannya agar menjadi keputusan politik. Dengan demikian 59
kepentingan, kebutuhan dan harapan masyarakat bukan harus dipenuhi oleh partai politik, tapi oleh pemerintah sebagai pelaksana (eksekutif) yang menjalankan keputusan politik. Karena pola yang terbalik ini telah menyebabkan partai politik termasuk kader-kadernya terpogram untuk berlomba mencari income dari proses politik agar dapat memenuhi kepentingan, keinginan dan harapan konstituennya tersebut. Akibat dari keadaan ini para kader, anggota dewan, sampai pengurus partai politik yang tertanam dalam benaknya adalah bagaimana memperbanyak “gaji” politik. Keadaan ini berpengaruh buruk pada perkembangan politik di negara kita, karena proses politik menjadi disederhanakan, politik identik dengan uang sebagai contoh money politics dalam proses pemilu. Kalau dalam pemilu sudah berhambur uang, maka para wakil yang terpilih bukan berpikir untuk rakyatnya melainkan bagaimana menarik uang yang telah dikeluarkannya, dan pada akhirnya para anggota dewan lebih mencintai “uang rakyat” dari pada “rakyat yang punya uang”. Dan apabila para anggota dewan sudah mencintai uang rakyat, maka penyakit kronis bangsa yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme tetap menggerogoti atau bahkan semakin parah. Logika demikian bukan tanpa dasar sebab seperti yang diungkapkan oleh James E. Alt dan K. Alic Chrystal bahwa “the love of money is the root of evil” (Political Economics, 1983). Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa elit politik kita sering mem-(barter) idealisme politiknya dengan “setumpuk uang”, sementara disisi lain ada sebahagian rakyat yang mau menukarkan hak politik dengan “selembar uang”. Alhasil demokrasi yang seharusnya diartikan sebagai “kedaulatan rakyat” berubah menjadi “kedaulatan uang”. Lalu siapa yang salah dengan kondisi ini ? Di sisi yang lain, sikap elite politik yang seperti itu bisa jadi merupakan cermin dari ketidakpedulian konstituen terhadap wakilnya di DPR. Padahal sesungguhnya posisi konstituen memiliki landasan yang kuat untuk melakukan kontrol terhadap mereka. Pertama, baik anggota DPR maupun partai politik dibiayai dari APBN. Tidak hanya anggota DPR, Parpol setiap tahunnya menerima dana bantuan dari negara sesuai dengan jumlah kursi yang mereka punya di DPR dan DPRD. Sehingga, dalam kapasitas sebagai warga negara, bukan konstituen, menuntut akuntabilitas kinerja anggota dewan dan partai politik adalah sah dan di legalkan oleh undang undang. Di sisi lain, dilihat dari konteks relasi politik dalam kapasitas sebagai konstituen, menuntut profesionalitas kinerja elite parpol adalah bagian dari hak politik seseorang. Karena pada saat pemilu, konstituen telah memberikan suaranya. Dengan dua landasan tersebut, melakukan pengawasan terhadap kinerja anggota DPR
60
serta elite politik lainnya bisa dilakukan bukan hanya karena hak sebagai konstituen namun juga hak sebagai warga negara. PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA
TUNTUTAN LEGISLATIF EKSEKUTIF DUKUNGA N OUTPUT
KEBIJAKAN
PARPOL LSM KELOMPOK KEPENTINGAN
IMPLEMENTASI (EKSEKUTIF) Pertanggung jawaban
SOSIALISASI
Kontrol dari
ASPIRASI rakyat
RAKYAT
61
Daftar Pustaka 1. Alfian dan Nazaruddin Syamsuddin, (1988) Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia, Rajawali Press, Jakarta. 2. Amal, Ichlasul, Dr., (1988) Teori-Teori Mutakhir Partai Politik, Tiara Wacana, Yogyakarta. 3. Almond, Gabriel and Sidney Verba, (1963)The Civic Culture, PrencetonUniverity Press, Princeton, N.J. 4. Budiarjo, Miriam, (1992) Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia, Jakarta. 5. Easton, David, (1953) The Political System, Alfred A Knopt, Yew York. 6. Emmerson, Donald K., (1976) Indonesia’s Elite: Political Cultural andCultural Politics, Ithaca: Cornell Univeersity Press. 7. Huntington,
Samuel,
And
Joan
M.
Nelson,
(1976)
No
Easy
Choice:
PoliticalParticipation In Developing Countries, Harvad University Press, USA. 8. Nurjaman, Asep, (1998) Kepolitikan Orde Baru Dalam Prespektif StrukturalDan Kultural, UMM Press, Malang:. 9. Suwondo, Kutut. 2002. Perubahan Pola Pemerintahan dan Kepemimpinan Lokal. Forsa Pustaka, Salatiga 10. Suwondo, Kutut. 2005. Otonomi Daerah dan Perkembangan Civil Society di Aras Lokal. Fisipol UKSW, Salatiga
62
63
