COREMAP II
Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang COREMAP II
Lingga
Lokasi PIU Coremap ADB
ASIAN DEVELOPMENT BANK DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL, DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2006
ADB
COREMAP II
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sumberdaya kelautan dan ekosistemnya merupakan sumberdaya potensial yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara berkesinambungan untuk kemakmuran rakyat dan dapat dinikmati dari generasi ke generasi secara berkelanjutan melalui manfaat barang maupun jasa apabila dikelola secara baik dengan memperhatikan karakteristik dan daya dukung lingkungannya. Pemanfaatan sumberdaya laut baik yang bersifat terbaharui maupun tidak terbaharui semakin meningkat seiring dengan meningkatnya populasi manusia, sehingga tekanan terhadap sumberdaya alam laut dan ekosistemnya semakin meningkat pula. Hal tersebut semakin dipicu oleh kegiatan yang tidak mengacu pada kriteria-kriteria pembangunan berwawasan lingkungan serta pemanfaatan sumberdaya alam laut yang berlebihan. Oleh karena itu pemanfaatan sumberdaya alam laut harus dilakukan secara bijaksana, terencana dan terkendali. Salah satu bentuk untuk melindungi sumbedaya alam ini adalah melakukan konservasi dengan cara menyisihkan lokasi-lokasi yang memiliki potensi keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, gejala alam dan keunikan, serta ekosistemnya menjadi kawasan konservasi laut. Melalui cara tersebut diharapkan upaya perlindungan secara lestari terhadap sistem penyangga kehidupan, pengawetan sumber plasma nutfah dan ekosistemnya serta pemanfaatan sumberdaya alam laut secara lestari dapat terwujud. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak terlepas dari pengelolaaan terumbu karang yang lestari. Hal ini disebabkan karena terumbu karang merupakan bagian integral dari ekosistem pantai dan sebagai komponen dasar tempat
1
COREMAP II
hidupnya keseluruhan biota laut yang merupakan mata rantai penghubung dari energi matahari kedalam siklus ekosistem pesisir di laut. Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (Coral Reef Rehabilitation and Management Program/ COREMAP) bertujuan untuk melindungi, merehabilitasi dan memanfaatkan ekosistem terumbu karang dan ekosistem terkait lainnya secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar ekosistem tersebut melalui penguatan kapasitas pengelolaan sumberdaya karang di tingkat Nasional dan Lokal/Daerah. Program ini dilaksanakan dalam 3 fase yaitu : fase inisiasi (1998-2002); fase akselarasi (2003-2009) dan fase institusionalisasi. Pada saat ini program COREMAP II telah memasuki tahap akselerasi. Tujuan utama dari fase ini adalah (1) memperkuat kapasitas pengelolaan sumberdaya karang di tingkat Nasional dan Lokal/Daerah; dan (2) merehabilitasi dan mengelola ekosistem karang. Adapun cakupan wilayah kerjanya adalah wilayah barat dan wilayah timur. Untuk Indonesia Bagian Barat dengan sumber dana dari Asian Development Bank (ADB) terdiri dari 8 Kabupaten/Kota di 3 Provinsi, yaitu: Sumatera Utara (Kab.Tapanuli Tengah, Kab.Nias, Kab.Nias Selatan), Sumatera Barat (Kab.Kepulauan Mentawai), Kepulauan Riau (Kab. Bintan, Kota Batam , Kab. Lingga). Dalam pengelolaan terumbu karang diperlukan keterlibatan pihak-pihak terkait (stakeholders) demi tercapainya misi dan tujuan sesuai yang diharapkan dari program yang inisiasi oleh pemeritah pusat untuk dilaksanakan di daerah dalam hal ini Coremap II. Kegiatan dan pengelolaan terumbu karang akan berhasil apabila berdasarkan keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian yang dirancang dan dilaksanakan secara terpadu dan sinergi oleh semua pihak yang terkait dilibatkan dalam program tersebut.
2
COREMAP II
Keberhasilan pelaksanaan program ditentukan antara lain oleh adanya kelembagaan di tingkat pusat maupun daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka rangkaian tugas, tanggungjawab dan wewenang masing-masing unit beserta jajarannya perlu dibuat dan disinergikan secara jelas dan tidak tumpang tindih guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Untuk penguatan kelembagaan tersebut diperlukan sebuah pedoman yang dapat dijadikan acuan bagi pengelola program COREMAP II ADB. 1.2. Tujuan Tujuan penyusunan manual tata kerja kelembagaan COREMAP II ini untuk memberikan acuan pelaksanaan unit kerja yang menggambarkan uraian tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hubungan tata kerja kelembagaan di dalam dan antar unit kerja COREMAP II di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa. 1.3. Sasaran Sasaran penyusunan manual tata kerja kelembagaan ini adalah: a. Terumuskan dan terlaksanakannya uraian tugas, fungsi– fungsi, peran, tata kerja, mekanisme, dan koordinasi masingmasing komponen struktural dari tiap lembaga di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa; b. Terumuskan dan terlaksanakannya uraian tugas, fungsi-fungsi, peran, tata kerja, mekanisme dan koordinasi Unit Koordinasi Regional (Regional Coordinating Unit) di provinsi dan Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit) di tingkat kabupaten/kota, serta lembaga pengelola sumberdaya terumbu karang (LPS-TK)dan kelompok masyarakat (Pokmas) di tingkat Desa.
3
COREMAP II
1.4. Ruang Lingkup Kegiatan Ruang lingkup penyusunan manual tata kerja kelembagaan COREMAP II meliputi: a. Penyusunan uraian tugas, tanggungjawab dan wewenang pada unit-unit kerja COREMAP II, antara lain: • Project Management Office (PMO) atau Pengelola Proyek di tingkat Pusat • Rincian tugas, fungsi, tanggungjawab dan wewenang Tim Pengarah Nasional (National Steering committee/NSC) dan Pengarah Teknis Nasional (National technical committee/NTC) • Rincian tugas, tanggungjawab dan wewenang PIU-LIPI • Rincian tugas, tanggungjawab dan wewenang RCU Provinsi • Organisasi (struktur dan keanggotaan) Proyek tingkat daerah (Kabupaten), berupa Uraian tugas, tanggungjawab dan wewenang PIU dan Komite Pengarah Kabupaten (District Advisory Committee/DAC). • Organisasi (struktur dan keanggotaan) Proyek tingkat daerah (Desa), berupa Uraian tugas, tanggungjawab dan wewenang Senior Fasilitator (SF) di lokasi Coremap II ADB dan Field Fasilitator (FF) dan Motivator Desa (VM). b. Penyusunan hubungan tata kerja kelembagaan COREMAP II di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa c. Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kinerja kelembagaan COREMAP II. 1.5. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan manual tata kerja kelembagaan coremap II, antara lain: a. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah b. Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
4
COREMAP II
c.
d. e.
f.
g.
h. i.
j. k.
l.
Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara perencanaan pembangunan Nasional/Ketua Bappenas nomor 185/KMK.03/1995 dan Kep.031/Ket/5/1995 tentang tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam Pelaksanaan APBN Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.24/Men/2002 tentang Tata cara dan teknik Penyusunan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.05/Men/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan Loan Agreement Number ADB Loan No.1962-INO between Republic of Indonesia and Asian Development Bank. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.13/Men/2006 tentang pembentukan Komite Pengarah, Komite teknis dan Pengelola Proyek Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang Tahap II (COREMAP II) Project Administration and Memorandum (PAM) Coremap ADB 2003. Keputusan Presiden No.42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (pengganti KEPPRES R.I. No. 17 tahun 2000) Surat Keputusan Bersama Mentari Keuangan RI dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS. Nomor : 185/KMK.03/1995 tanggal 5 Mei 1995 Kep.031/Ket/5/1995 Junto Nomor : 459/KMK.03/1999 Tanggal 29 September 1999 Kep.264/Ket/09/1999 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/ Penatausahaan dan
5
COREMAP II
Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. m. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran No.SE-60/A/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Proyek-Proyek Yang Dibiayai Sebagian/Seluruhnya dari Dana Loan ADB No. 1962-INO (SF) tanggal 13 Mei 2004. n. Keputusan Menteri Keuangan R.I. nomor : 35/KMK.07/2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah tanggal 22 Januari 2003.
BAB II. KELEMBAGAAN COREMAP II ADB COREMAP Tahap II dirancang sebagai sebuah program terdesentralisasi namun dikoordinasikan dari pusat dan dilaksanakan terutama oleh lembag-lembaga di kabupaten dan masyarakat pesisir. Struktur kelembagaan terdiri dari organisasiorganisasi di pusat, kabupaten, kecamatan dan desa. Di Provinsi, kegiatan-kegiatan dikoordinasikan oleh Bappeda sebagai Ketua Komite Pengarah Regional (RAC). Sedang, implementasi program di tingkat propinsi dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Provinsi (RCU) yang diketuai oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi. Di kabupaten/Kota, Program diarahkan oleh Komite Pengarah Kabupaten dengan pelaksanaan oleh Unit Pengelolaan Proyek (PIU) terkait, yang diketuai oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten/Kota. Komite Pengarah Kabupaten (DAC) adalah Komite yang memberikan arahan kepada PIU dalam mengimplementasikan program, Komite ini diketuai oleh Bupati/Walikota sebagai Ketua Umum, sedang Ketua Bappeda Kabupaten/Kota sebagai Ketua Pelaksana. Di tingkat Kabupaten/Kota juga terdapat unit
6
COREMAP II
pelaksana program (PIU) dari LIPI untuk informasi dan riset terumbu karang Di Kecamatan tidak ada struktur kelembagaan yang formal. Camat berfungsi sebagai koordinator, apabila lokasi proyek melibatkan beberapa desa dalam pengelolaan terumbu karang di wilayah kecamatan. Salah satu bentuk keterlibatan tersebut adalah peran serta Camat dalam pembinaan kelompok masyarakat yang merupakan perwakilan dari setiap elemen masyarakat di desa. Di desa, ditempatkan Fasilitator Lapangan (Field Facilitator/FF) dan Motivator Desa (Village Motivator/VM) untuk membantu pemerintah dalam pendampingan masyarakat di desa-desa lokasi proyek. Project Management Consultan (PMC) di tingkat nasional merekrut konsultan/LSM nasional (seperti LSM DFW) sebagai fasilitator di provinsi untuk menyiapkan Fasilitator Lapangan. Pada perkembangannya LSM Nasional telah didemobilisasi, dan digantikan oleh LSM lokal yang dikontrak oleh PIU Kabupaten/Kota dan bertugas untuk mendampingi Motivator Desa. Struktur organisasi COREMAP II pada hakekatnya merupakan struktur hierarki atau hubungan tugas, wewenang dan tanggungjawab dari para pelaku Coremap II dalam rangka pelaksanaan program. Struktur tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan lingkup kerja Coremap II serta sistem informasi yang akan digunakan. Pelaksanaan kegiatan COREMAP dicirikan oleh pendekatan multi sektoral. Pada fase inisiasi (COREMAP I) maka koordinasi antar lembaga dilaksanakan di tingkat pusat sedangkan pada fase akselerasi (COREMAP II), maka tanggung jawab pelaksanaan bergeser ke daerah provinsi dan kabupaten/kota serta pada fase institusionalisasi/kelembagaan (COREMAP III) maka tanggung jawab akan beralih ke Kabupaten/Kota. Peralihan pendekatan terpusat menjadi pendekatan terdesentralisasi akan menjadi dasar bagi
7
COREMAP II
Struktur organisasi kelembagaan COREMAP II disajikan pada Gambar 2.1. National Steering Committee National Technical Committee Project Management Office Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dept.Kelautan dan Perikanan)
PHKA
NPIU LIPI RCU SUMUT
RCU KEPRI
PIU Natuna
KPA COREMAP II Kab.Natuna
Ket :
PIU Bintan
PIU Lingga
KPA COREMAP II Kab. Bintan
KPA COREMAP II Kab. Lingga
PIU Batam
= garis instruksi = garis koordiasi
8
KPA COREMAP II Kota Batam
PIU Nias
KPA COREMAP II Kab. Nias
PIU Nias Selatan
KPA COREMAP II Kab. Nias Selatan
RCU SUMBAR
PIU TapTeng
KPA COREMAP II Kab.Tapteng
PIU Mentawai
KPA COREMAP II Kab. Kep. Mentawai
COREMAP II
keberlanjutan program COREMAP karena perubahan itu akan mendapat dukungan dari partisipasi penuh masyarakat dan kerjasama Pemerintah Daerah. Dalam fase inisiasi penguatan kelembagaan di provinsi dan kabupaten/kota dilakukan melalui pengembangan kemampuan sumberdaya manusia dan penyediaan pedoman strategi dan operasional.
BAB III. KELEMBAGAAN PUSAT COREMAP II ADB 3.1. Struktur Organisasi Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep.13/MEN/2006 tentang Pembentukan Komite Pengarah, Komite Teknis dan Pengelola Proyek Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang Tahap II (Coral Reef Rehabilitation and Management Project Phase II/COREMAP II), maka Struktur organisasi Proyek COREMAP II di tingkat pusat terdiri dari (1) Komite Pengarah (National Steering Committee/NSC), (2) Komite Teknis (National Technical Committee/NTC) dan (3) Pengelola Proyek (Project Management Office/PMO). Anggota Komite Pengarah terdiri perwakilan instansi terkait di tingkat nasional yang mempunyai wewenang dalam melakukan pengelolaan pesisir dan sumberdaya kelautan. Komite ini diketuai oleh Deputi Kepala BAPPENAS Bidang Pengembangan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan anggota Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Lembaga Pengetahuan Indonesia/LIPI, Departemen Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Potensi Maritim/Dispotmar, Polisi Air dan Udara/Pol Airud (Tabel 3.1.). Untuk mendukung pelaksanaan dan pengelolaan proyek COREMAP II maka dibentuk Kantor Pengelola Proyek/KPP atau Project Management Office (PMO) di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K).
9
COREMAP II
Struktur kelembagaan PMO Proyek COREMAP II dapat dilihat pada gambar 3.1. Struktur kelembagaan Coremap II – ADB dipimpin oleh seorang Pemimpin pengelola proyek (Direktur) yang di namakan PMO (Project Management Office). Sistem bekerjanya dibantu oleh seorang Eksekutif Sekretaris, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Manajer Proyek dan 5 Fasilitator (Fasilitator Perencanaan Program, Fasilitator Daerah, Fasilitator Adminsitrasi dan Keuangan, Fasilitator Hukum dan Kebijakan, Fasilitator Monitoring dan Evaluasi. Eksekutif sekretaris ini membawahi Koordinator Penanganan Tsunami Aceh dan Sumut, Koordinator Administrasi ADB, Koordinator Pendidikan dan Pelatihan, dan Manajer Kantor. Sedang KPA membawahi staf Manajemen Keuangan, Monitoring dan Evaluasi, Pengadaan (procurement) dan analisis finansial. Pelaksanaan kegiatan lapang, Direktur PMO dibantu oleh Asisten Direktur (Asdir) yang dibantu oleh beberapa Pembantu Asisten Direktur (Banasdir). Program kegiatan yang dilakukan meliputi bidang Kebijakan dan pengembangan Marine Management Area (MMA), Pemberdayaan Masyarakat (CBM), Monitoring Control and Surveilance (MCS), Program Penyadaran Masyarakat dan Kemitraan Bahari yang masing-masing diketuai oleh seorang asisten direktur.
Tabel 3.1 Susunan Komite Pengarah (National Steering Committee/NSC), Kep.13/MEN/2006 No.
Kedudukan
Jabatan
1.
Ketua
Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bappenas
2.
Wk. Ketua
Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan
3.
Sekretaris
Direktur Kelautan dan Perikanan, Bappenas
4.
Anggota
Dirjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan
10
COREMAP II
No.
Kedudukan
Jabatan
5.
Anggota
Dirjen Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan
6.
Anggota
Dirjen Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan
7.
Anggota
Dirjen Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan
8.
Anggota
Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan
9.
Anggota
Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan
10.
Anggota
Deputi Bidang Ilmu Kebumian, LIPI
11.
Anggota
Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan
12.
Anggota
Dirjen Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri
13.
Anggota
Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup
11
COREMAP II
Gambar 3.1a. Struktur Organisasi Project Management Office (PMO) COREMAP II
12
COREMAP II
Gambar 3.1b. Struktur Organisasi Keproyekan PMO COREMAP II ADB Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
Procurement Officer
Ket:
Financial Management Officer
Administrasi Keuangan
Administrasi Teknis dan Operasional
Administrasi Barang
Garis Instruksi
Komite Teknis COREMAP II dibentuk untuk melakukan pengawasan secara teknis Proyek COREMAP II, dan diketuai oleh Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas serta terdiri dari wakilwakil instansi teknis terkait (Tabel 3.2.). Tabel 3.2. Susunan Komite Teknis (National Technical Committee/NTC), Kep.13/MEN/2006
No.
Kedudukan
Jabatan/Nama
1.
Ketua
2.
Wk. Ketua
Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen, Departemen Kelautan dan Perikanan
3.
Sekretaris
Direktur Konservasi dan Taman Nasional Laut, Ditjen P3K, Departemen Kelautan dan Perikanan
A.
Direktur Kelautan dan Perikanan, Bappenas
Bidang Kebijakan, Pengembangan MCA/MMA dan Dukungan Taman Nasional Laut 4.
Anggota
Direktur Bina Pesisir, Ditjen P3K, Departemen Kelautan dan Perikanan
5.
Anggota
Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Kelautan
13
COREMAP II
No.
Kedudukan
Jabatan/Nama dan Perikanan
6.
Anggota
Direktur Keserasian Pembangunan Daerah, Ditjen Bangda, Departemen Dalam Negeri
7.
Anggota
Direktur Multilateral dan Pendanaan Luar Negeri, Bappenas
8.
Anggota
Direktur Konservasi Kawasan, Ditjen PHKA, Departemen Kehutanan
9.
Anggota
Asisten Deputi Urusan Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut, Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup
B.
Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Masyarakat dan Monitoring, Control and Surveillance (MCS)
10.
Anggota
Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Ditjen P3K, Departemen Kelautan dan Perikanan
11.
Anggota
Direktur Pembudidayaan, Ditjen Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan
12.
Anggota
Direktur Sumberdaya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan
13.
Anggota
Direktur Pengawasan Ekosistem Laut, Ditjen P2SDKP, Departemen Kelautan dan Perikanan
14.
Anggota
Kepala DISPOTMAR TNI-AL
15.
Anggota
Direktur POLAIR
C.
Bidang Penyadaran Masyarakat dan Coral Reef Information and Training Center (CRITC)
16.
Anggota
Sekretaris Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Ditjen KP3K, Departemen Kelautan dan Perikanan
17.
Anggota
Direktur Pemberdayaan Pulau-pulau Kecil, Ditjen P3K, Departemen Kelautan dan Perikanan
18.
Anggota
Kepala Pusat Penelitian Oseanologi, LIPI
19.
Anggota
Direktur Tataruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Ditjen P3K, Departemen Kelautan dan Perikanan
20.
Anggota
Kapusdiklat Perikanan, Setjen, Departemen Kelautan dan Perikanan
21.
Anggota
Direktur Kebudayaan dan Iptek, Bappenas
14
COREMAP II
Unit Pelaksana Proyek (NPIU) LIPI merupakan bagian dari Pengelola Proyek Pusat. Penanggungjawab PIU LIPI adalah Kepala Pusat Penelitian Oceanologi (P2O) LIPI yang membawahi Kepala Unit Pelaksana. Kepala Unit Pelaksana akan berkoordinasi dengan Direktur PMO. Kepala Unit ini dibantu dua Asisten, yaitu: (1) Program Koordinator ADB dan (2) Program Koordinator WB. Program Koordinator membawahi Para Koordinator, yaitu : Koordinator Riset Agenda, Koordinator Monitoring dan Evaluasi, Koordinator GIS, Koordinator Filling dan Library, Koordinator Data Base, Koordinator Pelaporan, dan Koordinator Hubungan Masyarakat. Gambar 3.2. Struktur Organisasi Coremap II PIU- LIPI NCU Coremap II – Ditjen KP3K ADVISORY COMMITTEE - Head - Secretary - Members
DIRECTOR OF NPIU CRITC - LIPI
PROGRAM COORDINATOR ADB
PROJECT MANAGER
Treasurer
Finance Analyst ADB & WB
Program Secretary ADB & WB
Finance Staffs ADB & WB
Bilingual Secretary & Administration Staffs ADB & WB
Ket:
Coordinator for Research Agenda
Coordinator for Education & Public Communication
Coordinator for Monitoring & Evaluation
Coordinator for Training
Coordinator for GIS
Coordinator for WEB
Coordinator for Documentation & Library
Coordinator for Networking/Outreach
Coordinator for Database Coordinator for Reporting
- Security - Technician - Driver - Office Boy
Coordinator for Public Relation
Garis Instruksi Garis Koordinasi
15
PROGRAM COORDINATOR WB
Coordinator for Administration System Coordinator for Public Services
COREMAP II
3.2. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab a.
Komite Pengarah (Steering Committee - SC) • Memberikan arahan kepada komite teknis tentang visi, misi, kebijakan dan strategi COREMAP II serta kaitannya dengan pembangunan sektor kelautan secara nasional. • Memberikan arahan kepada komite teknis tentang pelaksanaan kebijakan, strategi dan tujuan COREMAP II. • Memberikan arahan mengenai koordinasi programprogram lain yang relevan dengan COREMAP II. • Mengadakan rapat tahunan untuk memberikan arahan dan melakukan evaluasi pelaksanaan COREMAP II. • Memberikan umpan balik terhadap COREMAP II agar pelaksanaannya sesuai dengan target dan tujuan. • Melakukan pertemuan dan koordinasi dengan Komite Teknis COREMAP II. • Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Komite Teknis COREMAP II.
b.
Tim Teknis (Technical Committee – TC) • Memberikan bimbingan dan pembinaan teknis pelaksanaan COREMAP II kepada Pengelola Program • Menetapkan kebijakan dan arahan teknis kepada Pengelola Program COREMAP II sesuai dengan komponen teknisnya; • Memfasilitasi pelaksanaan program baik di pusat maupun daerah. • Melakukan koordinasi dengan Komite Pengarah. • Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Kantor Pengelola Program. • Melakukan koordinasi dengan Komite Pengarah. • Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Kantor Pengelola Proyek.
16
COREMAP II
c.
Kantor Pengelola Proyek (PMO) • Melakukan kajian terhadap seluruh materi dokumen Program COREMAP II baik dari sumber dana ADB maupun World Bank; • Mempersiapkan rumusan dan substansi yang akan dinegosiasikan dengan pihak donor; • Menyusun perencanaan dan persiapan pelaksanaan Program COREMAP II; • Melaksanakan pengelolaan administrasi dan teknis Program COREMAP II di Pusat; • Melakukan kordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan COREMAP II kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya; • Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian seluruh kegiatan Program COREMAP II di pusat dan di daerah; • Mengambil langkah-langkah strategis dalam mengatasi hambatan pelaksanaan program; • Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Program COREMAP II di daerah.
d. Direktur PMO • Menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Tim Pengarah (SC) dan berkoordinasi dengan Tim Teknis (TC) COREMAP II untuk kelancaran pelaksanaan program, sesuai dengan Project Administration Memorandum (PAM); • Merumuskan dan mengarahkan kebijakan operasional COREMAP II • Mengkoordinasikan pelaksanaan program dari masingmasing ke Asdir. • Menetapkan skala prioritas kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan; • Melaksanakan kebijakan distribusi penganggaran PHLN sesuai PAM. • Mereview dan menyetujui rencana kegiatan tahunan
17
COREMAP II
•
•
•
•
•
dan perkiraan anggaran tahunan yang diusulkan PIU dan RCU; Melaksanakan pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); Bertanggungjawab atas pelaksanaan COREMAP II secara keseluruhan sesuai dengan Loan Agreement dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku; Melaporkan pelaksanaan teknis operasional COREMAP II kepada EA (Executing Agency) dan tembusan kepada SC dan TC; Dalam melaksanakan tugasnya Direktur PMO bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K); Menyetujui aplikasi dan disbursement dana bantuan luar negeri dan dana pemerintah Indonesia yang diusulkan oleh KPA.
e. Sekretaris Eksekutif • Bertanggungjawab terhadap kesekretariatan organisasi KPP dan administrasi proyek Coremap II. • Melakukan koordinasi dengan lembaga donor (WB, ADB) dalam administrasi bantuan luar negeri (BLN) • Melakukan koordinasi dengan Bappenas dan departemen keuangan dalam administrasi program dan keuangan • Memfasilitasi kegiatan Coremap di pusat dan daerah • Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan ICRI, ICRS dan ITMEMS • Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan Loan Agreement dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku
18
COREMAP II
f. Asisten Direktur Bidang Kebijakan dan Pengembangan MMA • Menyiapkan dan memformulasikan kebijakan nasional dan regional serta perencanaan strategis di bidang rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang. • Menyiapkan rumusan peraturan perundang-undangan yang meregulasi pemanfaatan terumbu karang. • Menyusun kebijakan dan melaksanakan koordinasi pengembangan kawasan konservasi laut (MMA) • Memberikan asistensi dalam penyusunan rencana pengelolaan terumbu karang dan pengelolaan konservasi perikanan yang berkalanjutan di daerah g. Asisten Direktur Bidang Pengelolaan Sumberdaya Laut Berbasis Masyarakat • Mengkoordinasikan dan membina PIU daerah dalam penyiapan kelompok masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan proyek. • Mengkoordinasikan dan membina PIU daerah dalam penyusunan perencanaan pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat • Mengkoordinasikan dan membina PIU daerah dalam pengembangan mata pencahariaan alternatif atau suplemen serta wirausaha skala kecil (microenterprise) • Mengkoordinasikan dan membina daerah dalam mengembangkan infrastruktur sosial ekonomi. h. Asisten Direktur Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum • Mengkoordinasikan dan membina daerah dalam operasi MCS diluar kawasan konservasi laut. • Mengkoordinasikan dan membina operasi MCS di kawasan konservasi laut/MMA • Mengkoordinasikan dan membina daerah dalam penegakan Hukum
19
COREMAP II
i. Asisten Direktur Bidang Penyadaran Masyarakat dan Penyuluhan • Mengkoordinasikan dan membina daerah dalam kampanye penyelamatan terumbu karang secara nasional dan internasional • Berkoordinasi Lembaga Internasional yang terkait dengan Terumbu Karang ICRI, ICRS, GCRM, Reef CheckWWF • Mengkoordinasikan dan membina daerah dalam kegiatan penyuluhan dan pendampingan (outreach) dengan universitas dan fasilitator • Berkoordinasi dengan LSM dan daerah dalam penyadaran masyarakat. j. Asisten Direktur Bidang CRITC • Mengkoordinasikan kegiatan CRITC pusat dalam kegiatan Riset, Monitoring dan Informasi. • Mengkoordinasikan dan membina CRITC regional atau daerah mendukung pelaksanan Coremap daerah. • Mengkaji secara ilmah berbagai aspek yg berkaitan dengan pengelolaan yg lestari terumbu karang k. Fasilitator • Memfasilitasi kelancaran tugas-tugas melalui koordinasi antar instansi nasional dan daerah, yang meliputi kebijakan, perencanaan, monitoring evaluasi dan perencanaan keuangan. l. Koordinator Koordinator Penanganan Bencana Pasca Tsunami aceh dan Sumut • Melakukan Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Penanganan Bencana Pasca Tsunami aceh dan Sumut pada program COREMAP II
20
COREMAP II
•
•
Melakukan penyusunan pelaporan kegiatan Penanganan Bencana Pasca Tsunami aceh dan Sumut pada program COREMAP II membantu pelaksanaan kegiatan di pusat dan daerah serta melaporkan kegiatan kepada direktur dibawah koordinasi sekretaris eksekutif.
Koordinator Administrasi BLN • Melakukan Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Administrasi Bantuan Luar Negeri, khususnya ADB • Melakukan penyusunan pelaporan dan administrasi BLN ADB • Melaksanakan diseminasi hasil dan evaluasi lapangan ke kabupaten lokasi kegiatan untuk mendapatkan umpan balik (feedback) terkait dengan Administrasi BLN- ADB. • Melakukan konsolidasi pelaporan di pusat dan daerah • membantu pelaksanaan kegiatan di pusat dan daerah serta melaporkan kegiatan kepada direktur dibawah koordinasi sekretaris eksekutif. Koordinator Pelatihan • Mengembangkan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM dalam mengelola terumbu karang secara berkelanjutan. Koordinator Kemitraan Bahari • Melakukan Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya • Melakukan penyusunan pelaporan pada bidang yang dikoordinasikan • Melaksanakan diseminasi hasil dan evaluasi lapangan ke kabupaten lokasi kegiatan untuk mendapatkan umpan balik (feedback) • Melakukan konsolidasi pelaporan sesuai bidang koordinasi di pusat dan daerah
21
COREMAP II
•
membantu pelaksanaan kegiatan di pusat dan daerah serta melaporkan kegiatan kepada direktur dibawah koordinasi sekretaris eksekutif.
m. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek sebagaimana ditetapkan dalam DIPA baik dari segi fisik maupun keuangan. 2. Tugas pokok dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah sebagai berikut : a. Menetapkan Rencana Operasional Kegiatan (ROK); b. Mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; c. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; d. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; e. Membebankan pengeluaran sesuai mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; f. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN; g. Melakukan pemeriksaan kas terhadap bendahara pengeluaran Satker Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran; h. Meneliti/menyetujui/menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta bukti pengeluaran lainnya yang disusun bendahara pengeluaran Satker Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang untuk diajukan kepada Pejabat Penerbit SPM; i. Meneliti/menyetujui Laporan Keadaan Kas dan daftar Keadaan Kredit Anggaran dan Kas yang dibuat Bendahara Pengeluaran Satker Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang dan melaporkannya kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Keuangan dan Tembusan Direktur Jenderal/Kepala Badan/Kepala Pusat/Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan selambat-
22
COREMAP II
lambatnya tanggal 7 pada bulan berikutnya; Menyusun laporan realisasi anggaran dan neraca sesuai dengan ketentuan yang berlaku; k. Melaksanakan tindak lanjut hasil pemerikasaan aparat pengawasan fungsional; l. Menyetorkan ke Kas Negara semua penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari pengadaan barang/jasa; Bertanggungjawab atas pelaksanaan fisik dan keuangan COREMAP II secara keseluruhan sesuai dengan Project Administration Memorandum (PAM); Melaporkan pelaksanaan teknis operasional & keuangan COREMAP II kepada Direktur NCU/PMO; Dalam melaksanakan tugasnya KPA bertanggung jawab kepada Direktur NCU dan bertanggungjawab sesuai dengan uraian Surat Keputusan pengangkatan KPA, Authorized Person untuk aplikasi, verifikasi dan disbursement dana bantuan luar negeri dan dana Pemerintah Indonesia. j.
3.
4. 5.
6.
n. Bendaha Pengeluaran 1. Tugas, wewenang dan tanggungjawab Bendahara Pengeluaran diatur sesuai Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) dan Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 2000, dan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003. 2. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut : a. Menyelenggarakan Buku Kas Umum (BKU) dan bukubuku pembantu sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; b. Melaksanakan penatausahaan keuangan dengan kegiatan penerimaan, menyiapkan, dan mengeluarkan atas perintah Kuasa Pengguna Anggaran Satker Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang setelah: • Meneliti kelengkapan perintah pembayaran; • Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
23
COREMAP II
• Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran Satker Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang apabila persyaratan pada huruf b. tidak dipenuhi; d. Mempersiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk diajukan kepada Pejabat Penerbit SPM atas perintah Kuasa Pengguna Anggaran Satker Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang; e. Melaksanakan pengelolaan atas penerimaan negara yang berasal dari pajak-pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; f. Menyelenggarakan tata kearsipan atas bukti-bukti pembukuan; g. Membuat Laporan Keadaan Kas dan daftar Keadaan Kredit Anggaran dan Kas tiap akhir bulan menurut bentuk yang telah ditetapkan; h. Menyampaikan laporan pertanggunjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; i. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya bertanggung jawab atas penyelenggaraan tata pembukuan di dalam mengelola dana sesuai SK MenKeu, SE, Keppres dan Financial Management Manual (FMM) c.
3.
o. NPIU- LIPI Dewan Penasehat • Memberikan nasehat kepada Pelaksana Program mengenai visi, misi dan strategi pelaksanaan COREMAP II serta kaitannya dengan pembangunan sektor kelautan secara nasional.
24
COREMAP II
•
•
Memberikan nasehat mengenai koordinasi dengan program-program nasional lain yang relevan dengan COREMAP II. Memberikan nasehat kebijakan mengenai tujuan dan strategi pelaksanaan COREMAP II.
Penanggung Jawab • Mengadakan konsultasi dengan Pimpinan LIPI, Pimpinan Unit lain di lingkungan LIPI, dan instansi teknis lainnya mengenai pelaksanaan kegiatan program. • Mengawasi kinerja Unit Pelaksana Program. • Mengadakan pertemuan tahunan untuk mengevaluasi pelaksanann program. • Bertanggung jawab tentang pengelolaan tugasnya kepada Kepala LIPI melalui Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian LIPI. Kepala Unit Pelaksana • Mempersiapkan jadwal aktivitas kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan yang dibiayai oleh masing-masing donor. • Mengkoordinasikan perencanaan dan aktivitas pelaksanaan dengan Project Management Office/PMO, National Project Implemantation Unit (NPIU) COREMAP dan dengan Coral Reef Implementation and Training Center (CRITC) Propinsi dan Kabupaten. • Melaksanakan koordinasi dengan Pemimpin Proyek dalam pengalokasian anggaran untuk aktivitas operasional Program. • Melaksanakan kegiatan Program termasuk pengawasan, pendampingan dan evaluasi Tenaga Konsultan, pengadaan peralatan, serta kerja sama dengan CRITC Daerah. • Mengelola dana pinjaman dan hibah sesuai dengan aturan-aturan yang disepakati oleh Pemerintah RI dan mitra kerja/donor.
25
COREMAP II
• • • •
Membuat dan melaksanakan sistem pemantauan dan evaluasi. Menyiapkan laporan-laporan kemajuan triwulan dan tahunan serta laporan tahunan serta laporan keuangan. Mengkoordinasikan aktivitas lain, seperti pertemuan, seminar/pendidikan dan pelatihan. Mempersiapkan dan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, masyarakat, swasta, dan perguruan tinggi baik di nasional dan internasional dalam kegiatan pertukaran data dan informasi. Struktur kelembagaan COREMAP II – ADB dipimpin oleh seorang Pemimpin pengelola proyek, yaitu : Direktur PMO. Secara program, kelembagaan PMO COREMAP terdiri dari 4 (empat) unit kerja, yaitu : Unit Kerja Kuasa Pengguna Anggaran, Unit Kerja Asisten Direktur, Unit Kerja Sekretariat (dikepalai oleh Sekretaris Eksekutif). Delegasi tanggung jawab untuk pelaksanaan proyek secara keseluruhan untuk aplikasi, verifikasi dan disbursement dana bantuan luar negeri dan pengelolaan anggaran proyek, diberikan kepada KPA yang memimpin unit kerja KPA. Delegasi dari Direktur PMO untuk pelaksanaan kegiatan lapang diberikan kepada Unit Asdir. Unit Asdir diketuai oleh Asdir, yang bertugas sebagai manajer program. Unit Asdir mengusulkan program berdasarkan alokasi anggaran. Pengusulan program baik oleh Sekretariat maupun Asdir diajukan ke KPA. KPA dapat menyetujui pembayaran setelah diteliti dokumen dan kelengkapan lainnya, serta dijamin ketersediaan dananya. KPA dapat menolak Pembayaran jika dokumen dan kelengkapan pendukung tidak lengkap. Sehingga Unit Kerja KPA harus diisi oleh staf yang mempunyai keahlian dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran, yang dilengkapi dengan system financial analysis.
26
COREMAP II
Hubungan antara Unit Asdir dan Unit Sekretariat bersifat koordinatif dan tidak berhubungan secara langsung dengan Asdir. p.
Konsultan (Project Management Consultant/PMC)
Dua group konsultan telah dikontrak dan dilibatkan dalam proyek. Satu grup, yaitu PMC telah direkrut oleh DKP melalui Direjen KP3K, untuk memberikan dukungan teknis dan dukungan pengelolaan dan implementasi proyek kepada PMO dan PIU. Grup konsultan kedua dikontrak oleh LIPI untuk bekerja dengan program CRITC di tingkat nasional dan lokal dalam bidang penelitian terumbu karang, informasi, monitoring dan pelatihan. Kedua grup konsultan tersebut dikontrak melalui perusahaan. PMC staf bertugas untuk membantu kegiatan sehari-hari PMO yang dikepalai oleh Team Leader, sehingga PMO perlu menyiapkan pedoman untuk pembentukan kebijakan koordinasi dan prosedur operasi untuk melaksanakan dan memonitor koordinasi. Tugas dari PMC salah satunya juga untuk penyiapan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dapat merupakan dasar dari adaptasi dan pembelajaran. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi terhadap permasalahan dalam implementasi COREMAP. Saat sekarang Sistem Monitoring Kinerja Proyek (PPMS) telah dikembangkan bersama dengan PMC, dan akan digunakan untuk mengelola pelaporan dari dan untuk PMO dan PIU.
BAB IV.KELEMBAGAAN PROVINSI COREMAP II ADB Peran lembaga proyek provinsi (Regional Coordinating Unit) sendiri adalah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan program COREMAP II di kabupaten dan lintas kabupaten, dan tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap implementasi Program COREMAP II di Kabupaten/Kota.
27
COREMAP II
Uraian tugas pokok dan fungsi provinsi antara lain: • Monitoring dan evaluasi • Penguatan kapasitas Kabupaten melalui pemberian dukungan teknis, pelatihan dan workshop • Pemberian dukungan dalam peningkatan kesadaran masyarakat • Pemberian dukungan dalam peningkatan pengawasan • Mengembangkan rencana strategis rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang provinsi berdasarkan rencana kabupaten • Mengembangkan peraturan daerah (perda) pengelolaan terumbu karang • Mengkoordinasikan peran Angkatan Laut dan Polisi dalam mendukung sasaran pelaksanaan COREMAP II 4.1 Struktur Organisasi Komite Pengarah Provinsi (KPP)/Provincial Advisorry Committe (PAC) Komite Pengarah Provinsi (PAC) dibentuk melalui SK Gubernur, yang merupakan satu kesatuan degan SK RCU. Komite Pengarah Provinsi mengadakan pertemuan minimal 2 kali dalam setahun. a. Bentuk dan Keanggotaan •
KPP ditetapkan oleh SK Gubernur, dan diketuai oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gurbenur yang mempunyai fungsi koordinatif (misalnya: Sekda Prov., Bappeda, dll).
•
Beranggotakan sekitar 7 orang dengan komposisi anggota yang mempertimbangkan unsur pemerintah dan non pemerintah.
28
COREMAP II
b. Unit Koordinasi Provinsi (UKP)/Regional Coordinating Unit (RCU) Bentuk dan Keanggotaan UKP: •
RCU diketuai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
•
Dalam melaksanakan kegiatan, RCU membentuk satuan tugas/koordinator/bidang yang mempunyai fungsi melaksanakankegiatan di provinsi, antara lain: Monev, PA, MCS, dan PMB (Program Mitra Bahari, yang dimulai tahun 2006). RCU beranggotakan sekitar 10 orang.
•
Gurbenur/RCU mengusulkan calon KPA, bendahara pengeluaran kepada Men KP, c.q. Sekjen Dep. KP,
Arahan kelembagaan di provinsi adalah sebagaimana disajikan pada Gambar 4.1. GUBERNUR
Provincial Advisory Committee (PAC)/ Komite Pengarah Provinsi (KPP) REGIONAL COORDINATING UNIT (RCU) / UNIT KOORDINASI PROVINSI (UKP) Ketua RCU KPA
Monev dan Feedback
PAPendidikan
MCS
PIU Kabupaten/Kota Ket:
Garis Instruksi Garis Koordinasi
29
PMB
COREMAP II
Gambar 4.1a. Struktur Organisasi COREMAP II Provinsi
KPA RCU (Provinsi)
Bendahara Pengeluaran
Staf Pengadaan Barang
Ket:
Staf Pengelolaan Keuangan
Staf Administrasi Barang
Assisten Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Garis Instruksi
Gambar 4.1b. Struktur Organisasi Keproyekan COREMAP II - RCU
4.2. Uraian Tugas dan Tanggungjawab a. Komite Pengarah Provinsi (KPP)/Provincial Advisorry Committe (PAC) Urain tugas pokok dan fungsi KPP, antara lain: • Memberikan arahan kepada RCU tentang kebijakan dan strategi COREMAP II serta kaitannya dengan pembangunan sektor kelautan di wilayah Provinsi. • Memberikan arahan mengenai koordinasi programprogram lain yang relevan dengan COREMAP II. • Merekomendasikan kegiatan COREMAP II di Provinsi • Mengadakan rapat tahunan untuk memberikan arahan dan melakukan evaluasi pelaksanaan COREMAP II. • Melakukan pemantauan Pelaksanaan COREMAP II Provinsi
30
COREMAP II
b. Unit Koordinasi Provinsi (UKP)/Regional Coordinating Unit (RCU) Uraian tugas pokok dan fungsi provinsi RCU antara lain: • Fasilitasi dan koordinasi, • Monitoring, evaluasi dan feedback, • Penguatan kapasitas Kabupaten (diwilayah provinsi) melalui pemberian dukungan teknis, pelatihan dan lokakarya, • Memberi dukungan kegiatan di kabupaten, antara lain: CBM, PA, MCS, dan Kelembagaan MMA, • Melaksanakan kegiatan di propinsi, dalam Penyadaran Masyarakat, MCS, dan Program Mitra Bahari (2006), • Mengembangkan rencana strategis rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang provinsi, • Mengembangkan peraturan daerah (perda) untuk mendukung upaya rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang provinsi, • Mengkoordinasikan peran Angkatan Laut, Polisi serta Instansi terkait lainnya dalam mendukung sasaran pelaksanaan COREMAP II, c. Kuasa Pengguna Anggaran Regional Coordinating Unit (KPARCU) Uraian tugas pokok dan fungsi KPA – RCU antara lain: • Bertanggungjawab atas pelaksanaan fisik dan keuangan COREMAP II RCU secara keseluruhan sesuai dengan Project Administration Memorandum (PAM); • Melaporkan pelaksanaan teknis operasional dan keuangan proyek COREMAP II kepada RCU dan PMO; • Dalam melaksanakan tugasnya KPA bertanggung jawab kepada ketua RCU/kepala dinas dan bertanggungjawab sesuai dengan uraian Surat Keputusan pengangkatan KPA; • Authorized Person untuk aplikasi, verifikasi dan disbursement dana bantuan luar negeri
31
COREMAP II
BAB V. KELEMBAGAAN KABUPATEN 5.1. Struktur Organisasi Di Kabupaten/Kota dibentuk Komite Pengarah Kabupaten (District Advisory Committee/DAC), yang diketuai oleh Bupati, sebagai Ketua Umum. Sedang tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Ketua Bappeda Kabupaten/Kota, sebagai Ketua Pelaksana. Bupati/Walikota juga membuat Surat Keputusan tentang Pembentukan Unit Pengelola Proyek (Project Management UnitPIU) Kabupaten/Kota yang diketuai oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, dengan anggota berasal dari berbagai instansi/lembaga, Perguruan Tinggi, Swasta dan LSM dan organisasi di Kabupaten/Kota yang terkait. PIU bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan di lapangan dan bekerja bersama antara Bupati/Walikota, lembaga sektor dan Desa. Unit ini bertugas untuk melaksanakan sistem kegiatan Coremap II secara teknis sesuai dengan komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan. Berikut adalah tugas dari Pelaksana Proyek (PIU) COREMAP II di Kabupaten/Kota, yang tertulis dalam SK Bupati/Walikota, yaitu: • Melakukan koordinasi aspek perencanaan dalam rangka memperpadukan perencanaan pembangunan kegiatan program COREMAP II dengan pembangunan daerah serta melakukan pemantapan perencanan pembangunan Kabupaten/Kota secara berkesinambungan, • Melaksanakan survei dalam rangka pembangunan COREMAP II, • Melaksanakan pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program COREMAP II,
32
COREMAP II
KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT,atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga penyusunan ‘Manual Tata Kerja Kelembagaan COREMAP II’ ini dapat terselesaikan dengan baik. Salah satu faktor penentu keberhasilan COREMAP II adalah adanya sistem kelembagaan yang kuat untuk pengelolaan COREMAP II demi terwujudnya tujuan akhir COREMAP II. Kelembagaan ini sangat penting peranannya, karena COREMAP II melibatkan banyak pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan adanya tata kelembagaan, diharapkan rangkaian tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing unit beserta jajarannya dapat disinergikan secara jelas dan tidak tumpang tindih guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manual/Pedoman ini disusun untuk memberikan acuan pelaksanaan unit kerja yang menggambarkan uraian tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hubungan tata kerja kelembagaan di dalam dan antar unit kerja COREMAP II di pusat, provinsi, kabupaten dan desa. Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga terselesaikannya penyusunan laporan ini. Akhir kata, semoga manual tata kerja kelembagaan ini dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan program COREMAP II, khususnya dalam penguatan kelembagaan serta dapat memberikan manfaat bagi Departemen Kelautan dan
i
COREMAP II
Perikanan maupun berbagai pihak atau instansi yang berkepentingan dengan rehabilitasi dan pengeloaan terumbu karang. Direktur PMO/NCU COREMAP II
Yaya Mulyana
ii
COREMAP II
DAFTAR ISI I. PENDAHULUAN .................................................................................. 1 1.1. LATAR BELAKANG ............................................................................ 1 1.2. TUJUAN .............................................................................................. 3 1.3. SASARAN ........................................................................................... 3 1.4. RUANG LINGKUP KEGIATAN ........................................................... 4 1.5. LANDASAN HUKUM .......................................................................... 4 II. KELEMBAGAAN COREMAP II ADB ................................................... 6 III. KELEMBAGAAN PUSAT COREMAP II ADB....................................... 9 3.1. STRUKTUR ORGANISASI .................................................................... 9 3.2. URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB.................................. 16 IV. KELEMBAGAAN PROVINSI COREMAP II ADB .............................. 27 4.1. STRUKTUR ORGANISASI ................................................................... 28 4.2. URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB.................................. 30 V. KELEMBAGAAN KABUPATEN ........................................................ 32 5.1. STRUKTUR ORGANISASI ................................................................... 32 5.2. URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB.................................. 34 VI KELEMBAGAAN DESA .................................................................... 40 6.1. STRUKTUR ORGANISASI .............................................................. 42 6.2. URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ........................... 45 VII. PENUTUP ...................................................................................... 51
i
COREMAP II
DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1.
Struktur Kelembagaan COREMAP II ……………….8
Gambar 3.1a.
Struktur Organisasi Project Management Office (PMO) COREMAP II…………………………. 12
Gambar 3.1b.
Struktur Organisasi Keproyekan PMO COREMAP II ADB ...................................................... 13
Gambar 3.2.
Struktur Organisasi COREMAP II PIU -LIPI …....…. 15
Gambar 4.1a.
Struktur Organisasi COREMAP II - Provinsi ............29
Gambar 4.1b.
Struktur Keproyekan COREMAP II -RCU ...............30
Gambar 5.1a.
Struktur Kelembagaan C OREMAP II – PIU...............33
Gambar 5.1(b) Struktur Organisasi Keproyekan Coremap II-PIU ......................................................... 34 Gambar 6.1.
Hubungan Tata Kerja Organisasi PBM-COREMAP II ...................................................... 44
DAFTAR TABEL Tabel 3.1
Susunan Komite Pengarah (NSC) Kep. 13/MEN/2006 .......................................................... 10
Tabel 3.2.
Susunan Komite Teknis (NTC) Kep.13/MEN/2006 ...... 13
Tabel 5.1.
Uraian tugas dan tanggungjawab Unit Pelaksana Teknis Kabupaten (PIU) ................................. ............... 38
ii
