PROGRAM PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN
Oleh :
Yuti Suhartati Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDMK Badan PPSDM Kesehatan
Surabaya, 24 November 2016
OUTLINE Registrasi Tenaga Kesehatan II. TUBEL, PPDS / PPDGS III. Pengembangan Jabatan Fungsional I.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN STR
PENGEMBANG AN KARIR SDMK
PENINGKATAN KUALITAS SDMK
PENINGKATAN PENDIDIKAN SDM KESEHATAN
PENGEMBANG AN PROFESI NAKES
REGISTRASI TENAGA KESEHATAN • Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR. • STR diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan setelah memenuhi persyaratan. • STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Registrasi dan Registrasi ulang diatur dengan Peraturan Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan
Pasal 44 - 45 UU No. 36/2014
STR ONLINE STR Online terdiri atas beberapa aplikasi yang akan terus dikembangkan secara bertahap sesuai kebutuhan
Aplikasi Registrasi Online • untuk pemohon baru
Aplikasi Reregistrasi Online • untuk perpanjangan
Aplikasi MTKP
Aplikasi MTKI
• pengelolaan di MTKP
• pengelolaan di MTKI
Aplikasi Search Engine • Bagi pemangku kepentingan terkait
Pengajuan permohonan STR hanya dapat dilakukan pada hari dan jam kerja
Pengajuan permohonan STR dapat dilakukan kapanpun
Input data dilakukan petugas, sehingga sering salah
Input data dilakukan mandiri oleh pemohon
Proses tidak dapat ditelusuri secara realtime oleh pemohon
Proses dapat ditelusuri secara realtime oleh pemohon setiap saat
Verifikasi keabsahan ijazah sulit dilakukan
Verifikasi keabsahan ijazah melalui web service PD DIKTI
Data terpisah antara MTKI, MTKP dan organisasi profesi
Data terintegrasi antara MTKI, MTKP dan organisasi profesi
DAFTAR PROVINSI YANG SUDAH STR ONLINE NO.
PROVINSI
NO.
PROVINSI
1
DKI Jakarta
18
Kalimantan Tengah
2
Jawa Timur
19
Gorontalo
3
Nusa Tenggara Barat
20
Nusa Tenggara Timur
4
Jawa Tengah
21
Sulawesi Tenggara
5
Kepulauan Riau
22
Aceh
6
Sulawesi Selatan
23
Sulawesi Barat
7
Jambi
24
Maluku
8
Sulawesi Tengah
25
Bengkulu
9
DIY
26
Kalimantan Timur
10
Sulawesi Utara
27
Banten
11
Jawa Barat
28
Sumatera Barat
12
Sumatera Utara
29
Riau
13
Kalimantan Selatan
30
Kalimantan Barat
14
Lampung
31
Kalimantan Utara
15
Bangka Belitung
32
Maluku Utara
16
Sumatera Selatan
33
Papua Barat
17
Bali
34
Papua
Aplikasi Registrasi Online dapat diakses melalui:
mtki.kemkes.go.id
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) TENAGA KESEHATAN
STRUKTUR LSP NAKES (sesuai SK Menkes 262 tahun 2016) FUNGSI LSP NAKES: Melaksanakan SERTIFIKASI KOMPETENSI kerja bagi tenaga kesehatan yang akan bekerja di luar negeri
PENASEHAT
PENGARAH
PELAKSANA
Sekretariat
Bidang I: Pengembangan Skema Sertifikasi dan Standar Kompetensi Kerja
Bidang II: Sertifikasi dan Koordinasi Asesor
Bidang III:
Kerja Sama
Bidang IV: Manajemen Mutu
PELUANG PASAR KERJA TENAGA KERJA KESEHATAN INDONESIA KE LUAR NEGERI Europe
Timur Tengah • • • •
Uni Emirat Arab Qatar kuwait Arab Saudi
• •
•
Bahrain
•
• •
Spanyol
Asia
North America •
•
Inggris Belgia Belanda
•
USA Canada Mexico
• • •
Africa Sudan • Afrika Selatan • Namibia •
Jepang Timor Leste Taiwan Singapura
Oceania •
Australia
• • • •
Brunei Malaysia Thailand Hongkong
SERTIFIKASI PERAWAT INDONESIA KE LUAR NEGERI MAHASISWA BNP2TKI UJI KOMPETENSI EXIT-EXAM DI PT LULUS PT - Ijazah - Sertif Kompetensi/ - Sertif Profesi
REGISTRASI: STR oleh MTKI/ Konsil
LSP
PENDAYAGUNAAN KE LN G to G G to P P to P
BEKERJA DI DN
Pemagangan di RS (2 th)
LDP + TUK 13
ROAD MAP SERTIFIKASI INTERNASIONAL di INDONESIA 2016-2020 WAKTU NO
2016
1
Pembentukan LSP dan semua perangkatnya
2 3
Menghadirkan uji LSP RN (NCLEX di Indonesia) oleh BNP2TKI Perekrutan asesor kompetensi dan lisensi sesuai kebutuhan
4
Audit mutu terhadap kualitas skema, asesor, materi uji dan TUK
5
Proses sertifikasi berdasar negara tujuan Timur Tengah
6
Pengembangan skema sertifikasi berdasar negara yang menggunakan NCLEX (Amerika dan Amerika Utara)
7
Proses Sertifikasi** ke negara Amerika dan Amerika Utara
8 9
Pengembangan skema sertifikasi ke negara tujuan berikutnya (Australia dan Jerman) Proses Sertifikasi ke negara Australia dan Jerman
10
Pengembangan skema sertifikasi ke negara tujuan lainnya
11
Proses Sertifikasi** ke negara tujuan lainnya
12
Pengajuan lisensi ulang ke BNSP
13
Perbaikan dan peningkatan kualitas skema sertifikasi, asesor, materi uji ataupun TUK untuk proses sertifikasi selanjutnya
14
Penyegaran asesor
15
Resertifikasi asesor
16
Resertifikasi perawat
17
Menjalin kerjasama dengan BNP2TKI dan K/L lain untuk penempatan perawat yang telah tersertifikasi Proses rekognisi Internasional: Prometric dan NCLEX
18.
2017
2018
2019
2020
PENINGKATAN PENDIDIKAN SDMK PPDS/PPDGDS 4 Spesialis Dasar 4 Spesialisasi Penunjang 1 PK Sub Spesialis
Tubel SDMK
S1 Profesi S1 Profesi S2 S3
Surat Edaran Program Tugas Belajar SDMK tahun 2017 sudah dapat didownload melalui puskatmutu-sdmk.kemkes.go.id atau http://tubel.bppsdmk.kemkes.go.id s/d 5 Januari 2017 Berkas paling lambat 20 Januari 2017
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
PIMPINAN TINGGI (kel.jab tinggi) UTAMA MADYA PRATAMA
JABATAN ADMINISTRASI (TUSI PELAYANAN PUBLIK & ADM-PEM) ADMINSTRATOR
Penyelia
Eselon III
Mahir
PENGAWAS
Terampil
Eselon IV PELAKSANA Eselon V dan JF umum
Pemula
KEAHLIAN
KETERAMPILAN
TUGAS, PERAN & KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL ASN TUGAS
PERAN
melaksanakan tugas pelayanan berdasarkan profesi jabatan fungsional keahlian dan/atau keterampilan tertentu
memiliki peran sebagai pelaksana tugas di bidang pelayanan dan profesi jabatan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu
KEDUDUKAN
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung pada pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional tertentu
Regulasi Jabfung Kesehatan NO
NAMA JAFUNG
PERMENPAN
SKB (JUKLAK)
PERMENKES SYARAT (JUKNIS) PENDIDIKAN
1
ADMINKES
42/2000
251/2001
19/2002
S1 KES
2
APOTEKER
07/2008
1113/2008
377/2009
APOTEKER
3
ASST.APOTEKER
08/2008
1114/2008
376/2009
D-III FAR
4
BIDAN
01/2008
1110/2008
551/2009
D-I/D-III/S1
5
DOKTER
139/2003
1738/2003
-
DOKTER
6
DOKTER GIGI
141/2003
1740/2003
-
DRG
7
DOKDIKNIS
17/2008
1201/2009
-
DR.SPES
8
ENTOMOLOG
18/2000
396/2001
1201/2004
D-I/D-III/S1
9
EPIDEMIOLOG
17/2000
395/2001
1200/2004
D-I/-/D-IV/S1
10
FISIKAWAN MED
12/2008
1111/2008
262/2009
S1 FISMED
11
FISIOTERAPIS
04/2004
209/2004
640/2005
D-III FIS
12
NUTRISIONIS
23/2001
894/2001
1306/2001
D-III/S1 GIZI
13
OKUPASI TERAPI
123/2005
101/2006
991/2006
D-III OKUP
14
ORTOTIS PROS
122/2005
100//2006
993/2006
D-III
19
Regulasi Jabfung Kesehatan NO
NAMA JAFUNG
PERMENPA N
SKB (JUKLAK)
PERMENKES SYARAT (JUKNIS) PENDIDIKAN
15
PKM
58/2000
1811/2000
66/2001
D-III/S-1
16
PEREKAM MEDIS
30/2013
48/22/2014
47/2015
D-III/S-1
17
PERAWAT
25/2014
5/6/2015
-
D-III/S1
18
PERAWAT GIGI
23/2014
4/5/2015
-
D-III/S1
19
PRANATA LABKS
08/2006
611/2006
413/2007
SLA-S1
20
PSIKOLOG KLINS
11/2008
1112/2008
613/2010
S1
21
RADIOGRAFER
29/2013
47/21/2014
52/2015
D-III/S1
22
REFRAKSIONIS
47/2005
1368/2005
994/2006
D-III REFRAK
23
SANITARIAN
10/2006 19/2000
393/2001
1206/2004
D1-S1
24
TEKNISI ELEKT
28/2013
46/23/2014
51/2015
D-III/S1
25
TEKNISI GIGI
06/2007
1148/2007
365/2008
D-III TG
26
TEKNISI TRANFSI
05/2007
1147/2007
364/2008
D-1 TD
27
TERAPIS WICARA
48/2005
1367/2005
992/2006
D-III TW
28
PEMBIMBING KESJA
13/2013 (47/2013)
50/18 -2013
62/2014
D-IV-S1
20
Regulator
Mapping Stakeholder Jabfung Kes Kemen-PAN RB
BKN
Kemkeu
Kemkum-HAM
Sekneg
Hukor Kemkes 28 Jabfung Kesehatan
Org Profesi
Puskat Mutu SDMK
Hukormas
Instansi Pengguna Pusat
PBAK/Tim Penilai AK Pusat
Unit Pembina Pusat
Ropeg Kemkes
Instansi Pengguna Daerah
PBAK/Tim Penilai AK Daerah
Unit Pembina Daerah
BKD
21
Jf creation
Puslat SDMK BBPK
Bapelkes
PERAN INSTANSI PEMBINA DAN INSTANSI PENGGUNA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN INSTANSI PEMBINA a.
Mengembangkan jabatan fungsional dan menyusun petunjuk teknis; b. Menyusun pedoman formasi; c. Menetapakan standard formasi; d. Mengusulkan tunjangan jabatan; e. Melakukan sosialisasi serta petunjuk pelaksanaannya; f. Menyusun kurikulum diklat fungsional / teknis fungsional; g. Memfasilitasi diklat fungsional / teknis fungsional; h. Mengembangkan sistem informasi Jabatan; i. Memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional; j. Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi; k. Memfasilitasi penyusunan dan penetepan etika profesi dan kode etik jabatan; l. Melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai; m. Menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan; dan n. Melakukan monev Jabatan Fungsional
Perlu Pembagian 22 Peran
INSTANSI PENGGUNA a.
Menyusun formasi jabatan untuk setiap jenjang;
b. Melaksanakan pengangkatan, pemindahan, pe mbebasan, sementara, pemberh etian dari dan dalam jabatan fungsional c.
Penyelenggaraan Pembinaan - Memfasilitasi pelaksanaan tugas - Melakukan penilaian prestasi kerja. - Menyusun Manajemen diklat
d. Berkoordinasi dengan instansi pembina jabfung
PNS PROFESIONAL
UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN NO
UNIT PEMBINA
JABATAN FUNGSIONAL
JUMLAH
Dokter Pendidik Klinis, Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Perawat Gigi, Bidan, Radiografer, Pranata Labkes, Perekam Medis, Fisioterapis, Teknis Elektromedis, Ortotis Prostetis, Okupasi Terapis, Terapis Wicara, Refraksionis Optisen, Teknisi Gigi, Teknisi Transfusi Darah, Fisikawan Medis
18
1
Ditjen Pelayanan Kesehatan
2
Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3
Ditjen Kefarmasian dan Alkes Apoteker, Asisten Apoteker
Entomolog Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan,Psikolog Klinis
4
Ditjen Kesehatan Masyarakat
Nutrisionis, Pembimbing Kesehatan Kerja, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Sanitarian
5
Pusat Determinan (diusulkan)
Administrator Kesehatan Jumlah
3 2 4 1 28
INSTANSI PENGGUNA DI DAERAH 34 Dinas Kesehatan Provinsi
52 RSU Provinsi
54 RSK Provinsi
562 Balai/ Labkes/faskes lain Prov/Kab/Kota
416 Dinas Kesehatan Kabupaten 98 Dinas Kesehatan Kota
535 RSU Kab/Kota Data tahun 2015-2016
21 RSK Kab/Kota
9700 Puskesmas
KONDISI PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL
Pokok Permasalahan/Kondisi Saat Ini No
Pokok Bahasan
Permasalahan yg perlu diselesaikan
1
Regulasi: Permenpan, Juklak, Juknis
1. Regulasi sebagian besar sudah lama (tidak relevan) 2. Perlu penyesuaian dengan aturan terbaru (UU ASN dan UU Nakes) *
2
Pedoman Formasi
Formasi untuk setiap rumah jabatan per kategori per jenjang jabatan belum tersedia
3
Standar Kompetensi
Sebagian besar belum memiliki Standar Kompetensi Jabatan
4
Diklat
1. Kurikulum yang ada belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan terhadap pemenuhan standar 2. Diklat teknis fungsional masih terbatas
5
Pendataan & Sistem Informasi
1. Belum tersedia pangkalan data secara nasional 2. Sistem informasi belum ada/belum terintegrasi
6.
Pembinaan
1. Fungsi Unit pembina belum optimal 2. Tim penilai belum optimal/sebagian subyektif
7.
Uji Kompetensi
1. Regulasi,sarana dan prasarana belum disiapkan 2. Pengorganisasian yang sangat luas
Kondisi Yg Diharapkan
Kondisi Saat Ini 1.Regulasi/Kebijakan Jabfung belum memadai. 2.Standar Kompetensi ≠. 3.Pedoman Formasi ≠. 4.Sosialisasi regulasi/kebijakan Jabfung <<. 5.Pelatihan pejabat fungsional yang <<. 6.Database <<, sisfo ≠. 7.Standarisasi tim penilai <<. 8.Binwas pengelolaan << 9.Organisasi Profesi Jabfung ≠.
UPAYA •Grand Design (Visi, Misi, Sasaran) •Road Map 2016-2019
1. Regulasi/kebijakan Jabfung yang update. 2. Tersusunnya Standar Kompetensi (Manajerial,Teknis&Sos Kultural). 3. Adanya Pedoman Formasi. 4. Sosialisasi regulasi/kebijakan Jabfung berkesinambungan. 5. Pelatihan bagi pejabat fungsional sesuai kebutuhan 6. Sisfo yang terstruktur, terintegrasi dan ter-update 7. Pedoman tim penilai. 8. Binwas pengelolaan jabfung yg berjenjang & berkesinambungan. 9. Organisasi Profesi Jabffung
Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
Maksud & Tujuan
Grand Design Pengelolaan Jabatan Fungsional
2016
Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Rencana Jangka Panjang Pengelolaan Jabatan Fungsional Rancangan induk yang berisikan penatalaksanaan dan pengelolaan Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan Memberikan arah dalam pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional secara Nasional selama kurun waktu tahun 20162019
Kerangka Pikir GRAND DESIGN PENGELOLAAN JABFUNG Monitoring dan Evaluasi
Analisis Beban Kerja
Analisis Jabatan
Perencanaan
Tusi Organisa si
Pengangkatan pertama/ Inpasing/ Pindah jabatan
Pelaksanaa n jabfung
Pengangkatan Formasi Latsar
Regulasi
Pemenuhan Uji Angka Kompetensi kredit Alih Jabatan
Pengembangan Penilaia n Angka Kredit
Penilaian Pelatihan Jenjang Kinerja
Tunjangan
Kenaikan jenjang
JF Creation
Sistem Informasi E-jabfung
Puncak Karir Berhenti
ROAD MAP PENGELOLAAN JABFUNG
2019 2018 2017
2016 1. Mapping kebutuhan 2. Strategic Action Plan 3. Pengembangan Jabfung Baru 4.Pembangunan Database Jabfungkes
1. Memperkuat regulasi pengelolaan jabfung 2. Pengembangan Sistem Informasi (e-PAK) 3. Monitoring Evaluasi Pengelolaan Jabfung
1. Memperkuat regulasi pengelolaan jabfung 2. Mengoptimalkan Pengelolaan Jabfung (perencanaan, pengangkatan, pengembangan) 3. Penguatan Sistem Informasi 4. MonevPengelolaa n Jabfung
1. Memperkuat regulasi pengelolaan jabfung 2. Standarisasi Pengelolaan Jabfung 3. Penguatan Sistem Informasi 4. Monitoring Evaluasi Pengelolaan Jabfung
Action Plan 2016 Pengembangan Jabatan Fungsional Regulasi 1.Revisi PMK 72/2014 ttg Pembina Jabfung 2.Penyusunan Jabfung Baru: Penata Anestesi 3.Revisi Jabfung PKM Promkes Revisi Permenpan JabfungNutrisionis & Sanitarian 4.Finalisasi Juknis Perawat dan Perawat Gigi 5.Perpres tunjangan 6 jabfung 6.Mendorong Unit Pembina mengeva-luasi matrik butir 31 kegiatan
Pemetaan & Sistem Informasi
1.SE Format Data Isian Satker Pengguna Pusat/Provin si/Kab/Kota/ UPT 2.Penyusunan Pangkalan Data Jabfung 3.Harmonisasi Data Jabfung Unit PembinaRopeg-BKN 4.Penyusunan e-jabfung
Kompetensi
Pelatihan
1.Penyusuna n Pedoman Uji Kompetensi 2.Mendorong Unit Pembina menyusun Standar Kompetensi manajerial (21 jabfung) dan teknis (28 jabfung)
1. Koordinasi dengan Puslat terkait identifikasi kebutuhan diklat jabfung 2. Koordinasi penyusuna n modul diklat agar sinkron dengan kompetensi yg ditetapkan
Pembinaan 1.Penetapan Unit Pembina Jabfung Kemenkes 2.SE Tim Penilai Jabfung di Provinsi
3.Mendorong unit pembina mengevaluasi butir-butir kegiatan 4.Supervisi, monev berjenjang
PEMETAAN JABATAN FUNGSIONAL
REKAPITULASI DATA PNS BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN NO JABATAN FUNGSIONAL JUMLAH NO JABATAN FUNGSIONAL JUMLAH 1 Administrator Kesehatan
1.418
15 Pembimbing Kesehatan Kerja
2 Apoteker
3.826
16 Penyuluh Kesehatan Masyarakat
27 3.987
3 Asisten Apoteker
11.851
17 Perawat
155.544
4 Bidan
76.113
18 Perawat Gigi
9.919
5 Dokter
22.873
19 Perekam Medis
3.038
6 Dokter Gigi
6.729
20 Pranata Laboratorium Kesehatan
7 Dokter Pendidik Klinis
1.453
21 Psikolog Klinis
8 Entomolog Kesehatan
115
9 Epidemiolog Kesehatan
10 Fisikawan Medis
1.572
74
11 Fisioterapis
2.241
12 Nutrisionis
10.993
13 Okupasi Terapis
109
14 Ortosis Prostetis
21
22 Radiografer 23 Refraksionis Optisien
24 Sanitarian 25 Teknisi elektromedis
12.891 111 2.605 359
11.029 1.246
26 Teknisi Gigi
115
27 Teknisi Transfusi Darah
133
28 Terapis Wicara
Sumber Data : Direktorat Pengolahan Data dan Sistem Informasi BKN Maret 2016
75 TOTAL 340.467
JUMLAH TENAGA FUNGSIONAL DENGAN PEMBINA KEMENTERIAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA 35.000 Terapis Wicara Tek.Transfusi Darah Teknisi Gigi
30.000
Teknisi elektromedis Sanitarian 25.000
Refraksionis Optisien Radiografer Psikolog Klinis
20.000
Pranata Labkes Perekam Medis Perawat Gigi
15.000
Perawat Penyuluh Kesmas Pembimbing Kesja
10.000
Ortosis Prostetis Okupasi Terapis 5.000
Nutrisionis Fisioterapis Fisikawan Medis Papua
Papua Barat
Maluku
Maluku Utara
Sulawesi Barat
Gorontalo
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Utara
Kalimantan Utara
Kalimantan Timur
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Barat
NTT
NTB
Bali
Banten
Jawa Timur
D I Yogyakarta
Jawa Tengah
Jawa Barat
DKI Jakarta
Kepulauan Riau
Kep. Bangka Belitung
Lampung
Bengkulu
Jambi
Sumatera Selatan
Riau
Sumatera Barat
Sumatera Utara
Aceh
-
Epidemiolog Kesehatan Entomolog Kesehatan Dokter Pendidik Klinis Dokter Gigi Dokter
UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
Latar Belakang PermenPAN no. 25/2014 PermenPAN no. 23/2014 Permenpan no.47/2013
UU Nomor 5 tahun 2014
PermenPAN no. 28/2013
Pengembangan karier Pegawai Negeri
. Sipil
dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme yang akan naik jenjang jabatan
Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
PermenPAN no.29/2013 PermenPAN no.30/2013
Tahapan Persiapan Uji Kompetensi Text in here
Text in here
MarAgus
Penyusunan Peraturan Menteri Kesehatan
Sepdes
Pra Uji Coba
Sep des
Jan feb
MarApril
Sosiali sasi
Pemben tukan dan pembek alan tim penguji
Penyusu nan materi uji
2016
Mei – Juni
Persiapa n tempat
Jul Ags
Sept Okt
Nov - des
2018
Uji Coba pelaksan aan
Evaluasi Uji Coba pelaksanaa n
Persiap an Akhir
Pelaksanaan Ukom JFK Januari 2018
2017
2018
PENUTUP 1
2
3
STR Online telah dapat diaktivasi di seluruh Provinsi. Diharapkan masing-masing Dinkes Provinsi melalui MTKP untuk mengoptimalkan pelayanan STR
Masing-masing stakeholder diharapkan menetapkan Strategic Action Plan Pengelolaan Jabfungkes dengan indikator dan milestone yang jelas
Untuk pelaksanaan uji kompetensi jabfung diharapkan Unit Pembina dan Instansi Pengguna sebagai unsur penyelenggara uji kompetensi jabfung dapat mempersiapkan hal-hal yang 4 diperlukan antara lain: 1. Sosialisasi Ukomjabfung di wilayah kerja masing-masing 2.5 Pemetaan pejabat fungsional 3. Pembentukan tim penguji 4. Pendanaan.
Add your company slogan
