PRASYARAT DAN IMPLIKASI PENGATURAN PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI DI INDONESIA

PRASYARAT DAN IMPLIKASI PENGATURAN PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI DI INDONESIA Disusun oleh: Tim Peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Abstrak Prasyarat pengaturan pembatasan transaksi tunai di Indonesia dapat dianalisis dari beberapa aspek, yaitu: aspek ekonomi, pembatasan transaksi tunai akan memiliki dampak bagi perekonomian terutama pada perputaran uang (velocity of money) karena bergesernya penggunaan alat pembayaran tunai menjadi non tunai membuat transaksi lebih efisien dan cepat, aspek sosiologis, bagi masyarakat yang belum mengenal alat pembayaran non tunai perlu dilakukan pendekatan yang bersifat persuasif, kultural, dengan memberikan informasi secara berkesinambungan, aspek hukum dan infrastruktur, berkaitan dengan jenis aturan yang tepat (UU atau peraturan perundang-undangan di bawahnya) untuk mengatur hal tersebut dan aparat penegak hukum yang menjalankan peran law enforcement. Kesiapan infrastuktur lembaga keuangan, alat pembayaran non tunai, dan jaringan komunikasi juga perlu dipertimbangkan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, di mana akan dilakukan penelitian terhadap kesesuaian antara norma ideal yang akan dilaksanakan (das sollen) dengan fakta-fakta yang terdapat di masyarakat (das sein). Pengaturan pembatasan transaksi tunai memiliki dampak positif antara lain efisiensi dalam transaksi keuangan, penghematan anggaran pencetakan uang dan biaya pengamanannya, peningkatan kegiatan dan pembangunan ekonomi, memudahkan pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan, dan penekanan tingkat inflasi. Namun, di sisi lain terdapat pula implikasi negatif yang perlu mendapat perhatian, antara lain infrastruktur keuangan belum tersedia secara memadai di wilayah Indonesia, budaya masyarakat yang belum terbiasa dengan perbankan dan alat pembayaran non tunai, kejahatan cybercrime atas transaksi non tunai.

A. Latar Belakang Kejahatan pencucian uang (money laundering) belakangan ini makin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan, yang bukan saja dalam skala nasional, tetapi juga skala regional dan skala global melalui kerja sama antarnegara. Gerakan ini terpicu oleh kenyataan bahwa kini semakin marak terjadi kejahatan money laundering dari waktu ke waktu, sementara kebanyakan negara belum menetapkan sistem hukumnya untuk memerangi atau menetapkannya sebagai kejahatan yang harus diberantas.1

1

N.H.T Siahaan, Money Laundering & Kejahatan Perbankan, Jakarta: Jala Pertama, 2008, hal 1 (Beberapa negara yang menjadi primadona dalam studi perbandingan tentang anti-pencucian uang adalah Singapura, Amerika, Inggris dan Swiss, negara-negara ini mengadopsi kententuan tersebut karena diyakini sebagai pusat-pusat peredaran uang (financial centres). Paradigma baru mulai berkembang semenjak revisi Finansial Action Task Force on Money Laundering ‘the Forty Recommendations of the Dinansial Action Task Force on Money Laundering yang drevisi pada 28 Juni 1996. Dibukanya daftar jenis tindak pidana yang menyertai tindak pidana pencucian uang, mulai dari suap perusahaan, penipuan pajak, korupsi, narkoba, hingga efek dari tragei 11 September akan bahayanya terorisme (hasil revisi dari FATF 40/2003). Lihat: Mark Pieth & Gemma Aiolfi, A Comparative Guide to Anti-Money Laundering, Northampton: Edward Elgar Publishing, 2004, hal 15-35.

31

Buletin Hukum Kebanksentralan • Volume 12, Nomor 1, Januari - Juni 2015

Pada mulanya kejahatan money laundering lebih erat

Adapun definisi dari Transaksi Keuangan Tunai

kaitannya dengan kejahatan-kejahatan perdagangan

adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan

obat bius/narkotika dan kejahatan besar lainnya, tetapi

menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.

kini kejahatan pencucian uang sudah dihubungkan

(Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang

dengan proses atas uang hasil perbuatan kriminal

Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana

secara umum dalam jumlah besar. Saat ini kejahatan

Pencucian Uang)4. Dari definisi tersebut, fungsi uang

money laundering melebar hingga 12 (dua belas)

sebagai alat pembayaran telah mengalami

tindak pidana, diantaranya korupsi, penyuapan,

perkembangan yang sangat pesat dan maju5.

narkotika, psikotropika, perbankan, terorisme,

Sebagaimana yang ditulis oleh RG Thomas dalam

prostitusi, kehutanan, lingkungan hidup, dan lain-

bukunya Our Modern Banking, menjelaskan uang

lain. Modus-modus pelaku pencucian uang dalam

adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum

melancarkan aksinya pun saat ini semakin berkembang,

diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian

yang dahulu lebih banyak dilakukan melalui transaksi

barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga

di lembaga perbankan, saat ini juga melibatkan

lainnya serta untuk pembayaran utang.

lembaga keuangan non-perbankan, bahkan meningkat dari transaksi tunai via bank menjadi melalui transaksi

Terlepas dari peran uang tunai dalam meningkatkan

tunai dari tangan ke tangan maupun mengalihkan

aktivitas perekonomian khususnya untuk kalangan

hak/mengubah bentuk harta kekayaan yang diketahui

masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank, transaksi

atau patut diduga sebagai hasil pencucian uang

dengan uang tunai juga memungkinkan

dengan nama dari keluarga terdekat pelaku, seperti

pemanfaatannya untuk kegiatan ilegal, seperti

yang banyak terjadi akhir-akhir ini di Indonesia.2

penghindaran pajak, pencucian uang dari kegiatan ilegal dan pendanaan terorisme. Meningkatnya

Peter Lilley mengemukakan bahwa sebagian besar

penggunaan transaksi tunai dari tahun ke tahun

tindak pidana di bidang ekonomi dilakukan untuk

menimbulkan dugaan bahwa pihak-pihak yang

memperoleh satu hal, yaitu

uang.3

Uang atau dana

melakukan transaksi mencurigakan menggunakan

yang diperoleh dari tindak pidana akan menjadi sia-

sarana transaksi tunai untuk menghindari terlacaknya

sia kecuali apabila uang hasil tindak pidana disamarkan

kegiatan yang dilakukan. Data mengenai peningkatan

dengan menggunakan penyedia jasa keuangan (bank

pelaporan kepada PPATK mengenai jumlah transaksi

atau non bank). Dalam konteks penegakan hukum, istilah money laundering bukanlah suatu konsep yang sederhana, melainkan sangat rumit karena masalahnya begitu kompleks sehingga sulit untuk menemukan delik-delik hukumnya secara objektif dan efektif.

2

Edi Nasution, Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan, http://nasional.lintas.me/go/acch.kpk.go.id/memahami-praktik-pencucianuang-hasil-kejahatan

3

Peter Lilley, Dirty Dealing : The Untold Truth about Global Money Laundering, International Crime and Terrorism, edisi kedua, London and Sterling, VA: Kogan Page Limited, 2003, hal 1 dalam Edi Nasution, Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan, http://nasional.lintas.me/go/acch.kpk.go.id/memahami-praktik-pencucianuang-hasil-kejahatan

32

4

Transaksi keuangan kemudian berkembang dari transaksi keuangan tunai (cash based) ke transaksi keuangan non-tunai (non cash) seperti alat pembayaran berbasis kertas (paper Based), misalnya, cek dan bilyet giro. Selain itu, dikenal juga alat pembayaran paperless, seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (card-based) antara lain ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar.

5

Thamrin Abdullah & Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hal 44 (Untuk dapat mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan uang, kita harus memberikan pengertian atau definisi dari uang tersebut. Uang yang selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang bisa diterima oleh umum sebagai alat pembayaran dan sebagai alat tukar menukar. Beberapa sarjana ekonomi mengemukakan definisi-definisi mengenai uang. Pada awal mula alat pembayaran dikenal, sistem barter antar barang yang diperjualbelikan adalah kelaziman di era pra modern. Dalam perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Uang kartal masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi bernilai kecil).


keuangan tunai yang melebihi jumlah tertentu maupun

Saat ini belum ada pengaturan yang secara spesifik

yang diindikasikan mencurigakan yang dilaporkan

mengatur mengenai pembatasan transaksi tunai di

Penyedia Jasa Keuangan, dapat dilihat sebagai berikut:

Indonesia, namun dalam Pasal 23 UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) diatur bahwa

Grafik 1. Jumlah komulatif Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) yang disampaikan Penyedia Jasa Keuangan Kepada PPATK

kepada PPATK yang diantaranya meliputi transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau

12000 10000 8631

8000

10214

10637

4000 782

0 2009

dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

7170

6000

2000

penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan

Selain itu, penyedia barang dan/ atau jasa lain yang

1582 423

1402 2010

Kumulatif LTKT

meliputi perusahaan property/agen property; pedagang kendaraan bermotor; pedagang permata dan

2011

2012 LTKT

Sumber: PPATK

perhiasan/logam mulia; pedagang barang seni dan antik; atau balai lelang juga wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan paling sedikit atau setara dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK.

Dari hasil analisis transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan PPATK, terindikasi

Pembatasan Transaksi Tunai adalah suatu

bahwa sumber dari transaksi mencurigakan itu

mekanisme untuk membatasi transaksi dengan uang

terutama dari transaksi korupsi. Selain merupakan

tunai, di mana semua transaksi di atas batas yang

porsi paling besar dari hasil analisis transaksi keuangan

ditentukan harus dilakukan melalui sistem perbankan.

yang mencurigakan, jumlahnya pun mengalami

Misalnya transaksi tunai dibatasi Rp.100.000.000,-

peningkatan dari tahun ke tahun. Dari 4.050 jumlah

(seratus juta rupiah) atau Rp.50.000.000,- (lima puluh

kumulatif kasus tindak, diantaranya diindikasikan

juta rupiah) dalam 1 (satu) hari, di mana transaksi

sebagai kasus korupsi. Jumlahnya pun meningkat

di atas batas tersebut, harus dilakukan melalui sistem

pesat, dari 144 kasus di 2008 menjadi 493 kasus di

perbankan. Dengan pembatasan transaksi tunai

tahun 2011.6

tersebut, secara tidak langsung telah menjadikan seluruh bank yang ada di Indonesia untuk ikut

Terungkapnya beberapa kasus korupsi dan kasus

berperan aktif dalam pencegahan korupsi dan money

terorisme yang ditengarai dibiayai dari pihak dalam

laundering, di samping menjalankan fungsi dan tugas

maupun luar negeri, menimbulkan kecurigaan bahwa

utamanya.

kasus-kasus tersebut dilakukan dengan transaksi tunai dan tidak melalui sistem keuangan yang ada sehingga

Dengan adanya Pembatasan Transaksi Tunai tugas

tidak terlacak. Hal tersebut merupakan salah satu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya

penyebab munculnya wacana pembatasan transaksi

terarah kepada penyelidikan, penyelidikan dan

tunai.

penuntutan semata, tetapi juga ada upaya preventif sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 huruf (d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang

6

Ibid, hal 2

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Begitu

33


juga kebijakan pembatasan transaksi tunai tersebut

dan tindak pidana narkotika, pembayaran dalam

akan dapat membantu lembaga penegakan hukum

transaksi property harus melalui transfer bank

lainnya, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

atau cek jika jumlah yang dibayar tidak melebihi

Keuangan (PPATK), Mahkamah Agung, Kejaksaan,

10 persen dari harga jual dan jumlah yang dibayar

Kepolisian Republik Indonesia, dan berbagai pihak

tersebut tidak lebih dari EUR 5.000. Perjanjian

terkait lainnya.

dan akta jual harus mencantumkan nomor rekening yang digunakan untuk pembayaran.

Di beberapa negara, pengaturan mengenai pembatasan transaksi tunai memiliki model yang berbeda, antara

lain:7

e. Armenia: Pembatasan transaksi tunai menjadi bagian dari strategi mendukung Program Anti Pencucian Uang. Pembatasan transaksi tunai

a. Italia: pembatasan transaksi tunai dalam rangka

diberlakukan hanya pada perusahaan dan

pencegahan dan pemberantasan penggelapan

dilakukan secara bertahap. Berdasarkan Law on

pajak (tax evasion), antara lain dilarang melakukan

Cash Transaction yang berlaku Januari 2009, sejak

transfer dana secara tunai atau melalui bearer

tahun 2009 semua transaksi perusahaan yang

instruments dengan alasan apapun untuk transaksi

melebihi AMD 3 juta harus melalui pembayaran

yang bernilai sama atau lebih besar dari EUR

bank (cashless). Sejak 2010 batas tersebut

1.000, baik dalam satu kali atau beberapa kali

diturunkan menjadi AMD 2 juta dan sejak 2011

transaksi yang berkaitan.

menjadi AMD 1 juta.

b. Mexico: Kementerian Keuangan mengeluarkan

f. Amerika Serikat: Tidak ada pelarangan transaksi

Kebijakan Anti Money Laundering yang membatasi

tunai namun terdapat kewajiban pelaporan untuk

jumlah uang tunai dalam bentuk USD yang dapat

transaksi tunai dan transaksi mencurigakan.

diterima/ditransaksikan dengan perbankan

Transaksi tunai lebih dari USD 10.000 harus

Meksiko. Ketentuan baru ini untuk mencegah

dilaporkan pada Currency Transaction Report

risiko pencucian uang yang berasal dari bisnis

(CTR), di laporan tersebut akan diidentifikasi

narkotika dan TOC.

individu yang melakukan transaksi dan sumber uang transaksi tersebut.

c. Perancis: Pembayaran lebih dari EUR 1.100 atau yang dibuat untuk melunasi bagian utang yang

g. Bulgaria: diatur dalam Limitation of Cash Payment

lebih besar yang berkaitan dengan sewa,

Act, setiap pembayaran dengan jumlah sama

transportasi, jasa, perlengkapan dan pekerjaan,

dengan atau lebih dari BGN 15.000 harus

atau akuisisi properti atau benda-benda bergerak,

dilakukan melalui transfer atau setoran ke rekening

atau yang berkaitan dengan pendapatan dari surat

pembayaran. Aturan tersebut juga berlaku untuk

berharga atau premi asuransi atau kontribusi,

transaksi dengan jumlah kurang dari BGN 15.000,

harus dilakukan dengan cek silang, transfer bank

tetapi merupakan bagian dari suatu pembayaran,

atau penggunaan kartu pembayaran.

di mana total nilai pembayaran adalah sama dengan atau lebih dari BGN 15.000. Batasan di

d. Belgia: dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

atas juga berlaku untuk pembayaran dalam valuta asing dengan jumlah sama dengan atau lebih dari BGN 15.000 sesuai dengan kurs Bank Nasional Bulgaria pada tanggal pembayaran.

7

Loc cit. hal 3

34


B. Tinjauan Hukum Terhadap Pembatasan Transaksi Tunai

hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang berjumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, atau nilai yang setara yang akan dilakukan

Penyelesaian transaksi dalam masyarakat dapat

pencucian. Jadi, bisa disimpulkan bahwa tindak pidana

dilakukan melalui tunai maupun nontunai. Transaksi

money laundering merupakan tindak pidana

tunai tidak melalui sistem di mana informasi dan lalu

independen di mana perlu dilihat tindak pidana asalnya

lintas pembayaran dapat tercatat, sedangkan transaksi

yang dijadikan sebagai alasan untuk melakukan

nontunai dapat dilakukan melalui sistem pembayaran

kegiatan money laundering.

lain, seperti transfer melalui RTGS, APMK, e-money, dan electronic channel lainnya. Terlepas dari peran

Pada UU TPPU yang baru, predicate crime dalam

uang tunai dalam meningkatkan aktivitas

kegiatan money laundering telah mengalami perluasan

perekonomian, khususnya untuk kalangan masyarakat

kategori tindak pidana dari UU TPPU yang lama menjadi

yang tidak terjangkau oleh bank, transaksi dengan

26 (dua puluh enam) tindak pidana, diantaranya

uang tunai juga memungkinkan pemanfaatannya

korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika,

untuk kegiatan ilegal, seperti penghindaran pajak,

perbankan, terorisme, prostitusi, kehutanan,

pencucian uang (money laundering) dari kegiatan

lingkungan hidup dan lain-lain. Seperti yang telah

ilegal, antara lain pendanaan terorisme, hasil transaksi

dijelaskan di atas bahwa sumber terbesar dari transaksi

narkoba, dan masih banyak lagi. PPATK: Mendesak,

mencurigakan di Indonesia berasal dari transaksi

UU Pembatasan Maksimal Transaksi Tunai.8

korupsi yang digunakan untuk melakukan kejahatan money laundering. Selain itu, jumlahnya pun

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

(PPATK) terus mendorong agar pemerintah segera membuat undang-undang tentang pembatasan

Pada tahun 1990, Financial Action Task Force on

maksimal transaksi tunai. Kepala PPATK Muhammad

Money Laundering (FATF) untuk pertama kalinya

Yusuf mengatakan, undang-undang itu akan sangat

mengeluarkan 40 (empat puluh) rekomendasi sebagai

bermanfaat bagi Indonesia. Di antaranya akan lebih

suatu kerangka yang komprehensif untuk memerangi

menghemat bahan baku dan jumlah pencetakan uang.

kejahatan money laundering. Di mana rekomendasi

Selain itu undang-undang ini juga akan membuat

tersebut menetapkan prinsip-prinsip untuk penyusunan

proses pengamanan uang lebih efisien, baik dari segi

kebijakan implementasi oleh setiap negara.

tempat penyimpanan maupun biaya pengamanan. Namun demikian, FATF memberikan keleluasaan Terkait dengan kegiatan money laundering, kegiatan

kepada setiap negara dalam mengimplementasikan

ini di Indonesia dimasukkan ke dalam kategori tindak

rekomendasi dengan melihat kondisi dan sistem

pidana independen. Maksudnya, tindak pidana ini

hukum yang berlaku di setiap negara. Meskipun 40

terpisah dari tindak pidana asalnya (predicate crime)

(empat puluh) rekomendasi bukan merupakan produk

karena tindak pidana asal bisa terjadi di mana-mana.

hukum yang mengikat, namun rekomendasi ini dikenal

Predicate crime merupakan istilah yang digunakan

dan diakui secara luas oleh masyarakat dan organisasi

untuk merujuk ke tindak pidana asal, baik yang

internasional yang terkait sebagai suatu standar

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

internasional untuk memerangi kejahatan money

Tindak pidana asal ini digunakan untuk memperoleh

laundering dan pendanaan terorisme. FATF menegaskan bahwa rekomendasi bukan merupakan himbauan yang sifatnya optional bagi setiap negara, namun merupakan mandat atau kewajiban bagi setiap negara

8

, PPATK: Mendesak, UU Pembatasan Maksimal Transaksi Tunai, http://www.portalkbr.com

apabila ingin dipandang sebagai negara yang

35


memenuhi standar internasional oleh masyarakat

use cash for transactions in real estate, securities,

dunia.

aircraft, ships and cars, or transactions exceeding the limit set by the central bank. State Bank of

Adapun materi yang termuat dalam rekomendasi FATF

Vietnam is implementing a project on non-cash

meliputi:9

payment, which aims to have 150,000 Point of

a. Ruang lingkup tindak pidana pencucian uang;

Sales (POS) nationwide by 2015, over the current

b. Langkah-langkah pendahuluan dan penyitaan;

94,000 POS.

c. Peraturan identifikasi dan penyimpanan catatan nasabah;

2. Mexico11

d. Prinsip kehati-hatian oleh lembaga keuangan;

Mexican President Felipe Calderon proposed new

e. Langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang

measures on August 26th that would make it

dihadapi negara yang tidak memiliki langkah anti

illegal to make cash purchase of aircrafts, vehicles,

pencucian uang atau langkah-langkah anti

boats and real estate over US$7,700 or 100,000

pencucian uang yang tidak memadai;

pesos. The move is the government's latest effort

f. Langkah-langkah lain untuk menghindari pencucian uang; g. Implementasi dan peran otoritas dan instansi administratif lainnya;

to target the flow of illicit drug proceeds entering the country's financial system from Mexico's drug cartels. Also banned under the 100,000 peso cash limit is the acquisition of stocks shares, the purchase

h. Kerjasama administratif, tukar menukar informasi

of lottery tickets, cash wagers at casinos and horse

umum dan tukar menukar informasi transaksi

race tracks, as well as buying or partnering in a

keuangan mencurigakan;

business. Calderon mentioned in a statement that

i. Kerjasama penyitaan, mutual legal assistance dan ekstradisi; j. Bentuk-bentuk kerjasama lainnya.

drug trafficking organizations launder their bulk cash through the above mentioned endeavors and thus take advantage of Mexico's "lax" antimoney laundering (AML) regime.

C. Pembatasan Transaksi Tunai di Beberapa Negara 3. Australia12 Pembatasan transaksi tunai sebagai upaya pencegahan

Aturan yang membatasi transaksi tunai di Australia

tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian

sudah cukup lama ada, yaitu diatur dalam Financial

uang serta pencegahan pendanaan terorisme,

Transaction Reports Act 1988. Di dalam aturan

pencegahan peredaran uang palsu dan kejahatan

itu dikatakan….. An Act to provide for the reporting

narkoba telah dilaksanakan di berbagai negara, antara

of certain transactions and transfers to the

lain:

Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) and to impose certain obligations in

1. Vietnam to limit use of cash for large transactions10

relation to accounts, and for related purposes.

For the first time, individuals will not be allowed to pay for securities, houses, land and large vehicles with cash. Organizations will not be allowed to

9

4. FTR Act tahun 1988 ini merupakan peraturan yang menjadi rujukan dari UU Anti Tindak Pidana

Ibid, hal 7

10 Fu Peng, Vietnam to limit use of cash for large transactions, , 2013

36

11 William Booth, Mexico targets money laundering with plan to limit cash transactions, Washington Post, , 2010 12 , ,


Pencucian Uang dan Kontra Terorisme di Australia

Sisi kanan dari persamaan tersebut mencerminkan

tahun 2006 … Australia's anti-money laundering

transaksi yang terjadi di dalam suatu perekonomian,

and counter-terrorism financing program places

di mana P adalah harga dan T adalah jumlah

obligations on financial institutions and other

transaksi yang terjadi di dalam perekonomian

financial intermediaries. Those obligations are

selama periode tertentu. Sedangkan sisi kiri dari

contained in the Financial Transaction Reports Act

persamaan M mencerminkan jumlah uang yang

1988, as well as the Anti-Money Laundering and

digunakan untuk melakukan transaksi yang

Counter-Terrorism Financing Act 2006.

dilakukan di dalam suatu perekonomian selama periode tertentu.

D. Analisa Terkait Prasyarat Pengaturan Pembatasan Transaksi Tunai di Indonesia (Aspek Ekonomi,

Dari persamaan tersebut velocity of money dapat

Sosiologis, Hukum, dan Infrastruktur)

dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:

1. Aspek Ekonomi

V = PT / M

Secara praktis, pembatasan transaksi tunai akan

V atau velocity of money, digunakan untuk

membawa dampak bagi perekonomian yang

mengukur kecepatan (tingkat) sirkulasi satu unit

digerakkan oleh dunia usaha. Belakangan diketahui

uang yang digunakan untuk melakukan transaksi

bahwa dunia usaha semakin lekat dengan sistem

di dalam suatu perekonomian. Bank sentral dapat

pembayaran nontunai, yang secara tidak langsung

mengontrol harga (P) dengan menargetkan M.

mendorong praktik pembatasan transaksi tunai. Keamanan dan kemudahan dalam bertransaksi

Di sisi lain, apabila pembatasan transaksi tunai

menjadi salah satu faktor preferensi dunia usaha

dilakukan akan mendorong penggunaan transaksi

dalam menggunakan sistem transaksi nontunai.

nontunai. Penggunaan transaksi nontunai memberi

Meskipun demikian, di balik keuntungan yang

manfaat efisiensi berupa penurunan biaya transaksi

dirasakan dunia usaha, masih terdapat beberapa

bagi konsumen dan produsen serta meningkatnya

isu yang menjadi ganjalan dalam menggunakan

kepuasan masyarakat karena terpenuhinya

sistem transaksi nontunai.

kebutuhan akan alat pembayaran yang lebih praktis.

Pembatasan transaksi tunai akan memiliki dampak bagi perekonomian terutama pada perputaran

Menurut Dias13, peningkatan konsumsi dan

uang (velocity of money). Velocity of money

pertumbuhan ekonomi yang terjadi dari

merupakan salah indikator penting yang perlu

penggunaan alat pembayaran nontunai tersebut

diperhatikan dalam target bank sentral. Velocity

pada gilirannya berpotensi mendorong kembali

of money harus dapat diprediksikan dan stabil.

permintaan masyarakat terhadap digital money

Secara teoritis, dasar perhitungan velocity of money

guna mempermudah dan mempercepat proses

dapat ditemukan dari Teori Kuantitas Uang.

transaksi yang dilakukan. Bagi bank atau lembaga

Menurut teori ini hubungan antara transaksi

penerbit pembayaran nontunai, hal ini kembali

ekonomi yang terjadi di dalam suatu perekonomian

berpotensi meningkatkan pendapatan dan

dengan jumlah uang yang dibutuhkan untuk

keuntungan. Hal ini disebut sebagai dual effect

membiayai transaksi dapat diekspresikan dalam persamaan sebagai berikut: MV = PT

13 Dias, J., M.J. Silva., and M.H.A. Dias, The Demand for Digital Money and Its Impact on the Economy, Brazilian Electronic Journal of Economics, Vol. 2. No.2, 1999

37


dari penggunaan alat pembayaran nontunai. Dual

lebih baik ini diungkapkan oleh Roscoe Pound.

effect dari penggunaan pembayaran nontunai

Dengan demikian, institusi ekonomi seperti Bank

kepada konsumen dan produsen tersebut pada

Sentral pun menginisiasi keselarasan kinerja

gilirannya dapat mendorong pertumbuhan

lembaga lain seperti bank, lembaga kliring, pasar

ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan

modal, penyedia jasa komunikasi, penerbit jasa

masyarakat secara keseluruhan.

kartu kredit, dan seterusnya untuk ikut serta dalam menggapai Indonesia yang bebas dari korupsi.

2. Aspek Sosiologis Beberapa negara membatasi transaksi tunainya Posisi uang tunai dalam perdagangan dan

seperti: Austria, Italia, Finlandia, Jerman, Inggris,

kehidupan sosial cukup fundamental. Sebuah

Perancis, Belgia, Meksiko, Ukraina. Misalnya, Italia

kebijakan untuk membatasi uang tunai hendaknya

membatasi transaksi tunai dengan nilai minimal

dikorespondensikan dengan kenyataan sosial,

EUR 1.000 dalam satu kali transaksi. Begitu juga

bagaimana urgensi kebijakan tersebut terhadap

dengan Meksiko yang membatasi uang tunai tak

kelangsungan kehidupan ekonomi masyarakat.

lebih dari MXN 100.000.15 Negara-negara ini melakukan kegiatan ini untuk melindungi (social

Melalui pembatasan transaksi tunai inilah, tujuan

defence) keamanan perekonomian dan stabilitas

sosial, yakni pencegahan dan pemberantasan

pemerintah-pembangunan negaranya. Memang

korupsi bisa dilaksanakan. Dengan demikian,

dalam konteks ini, perlindungan terhadap kinerja

hukum [baca: pembatasan transaksi tunai]

institusi negara dalam menjalankan tugas fungsinya

merupakan sarana rekayasa sosial bagi Bank Sentral

menjadi cukup penting dalam mewujudkan utopia

sebagai operator, regulator, dan supervisor

hidup sebagai negara hukum yang berdaulat.

berperan aktif dalam mewujudkan pemerintah

Kendati terpuruk dalam indeks negara hukum

yang bersih, akuntabel, dan transparan. Hukum

yang diakibatkan karena merajalelanya korupsi

sebagai sarana perubahan sosial (law as tool of

seperti yang dilansir oleh World Justice Program

social

engineering)14

menuju kondisi hukum yang

sebagai berikut:

Indonesia

Jakarta, Bandung, Surabaya

1. WJP Rule of Law Index

Income Lowwer Middle

Region East Asia & Pasific

Regional Ranking

Income Group Ranking

WJP Rule of Law Index Factors

Score

Global Ranking

Factor 1:

Limited Government Powers

0.64

29/97

7/14

1/23

Factor 2:

Absence of Corruption

0.30

86/97

14/14

18/23

Factor 3:

Order and Security

0.72

52/97

11/14

9/23

Factor 4:

Fundamental Rights

0.56

61/97

10/14

10/23

Factor 5:

Open Goverment

0,53

35/97

7/14

1/23

Population 249m (2012)

Factor 6:

Regulatory Enforcement

0.50

54/97

10/14

6/23

49% Urban

Factor 7:

Civil Justice

0.49

66/97

9/14

10/23

17% in three largest cities

Factor 8:

Criminal Justice

0.45

62/97

12/14

7/23

14 Roscoe Pound, Outlines of Lectures on Jurisprudence, Cambridge University Press, 1920, hal 7-24

38

15 Andri Gunawan, Erwin Natosmal, et al, Membatasi Transaksi Tunai Peluang dan Tantangan, Indonesian Legal Rountable, 2013


Berikut adalah indeks Negara Hukum Indonesia:

penipuan, pelayanan buruk yang merepotkan

(World Justice Program: 2012)

lembaga keuangan. Dari sudut pandang inilah, hukum dan kebijakan publik hendaknya didasarkan atas pertimbangan yang matang, kematangan dan kelemahannya, seperti yang diungkap oleh

Accountable Government

Cotterrell, bahwa tiada hukum yang sempurna, meski berusaha untuk menuju ke arah sana perlu

2.4 Absence of corruption in the legislative branch

2.3 Absence of corruption by the police and the military

1.2 Government powers limited by legislature

1.0

0.5

dilakukan, yakni dengan memandang hukum dari 1.3 Governmnet powers limited by the judiciary 1.4 Independent auditing and review

berbagai sisi pandang.17 3. Aspek Hukum 1) Intervensi Administrasi Negara di Bidang Privat

0.0

Transaksi pada dasarnya adalah suatu kegiatan 2.2 Absence of corruption in the judicial branch 2.1 Absence of corruption in the executive branch

1.5 Government officials sanctioned for misconduct

1.7 Transition of power subject to the law

1.6 Government powers are subject to nongovernmental checks

privat yang diatur melalui hukum perdata, kegiatan transaksi baik tunai maupun nontunai adalah kegiatan yang dilandasi oleh hak-hak keperdataan seseorang menyangkut dengan benda (uang) yang merupakan hak milik (eigendom) dari orang yang menguasainya. Pengertian transaksi sendiri berdasarkan KBBI adalah “persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan

Peran pemerintah dalam misi penyelamatan aset

penjual”, sehingga dapat disimpulkan bahwa

negara ini memang dibutuhkan. Kebijakan

transaksi didasari oleh adanya suatu perikatan,

regulasi16 yang disematkan oleh pemerintah melalui

baik melalui perjanjian maupun tidak.

bank sentral memang perlu diketengahkan dalam sebuah diskursus sosial. Dengan demikian, pro-

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat

kontra pembatasan transaksi uang tunai akan

dipahami bahwa kegiatan transaksi tunduk

memiliki khasanah diskursif yang menyehatkan

kepada pengaturan mengenai perikatan yang

bagi perumusan kebijakan yang komprehensif.

diatur dalam buku 3 KUHPER, khususnya

Meskipun pembatasan uang tunai jelas memiliki

mengenai syarat sah perjanjian Pasal 1320

tantangannya sendiri, diantaranya seperti:

KUHPER yang menyatakan bahwa syarat sah

keterbatasan dana [cek/BG kosong], keterlambatan

perjanjian meliputi:

approval/lama transaksi, kerusakan jaringan,

a. Adanya Kesepakatan

transaksi tidak akurat, pemalsuan/pembobolan/

b. Kecakapan Para Pihak c. Obyek Tertentu d. Sebab yang Halal

16 Beberapa norma hukum yang berkembang dalam isu pembatasan transaksi tunai adalah UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Peraturan Bank Indonesia No. 12/5/PBI/2010 Sistem Kliring Nasional, Peraturan Bank Indonesia No. 11/ 12/PBI/2008 tentang Uang Elektronik.

17 Roger Cotterrell, Law, Culture and Society, Legal Ideas in the Mirror of Social Theory, Ashgate, p. 98-104

39


Kegiatan transaksi sebagai pemenuhan prestasi

dilakukan oleh masyarakat masuk ke dalam

suatu perjanjian tentunya harus memenuhi

ranah hukum perdata, namun seiring dengan

keempat syarat tersebut dalam pemenuhan

maraknya praktek TPPU dan penyalahgunaan

legalitasnya, keempat syarat tersebut terbagi

transaksi tunai diperlukan suatu aturan hukum

dalam syarat subjektif dan syarat objektif. Poin

yang bersifat mengikat umum dan memiliki

a dan b adalah syarat subjektif dimana apabila

kemampuan untuk mengatur dan memberikan

kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka

sanksi (to regulate and the power to impose

perjanjian mengenai transaksi tersebut berakibat

sanction) terhadap transaksi yang dilakukan

dapat dibatalkan (vernietigbaar), yakni selama

dengan niat untuk mencuci uang, yang mana

perjanjian tersebut tidak dimintakan

tidak dimiliki oleh instrumen-instrumen hukum

pembatalannya kepada hakim pengadilan

perdata.

negeri/niaga oleh salah satu pihak, maka perjanjian tersebut tetap berlaku. Sedangkan

Hukum administrasi negara menurut P. De

poin c dan d adalah syarat objektif sahnya

Haan19 dalam bukunya “Bestuursrecht in de

suatu perjanjian dimana apabila objek perjanjian

Sosiale Rechtsstaat” didefinisikan memiliki tiga

tersebut tidak memenuhi rumusan Pasal 1320

fungsi: norma, instrumen dan jaminan (Het

KUHPER maka perjanjian tersebut batal demi

bestuurect vervult dus een diredelige functie:

hukum (nietig), yang artinya meskipun tidak

norm, instrument, en waarborg). Sedangkan

ada permohonan pembatalan dari para pihak,

menurut Van Vollenhoven20 hukum administrasi

apabila objeknya melanggar peraturan

dipandang sebagai keseluruhan ketentuan yang

perundang-undangan yang berlaku maka

mengikat alat-alat perlengkapan negara, baik

perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum.

tinggi maupun rendah, setelah alat-alat itu akan menggunakan kewenangan-kewenangan

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan

ketatanegaraan.

suatu tindakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang/dana harta

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas,

kekayaan melalui berbagai transaksi keuangan

maka dapat diambil suatu pemahaman bahwa

agar uang/harta tersebut tampak seolah-olah

Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat

berasal dari kekayaan yang sah/legal18. Sehingga

norma yang bertujuan untuk mengatur

dapat disimpulkan bahwa transaksi keuangan

kewenangan pemerintah dan bagaimana

baik tunai maupun nontunai dengan tujuan

seharusnya kewenangan itu dijalankan beserta

pencucian uang melanggar sebab yang halal,

dengan risiko yang mungkin terjadi atas

dan tidak memenuhi asas itikad baik dalam

pemenuhan kewenangan pemerintah tersebut.

pembuatan perjanjian.

Kaidah atau norma berperan sebagai landasan yuridis pemerintah dalam melaksanakan

2) Peran Hukum Administrasi Negara dalam

kewenangannya, norma inilah yang kemudian

Mengatur Tindakan dan Perilaku

dijadikan acuan dalam membentuk suatu

Masyarakat

instrumen pelaksana, dimana nantinya

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa

diharapkan dengan dipenuhinya pelaksanaan

sesungguhnya kegiatan transaksi yang

19 Lihat: Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta: LaksBang PressIndo, hal 16 18 Lihat Pasal 3,4,5 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

40

20 Ibid


kewenangan oleh instrumen pemerintah sesuai

warga negara dan merupakan peraturan

dengan norma dan kaidah yang berlaku maka

perundang-undangan yang memiliki posisi

akan timbul jaminan perlindungan hukum baik

hierarki tinggi dibawah konstitusi mengingat

secara keadilan, kepastian, dan manfaatnya

hak asasi manusia dijamin dalam UUD 1945,

terhadap masyarakat dari kesewenang-

sehingga akan lebih tepat apabila pembatasan

wenangan pemerintah sebagai penguasa.

transaksi tunai diatur dalam bentuk UndangUndang.22

4. Aspek Infrastruktur 2) Penegak Hukum Sebagaimana telah kita sadari bahwa pengaturan

Peraturan hukum tanpa penegakan hanyalah

pembatasan transaksi tunai adalah suatu

selembar kertas. Aparatur penegak hukum

pengaturan administrasi yang akan dibentuk oleh

mencakup pengertian mengenai institusi

pemerintah guna menjamin bahwa setiap transaksi

penegak hukum dan aparat (orangnya)

yang dilakukan oleh warga negara merupakan

penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur

transaksi yang beritikad baik dan dengan sebab

penegak hukum yang terlibat dalam proses

yang halal. Pengaturan ini hendaknya tidak

tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi,

mengurangi hak privat seorang warga negara

penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas

dalam menggunakan uangnya, sehingga

sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan

diperlukan beberapa instrumen yang tepat dalam

aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak

mengatur, melaksanakan dan menegakkan

yang bersangkutan dengan tugas atau

peraturan pembatasan transaksi tunai ini.

perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan,

1) Instrumen di Bidang Hukum

penyidikan, penuntutan, pembuktian,

Mengatur dan menegakkan suatu peraturan

penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta

hukum tidak mudah, yang pertama kali perlu

upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi)

dipahami adalah, suatu peraturan apapun

terpidana.

bentuknya pasti akan menimbulkan akibat hukum bagi objek yang diatur. Sehingga

Dari paparan di atas dapat diberikan pemahaman

diperlukan suatu dasar hukum yang jelas

bahwa infrastruktur di bidang hukum sekiranya

sebagai landasan pemerintah dalam mengatur

yang utama harus dipersiapkan terlebih dahulu,

warga negaranya, khususnya apabila dalam

di samping infrastruktur pendukung transaksi

peraturan tersebut berusaha untuk mengatur

nontunai dari perbankan, seperti penyediaan

pelaksanaan hak asasi manusia warga negara

hardware (misal: mesin atm, komputer, card reader)

yang dijamin oleh konstitusi negara. Hal ini

dan software (misal: sistem e-banking, sms

sesuai dengan fungsi norma dalam hukum

banking) yang merata di daerah-daerah,

administrasi negara yang telah dikemukakan

penyederhanaan sistem transaksi nontunai

sebelumnya.21

sehingga memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Dasar hukum yang dimaksud adalah suatu

Namun, penyusunan norma juga harus

peraturan perundang-undangan yang memiliki

mempertimbangkan sisi ekonomi dan sosial.

area pengaturan yang luas, mengikat seluruh

21 Lihat Hukum Administrasi Negara menurut P. De Haan, fungsi administrasi: norma, instrumen, jaminan

22 Lihat Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

41


E. Analisa Terkait Implikasi Pembatasan dan Mitigasinya (Pengawasan dan Law Enforcement)

satu jam uang sudah masuk dalam rekening si penerima. Bahkan transfer uang melalui sms/e banking, hanya memerlukan waktu

Pembatasan transaksi tunai yang akan mendorong

beberapa menit. Murah berarti bahwa

penggunaan transaksi nontunai dapat menimbulkan

masyarakat tidak mengeluarkan biaya

beberapa implikasi, baik itu implikasi yang positif

administrasi yang besar untuk melakukan

maupun implikasi negatif dalam hal tertentu, yaitu:

transaksi keuangan nontunai, bahkan bebas biaya administrasi dalam hal tertentu (misalnya

1. Implikasi Positif Pembatasan Transaksi Tunai

transaksi antar bank yang sama) dan tidak perlu mengeluarkan biaya pengamanan transaksi

Pembatasan transaksi tunai akan mendorong

uang tunai.

penggunaan alat-alat pembayaran nontunai. Alatalat pembayaran nontunai berevolusi mulai dari

Bagi masyarakat, Alat Pembayaran dengan

bentuk-bentuk kertas (paper based) seperti cek,

Menggunakan Kartu (APMK) merupakan

wesel, bilyet giro sampai dengan bentuk elektronik

fasilitas yang dapat mempermudah proses

bahkan sampai bentuk digital (digital cash) dan

transaksi seperti penarikan tunai, transfer, dan

masih mungkin terdapat bentuk-bentuk

lainnya.23

pembayaran tagihan. APMK memberi manfaat efisiensi berupa penurunan biaya transaksi bagi

Implikasi positif dari pembatasan transaksi tunai

konsumen dan produsen serta meningkatnya

antara lain:

kepuasan masyarakat karena terpenuhinya

a) Efisiensi dalam transaksi keuangan

kebutuhan akan alat pembayaran yang lebih

Pembatasan transaksi tunai mendorong

praktis. Keberadaan atau penggunaan APMK

penggunaan transaksi keuangan nontunai

dapat mengurangi opportunity cost masyarakat

menjadikan transaksi keuangan menjadi lebih

untuk memegang uang baik untuk keperluan

sederhana, cepat, dan murah. Sederhana berarti

transaksi maupun berjaga-jaga. Opportunity

bahwa masyarakat tidak perlu membawa uang

cost tersebut berupa biaya transaksi dan biaya

tunai dalam jumlah banyak untuk melaksanakan

menunggu.24

transaksi keuangan, bahkan kreditur dan debitur tidak perlu bertemu secara langsung. misalnya: nasabah cukup memiliki rekening

Peningkatan penerimaan pajak karena akan

dan mengisi formulir (cek dan bilyet giro) yang

memudahkan penarik pajak atau fiskus pajak

diperlukan dan transaksi melalui mesin ATM,

meng-cross check data kebenaran pajak

Kartu Kredit, Kartu Debet, Internet Banking

seorang wajib pajak. Sistem pemungutan pajak

dan SMS Banking. Cepat berarti bahwa proses

kita dengan mempersilahkan wajib pajak

penyelesaian transaksi keuangan dapat

menghitung sendiri pajaknya (self assessment)

dilakukan dalam waktu relatif singkat, apalagi

membuat petugas pajak kesulitan dalam

didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi

memverifikasi jumlah utang pajak yang

dalam penyelesaian sengketa. Misalnya; transfer

sebenarnya karena minimnya ketersediaan

uang melalui bank hanya memerlukan waktu

data finansial dari wajib pajak kalau apabila

beberapa menit dan dalam waktu maksimal

transaksi keuangan dilakukan secara tunai.

23 Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Pengantar Sistem Pembayaran, 2011, hal 14

42

b) Peningkatan Penerimaan Pajak

24 Dias, The Demand for Digital Money and its Impacts on Economy, 1999 dalam Bambang Pramono, dkk, Dampak Pembayaran Non-tunai Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter, Jakarta: Bank Indonesia, 2006, hal 29


c) Penghematan Anggaran Pencetakan Uang

Dari sisi bank atau lembaga penerbit, alat

dan Biaya Pengamanannya

pembayaran nontunai merupakan sumber

Biaya pengadaan uang terdiri atas biaya bahan,

pendapatan berbasis biaya (fee income based)

biaya cetak, dan biaya distribusi tanpa

karena nasabah penggguna pembayaran

memperhitungkan biaya handling di Bank

nontunai akan dikenakan biaya administrasi

Indonesia. Biaya pengadaan uang selama tahun

setiap bulannya. Selain itu pendapatan berbasis

2000 - 2005 baik untuk uang kertas maupun

biaya juga diperoleh dari biaya yang dikenakan

uang logam mengalami peningkatan. Dengan

untuk transaksi tertentu misalnya transfer atau

rata-rata kenaikan pesanan cetak setiap tahun

pembayaran tagihan. Khusus untuk alat

sebesar 710 juta bilyet/keping (20,2%), maka

pembayaran nontunai berbentuk prepaid cards

biaya pengadaan rata-rata mengalami kenaikan

atau e-money, penerbit memperoleh

sebesar Rp 133 miliar per tahunnya (22,7%).

pendapatan tidak hanya dari pendapatan

Pada tahun 2000 total biaya yang dikeluarkan

berbasis biaya namun juga dalam bentuk

untuk pengadaan uang ialah 400 miliar rupiah,

pembiayaan tanpa bunga (interest-free debt

sedangkan pada tahun 2005 biaya tersebut

financing) sebesar saldo e-money yang ada

naik menjadi 1,1 triliun rupiah.25

pada penerbit.26

Pembatasan transaksi tunai yang memberi

e) Peningkatan Kegiatan dan Pembangunan

alternatif penggunaan uang nontunai juga

Ekonomi

mengakibatkan jumlah uang yang dicetak

Kehadiran alat pembayaran nontunai berpotensi

dapat dikurangi sehingga terjadi penghematan

mendorong kenaikan tingkat konsumsi.

biaya yang harus dikeluarkan dalam pencetakan

Kemudahan berbelanja, diskon, bahkan bonus

uang. Selain itu, Bank Indonesia dan bank-bank

bagi nasabah pemegang kartu nontunai

lainnya harus mengeluarkan biaya pengamanan

misalnya kartu debit atau kredit dapat

yang besar untuk mengamankan pengiriman

mendorong gairah masyarakat untuk

uang tunai dan transaksinya. Dengan kehadiran

meningkatkan konsumsi. Sedangkan bagi

alat pembayaran nontunai tersebut, biaya

produsen, efisiensi dan kemudahan transaksi

pengamanan yang dikeluarkan untuk

nontunai dapat mendorong peningkatan

mengamankan uang tunai dapat dikurangi.

transaksi keuangan sekaligus mendatangkan profit/keuntungan bagi produsen. Hal tersebut

d) Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan

tersebut mendorong produsen untuk

Bank

meningkatkan aktivitas atau ekspansi bisnis

Penggunaan pembayaran nontunai selain

yang berujung pada peningkatan produksi,

meningkatkan pendapatan masyarakat melalui

sehingga berimplikasi pada peningkatan

penurunan biaya transaksi dan penghematan

pertumbuhan ekonomi.27

waktu juga meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pendapatan bunga yang

f) Memudahkan Pengawasan Terhadap

diperoleh dari dana kas yang seharusnya

Transaksi Keuangan yang Mencurigakan

dibawa dalam setiap kali bertransaksi namun

Banyak pelaku kejahatan cenderung

ditempatkan di bank dalam bentuk tabungan.

menggunakan transaksi tunai untuk melakukan

25 Bambang Pramono, dkk, Dampak Pembayaran Non-tunai Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter, Jakarta: Bank Indonesia, 2006, hal 18

26 Ibid, hal 31 27 Ibid

43


kejahatan tertentu seperti; pencucian uang,

perbankan juga dibatasi). Untuk daerah-daerah

pendanaan terorisme, dan penghindaran pajak.

tertentu, kantor pelayanan bank hanya terdapat

Hal tersebut dilakukan karena transaksi tunai

di ibu kota kecamatan/kabupaten yang jaraknya

sulit diawasi karena tidak dapat dipantau secara

sangat jauh dari desa dan medannya berat.

langsung oleh lembaga yang berwenang. Dalam keadaan tertentu, gangguan terhadap Transaksi keuangan melalui penyedia jasa

sistem informasi teknologi tersebut berpotensi

keuangan (bank/non bank) mudah diawasi

terjadi baik gangguan teknis operasional

karena sistem informasi antara penyedia jasa

maupun gangguan nonteknis, sehingga dapat

keuangan (bank/non bank) dan lembaga

mengganggu transfer/kliring antarbank atau

penegak hukum terintegrasi, apalagi ada

antarkantor cabang, termasuk mengganggu

peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh

penggunaan alat pembayaran nontunai.

penyedia jasa keuangan, misalnya kewajiban melapor transaksi keuangan mencurigakan.

2) Budaya Masyarakat Tertentu yang Belum

Dengan demikian memudahkan aparat

Akrab dengan Perbankan dan Alat

penegak hukum untuk menelusuri asal usul

Pembayaran NonTunai

dan identitas suatu transaksi keuangan yang

Perbankan dan alat pembayaran nontunai

mencurigakan, sehingga pengawasan dan

telah dikenal oleh masyarakat perkotaan

penegakan hukum dapat dilakukan secara

dengan baik, sedangkan pada masyarakat

maksimal.

tertentu, misalnya pedesaan belum akrab dengan perbankan dan alat pembayaran

2. Implikasi Negatif Pembatasan Transaksi Tunai

nontunai, bahkan ada yang tidak memiliki rekening di bank, apalagi memahami cara

Secara umum pembatasan transaksi tunai tidak

menggunakan alat pembayaran nontunai.

menimbulkan implikasi negatif yang besar karena transaksi tunai tidak dilarang, tetapi hanya dibatasi

3) Bahaya Kejahatan Cybercrime Terhadap

jumlahnya saja. Masyarakat tetap dapat melakukan

Transaksi NonTunai

transaksi tunai dalam batas tertentu. Selain itu,

Transaksi keuangan nontunai selain

tersedia sarana beranekaragam alat transaksi

mendatangkan kemudahan/efisiensi dalam

nontunai yang telah dikenal masyarakat dewasa

bertransaksi, juga berakibat pada meningkatnya

ini. Namun demikian, implikasi negatif pembatasan

angka kejahatan yang dilakukan terhadap

transaksi tunai dapat terjadi dalam hal:

transaksi keuangan nontunai. Dewasa ini marak terjadi kejahatan terhadap transaksi keuangan

1) Kurang Memadainya Ketersediaan

melalui jasa transaksi nontunai, misalnya SMS

Infrastruktur Keuangan

Banking, E-Banking, Kartu Debit, dan Kartu

Sehubungan dengan pembatasan transaksi

Kredit. Para pelaku kejahatan ini memiliki

tunai, maka masyarakat yang ingin melakukan

keahlian untuk membobol sistem keamanan

transaksi keuangan dalam nominal yang besar

IT suatu bank dan kerahasiaan data nasabah

salah satu cara yang dapat digunakan adalah

di dalamnya. Dengan keahlian tersebut, uang

jasa transfer melalui perbankan. Namun tidak

dalam jumlah jutaan bahkan miliaran dapat

setiap desa/daerah terpencil memiliki kantor

dicuri hanya dalam hitungan menit.

pelayanan bank dan perbankan tidak

44

memberikan pelayanan transaksi keuangan

Implikasi negatif dari pembatasan transaksi

pada hari Sabtu dan Minggu (waktu pelayanan

tersebut dapat dicegah dengan mendorong


tercapainya pembatasan transaksi tunai dan

di atas 500 juta rupiah, Dirjen Bea dan Cukai

penggunaan alat pembayaran nontunai.

dalam hal tidak ada pemberitahuan bahwa

Beberapa upaya tersebut antara lain:

seseorang membawa uang tunai 100 juta dan

pembangunan infrastruktur transaksi keuangan

ke atas ke dalam dan ke luar daerah pabeanan

(bank) yang baik berikut sarana dan

Indonesia, dan Kepolisian bekerjasama dengan

prasarananya disetiap wilayah, sosialisasi dan

Dirjen Bea dan Cukai dalam hal uang tunai dibawa

penggalangan masyarakat untuk menggunakan

oleh orang yang tercantum dalam daftar terduga

transaksi keuangan melalui jasa perbankan

teroris dan organisasi teroris. Adapun sanksinya

dan alat pembayaran nontunai, pembangunan

adalah sanksi administrasi berupa denda atau

sistem pengaturan dan pengawasan yang baik

perampasan uang tunai untuk negara.

untuk menjaga keamanan transaksi keuangan nontunai.

Di samping itu, pengawasan oleh BI terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran, yang pada

3. Penegakan Hukum Terhadap Ketentuan Pembatasan Transaksi Tunai

prinsipnya dimaksudkan untuk menjaga efisiensi, kecepatan, keamanan dan kehandalan fungsi sistem pembayaran, yang dilakukan secara

Penegakan hukum berarti usaha-usaha yang

independen, profesional, dan objektif. Mekanisme

dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku

pengawasan sistem pembayaran terdiri dari tiga

agar ketentuan pembatasan transaksi tunai ditaati

tahap yaitu: 1) monitoring, 2) penilaian/assessment,

dan berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan

3) mendorong terjadinya perubahan.28

hukum secara sempit berbicara mengenai siapa (lembaga) apa yang berwenang menegakkan

Ruang lingkup pengawasan sistem pembayaran

hukum tersebut dan sejauh mana kewenangan

antara lain: pengawasan terhadap sistem dan

yang dimilikinya.

instrumen pembayaran, pengendalian risiko sistemik, kelancaran sistem pembayaran, analisa

Indonesia saat ini belum memiliki

atas desain dan pengaturan operasional, dan

regulasi/pengaturan secara komprehensif tentang

pelaksanaan sistem pembayaran.

pembatasan transaksi tunai, sehingga belum dapat dilakukan pengawasan dan penegakan hukum

1) Pendekatan Hukum Administrasi

terhadap kegiatan transaksi tunai yang melebihi

Ketentuan yang berkaitan dengan pembatasan

batas yang ditentukan. Namun ada beberapa

transaksi tunai dalam beberapa undang-

regulasi/pengaturan yang berkaitan dengan

undang tersebut di atas (UU PPTPPU dan UU

pembatasan transaksi tunai karena beberapa

PPTPPT) berada di wilayah lapangan hukum

pengaturannya mengarah kepada pembatasan

administrasi dan sanksi yang dapat dikenakan

transaksi tunai dengan membebankan kewajiban

juga sanksi administratif, maka seyogianya

tertentu pada transaksi tunai. Dalam hal tertentu

ketentuan pembatasan transaksi tunai juga

apabila seseorang tidak melaksanakan ketentuan

berada dalam lapangan hukum administrasi

tersebut dapat dikenakan sanksi administratif,

dan sanksi yang dapat dijatuhkan berupa

bahkan pidana.

denda administratif.

Penegakan hukum regulasi/pengaturan yang berkaitan dengan pembatasan transaksi tunai sebagaimana diatur dalam UU PPTPPU dilakukan oleh: PPATK dalam hal transaksi keuangan tunai

28 Ibid, hal 3

45


Pertimbangannya adalah bahwa penegakan

tertentu. Ketentuan tersebut tidak berlaku

melalui hukum dan sanksi administrasi lebih

bagi pembawaan uang milik negara dengan

efektif dibandingkan dengan sanksi hukum

izin menteri yang bersangkutan dan pegawai

lainnya (perdata atau pidana). Sanksi

yang ditunjuk.

administratif tidak akan mengganggu atau menghambat transaksi bisnis dalam masyarakat

Sanksi bagi orang-orang yang melanggar

karena pelaku usaha tidak perlu khawatir akan

ketentuan dalam UU PU merupakan sanksi

ancaman dipidana.

pidana, yaitu dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya satu tahun dan

Sanksi/denda administratif dapat menjadi sarana

uang yang terdapat melebihi batas-batas

pencegahan dan penanggulangan terhadap

jumlah tersebut dirampas untuk negara, juga

pelanggaran pembatasan transaksi tunai,

kalau uang itu bukan kepunyaan terhukum.

sehingga pelaku usaha lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi tunai dan menghindari

Selain itu Pemerintah juga mengeluarkan

transaksi tunai melebihi jumlah yang ditentukan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1948

daripada menderita kerugian akibat harus

tentang Peredaran Uang dengan Perantaraan

membayar denda. Pelaku usaha juga akan jera

Bank (UU PUPB).

melanggar ketentuan pembatasan transaksi tunai karena harus membayar denda yang

UU PUPB mengatur bahwa tiap pembayaran

jumlahnya cukup signifikan. Meskipun ada

uang yang melebihi jumlah tertentu harus

peluang untuk menjatuhkan sanksi/denda

dilakukan dengan perantaraan bank yang

administratif, terdapat pula tantangan bagi

ditunjuk oleh Menteri Keuangan, menurut

penegak hukum dalam menerapkan

peraturan-peraturan yang berlaku bagi bank-

pembatasan transaksi tunai ke depan.

bank tersebut.

Tantangan yang terbesar adalah sejauh mana penegak hukum dapat mendeteksi pelanggaran

Adapun sanksinya adalah hukuman denda

hukum jika ada pihak yang tidak menaati jika

sebesar-besarnya Rp 1.000.000,- atau hukuman

terdapat transaksi antara satu pihak dengan

penjara, selama-lamanya 1 tahun. Perbuatan

pihak lainnya tanpa melewati proses bank.

melanggar ketentuan tersebut dianggap

Penegak hukum yang diberikan kewenangan

sebagai kejahatan. Uang yang digunakan untuk

untuk menindak pelanggaran ini sangat sulit

melakukan kejahatan tersebut ditetapkan

untuk mencari bukti. Padahal pola transaksi

menjadi milik negara.

korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak, dan kejahatan lainnya banyak dilakukan dengan

Pengunaan sanksi pidana dalam UU PU dan

modus ini.

UU PUPB dapat dipahami karena pada saat itu, kondisi keamanan nasional belum

2) Pendekatan Hukum Pidana

sepenuhnya stabil, sehingga diperlukan sanksi

Penggunaan hukum pidana untuk mengatur

hukum yang cukup keras agar aturan tersebut

pembatasan transaksi tunai sudah pernah

ditaati dengan baik.

dilakukan melalui Undang-Undang No. 10

46

Tahun 1946 tentang Pembawaan Uang dari

Dewasa ini, negara sudah memiliki sistem

Satu ke Lain Daerah (UU PU). UU PU melarang

ekonomi, keuangan, dan perbankan yang baik,

orang-orang yang bepergian dalam daerah

sehingga segala kegiatan perekonomian,

tertentu membawa uang dalam jumlah

keuangan, dan perbankan relatif dapat


terkendali. Kegiatan bisnis dewasa ini sudah

diberikan, sehingga dapat ditentukan apakah

semakin maju, luas, dan beragam, apalagi

transaksi keuangannya harus dilakukan secara

dengan didukung oleh perkembangan

tunai atau nontunai.

teknologi dan kebijakan liberalisasi ekonomi. Dengan demikian, pengaturan di bidang

5) Kajian Perbandingan Pembatasan

ekonomi, keuangan, dan perbankan perlu

Transaksi Tunai di Berbagai Negara

dilakukan dengan lebih berhati-hati supaya

Berikut ini merupakan beberapa negara yang

tidak mengganggu kegiatan ekonomi yang

telah melakukan pembatasan transaksi tunai.

sedang berkembang dengan pesatnya. a) BULGARIA 3) Pendekatan Hukum Perdata Hukum Perdata merupakan lapangan hukum

Undang-Undang Pembatasan Pembayaran Tunai Bulgaria (Berlaku 26 Februari 2011).

privat yang mengatur hubungan privat antar individu-individu dalam masyarakat, sedangkan

Pembatasan yang ditetapkan dalam

pembatasan transaksi tunai merupakan

undang-undang ini adalah Pembayaran

pelaksanaan kewenangan negara dalam

wajib dilakukan melalui transfer bank

mengatur dan menegakkan hukum yang

dengan persyaratan:

berada di dalam lapangan hukum publik, yaitu

1. Jumlahnya sama dengan atau melebihi

mengatur hubungan hukum antara negara dengan warga negaranya atau sebaliknya.

BGN 15.000; 2. Pembayaran bawah BGN 15.000 jika

Oleh karena penggunaan pendekatan hukum

ini merupakan pembayaran sebagian

perdata dalam pembatasan transaksi tunai

dari pertimbangan yang sama atau

tidak dapat diterapkan karena keduanya berada dalam lapangan hukum yang berbeda.

melebihi BGN 15.000; 3. Pembayaran mata uang asing jika ekuivalen BGN mereka adalah sama

4) Struktur Hukum Penegakan Hukum

atau melebihi BGN 15.000.

Pembatasan Transaksi Tunai Sehubungan dengan luasnya aspek

Persyaratan untuk pembayaran akan

penggunaan transaksi tunai dalam kehidupan

dilakukan melalui transfer bank

masyarakat dan negara, maka diperlukan satu

diperkenalkan oleh UU dikecualikan

instansi/lembaga sebagai penegak hukum

terhadap transaksi sebagai berikut:

ketentuan pembatasan transaksi tunai,

1. Penarikan tunai dan deposito dari/di

sekaligus menjadi koordinator bekerjasama dengan instansi/lembaga lainnya. PPATK dapat menjadi lembaga penegak hukum tersebut sekaligus bekerja sama dengan lembaga

rekening bank swasta; 2. Transaksi valuta tunai mata uang asing yang dibuat oleh pekerjaan; 3. Pembayaran gaji.

lainnya seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Polri, Kementerian Perdagangan dan instansi

Badan Pendapatan Nasional Bulgaria

lain yang terkait termasuk pemerintah daerah.

berwenang untuk memberikan hukuman sanksi administrasi berupa denda kepada

Nilai suatu transaksi keuangan dapat diketahui

individu dan badan hukum jika persyaratan

dari jumlah pajak, bea, cukai atau retribusi

Undang-Undang tidak dipenuhi. Hukuman

yang harus dibayarkan, termasuk dari izin

dirangkum dalam tabel di bawah ini:

perdagangan atau ekspor-impor yang

47


c) ARMENIA Pelanggaran Pertama

Pelaku

Pelanggaran Kedua

Pasal 6 Undang-Undang Armenia Nomor 501N Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 195 N 2004

Individual

25%

50%

tentang Operasi Kas Tunai menyatakan

Badan Hukum

50%

100%

bahwa pembatasan pembayaran tunai untuk transaksi bulat atau pembayaran sekaligus untuk beberapa pembelian

b) SLOVAKIA

(lumpsum) barang, jasa, atau pekerjaan

Pada tanggal 29 November 2012, Dewan

tidak boleh melebihi 300.000,- Dram

Nasional Republik Slovakia mengadopsi

Armenia. Pasal 6 Pembatasan Pembayaran

usulan pemerintah mengesahkan Undang-

Tunai untuk transaksi barang, jasa, atau

Undang Pembatasan Pembayaran Tunai.

pekerjaan dalam satu bulan tidak boleh

Undang-undang ini melarang pembayaran

melebihi 3.000.000 Dram Armenia.

tunai dilakukan melalui uang kertas dan koin, terlepas dari apakah dibuat dalam

Pembatasan transaksi tunai tersebut tidak

Euro atau dalam mata uang asing. Undang-

berlaku untuk beberapa transaksi antara

Undang ini membedakan antara dua

lain: pembayaran gaji, pembayaran untuk

kelompok entitas dalam pembatasan

pembelian produk pertanian, dan

pembayaran tunai antara "badan hukum"

pembayaran untuk barang kepentingan

dan "perorangan”. Untuk pembayaran

publik.

tunai yang dilakukan oleh badan hukum tidak boleh lebih dari 15.000, sedangkan

Sanksi atas pelanggaran ketentuan tersebut

untuk pembayaran tunai yang dilakukan

di atas adalah denda sebesar lima persen

oleh perorangan tidak boleh lebih dari

dari jumlah nilai transaksi, tetapi tidak

5.000.

kurang dari 50 kali lipat dari gaji minimum dan tidak lebih dari 1000 kali lipat dari gaji

Undang-Undang memberikan pengecualian

minimum.

terhadap pembatasan transaksi tunai. Misalnya, berkaitan dengan pembayaran

d) BELGIA

yang dilakukan ketika menyediakan jasa

Hukum Belgia dari 29 Maret 2012

pembayaran dan jasa pos, pembayaran

membatasi pembayaran tunai dari 15.000

yang dilakukan dalam kegiatan pertukaran

EUR menjadi 3.000 EUR. Ketentuan ini

uang, dalam administrasi pajak, dalam

berlaku tidak hanya untuk pembelian

pelaksanaan putusan pengadilan, dalam

barang, tetapi juga jasa, seperti jasa seorang

jaminan sosial, dan dalam proses penegakan

agen real estate, ICT-konsultan, dan lain-

hukum.

lain hanya 10% dari harga real estate dapat dibayar tunai, dengan maksimum 5.000

48

Sanksi dapat dikenakan pada saat yang

EUR. Dari Januari 2014, semua pembayaran

sama kepada kedua pihak yaitu pembayar

dalam bentuk tunai untuk pembelian real

dan penerima pembayaran. Untuk

estate akan dilarang. Notaris atau agen

perorangan berupa denda hingga 10.000

real estate dan beberapa kategori lain dari

dan untuk badan hukum dapat didenda

penjual memiliki kewajiban untuk

hingga 150,000.

menginformasikan kepada pihak berwenang


jika hukum tidak ditaati. Denda pada

dilakukan ke rekening pedagang dengan

pelanggar dari 250 EUR 225.000 EUR dapat

rata-rata yang memungkinkan identifikasi

dikenakan oleh otoritas Belgia.

penerima (transfer bank, bank debit, atau cek nominatif).

e) PERANCIS Articles D112-3 et D112-4 (code monétaire

g) SPANYOL

et financier) - Article 1840 J (code général

Sejak 19 November 2012, berdasarkan

des impôts). Pembatasan pembayaran tunai

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012

adalah 3000 bagi warga negara/penduduk

batas pembayaran tunai adalah 2500

tetap di Perancis (15 000 untuk penduduk

(bagi warga Spanyol) dan 15 000 (untuk

tidak tetap bertindak sebagai konsumen

non penduduk). Jika jumlah ini lebih tinggi

dan 3000 jika mereka bertindak sebagai

dari ini (dalam setiap kasus), pembayaran

pedagang). Selama konsumen berada di

harus dilakukan melalui transfer bank.

bawah batas yang disebutkan di atas,

Denda karena gagal untuk melaksanakan

pedagang harus menerima pembayaran

ajaran ini bisa sekitar 25% dari jumlah yang

dalam uang tunai, ini berarti koin dan uang

ditransfer keseluruhan.

kertas. h) UKRAINA Orang perorangan atau badan hukum yang

Sementara itu, Ukraina menjadi negara

melanggar ketentuan tersebut di atas dapat

yang tidak melarang transaksi tunai

dikenakan denda sebesar 5% dari

antarindividu, melainkan transaksi yang

keseluruhan jumlah transaksi.

terjadi antarbadan hukum dengan ketentuan bahwa jumlah total transaksi

Perancis juga mengatur jenis transaksi yang

tunai perhari tidak melebihi UAH 10.000

dikecualikan dari ketentuan tersebut, antara

(Rp. 12 juta). Selain itu, pemerintah Ukraina

lain: transaksi tunai untuk pembayaran

juga mengatur transaksi tunai oleh badan

langsung oleh individu (pribadi) yang bukan

hukum dan kepemilikan uang tunai oleh

pedagang kepada individu (pribadi) lain,

perusahaan. Adapun batas maksimum

makelar atau pedagang, pembelian ternak

uang tunai yang diizinkan untuk disimpan

atau daging mentah yang dilakukan oleh

di kantor kasir perusahaan itu per hari,

individu (pribadi) untuk konsumsi sendiri,

misalnya untuk distribusi kas kecil. Dalam

pembayaran belanja pemerintah, otoritas

hal tidak ada ketentuan batas seperti ini,

publik, atau lembaga publik juga tidak

semua uang dari kantor kasir perusahaan

dibatasi untuk dilakukan secara tunai.

itu harus disimpan di rekening bank.29

f) PORTUGIS

i) MEKSIKO

Pembayaran tunai barang dan jasa antara

Pembatasan transaksi valuta asing dalam

konsumen dan pedagang dibatasi oleh

bentuk tunai dilakukan oleh Meksiko.

hukum. Pasal 63-C dari Undang-Undang

Meksiko membatasi jumlah uang cash

no. 398/98 bulan Desember Tahun 2012

dalam bentuk USD yang akan

diubah dengan UU no. 20/2012, Mei 2014

diterima/ditransaksikan dengan perbankan

(UU Jenderal Pajak), mensyaratkan bahwa pembayaran tagihan atau dokumen sejenis pada jumlah lebih dari 1000, harus

29 Andri Gunawan, dkk, Op.cit, hal 59

49


Meksiko, untuk transaksi pertukaran nilai

F. Kesimpulan

mata uang antara USD dan Peso (batas maksimal adalah USD 1500 atau Rp15 juta). Sementara Bulgaria membatasi transaksi

1. Prasyarat pengaturan pembatasan transaksi tunai di Indonesia, sebagai berikut:

tersebut dengan nominal sama dengan atau lebih dari BGN 15.000 (Rp97 juta)

Aspek Ekonomi:

sesuai kurs Bank Nasional Bulgaria pada

Secara praktis, pembatasan transaksi tunai akan

tanggal pembayaran.

membawa dampak bagi perekonomian yang digerakkan oleh dunia usaha. Penggunaan

Meksiko misalnya, hanya membolehkan

transaksi nontunai memberi manfaat efisiensi

pembayaran tunai untuk pembelian barang

berupa penurunan biaya transaksi bagi konsumen,

dan/atau jasa maksimal USD100 (Rp1 juta).

meningkatnya kepuasan masyarakat karena

Belakangan, pemerintah Meksiko tengah

terpenuhinya kebutuhan akan alat pembayaran

merancang peraturan yang akan melarang

yang lebih praktis. Dari sisi bank atau lembaga

pembelian real estate secara tunai dan

penerbit alat pembayaran nontunai, peningkatan

melarang seseorang menghabiskan uang

penggunaan pembayaran nontunai merupakan

tunai lebih dari MXN 100.000 (Rp80 juta)

sumber pendapatan berbasis biaya (fee base

untuk keperluan pembelian kendaraan,

income).

kapal, pesawat, dan barang mewah. Dalam usulan tersebut terhadap pelanggarnya

Aspek Sosiologis:

bisa dikenakan pidana hingga 15 tahun

Aspek kemasyarakatan yang perlu mendapat

penjara.

perhatian yang seksama adalah kesiapan masyarakat untuk beralih pola pikir dari pola

Berdasarkan kajian perbandingan pembatasan

transaksi “konkret, terang, dan tunai” kepada

transaksi tunai di beberapa negara di atas dapat

pola pikir bertransaksi secara “tidak konkret.

dilihat beberapa kesamaan pengaturannya, antara

Tidak terang dan tidak tunai mengingat yang

lain: pembatasan transaksi tunai dikenakan

harus diubah itu masalah “mind set” maka

terhadap transaksi dengan nilai nominal tertentu,

tentunya perlu usaha yang sangat keras dan

dengan beberapa pengecualian bahwa transaksi

berkesinambungan dalam rangka mengamankan

tunai untuk tujuan tertentu dikecualikan dari

kebijakan pemerintah tentang pengaturan

ketentuan pembatasan transaksi tunai. Transaksi

transaksi tunai.

di atas jumlah yang dibatasi disarankan untuk dilakukan melalui transfer antar rekening bank

Aspek Hukum dan Infra Struktur:

atau alat pembayaran nontunai lainnya. Adapun

Perlu ditegaskan yang hendak disasar dengan

sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran

pengaturan transaksi tunai itu bukan transasksinya

tersebut secara umum adalah denda, baik

(kegiatan yang antara lain berkaitan dengan

ditentukan secara maksimum dalam jumlah

adanya pemindahan hak dari satu pihak ke pihak

tertentu atau dengan menentukan tingkat

lainnya) akan tetapi cara pembayaran terkait

persentase tertentu dari total nilai transaksi.

dengan transaksi tersebut yang akan diatur, jadi

Umumnya denda yang dikenakan terhadap suatu

bukan membatasi transaksinya.

korporasi lebih tinggi dari denda untuk perorangan.

50

Khusus untuk negara bagian Lousiana-US, selain

Terkait dengan aspek infra struktur hal ini

sanksi denda juga dapat dikenakan sanksi

membutuhkan kerja panjang dan cermat, biaya

kurungan minimal 15 hari maksimum 3 bulan.

yang tidak sedikit untuk menyiapkan berbagai


instrumen baik yang bersifat fisik seperti gedung,

transaksi yang dibatasi, jenis transaksi yang dibatasi

sarana transportasi.

(bertahap atau serta merta bagi semua transaksi).

2. Implikasi Pembatasan dan Mitigasinya (Pengawasan dan Law Enforcement), sebagai berikut:

3. Diperlukan sistem koordinasi dan pembagian kewenangan yang jelas antar lembaga penegak hukum di berbagai sektor yang berkaitan dengan

Implikasi Positif Pembatasan Transaksi Tunai:

pembatasan transaksi tunai, supaya tidak terjadi

Implikasi positif dari pembatasan transaksi tunai

tumpang tindih penegakan hukumnya.

antara lain: efisiensi dalam transaksi keuangan, penghematan anggaran pencetakan uang dan biaya pengamanannya, peningkatan kegiatan dan pembangunan ekonomi, memudahkan pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan, dan penekanan tingkat inflasi. Implikasi Negatif Pembatasan Transaksi Tunai: a. Kurang memadainya ketersediaan infrastruktur keuangan. b. Budaya masyarakat tertentu yang belum akrab dengan perbankan dan alat pembayaran nontunai. c. Bahaya kejahatan cybercrime terhadap transaksi non-tunai. d. Kredit Macet/Wanprestasi penggunaan kartu kredit/kartu prabayar. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, beberapa rekomendasi terkait rencana pengaturan pembatasan transaksi tunai di Indonesia adalah sbb: 1. Rencana pembatasan transaksi tunai dapat diberlakukan apabila seluruh prasyarat pembatasannya sudah terpenuhi, baik prasyarat hukum, ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Apabila prasyarat tidak terpenuhi, namun tetap dilaksanakan maka pembatasan tersebut akan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. 2. Bentuk pengaturan rencana pembatasan transaksi tunai sebaiknya adalah undang-undang tersendiri dengan sanksi administratif sebagai sarana penegakan undang-undangnya, perlu dilakukan kajian lebih spesifik perihal jumlah nominal

51

DAFTAR PUSTAKA

BUKU Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004 Asian Development Bank, Manual on Countering Money Laundering and The Financing of Terrorism, 2003 Ahmad Zainuri, Akar Kultural Korupsi di Indonesia, Sawangan: CV. Cahaya Batu Sawangan, 2007 Andri Gunawan, Erwin Natosmal Oemar, dan Refki Saputra, Membatasi Transaksi Tunai Peluang dan Tantangan, Jakarta: Penerbit Indonsian Round Table, 2013 Bambang Pramono, Tri Yanuarti Pipih D. Purusitawati, Yosefin Tyas Emmy D.K., Dampak Pembayaran Non-tunai Terhadap Perekonomian Dan Kebijakan Moneter, Working Paper No. 11 Bank Indonesia, 2006 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2007 BII, Modul BII: Aspek Hukum Perbankan, 2008 Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Pengantar Sistem Pembayaran, 2011 Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary (Sixth Edition), St. Paul Minn. West Publishing Co., 1990 Boediono, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2, Ekonomi Makro Edisi 4, Yogyakarta: BPFE, 2005 Buku Saku Korupsi, Memahami Untuk Membasmi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2003 Cheong-Ann Png, ADB’s Role in Anti Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, 2007 Dias, J., M.J. Silva., and M.H.A. Dias, The Demand for Digital Money and Its Impact on the Economy, Brazilian Electronic Journal of Economics, Vol. 2. No.2, 1999 Davis Glyn, A History of Money from Ancient times to the Present day, dalam Kerangka acuan Penelitian mengenai Pembatasan transaksi Tunai di Indonesia, 2002 Ernesto U Savona dkk, Use of Cash Payments for Money Loundering Purposes. European Commision and Transcrime, 2003 Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), Forty Recommendations, 1996

52


Gilmore, William C, Dirty Money: The Evolution of Money Laundering Countermeasures, Belgium: Council of Europe Publishing, 1999 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006 McDonnell Rick, Regional Implementation, Regional Conference on Combating Money Laundering and Terrorist Financing, Regional Money Laundering Conference, 2002 Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan) Jilid 1, Yogyakarta: Kanisius, 2007 Mark Pieth & Gemma Aiolfi, A Comparative Guide to Anti-Money Laundering, Northampton: Edward Elgar Publishing, 2004 N.H.T Siahaan, Money Laundering & Kejahatan Perbankan, Jakarta: Jala Pertama, 2008 Philips Darwin, Money Laundering: Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang, Sinar Ilmu Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism,The World Bank and International Monetary Fund, 2003. Syafril and Djasni Salim, Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi, Jakarta: Bumi Aksara, 2003 Syed Hussein Alatas, (1986), Sosiologi Korupsi (Judul Asli The Sociology of Corruption), diterjemahkan oleh Al Ghoxzie Usman, LP3ES Jakarta. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Cet-1, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010 Taufiq St. Makmur, Obat Anti Korupsi; Menyingkap Watak Korupsi dan Kiat-Kiat Menghindarinya, Penerbit Keokoesan, 2007 T. Gilarso, SJ, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, Yogyakarta: Penerbit Kanisisus, 2004 Thamrin Abdullah & Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan, Jakarta, Rajawali Pers, 2012 Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Konstitusi, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

53


Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/3/PBI/2012 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001

WEBSITE Akbar, Patrialis, Wah Patrialis Sebut Singapura Minta Wilayah Indonesia Sebagai Syarat Perjanjian Ekstradisi, Bank Indonesia, Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang, Bank Indonesia, Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank, Ibrahim Qamarius, Pembatasan Transaksi Tunai Solusi Pemberantasan Korupsi dan Pencucian Uang Lainnya, Edi Nasution, Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan, Ferthi Srikandi S, Trik Baru’Cuci Uang Melalui Transaksi Tunai’, Fu Peng, Vietnam to limit use of cash for large transactions, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, http://www.kejaksaan.go.id

54


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, http://www.depkumham.go.id Kepolisian Negara Republik Indonesia, http://www.polri.go.id Komisi Hukum Nasional, http://www.komisihukum.go.id Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, http://www.kpk.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia, http://www.mahkamahagung.go.id Leo Wisnu S & Fajar Reyhan Apriansyah, Rentetan Hambatan Pembatasan Transaksi Tunai, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51bed3940700e/rentetan-hambatan-pembatasan-transaksi-tunai Nielsen, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perbankan Semakin Tinggi, <www.investor.co.id> Nur Alfiah, Begini Cara Jenderal Djoko Cuci Uang, Peter Lilley, Dirty Dealing: The Untold Truth about Global Money Laundering, International Crime and Terrorism, edisi kedua, London and Sterling, VA: Kogan Page Limited, 2003, hal 1 dalam Edi Nasution, Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, The Asia/Pacific Group on Money Laundering, , Uang Empat Kardus Diserahkan untuk Anggota DPR, http://wartakota.tribunnews.com/detil/berita/142323/ , , , , http://ww.cec.consumo-inc.es/adjuntos/documentos , PPATK: Mendesak, UU Pembatasan Maksimal Transaksi Tunai, http://www.portalkbr.com , , , Hasil Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa internet indonesia (APJii), Tanpa Nama, Peran Bank Sentral sebagai Otoritas Moneter, , Ayo Menabung Bidik 80 juta Nasabah Baru,

55


United Nation, Yuliana, Salah Satu Peraturan Yang Dikeluarkan Bank Indonesia Tentang Perbankan, William Booth, Mexico targets money laundering with plan to limit cash transactions, Washington Post,

56

PRASYARAT DAN IMPLIKASI PENGATURAN PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI DI INDONESIA

Recommend Documents