PPh Pasal 25. Rp Rp. Angsuran PPh pada tahun Berjalan

PPh Pasal 25

RpRp Angsuran PPh pada tahun Berjalan

Pendahuluan PPh pasal 25 UU No. 36 Tahun 2008 membahas tentang besarnya angsuran pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak pada tahun berjalan. Besarnya angsuran PPh ps 25 pada tahun berjalan sama dengan PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain (PPh ps 21, PPh ps 22, dan PPh ps 23) dan PPh yang terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan (PPh ps 24) kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan pada bagian tahun pajak.

Kasus 1 PENGHITUNGAN UMUM PPh Ps 25 PPh terutang berdasar SPT th 2010 Dikurangi dengan: PPh ps 21 PPh ps 22 PPh ps 23 PPh ps 24 Pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri

Rp50.000.000 15.000.000 10.000.000 2.500.000 7.500.000 35.000.000 Rp15.000.000

PPh ps 25 setiap bulan pada tahun 2011 = Rp15.000.000/12 = Rp1.250.000

Catatan Kasus 1: Apabila PPh terutang didasarkan pada penghasilan yang diperoleh selama 6 bulan pada tahun 2010, maka besarnya PPh ps 25 yang harus dibayar sendiri tiap bulan pada tahun 2011 adalah: = Rp15.000.000/6 = Rp2.500.000

Kasus 2 SPT Tahunan tahun 2010 disampaikan paling lambat pada bulan Maret 2011 (bagi WP Pribadi) atau April 2011 (bagi WP Badan) Besarnya angsuran PPh yang harus dibayar wajib pajak untuk masa sebelum pelaporan SPT (bulan Januari dan Februari 2011) adalah sama dengan angsuran bulan Desember 2010.

Contoh Kasus 2 Pada bulan Desember 2010 membayar PPh ps 25 sebesar Rp1.000.000, maka PPh ps 25 untuk bulan Januari dan Februari 2011 adalah sebesar Rp1.000.000 Apabila pada bulan September 2010 diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil, sehingga angsuran PPh untuk bulan Oktober s.d. Desember 2010 menjadi nihil, maka angsuran PPh untuk bulan Januari dan Februari 2011 juga nihil.

Kasus 3 DITERBITKAN SKP TAHUN PAJAK YANG LALU

Apabila pada tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka angsuran PPh dihitung berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut, dan perubahan angsuran berlaku mulai bulan berikutnya setelah diterbitkan surat ketetapan pajak. Penetapan besarnya PPh ps 25 didasarkan pada surat ketetapan pajak, yang membuat besarnya PPh ps 25 menjadi sama, lebih besar atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya, yang didasarkan pada SPT tahunan.

Contoh Kasus 3  Berdasarkan SPT Pajak Penghasilan tahun pajak

2010 yang disampaikan Wajib Pajak pada bulan Februari 2011, perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah sebesar Rp1.250.000. Maka mulai bulan Maret 2011, WP membayar angsuran pajak sebesar Rp1.250.000.  Pada bulan Juni 2011 diterbitkan surat ketetapan pajak tahun pajak 2010 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp2.000.000, sehingga besarnya angsuran pajak mulai bulan Juli 2011 adalah sebesar Rp2.000.000

Kasus 4 PENGHASILAN TIDAK TERATUR

Apabila wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, maka penghasilan yang digunakan sebagai dasar penghitungan PPh ps 25 adalah didasarkan pada penghasilan yang teratur saja.

Contoh Kasus 4 Penghasilan teratur WP A dari usaha dagang tahun 2010 adalah Rp48.000.000, dan penghasilan tidak teratur dari mengontrakkan rumah selam 3 tahun yang dibayar sekaligus tahun 2010 adalah Rp72.000.000. Untuk menentukan pajak terutang tahun 2010, maka penghasilan yang digunakan sebagai dasar penghasilan yang teratur, yaitu Rp48.000.000.

Kasus 5 Perubahan Keadaan WP Dalam hal-hal tertentu, Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan apabila terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak Perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat terjadi karena penurunan atau peningkatan usaha

Contoh Kasus 5 PT Bumi yang bergerak di bidang produksi benang pada tahun 2010 membayar angsuran bulanan sebesar Rp15.000.000.  Pada bulan Juni 2010 pabrik PT B terbakar. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mulai bulan Juli 2010 angsuran bulanan PT Bumi dapat disesuaikan menjadi lebih kecil dari Rp15.000.000.  Sebaliknya, apabila PT Bumi mengalami peningkatan usaha, misalnya adanya peningkatan penjualan dan diperkirakan Penghasilan Kena Pajaknya akan lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kewajiban angsuran bulanan PT B dapat disesuaikan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Kasus 6 WAJIB PAJAK BARU Wajib Pajak Baru adalah WP orang pribadi atau badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas pada tahun berjalan. Bagi WP Baru tentu belum melaporkan SPT Tahunan sehingga penghitungan PPh ps 25 ditentukan sendiri.

Contoh Kasus 6 WAJIB PAJAK BARU A. Bagi WP Pribadi yang menggunakan pembukuan Pada bulan Februari 2015, Bp Badu (K/1) mulai melakukan usaha dengan memperoleh laba sebesar Rp3.000.000 (didasarkan pada pembukuan). PPh ps 25 yang dibayarkan Bp Badu pada bulan Maret 2015 adalah: Penghasilan bulan Februari 2010 Penghasilan setahun 12 x Rp6.000.000 PTKP: WP Rp36.000.000 Kawin 3.000.000 Anak 3.000.000 PKP Pajak terutang = 5% x Rp30.000.000 PPh ps 25 sebulan = Rp1.500.000/12 =

Rp 6.000.000 72.000.000

42.000.000 Rp30.000.000 Rp 1.500.000 Rp 125.000

Contoh Kasus 6 WAJIB PAJAK BARU B. Bagi WP Pribadi yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto Pada bulan Februari 2010, Bp Candra (K/1) membuka usaha dagang eceran kain. Omset penjualan pada bulan Februari 2015 adalah sebesar Rp22.500.000. Untuk kepentingan penghitungan pajak, dia meminta ijin untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Norma penghitungan untuk usaha dagang eceran kain adalah 20%. Penghasilan bruto bulan Februari 2015 Rp22.500.000 Penghasilan bruto setahun 12 x Rp22.500.000 270.000.000 Penghasilan neto 20% x Rp270.000.000 54.000.000 PTKP: WP Rp36.000.000 Kawin 3.000.000 Anak 3.000.000 42.000.000 PKP Rp12.000.000 Pajak terutang = 5% x Rp12.000.000 Rp 600.000 PPh ps 25 sebulan = Rp600.000/12 = Rp 50.000

Contoh Kasus 6 WAJIB PAJAK BARU C. Bagi WP Badan Pada bulan Februari 2015, CV Bintang mulai melakukan usaha dengan memperoleh penghasilan Rp3.000.000. PPh ps 25 yang dibayarkan CV Bintang pada bulan Maret 2015 adalah: Penghasilan sebulan Penghasilan setahun12 x Rp3.000.000 Pajak terutang= 25% x Rp36.000.000 PPh ps 25 sebulan= Rp9.000.000/12=

Rp3.000.000 36.000.000 Rp9.000.000 Rp750.000

Kasus 7 WP BANK DAN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI Besarnya angsuran PPh Ps 25 untuk Wajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas)

Contoh Kasus 7 WP BANK DAN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI Laporan keuangan triwulan Bank Aman selama bulan Januari – Maret 2015 menunjukkan laba sebesar Rp200.000.000. PPh ps 24 yang dibayar tahun lalu sebesar Rp50.000.000. Besarnya PPh ps 25 setiap bulan untuk periode April– Juni 2015: Perkiraan penghasilan neto= 4 x Rp200.000.000 = Rp800.000.000 PPh terutang: 25% x Rp800.000.000 200.000.000 (-) PPh ps 24 50.000.000 Dasar penghitungan PPh ps 25 Rp150.000.000 PPh ps 25 masing-masing untuk bulan April, Mei dan Juni 2015 = 1/12 x Rp150.000.000 = Rp12.500.000

Contoh Kasus 7 WP BANK DAN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI Apabila WP Bank atau sewa guna usaha dengan hak opsi adalah WP baru, maka besarnya PPh ps 25 untuk triwulan pertama adalah jumlah Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan perkiraan perhitungan laba rugi triwulan pertama yang disetahunkan, dibagi 12. Bank Abadi berdiri dan terdaftar sebagai WP sejak 1 Januari 2015. Dalam perkiraan laporan keuangan triwulan selama Januari – Maret 2015 menunjukkan bahwa Bank tersebut akan memperoleh penghasilan sebesar Rp120.000.000. Perkiraan penghasilan neto 4 x Rp120.000.000 PPh terutang: 25% x Rp480.000.000

Rp480.000.000 Rp120.000.000

PPh ps 25 masing-masing untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2015 = 1/12 x Rp120.000.000 = Rp10.000.000

Kasus 8 WP BUMN dan BUMD Besarnya angsuran PPh ps 25 untuk BUMN atau BUMD, kecuali bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh ps 22, 23, serta 24, dibagi 12. Apabila RKAP belum disahkan, maka besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum pengesahan adalah sama dengan angsuran Pajak PPh ps 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.

Contoh Kasus 8 WP BUMN dan BUMD PKP dari RKAP dan APBN/D yang telah disahkan tahun 2015 sebesar Rp750.000.000 PPh terutang: 25% x Rp750.000.000

Rp187.500.000

Dikurangi dengan: PPh ps 22 15.000.000 PPh ps 23 5.000.000 PPh ps 24 10.000.000 Dasar penghitungan PPh ps 25

30.000.000 Rp157.500.000

PPh ps 25 setiap bulan pada tahun 2015 = Rp157.500.000/12 = Rp13.125.000

Kasus 9 WP masuk bursa dan WP lainnya Besarnya angsuran PPh ps 25 untuk WP masuk bursa dan WP lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala, adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 serta Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).

Contoh Kasus 9 WP masuk bursa dan WP lainnya Laporan Laba rugi PT Ceria bulan Januari 2015 menunjukkan laba sebesar Rp60.000.000 Laba bulan Januari 2015 Penghasilan bruto setahun 12 x Rp60.000.000

Rp60.000.000 720.000.000

PPh terutang 25% x Rp720.000.000 180.000.000 Dikurangi dengan: PPh ps 22 30.000.000 PPh ps 23 50.000.000 PPh ps 24 10.000.000 90.000.000 Dasar penghitungan PPh ps 25 Rp90.000.000 PPh ps 25 pada bulan Februari 2015 = Rp90.000.000/12 = Rp7.500.000