Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna. Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal

BPS PROVINSI BANTEN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kav. H 1 - 2 Jl. Raya Syekh Nawawi Al Bantani, Telp/Fax (0254) 267027 / 267026 E-mail : [email protected]

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang

Rl Nomor 17 tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, dan Undang-Undang Rl Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20'13 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2014, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

BPS Provinsi Banten adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian

Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPS Provinsi Banten mengacu pada Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 171lPMK.6 512007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.0512011 tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/P812013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. lnformasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna

kepada paru pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada

BPS Provinsi Banten. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam penganibilan,keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

,_r

imi. S.E. M.Si. 108 198703 1 002

DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar Daftar Isi Indeks CaLK Daftar Tabel Daftar Lampiran Daftar Singkatan Ringkasan Laporan Keuangan Pernyataan Tanggung Jawab I. Laporan Realisasi Anggaran II. Neraca III. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Dasar Hukum A.2. Kebijakan Teknis BPS Provinsi Banten A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan Negara dan Hibah B.2. Belanja Negara B.3. Catatan Penting Lainnya C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Aset Lancar C.2. Aset Tetap C.3. Piutang Jangka Panjang C.4. Aset Lainnya C.5. Kewajiban Jangka Pendek C.6. Ekuitas Dana Lancar C.7. Ekuitas Dana Investasi D. Pengungkapan Penting Lainnya D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca D.2. Pengungkapan Lain-lain Lampiran : A1. Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap A2. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual

Laporan-Laporan Pendukung Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan

ii

i ii iv vi vii viii 1 4 5 6 8 8 8 10 14 15 22 22 23 29 32 32 37 42 43 45 48 49 50 50 50 51 52

Neraca Neraca Percobaan Laporan Barang Pengguna Laporan Posisi Barang MIlik Negara di Neraca Laporan Persediaan Berita Acara Opname Fhisik Laporan Kondisi Barang Laporan Terkait Penyusutan Laporan CRBMN Berita Acara Rekonsiliasi SAK Berita Acara Rekonsiliasi BMN (BPS - KPKNL) Berita Acara Rekonsiliasi Internal (BPS) Surat Pernyataan Rekening Bendaharawan dan Daftar Rekening Rekening Koran Monitoring Uang Persediaan (UP) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) LPJ Bulan Desember 2014 Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual Rekap Kerjasama dan Pendukungnya Lampiran Pendukung Lainnya : Lampiran Pendukung Lainnya

iii

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Halaman

Catatan B.1

Pendapatan Negara dan Hibah

22

Catatan B.2

Belanja Negara

23

Catatan B.2.1

Belanja Pegawai

26

Catatan B.2.2

Belanja Barang

27

Catatan B.2.3

Belanja Modal

28

Catatan Penting Lainnya

29

Aset Lancar

32

Catatan C.1.1

Kas di Bendahara Pengeluaran

32

Catatan C.1.2

Kas di Bendahara Penerimaan

32

Catatan C.1.3

Kas Lainnya dan Setara Kas

33

Catatan C.1.4

Belanja Dibayar Di Muka

33

Catatan C.1.5

Piutang Bukan Pajak

34

Catatan C.1.6

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

34

Catatan C.1.7

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan

B.3

NERACA C.1

Ganti Rugi (TP/TGR) Catatan C.1.8 Catatan C.1.9

34

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

35

Persediaan

35

Aset Tetap

37

Catatan C.2.1

Tanah

37

Catatan C.2.2

Peralatan dan Mesin

38

Catatan C.2.3

Gedung dan Bangunan

39

Catatan C.2.4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

40

Catatan C.2.5

Aset Tetap Lainnya

40

Catatan C.2.6

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

41

Catatan C.2.7

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

41

C.2

iv

C.3

Piutang Jangka Panjang

42

Catatan C.3.1

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

42

Catatan C.3.2

Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

43

Aset Lainnya

43

Catatan C.4.1

Aset Tak Berwujud

43

Catatan C.4.2

Aset Lain-Lain

44

Kewajiban Jangka Pendek

45

Catatan C.5.1

Utang kepada Pihak Ketiga

46

Catatan C.5.2

Uang Muka dari KPPN

46

Catatan C.5.3

Pendapatan yang Ditangguhkan

47

Catatan C.5.4

Pendapatan Diterima di Muka

47

C.4

KEWAJIBAN C.5

EKUITAS C.6

Ekuitas Dana Lancar

48

Catatan C.6.1

Cadangan Piutang

48

Catatan C.6.2

Cadangan Persediaan

48

Catatan C.6.3

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

48

Catatan C.6.4

Ekuitas Dana Lancar Lainnya

49

Catatan C.6.5

Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima

49

Catatan C.6.6

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan

49

Ekuitas Dana Investasi

49

Catatan C.7.1

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

49

Catatan C.7.2

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

49

Pengungkapan Penting Lainnya ... Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca T Pengungkapan Lain-Lain

50

C.7

D P P

D.1 D.2

v

50 50

DAFTAR TABEL Hal Tabel 1

:

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan TA 2013

1

Tabel 2

:

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013

2

Tabel 3

:

Penggolongan Kualitas Piutang

20

Tabel 4

:

Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

21

Tabel 5

:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

22

Tabel 6

:

Perbandingan Realisasi PNBP TA 2014 dan TA 2013

23

Tabel 7

:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014

23

Tabel 8

:

Rincian Belanja Berdasarkan Program dan Jenis Belanja TA 2014

24

Tabel 9

:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Program PPIS TA 2014

24

Tabel 10

:

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan TA 2013

26

Tabel 11

:

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013

27

Tabel 12

:

Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013

28

Tabel 13

:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan TA 2013

28

Tabel 14

:

Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2014 dan 2013

32

Tabel 15

:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

32

Tabel 16

:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

33

Tabel 17

:

Rincian Belanja Dibayar di Muka

34

Tabel 18

:

Rincian Piutang Bukan Pajak

34

Tabel 19

:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

34

Tabel 20

:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

35

Rincian Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

35

Tabel 21

:

Tabel 22

:

Rincian Persediaan

36

Tabel 23

:

Rincian Aset Tetap

37

Tabel 24

:

Rincian Saldo Tanah

37

Tabel 25

:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

42

Tabel 26

:

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

42

Tabel 27

:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

43

Tabel 28

:

Rincian Aset Lainnya

43

Tabel 29

:

Rincian Aset Tak Terwujud

44

Tabel 30

:

Rincian Kewajiban Jangka Pendek

46

Tabel 31

:

Rincian Hutang Kepada Pihak Ketiga

46

Tabel 32

:

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan

47

Tabel 33

:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

47

Tabel 34

:

Rincian Ekuitas Dana Lancar

48

vi

DAFTAR LAMPIRAN 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja 3. LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan 4. Neraca 5. Neraca Percobaan 6. Laporan Barang Pengguna 7. Laporan Posisi Barang MIlik Negara di Neraca 8. Laporan Persediaan 9. Berita Acara Opname Fhisik 10. Laporan Kondisi Barang 11. Laporan Terkait Penyusutan 12. Laporan CRBMN 13. Berita Acara Rekonsiliasi SAK 14. Berita Acara Rekonsiliasi BMN (BPS - KPKNL) 15. Berita Acara Rekonsiliasi Internal (BPS) 16. Surat Pernyataan Rekening Bendaharawan dan Daftar Rekening 17. Rekening Koran 18. Monitoring Uang Persediaan (UP) 19. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) 20. Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) 21. LPJ Bulan Desember 2014 22. Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual 23. Rekap Kerjasama dan Pendukungnya 24. Lampiran Pendukung Lainnya : Lampiran Pendukung Lainnya

vii

DAFTAR SINGKATAN

APBN

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BPS

: Badan Pusat Statistik

BPK

: Badan Pemeriksa Keuangan

DIPA

: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

SKPA

: Surat Kuasa Pengguna Anggaran

CaLK

: Catatan Atas Laporan Keuangan

SAP

: Standar Akuntansi Pemerintahan

SAI

: Sistem Akuntansi Instansi

SAK

: Sistem Akuntansi Keuangan

SIMAK-BMN

: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

LRA

: Laporan Realisasi Anggaran

PNBP

: Penerimaan Negara Bukan Pajak

TP

: Tuntutan Perbendaharaan

TGR

: Tuntutan Ganti Rugi

KDP

: Konstruksi Dalam Pengerjaan

UP

: Uang Persediaan

SSBP

: Surat Setoran Bukan Pajak

KPPN

: Kantor Pelayanan Perbendahaan Negara

viii

Laporan Keuangan BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited)

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah

Anggaran/Pengguna

Pusat,

Barang

Menteri/Pimpinan

menyusun

dan

Lembaga

selaku

Pengguna

menyampaikan

Laporan

Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan BPS Provinsi Banten Tahun 2014 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014. Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2014 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp393.115.052,00 dari estimasi pendapatan sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp16.288.210.762,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp17.190.780.000,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan TA 2013 disajikan pada Tabel 1. Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan TA 2013 (dalam Rupiah) 2013

2014 Uraian Pendapatan Negara Belanja Negara

Ringkasan Laporan Keuangan

Anggaran

Realisasi

% Real. thd Anggaran

Realisasi

0

393.115.052

-

146.409.365

17.190.780.000

16.288.210.762

94,75

11.681.286.943

-1-


2. NERACA Neraca m enggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2014 dan 2013. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang

diwajibkan

dalam

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

171/PMK.05/2007

sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Nilai Aset per 31 Desember 2014 dicatat dan disajikan sebesar Rp8.900.043.325,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp148.040.046,00; Aset Tetap (bersih) sebesar Rp7.437.109.114,00; Piutang Jangka Panjang (bersih) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya sebesar Rp1.314.894.165,00. Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp208.464.238,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp8.691.579.087,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar

sebesar

Rp(60.424.192,00)

dan

Ekuitas

Dana

Investasi

sebesar

Rp8.752.003.279.00 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 disajikan pada Tabel 2. Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 (dalam Rupiah) Kenaikan/ (Penurunan) Uraian

31 Desember 2014

31 Des 2013

(Rp)

%

ASET Aset Lancar Aset Tetap Piutang Jangka Panjang Aset Lainnya Jumlah Aset KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Jumlah Kewajiban

148.040.046

152.654.198

145.488.932

95,30

7.437.109.114

8.272.853.514

(835.744.400)

(10,10)

0

0

-

1.314.894.165

0 0.00 1.332.487.970

(17.593.805)

(1,32)

8.900.043.325

9.757.995.682

(249.623.908)

(2,55)

208.464.238

19.043.418

252.748.995 1.327,22

208.464.238

19.043.418

252.748.995 1.327,22

(60.424.192)

133.610.780

(107.260.063)

(80,27)

8.752.003.279

9.605.341.484

(395.112.840)

(4,11)

8.691.579.087

9.738.952.264

(502.372.903)

(5,15)

8.900.043.325

9.757.995.682

(249.623.908)

(2,55)

EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Jumlah Ekuitas Dana Jumlah Kewajiban dan Ekuitas


-2-


3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2014, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.


-3-

I_tu

(tr'

BADAN PUSAT SIATISTIK PRovrNs, BANTEN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA BPS PROPINSI BANTEN

Laporan Keuangan BPS Propinsi Banten yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan

secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

22 April2015

ffir llll.

Pernyataan Tanggung fawab

U.L.

tYl-Ul.t

^

-4-


I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (dalam rupiah) 31 Desember 2014 Uraian

Catatan Anggaran

PENDAPATAN

B.1.

1.

B.1.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah Pendapatan

Realisasi

31 Desember 2013 % Realisasi terhadap Anggaran

Realisasi

0

393.115.052

-

146.409.365

0

393.115.052

-

146.409.365

BELANJA

B.2.

1.

Belanja Pegawai

B.2.1.

5.749.898.000

5.546.170.409

96,46

3.055.445.983

2.

Belanja Barang

B.2.2.

10.641.273.000

9.946.545.153

93,47

8.276.997.360

3.

Belanja Modal

B.2.3.

799.609.000

795.495.200

99,49

351.843.600

17.190.780.000

16.288.210.762

94,75

11.681.286.943

Jumlah Belanja Negara

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

-5-


II. NERACA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN NERACA PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 ( dalam Rupiah ) Uraian

Catatan

31 Desember 2014

31 Desember 2013

ASET ASET LANCAR

C.1

Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.1

0

0

Kas di Bendahara Penerimaan

C.1.2

0

29.512

Kas Lainnya dan Setara Kas

C.1.3

0

0

Belanja Dibayar di Muka (prepaid)

C.1.4

0

0

Piutang Bukan Pajak

C.1.5

0

0

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

C.1.6

0

0

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

C.1.7

0

0

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bag Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

C.1.8

0

0

Bag Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.9

0

0

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bag Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.10

0

0

Persediaan

C.1.11

148.040.046

152.624.686

148.040.046

152.654.198

Jumlah Aset Lancar ASET TETAP

C.2

Tanah

C.2.1

270.000.000

270.000.000

Peralatan dan Mesin

C.2.2

8.616.247.534

8.691.792.085

Gedung dan Bangunan

C.2.3

5.042.396.800

4.844.591.600

Jalan Irigasi dan Jaringan

C.2.4

74.412.000

74.412.000

Aset Tetap Lainnya

C.2.5

240.439.383

190.906.752

Konstruksi dalam Pengerjaan

C.2.6

0

0

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.2.7

(6.806.386.603)

(5.798.848.923)

7.437.109.114

8.272.853.514

Jumlah Aset Tetap PIUTANG JANGKA PANJANG

C.3

Tagihan Penjualan Angsuran

C.3.1

0

0

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih –Tagihan Penjualan Angsuran

C.3.2

0

0

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.3.3

0

0

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR

C.3.4

0

0

0

0

1.299.220.119

1.299.220.119

Jumlah Piutang Jangka Panjang ASET LAINNYA

C.4

Aset Tak Berwujud

C.4.1

Aset Lain-lain

C.4.2

579.220.636

603.672.399

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.4.2

(563.546.590)

(570.404.548)

Jumlah Aset Lainnya

1.314.894.165

1.332.487.970

JUMLAH ASET

8.900.043.325

9.757.995.682


-6-

Laporan Keuangan BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) Uraian

Catatan

31 Desember 2014

31 Desember 2013

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5

Utang kepada Pihak Ketiga

C.5.1

208.464.238

19.013.906

Uang Muka dari KPPN

C.5.2

0

0

Pendapatan yang Ditangguhkan

C.5.3

0

29.512

Pendapatan Diterima di Muka

C.5.4

0

0

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

208.464.238

19.043.418

JUMLAH KEWAJIBAN

208.464.238

19.043.418

EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR

C.6

Cadangan Piutang

C.6.1

0

0

Cadangan Persediaan

C.6.2

148.040.046

152.624.686

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Pendek

C.6.3

(208.464.238)

(19.013.906)

Ekuitas Dana Lancar Lainnya

C.6.4

0

0


C.6.5

0

0

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan

C.6.6

0

0

(60.424.192)

133.610.780

Jumlah Ekuitas Dana Lancar EKUITAS DANA INVESTASI

C.7

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

C.7.1

7.439.372.952

8.272.853.514


C.7.2

1.312.630.327

1.332.487.970

Jumlah Ekuitas Dana Investasi

8.752.003.279

9.605.341.484

JUMLAH EKUITAS DANA

8.691.579.087

9.738.952.264

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

8.900.043.325

9.757.995.682


-7-


III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

8.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

9.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.

Nomor

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah.

Nomor

15. Peraturan

Nomor

Catatan atas Laporan Keuangan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

-8-


233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara. 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara. 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga. 22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. 23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. 24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KM.6/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. 25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. 26. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER01/KN/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-07/KN/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 27. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Catatan atas Laporan Keuangan

-9-


Secara Akrual pada Laporan Keuangan. 28. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga. 29. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga. 30. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga. 31. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS BPS PROPINSI BANTEN RENCANA STRATEGIS 2010-2014 TUJUAN PEMBANGUNAN STATISTIK Sebagai pengelola kebijakan perstatistikan nasional serta mengacu pada visi dan misi BPS, maka tujuan utama dalam pembangunan nasional di bidang statistik lima tahun ke depan adalah meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas serta pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien. Untuk itu, BPS perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi kegiatan statistik. VISI BPS BPS Provinsi Banten Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua MISI BPS Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Badan Pusat Statistik Provinsi Banten yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1.

Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien;

2.

Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan di Provinsi Banten;


- 10 -


3.

Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik;

4.

Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak;dan

5.

Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan

statistik

yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN STATISTIK Strategi pembangunan bidang statistik untuk periode 2010-2014 meliputi peningkatan penyediaan dan pelayanan data dan informasi statistik di berbagai tingkat wilayah pemerintahan dengan meningkatkan ketersediaan ragam dan kualitas data dan informasi statistik melalui:

1.

Peningkatan kualitas data;

2.

Peningkatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan

3.

Peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) serta penataan kelembagaan.

Merujuk kepada Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran yang sudah ditetapkan, BPS menentukan arah kebijakan Pembangunan Statistik Nasional sebagai berikut :

a. Melakukan Review terhadap UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik berikut peraturan perundangan pelaksanaannya. UU No 16 tahun 1997 perlu ditinjau kembali, terutama terkait struktur organisasi BPS di pusat dan daerah, penegasan peran BPS dalam koordinasi dengan penyelenggara kegiatan statistik sektoral dalam kerangka penyusunan statistik sektoral yang andal dan efektif dan pemanfaatan produk administrasi instansi sebagai sumber penyusunan statistik dasar. Koordinasi dengan instansi sektoral seharusnya seiring dengan amanat PP No 39 Tahun 2007 tentang Pembagian Wewenang antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Implementasi pelaksanaan PP No 41 tahun 2007 tentang rumpun kegiatan perangkat daerah juga perlu ditindaklanjuti dengan asas vertikalitas BPS daerah agar terhindar kesimpangsiuran interpretasi dan implementasi PP No 39 Tahun 2007. Amanat PP No 39/2009 antara lain menegaskan bahwa urusan statistik merupakan urusan Catatan atas Laporan Keuangan

- 11 -


wajib di setiap tingkat pemerintahan, sementara unsur statistik berada serumpun dengan perencanaan pembangunan sesuai PP No 41/2007.

b. Mempelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian, dan pemutakhiran. Keterpaduan mempunyai makna bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan data dan statistik,

serta

menghindari

terjadinya

duplikasi

kegiatan.

Prinsip

keakurasian mengandung makna bahwa semua kegiatan statistik harus diupayakan untuk menghasilkan data statistik yang seksama, cermat, tepat, dan benar. Sedangkan kemutakhiran berarti bahwa data statistik yang disajikan atau yang tersedia harus dapat menggambarkan fenomena atau perubahannya

menurut

keadaan

yang

terkini.

Oleh

karena

itu,

pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta diseminasi data statistik

harus

senantiasa

diupayakan

secara

terus

menerus,

berkesinambungan, dan runtun waktu.

c. Mewujudkan kondisi yang mendukung penerapan atas Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). NSPK akan mempermudah pengguna dalam menganalisis data statistik dan dapat melakukan perbandingan antara data yang satu dengan lainnya, baik perbandingan dalam skala regional, nasional, maupun internasional.

d. Memfasilitasi

peningkatan

penguasaan

dan

pengembangan

ilmu

pengetahuan dan teknologi informasi, khususnya ilmu statistik, melalui penelitian-penelitian maupun studi. Penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan ini terutama ditujukan untuk mencapai penyelenggaraan kegiatan statistik yang lebih efektif dengan kualitas hasil yang mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap data statistik yang disajikan.

e. Mengupayakan terwujudnya sistem informasi statistik yang andal dan efisien dengan memanfaatkan teknologi mutakhir yang tepat guna dan berhasil guna. Hasil kegiatan statistik akan sia-sia bila tidak dimanfaatkan para pengguna. Sistem informasi statistik merupakan sarana untuk menyebarluaskan hasil kegiatan statistik, baik kepada pemerintah maupun masyarakat luas. Catatan atas Laporan Keuangan

- 12 -


f. Mengupayakan pembinaan dalam pengembangan sistem informasi statistik terhadap seluruh penyelenggara kegiatan statistik nasional. Penguasaan teknologi informasi masih belum merata pada penyelenggara kegiatan statistik. Kesetaraan pengetahuan tentang teknologi informasi akan menunjang pengembangan Sistem Statistik Nasional yang terpadu.

g. Mempelopori peningkatan kemampuan para palaksana kegiatan statistik dalam menyelenggarakan dan menyajikan data statistik. Kualitas SDM pelaksana kegiatan statistik sangat berpengaruh terhadap kualitas data statistik yang dihasilkan dan disajikan. Tingginya kualitas SDM palaksana akan menghasilkan data statistik yang bermutu tinggi.

h. Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting dan kegunaan statistik. Selain tergantung kepada kualitas pelaksana, mutu data statistik juga dipengaruhi oleh sumber data. Masyarakat sebagai sumber data akan ikut menentukan kualitas data yang dihasilkan, mengingat data yang diperoleh sangat tergantung kepada mutu jawaban yang diberikan masyarakat sebagai sumber data.

i.

Mengupayakan pembinaan untuk pendayagunaan satuan kerja bidang statistik di semua lembaga pemerintah maupun swasta. Satuan kerja bidang

statistik

di

berbagai

lembaga

tersebut

belum

mempunyai

pengetahuan yang merata di bidang statistik, penyetaraan pengetahuan tentang statistik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan statistik. Salah satu upaya BPS mencakup fasilitasi terhadap terhadap tenaga-tenaga fungsional statistisi maupun pranata computer pada instansi-instasi sektoral, baik di tingkat instansi pusat maupun perangkat daerah.

j.

Mengupayakan

penyediaan

kelengkapan

peralatan

teknologi

informasi seperti notebook/laptop untuk petugas Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dalam data

dengan

rangka pengembangan teknik pengumpulan

memanfaatkan

kemajuan teknologi informasi melalui

sistem elektronik survei.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PUSAT STATISTIK Badan Pusat Statistik sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 mempunyai Perwakilan BPS di Catatan atas Laporan Keuangan

- 13 -


Daerah yang merupakan Instansi Vertikal BPS di Daerah. Organisasi dan tata kerja BPS di daerah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik

Nomor 121 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja

perwakilan BPS di Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut : Gambar 1. Struktur Organisasi BPS Provinsi

Pendekatan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Laporan Keuangan Tahun 2014 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh

Keuangan

aspek keuangan yang dikelola oleh BPS Provinsi Banten. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.


- 14 -


A.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2014 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidahkaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan

akuntansi

yang

penting

yang

digunakan

dalam

penyusunan Laporan Keuangan BPS Provinsi Banten adalah sebagai berikut: Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Kebijakan Akuntansi atas Belanja

(2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Kebijakan Akuntansi atas Aset

(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh


- 15 -


pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumbersumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya. Aset Lancar

a. Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau

yang

dipersamakan,

yang

diharapkan

diterima

pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR. Persediaan perlengkapan

adalah yang

aset

lancar

dimaksudkan

dalam untuk

bentuk

barang

mendukung

atau

kegiatan

operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:


- 16 -


 harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;  harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;  harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya. Aset Tetap

Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh

pemerintah

maupun

untuk

kepentingan

publik

yang

mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka


Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan

Penjualan

Angsuran

(TPA),

Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset Catatan atas Laporan Keuangan

- 17 -


yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Aset Lainnya

Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

(4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.


- 18 -


Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Kebijakan

(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

Akuntansi atas Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Kebijakan

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Akuntansi atas Penyisihan

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus

Piutang Tak

dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan

Tertagih

penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010

tentang

Kualitas

Piutang

Kementerian

Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.


- 19 -


Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang Kualitas Piutang

Lancar Kurang Lancar

Diragukan Macet

Uraian

Penyisihan

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan 1.

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

0.5% 10%

50% 100%

Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2.

Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan

aset

tetap

adalah

penyesuaian

nilai

sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Catatan atas Laporan Keuangan

- 20 -


Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Masa

Manfaat

Aset

Tetap

ditentukan

dengan

berpedoman

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum Tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4. Tabel 4

Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)


5 s.d 40 tahun 4 tahun

- 21 -

Laporan Keuangan BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) B.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada

Negara dan Hibah

31 Desember 2014 adalah sebesar Rp393.115.052,00 dari estimasi pendapatan yang

Rp393.115.052

ditetapkan sebesar Rp0,00. Pendapatan Negara lingkup BPS Provinsi Banten adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak. Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi pendapatan per tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini : Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan No

Uraian

Anggaran

% Real Angg.

Realisasi

1

Pendapatan dari Pengelolaan BMN

0

181.972.600

-

2

Pendapatan Jasa

0

200.614.512

-

3

Pendapatan Iuran dan Denda

0

-

-

4

Pendapatan Lain-Lain

0

10.527.940

-

0

393.115.052

-

Jumlah

Berdasarkan Tabel 6 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2014 dan TA 2013 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBP pada

TA 2014 mengalami

kenaikan sebesar 168,50 persen dari realisasi pendapatan dari PNBP TA 2013. Hal ini disebabkan antara lain: 1. Meningkatnya pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan dan hasil cetakan lainnya dibandingkan tahun 2013. 2. Adanya penghapusan kendaraan dengan sistem lelang sebanyak 60 kendaraan yang terdiri dari kendaraan roda empat sebanyak 4 buah dan kendaraan roda dua sebanyak 56 buah dengan nilai hasil lelang sebesar Rp170.675.000,00. 3. Adanya pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN untuk pembiayaan kegiatan Survei Khusus Konsumen (SKK) dan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Triwulanan Tahun 2014 berdasarkan kerjasama antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten dengan BPS Provinsi Banten. Pendapatan negara tersebut sebesar Rp200.585.000,00 dan masuk dalam DIPA BPS Provinsi Banten. 4. Adanya pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Yang Lalu serta adanya pendapatan dari pelunasan hutang. Perbandingan realisasi pendapatan TA 2014 dan TA 2013 disajikan dalam tabel berikut :


- 22 -

Laporan Keuangan BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2014 dan TA 2013

1. Pendapatan dari pengelolaan BMN

181.972.600

16.143.600

Naik/Turun % 1.027,21

2. Pendapatan Jasa

200.614.512

128.345.088

56,31

-

-

-

10.527.940

1.920.677

448,14

393.115.052

146.409.365

168,50

Realisasi TA 2014

Uraian

3. Pendapatan Iuran dan Denda 4. Pendapatan Lain-Lain Jumlah

Realisasi TA 2013

B.2. Belanja Negara Realisasi

Realisasi

Belanja Negara Rp. 16.288.210.762

belanja

BPS

Provinsi

Banten

pada

TA

2014

adalah

sebesar

Rp16.288.210.762,00 atau sebesar 94,75 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja. Anggaran belanja BPS Provinsi Banten TA 2014 adalah sebesar Rp17.190.780.000,00. Anggaran dan realisasi belanja TA 2014 dapat dilihat pada Tabel berikut : Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014 Uraian

Anggaran

Realisasi Belanja

(%)

Belanja Pegawai

5.749.898.000

5.628.635.932

97,89

Belanja Barang

10.641.273.000

9.948.385.153

93,49

799.609.000

795.495.200

99,49

Total Belanja Kotor

17.190.780.000

16.372.516.285

95,24

Pengembalian Belanja Belanja Bersih

17.190.780.000

(84.305.523) 16.288.210.762

94,75

Belanja Modal

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini: Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014 12.000.000.000 10.000.000.000 8.000.000.000 6.000.000.000

4.000.000.000 2.000.000.000 -

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Anggaran


Realisasi

- 23 -

Laporan Keuangan BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) Anggaran dan realisasi belanja TA 2014 berdasarkan program dan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 8 Rincian Belanja Berdasarkan Program dan Jenis Belanja TA 2014 Program

DMPTL

Kelompok Belanja

Anggaran 5.749.898.000

5.628.635.932

97,89

2. Belanja Barang (52)

1.401.472.000

1.269.586.106

90,59

-

-

7.151.370.000

6.898.222.038

-

-

9.239.801.000

8.678.799.047

93,93

190.000.000

186.340.000

98,07

9.429.801.000

8.865.139.047

94,01

609.609.000

609.155.200

99,93

609.609.000

609.155.200

99,93

17.190.780.000

16.372.516.285

95,24

-

84.305.523

17.190.780.000

16.288.210.762

Jumlah 1. Belanja Pegawai (51) 2. Belanja Barang (52) 3. Belanja Modal (53) Jumlah PSPA

Persen

1. Belanja Pegawai (51) 3. Belanja Modal (53)

PPIS

Realisasi

1. Belanja Modal (53) Jumlah Jumlah Bruto Pengembalian Belanja Jumlah Netto

96,46

94,75

Penyerapan terbesar berdasarkan program dan jenis belanja adalah pada program PPIS dan jenis belanja barang dan barang modal yang mencapai 54,15 persen dari total penyerapan anggaran dengan rincian sebagai berikut : Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Program PPIS TA 2014


- 24 -



- 25 -

Laporan Keuangan BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) Berdasarkan Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja

TA 2014 dan TA 2013

menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA 2014 mengalami kenaikan sebesar 39,44 persen dibandingkan realisasi belanja pada TA 2013. Hal ini disebabkan antara lain : 1. Terdapatnya anggaran tunjangan kinerja pada DIPA BPS Provinsi Banten serta adanya penambahan pegawai. 2. Belanja barang serta belanja modal meningkat disebabkan adanya akun serta adanya komponen baru dibandingkan tahun 2013. Perbandingan realisasi belanja

TA 2014 dan

TA 2013 dapat dilihat pada Tabel

berikut ini : Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan TA 2013 Uraian Jenis Belanja

Realisasi TA 2014

Realisasi TA 2013

Belanja Pegawai

5.546.170.409

3.055.445.983

2.490.724.426

81,52

Belanja Barang

9.946.545.153

8.273.997.360

1.672.547.793

20,21

795.495.200

351.843.600

443.651.600

126,09

16.288.210.762

11.681.286.943

4.606.923.819

39,44

Belanja Modal Jumlah

Naik/ (Turun)

%

Belanja Pegawai

B.2.1 Belanja Pegawai

Rp5.546.170.409

Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2014 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; Belanja Lembur; dan Belanja Vakasi. Realisasi belanja pegawai TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp5.546.170.409,00 dan Rp3.055.445.983,00 setelah dikurangi pengembalian belanja pegawai. Berdasarkan Tabel 11 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan

TA 2013, realisasi belanja

TA 2014 mengalami kenaikan sebesar 81,52

persen dari realisasi belanja TA 2013. Hal ini disebabkan antara lain : 1. Tahun 2014 anggaran tunjangan kinerja masuk pada DIPA BPS Provinsi Banten sedangkan tahun 2013 anggaran tunjangan kinerja ini terdapat pada DIPA BPS RI/Pusat sehingga belanja pegawai mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 81,52 persen dibandingkan tahun 2013. 2. Adanya kenaikan gaji pegawai sebesar 6 persen serta penambahan pegawai pindahan dari BPS Kabupaten/Kota dan BPS di luar provinsi lain.


- 26 -

Laporan Keuangan BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut : Tabel 11 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013 Realisasi T.A. 2014

Uraian Jenis Belanja Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Realisasi T.A. 2013

Naik/ (Turun)

%

5.628.635.932

3.060.144.357

2.568.491.575

83,93

Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS

0

0

0

0

Belanja Honorarium

0

0

0

0

Belanja Lembur

0

0

0

0

Belanja Vakasi

0

0

0

0

5.628.635.932

3.060.144.357

2.568.491.575

83,93

(82.465.523)

(4.698.374)

(77.767.149)

1.655,93

5.546.170.409

3.055.445.983

2.490.724.426

81,52

Realisasi Belanja Kotor Pengembalian Belanja Pegawai Realisasi Belanja Bersih

Belanja Barang

B.2.2 Belanja Barang

Rp9.946.545.153

Realisasi Belanja Barang

TA 2014 dan

TA 2013 masing-masing sebesar

Rp9.946.545.153,00 dan Rp8.273.997.360,00. Berdasarkan Tabel 12 Perbandingan Belanja Barang

TA 2014 dan TA 2013,

realisasi belanja barang TA 2014 mengalami kenaikan 20,21 persen dari realisasi belanja barang TA 2013. Hal ini disebabkan antara lain: 1. Pada Belanja Barang Non Operasional terjadi peningkatan Belanja Bahan, Belanja Honor Output Kegiatan, dan Belanja Barang Non Operasional Lainnya yang disebabkan antara lain adanya PNBP dan hibah kerjasama antara BPS Provinsi Banten dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Banten. 2. Pada Belanja Perjalanan Dalam Negeri terdapat penambahan akun baru : - Akun 524111 (Belanja Perjalanan Biasa) - Akun 524113 (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota) - Akun 524114 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota) - Akun 524119 (Belanja Perjalanan Transport Luar Kota) 3. Pelaksanaan kegiatan lanjutan Sensus Pertanian 2013 (ST2013) sebagai kegiatan prioritas nasional yaitu pemutakhiran dan pencacahan ST2013 sub sektor yang mencakup pelatihan petugas, pelaksanaan lapangan

dan

pengolahan data. 4. Pelaksanaan kegiatan Potensi Desa Tahun 2014 yang mencakup pelatihan petugas, pelaksanaan lapangan dan pengolahan data serta kegiatan Susenas Tahun 2014 yang mencakup pelatihan petugas lapangan. Catatan atas Laporan Keuangan

- 27 -

Laporan Keuangan BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) 5. Diselenggarakannya Rapat Teknis Pimpinan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten serta Rapat Teknis Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten pada awal tahun 2014. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 12 Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013 Uraian Jenis Belanja Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dalam Negeri Realisasi Belanja Kotor Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Bersih

Belanja Modal Rp795.495.200

Realisasi T.A. 2014

Realisasi T.A. 2013

428.508.264

345.695.603

82.812.661

23,96

2.398.099.547

3.436.412.565

(1.038.313.018)

(30,22)

348.695.550

355.535.769

(6.840.219)

(1,92)

Naik/Turun

%

500.785.792

311.712.923

189.072.869

60,66

6.272.296.000

3.824.640.500

2.447.655.500

64,00

9.948.385.153

8.273.997.360

(1.840.000)

0

9.946.545.153

8.273.997.360

1.674.387.793

20,24

(1.840.000)

-

1.672.547.793

20,21

B.2.3 Belanja Modal Realisasi Belanja Modal

TA 2014 dan

TA 2013 masing-masing sebesar

Rp795.495.200,00 dan Rp351.843.600,00. Realisasi Belanja Modal pada TA 2014 meningkat 126,09 persen dibandingkan TA 2013 terutama disebabkan oleh meningkatnya belanja modal dan peralatan dan mesin dengan adanya pembelian meubelair, kendaraan roda dua untuk operasional lapangan serta pembelian laptop. Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 13 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013

Uraian Jenis Belanja Belanja Modal Tanah

Realisasi T.A. 2014

Realisasi T.A. 2013

Naik/Turun

% -

0

0

0

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

609.155.200

93.838.000

515.317.200

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

186.340.000

0 258.005.600

93.838.000 (71.665.600)

0

0 0

0 258.005.600

549,16 (27,78) -

795.495.200

351.843.600

443.651.600

126,09

0

0

0

-

795.495.200

351.843.600

443.651.600

126,09

Belanja Modal Fisik Lainnya Realisasi Belanja Kotor Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Bersih


-

- 28 -

Laporan Keuangan BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) Catatan

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

Penting Lainnya

1. BPS Provinsi Banten melakukan 6 (enam) kali revisi DIPA selama bulan JanuariDesember 2014 dengan rincian sebagai berikut : a. Revisi anggaran ke-1 tanggal 3 Maret 2014 merupakan revisi kewenangan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Banten. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap pada akun perjalanan dinas sehingga merubah halaman IV DIPA dan ralat rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 1462-4404-0997-4065 dan total nilai pagu sebesar Rp 20.162.018.000 (dua puluh milyar seratus enam puluh dua juta delapan belas ribu rupiah) b. Revisi anggaran ke-2 tanggal 7 April 2014 merupakan revisi kewenangan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka penambahan pagu anggaran termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya untuk pelaksanaan Survei Konsumsi 11 Bahan Pokok. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 1924-2424-0263-1043 dan total nilai pagu sebesar Rp 20.209.921.000 (dua puluh milyar dua ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah). c. Revisi anggaran ke-3 tanggal 21 April 2014 merupakan revisi kewenangan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Banten. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka realokasi/pergeseran anggaran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar satker BPS se-Provinsi Banten untuk memenuhi kekurangan anggaran pelaksanaan

kegiatan

ST2013

Subsektor.

Revisi

anggaran

mengakibatkan

pengurangan pagu anggaran belanja satker BPS Provinsi Banten dan menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 0209-0212-5071-8020 dengan total nilai pagu sebesar Rp 17.458.110.000 (tujuh belas milyar empat ratus lima puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah). d. Revisi anggaran ke-4 tanggal 15 Juli 2014 merupakan revisi kewenangan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Revisi anggaran dilakukan sebagai tindak lanjut Instruksi

Presiden

Republik

Indonesia

Nomor

4

Tahun

2014

tentang

Penghematan/Pemotongan Anggaran K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2014. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 0934-35486081-8519 dan total nilai pagu sebesar Rp 16.363.686.000 (enam belas milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah). e. Revisi anggaran ke-5 tanggal 19 Agustus 2014 merupakan revisi kewenangan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka Catatan atas Laporan Keuangan

- 29 -

Laporan Keuangan BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) penerimaan PNBP kerjasama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten untuk pelaksanaan Survei Konsumen (SK) dan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) sebesar Rp 197.094.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu rupiah). Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 0403-2859-6079-5500 dengan total nilai pagu sebesar Rp 16.560.780.000 (enam belas milyar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). f.

Revisi anggaran ke-6 tanggal 10 Desember 2014 merupakan revisi kewenangan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Banten. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang dari Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp 630.000.000. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 5075-8615-9810-8016 dengan total nilai pagu sebesar Rp 17.190.780.000 (tujuh belas milyar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

2. Berdasarkan Kerja Sama antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten dengan BPS Provinsi Banten nomor 16/1/DSta/GSD/Sr atau 36000.006.1 adendum 16/7/DSta/GSD/Sr atau 36000.078 dan 16/2/DSta/GSD/Sr atau 36000.008.1 adendum 16/6/DSta/GSD/Sr atau 36000.079 tanggal 7 Januari 2014 adendum 20 Maret 2014, BPS Provinsi menerima pendapatan negara (PNBP) dalam rangka pelaksanaan APBN sebesar Rp200.585.000,00 untuk pembiayaan kegiatan Pelaksanaan Survei Konsumen Tahun 2014 Provinsi Banten dan Survei Khusus Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Triwulanan Tahun 2014 Provinsi Banten. Untuk keperluan tersebut menggunakan rekening penerimaan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Serang dengan nomor rekening: 0084-01-002207-30-3 atas nama Bendahara Penerimaan BPS Provinsi Banten. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 493/KMK.02/2009 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pusat Statistik, dana yang masuk ke DIPA BPS Provinsi Banten sebesar 98,26 persen atau Rp197.094.000,00. Dari jumlah tersebut, sampai dengan 31 Desember 2014 dana yang terealisasi sebesar Rp192.890.000,00 atau sebesar 97,87 persen.

3. Berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 978.3/0359-Data-Bapp/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Pemberian Hibah Uang kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 dan sesuai Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Banten dengan BPS Provinsi Banten tentang Pemberian Hibah Uang kepada BPS Provinsi Tahun 2014 Nomor: 978.3/18-Huk/2014 atau 36000.154 tanggal 6 Juni 2014, Catatan atas Laporan Keuangan

- 30 -

Laporan Keuangan BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) Sesuai keputusan tersebut BPS Provinsi Banten menerima transfer hibah uang sebesar Rp. 630.000.000,00. Pemberian hibah ini untuk penyediaan publikasi statistik tahun 2014 yang meliputi: a. Penyusunan Publikasi Banten Dalam Angka Tahun 2014. b. Publikasi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010. c. Pemetaan Potensi Investasi Sektor Pertanian Provinsi Banten. d. Publikasi Profil Anak Provinsi Banten (Data Terpilah Gender). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, anggaran kegiatan hibah ini sudah teserap 100 persen. 4. Kerjasama Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Badan Pusat Statistik Tahun 2014 dalam rangka Upaya Percepatan Penyediaan Data dan Peningkatan Kualitas Data Tanaman Pangan Berkesinambungan pada Skala Nasional Tahun 2014. -

Perjanjian kerja sama Nomor: 55/Kpts/Kp.340/A7/01/2014/Nomor: 02/KS/31-I/2014 tanggal 31 Januari 2014.

- Bentuk kerja sama Swakelola. - Sumber pendanaan dari DIPA Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2014. - Penanggung jawab kegiatan di pusat adalah Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan BPS, sedangkan di BPS Provinsi adalah Bidang Statistik Produksi. - BPS bertugas melaksanakan kegiatan upaya percepatan penyediaan data dan peningkatan kualitas data tanaman pangan berkelanjutan pada skala nasional sehingga dapat diperoleh data per kecamatan dan per kabupaten/kota, menyerahkan rekapitulasi per kabupaten/kota kepada Pihak Pertama, menyerahkan raw data per kecamatan kepada pihak pertama dalam bentuk file Microsoft Acces dan menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban keuangan. - Untuk menampung dana tersebut telah dibuka Giro a.n. PUM-BPS Provinsi BantenPusdatin pada Bank Mandiri Cabang Serang dengan Nomor rekening 163-000050106-7. - Nilai kerja sama yang dianggarkan untuk BPS Provinsi Banten sebesar Rp488.250.000,00. sampai tanggal 31 Desember 2014 realisasi kegiatan ini sebesar Rp487.543.600,00 atau sebesar 99,86 persen.


- 31 -

Laporan Keuangan BPS Provinsi BantenTahun 2014 (Audited) C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA Aset Lancar

C.1. Aset Lancar

Rp148.040.046,-

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp148.040.046,-.dan Rp152.654.198,-. Aset

lancar

merupakan

aset

yang

diharapkan

segera

untuk

dapat

direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada BPS Provinsi Banten per 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 14. Tabel 14 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0,-

Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya dan Setara Kas Belanja Dibayar di Muka Piutang Bukan Pajak Bag Lancar Tagihan TP/TGR Persediaan Jumlah

TA 2014 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

TA 2013

148.040.046 148.040.046

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

29.512 152.624.686 152.654.198

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0. yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam Tabel 15. Tabel 15 RincianKas di Bendahara Pengeluaran No Jenis 1 Bank BRI 0084.01.000450.30.8 2 Uang Tunai Jumlah

Kas di Bendahara Penerima Rp0,-

31 Des 2014

31 Des 2013 -

0 0 0 -

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah sebesar masing-masing Rp0,- dan Rp29.512,-.


- 32 -

Laporan Keuangan BPS Provinsi BantenTahun 2014 (Audited) Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan (dalam rupiah)

No Jenis 1. Bank BR I 0084.01.002207.30.8 Total

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0,-

31 Desember 2014 31 Desember 2013 Rp - Rp 29.512 Rp

- Rp

29.512

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp0.dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas disajikan dalam Tabel 16. Tabel 16 RincianKas Lainnya dan Setara Kas No

Jenis

1 Jasa Giro yang belum di setor ke kas negara 2 Pajak PPh yang Belum Disetor

-

0

-

0

3 Honor kegiatan yang belum dibagikan

-

0

4 Pengembalian Belanja belum disetor ke kas negara

-

0

Jumlah

Belanja Dibayar di

31 Des 2014 31 Des 2013

-

-

C.1.4. Belanja Dibayar di Muka

MukaRp0

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 masing-masing adalah sebesar Rp0.dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima. Catatan atas Laporan Keuangan

- 33 -

Laporan Keuangan BPS Provinsi BantenTahun 2014 (Audited) Rincian Belanja Dibayar di Muka disajikan dalam Tabel 17. Tabel 17 Rincian Belanja Dibayar di Muka

No 1 NIHIL

Jenis

T.A. 2014

Jumlah

T.A. 2013 -

-

-

-

C.1.5. Piutang Bukan Pajak Piutang

Bukan

Pajak Rp0

Saldo

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2014 dan per 31

Desember 2013 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0.Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca. Tabel 18 RincianPiutang Bukan Pajak

No Uraian 1 NIHIL Jumlah

T.A. 2014

T.A. 2013 -

-

C.1.6.Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Rp0

Nilai Penyisihan piutang tak tertagih – piutang bukan pajak per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp0.dan Rp0. Penyisihan piutang tak tertagih - piutang bukan pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing debitur. Rincian estimasi penyisihan sebagaimana tersaji pada Tabel 19. Tabel 19 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Debitur

Kualitas

Nilai Piutang

%

Nilai Penyisihan

-

-

-

-

-

Jumlah

-

C.1.7.Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Bag Lancar TGR Rp0

Rugi (TP/TGR) Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 masing-


- 34 -

Laporan Keuangan BPS Provinsi BantenTahun 2014 (Audited) masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR tersaji dalam Tabel 20 Tabel 20 Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No 1

C.1.8

Uraian

T.A. 2014

NIHIL Jumlah

Penyisihan

Piutang

Tak

T.A. 2013

-

-

-

-

Tertagih

–BagianLancar

Tagihan

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bag. Lancar TP/TGR Rp0

TuntutanPerbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp0. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Rincian estimasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersaji pada Tabel 21. Tabel 21 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Debitur Kualitas Nilai Piutang Jumlah Persediaan Rp148.040.046

% -

Nilai Penyusutan -

C.1.9 Persediaan Nilai Persediaan per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 masingmasing adalah sebesar Rp148.040.046,- dan Rp152.624.686,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.


- 35 -

Laporan Keuangan BPS Provinsi BantenTahun 2014 (Audited)

Rincian Persediaan per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel 22. Tabel 22 Rincian Persediaan

No. 1 2

Rp

66.783.050

Rp

83.746.750

3

Persediaan Barang Konsumsi Bahan Untuk Pemeliharaan Aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat

31 Desember 2014 31 Desember 2013 Rp 47.111.600 Rp 35.869.800 Rp 265.000 Rp 2.068.790

17.330.896

Rp

14.389.846

4

Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan Rp kepada masyarakat Rp

16.549.500

Rp

16.549.500

Rp

148.040.046

Rp

152.624.686

Persediaan untuk tujuan strategis 5 Jumlah

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Barang Persediaan Lainnya untuk Diserahkan ke Masyarakat senilai Rp 14.389.846,00 adalah merupakan persediaan sisa kegiatan Sensus Penduduk 2010 yang tidak terpakai yang belum dapat dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut:

No

Nama Barang

Satuan

Harga Beli

Jumlah

Harga Total

Buku 4 Pedoman 1

SP2010 (Pedoman

Buah

3.768

445

1.676.760

Buah

5.885

14

82.390

1.848

12.034.176

90

596.520

Korlap/KSK) 2

3

Buku 5 SP2010 (Pedoman Kortim) Buku 6 SP2010 (Pedoman Pencacah)

Buah

6.512

Buku 7 SP2010 (Kode 4

suku bangsa, bahasa daerah dan wilayah

Buah

6.628

administrasi) Jumlah


14.389.846

- 36 -


Aset Tetap Rp7.437.109.114

C.2

Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 tersaji sebesar Rp7.437.109.114,- dan Rp8.272.853.514,-. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap BPS Provinsi Banten per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 23. Tabel 23 Rincian Aset Tetap No

Jenis

1 2 3 4 5 6

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Nilai Buku Aset Tetap

Tanah

31 Desember 2014

31 Desember 2013

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

270.000.000 8.616.247.534 5.042.396.800 74.412.000 240.439.383 14.243.495.717 Rp (6.806.386.603) 7.437.109.114

270.000.000 8.691.792.085 4.844.591.600 74.412.000 190.906.752 14.071.702.437 Rp (5.798.848.923) 8.272.853.514

C.2.1. Tanah

Rp270.000.000

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki BPS Provinsi Banten per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah sebesar

Rp

270.000.000,-. atau tidak ada penambahan atas pengadaan tanah maupun penilaian kembali nilai tanah pada TA 2014.

Saldo tersebut merupakan

tanah bangunan rumah Negara golongan I seluas 1.835 m2 Rp 270.000.000. Rincian saldo tanah per 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 24. Tabel 24 Rincian Saldo Tanah

No

KIB

Luas

1 2.01.01 1.835 m2 Jumlah

Nilai Rp

270.000.000 270.000.000

Tanah seluas 1.835 m2 yang terletak di Jalan Bayangkara, Serang, Banten pada tanggal pelaporan dikuasai / digunakan untuk rumah dinas Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten beserta Para Kepala Bagian dan Catatan atas Laporan Keuangan

- 37 -

Laporan Keuangan BPS Provinsi BantenTahun 2014 (Audited) Kepala Bidang.

Peralatan dan

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Mesin Rp8.616.247.534

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah Rp8.616.247.534,- dan Rp8.691.792.085,-. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut Saldo per 31 Desember 2013

Rp8.691.792.085

Mutasi tambah:

Rp597.690.000 Rp10.506.648 Rp32.541.784

Pembelian Transfer masuk Reklasifikasi dari Aset lainnya ke Aset Tetap Mutasi kurang:

-Rp248.330.000 -Rp467.952.983

Transfer keluar Penghentian aset dari penggunaan Saldo per 31 Desember 2014

Rp

8.616.247.534

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014

Rp

(5.996.567.799)

Nilai Buku per 31 Desember 2014

Rp

2.619.679.735

Transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa: a. Penambahan: -

pembelian berupa sepeda motor sebanyak 15 unit senilai Rp. 248.330.000,00, lemari besi/metal sebanyak 1 buah senilai Rp. 27.610.000,00, lemari kayu sebanyak 2 buah senilai Rp. 9.790.000,00, rak kayu sebanyak 1 buah senilai Rp. 990.000,00, dan workstation sebanyak 7 buah senilai Rp. 124.630.000,00, Tripod

sebanyak

2

buah

senilai

Rp.

1.650.000,-;

LCD

projector/Infocus sebanyak 2 buah senilai Rp. 34.980.000,-; sound system sebanyak 1 buah senilai Rp. 8.250.000,-; Note book sebanyak 7 buah senilai Rp. 127.820.000,-; printer (peralatan personal komputer) sebanyak 1 buah senilai Rp. 4.840.000,- dan external/portable hardisk sebanyak 8 buah senilai Rp. 8.800.000,-. -

Transfer masuk berupa sepeda motor sebanyak 1 unit senilai Rp. 800.000,00, dan global positioning system sebanyak 2 buah senilai Rp. 4.620.000,00; dan televisi sebanyak 1 buah senilai Rp. 5.086.648,-.

-

Reklasifikasi dari asset lainnya ke asset tetap berupa sepeda


- 38 -

Laporan Keuangan BPS Provinsi BantenTahun 2014 (Audited) motor sebanyak 12 unit senilai Rp. 12.300.000,00; dan A.C. split sebanyak 5 buah senilai Rp. 20.241.784,-. b. Pengurangan: -

Transfer keluar berupa sepeda motor sebanyak 15 buah senilai Rp. 248.330.000,00.

-

Penghentian asset dari penggunaan berupa sepeda motor sebanyak 13 unit senilai Rp. 13.100.000,00; alat pengukur garis tengah sebanyak 2 buah senilai Rp. 885.000,-; lemari kayu sebanyak 7 buah senilai Rp. 6.050.000,-; rak kayu sebanyak 25 buah senilai Rp. 50.446.000,-; white board sebanyak 1 buah senilai Rp. 255.000,-; meja kerja kayu sebanyak 64 buah senilai Rp. 24.588.500,-; sice sebanyak 2 buah senilai Rp. 1.237.000,-; meja komputer sebanyak 6 buah senilai Rp. 2.163.198,-; A.C split sebanyak 11 buah senilai Rp. 56.435.496,-; unit power supply sebanyak 2 buah senilai Rp. 4.348.100,-; P.C unit sebanyak 3 buah

senilai

Rp.

23.920.689,-;

printer

(peralatan

personal

komputer) sebanyak 4 buah senilai Rp. 25.345.000,-; Mesin Absensi sebanyak 1 buah senilai Rp.19.957.300,-; Kursi besi/Metal sebanyak 38 buah senilai Rp. 8.711.400,-; Laptop sebanyak 3 buah senilai Rp. 50.002.500,-; Notebook sebanyak 1 buah senilai Rp. 14.634.000,-; Plotter (peralatan personal komputer) sebanyak 1 buah senilai Rp. 42.083.800,-; Viewer (peralatan personal komputer) sebanyak 2 buah senilai Rp. 40.000.000,-; Server sebanyak 2 buah senilai Rp. 83.790.000,-.

Gedung dan Bangunan Rp5.042.396.800

C.2.3.Gedung dan Bangunan Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah Rp5.042.396.800,- dan Rp4.844.591.600,-. Saldo tersebut terdiri dari bangunan gedung kantor permanen sebanyak 2 unit senilai Rp 3.857.180.200, Rumah Negara golongan I tipe B permanen sebanyak 1 unit senilai Rp 262.863.940 dan rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen sebanyak 6 unit senilai Rp 922.352.660. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:


- 39 -

Laporan Keuangan BPS Provinsi BantenTahun 2014 (Audited) Saldo per 31 Desember 2013

4.844.591.600

Mutasi tambah: Pengembangan Nilai Aset

197.805.200

Mutasi kurang: Koreksi nilai

-

Saldo per 31 Desember 2014

5.042.396.800


(793.076.104)


4.249.320.696

Transaksi penambahan pengembangan nilai aset dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Belanja modal gedung dan bangunan untuk pengadaan vertical blind dan partisi ruangan gedung kantor senilai Rp118.465.600,-. b. Belanja modal gedung dan bangunan untuk pengadaan kanopi gedung kantorsenilai Rp49.600.000,-. c. Belanja modal gedung dan bangunan untuk pengadaan vertical blind ruangbidang IPDS dan Bidang statistic produksi senilai Rp10.098.000,-. d. Penambahan dari belanja modal gedung dan bangunan untuk biaya renovasi lantai ruang PST, Sekretaris dan Ruang rapat pimpinan BPS Provinsi Banten senilai Rp19.641.600,-.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp74.412.000

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar

Rp74.412.000,- dan Rp

74.412.000,-. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:


74.412.000

Mutasi tambah: Pengembangan Informasi Teknologi

-

Mutasi kurang: Koreksi nilai Saldo per 31 Desember 2014 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014 Nilai Buku per 31 Desember 2014

74.412.000 (16.742.700) 91.154.700

Saldo tersebut merupakan jaringan distribusi tegangan 1 s.d 20 KVA Rp 74.412.000,00.

Aset Tetap Lainnya Rp240.439.383

C.2.5

Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan


- 40 -

Laporan Keuangan BPS Provinsi BantenTahun 2014 (Audited) dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah Rp240.439.383,- dan Rp190.906.752,-. Mutasi Aset Tetap Lainnya pada tahun 2014 berasal dari perolehan lainnya berupa serial lainnya sebanyak 543 senilai Rp. 50.840.669,00; slide sebanyak 1 buah senilai Rp. 15.000,00; dan laporan sebanyak 2 buah senilai Rp. 70.000,-. Dan berasal dari penghentian aset dari penggunaan berupa monografi sebanyak 3 buah senilai minus Rp. 105.028,- dan serial lainnya sebanyak 20 senilai minus Rp. 1.288.010,-. Saldo per 31 Desember 2013

190.906.752

Mutasi tambah: Perolehan lainnya

50.925.669

Mutasi kurang: Penghentian Aset dari Penggunaan

(1.393.038)


240.439.383


-


Konstruksi dalam Pengerjaan Rp0,-

240.439.383

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap(6.806.386.60 3)

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember

2013

adalah

masing-masing

Rp(6.806.386.603)

dan

Rp(5.798.848.923). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). . Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 25, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.


- 41 -

Laporan Keuangan BPS Provinsi BantenTahun 2014 (Audited) Tabel 25 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No

Aset Tetap

Akm. Penyusutan

Nilai Buku

1 Peralatan dan Mesin

Rp

8.616.247.534 Rp

5.996.567.799 Rp

2.619.679.735

2 Gedung dan Bangunan

Rp

5.042.396.800 Rp

793.076.104 Rp

4.249.320.696

3 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp

74.412.000 Rp

16.742.700 Rp

57.669.300

4 Aset Tetap Lainnya

Rp

240.439.383 Rp

- Rp

240.439.383

Rp

13.973.495.717 Rp

6.806.386.603 Rp

7.167.109.114

Jumlah

C.3 Tuntutan

Nilai Perolehan


C.3.1 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Perbendaharaan Rp0.

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaianya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 26. Tabel 26 Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No. Debitur 1 Jumlah

Jumlah Rp0,00 Rp0,00

BPS Provinsi Banten memiliki TGR hilangnya unit kendaraan roda-2 a.n suwandari sebesar Rp. 6.555.000,- yang harus dibayar selama 24 bulan melalui pemotongan gaji. Hingga akhir tahun 2014 sudah 17 kali pembayaran dilakukan semenjak TA 2013 sehingga LRA pendapatan dan hibah TA 2014 untuk akun 423922 (Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR) Bendahara) senilai Rp. 3.277.500,-. Namun untuk sisa TGR tidak dibukukan ke dalam neraca SAI, dikarenakan pembukuan dilakukan di neraca SAI satker Sekretariat utama/satker BPS pusat.


- 42 -


Penyisihan Piutang tak Tertagih -

C.3.2

Penyisihan

Piutang

Tak

Tertagih

-

Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan Perbendaharaan

Saldo

Rp0

Penyisihan

Piutang

tak

Tertagih

Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR. Perhitungan

Penyisihan

Piutang

tak

Tertagih

Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk masing-masing debitur disajikan pada Tabel 27. Tabel 27 Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Debitur

Kualitas

-

-

Nilai Piutang Penyisihan Nilai Penyisihan -

-

-

Total

Aset Lainnya

C.4

-

Aset Lainnya

Rp1.314.894.165

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah 1.314.894.165,- dan Rp1.332.487.970,-. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Rincian Aset Lainnya disajikan pada Tabel 28. Tabel 28 Rincian Aset Lainnya No.

Aset Tak Berwujud

Uraian

31 Des 2014

31 Des 2013

1 Aset Tak Berwujud

Rp

1.299.220.119 Rp

2 Aset Lain-Lain

Rp

579.220.636 Rp

1.299.220.119 603.672.399

Jumlah

Rp

1.878.440.755 Rp

1.902.892.518

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Rp

(563.546.590) Rp

(570.404.548)


Rp

1.314.894.165 Rp

1.332.487.970

C.4.1.Aset Tak Berwujud

Rp1.299.220.119

Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2014 dan per 31 Catatan atas Laporan Keuangan

- 43 -

Laporan Keuangan BPS Provinsi BantenTahun 2014 (Audited) Desember 2013 adalah Rp 1.299.220.119,- dan Rp 1.299.220.119,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada BPS Provinsi Bantenberupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 29. Tabel 29 Rincian Aset tak Berwujud No.

1 2 3

Uraian

Jumlah aset

Nilai aset

1 1 64

Rp 829.428.440 Rp 196.559.000 Rp 1.364.000

Rp Rp Rp

829.428.440 196.559.000 87.296.000

13

Rp

1.956.233

Rp

25.431.029

13

Rp

700.319

Rp

9.104.147

3

Rp

215.501

Rp

646.503

3

Rp

4.070.000

Rp

12.210.000

3 16 6 6

Rp Rp Rp Rp

2.750.000 7.691.750 291.500 913.000

Rp Rp Rp Rp

8.250.000 123.068.000 1.749.000 5.478.000

Kofax/KC dan KTM Microsof sql server Magic key PC security Kofax Mobile Capture/SDK Devices

4 5 6

Kofax Mobile Capture/App Devices Anti Virus/SCEndpoint Prctn SubsVL Aplikasi Perkantoran Office Pro Plus

7 8 9 10 11

Aplikasi Pendukung Fujitsu Knowledge Axway Secure Transport Software Anti Virus Operating System Jumlah

Total Nilai Aset

Rp 1.299.220.119

Tidak terdapat penambahan nilai terhadap Aset Tak Berwujud padatahun 2014. Aset Lain-Lain

C.4.2. Aset Lain-Lain

Rp579.220.636

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah Rp579.220.636,- dan Rp603.672.399,-. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPS Provinsi Banten serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2013 Mutasi tambah: - reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya Mutasi kurang: - usulan barang rusak berat ke pengelola - reklasifikasi keluar (BMN yang dihentikan) - penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan Saldo per 31 Desember 2014 Akumulasi Penyusutan Nilai Buku per 31 Desember 2014


Rp603.672.399,00 Rp469.346.021,00 (Rp448.656.000,00) (Rp12.600.000,00) (Rp32.541.784,00) Rp579.220.636,00 Rp (563.546.590) Rp 15.674.046

- 44 -

Laporan Keuangan BPS Provinsi BantenTahun 2014 (Audited) Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut: Reklasifikasi dari asset tetap ke asset lainnya berupa sepeda motor sebanyak 13 unit senilai Rp. 13.100.000,00; alat pengukur garis tengah sebanyak 2 buah senilai Rp. 885.000,-; lemari kayu sebanyak 7 buah senilai Rp. 6.050.000,-; rak kayu sebanyak 25 buah senilai Rp. 50.446.000,-; white board sebanyak 1 buah senilai Rp. 255.000,-; meja kerja kayu sebanyak 64 buah senilai Rp. 24.588.500,-; sice sebanyak 2 buah senilai Rp. 1.237.000,-; meja komputer sebanyak 6 buah senilai Rp. 2.163.198,-; A.C split sebanyak 11 buah senilai Rp. 56.435.496,-; unit power supply sebanyak 2 buah senilai Rp. 4.348.100,-; P.C unit sebanyak 3 buah senilai Rp. 23.920.689,-; printer (peralatan personal komputer) sebanyak 4 buah senilai Rp. 25.345.000,-; Mesin absensi sebanyak 1 buah senilai Rp. 19.957.300,-; Kursi besi/Metal sebanyak 38 buah senilai Rp. 8.711.400,-; Laptop sebanyak 3 buah senilai Rp. 50.002.500,-; Notebook sebanyak 1 buah senilai Rp. 14.634.000,-; Plotter (peralatan personal komputer) sebanyak 1 buah senilai Rp. 42.083.800,-; Viewer (peralatan personal komputer) sebanyak 2 buah senilai Rp. 40.000.000,-; Server sebanyak 2 buah senilai Rp. 83.790.000,-; Monografi sebanyak 3 buah senilai Rp. 105.028,-; serial lainnya sebanyak 20 senilai Rp.1.288.010,-. Usulan barang rusak berat ke pengelola BMN berupa mini bus (penumpang 14 org kebawah) sebanyak 4 unit senilai Rp310.200.000,00; sepeda motor sebanyak 56 unit senilai Rp. 138.456.000,00. Reklasifikasi keluar (BMN yang dihentikan) berupa sepeda motor sebanyak 1 unit senilai Rp12.600.000,00. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan berupa sepeda motor sebanyak 12 unit senilai Rp12.300.000,00; dan A.C split sebanyak 5 buah senilai Rp. 20.241.784,-. Semua barang dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPS Provinsi Banten.

Kewajiban Jangka

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Rp208.464.238

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember Catatan atas Laporan Keuangan

- 45 -

Laporan Keuangan BPS Provinsi BantenTahun 2014 (Audited) 2013 tersaji sebesar Rp208.464.238,-.dan Rp19.043.418,-. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada BPS Provinsi Banten per 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 30. Tabel 30 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No. 1 2 3 4

Utang kepada Pihak

Aset Lancar Utang kepada Pihak Ketiga Uang Muka dari KPPN Pendapatan yang Ditangguhkan Pendapatan Diterima di Muka Jumlah

Rp Rp Rp Rp Rp

Jumlah 208.464.238 208.464.238

C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Ketiga Rp208.464.238

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp208.464.238,- dan Rp19.013.906,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada BPS Provinsi Banten per tanggal pelaporan disajikan pada Tabel 31. Tabel 31 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga No

Uraian

Jumlah

1

Belanja Pegawai Harus Dibayar

yang

Masih

2

Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Total

Uang Muka dari KPPN Rp0,-

Penjelasan

Belanja Kekurangan Gaji, Rp186.516.558 Uang Makan dan Tunjangan Kinerja Desember 2014 Rp21.947.680

Belanja Langganan Daya dan Jasa Bulan Desember 2014

Rp208.464.238

C.5.2 Uang Muka dari KPPN Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember


- 46 -

Laporan Keuangan BPS Provinsi BantenTahun 2014 (Audited) 2013 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0 Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Pendapatan Yang

C.5.3 Pendapatan yang Ditangguhkan

Ditangguhkan Rp0,-

Nilai Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2014 danper 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 29.512,-. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan Pendapatan Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBP, pengembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2014 Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan pada BPS Provinsi Banten per tanggal pelaporan disajikan pada Tabel 32. Tabel 32 Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan No 1

Uraian Jasa Giro Rek.Bend.Penerimaan belum disetor

Jumlah di yang Rp

Rp

Total

Pendapatan

-

-

C.5.4 Pendapatan Diterima di Muka

Diterima Dimuka Rp0

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 sebesar Rp0. dan Rp0. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan pada Tabel 33. Tabel 33 Rincian Pendapatan Diterima di Muka No 1

Uraian Total


30 Juni 2014 Rp

-

- 47 -

Laporan Keuangan BPS Provinsi BantenTahun 2014 (Audited) EKUITAS Ekuitas Dana Lancar Rp(60.424.192)

C.6 Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar merupakan pasangan beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel 30 Rincian Ekuitas Dana Lancar disajikan pada Tabel 34. Tabel 34 Rincian Ekuitas Dana Lancar No. 1 2 3

4

Aset Lancar Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk. Pendek Ekuitas Dana Lancar Lainnya

5


6

Barang/Jasa yang Masih harus Diserahkan Jumlah

Cadangan Piutang

31 Des 2014 Rp Rp

Rp

31 Des 2013

148.040.046

Rp Rp

(208.464.238) Rp

152.624.686

(19.013.906)

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

- Rp (60.424.192) Rp

133.610.780

Rp Rp

C.6.1 Cadangan Piutang

Rp0

Nilai Cadangan Piutang tersaji per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Cadangan Piutang merupakan jumlah ekuitas dana lancar BPS Provinsi Banten dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Cadangan Persediaan R148.040.046

C.6.2. Cadangan Persediaan Nilai Cadangan Persediaan tersaji per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 masing-masing sebesar

Rp 148.040.046,- dan Rp

152.624.686,-. Cadangan Persediaan merupakan jumlah ekuitas dana lancar BPS Provinsi Banten dalam bentuk persediaan.

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

C.6.3 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek Nilai Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Rp(208.464.238)


- 48 -

Laporan Keuangan BPS Provinsi BantenTahun 2014 (Audited) disajikan per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 masing-masing sebesar minus Rp 208.464.238,- dan minus Rp 19.013.906,-. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Ekuitas Dana

C.6.4 Ekuitas Dana Lancar Lainnya

Lancar Lainnya Rp0

Nilai Dana Lancar Lainnya disajikan per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp0.dan Rp0. Ekuitas Dana Lancar Lainnya merupakan ekuitas dana lancar dana berupa kas lainnya dan setara kas yang dikuasai oleh BPS Provinsi Banten. Belanja/Jasa yang Masih Harus

C.6.5 Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima Nilai Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2014 dan per 31

Diterima Rp0

Desember 2013 masing-masing sebesar Rp0.dan Rp0. Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang akan diterima dari pihak lain.

Belanja/Jasa Masih

yang Harus

Diserahkan Rp0

C.6.6 Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan Nilai Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 sebesar Rp0.dan Rp0. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang harus diserahkan kepada pihak lain.

C.7 Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp7.437.109.114-

C.7.1

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Tetap tersaji per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 7.437.109.114,- dan Rp 8.272.853.514,-. Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

Diinvestasikan

C.7.2


dalam Aset Lainnya Rp1.314.894.165

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Lainnya disajikan per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 1.314.894.165,dan Rp 1.332.487.970,-.


- 49 -

Laporan Keuangan BPS Provinsi BantenTahun 2014 (Audited) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Lainnya. D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA Berdasarkan koreksi hasil temuan pemeriksaan laporan keuangan BPS TA 2014 (Unaudited) oleh BPK dan Surat Sestama Nomor 02520.367 Tanggal 31 Maret 2015 Perihal Tindak Lanjut Hasil Sensus BMN, maka terdapat koreksi nilai pada Neraca per 31 Desember 2014 (Unaudited) yang mana hasil sensus BMN 2014 berupa barang kondisi baik, rusak ringan dan rusak berat ditindaklanjuti dengan melakukan koreksi perubahan kondisi barang serta penghentian penggunaan bagi BMN yang kondisinya rusak berat pada laporan barang TA 2014. Sehingga nilai neraca per 31 Desember 2014 (Unaudited) terdapat koreksi menjadi neraca per 31 Desember 2014 (Audited).

D.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN Tidak terdapat pergantian pejabat pengelola anggaran selama Tahun 2014.


- 50 -

Laporan Keuangan BPS Provinsi BantenTahun 2014 (Audited) Lampiran A1 Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2014 No

Aset Tetap

Masa Manfaat

Nilai Perolehan

Akumulasi Penyusutan

Nilai Buku

A

Peralatan dan Mesin

8,616,247,534

5,996,567,799

1

Alat Bantu

7

194,700,000

125,164,287

69,535,713

2

Alat Angkutan Darat Bermotor

7

1,438,669,380

871,861,566

566,807,814

3

Alat Bengkel Tak Bermesin

5

5,456,000

3,971,000

1,485,000

4

Alat Ukur

5

52,330,550

49,656,840

2,673,710

5

Alat Pengolahan

4

64,448,901

62,687,669

1,761,232

6

Alat Kantor

5

527,051,681

384,462,737

142,588,944

7

Alat Rumah Tangga

5

692,404,612

515,802,505

176,602,107

8

Alat Studio

5

98,917,787

83,461,109

15,456,678

9

Alat Komunikasi

5

11,301,000

11,301,000

0

10

Komputer Unit

4

1,692,542,691

1,415,907,094

276,635,597

11

Peralatan Komputer

4

3,838,424,932

2,472,291,992

1,366,132,940

B

Gedung dan Bangunan

5,042,396,800

793,076,104

4,249,320,696

3,857,180,200

612,491,811

3,244,688,389

1,185,216,600

180,584,293

1,004,632,307

74,412,000

16,742,700

57,669,300

74,412,000

16,742,700

57,669,300

240,439,383

0

240,439,383

239,851,483

0

239,851,483

587,900

0

587,900

C

Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Tempat Tinggal Jaringan

1

Jaringan Listrik

D

Aset Tetap Lainnya

1

Bahan Perpustakaan Tercetak

1 2

2 E

Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro Aset Tetap yang Tidak Digunakan

50 50

40

-

2,619,679,735

579,220,636

563,546,590

15,674,046

1

Alat Angkutan Darat Bermotor

7

42,727,000

32,863,499

9,863,501

2

Alat Ukur

5

885,000

885,000

0

3

Alat Kantor

5

86,086,200

85,921,200

165,000

4

Alat Rumah Tangga

5

151,397,475

148,731,175

2,666,300

5

Komputer Unit

4

103,599,916

103,599,916

0

6

Peralatan Komputer

4

191,545,800

191,545,800

0

7

Bahan Perpustakaan Tercetak

-

2,979,245

0

2,979,245

13,973,495,717

6,806,386,603

7,167,109,114

14,552,716,353

7,369,933,193

7,182,783,160

Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya


- 51 -

Laporan Keuangan BPS Provinsi BantenTahun 2014 (Audited) Lampiran A2 BPS PROVINSI BANTEN INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 BA ESELON 1/UAPPA-E1 UAPPA-W SATUAN KERJA/UAKPA

: 054 : 01 :2900 : 636892

Pendapatan/Belanja

Realisasi Menurut Basis Akrual

Penyesuaian Akrual Realisasi Menurut Basis Kas

No. Kode Akun

Uraian

1.

511111

Belanja Gaji Pokok PNS

2.

511119

Belanja Pembulatan Gaji PNS

3.

511121

Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS

4.

511122

Belanja Tunjangan Anak PNS

5.

511125

Belanja Tunjangan PPh PNS

6.

511129

Belanja Uang Makan PNS

7.

BADAN PUSAT STATISTIK BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN

512411

Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan )

Tambah

2.391.400.300

1.550.400

157.209.740

108

317.452.024

118.890

50.935.356

40.326

58.603.417

81.216

287.901.000

5.171.000

Kurang

-

-

-

-

-

2.392.950.700

157.209.848

317.570.914

58.684.633

293.072.000

Kekurangan Uang Makan Bulan Desember 2014

2.351.222.762

Tunjangan Kinerja Pegawai Bulan Desember 2014

318.222.024

Tagihan Speedy Beban Bulan Desember 2014

218.798.906

Tagihan Listrik Beban Bulan Desember 2014

179.554.618

8.

521111

Belanja Keperluan Perkantoran

317.452.024

770.000

9.

522111

Belanja Langganan Listrik

198.853.566

19.945.340

10.

522112

Belanja Langganan Telepon

12.881.984

1.232.340


-

-

-

Kekurangan Gaji Pegawai Bulan Okt - Des 2014, 4 Org Pegawai.

50.975.682

-

2.171.668.144

Dokumen Sumber

14.114.324

Tagihan Telepon Beban Bulan Desember 2014

- 52 -

Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna. Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal

Recommend Documents