dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal

BPS PROVINSI BANTEN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kav. H 1 - 2 Jl. Raya Syekh Nawawi Al Bantani, Telp/Fax (0254) 267027 / 267026 E-mail : [email protected]

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang

Rl Nomor 17 tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, dan Undang-Undang Rl Nomor'12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2014, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

BPS Provinsi Banten adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian

Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan. Wilayah BPS Provinsi Banten mengacu pada

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171|PMK.0512007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.0512011 tentang Sistem Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur

Jenderal

Perbendaharaan Nomor PER-57iP812013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. lnformasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna

kepada yang mernbutuhkan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada

BPS Provinsi Banten. Disamping itu, laporan keuangan. ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan'keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

108 198703

1

DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar Daftar Isi Indeks CaLK Daftar Tabel Daftar Singkatan Daftar Lampiran Ringkasan Laporan Keuangan Pernyataan Tanggung Jawab I. Laporan Realisasi Anggaran II. Neraca III. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Dasar Hukum A.2. Kebijakan Teknis BPS Provinsi Banten A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan Negara dan Hibah B.2. Belanja Negara B.3. Catatan Penting Lainnya C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Aset Lancar C.2. Aset Tetap C.3. Piutang Jangka Panjang C.4. Aset Lainnya C.5. Kewajiban Jangka Pendek C.6. Ekuitas Dana Lancar C.7. Ekuitas Dana Investasi D. Pengungkapan Penting Lainnya D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca D.2. Pengungkapan Lain-lain Lampiran : A1. Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap A2. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual

ii

i ii iii v vi vii 1 4 5 6 8 8 8 10 14 16 23 23 24 29 33 33 37 45 46 49 52 53 53 53 54 55 56

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Halaman

Catatan B.1

Pendapatan Negara dan Hibah

23

Catatan B.2

Belanja Negara

24

Catatan B.2.1

Belanja Pegawai

27

Catatan B.2.2

Belanja Barang

28

Catatan B.2.3

Belanja Modal

28

Catatan Penting Lainnya

29

Aset Lancar

33

Catatan C.1.1

Kas di Bendahara Pengeluaran

33

Catatan C.1.2

Kas di Bendahara Penerimaan

34

Catatan C.1.3

Kas Lainnya dan Setara Kas

35

Catatan C.1.4

Belanja Dibayar Di Muka

35

Catatan C.1.5

Piutang Bukan Pajak

35

Catatan C.1.6

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

35

Catatan C.1.7

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

36

Catatan C.1.8

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan

B.3 NERACA C.1

Penjualan Angsuran (TPA) Catatan C.1.9

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Catatan C.1.10

Catatan C.1.11

36 36

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

36

Persediaan

36

Aset Tetap

37

Catatan C.2.1

Tanah

38

Catatan C.2.2

Peralatan dan Mesin

39

Catatan C.2.3

Gedung dan Bangunan

42

Catatan C.2.4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

43

Catatan C.2.5

Aset Tetap Lainnya

43

Catatan C.2.6

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

44

Catatan C.2.7

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

44

C.2

iii

C.3

Piutang Jangka Panjang

45

Catatan C.3.1

Tagihan Penjualan Angsuran

45

Catatan C.3.2

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran

45

Catatan C.3.3

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

45

Catatan C.3.4

Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

46

Aset Lainnya

46

Catatan C.4.1

Aset Tak Berwujud

46

Catatan C.4.2

Aset Lain-Lain

48

Kewajiban Jangka Pendek

49

Catatan C.5.1

Utang kepada Pihak Ketiga

50

Catatan C.5.2

Uang Muka dari KPPN

51

Catatan C.5.3

Pendapatan yang Ditangguhkan

51

Catatan C.5.4

Pendapatan Diterima di Muka

51

C.4

KEWAJIBAN C.5

EKUITAS C.6

Ekuitas Dana Lancar

52

Catatan C.6.1

Cadangan Piutang

52

Catatan C.6.2

Cadangan Persediaan

52

Catatan C.6.3

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

52

Catatan C.6.4

Ekuitas Dana Lancar Lainnya

53

Catatan C.6.5

Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima

53

Catatan C.6.6

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan

53

Ekuitas Dana Investasi

53

Catatan C.7.1

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

53

Catatan C.7.2

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

53 53

D.2

Pengungkapan Penting Lainnya ... Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca T Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual

D.2

Pengungkapan Lain-Lain

54

C.7

D D.1 P

iv

53 54

DAFTAR TABEL Hal Tabel 1

:

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan TA 2013

1

Tabel 2

:

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013

2

Tabel 3

:

Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

15

Tabel 4

:

Penggolongan Kualitas Piutang

21

Tabel 5

:

Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

22

Tabel 6

:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

23

Tabel 7

:

Perbandingan Realisasi PNBP TA 2014 dan TA 2013

24

Tabel 8

:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014

24

Tabel 9

:

Rincian Realisasi Belanja Menurut Satuan Kerja TA 2014

25

Tabel 10

:

Rincian Belanja Berdasarkan Program dan Beban Anggaran

26

Tabel 11

:

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan TA 2013

26

Tabel 12

:

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013

27

Tabel 13

:

Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013

28

Tabel 14

:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan TA 2013

29

Tabel 15

:

Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2014 dan 2013

33

Tabel 16

:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

34

Tabel 17

:

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

35

Tabel 18

:

Rincian Persediaan

37

Tabel 19

:

Rincian Aset Tetap

37

Tabel 20

:

Rincian Saldo Tanah

38

Tabel 21

:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

45

Tabel 22

:

Rincian Aset Lainnya

46

Tabel 23

:

Rincian Kewajiban Jangka Pendek

50

Tabel 24

:

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

50

Tabel 25

:

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan

51

Tabel 26

:

Rincian Ekuitas Dana Lancar

52

v

DAFTAR SINGKATAN

APBN

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BPS

: Badan Pusat Statistik

BPK

: Badan Pemeriksa Keuangan

DIPA

: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

SKPA

: Surat Kuasa Pengguna Anggaran

CaLK

: Catatan Atas Laporan Keuangan

SAP

: Standar Akuntansi Pemerintahan

SAI

: Sistem Akuntansi Instansi

SAK

: Sistem Akuntansi Keuangan

SIMAK-BMN

: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

LRA

: Laporan Realisasi Anggaran

PNBP

: Penerimaan Negara Bukan Pajak

TP

: Tuntutan Perbendaharaan

TGR

: Tuntutan Ganti Rugi

KDP

: Konstruksi Dalam Pengerjaan

UP

: Uang Persediaan

SSBP

: Surat Setoran Bukan Pajak

KPPN

: Kantor Pelayanan Perbendahaan Negara

vi

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran Laporan Keuangan ini disajikan dalam publikasi tersendiri dengan judul publikasi : ‘Lampiran Pendukung Laporan Keuangan Wilayah Tahun 2014’ dengan susunan lampiran sebagai berikut : Lampiran I.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Lampiran II.

LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja

Lampiran III.

LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan

Lampiran IV.

Neraca

Lampiran V.

Neraca Percobaan

Lampiran VI.

Laporan Barang Pengguna

Lampiran VII.

Laporan Posisi Barang MIlik Negara di Neraca

Lampiran VIII.

Laporan Persediaan

Lampiran IX.

Berita Acara Opname Fhisik

Lampiran X.

Laporan Kondisi Barang

Lampiran XI.

Laporan Terkait Penyusutan

Lampiran XII.

Laporan CRBMN

Lampiran XIII.

Berita Acara Rekonsiliasi SAK

Lampiran XIV.

Berita Acara Rekonsiliasi BMN (BPS - DJKN)

Lampiran XV.

Berita Acara Rekonsiliasi Internal (BPS)

Lampiran XVI.

Surat Pernyataan Rekening Bendaharawan dan Daftar Rekening

Lampiran XVII.

Rekening Koran

Lampiran XVIII. Monitoring Uang Persediaan (UP) Lampiran XIX.

Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

Lampiran XX.

Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)

Lampiran XXI.

LPJ Bulan Desember 2014

Lampiran XXII.

Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Lampiran XXIII. Rekap Kerjasama dan Pendukungnya Lampiran XXIV. Laporan Pendukung Lainnya : Laporan CalBMN

vii

Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited)

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah

Anggaran/Pengguna

Pusat,

Barang

Menteri/Pimpinan

menyusun

dan

Lembaga

selaku

Pengguna

menyampaikan

Laporan

Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Banten

Tahun 2014 ini telah disusun dan

disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014. Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2014 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp433.051.122,00 dari estimasi pendapatan sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp50.107.800.766,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp52.773.527.000,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan TA 2013 disajikan pada Tabel 1. Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan TA 2013 (dalam Rupiah) 2013

2014 Uraian Pendapatan Negara Belanja Negara

Ringkasan Laporan Keuangan

Anggaran

Realisasi

% Real. thd Anggaran

Realisasi

0

433.051.122

-

182.686.537

52.773.527.000

50.107.800.766

94,95

63.689.112.249

-1-


2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2014 dan 2013. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Nilai Aset per 31 Desember 2014 dicatat dan disajikan sebesar Rp29.587.475.701,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp548.442.552,00; Aset Tetap (bersih) sebesar Rp26.858.538.876,00; Piutang Jangka Panjang (bersih) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya sebesar Rp2.180.494.273,00. Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp883.411.517,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp28.704.064.184,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar

sebesar

Rp(334.968.965,00)

dan

Ekuitas

Dana

Investasi

sebesar

Rp29.039.033.149,00 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 disajikan pada Tabel 2. Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 (dalam Rupiah) Kenaikan/ (Penurunan) Uraian

31 Desember 2014

31 Desember 2013

548.442.552

617.697.388

(69.254.836)

(11,21)

26.858.538.876

25.974.880.012

883.658.864

3,40

0

0

-

2.180.494.273

0 0.00 2.091.652.533

88.841.740

4,25

29.587.475.701

28.684.229.933

903.245.768

3,41

883.411.517

50.847.483

832.564.034 1.637,37

883.411.517

50.847.483

832.564.034 1.637,37

(334.968.965) .) 29.039.033.149

566.849.905

(901.818.870)

(40,90)

28.066.532.545 28.633.382.450

972.500.604 66604 70.681.734

3,46

28.704.064.184 29.587.475.701

28.684.229.933

903.245.768

3,14

(Rp)

%

ASET Aset Lancar Aset Tetap Piutang Jangka Panjang Aset Lainnya Jumlah Aset KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Jumlah Kewajiban EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Jumlah Ekuitas Dana Jumlah Kewajiban dan Ekuitas


0,24

-2-


3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2014, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.


-3-

t_*

(tr

BADAN PUSAT STAflSTtK PRovrrust BANTEN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA BPS PROPINSI BANTEN

Penggabungan Laporan Keuangan BPS Provinsi Banten Tingkat Wilayah selaku Unit

Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah, yang terdiri dari : Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2Q14 sebagaimana terlampir, adalah tanggung jawab kami, sedangkan substansi laporan keuangan dari masing-masing satuan kerja merupakan tanggung jawab masing-masing UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jr--::i=r-IliY

bszos 1 oo2

Pernyataan Tanggung fawab

./r

tl

-4-


I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (dalam rupiah) 31 Desember 2014 Uraian

Catatan Anggaran

PENDAPATAN

B.1.

1.

B.1.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah Pendapatan

Realisasi

31 Desember 2013 % Realisasi terhadap Anggaran

Realisasi

0

433.051.122

-

182.686.537

0

433.051.122

-

182.686.537

BELANJA

B.2.

1.

Belanja Pegawai

B.2.1.

26.929.869.000

25.657.155.636

95,27

14.541.510.580

2.

Belanja Barang

B.2.2.

22.035.777.000

20.659.879.432

93,76

46.425.695.989

3.

Belanja Modal

B.2.3.

3.807.881.000

3.790.765.698

99,55

2.721.905.680

52.773.527.000

50.107.800.766

94,95

63.689.112.249

Jumlah Belanja Negara

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

-5-


II. NERACA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN NERACA PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 ( dalam Rupiah ) Uraian

Catatan

31 Desember 2014

31 Desember 2013

ASET ASET LANCAR

C.1

Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.1

0

0


C.1.2

0

29.512

Kas Lainnya dan Setara Kas

C.1.3

0

0

Belanja Dibayar di Muka (prepaid)

C.1.4

0

0

Piutang Bukan Pajak

C.1.5

0

0

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

C.1.6

0

0

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

C.1.7

0

0

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bag Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

C.1.8

0

0

Bag Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.9

0

0

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bag Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.10

0

0

Persediaan

C.1.11

548.442.552

617.667.876

548.442.552

617.697.388

Jumlah Aset Lancar ASET TETAP

C.2

Tanah

C.2.1

8.473.390.000

7.219.390.000

Peralatan dan Mesin

C.2.2

19.712.536.290

19.282.726.850

Gedung dan Bangunan

C.2.3

13.143.526.908

12.169.649.748

Jalan Irigasi dan Jaringan

C.2.4

84.752.000

84.752.000

Aset Tetap Lainnya

C.2.5

570.090.870

483.771.769

Konstruksi dalam Pengerjaan

C.2.6

49.700.000

0

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.2.7

(15.175.457.192)

(13.265.410.355)

26.858.538.876

25.974.880.012

Jumlah Aset Tetap PIUTANG JANGKA PANJANG

C.3

Tagihan Penjualan Angsuran

C.3.1

0

0

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih –Tagihan Penjualan Angsuran

C.3.2

0

0

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.3.3

0

0

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR

C.3.4

0

0

0

0

2.054.503.359

2.054.503.359

Jumlah Piutang Jangka Panjang ASET LAINNYA

C.4

Aset Tak Berwujud

C.4.1

Aset Lain-lain

C.4.2

1.423.519.480

823.538.653

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.4.2

(1.297.528.566)

(786.389.479)

2.180.494.273

2.091.652.533

29.587.475.701

28.684.229.933

Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET


-6-

Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) Uraian

Catatan

31 Desember 2014

31 Desember 2013

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5

Utang kepada Pihak Ketiga

C.5.1

883.411.517

50.817.971

Uang Muka dari KPPN

C.5.2

0

0

Pendapatan yang Ditangguhkan

C.5.3

0

29.512


C.5.4

0

0

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

883.411.517

50.847.483

JUMLAH KEWAJIBAN

883.411.517

50.847.483

EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR

C.6

Cadangan Piutang

C.6.1

0

0

Cadangan Persediaan

C.6.2

548.442.552

617.667.876

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Pendek

C.6.3

(883.411.517)

(50.817.971)

Ekuitas Dana Lancar Lainnya

C.6.4

0

0

Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima

C.6.5

0

0

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan

C.6.6

0

0

(334.968.965)

566.849.905

Jumlah Ekuitas Dana Lancar EKUITAS DANA INVESTASI

C.7

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

C.7.1

26.858.538.876

25.974.880.012

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

C.7.2

2.180.494.273

2.091.652.533

Jumlah Ekuitas Dana Investasi

29.039.033.149

28.066.532.545

JUMLAH EKUITAS DANA

28.704.064.184

28.633.382.450

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

29.587.475.701

28.684.229.933


-7-


III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

8.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

9.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.

Nomor

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah.

Nomor

15. Peraturan

Nomor

Menteri

Catatan atas Laporan Keuangan

Keuangan

Republik

Indonesia

-8-


233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara. 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara. 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga. 22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. 23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. 24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KM.6/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. 25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. 26. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER01/KN/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-07/KN/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 27. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Catatan atas Laporan Keuangan

-9-


Secara Akrual pada Laporan Keuangan. 28. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga. 29. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga. 30. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga. 31. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Kebijakan

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS BPS PROPINSI BANTEN

Teknis BPS

RENCANA STRATEGIS 2010-2014

Provinsi Banten

TUJUAN PEMBANGUNAN STATISTIK Sebagai pengelola kebijakan perstatistikan nasional serta mengacu pada visi dan misi BPS, maka tujuan utama dalam pembangunan nasional di bidang statistik lima tahun ke depan adalah meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas serta pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien. Untuk itu, BPS perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi kegiatan statistik.

VISI BPS BPS Provinsi Banten Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua MISI BPS Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Badan Pusat Statistik Provinsi Banten yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1.

Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien;

2.

Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan di Provinsi Banten;


- 10 -


3.

Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik;

4.

Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak;dan

5.

Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan

statistik

yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN STATISTIK Strategi pembangunan bidang statistik untuk periode 2010-2014 meliputi peningkatan penyediaan dan pelayanan data dan informasi statistik di berbagai tingkat wilayah pemerintahan dengan meningkatkan ketersediaan ragam dan kualitas data dan informasi statistik melalui:

1.

Peningkatan kualitas data;

2.

Peningkatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan

3.

Peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) serta penataan kelembagaan.

Merujuk kepada Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran yang sudah ditetapkan, BPS menentukan arah kebijakan Pembangunan Statistik Nasional sebagai berikut :

a. Melakukan Review terhadap UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik berikut peraturan perundangan pelaksanaannya. UU No 16 tahun 1997 perlu ditinjau kembali, terutama terkait struktur organisasi BPS di pusat dan daerah, penegasan peran BPS dalam koordinasi dengan penyelenggara kegiatan statistik sektoral dalam kerangka penyusunan statistik sektoral yang andal dan efektif dan pemanfaatan produk administrasi instansi sebagai sumber penyusunan statistik dasar. Koordinasi dengan instansi sektoral seharusnya seiring dengan amanat PP No 39 Tahun 2007 tentang Pembagian Wewenang antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Implementasi pelaksanaan PP No 41 tahun 2007 tentang rumpun kegiatan perangkat daerah juga perlu ditindaklanjuti dengan asas vertikalitas BPS daerah agar terhindar kesimpangsiuran interpretasi dan implementasi PP No 39 Tahun 2007. Amanat PP No 39/2009 antara lain menegaskan bahwa urusan statistik merupakan urusan Catatan atas Laporan Keuangan

- 11 -


wajib di setiap tingkat pemerintahan, sementara unsur statistik berada serumpun dengan perencanaan pembangunan sesuai PP No 41/2007.

b. Mempelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian, dan pemutakhiran. Keterpaduan mempunyai makna bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan data dan statistik,

serta

menghindari

terjadinya

duplikasi

kegiatan.

Prinsip

keakurasian mengandung makna bahwa semua kegiatan statistik harus diupayakan untuk menghasilkan data statistik yang seksama, cermat, tepat, dan benar. Sedangkan kemutakhiran berarti bahwa data statistik yang disajikan atau yang tersedia harus dapat menggambarkan fenomena atau perubahannya

menurut

keadaan

yang

terkini.

Oleh

karena

itu,

pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta diseminasi data statistik

harus

senantiasa

diupayakan

secara

terus

menerus,

berkesinambungan, dan runtun waktu.

c. Mewujudkan kondisi yang mendukung penerapan atas Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). NSPK akan mempermudah pengguna dalam menganalisis data statistik dan dapat melakukan perbandingan antara data yang satu dengan lainnya, baik perbandingan dalam skala regional, nasional, maupun internasional.

d. Memfasilitasi

peningkatan

penguasaan

dan

pengembangan

ilmu

pengetahuan dan teknologi informasi, khususnya ilmu statistik, melalui penelitian-penelitian maupun studi. Penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan ini terutama ditujukan untuk mencapai penyelenggaraan kegiatan statistik yang lebih efektif dengan kualitas hasil yang mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap data statistik yang disajikan.

e. Mengupayakan terwujudnya sistem informasi statistik yang andal dan efisien dengan memanfaatkan teknologi mutakhir yang tepat guna dan berhasil guna. Hasil kegiatan statistik akan sia-sia bila tidak dimanfaatkan para pengguna. Sistem informasi statistik merupakan sarana untuk menyebarluaskan hasil kegiatan statistik, baik kepada pemerintah maupun masyarakat luas. Catatan atas Laporan Keuangan

- 12 -


f. Mengupayakan pembinaan dalam pengembangan sistem informasi statistik terhadap seluruh penyelenggara kegiatan statistik nasional. Penguasaan teknologi informasi masih belum merata pada penyelenggara kegiatan statistik. Kesetaraan pengetahuan tentang teknologi informasi akan menunjang pengembangan Sistem Statistik Nasional yang terpadu.

g. Mempelopori peningkatan kemampuan para palaksana kegiatan statistik dalam menyelenggarakan dan menyajikan data statistik. Kualitas SDM pelaksana kegiatan statistik sangat berpengaruh terhadap kualitas data statistik yang dihasilkan dan disajikan. Tingginya kualitas SDM palaksana akan menghasilkan data statistik yang bermutu tinggi.

h. Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting dan kegunaan statistik. Selain tergantung kepada kualitas pelaksana, mutu data statistik juga dipengaruhi oleh sumber data. Masyarakat sebagai sumber data akan ikut menentukan kualitas data yang dihasilkan, mengingat data yang diperoleh sangat tergantung kepada mutu jawaban yang diberikan masyarakat sebagai sumber data.

i.

Mengupayakan pembinaan untuk pendayagunaan satuan kerja bidang statistik di semua lembaga pemerintah maupun swasta. Satuan kerja bidang

statistik

di

berbagai

lembaga

tersebut

belum

mempunyai

pengetahuan yang merata di bidang statistik, penyetaraan pengetahuan tentang statistik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan statistik. Salah satu upaya BPS mencakup fasilitasi terhadap terhadap tenaga-tenaga fungsional statistisi maupun pranata computer pada instansi-instasi sektoral, baik di tingkat instansi pusat maupun perangkat daerah.

j.

Mengupayakan

penyediaan

kelengkapan

peralatan

teknologi

informasi seperti notebook/laptop untuk petugas Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dalam data

dengan

rangka pengembangan teknik pengumpulan

memanfaatkan

kemajuan teknologi informasi melalui

sistem elektronik survei.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PUSAT STATISTIK Badan Pusat Statistik sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 mempunyai Perwakilan BPS di Catatan atas Laporan Keuangan

- 13 -


Daerah yang merupakan Instansi Vertikal BPS di Daerah. Organisasi dan tata kerja BPS di daerah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik

Nomor 121 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja

perwakilan BPS di Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi BPS Provinsi

Gambar 2. Struktur Organisasi BPS Kabupaten/Kota

Pendekatan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Laporan Keuangan Wilayah Tahun 2014 ini merupakan laporan yang

Keuangan

mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPS Provinsi Banten. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari Catatan atas Laporan Keuangan

- 14 -


pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Banten Tahun 2014 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan, yang secara struktural berada di bawah BPS Provinsi Banten. Jumlah satuan kerja di lingkup BPS Provinsi Banten adalah 9 satker. Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 9 satker (100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3 Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA Jumlah Jenis Kewenangan No

Jumlah

Kode

Uraian

Es I

KP

KD

1

01

BPS Prov. Banten

v

2

01

BPS Kab. Pandeglang

v

3

01

BPS Kab. Lebak

v

4

01

BPS Kab. Tangerang

v

5

01

BPS Kab. Serang

v

6

01

BPS Kota Tangerang

v

7

01

BPS Kota Cilegon

v

8

01

BPS Kota Serang

v

9

01

BPS Kota Tangerang

DK

TP

Satker

-

-

9

v

Selatan Jumlah

-

9

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan

- 15 -


A.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidahkaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan

akuntansi

yang

penting

yang

digunakan

dalam

penyusunan Laporan Keuangan BPS Provinsi Banten adalah sebagai berikut: Kebijakan

(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

Akuntansi atas Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. (2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

Kebijakan Akuntansi atas Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Kebijakan

(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset

Akuntansi atas Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat


- 16 -


diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumbersumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya. Aset Lancar

a. Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau

yang

dipersamakan,

yang

diharapkan

diterima

pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR. Persediaan perlengkapan

adalah yang

aset

lancar

dimaksudkan

dalam untuk

bentuk

barang

mendukung

atau

kegiatan

operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

 harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;  harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;  harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan

- 17 -


Aset Tetap

Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh

pemerintah

maupun

untuk

kepentingan

publik

yang

mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka

Piutang Jangka Panjang

Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan

Penjualan

Angsuran

(TPA),

Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Catatan atas Laporan Keuangan

- 18 -


Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah. (4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.


- 19 -


b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

Kebijakan Akuntansi atas

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih

Ekuitas Dana

antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. (6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus

Piutang Tak

dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan

Tertagih

penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010

tentang

Kualitas

Piutang

Kementerian

Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.


- 20 -


Tabel 4 Penggolongan Kualitas Piutang Kualitas Piutang

Lancar

Kurang Lancar

Diragukan

Macet

Uraian

Penyisihan

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan 1.

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

0.5%

10%

50%

100%

Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2.

Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan

aset

tetap

adalah

penyesuaian

nilai

sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan


- 21 -


Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Masa

Manfaat

Aset

Tetap

ditentukan

dengan

berpedoman

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum Tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 5. Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)


5 s.d 40 tahun 4 tahun

- 22 -

Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) B.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada

Negara dan Hibah

31 Desember 2014 adalah sebesar Rp433.051.122,00 dari estimasi pendapatan yang

Rp433.051.122

ditetapkan sebesar Rp0,00. Pendapatan Negara lingkup Wilayah BPS Provinsi Banten adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per tanggal pelaporan dapat dilihat dalam tabel berikut ini : Tabel 6 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan No

Uraian

Anggaran

% Real Angg.

Realisasi

1

Pendapatan dari Pengelolaan BMN

0

206.952.692

-

2

Pendapatan Jasa

0

200.651.713

-

3

Pendapatan Iuran dan Denda

0

-

-

4

Pendapatan Lain-Lain

0

25.446.717

-

0

433.051.122

-

Jumlah

Berdasarkan Tabel 7 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2014 dan TA 2013 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBP pada

TA 2014 mengalami

kenaikan sebesar 137,05 persen dari realisasi pendapatan dari PNBP TA 2013. Hal ini disebabkan antara lain: 1. Meningkatnya pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan dan hasil cetakan lainnya dibandingkan tahun 2013. 2. Adanya penghapusan kendaraan dinas di BPS Provinsi Banten yang berasal dari BPS Provinsi Banten dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dengan sistem lelang sebanyak 60 kendaraan yang terdiri dari kendaraan roda empat sebanyak 4 buah dan kendaraan roda dua sebanyak 56 buah dengan nilai hasil lelang sebesar Rp170.675.000,00. 3. Adanya pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN di BPS Provinsi Banten untuk pembiayaan kegiatan Survei Khusus Konsumen (SKK) dan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Triwulanan Tahun 2014 berdasarkan kerjasama antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten dengan BPS Provinsi Banten. Pendapatan negara tersebut sebesar Rp200.585.000,00 dan masuk dalam DIPA BPS Provinsi Banten. 4. Meningkatnya pendapatan lain-lain berupa penerimaan kembali belanja pegawai pusat Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) pada satuan kerja

BPS se-Provinsi

Banten. Catatan atas Laporan Keuangan

- 23 -

Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) Perbandingan realisasi pendapatan TA 2014 dan TA 2013 disajikan dalam tabel berikut : Tabel 7 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2014 dan TA 2013

1. Pendapatan dari pengelolaan BMN

206.952.692

32.015.472

Naik/Turun % 546,41

2. Pendapatan Jasa

200.651.713

128.345.088

56,34

-

-

-

Realisasi TA 2014

Uraian

3. Pendapatan Iuran dan Denda 4. Pendapatan Lain-Lain Jumlah

Realisasi TA 2013

25.446.717

22.325.977

13,98

433.051.122

182.686.537

137,05

B.2. Belanja Negara Realisasi

Realisasi Belanja Negara Wilayah BPS se-Provinsi Banten pada TA 2014 adalah

Belanja Negara Rp. 50.107.800.766

sebesar Rp50.107.800.766,00 atau sebesar 94,95 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja. Anggaran Belanja Wilayah BPS se-Provinsi Banten TA 2014 adalah sebesar Rp52.773.527.000,00. Anggaran dan realisasi belanja TA 2014 dapat dilihat pada Tabel berikut : Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014 Uraian

Anggaran

Realisasi Belanja

(%)

Belanja Pegawai

26.929.869.000

26.101.762.842

96,92

Belanja Barang

22.035.777.000

20.673.191.677

93,82

Belanja Modal

3.807.881.000

3.790.765.712

99,55

52.773.527.000 52.773.527.000

50.565.720.231 (457.919.465) 50.107.800.766

95,82 94,95

Total Belanja Kotor Pengembalian Belanja Belanja Bersih

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini : Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014 30.000.000.000

Belanja Pegawai

25.000.000.000

Belanja Barang

20.000.000.000

Belanja Modal

15.000.000.000 10.000.000.000 5.000.000.000 -

Anggaran Realisasi


- 24 -

Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) Anggaran dan realisasi belanja TA 2014 berdasarkan satuan kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 9 Rincian Realisasi Belanja Menurut Satuan Kerja TA 2014 Satuan Kerja BPS Provinsi Banten

Anggaran

Realisasi

Persen

17.190.780.000

16.372.516.285

95,24

BPS Kabupaten Pandeglang

6.387.855.000

5.955.443.915

93,23

BPS Kabupaten Lebak

6.724.334.000

6.650.412.992

98,90

BPS Kabupaten Tangerang

5.228.102.000

4.895.850.083

93,64

BPS Kabupaten Serang

5.423.087.000

5.326.802.587

98,22

BPS Kota Tangerang

3.550.315.000

3.342.104.717

94,14

BPS Kota Cilegon

2.504.329.000

2.421.414.399

96,69

BPS Kota Serang

2.621.227.000

2.505.695.673

95,59

BPS Kota Tangerang Selatan

3.143.498.000

3.095.479.580

98,47

52.773.527.000

50.565.720.231

95,82

-

(457.919.465)

52.773.527.000

50.107.800.766

Jumlah Bruto Pengembalian Belanja Jumlah Netto

94,95

Berdasarkan tabel 9 Rincian Realisasi Belanja Menurut Satuan Kerja terlihat total penyerapan anggaran BPS se-Provinsi Banten mencapai 95,82 persen dari total anggaran Rp52.773.527.000,00. Persentase penyerapan terbesar adalah BPS Kabupaten Lebak yang mencapai 98,90 persen, disusul BPS Kota Tangerang Selatan dan BPS Kabupaten Serang yang mencapai 98,47 persen dan 98,22 persen. Total pengembalian belanja seluruh satuan kerja di BPS se-Provinsi Banten mencapai

Rp457.919.465,00,

pengembalian

ini

sebagian

besar

merupakan

pengembalian tunjangan kinerja yang disetorkan melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB). Pada tabel 10 Rincian Belanja Berdasarkan Program dan Beban Anggaran terlihat bahwa penyerapan program terbesar terdapat pada Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur (PSPA) yang mencapai 99,80 persen, disusul pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekni Lainnya (DMPTL) dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dengan persentase penyerapan masing-masing 95,87 persen dan 95,00 persen,


- 25 -

Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) Tabel 10 Rincian Belanja Berdasarkan Program dan Beban Anggaran TA 2014

Program

Anggaran

Realisasi

Persen

DMPTL

31.894.100.000

30.575.608.797

95,87

PPIS

17.675.326.000

16.792.359.722

95,00

16.848.232.000

15.969.469.722

94,78

PNBP

197.094.000

192.890.000

97,87

Hibah

630.000.000

630.000.000

100,00

3.204.101.000

3.197.751.712

99,80

52.773.527.000

50.565.720.231

95,82

-

457.919.465

52.773.527.000

50.107.800.766

Rupiah Murni

PSPA Jumlah Bruto Pengembalian Belanja Jumlah Netto

Berdasarkan Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja

94,95

TA 2014 dan TA 2013

menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA 2014 mengalami penurunan sebesar 21,32 persen dibandingkan realisasi belanja pada TA 2013. Penurunan realisasi ini disebabkan pada tahun 2013 ada kegiatan besar yang dilaksanakan 10 tahun sekali di seluruh Indonesia yaitu Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013 (ST2013) yang memerlukan anggaran sangat besar yang sebagian besar terdapat pada DIPA BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Sedangkan tahun 2014, kelanjutan dari pelaksanaan sensus ini hanya pada kegiatan survei Subsektor Sensus Pertanian 2013 yang cakupannya hanya pencacahan sampel yang tidak banyak menyerap anggaran. Perbandingan realisasi belanja

TA 2014 dan

TA 2013 dapat dilihat pada Tabel

berikut ini : Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan TA 2013 Uraian Jenis Belanja

Realisasi TA 2014

Realisasi TA 2013

Naik/ (Turun)

%

Belanja Pegawai

25.657.155.636

14.541.510.580

11.115.645.056

76,44

Belanja Barang

20.659.879.432

46.425.695.989

(25.765.816.557)

(55,50)

Belanja Modal

3.790.765.698

1.068.860.018

39,27

(13.581.311.483)

(21,32)

Jumlah


50.107.800.766

2.721.905.680

63.689.112.249

- 26 -

Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp 25.657.155.636

Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2014 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; Belanja Lembur; dan Belanja Vakasi. Realisasi belanja pegawai TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp25.657.155.636,00 dan Rp14.541.510.580,00 setelah dikurangi pengembalian belanja pegawai. Berdasarkan Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013, realisasi belanja TA 2014 mengalami kenaikan sebesar 76,44 persen dari realisasi belanja TA 2013. Hal ini disebabkan antara lain : 1. Tahun 2014 anggaran tunjangan kinerja masuk pada DIPA BPS se-Provinsi Banten sedangkan tahun 2013 anggaran tunjangan kinerja ini masih dianggarkan pada DIPA BPS RI/Pusat. Perpindahan anggaran tunjangan kinerja ini yang menyebabkan kenaikan sangat signifikan belanja gaji dan tunjangan kinerja tahun 2014 dibandingkan tahun 2013. 2. Adanya kenaikan gaji pegawai sebesar 6 (enam) persen serta penambahan pegawai pindahan dari BPS di luar provinsi Banten. Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut : Tabel 12 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013 Realisasi T.A. 2014

Realisasi T.A. 2013

Naik/ (Turun)

%

26.084.091.842

14.553.848.173

11.530.243.669

79,22

Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS

0

0

0

0

Belanja Honorarium

0

0

0

0

17.671.000

0

17.671.000

-

0

0

0

0

26.101.762.842

14.553.848.173

11.547.914.669

79,35

(444.607.206)

(12.337.593)

(432.269.613)

3.503,68

25.657.155.636

14.541.510.580

11.115.645.056

76,44

Uraian Jenis Belanja Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Belanja Lembur Belanja Vakasi Realisasi Belanja Kotor Pengembalian Belanja Pegawai Realisasi Belanja Bersih

Pada anggaran belanja pegawai tahun 2014 terdapat pengembalian belanja sebesar Rp444.607.206,00 yang sebagian besar berasal dari pengembalian potongan Tunjangan Kinerja pegawai dari bulan Januari s.d. bulan Desember 2014. Pengembalian belanja tersebut melalui mekanisme SSPB (Surat Setoran Pengembalian Belanja). Selain itu terdapat juga pengembalian belanja yang


- 27 -

Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) berasal dari pengembalian uang makan serta pengembalian tunjangan umum pegawai yang menerima rapel tunjangan fungsional.

Belanja Barang

B.2.2 Belanja Barang

Rp 20.659.879.432

Realisasi Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013 masing-masing sebesar Rp20.659.879.432,00 dan Rp46.425.695.989,00. Berdasarkan Tabel 13 Perbandingan Belanja Barang

TA 2014 dan TA 2013,

realisasi belanja barang TA 2014 mengalami penurunan sebesar 55,50 persen dari realisasi belanja barang TA 2013. Penurunan ini terutama disebabkan menurunnya anggaran Sensus Pertanian 2013 (ST2013) pada tahun 2014 karena puncak kegiatannya terjadi pada tahun 2013 dengan kegiatan Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian Tahun 2013 (ST2013). Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 13 Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013 Realisasi

Uraian Jenis Belanja

T.A. 2014

Naik/Turun

%

Belanja Barang Operasional

1.862.169.213

1.434.884.926

427.284.287

29,78

Belanja Barang Non Operasional

6.762.405.722

30.529.332.910

(23.766.927.188)

(77,85)

661.119.392

950.787.345

(289.667.953)

(30,47)

Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan

1.847.876.950

1.286.721.308

561.155.642

43,61

Belanja Perjalanan Dalam Negeri

9.539.620.400

12.227.524.500

(2.687.904.100)

(21,98)

20.673.191.677

46.429.250.989

(25.756.059.312)

(55,47)

(13.312.245)

(3.555.000)

(9.757.245)

274,47

20.659.879.432

46.425.695.989

(25.765.816.557)

(55,50)

Realisasi Belanja Kotor Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Bersih

Belanja Modal

Realisasi T.A. 2013

B.2.3 Belanja Modal

Rp 3.790.765.698

Realisasi Belanja Modal

TA 2014 dan

TA 2013 masing-masing sebesar

Rp3.790.765.698,00 dan Rp2.721.905.680,00. Realisasi Belanja Modal pada TA 2014 meningkat 39,27 persen dibandingkan TA 2013. Penyebab kenaikan ini diantaranya sebagai berikut : 1. Pengadaan modal tanah untuk pembangunan kantor di BPS Kabupaten Lebak, pengadaan gedung dan bangunan berupa pembangunan gudang di BPS Kabupaten Serang serta penambahan gedung kantor di BPS Kabupaten Pandeglang. Catatan atas Laporan Keuangan

- 28 -

Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) 2. Meningkatnya belanja modal peralatan dan mesin dengan adanya pembelian meubelair, kendaraan roda dua untuk operasional lapangan serta pembelian laptop. Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013 Uraian Jenis Belanja Belanja Modal Tanah

Realisasi T.A. 2014 1.254.000.000

Naik/Turun 0

1.254.000.000

% -

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1.513.188.552

472.397.700

00 1.040.790.852

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1.023.577.160

0 2.249.507.980

93.838.000 (1.225.930.820)

0

0 0

0 258.005.600

3.790.765.712

2.721.905.680

1.068.860.032

39,27

14

0

14

-

3.790.765.698

2.721.905.680

1.068.860.018

39,27

Belanja Modal Fisik Lainnya Realisasi Belanja Kotor Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Bersih

Catatan

Realisasi T.A. 2013

220,32 (54,50) -

-

-

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

Penting Lainnya

1. BPS se-Provinsi Banten beberapa kali melakukan revisi anggaran untuk penyesuaian dengan pelaksanaan kegiatan. Khusus di satker BPS Provinsi Banten dilakukan 6 (enam) kali revisi DIPA selama bulan Januari-Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut : a. Revisi anggaran ke-1 tanggal 3 Maret 2014 merupakan revisi kewenangan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Banten. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap pada akun perjalanan dinas sehingga merubah halaman IV DIPA dan ralat rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 1462-4404-0997-4065 dan total nilai pagu sebesar Rp 20.162.018.000 (dua puluh milyar seratus enam puluh dua juta delapan belas ribu rupiah) b. Revisi anggaran ke-2 tanggal 7 April 2014 merupakan revisi kewenangan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka penambahan pagu anggaran termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya untuk pelaksanaan Survei Konsumsi 11 Bahan Pokok. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 1924-2424-0263-1043 dan total nilai pagu sebesar Rp 20.209.921.000 (dua puluh milyar dua ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah). Catatan atas Laporan Keuangan

- 29 -

Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) c. Revisi anggaran ke-3 tanggal 21 April 2014 merupakan revisi kewenangan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Banten. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka realokasi/pergeseran anggaran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar satker BPS se-Provinsi Banten untuk memenuhi kekurangan anggaran pelaksanaan

kegiatan

ST2013

Subsektor.

Revisi

anggaran

mengakibatkan

pengurangan pagu anggaran belanja satker BPS Provinsi Banten dan menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 0209-0212-5071-8020 dengan total nilai pagu sebesar Rp 17.458.110.000 (tujuh belas milyar empat ratus lima puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah). d. Revisi anggaran ke-4 tanggal 15 Juli 2014 merupakan revisi kewenangan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Revisi anggaran dilakukan sebagai tindak lanjut Instruksi

Presiden

Republik

Indonesia

Nomor

4

Tahun

2014

tentang

Penghematan/Pemotongan Anggaran K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2014. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 0934-35486081-8519 dan total nilai pagu sebesar Rp 16.363.686.000 (enam belas milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah). e. Revisi anggaran ke-5 tanggal 19 Agustus 2014 merupakan revisi kewenangan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka penerimaan PNBP kerjasama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten untuk pelaksanaan Survei Konsumen (SK) dan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) sebesar Rp 197.094.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu rupiah). Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 0403-2859-6079-5500 dengan total nilai pagu sebesar Rp 16.560.780.000 (enam belas milyar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). f.

Revisi anggaran ke-6 tanggal 10 Desember 2014 merupakan revisi kewenangan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Banten. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang dari Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp 630.000.000. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 5075-8615-9810-8016 dengan total nilai pagu sebesar Rp 17.190.780.000 (tujuh belas milyar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

2. Berdasarkan Kerja Sama antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten dengan BPS Provinsi Banten nomor 16/1/DSta/GSD/Sr atau 36000.006.1 adendum 16/7/DSta/GSD/Sr atau 36000.078 dan 16/2/DSta/GSD/Sr atau 36000.008.1 adendum 16/6/DSta/GSD/Sr atau 36000.079 tanggal 7 Januari 2014 adendum 20 Maret 2014, Catatan atas Laporan Keuangan

- 30 -

Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) BPS Provinsi menerima pendapatan negara (PNBP) dalam rangka pelaksanaan APBN sebesar Rp200.585.000,00 untuk pembiayaan kegiatan Pelaksanaan Survei Konsumen Tahun 2014 Provinsi Banten dan Survei Khusus Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Triwulanan Tahun 2014 Provinsi Banten. Untuk keperluan tersebut menggunakan rekening penerimaan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Serang dengan nomor rekening: 0084-01-002207-30-3 atas nama Bendahara Penerimaan BPS Provinsi Banten. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 493/KMK.02/2009 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pusat Statistik, dana yang masuk ke DIPA BPS Provinsi Banten sebesar 98,26 persen atau Rp197.094.000,00. Dari jumlah tersebut, sampai dengan 31 Desember 2014 dana yang terealisasi sebesar Rp192.890.000,00 atau sebesar 97,87 persen.

3. Berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 978.3/0359-Data-Bapp/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Pemberian Hibah Uang kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 dan sesuai Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Banten dengan BPS Provinsi Banten tentang Pemberian Hibah Uang kepada BPS Provinsi Tahun 2014 Nomor: 978.3/18-Huk/2014 atau 36000.154 tanggal 6 Juni 2014, Sesuai keputusan tersebut BPS Provinsi Banten menerima transfer hibah uang sebesar Rp. 630.000.000,00. Pemberian hibah ini untuk penyediaan publikasi statistik tahun 2014 yang meliputi: a. Penyusunan Publikasi Banten Dalam Angka Tahun 2014. b. Publikasi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010. c. Pemetaan Potensi Investasi Sektor Pertanian Provinsi Banten. d. Publikasi Profil Anak Provinsi Banten (Data Terpilah Gender). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, anggaran kegiatan hibah ini sudah teserap 100 persen. 4. Kerjasama Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Badan Pusat Statistik Tahun 2014 dalam rangka Upaya Percepatan Penyediaan Data dan Peningkatan Kualitas Data Tanaman Pangan Berkesinambungan pada Skala Nasional Tahun 2014. -

Perjanjian kerja sama Nomor: 55/Kpts/Kp.340/A7/01/2014/Nomor: 02/KS/31-I/2014 tanggal 31 Januari 2014.

- Bentuk kerja sama Swakelola. Catatan atas Laporan Keuangan

- 31 -

Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) - Sumber pendanaan dari DIPA Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2014. - Penanggung jawab kegiatan di pusat adalah Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan BPS, sedangkan di BPS Provinsi adalah Bidang Statistik Produksi. - BPS bertugas melaksanakan kegiatan upaya percepatan penyediaan data dan peningkatan kualitas data tanaman pangan berkelanjutan pada skala nasional sehingga dapat diperoleh data per kecamatan dan per kabupaten/kota, menyerahkan rekapitulasi per kabupaten/kota kepada Pihak Pertama, menyerahkan raw data per kecamatan kepada pihak pertama dalam bentuk file Microsoft Acces dan menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban keuangan. - Untuk menampung dana tersebut telah dibuka Giro a.n. PUM-BPS Provinsi BantenPusdatin pada Bank Mandiri Cabang Serang dengan Nomor rekening 163-000050106-7. - Nilai kerja sama yang dianggarkan untuk BPS Provinsi Banten sebesar Rp488.250.000,00. sampai tanggal 31 Desember 2014 realisasi kegiatan ini sebesar Rp487.543.600,00 atau sebesar 99,86 persen.


- 32 -

Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA Aset Lancar

C.1. Aset Lancar

Rp548.442.552,-

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp548.442.552. dan Rp617.697.388. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada BPS Provinsi Banten per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel 15. Tabel 15 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0,-.

Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya dan Setara Kas Belanja Dibayar di Muka Piutang Bukan Pajak Bag Lancar Tagihan TA Bag Lancar Tagihan TP/TGR Persediaan Jumlah

31 Des TA 2014 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 548.442.552 Rp 548.442.552

31 Des TA 2013 Rp Rp 29.512 Rp Rp Rp Rp Rp Rp 617.667.876 Rp 617.697.388

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0 yang merupakan kas yang

dikuasai,

Pengeluaran

dikelola, yang

dan

berasal

di

bawah

dari

tanggung

sisa

jawab

UP/TUP

Bendahara

yang

belum

dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersaji pada Tabel 16

Catatan Atas Laporan Keuangan

- 33 -


Tabel 16 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember TA 2014 dan 31 Desember 2013

No

Uraian Satker

Jenis BRI Cabang Serang Norek 0084.01.000450.30.8 Uang Tunai

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

2 BPS Kabupaten Pandeglang

BRI Cab. Pandeglang Norek 0062.01.000044.30.7 Uang Tunai

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

3 BPS Kabupaten Lebak

BRI Cab. Rangkas bitung Rp Norek. 0080.01.000061.30.7

-

Rp

-

Uang Tunai

Rp

-

Rp

-

BRI Cab. Tangerang Norek. 0120-01-00212830-9

Rp

-

Rp

-

Uang Tunai

Rp

-

Rp

-

BRI Cabang Serang Norek 0084.01.001167.30.6

Rp

-

Rp

-

Uang Tunai

Rp

-

Rp

-

BRI Cab. Tangerang Norek. 01.20.01.000367.30.5 Uang Tunai

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

BRI Cab. Cilegon Norek 0188.01.000302.30.5

Rp

-

Rp

-

Uang Tunai

Rp

-

Rp

-

BRI Cabang Serang Norek 0084.01.001783.30.6 Uang Tunai

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

BRI Cab. Tangerang Norek. 0120-01-00170830-0

Rp

-

Rp

-

Uang Tunai

Rp

-

Rp

-

Rp

- Rp

-

5 BPS Kabupaten Serang

6 BPS Kota Tangerang

7 BPS Kota Cilegon

8 BPS Kota Serang

9 BPS Kota Tangerang Selatan

Jumlah

Penerimaan Rp0,-.

31 Des 2013

1 BPS Provinsi Banten

4 BPS Kabupaten Tangerang

Kas di Bendahara

31-Des-14

C.1.2


Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing adalah sebesar Rp0,-. dan Rp29.512. yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang


- 34 -

Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan tersaji pada Tabel 17. Tabel 17 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Satker (dalam rupiah)

No Uraian Satker 1. BPS Provinsi Banten Total

31 Desember 2014 31 Desember 2013 Rp - Rp 29.512 Rp

- Rp

29.512

Kas di Bendahara penerimaan tersebut merupakan jasa giro bank dan sudah disetorkan ke kas Negara. Kas Lainnya dan Setara

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Rp0

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.


C.1.4


Rp0

Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Belanja di bayar di muka merupakan pengeluaran belanja yang dilakukan atas pekerjaan/jasa pada periode tertentu yang dibayarkan pada awal perikatan. Piutang Bukan Pajak Rp0.

C.1.5

Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. yang merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Rp0.

C.1.6

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp0.


- 35 -

Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) dan Rp0. yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Bagian Lancar TPA Rp0

C.1.7

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan TPA merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bag. Lancar TPA Rp0

C.1.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masingmasing

sebesar

Rp0

dan

Rp0.

yang

merupakan

estimasi

atas

ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing tagihan. Bagian Lancar TGR Rp0

C.1.9 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masingmasing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bag. Lancar TP/TGR Rp0

C.1.10 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. yang merupakan estimasi

atas

ketidaktertagihan

Bagian

Lancar

Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Persediaan

C.1.11 Persediaan

Rp548.442.552.

Persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing Catatan Atas Laporan Keuangan

- 36 -

Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) adalah sebesar Rp548.442.552 dan Rp617.667.876. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 18. Tabel 18 Rincian Persediaan

No. 1 2

Uraian Barang Konsumsi Bahan Untuk Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Untuk diserahkan Kepada Masyarakat

3

Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat Bahan Baku Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga Persediaan Lainnya Jumlah

4 5 6 7

31 Des 2014 Rp 144.398.848 Rp 2.303.400

31 Des 2013 Rp 289.581.600 Rp 3.419.990

Rp 283.653.590

Rp 279.254.190

Rp 101.462.210 Rp -

Rp Rp

Rp 16.559.504 Rp 65.000 Rp 548.442.552

Rp 16.549.500 Rp Rp 617.667.876

28.862.596 -

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Aset Tetap Rp26.858.538.876

C.2

Aset Tetap

Saldo aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 tersaji sebesar Rp26.858.538.876,00 dan Rp25.974.880.012,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap BPS Provinsi Banten per 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 19. Tabel 19 Rincian Aset Tetap

No 1 2 3 4 5 6

Jenis

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Nilai Buku Aset Tetap


31 Des 2014

31 Des 2013

8.473.390.000

7.219.390.000

19.712.536.290

19.282.726.850

13.143.526.908

12.169.649.748

84.752.000

84.752.000

570.090.870

483.771.769

49.700.000

-

42.033.996.068 (15.175.457.192) 26.858.538.876

39.240.290.367 (13.265.410.355) 25.974.880.012

- 37 -

Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) Tanah Rp8.473.390.000

C.2.1 Tanah Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp8.473.390.000 dan Rp7.219.390.000. Rincian nilai Tanah per 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 20 Tabel 20 Rincian Saldo Tanah

No.

Satker

1 BPS Provinsi Banten 2 BPS Kabupaten Pandeglang

3 BPS Kabupaten Lebak

4 BPS Kabupaten Tangerang 5 BPS Kabupaten Serang 6 BPS Kota Tangerang 7 BPS Kota Cilegon 8 BPS Kota Serang 9 BPS Kota Tangerang Selatan

KIB

Luas

2.01.01 2.01.01.04.001.1 2.01.01.04.001.2 2.01.01.01.001.1 2.01.01.01.001 2.01.01.04.001 2.01.01.04.002 2.01.01.01.001.1 2.01.01.04.001.1 1 2 2.01.01.04.001.1 2.01.01.04.001.2 2.01.01.01.001.1

1835 m2 500 m2 1720 m2 192 m2 270 m2 500 m2 1590 m2 200 m2 1345 m2 300 m2 2.270 m2 500 m2 486 m2 260 m2

2.01.01.04.001.1 2.01.01.01.001.1

965 m2 200 m2

Jumlah

Nilai Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

270.000.000 138.100.000 728.700.000 18.800.000 216.000.000 100.000.000 1.254.000.000 120.000.000 470.750.000 379.900.000 749.100.000 195.300.000 150.000.000 119.600.000 3.233.103.000 330.037.000

Rp

8.473.390.000

Tanah seluas 1.835 m2 milik satker BPS Provinsi Banten yang terletak di Jalan

Bayangkara,

Serang,

Banten

pada

tanggal

pelaporan

dikuasai/digunakan untuk rumah dinas Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten beserta Para Kepala Bagian dan Kepala Bidang. Terdapat penambahan atas tanah sebesar Rp1.254.000.000 pada TA 2014 di BPS Kabupaten Lebak. Aset berupa Tanah tersebut terletak di Jl.Ir.H. Juanda Rangkasbitung dan Jl. Jend. Sudirman ( Kamp. Kandang Sapi). Penambahan aset tetap Tanah sebesar Rp1.254.000.000 tersebut terdiri dari: (BPS Kab.Lebak) Honor

Panitia

pengadaan

tanah

senilai

Rp14.400.000

yang

pencatatannya berdasarkan SP2D nomor: 039663Y tgl. 26-5-2014 Penambahan dari pembelian satu bidang tanah senilai Rp1.230.000.000 yang pencatatannya berdasarkan SP2D nomor: 090716K tgl. 15-7-2014 Honor Catatan Atas Laporan Keuangan

Panitia

pengadaan

tanah

senilai

Rp9.600.000

yang - 38 -

Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) pencatatannya berdasarkan SP2D nomor: 090717K tgl. 15-7-2014

Peralatan dan Mesin Rp19.712.536.290.

C.2.2 Peralatan dan Mesin Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp19.712.536.290. dan Rp19.282.726.850. Kenaikan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2013 Mutasi tambah: - pembelian - transfer masuk - reklasifikasi masuk - reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap Mutasi kurang: - transfer keluar - reklasifikasi keluar - penghentian aset dari penggunaan Saldo per 31 Desember 2014 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014 Nilai Buku per 31 Desember 2014

Rp

19.282.726.850

Rp Rp Rp Rp

1.513.188.538 258.836.648 91.852.486 91.331.642

Rp Rp Rp Rp

(258.071.767) (96.604.486) (1.170.723.621) 19.712.536.290 (Rp13.595.045.792) Rp6.117.490.498

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin sebagai berikut: a. Transaksi Penambahan dari Pembelian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

Alat Bantu Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Bengkel Tak Bermesin Alat Kantor Alat Rumah Tangga Alat Studio Alat Komunikasi Unit Alat Laboratorium Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Alat Khusus Kepolisian Komputer Unit Peralatan Komputer Jumlah

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

85.580.000 248.330.000 1.650.000 160.097.335 437.969.117 11.540.000 1.800.000 2.999.986 9.075.000 26.526.500 444.850.000 82.770.600 1.513.188.538

Pembelian berupa sepeda motor sebanyak 15 unit senilai Rp. 248.330.000,00, lemari besi/metal sebanyak 1 buah senilai Rp. 27.610.000,00, lemari kayu sebanyak 2 buah senilai Rp. 9.790.000,00, rak kayu sebanyak 1 buah senilai Rp. 990.000,00, dan workstation sebanyak 7 buah senilai Rp. 124.630.000,00, Tripod

sebanyak

2

buah

senilai

Rp.

1.650.000,-;

LCD

projector/Infocus sebanyak 2 buah senilai Rp. 34.980.000,-; sound system sebanyak 1 buah senilai Rp. 8.250.000,-; Note book sebanyak 7 buah senilai Rp. 127.820.000,-; printer (peralatan personal komputer) sebanyak 1 buah senilai Rp. 4.840.000,- dan Catatan Atas Laporan Keuangan

- 39 -

Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) external/portable hardisk sebanyak 8 buah senilai Rp. 8.800.000,(BPS Provinsi Banten) -

Penambahan dari pembelian (BPS Kab. Pandeglang)

 2 buah AC Spilt

senilai Rp10.890.000 berdasar SP2D No:

817211I, tanggal 18 Maret 2014;

 3 buah printer senilai Rp.4.500.000 berdasar SP2D No. 833881I tanggal 26 Agustus 2014;

 1 buah A.C Split senilai Rp.5.500.000 berdasar SP2D No.838719I tanggal 08 Agustus 2014

 2 buah Lemari Besi/Metal Merk SKYPE senilai Rp3.598.000 berdasar SP2D No.842428I tanggal 11 November 2014

 6 Buah Notebook merk Lenovo senilai Rp70.950.000 berdasar SP2D No. 847683I tanggal 12 Desember 2014

 1 buah PC Unit merk HP senilai Rp12.210.000 berdasar SP2D No. 847683I tanggal 12 Desember 2014

 10 buah Unit Power Supply senilai Rp13.200.000 berdasar SP2D No. 847683I tanggal 12 Desember 2014 b. Transaksi Penambahan dari Transfer masuk 1 Alat Angkutan Darat Bermotor 2 Alat Ukur 3 Alat Rumah Tangga Jumlah

-

Rp Rp Rp Rp

249.130.000 4.620.000 5.086.648 258.836.648

Transfer masuk berupa sepeda motor sebanyak 1 unit senilai Rp. 800.000,00, dan global positioning system sebanyak 2buah senilai Rp. 4.620.000,00; dan televisi sebanyak 1 buah senilai Rp. 5.086.648,-. (BPS Provinsi Banten)

-

transfer masuk sebesar Rp31.160.000 merupakan transfer masuk berupa 2 unit sepeda motor dari BPS Provinsi Banten yang pencatatannya berdasarkan nilai pada berita acara serah terima (BAST) Nomor: 36000.171, tanggal 21 April 2014; (BPS Kab. Pandeglang)

c. Transaksi Penambahan dari Reklasifikasi Masuk 1 Alat Bantu 2 Alat Kantor 3 Peralatan Komputer Jumlah

-

69.300.000 19.362.486 3.190.000 91.852.486

Penambahan karena BMN karena reklasifikasi masuk berupa 9 unit


Rp Rp Rp Rp

kendaraan

bermotor

sebesar

Rp45.200.000,

SK - 40 -

Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) No.001/BMN/3601 Tahun 2014, tanggal 10 Maret 2014; (BPS Kab. Pandeglang) d. Transaksi Penambahan dari Reklasifikasi dari asset lainnya ke asset tetap 1 Alat Angkutan Darat Bermotor 2 Alat Rumah Tangga 2 Komputer Unit Jumlah

-

Rp Rp Rp Rp

57.500.000 20.241.784 13.589.858 91.331.642

Reklasifikasi dari asset lainnya ke asset tetap berupa sepeda motor sebanyak 12unit senilai Rp. 12.300.000,00; dan A.C. split sebanyak 5 buah senilai Rp. 20.241.784,-. (BPS Provinsi Banten).

e. Transaksi Pengurangan dari Transfer Keluar 1 Alat Angkutan Darat Bermotor 2 Alat Kantor Jumlah

-

Rp Rp Rp

(248.330.000) (9.741.767) (258.071.767)

Transfer keluar berupa sepeda motor sebanyak 15 buah senilai Rp. 248.330.000,00. (BPS Provinsi Banten)

f. Transaksi Pengurangan dari Reklasifikasi Keluar 1 2 3 4 5

Alat Ukur Alat Studio Peralatan Pemancar Unit Alat Laboratorium Alat Khusus Kepolisian Jumlah

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

(4.752.000) (3.190.000) (69.300.000) (2.999.986) (16.362.500) (96.604.486)

g. Transaksi Pengurangan dari Penghentian Aset dari Penggunaan 1 2 3 4 5 6 7 8

Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Ukur Alat Pengolahan Alat Kantor Alat Rumah Tangga Alat Komunikasi Komputer Unit Peralatan Komputer Jumlah

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

(188.500.000) (885.000) (5.609.160) (91.797.800) (230.160.209) (499.500) (397.616.384) (255.655.568) (1.170.723.621)

 Penghentian asset dari penggunaan berupa kendaraan bermotor roda dua sebanyak 44 unit senilai Rp. 188.500.000,00; alat ukur lainnya sebanyak 2 buah senilai Rp. 885.000,-; alat panen sebanyak 4 buah senilai Rp. 5.609.160,-; mesin hitung/mesin jumlah sebanyak 16 buah senilai Rp. 2.091.840,-; alat penyimpan perlengkapan kantor sebanyak 74 buah senilai Rp. 68.948.060,-; alat kantor lainnya sebanyak 4 buah senilai Rp. 20.757.900,-; Catatan Atas Laporan Keuangan

- 41 -

Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) meubelair sebanyak 235 buah senilai Rp. 74.157.213,-; alat pembersih sebanyak 1 buah senilai Rp. 520.700,-; alat pendingin sebanyak 16 buah senilai Rp. 57.915.136,-; alat rumah tangga lainnya (home use) sebanyak 64 buah senilai Rp. 97.567.160,-; alat komunikasi telephone sebanyak 2 buah senilai Rp. 499.500,; personal komputer sebanyak 38 buah senilai Rp. 397.616.384,-; peralatan personal komputer sebanyak 20 buah senilai Rp. 171.865.568,-; dan peralatan jaringan sebanyak 2 buah senilai Rp. 83.790.000,-

Gedung dan Bangunan Rp13.143.526.908.

C.2.3 Gedung dan Bangunan Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp13.143.526.908. dan Rp12.169.649.748. Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2013 Mutasi tambah: - penyelesaian pembangunan dengan KDP - pengembangan nilai aset - pengembangan melalui KDP Mutasi kurang: - koreksi pencatatan nilai/kuantitas - transfer keluar Saldo per 31 Desember 2014 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2014 Nilai Buku per 31 Desember 2014

Rp

12.169.649.748

Rp Rp Rp

277.572.000 606.237.160 90.068.000

Rp Rp Rp Rp Rp

13.143.526.908 (1.562.117.703) 11.581.409.205

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan gedung dan bangunan sebagai berikut: a. Transaksi Penambahan dari Penyelesaian pembangunan dengan KDP Berupa bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp. 277.572.000,(BPS Kab.Pandeglang) b. Transaksi Penambahan dari Pengembangan nilai asset 1 Bangunan Gedung Tempat Kerja 2 Tugu/Tanda Batas Jumlah

-

Rp Rp Rp

456.312.160 149.925.000 606.237.160

Belanja modal gedung dan bangunan untuk pengadaan vertical blind dan partisi ruangan gedung kantorsenilai Rp118.465.600,. Belanja modal gedung dan bangunan untuk pengadaan kanopi gedung kantor senilai Rp49.600.000,-. Belanja modal gedung dan


- 42 -

Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) bangunan untuk pengadaan vertical blind ruangbidang IPDS dan Bidang statistik produksi senilai Rp10.098.000,-. Penambahan dari belanja modal gedung dan bangunan untuk biaya renovasi lantai ruang PST, Sekretaris dan Ruang rapat pimpinan BPS Provinsi Banten senilai Rp19.641.600,-.(BPS Provinsi Banten) c. Transaksi Penambahan dari Pengembangan melalui KDP Berupa bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp. 90.068.000,-

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp84.752.000

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp84.752.000. dan Rp84.752.000. Saldo per 31 Desember 2013

84.752.000

Mutasi tambah: Transfer masuk

-

Perolehan lainnya

-

Mutasi kurang: Penghentian aset dari penggunaan Saldo per 31 Desember 2014 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014 Nilai Buku per 31 Desember 2014

(18.293.697) 66.458.303 66.458.303

Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan Listrik Rp 10.340.000 dan jaringan distribusi tegangan 1 s.d 20 KVA Rp 74.412.000,00 di BPS Provinsi Banten. Tidak terjadi perubahan nilai terhadap jalan, jaringan, dan irigasi yang dimiliki oleh seluruh satker BPS Provinsi Banten lingkup Wilayah selama tahun 2014. Aset Tetap Lainnya Rp570.090.870.

C.2.5

Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp570.090.870. dan Rp483.771.769. yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo per 31 Desember 2013

483.771.769

Mutasi tambah: Transfer masuk Perolehan lainnya

125.163.949

Mutasi kurang: Penghentian aset dari penggunaan Saldo per 31 Desember 2014 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014 Nilai Buku per 31 Desember 2014


(38.844.848) 570.090.870 570.090.870

- 43 -

Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) Transaksi mutasi penambahan Aset Tetap Lainnya dari perolehan lainnya berupa bahan perpustakaan tercetak sebesar Rp. 125.148.949,- dan bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro sebesar Rp. 15.000,-. Transaksi pengurangan Aset Tetap Lainnya dari penghentian aset dari penggunaan berupa bahan perpustakaan tercetak sebesar Rp. (38.844.848),-.

Konstruksi dalam Pengerjaan Rp49.700.000,-

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp49.700.000. dan Rp0. yang merupakan honor perencanaan dan pengawasan kontruksi bangunan baru pada BPS Kabupaten Lebak yang direncanakan pada DIPA TA 2015 yang proses kontruksi bangunannya belum dilakasanakan sampai dengan tanggal neraca.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp(15.175.457.192)

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 31 Desember

2013

adalah

masing-masing

Rp(15.175.457.192).

dan

Rp(13.265.410.355). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). . Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 21.


- 44 -


Tabel 21 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No

Aset Tetap

Nilai Perolehan

Akm. Penyusutan

Nilai Buku

1 Peralatan dan Mesin

Rp

19.712.536.290 Rp

(13.595.045.792) Rp

6.117.490.498

2 Gedung dan Bangunan

Rp

13.143.526.908 Rp

(1.562.117.703) Rp

11.581.409.205

3 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp

84.752.000 Rp

(18.293.697) Rp

66.458.303

4 Aset Tetap Lainnya

Rp

576.205.908 Rp

- Rp

576.205.908

Rp

33.517.021.106 Rp

(15.175.457.192) Rp

18.341.563.914

Akumulasi Penyusutan

C.3 Piutang Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.3.1 Tagihan Penjualan Angsuran Jumlah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. merupakan tagihan atas penjualan BMN yang pembayarannya melalui angsuran yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan.

Penyisihan Piutang tak Tertagih- Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.3.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masingmasing sebesar Rp0. dan Rp0. yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing tagihan.

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntuta n Ganti Rugi (TP/TGR) Rp0

C.3.3

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaianya. BPS Provinsi Banten memiliki TGR hilangnya unit kendaraan roda-2 a.n suwandari sebesar Rp. 6.555.000,- yang harus dibayar selama 24 bulan melalui pemotongan gaji. Hingga akhir tahun 2014 sudah 17 kali pembayaran dilakukan semenjak TA 2013 sehingga LRA pendapatan dan hibah TA 2014 untuk akun 423922 (Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh


- 45 -

Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) negara (masuk TP/TGR) Bendahara) senilai Rp. 3.277.500,-. Namun untuk sisa TGR tidak dibukukan ke dalam neraca SAI, dikarenakan pembukuan dilakukan di neraca SAI satker Sekretariat utama/satker BPS pusat.

Penyisihan Piutang tak

C.3.4

Penyisihan

Tertagih - Tuntutan

Piutang

Tak

Tertagih

-

Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Perbendaharaan Rp0

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Aset Lainnya

C.4

C.4 Aset Lainnya

Rp2.180.494.273

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp2.180.494.273. dan Rp2.091.652.533. yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Rincian Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersaji pada Tabel 22. Tabel 22 Rincian Aset Lainnya No.

Uraian

1 Aset Tak Berwujud 2 Aset Lain-Lain Jumlah Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Aset Lainnya per 30 Des 2014

Aset Tak Berwujud Rp2.054.503.359

C.4.1

31-Des-14 Rp 2.054.503.359 Rp Rp 1.423.519.480 Rp Rp 3.478.022.839 Rp Rp (1.297.528.566) Rp Rp 2.180.494.273 Rp

31 Des 2013 2.054.503.359 823.538.653 2.878.042.012 (786.389.479) 2.091.652.533

Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp2.054.503.359. dan

Rp2.054.503.359. Aset Tak Berwujud

merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup BPS Provinsi Banten berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak terdapat mutasi transaksi asset tak berwujud selama tahun 2014.


- 46 -



- 47 -


Aset Lain-Lain Rp1.423.519.480

C.4.2

Aset Lain-Lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp1.423.519.480. dan Rp823.538.653. yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup BPS Provinsi Banten serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut : Saldo per 31 Desember 2013 Mutasi tambah: - reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya Mutasi kurang: - penghapusan - reklasifikasi keluar - usulan barang rusak berat ke pengelola - penggunaan kembali BMN yang dihentikan penggunaannya Saldo per 31 Desember 2014 Akumulasi penyusutan s.d 31 Desember 2014 Nilai Buku Per 31 Desember 2014

Rp

823.538.653

Rp

1.209.568.469

Rp Rp Rp

(57.000.000) (12.600.000) (448.656.000)

Rp Rp Rp Rp

(91.331.642) 1.423.519.480 (1.297.528.566) 125.990.914

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan asset lain-lain sebagai berikut: a. Transaksi Penambahan dari Reklasifikasi dari asset tetap ke asset lainnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

Alat angkutan darat bermotor Alat Ukur Alat Pengolahan Alat Kantor Alat Rumah Tangga Alat Komunikasi Komputer Unit Peralatan Komputer Bahan Perpustakaan Tercetak Jumlah

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

188.500.000 885.000 5.609.160 91.797.800 230.160.209 499.500 397.616.384 255.655.568 38.844.848 1.209.568.469

Reklasifikasi dari asset tetap ke asset lainnya berupa

berupa

kendaraan bermotor roda dua sebanyak 44 unit senilai Rp. 188.500.000,00; alat ukur lainnya sebanyak 2 buah senilai Rp. 885.000,-; alat panen sebanyak 4 buah senilai Rp. 5.609.160,-; mesin hitung/mesin jumlah sebanyak 16 buah senilai Rp. 2.091.840,-; alat penyimpan perlengkapan kantor sebanyak 74 buah senilai Rp. 68.948.060,-; alat kantor lainnya sebanyak 4 buah senilai Rp. 20.757.900,-; meubelair sebanyak 235 buah senilai Rp. 74.157.213,-; alat pembersih sebanyak 1 buah senilai Rp. 520.700,-; Catatan Atas Laporan Keuangan

alat

pendingin

sebanyak

16

buah

senilai

Rp. - 48 -

Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) 57.915.136,-; alat rumah tangga lainnya (home use) sebanyak 64 buah senilai Rp. 97.567.160,-; alat komunikasi telephone sebanyak 2 buah senilai Rp. 499.500,-; personal komputer sebanyak 38 buah senilai Rp. 397.616.384,-; peralatan personal komputer sebanyak 20 buah senilai Rp. 171.865.568,-; peralatan jaringan sebanyak 2 buah senilai Rp. 83.790.000,-; buku sebanyak 127 senilai Rp. 5.344.028,-; dan serial sebanyak 493 senilai Rp. 33.500.820,-. b. Transaksi Pengurangan dari penghapusan berupa Alat angkutan darat bermotor sebesar Rp. (57.000.000),-. c. Transaksi Pengurangan dari reklasifikasi keluar berupa Alat angkutan darat bermotor sebesar Rp. (12.600.000),-. Reklasifikasi keluar (BMN yang dihentikan) berupa sepeda motor sebanyak 1unit senilai Rp12.600.000,00.(BPS Provinsi Banten) d. Transaksi Pengurangan dari Usulan barang rusak berat ke pengelola berupa Alat angkutan darat bermotor sebesar Rp. (448.656.000) -

Usulan barang rusak berat ke pengelola BMN berupa mini bus (penumpang

14

org

kebawah)

sebanyak

4

unit

senilai

Rp310.200.000,00; sepeda motor sebanyak 56 unit senilai Rp. 138.456.000,00.(BPS Provinsi Banten) e. Transaksi Pengurangan dari penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaannya 1 Alat angkutan darat bermotor 2 Alat Rumah Tangga 3 Komputer Unit Jumlah

-

Rp Rp Rp Rp

(57.500.000) (20.241.784) (13.589.858) (91.331.642)

Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikanberupa sepeda motor sebanyak 12 unit senilai Rp12.300.000,00; dan A.C split sebanyak 5 buah senilai Rp. 20.241.784,-. (BPS Provinsi Banten)

-

Pengurangan

berupa

Transaksi

Penggunaan kembali

BMN

Rp.45.200.000 berdasar SK No : 002/BMN/3601 Tahun 2014, tanggal 10 Maret 2014 (BPS Kab.Pandeglang) KEWAJIBAN Kewajiban Jangka

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Pendek Rp883.411.517

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 tersaji sebesar Rp883.411.517. dan Rp50.847.483. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan Catatan Atas Laporan Keuangan

- 49 -

Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek tersaji pada Tabel 23. Tabel 23 Rincian Kewajiban Jangka Pendek No. Aset Lancar 1 Utang kepada Pihak Ketiga 2 Uang Muka dari KPPN 3 Pendapatan yang Ditangguhkan Jumlah

Utang kepada Pihak

Rp Rp Rp Rp

31-Des-14 883.411.517 883.411.517

Rp Rp Rp Rp

31 Des 2013 50.817.971 29.512 50.847.483

C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Ketiga Rp883.411.517

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp883.411.517. dan Rp50.817.971. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Rincian Utang Pihak Ketiga pada disajikan pada Tabel 24. Tabel 24 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga No

Uraian

BPS Provinsi Banten 1 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar 2 Belanja barang yang masih harus dibayar BPS Kabupaten Pandeglang 1 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar 2 Belanja barang yang masih harus dibayar BPS Kabupaten Lebak 1 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar 2 Belanja barang yang masih harus dibayar BPS Kabupaten Tangerang 1 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar 2 Belanja barang yang masih harus dibayar BPS Kabupaten Serang 1 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar 2 Belanja barang yang masih harus dibayar BPS Kota Tangerang 1 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar 2 Belanja barang yang masih harus dibayar BPS Kota Cilegon 1 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar 2 Belanja barang yang masih harus dibayar BPS Kota Serang 1 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar 2 Belanja barang yang masih harus dibayar BPS Kota Tangerang Selatan 1 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar 2 Belanja barang yang masih harus dibayar Total


31-Des-14

31 Des 2013

Rp Rp

186.516.558 21.947.680

Rp Rp

233.906 18.780.000

Rp Rp

122.413.070 2.904.987

Rp Rp

2.747.056 2.516.750

Rp Rp

96.720.443 3.382.366

Rp Rp

2.325.492 2.885.375

Rp Rp

98.882.825 Rp 3.699.198 Rp

3.500.107

Rp Rp

106.000.000 548.570

Rp Rp

3.998.000 429.756

Rp Rp

69.670.104 Rp 3.959.474 Rp

4.107.116

Rp Rp

52.280.377 Rp 3.179.463 Rp

2.723.038

Rp Rp

52.991.502 Rp 3.326.927 Rp

3.589.483

Rp Rp

51.261.553 Rp 3.726.420 Rp

2.981.892

Rp

883.411.517 Rp

50.817.971

- 50 -

Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) Uang Muka dari KPPN

C.5.2 Uang Muka dari KPPN

Rp0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.5.3 Pendapatan yang Ditangguhkan Pendapatan Yang Ditangguhkan Rp0,-

Nilai Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp0. dan Rp29.512. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan Pendapatan Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan

pendapatan

PNBP,

pengembalian

belanja,

serta

pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2014. Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan tersaji pada Tabel 25. Tabel 25 Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan No 1

Uraian Jasa Giro Rek.Bend.Penerimaan belum disetor

Total

C.5.4 Pendapatan Diterima Dimuka Rp0

Jumlah di yang Rp

Rp

-

-


Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp0. dan Rp0. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.


- 51 -


EKUITAS Ekuitas Dana Lancar

C.6. Ekuitas Dana Lancar

Rp(334.968.965)

Ekuitas Dana Lancar merupakan penyeimbang beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 26. Tabel 26 Rincian Ekuitas Dana Lancar No. 1 2 3

4 5 6

Cadangan Piutang Rp0

C.6.1

Aset Lancar

31-Des-14

Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk. Pendek Ekuitas Dana Lancar Lainnya Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima Barang/Jasa yang Masih harus Diserahkan Jumlah

Rp Rp

Rp

31 Des 2013

548.442.552

Rp Rp

(883.411.517) Rp

617.667.876

(50.817.971)

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

- Rp (334.968.965) Rp

566.849.905

Rp Rp

Cadangan Piutang

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. merupakan jumlah ekuitas dana lancar lingkup BPS Provinsi Banten dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Cadangan Persediaan Rp548.442.552

C.6.2

Cadangan Persediaan

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp548.442.552. dan Rp617.667.876. merupakan jumlah ekuitas dana lancar

lingkup BPS Provinsi Banten dalam bentuk

persediaan.

Dana yang Harus

C.6.3

Disediakan untuk

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

Pembayaran Utang Jangka Pendek

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Rp(883.411.517)

per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing tersaji sebesar Rp(883.411.517). dan Rp(50.817.971). Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.


- 52 -


Ekuitas

Dana

Lancar

C.6.4 Ekuitas Dana Lancar Lainnya

Lainnya Rp0

Nilai Dana Lancar Lainnya disajikan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Ekuitas Dana Lancar Lainnya merupakan ekuitas dana lancar dana berupa kas lainnya dan setara kas yang dikuasai dalam lingkup wilayah kerja BPS Provinsi Banten.

Belanja/Jasa yang Masih Harus Diterima Rp0

C.6.5 Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0. Perkiraan tersebut merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang akan dari kepada pihak lain

Belanja/Jasa yang Masih Harus Diserahkan Rp0

C.6.6 Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing disajikan minus sebesar Rp0 dan minus Rp0. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang harus diserahkan kepada pihak lain.

C.7 Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp26.858.538.876

C.7.1

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Tetap tersaji per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp26.858.538.876. dan Rp25.974.880.012. Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp2.180.494.273

C.7.2

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Lainnya disajikan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp2.180.494.273. dan Rp2.091.652.533. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Lainnya

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA Catatan Atas Laporan Keuangan

- 53 -

Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) Berdasarkan koreksi hasil temuan pemeriksaan laporan keuangan BPS TA 2014 (Unaudited) oleh BPK dan Surat Sestama Nomor 02520.367 Tanggal 31 Maret 2015 Perihal Tindak Lanjut Hasil Sensus BMN, maka terdapat koreksi nilai pada Neraca per 31 Desember 2014 (Unaudited) yang mana hasil sensus BMN 2014 berupa barang kondisi baik, rusak ringan dan rusak berat ditindaklanjuti dengan melakukan koreksi perubahan kondisi barang serta penghentian penggunaan bagi BMN yang kondisinya rusak berat pada laporan barang TA 2014. Sehingga nilai neraca per 31 Desember 2014 (Unaudited) terdapat koreksi menjadi neraca per 31 Desember 2014 (Audited).

D.2 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL Daftar informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana dalam lampiran. . D.3 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN Tidak terdapat pergantian pejabat pengelola anggaran pada periode Tahun Anggaran 2014. .


- 54 -

Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) Lampiran A1 Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2014 No

Aset Tetap

Masa Manfaat

Nilai Perolehan

Akumulasi Penyusutan

Nilai Buku

A

Peralatan dan Mesin

19,712,536,290

13,595,045,792

6,117,490,498

1

Alat Bantu

7

536,285,000

245,321,230

290,963,770

2

Alat Angkutan Darat Bermotor

7

5,729,848,176

3,526,463,868

2,203,384,308

3

Alat Bengkel Tak Bermesin

5

5,456,000

3,971,000

1,485,000

4

Alat Ukur

5

69,888,550

67,214,840

2,673,710

5

Alat Pengolahan

4

127,715,725

116,000,017

11,715,708

6

Alat Kantor

5

1,009,799,273

672,652,126

337,147,147

7

Alat Rumah Tangga

5

1,970,288,902

1,233,283,869

737,005,033

8

Alat Studio

5

150,873,217

113,677,076

37,196,141

9

Alat Komunikasi

5

31,833,200

27,761,400

4,071,800

10

Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Eletronika

9,075,000

302,500

8,772,500

11

Alat Khusus Kepolisian

10,164,000

2,541,000

7,623,000

12

Komputer Unit

4

5,551,403,019

4,521,048,640

1,030,354,379

13

Peralatan Komputer

4

4,509,906,228

3,064,808,226

1,445,098,002

B

Gedung dan Bangunan

13,143,526,908

1,562,117,703

11,581,409,205

10,493,108,308

1,257,960,686

9,235,147,622

2,375,305,600

292,154,459

2,083,151,141

275,113,000

12,002,558

263,110,442

84,752,000

18,293,697

66,458,303

1 2

Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Tempat Tinggal

50 50

3

Tugu / Tanda Batas

C

Jaringan

1

Jaringan Air Minum

30

10,340,000

1,550,997

8,789,003

2

Jaringan Listrik

40

74,412,000

16,742,700

57,669,300

D

Aset Tetap Lainnya

570,090,870

0

570,090,870

1

Bahan Perpustakaan Tercetak

569,466,970

0

569,466,970

623,900

0

623,900

2 E

Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro Aset Tetap yang Tidak Digunakan

50

-

1,423,519,480

1.297,528,566

125,990,914

1

Alat Angkutan Darat Bermotor

7

173,032,000

157,597,071

15,434,929

2

Alat Ukur

5

6,320,900

6,320,900

0

3

Alat Pengolahan

4

12,642,610

12,642,610

0

4

Alat Kantor

5

123,590,880

122,464,074

1.126,806

5

Alat Rumah Tangga

5

324,865,302

291,834,222

33,031,080

6

Alat Komunikasi

5

499,500

499,500

0

7

Komputer Unit

4

470,559,611

452,996,563

17,563,048

8

Peralatan Komputer

4

270,182,498

253,173,626

17,008,872

9

Bahan Perpustakaan Tercetak

-

41,826,179

0

41,826,179

33.510.906.068

15.175.457.192

18.335.448.876

34,934,425,548

16,472,985,758

18,461,439,790

Jumlah Akm Penyusutan Aset Tetap Jumlah Akm Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya


- 55 -

Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Banten Tahun 2014 (Audited) Lampiran A2 BPS PROVINSI BANTEN INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 BA ESELON 1/UAPPA-E1 UAPPA-W

Pendapatan/Belanja No. Kode Akun

: 054 : 01 : 2900

BADAN PUSAT STATISTIK BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN

Realisasi Menurut Basis Kas

Uraian

1.

511111

Belanja Gaji Pokok PNS

2.

511119

Belanja Pembulatan Gaji PNS

3.

511121

Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS

4.

511122

Belanja Tunjangan Anak PNS

5.

511124

Belanja Tunjangan Fungsional PNS

6.

511125

Belanja Tunjangan PPh PNS

7.

511129

Belanja Uang Makan PNS

8.

512411

Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan )

9.

521111

Belanja Keperluan Perkantoran

10.

522111

Belanja Langganan Listrik

11.

522112

Belanja Langganan Telepon

12.

522113

Belanja Langganan Air Jumlah Akrual


Realisasi Menurut Basis Akrual

Penyesuaian Akrual

Tambah 11.156.960.920

4.202.100

247.814

795

822.719.820

356.880

Dokumen Sumber

Kurang -

-

-

11.161.163.020

248.609

823.076.700 Kekurangan Gaji Pegawai

253.195.303

127.662

319.290.000

600.000

226.031.524

194.926

1.651.447.000

15.293.000

9.730.943.781

815.961.069

-

-

-

-

253.322.965

319.890.000

226.226.450

1.666.740.000

Kekurangan Uang Makan Bulan Desember 2014

10.546.904.850

Tunjangan Kinerja Pegawai Bulan Desember 2014

1.234.329.618

Tagihan Speedy Beban Bulan Desember 2014

505.090.068

Tagihan Listrik Beban Bulan Desember 2014

-

1.228.900.188

5.429.430

467.521.867

37.568.201

40.001.395

3.273.324

10.546.130

404.130

-

-

-

-

43.274.719

10.950.260

Tagihan Telepon Beban Bulan Desember 2014 Tagihan Telepon Beban Bulan Desember 2014

883.411.517

- 56 -

dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal

Recommend Documents