PHK

www.indonesiachrp.co

Tata Cara Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja/PHK Oleh: Nuardi A. Dito

[email protected]

+62 81 3180 29370

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp

Profil


Nuardi A. Dito [[email protected]]

Pendidikan 1. Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2. Program Pascasarjana Universitas Airlangga Program Studi Ilmu Pengembangan SDM Sertifikasi Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA); PERADI, IKADIN & FH Unair Surabaya Certified HR Management (CHRM); MM Unair Surabaya Riwayat Pekerjaan: Corp. HR-‐IR Specialist ʹ PT Nippon Steel & Sumikin Construction Indonesia Personnel Manager ʹ REDTOP Hotel & Convention Centre Jakarta Duty Manager & Training Coord.-‐ Surabaya Plaza Hotel Legal Officer ʹ CV Tesa Prima Ardana Surabaya Senior Internship ʹ LBH Universitas Airlangga Surabaya

[email protected]

+62 81 3180 29370

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp

Definisi


Perselisihan Hubungan Industrial ± Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh; ± Karena adanya perselisihan mengenai hak; ± Perselisihan kepentingan; ± Perselisihan pemutusan hubungan kerja/PHK; ± Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan

[email protected]

+62 81 3180 29370

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp


Perselisihan Hak

Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, Akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan Peraturan perundang-‐undangan, Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama

[email protected]

+62 81 3180 29370

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp


Perselisihan Kepentingan

Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja; Karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai Pembuatan, dan atau perubahan syarat-‐syarat kerja Yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, atau Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama

[email protected]

+62 81 3180 29370

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp


Perselisihan PHK

Perselisihan yang timbul karena; Tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai; Pengakhiran hubungan kerja; Yang dilakukan oleh salah satu pihak

[email protected]

+62 81 3180 29370

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp


Perselisihan antar SP/SB dalam 1 Perusahaan

Perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain; Hanya dalam satu perusahaan; Karena tidak adanya persesuaian paham mengenai Keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan [email protected]

+62 81 3180 29370

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp

Pemutusan Hubungan Kerja/PHK www.indonesiachrp.co

Definisi: ± Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha

[email protected]

+62 81 3180 29370

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp


Berakhirnya Perjanjian Kerja: (Ps. 61 UU Ketenagakerjaan) a. Pekerja meninggal dunia; b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah. Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-‐hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-‐hak pekerja/buruh. Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri per-‐janjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh. Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/ buruh berhak mendapatkan hak haknya se-‐suai dengan peraturan perundang-‐undangan yang berlaku atau hak hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

[email protected]

+62 81 3180 29370

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp


Konsep Ganti Rugi: (Ps. 62 UU Ketenagakerjaan) ± Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu ± yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, ± atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), ± pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya ± Sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Indonesiachrp @indonesiachrp [email protected] +62 81 3180 29370 2A481EA6


Ketentuan umum: ± Terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-‐usaha sosial dan usaha-‐usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain

[email protected]

+62 81 3180 29370

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp


Ketentuan umum: ± Diupayakan/diusahakan tidak terjadi; ± Apabila harus terjadi, maka maksud PHK wajib dirundingkan antara Pengusaha dan Pekerja; ± Apabila perundingan dimaksud tidak menghasilkan kesepakatan, maka PHK dapat dilakukan setelah mendapatkan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/LPPHI; ± PHK tanpa Penetapan LPPHI -‐> Batal demi hukum; ± Selama belum ada Penetapan LPPHI yang mempunyak kekuatan hukum tetap, Pengusaha dan Pekerja tetap melaksanakan kewajibannya (meskipun ada skorsing)

[email protected]

+62 81 3180 29370

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp


Ketentuan umum: ± PHK tanpa Penetapan LPPHI tidak diperlukan terhadap hal berikut: Pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya; Pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali; Pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-‐undangan; atau Pekerja/buruh meninggal dunia. Indonesiachrp @indonesiachrp [email protected] +62 81 3180 29370 2A481EA6


Ketentuan umum: ± Pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan: Berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-‐menerus; Menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; Menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; Hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya Mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama; Indonesiachrp @indonesiachrp [email protected] +62 81 3180 29370 2A481EA6


Ketentuan umum: ± Pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan: Mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; Mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan; Perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; Keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan Indonesiachrp @indonesiachrp [email protected] +62 81 3180 29370 2A481EA6


Ketentuan umum: ± PHK yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 (3), dan Pasal 168, kecuali Pasal 160 (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima. ± Pekerja yang mengalami PHK tanpa Penetapan LPPHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 (3), dan Pasal 162 dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, Pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke LPPHI dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal PHK Indonesiachrp @indonesiachrp [email protected] +62 81 3180 29370 2A481EA6

Pemutusan Hubungan Kerja/PHK www.indonesiachrp.co Jumlah Kompensasi Upah Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Ttg. Ketenagakerjaan

Masa Kerja (/tahun)

Uang Uang Penghargaan Masa Pesangon Kerja (/bulan upah) (/bulan upah) Ps. 156 (3) Ps. 156 (2)

< 1

1

1 -‐ 2

2

2 -‐ 3

3

3 -‐ 4

4

4 -‐ 5 5 -‐ 6 6 -‐ 7 7 -‐ 8 > 8 3 -‐ 6 6 -‐ 9 9 -‐ 12 12 -‐ 15 15 -‐ 18 18 -‐ 21 21 -‐ 24 > 24

5 6 7 8 9

2 3 4 5 6 7 8 10

[email protected]

+62 81 3180 29370

Uang Penggantian Hak Ps. 156 (4)

1.) cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; 2.) biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja; 3.) penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; 4.) hal-‐hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp


Alasan PHK: ± Kesalahan berat (Ps. 158) Pasal ini sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi/MK berdasarkan ƉƵƚƵƐĂŶEŽ͘ϬϭϮͬWhhͲ/ͬϮϬϬϯ͖ ± Sakit berkepanjangan, cacat akibat kecelakaan kerja (Ps. 172) tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja Kompensasi: 2xUPs, 1xUPMK, dan UPH ± Perusahaan tutup karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur). (Ps. 164 (1)) Dibuktikan dengan laporan keuangan selama 2 (dua) terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. Kompensasi: 1xUPs, axUPMK, UPH Indonesiachrp @indonesiachrp [email protected] +62 81 3180 29370 2A481EA6


Alasan PHK: ± Pekerja ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha (Ps. 160) Tidak wajib membayar upah tapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga Pekerja a. Untuk 1 (satu) orang tanggungan : 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah; b. Untuk 2 (dua) orang tanggungan : 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah; c. Untuk 3 (tiga) orang tanggungan : 45% (empat puluh lima perseratus) dari upah; d. Untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih : 50% (lima puluh perseratus) dari upah. Bantuan diberikan untuk paling lama 6 bulan takwim sejak Pekerja ditahan Apabila setelah 6 bulan tidak dapat melakukan pekerjaan dapat di PHK, namun apabila sebelum 6 bulan sudah ada putusan dan Pekerja tidak bersalah maka pengusaha wajib memperkerjakan kembali Konsekuensi apabila di-‐PHK: 1xUPMK dan UPH Indonesiachrp @indonesiachrp [email protected] +62 81 3180 29370 2A481EA6


Alasan PHK: ± Pelanggaran Perjanjian Kerja/PK, Peraturan Perusahaan/PP atau Perjanjian Kerja Bersama/PKB (Ps. 161) Dapat dilakukan kepada Pekerja setelah Pekerja diberikan Surat Peringatan Pertama, Kedua, dan Ketiga secara berturut-‐turut; Surat Peringatan masing-‐masing tingkat berlaku paling lama 6 bulan, kecuali ditetapkan lain dalam PK, PP, dan PKB Kompensasi: 1 x UPs, 1 x UPMK, dan UPH ± Mengundurkan diri atas kemauan sendiri (Ps. 162) Harus memenuhi syarat: a. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-‐ lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri; b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. Kompensasi: UPH dan Uang Pisah yang besarnya diatur PK/PP/PKB Indonesiachrp @indonesiachrp [email protected] +62 81 3180 29370 2A481EA6


Alasan PHK: ± Terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. (Ps. 163 (1)) Kompensasi: 1xUPs, 1xUPMK, dan UPH ± Perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya. (Ps. 163 (2)) Kompensasi: 2xUPs, 1xUPMK, UPH Indonesiachrp @indonesiachrp [email protected] +62 81 3180 29370 2A481EA6


Alasan PHK: ± Perusahaan pailit. (Ps. 165) Kompensasi : 1xUPs, 1xUPMK, UPH ± Pekerja meninggal dunia. (Ps. 166) Kompensasi diberikan kepada ahli warisnya Kompensasi: 2xUPs, 1xUPMK, dan UPH ± Mangkir (Ps. 168) Mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-‐turut tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi bukti yang sah dan telah dipanggil secara patut dan tertulis oleh Pengusaha dikualifikasikan sebagai mengundurkan diri; Pemanggilan berdasarkan alamat Pekerja yang tercatat di Perusahaan dengan tenggang waktu pemanggilan antara Panggilan ke-‐1 dengan ke-‐2 paling sedikit 3 hari kerja; Kompensasi : UPH dan Uang Pisah sesuai PK, PP, atau PKB Indonesiachrp @indonesiachrp [email protected] +62 81 3180 29370 2A481EA6


Alasan PHK: ± Perusahaan melakukan efisiensi (Ps. 164 (3)) Pasal ini dianulir oleh Putusan MK No. 19/PUU-‐IX/2011 dengan putusan sebagai berikut: Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-‐Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa ͞ƉĞƌƵƐĂŚĂĂŶƚƵƚƵƉ͟ƚŝĚĂŬĚŝŵĂŬŶĂŝ͞perusahaan tutup ƉĞƌŵĂŶĞŶĂƚĂƵƉĞƌƵƐĂŚĂĂŶƚƵƚƵƉƚŝĚĂŬƵŶƚƵŬƐĞŵĞŶƚĂƌĂǁĂŬƚƵ͖͟ Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-‐Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) pada frasa ͞ƉĞƌƵƐĂŚĂĂŶƚƵƚƵƉ͟ƚŝĚĂŬŵĞŵŝůŝŬŝŬĞŬƵĂƚĂŶŚƵŬƵŵmengikat sepanjang ƚŝĚĂŬĚŝŵĂŬŶĂŝ͞ƉĞƌƵƐĂŚĂĂŶƚƵƚƵƉƉĞƌŵĂŶĞŶĂƚĂƵƉĞƌƵƐĂŚĂĂŶ tutup tidak untuk sementara waktu͖͟ Kompensasi: 2xUPs, 1xUPMK, dan UPH Indonesiachrp @indonesiachrp [email protected] +62 81 3180 29370 2A481EA6


Alasan PHK: ± Memasuki usia pensiun. Apabila telah Pekerja diikutsertakan pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh Pengusaha, maka kompensasinya : UPH (Ps. 167 (1)), apabila perhitungannya lebih kecil dari skema 2xUPs, 1xUPMK, dan UPH maka selisihnya dibayar Pengusaha (Ps. 167 (2)); Apabila Pekerja program pensiun yang iuran/preminya dibayar Pengusaha dan Pekerja, maka yang diperhitungkan dengan Ups yaitu Uang Pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh Pengusaha Ketentuan tersebut diatas dapat diatur lain dalam PK, PP, atau PKB Apabila Pekerja tidak diikutsertakan pada Program Pensiun maka kompensasinya adalah sebagai berikut: 2xUPs, 1xUPMK, dan UPH Hak atas manfaat pensiun tidak menghilangkan hak Pekerja atas Jaminan Hari Tua yang bersifat wajib sesuai dengan Peraturan Per-‐UU-‐an yang berlaku. Indonesiachrp @indonesiachrp [email protected] +62 81 3180 29370 2A481EA6


Alasan PHK: ± Kesalahan Pengusaha (Ps. 169) Pekerja dapat mengajukan PHK apabila Pengusaha melakukan hal sebagai berikut: a) Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh; b) Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-‐undangan; c) Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-‐turut atau lebih; Direvisi oleh Putusan MK No. 58/PUU-‐IX/2011yang pada intinya apabila setelah 3 bulan berturut-‐turut/lebih Pengusaha tidak membayar upah dan telah itu Pengusaha membayar upah tepat waktu maka hak Pekerja untuk mengajukan PHK tidak gugur. d) Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh; e) Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau f) Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja. Indonesiachrp @indonesiachrp [email protected] +62 81 3180 29370 2A481EA6


Alasan PHK: ± Kesalahan Pengusaha (Ps. 169) Apabila perbuatan Pengusaha sebagaimana diatas terbukti, maka Pekerja berhak atas kompensasi : 2xUPs, 1xUPMK, dan UPH; Apabila perbuatan Pengusaha tidak terbukti, maka Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap Pekerja tanpa Penetapan LPPHI serta tanpa memberikan UPs dan UPMK Indonesiachrp @indonesiachrp [email protected] +62 81 3180 29370 2A481EA6

Tata Cara Penyelesaian PHI www.indonesiachrp.co

Non-‐Litigasi: 1. Bipatrit 2. Mediasi; 3. Konsiliasi; 4. Arbitrasi.

[email protected]

+62 81 3180 29370

Litigasi: 1. Pengadilan Hubungan Industrial/PHI

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp

Definisi Bipatrit www.indonesiachrp.co

Perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha Untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial Diatur dalam Per. Menakertrans RI No. PER.31/MEN/XII/2008

[email protected]

+62 81 3180 29370

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp

Ketentuan dalam Bipatrit www.indonesiachrp.co

Sifatnya wajib; Diselesaikan dalam 30 hari sejak dimulainya perundingan; Setiap Perundingan dibuat risalah yang memuat: a. b. c. d. e. f.

nama lengkap dan alamat para pihak; tanggal dan tempat perundingan pokok masalah atau alasan perselisihan pendapat para pihak kesimpulan atau hasil perundingan tanggal serta tandatangan para pihak yang melakukan perundingan.

[email protected]

+62 81 3180 29370

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp


Apabila tercapai kesepakatan dalam perundingan, maka dibuat Perjanjian Bersama /PB; PB ditandatangani oleh para pihak dan didaftarkan ke PHI di PN wilayah para pihak agar memiliki kekuatan eksekutorial; Apabila PB tidak dilaksanakan, maka pihak yang dirugikan dapat meminta permohonan eksekusi untuk mendapatkan penetapan eksekusi ke PN ditempat PB didaftar; Apabila pemohon domisili diluar PN tempat didaftarnya PB, maka bisa lewat PN setempat utk diteruskan ke PN tempat PB didaftarkan.

[email protected]

+62 81 3180 29370

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp


Perundingan dianggap gagal, apabila: 1. Salah satu pihak menolak berunding; 2. Perundingan tidak mencapai kesepakatan. Apabila perundingan gagal, maka para pihak dapat mencatatkan perselisihan di instansi yang di bidang ketenagakerjaan Pencatatan perselisihan dilampiri bukti-‐bukti perundingan, tanpa bukti berkas akan dikembalikan

[email protected]

+62 81 3180 29370

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp


Setelah berkas diterima dan dicatat instansi dibidang ketenegakerjaan, maka dalam 7 hari diberi pilihan penyelesaian: 1. Konsiliasi; Kepentingan, PHK, Antar SP/SB 2. Arbitrase. Kepentingan, Antar SP/SB Apabila tidak memilih, dilimpahkan ke Pegawai Mediator

[email protected]

+62 81 3180 29370

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp

Definisi Mediasi www.indonesiachrp.co

Penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh Hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah Yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral

[email protected]

+62 81 3180 29370

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp

Definisi Mediator www.indonesiachrp.co

Pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Yang memenuhi syarat-‐syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri Untuk bertugas melakukan mediasi dan Mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih Untuk menyelesaikan perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

[email protected]

+62 81 3180 29370

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp

Proses Mediasi www.indonesiachrp.co

Dalam waktu 7 hari sejak menerima pelimpahan harus sudah mengadakan penelitian tentang perkara dan mengadakan sidang mediasi; Para Pihak perlu mempersiapkan: ± Surat Kuasa ± Surat jawaban atas pemanggilan para pihak

Mediator menyelesaikan seluruh tugasnya paling lambat 30 hari sejak menerima pelimpahan Perkara PHI Mediator dapat memanggil saksi/saksi ahli; Papa pihak yang dipanggil untuk didengar keterangannya wajib memberikan keterangan dan memberikan data yang diminta; Mediator merahasiakan semua keterangan yang diberikan saksi/saksi ahli

[email protected]

+62 81 3180 29370

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp


Apabila tercapai kesepakatan Penyelesaian PHI maka dibuat PB dan didaftarkan sesuai peraturan Per-‐UU-‐an; Apabila tidak terjadi kesepakatan maka : 1. Mediator mengeluarkan anjuran; 2. Anjuran disampaikan paling lambat 10 hari kerja sejak sidang mediasi pertama; 3. Para pihak menjawab anjuran paling lambat 10 hari sejak menerima anjuran;

[email protected]

+62 81 3180 29370

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp


4. 5. 6.

Pihak yang tidak menjawab dianggap menolak anjuran Apabila para pihak setuju, paling lambat 3 hari kerja mediator membantu membuat PB untuk ditandatangani dan didaftarkan ke LPPHI Apabila ada pihak yang tidak setuju, maka pihak yang tidak setuju dapat mengajukan gugatan kepada LPPHI

[email protected]

+62 81 3180 29370

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp

Definisi Konsiliasi www.indonesiachrp.co

Penyelesaian perselisihan kepentingan, PHK, Antar SP/SB dalam 1 perusahaan; Melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral

[email protected]

+62 81 3180 29370

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp

Definisi Konsiliator www.indonesiachrp.co

Seorang atau lebih yang memenuhi syarat-‐syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh Menteri; Yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih; Untuk menyelesaikan Perselisihan Kepentingan, PHK, Antar SP/SB dalam 1 perusahaan.

[email protected]

+62 81 3180 29370

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp

Ketentuan dalam Konsiliasi www.indonesiachrp.co

Dilakukan oleh konsiliator yang terdaftar pada kantor instansi di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota; Yurisdiksinya meliputi tempat Pekerja/Buruh bekerja; Yang menjadi kompetensi Konsiliator: ± Perselisihan Kepentingan; ± Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja; ± Perselisihan antar SP/SB dalam 1 perusahaan. Penunjukkannya dilakukan atas permintaan tertulis dan disetujui para pihak. Daftar nama konsiliator diberikan oleh Instansi dalam bidang Ketenagakerjaan.

[email protected]

+62 81 3180 29370

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp

Definisi Arbitrasi (Ketenagakerjaan) www.indonesiachrp.co

Penyelesaian suatu Perselisihan Kepentingan, antar SP/SB hanya dalam 1 perusahaan; di luar Pengadilan Hubungan Industrial; melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final

[email protected]

+62 81 3180 29370

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp

Definisi Arbiter www.indonesiachrp.co

seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih; dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri untuk memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan, antar SP/SB hanya dalam 1 perusahaan, yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final Wilayahnya seluruh wilayah Republik Indonesia

[email protected]

+62 81 3180 29370

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp

Jumlah Arbiter www.indonesiachrp.co

Para pihak memilih sendiri arbiter dari daftar yang ditetapkan menteri; Arbiter bisa tunggal, bisa gasal sebanyak-‐banyaknya 3 (tiga) orang; Kalau para pihak memilih arbiter tunggal, maka paling lambat 7 hari kerja harus sudah dipilih oleh para pihak; Kalau para pihak memilih arbiter gasal, maka paling lambat 3 hari kerja para pihak memilih arbiter, dan paling lambat 7 hari kerja arbiter ke-‐3 dipilih oleh arbiter yang sudah dipilih oleh para pihak

[email protected]

+62 81 3180 29370

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp

Jumlah Arbiter www.indonesiachrp.co

Penunjukan arbiter dilakukan secara tertulis; Dalam hal para pihak tidak sepakat untuk menunjuk arbiter baik tunggal maupun beberapa arbiter (majelis) dalam jumlah, maka atas permohonan salah satu pihak Ketua Pengadilan dapat mengangkat arbiter dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri. Seorang arbiter yang diminta oleh para pihak, wajib memberitahukan kepada para pihak tentang hal yang mungkin akan mempengaruhi kebebasannya atau menimbulkan keberpihakan putusan yang akan diberikan. Seseorang yang menerima penunjukan sebagai arbiter sebagaimana dimaksud harus memberitahukan kepada para pihak mengenai penerimaan penunjukannya secara tertulis.

[email protected]

+62 81 3180 29370

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp

Proses Arbitrasi www.indonesiachrp.co

Dilakukan atas dasar kesepakatan pihak yang berselisih; Kesepakatan dituangkan dan ditandatangani dalam perjanjian tertulis yang memuat: a. nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih; b. pokok-‐pokok persoalan yang menjadi perselisihan dan yang diserahkan kepada arbitrase untuk diselesaikan dan diambil putusan; c. jumlah arbiter yang disepakati; d. pernyataan para pihak yang berselisih untuk tunduk dan menjalankan keputusan arbitrase; dan e. tempat, tanggal pembuatan surat perjanjian, dan tanda tangan para pihak yang berselisih.

[email protected]

+62 81 3180 29370

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp

Pengadilan Hubungan Industrial/PHI www.indonesiachrp.co

Definisi: ± Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Berwenang untuk memeriksa dan memutus: ± di tingkat pertama mengenai perselisihan hak; ± di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan; ± di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; ± di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. [email protected]

+62 81 3180 29370

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp


Hukum acara yang berlaku : ± Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-‐ undang ini. Biaya perkara: ± Apabila nilai gugatan < Rp. 150.000.000,00 tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi

[email protected]

+62 81 3180 29370

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp


Proses beracara: ± Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. ± Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-‐ undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.

[email protected]

+62 81 3180 29370

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp


Proses beracara: ± Pengajuan gugatan tanpa Risalah Mediasi/Konsiliasi, akan dikembalikan oleh Hakim PHI kepada Penggugat; ± Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, hakim meminta pengugat untuk menyempurnakan gugatannya; ± Gugatan yang melibatkan lebih dari satu penggugat dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus;

[email protected]

+62 81 3180 29370

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp


Proses beracara: ± Penggugat dapat sewaktu-‐waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban; ± Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial hanya apabila disetujui tergugat. ± Apabila Perselisihan Hak dan/atau Perselisihan Kepentingan diikuti Perselisihan PHK , maka LPPHI wajib memutus terlebih dahulu Perkara Perselisihan Hak dan/atau Perselisihan Kepentingan; ± Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya. Indonesiachrp @indonesiachrp [email protected] +62 81 3180 29370 2A481EA6


TERIMA KASIH

[email protected]

+62 81 3180 29370

2A481EA6

Indonesiachrp

@indonesiachrp

PHK

Recommend Documents