Modul ke:
Hubungan Industrial PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) JENIS-JENIS PHK dan PENYELESAIAN PHK
Fakultas
Psikologi
Program Studi
Psikologi www.mercubuana.ac.id
Rizky Dwi Pradana, SHI., M.Si
Sub Bahasan 1. Definisi Pemutusan (PHK) 2. Jenis-Jenis PHK 3. Penyelesaian PHK
Hubungan
Kerja
A. Definisi PHK •
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah hal yang paling ditakuti oleh pekerja akan tetapi sangat lazim dan sering ditemui di Indonesia. Apa pun penyebab berakhirnya hubungan kerja antara perusahaan dan karyawannya disebut dengan PHK.
•
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan.
•
Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak.
•
Dalam Pasal 1 Ayat 25 UU Ketenagakerjaan menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
•
KUHPerdata juga memberikan sejumlah ketentuan tambahan berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja.
•
Menurut ketentuan Pasal 1603 g KUHPerdata, jika hubungan kerja diadakan untuk waktu yang tidak tentu atau sampai dinyatakan putus, tiap pihak berhak memutuskannya dengan pemberitahuan pemutusan hubungan kerja. Hal serupa berlaku dalam hal perjanjian untuk waktu tertentu, dalam hal pemberitahuan dipersyaratkan.
• Kendati begitu, baik KUHPerdata maupun UUK menambahkan sejumlah syarat tertentu sebelum pemberitahuan demikian dapat diberikan.
Menurut pasal 61 Undang – Undang No. 13 tahun 2003 mengenai tenaga kerja, perjanjian kerja dapat berakhir apabila : • • •
•
pekerja meninggal dunia jangka waktu kontak kerja telah berakhir adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
• Jadi, pihak yang mengakhiri perjanjian kerja sebelum jangka waktu yang ditentukan, wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
•
Perusahaan dapat melakukan PHK apabila pekerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PKB).
•
Akan tetapi sebelum mem-PHK, perusahaan wajib memberikan surat peringatan secara 3 kali berturut-turut.
•
Perusahaan juga dapat menentukan sanksi yang layak tergantung jenis pelanggaran, dan untuk pelanggaran tertentu, perusahaan bisa mengeluarkan SP 3 secara langsung atau langsung memecat.
• Semua hal ini diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan masing-masing. Karena setiap perusahaan mempunyai peraturan yang berbeda-beda.
•
Selain karena kesalahan pekerja, pemecatan mungkin dilakukan karena alasan lain. Misalnya bila perusahaan memutuskan melakukan efisiensi, penggabungan atau peleburan, dalam keadaan merugi/pailit.
•
PHK akan terjadi karena keadaan diluar kuasa perusahaan.
•
Bagi pekerja yang diPHK, alasan PHK berperan besar dalam menentukan apakah pekerja tersebut berhak atau tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak.
• Peraturan mengenai uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak diatur dalam pasal 156, pasal 160 sampai pasal 169 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
•
Atas dasar apa, perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ?
•
Menurut UU No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, pihak perusahaan dapat saja melakukan PHK dalam berbagai kondisi seperti di bawah ini: 1. pengunduran diri secarabaik-baik atas kemauan sendiri; 2. pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri karena berakhirnya hubungan kerja; 3. penguduran diri karena mencapai usia pensiun; 4. pekerja melakukan kesalahan berat; 5. pekerja ditahan pihak yang berwajib; 6. perusahaan mengalami kerugian; 7. pekerja mangkir terus-menerus; 8. pekerja meninggal dunia; 9. pekerja melakukan pelanggaran; 10.perubahan status, penggabungan, pelemburan atau perubahan kepemilikan; 11.pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi.
• Untuk mengundurkan diri, pekerja harus memenuhi syarat : 1. Pekerja wajib mengajukan permohonan selambatnya 30 hari sebelumnya 2. Pekerja tidak memiliki ikatan dinas 3. Pekerja tetap melaksanakan kewajiban sampai mengundurkan diri.
•
Pekerja yang mengajukan pengunduran diri hanya berhak atas kompensasi uang pisah, uang penggantian hak cuti dan kesehatan dan biaya pengembalian ke kota asal penerimaan.
•
Akan tetapi Undang – Undang tidak mengatur hak apa saja yg diterima pekerja yang mengundurkan diri, semua itu diatur sendiri oleh perusahaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
• Pekerja yang berhenti karena kemauan sendiri tidak mendapat uang pesangon ataupun uang penghargaan, beda halnya dengan pekerja yang diPHK. • Pekerja mungkin mendapatkan uang kompensasi lebih bila diatur lain lewat perjanjian kerja.
Uang penggantian hak yang seharusnya diterima berdasarkan pasal 156 UU No.13/2003 : • • •
•
Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja; Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusanaan atau perjanjian kerja bersama.
Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas : •
upah pokok
•
segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja.
B. Jenis-Jenis PHK •
Jenis-Jenis PHK setidaknya meliputi sebagai berikut : 1. penguduran diri secara baik-baik; 2. penguduran diri mengikuti prosedur 30 hari sebelum tanggal penguduran diri; 3. berakhirnya kontrak kerja waktu tertentu untuk pertama kali; 4. pekerja mencapai usia pensiun normal; 5. pekerja meninggal dunia; 6. pekerja melakukan kesalahan berat; 7. pekerja melakukan kesalahan ringan; 8. perubahan status, penggabungan, peleburan & pekerja tidak bersedia;
9. perubahan status, penggabungan, peleburan & pengusaha tidak bersedia; 10. perusahaan tutup karena merugi; 11. perusahaan melakukan efiesiensi; 12. perusahaan pailit; 13. pekerja mangkir terus-menerus; 14. pekerja sakit berkepanjangan dan cacat akibat kecelakaan kerja; 15. pekerja ditahan oleh pihak berwajib.
C. Penyelesaian PHK • Berikut ini merupakan jenis penyelesaian sengketa perselisihan hubungan industrial yang menurut penulis dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu : proses penyelesaian melalui jalur litigasi dan non-litigasi. • Penyelesaian non-litigasi (di luar pengadilan) 1. Penyelesaian melalui KOMNAS HAM; 2. Penyelesaian melalui Bipartit; 3. Penyelesaian melalui Mediasi; 4. Penyelesaian melalui Konsiliator; 5. Penyelesaian melalui Arbitrase. Dan • Penyelesaian litigasi (pengadilan)
• Sementara itu, Pasal 57 UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No. 2 Tahun 2004), menerangkan bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang ini.
Daftar Pustaka • • • • • • • •
• •
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sri Haryani, Hubungan Industrial Di Indonesia, Yogyakarta: AMP YKPN, 2002. Imam soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djambatan, 2003. Lalu Husni, SH., M.Hum., Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (edisi revisi), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. Sutinah, Konflik Industrial : Suatu Kajian Kritis Terhadap Konflik Industrial, Jurnal Universitas Airlangga Surabaya, 2008. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum., Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tanpa tahun. Drs. Agus Guntur PM, MM., Hubungan Industrial, Jakarta : STEKPI, 2010 Agusmidah dkk, Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia, Denpasar : Pustaka Larasan, Jakarta : Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), http://www.gajimu.com/main/pekerjaanyanglayak/kontrak-kerja/pemutusan-hubungan-kerja diakses pada 30 Mei 2016. Mulyadi, SH., Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, http://www.nasution.co.id/2012/07/800x600-normal-0-false-false-falseen.html#.Vvi67NJ97IX diakses pada 28 Maret 2016.
Terima Kasih Rizky Dwi Pradana, M.Si
