SERIKAT BURUH DALAM MENYELESAIKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

TUGAS DAN FUNGSI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DALAM MENYELESAIKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

TESIS

OLEH :

T E T I 017011062/M.Kn

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2006 Teti : Tugas Dan Fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Menyelesaikan Pemutusan Hubungan…, 2006 USU Repository © 2007

TUGAS DAN FUNGSI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DALAM M E N Y E L E S A I K A N P E M U T U S A N H U B U N G A N K E R J A (PHK) Teti 1 Runtung Sitepu2 Djaidir 3 Syafruddin S. Hasibuan4 ABSTRAK Sejarah perburuhan di seluruh dunia mencatat bahwa sejak jaman dahulu kedudukan hukum kaum buruh (pekerja) selalu di bawah posisi majikan (pengusaha). Upaya untuk mewujudkan persamaan kedudukan antara pengusaha dan pekerja telah dimulai dengan usaha untuk membentuk organisasi yang dimaksudkan sebagai wadah kaum pekerja untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya sehingga tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh pengusaha. Pembentukan organisasi ini dikenal dengan nama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang dimulai setelah pemerintah meratitikasi konvensi ILO No. 98 tahun 1949. timbulnya perselisihan antara pengusaha dan buruh biasanya bermula dari adanya perasaan-perasaan kurang puas, yang kemudian dapat berakibat terkadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemutusan hubungan kerja oleh majikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku harus melibatkan serikat pekerja/serikat buruh jika pekerja/buruh yang bersangkutan menjadi anggotanya (Pasal 151 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003). Ataupun jika serikat pekerja/serikat buruh mendapat kuasa tertulis dari pekerja/buruh yang bersangkutan. Keterlibatan serikat pekerja/serikat buruh tersebut adalah upaya perundingan yang dimaksudkan untuk mencari jalan keluar tentang bagaimana pemutusan hubungan kerja akan dilaksanakan. Oleh karenanya yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja/buruh dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia, sejauh mana hak-hak yang dimiliki pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), bagaimana peranan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam menelesaikan sengketa yang timbul akibat adanya Pemutusan Hubungan kerja (PHK). Untuk mengkaji permasalahan tersebut di atas, maka dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Lokasi penelitian dilakukan di kota Medan, di P4D Medan, dengan populasi sampling adalah satuan unit kerja maupun organisasi pekerja/buruh di lingkungan kota Medan. Data sekunder diperoleh melalui laporan-laporan yang berkaitan dengan kasus baik melalui departemen/dinas terkait, organisasi pekerja/buruh maupun dari perusahaan yang dianggap cukup kredibel. Sedangkan data primer diperoleh dengan melakukan wawancara, kuisioner dan pengamatan langsung di lapangan

1. 2. 3.

Mahasiswa Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana USU Fakultas Flukum, Universitas Surnatera Utara Sekolah Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Surnatera Utara

Teti : Tugas Dan Fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Menyelesaikan Pemutusan Hubungan…, 2006 USU Repository © 2007

(observasi). Data yang diperoleh kemudian, dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran serikat pekerja/serikat buruh diluar FSPSI, meskipun sudah berupaya untuk memperjuangkan nasib para buruh, masih saja harus berhadapan dengan tembok tinggi yang sangat sulit untuk ditembus. Berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak memihak karyawan, lembaga peradilan dan lembaga-lembaga perburuhan yang masih jalan ditempat membuat posisi buruh tetap dalam kondisi yang tidak berdaya. Adapun hak-hak yang dimiliki buruh dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah: jika PHK karena alasan berat memperoleh uang penggantian hak; Jika PHK karena perkara pidana memperoleh uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali, dan pergantian hak; perubahan status perusahaan memperoleh uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pergantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; perusahaan tutup atau keadaan memaksa memperoleh pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4); perusahaan melakukan efisiensi memperoleh pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), penghargaan masa kerja, satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4); Perusahaan pailit, memperoleh pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), penghargaan masa kerja, satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4); dan apabila pensiun, memperoleh penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4). Serikat buruh/serikat pekerja sebagai 1,vadah organisasi buruh memegang peranan penting dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pasai 87 UU No. 2 Tahun 2004 secara tegas memberi wewenang kepada serikat buruh/serikat pekerja menjadi kuasa hukum untuk beracara di pengadilan hubungan industrial untuk mewakili anggotanya. Disamping wewenang tersebut diatas, serikat pekerja/serikat buruh juga tetap diberikan wewenang untuk mewakili buruh/pekerja yang menjadi anggotanya dalam perundingan-perundingan dengan pihak pengusaha. Disarankan agar kepentingan buruh/pekerja di kota Medan dapat diperjuangkan, sebaiknya buruh/pekerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan kota Medan masuk m e n j a d i a n g g o t a o r g a n i s a s i b u r u h / p e k er ja. Selain itu Untu k me letak k an hak buruh/pekerja pada porsi yang lebih baik, perlu koreksi atas Undang-undang Perburuhan y a n g menyangkut hak-hak buruh dan juga pengawasan terhadap lembagalembaga/institusi-institusi maupun personil yang berhubungan langsung dengan masalah perburuhan.

Kata Kunci :

Tugas dan fungsi serikat pekerja/serikat buruh Pemutusan hubungan kerja (PHK)


D U T Y A N D F U N C T I O N S O F W O R K E R S ’ U N I O N I N SOLVING EMPLOYMENT TERMINATION Teti 1 Runtung Sitepu2 Djaidir 3 Syafruddin S. Hasibuan4 ABSTRACT The history of labor everywhere reveals that since the olden time, the position of laborers is always under the position of employer in regards of employment laws. In order to reach an equal position of employer and laborer, there has been effort to create an organization as a mean of media for the laborer to fight their rights and interest so that they will not be treated as employer's heart content. The establishment of this organization is known as SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) which began after the government rectified ILO convention No.98 year 1949, there has been dispute between employer and laborer which usually started from dissatisfaction which resulted in employment termination. Employment termination done by the employer is based on current employment law that has to get workers' union involved if the workers' union has a written appointment from that particular labor. The involvement of workers' union in the negotiation is seen as a mean of finding a solution on how the employment termination will be done. Therefore, the main problem that will be discussed is this research is how the workers' union will fight the rights and interest of the worker in employment law system in Indonesia, what right the laborers have in Indonesian law if there is employment termination, what role the worker’s union play in solving disputed cost by the employment termination. To analyze the above matter, an analytical descriptive will be done., The location of the research will be in the city of Medan, P4D Medan with sampling population of a group of workers organization inside the city of Medan. The secondary data achieved from reports concerning cases from the department involved, workers' union or credible company. While the primary data will be achieved from enquires, questionnaires, and direct of observation. The data achieved will then analyze with quantitative method. The result of the research showed that the worker's unions outside FSPSI despite effort to tight for the labor have to face tremendous difficulties. Manu employment laws that do not take labor side, law agencies and labor agencies that are never improve make the laborer helpless. The rights that the laborers have upon terminations are; if an employment termination is cost by a serious reason, laborer will get reimbursement; if an employment termination is cost by legal case, laborer will get reward as much as one time of his last salary, and reimbursement; incase of company changing status, laborer will get pension as much

1. 2. 3. 4.

Student of Postgraduate Notariat Programme University of North Sumatera Faculty of Law University of North Sumatera. Postgraduate Notaries Programme University of Sumatera. Faculty of Law University of North Sumatera.


as two times of his last salary according to Chapter 156 verse 2, reward as much as one time of last salary according to Chapter 156 verse 3, and reimbursement according to Chapter 156 verse 4 UU No.13 year 2003 about employment; incase of bankruptcy laborer will get pension as much as one time according to Chapter 156 verse 2, reward as much as one time according to Chapter 156 verse 3 and reimbursement according Chapter 156 verse 4; incase of company doing efficiency, laborer will get pension as much as two time according to Chapter 156 verse 2, reward as much as one time to according to Chapter 156 verse 3, and reimbursement according Chapter verse 4, and if laborer retired he will get reimbursement according to Chapter 156 verse 4. Workers’ unions as a mean for organizing labor play an important role in solving industrial dispute. UU No.2 year 2004 gives full authority to worker's union as legal representative to deal with industrial relationship court to represent the member. Besides the above authority, worker's union is also given the rights to represent member laborers in doing negotiation with tile employer. Our suggestion is that laborers who worked in company in the city of Medan become a member of worker's union in order to accommodate their rights and interest. Moreover, to place the rights of laborers in better portion, we need to revise labor law that constitute the rights of labor and also surveillance on the institution as well as personnel the have direct connection to the problem with labor.

Keywords:

Duty and function of workers’ union Employment termination


SERIKAT BURUH DALAM MENYELESAIKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

Recommend Documents