KESEPAKATAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) MELALUI PERJANJIAN BERSAMA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN Oleh: I Nyoman Wahyu Triana I Made Udiana Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana ABSTRACT This paper, entitled "Agreement Termination of Employment Through Collective Agreement Seen From Legal Aspects of Employment" that has the aim to find out how the settlement agreement termination of employment by mutual agreement based on employment law. The method used in this research is a normative legal research methods ie a study on the legal aspects of employment with the approach of legislation. Conclusions can be drawn that in case of termination of employment to reach an agreement by the parties in the phase out of court in accordance with the collective agreement must first be settled by deliberation and consensus. Failing to reach agreement, the settlement through a labor dispute resolution procedures in accordance with the provisions of article 117 of Law Number 13 Year 2003 on Manpower. In Law Number 13 of 2003 on employment termination of employment stipulated in Article 150-172. In this case the termination of employment occurred due to a dispute or breach in accordance with the terms of the agreement by the parties. Keywords: Termination Of Employment, Collective Agreement, Manpower Law. ABSTRAK Tulisan ini berjudul “Kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja Melalui Perjanjian Bersama Ditinjau Dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan” yang memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kesepakatan pemutusan hubungan kerja melalui perjanjian bersama berdasarkan hukum ketenagakerjaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap aspek hukum ketenagakerjaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu dalam hal pemutusan hubungan kerja untuk mencapai kata sepakat oleh para pihak dalam tahapan di luar pengadilan sesuai dengan perjanjian bersama terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak mencapai kata sepakat maka penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan pasal 117 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan pemutusan hubungan kerja diatur dalam pasal 150-172. Dalam hal ini pemutusan hubungan kerja terjadi dikarenakan adanya perselisihan atau pelanggaran sesuai dengan ketentuan perjanjian oleh para pihak. Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Perjanjian Bersama, Hukum Ketenagakerjaan 1
I.
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG Setiap orang yang hidup sudah pasti membutuhkan biaya untuk dapat menyambung hidupnya. Untuk bisa mendapatkan biaya tersebut setiap orang harus mencari dan melakukan pekerjaan. Di dalam melakukan sebuah pekerjaan, tentunya terdapat hubungan kerja antara pekerja dan pengusahanya, dimana hubungan kerja tersebut dituangkan ke dalam suatu bentuk perjanjian atau kontrak kerja. Di dalam kontrak kerja tersebut memuat apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pekerja dan pengusahanya seperti pendapatan upah/gaji dan keselamatan kerja. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah salah satu hal dalam dunia ketenagakerjaan yang paling dihindari dan tidak diinginkan oleh para pekerja/buruh yang masih aktif bekerja. Untuk masalah PHK yang terjadi sebab berakhirnya waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja tidak menimbulkan permasalahan terhadap kedua belah pihak yaitu pekerja dan pengusahanya karena antara pihak yang bersangkutan sama-sama telah menyadari atau mengetahui saat berakhirnya hubungan kerja tersebut sehingga masingmasing telah berupaya mempersiapkan diri menghadapi kenyataan tersebut. Berbeda halnya dengan PHK yang terjadi karena adanya adanya suatu kasus seperti perselisihan, keadaan ini akan membawa dampak terhadap kedua belah pihak, lebih bagi buruh yang dipandang dari sudut ekonomis mempunyai kedudukan yang lemah jika dibandingkan dengan pihak pengusanya. Dalam menjalani pemutusan hubungan kerja, pihak-pihak yang bersangkutan yaitu pengusaha dan pekerja/buruh harus benar-benar mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan PHK, terutama untuk para pekerja/buruh, agar mereka bisa mendapatkan apa yang menjadi hak mereka setelah di PHK. Dalam hal ini masalah adanya permasalahan yang timbul antar pekerja dan pengusaha yang merugikan salah satu pihak maka hal ini harus ditinjau berdasarkan hukum ketenagakerjaan.
2
1.2 TUJUAN PENULISAN Adapun tujuan dari penulisan tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kesepakatan PHK melalui perjanjian bersama ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan.
II.
ISI MAKALAH
2.1
METODE PENULISAN Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode Normatif.
Pendekatan masalah yang di terapkan adalah pendekatan perundang-undangan (the statute approach) artinya suatu masalah akan dilihat dari kajian kepustakaan dan berdasarkan perundang-undangan.1
2.2
HASIL DAN PEMBAHASAN
2.2.1. KESEPAKATAN PHK MELALUI PERJANJIAN BERSAMA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN Hubungan kerja merupakan suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh minimal dua subjek hukum yaitu pengusaha dan pekerja/buruh mengenai suatu pekerjaan. Hal tersebut menunjukkan kedudukan dari para pihak yaitu pengusaha dan pekerja/buruh yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.2 Pengertian Hubungan Kerja berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Perjanjian kerja bersama merupakan hasil antara pihak pengusaha dan pihak pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja. Perjanjian kerja bersama di dalam Undang-Undang
1
Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm 93. 2
H. Zainal Asikin, dkk, 2012, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, cetakan kesembilan, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 65.
3
Ketenagakerjaan tercantum dalam pasal 116 sampai dengan pasal 135. Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan “Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.” Penyelesaian PHK dalam tahapan di luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan oleh para pihak maka dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan perjanjian bersama. Namun apabila tidak mencapai kata sepakat maka penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sesuai dengan ketentuan pasal 117 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Prosedur dan upaya hukum dalam penyelesaian hubungan industrial dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu acara pemeriksaan di pengadilan hubungan industrial dan dengan upaya hukum.3 PHK bagi pihak buruh akan memberikan pengaruh psikologis, ekonomis, finansial sebab: a. Dengan adanya PHK, bagi buruh telah kehilangan mata pencaharian. b. Untuk mencari pekerjaan yang baru sebagai penggantinya, harus banyak mengeluarkan biaya (keluar masuk perusahaan, di samping biaya-biaya lain seperti pembuatan surat-surat untuk keperluan lamaran dan foto copy surat-surat lain). c. Kehilangan biaya hidup untuk diri dan keluargannya sebelum mendapat pekerjaan yang baru sebagai penggantinya. PHK diatur dalam pasal 150-172 Undang-Undang Ketenagakerjaan ketentuan mengenai pasal tersebut diselesaikan secara adil sesuai dengan hak dan kewajiban pekerja atau buruh dan sesuai dengan ketentuan perjanjian bersama atau pelanggaran yang dilakukan pekerja.
3
I Made Udiana, 2015, Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan, Udayana University Press, Denpasar, Hlm 169.
4
III. KESIMPULAN Dalam hal penyelesaian PHK untuk mencapai kata sepakat oleh para pihak dalam tahapan di luar pengadilan sesuai dengan perjanjian bersama terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak mencapai kata sepakat maka penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan pasal 117 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam UndangUndang Ketenagakerjaan PHK diatur dalam pasal 150-172. Dalam hal ini PHK terjadi dikarenakan adanya perselisihan atau pelanggaran sesuai dengan ketentuan perjanjian oleh para pihak.
DAFTAR PUSTAKA Buku: Asikin, H. Zainal, dkk, 2012, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, cetakan kesembilan, Rajawali Pers, Jakarta. Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Udiana, I Made, 2015, Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, Udayana University Press, Denpasar. Undang-Undang: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
5
