Meminimalkan Konflik dalam PHK
Definisi PHK Unsur – Unsur Dalam PHK : 1.
Merupakan pengakhiran hubungan kerja 2.
3.
Disebabkan suatu hal tertentu
Mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha (Pasal 1, angka 25 UU No 13 Tahun 2003).
Komunitas HR Indonesia
2
Agar PHK tidak ada Konflik Perundingan Karyawan – Pengusaha (Bipartit) 1. 2.
3.
Persiapkan teknik negosiasi yang baik agar perundingan efektif. Harus ada semangat win - win solution, yaitu PHK dapat diterima karyawan dan tidak memberatkan perusahaan. Spirit win-win solution;
4.
Karyawan sebagai pihak yang berjasa bagi perusahaan. Tidak ada niat PHK, tetapi karena ada sebab yang tidak dapat dihindarkan “terpaksa” dilakukan PHK. Awalnya baik, akhirnya juga baik. Mulai bekerja dengan baik, berakhirnya kerja juga harus baik.
Catat dan dokumentasikan segala hasil perundingan pada tahap bipartit, setelah ditandatangani pihak terkait. Komunitas HR Indonesia
3
Agar PHK tidak ada Konflik Perundingan Karyawan – Pengusaha - Pemerintah (Tripartit)
Selain persiapan negosiasi diatas, pada tahap ini harus menganggap bahwa pihak pemerintah sebagai partner dalam menyelesaikan masalah PHK. Diharapkan PHK dapat dilakukan dan diterima pada tingkat tripartit. Catat dan dokumentasikan segala hasil perundingan pada tahap tripartit, setelah ditandatangani pihak terkait.
Komunitas HR Indonesia
4
Agar PHK tidak ada Konflik Proses pengadilan hubungan industrial
Pertimbangkan secara matang biaya, energi, dan konsentrasi untuk menempuh jalur pengadilan. Proses ini butuh waktu cukup lama dan biaya yang tidak kecil. Konsultasikan kepada lembaga / konsultan hukum yang dapat dipercaya sebelum memasuki jalur pengadilan. Jika tetap memasuki jalur pengadilan, persiapkan segala alasan dan bukti hukum yang diperlukan agar pengadilan menerima alasan PHK. Ada kemungkinan damai pada awal pengadilan (sidang pertama).
Komunitas HR Indonesia
5
Alasan PHK dan Kompensasi Indeks Kompensasi No
Katagori
Sebab / Alasan PHK
UP
UPMK
UPH
1
Perusahaan tutup karena rugi 2 (dua) tahun berturut-turut dan dibuktikan dengan laporan akuntan publik atau force majeur;
1
1
1
2
Perusahaan tutup bukan karena rugi, melakukan efisiensi;
2
1
1
Perubahan status pengabungan / peleburan / perubahan kepemilikan tetapi karyawan tidak bersedia bekerja;
1
1
1
4
Perusahaan Pailit (ada putusan bahwa perusahaan pailit).
1
1
1
5
Perubahan status / pengabungan / peleburan pengusaha tidak menghendaki karyawan bekerja.
1
1
1
3
Karena Kinerja atau Kepemilikan Perusahaan
Komunitas HR Indonesia
pengadilan
UPsh
6
Alasan PHK dan Kompensasi Indeks Kompensasi
No
Katagori
Sebab / Alasan PHK
UP
6
Adanya putusan hakim yang menyatakan karyawan telah kesalahan / pelanggaran berat.
7
Melakukan kesalahan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, setelah diberikan surat peringatan I, II dan III. Ada Unsur
8
Kesalahan Pekerja atau Pengusaha
UPM K
final yang melakukan
1
Karyawan melakukan kejahatan dan ditahan oleh pihak yang berwajib melebihi 6 (enam) bulan.
9
Karyawan tidak masuk kerja selama 5 hari atau lebih berturut-turut tanpa keterangan yang dibenarkan, dan telah dipanggil secara tertulis dan patut 2 kali = mengundurkan diri.
10
Karyawan mengajukan PHK karena pengusaha terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. Komunitas HR Indonesia
UPH
UPs h
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
7
Alasan PHK dan Kompensasi Indeks Kompensasi No
Katagori
11 12 13
Karena Alasan yang Tidak Dapat Dihindarkan
Sebab / Alasan PHK
UP
UPMK
UPH
Karyawan memasuki usia pensiun;
2
1
1
Karyawan Meninggal dunia.
2
1
1
Karyawan sakit berkepanjangan dan / cacat karena kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampui batas 12 bulan;
2
2
1
Karyawan mengundurkan diri secara baik atas kemauan sendiri.
14
1
UPsh
1
15
ketentuan dala m Sebab-sebab atau kondisi lain sebagaimana Sesuai dalam diatur dalam perjanjian kerja dan/atau perjanjian kerja dan / atau peraturan perusahaan dan / atau peraturan perusahaan. perjanjian kerja bersama.
16
Karyawan tidak lulus masa percobaan, yang harus dipersyaratkan secara tertulis.
Lain - Lain
Tanpa Kompensasi 17
Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
Komunitas HR Indonesia
Tanpa Kompensasi Dalam Bentuk Apapun.
8
Lain – Lain
Atur dalam PERATURAN PERUSAHAAN, PK, PKB bahwa PHK bisa dilaksanakan dengan alasan adanya kesepakatan tertulis antara pekerja dan pengusaha (Perjanjian Pengakhiran Hubungan Kerja). Bisa juga dicantumkan dalam PKWT & PKWTT. Karena Undang – Undang pengusaha harus mengatur Uang Pisah (UPsh) dalam PP atau PKB. Uang Pisah hanya untuk karyawan yang dalam bekerjanya, tidak mewakili kepentingan pengusaha. Uang pisah untuk PHK karena karyawan mengundurkan diri, mangkir 5 (lima) hari berturut-turut, dan terbukti melakukan pelanggaran berat, perlu dibedakan. Komunitas HR Indonesia
9
Terimakasih…….. Kritik dan saran, atau jika ada studi kasus yang akan didiskusikan, silakan sampaikan ke :
[email protected] atau;
[email protected]
Komunitas HR Indonesia
10
