Perpajakan 2
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bea Materai 22 Februari 2017 Benny Januar Tannawi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1
Daftar Isi
Pajak Daerah dan retribusi daerah PBB BPHTB Bea Materai
2
Pajak Provinsi dan Kabupaten / Kota Jenis
Pajak Provinsi
Pajak Kabupaten / Kota
•
Penjelasan 1. 2. 3. 4. 5.
Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Air Permukaan Pajak Rokok
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet PBB Pedesaan dan Perkotaan BPHTB
Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, co: DKI Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota. 3
Pajak Kendaraan Bermotor Jenis
Penjelasan
Objek pajak
Kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor
Subjek pajak
OP / Badan yang memiliki / menguasai kendaraan bermotor
DPP
Nilai Jual Kendaraan Bermotor x bobot (untuk kendaraan bermotor seperti alat berat / kendaraan di air, DPP nya adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor Kendaraan Pribadi 1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ke 1 1% - 2% 2. Untuk yang ke 2 dan selanjutnya 2% - 10%
Tarif
Angkutan umum, ambulans, dll 1. 0.5% - 1% Alat berat dan alat besar 1. 0.1% - 0.2%
• • •
Dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 bulan dan sekaligus di bayar di muka Minimal 10% dari hasil pajak ini di alokasikan untuk pembangunan / pemeliharaan jalan serta peningkatan transportasi umum 4
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis
Penjelasan
Objek pajak
Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor (penguasaan kendaraan bermotor > 12 bulan di anggap sebagai penyerahan)
Subjek pajak
OP / Badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor
DPP
Tarif
Nilai Jual Kendaraan Bermotor Kendaraan Pribadi 1. Untuk penyerahan ke 1 20% 2. Untuk yang ke 2 dan selanjutnya 1% Alat berat dan alat besar 1. 0.75% - 0.075%
• • • •
Dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan saat pendaftaran WP Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor paling lambat 30 hari kerja sejak penyerahan OP / Badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur / Pejabat yang di tunjuk dalam 30 hari sejak penyerahan 5
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Jenis
Penjelasan
Objek pajak
Bahan bakar yang disediakan / dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar untuk kendaraan di air
Subjek pajak
Konsumen bahan bakar Kendaraan Bermotor
DPP
Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum PPN Kendaraan Pribadi 1. 10%
Tarif
•
Kendaraan umum 1. 50% lebih rendah dari tariff kendaraan pribadi
Pemngutan dilakukan oleh penyedia BB Kendaraan Bermotor (produsen / importir)
6
Pajak Air Permukaan Jenis
Penjelasan
Objek pajak
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan
Subjek pajak
orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
•
DPP
Nilai Perolehan Air Permukaan
Tarif
10%
Dipungut di wilayah daerah tempat air berada
7
Pajak Rokok Jenis
Penjelasan
Objek pajak
Konsumsi rokok (termasuk cerutu dan rokok daun)
Subjek pajak
Konsumen rokok
•
DPP
cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.
Tarif
10%
Penerimaan Pajak Rokok dialokasikan minimal 50% untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hokum oleh aparat berwenang
8
Pajak Hotel Jenis
Penjelasan
Objek pajak
pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan
Subjek pajak
orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
•
DPP
jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
Tarif
Paling tinggi 10%
Dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi
9
Pajak Restoran Jenis
Penjelasan
Objek pajak
pelayanan yang disediakan oleh Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
Subjek pajak
orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
•
DPP
jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
Tarif
Paling tinggi 10%
Dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi
10
Pajak Hiburan Jenis
Penjelasan jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran
Objek pajak
Subjek pajak DPP
orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. • •
Tarif
•
•
Paling tinggi 35% 75% khusus untuk: • pagelaran busana • kontes kecantikan • Diskotik • Karaoke • klab malam • permainan ketangkasan • panti pijat • mandi uap/spa, 10% untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional
Dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan 11
Pajak Reklame Jenis
Penjelasan
Objek pajak
semua penyelenggaraan Reklame: • Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya • Reklame kain • Reklame melekat, stiker • Reklame selebaran • Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan • Reklame udara; • Reklame apung; • Reklame suara; • Reklame film/slide • Reklame peragaan.
Subjek pajak
orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
•
DPP
Nilai Sewa Reklame
Tarif
Paling tinggi 25%
Dipungut di wilayah daerah tempat reklame diselenggarakan 12
Pajak Penerangan Jalan Jenis
Penjelasan
Objek pajak
penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
Subjek pajak
orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
DPP
Tarif
Nilai Jual Tenaga Listrik • • •
•
Paling tinggi 10% 3% untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam 1.5% untuk Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri
Dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik
13
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Jenis
Penjelasan
Objek pajak
kegiatan pengambilan Mineral • Asbes • • • batu tulis • batu setengah permata • • • batu kapur • • batu apung • • batu permata • • Bentonit • • Dolomit • • Feldspar •
Subjek pajak
orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
•
Bukan Logam dan Batuan meliputi : Feldspar • Marmer • Tanah diatome garam batu (halite) • Nitrat • Tanah liat Grafit • Opsidien • Tawas (alum) granit/andesit • Oker • Tras Gips • Pasir dan kerikil • Yarosif Kalsit • Pasir kuarsa • Zeolit Kaolin • Perlit • Basal Leusit • Phospat • Trakkit Magnesit • Talk • Lainnya Mika • Tanah serap (fullers earth);
DPP
Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Tarif
Paling tinggi 25%
Dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan mineral diselenggarakan 14
Pajak Parkir Jenis
Penjelasan
Objek pajak
Penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
Subjek pajak
orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
•
DPP
jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
Tarif
Paling tinggi 30%
Dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi
15
Pajak Air Tanah Jenis
Penjelasan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
Objek pajak
Subjek pajak
•
orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
DPP
Nilai Perolehan Air Tanah
Tarif
Paling tinggi 20%
Dipungut di wilayah daerah tempat air di ambil
16
Pajak Sarang Burung Walet Jenis
Penjelasan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
Objek pajak
Subjek pajak
•
orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
DPP
Nilai Jual Sarang Burung Walet.
Tarif
Paling tinggi 10%
Dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
17
Daftar Isi
Pajak Daerah dan retribusi daerah PBB BPHTB Bea Materai
18
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (1/2) Jenis
Penjelasan Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
Objek pajak
Subjek pajak
DPP
Termasuk dalam pengertian bangunan: a) jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut; b) jalan tol c) kolam renang d) pagar mewah e) tempat olahraga f) galangan kapal, dermaga g) taman mewah h) tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak i) menara orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. •
NJOP
19
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (2/2) Jenis Tarif
Penjelasan • •
Tarif pajak efektif paling tinggi 0.3% Tarif normal 0.5%
•
(NJOP – NJOPTKP) * 40% (atau 20%) * 0.5% • NJOP – NJOPTKP = NJKP • Tarif NJKP untuk nilai > 1 miliar adalah 40% • Tarif NJKP untuk nilai <1 miliar adalah 20%
•
Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari
•
WP wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak. SPOP harus diupdate jika terjadi perubahan objek pajak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) akan diterbitkan berdasarkan SPOP
Perhitungan
Ketentuan
•
20
Contoh Perhitungan PBB Soal Wajib Pajak A mempunyai objek berupa: • Tanah seluas 800m2 dengan harga jual Rp. 300.000/m2 • Bangunan seluas 400m2 dengan harga jual Rp. 350.000/m2 • Taman seluas 200m2 dengan harga jual Rp. 50.000/m2 • Pagar sepanjang 120m2 dan tinggi rata-rata 1.5m dengan harga jual Rp. 175.000/m2 Jawaban
Besarnya pokok pajak terhutang adalah: • NJOP Bumi 800m2 x Rp. 300.000 = Rp. 240.000.000 • NJOP bangunan: 1. Rumah dan garasi 400m2 x Rp. 350.000 = Rp. 140.000.000 2. Taman 200m2 x Rp. 50.000 = Rp. 10.000.000 3. Pagar 120m2 x 1.5m x Rp. 175.000 = Rp. 31.500.000 Total NJOP Bangunan = Rp. 181.500.000 NJOPTKP = Rp. 10.000.000 Nilai Jual Bangunan Kena Pajak = Rp. 171.500.000 Nilai Jual Objek Pajak = Rp. 411.500.000 Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam pajak daerah 0.3% PBB terhutang Rp. 411.500.000 x 0.3% = Rp. 1.234.500
21
Daftar Isi
Pajak Daerah dan retribusi daerah PBB BPHTB & PPhTB Bea Materai
22
BPHTB (1/2) Jenis
Penjelasan • •
Objek pajak
Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan Hak atas tanah: 1. Hak Milik 2. Hak Guna Usaha 3. Hak Guna Bangunan 4. Hak Pakai 5. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun 6. Hak Pengelolaan • Peroleh Hak atas tanah dan bangunan meliputi: Pemindahan Hak 1. Jual Beli 2. Tukar Menukar 3. Hibah / Hibah Wasiat 4. Waris 5. Pemasukan dalam perseroan 6. Pemisahan hak yang menyebabkan perallihan 7. Penunjukan pembeli dalam lelang 8. Pelaksanaan putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap 9. Penggabungan dan pemekaran usaha 10. Peleburan usaha 11. Hadiah Pemberian Hak Baru 1. Kelanjutan pelepasan Hak 2. Di luar pelepasan Hak 23
BPHTB (2/2) Jenis Subjek pajak DPP
Tarif dan NPOPTKP
Saat Terutangnya pajak
Penjelasan OP / Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan Bangunan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Bila NPOP tidak diketahui / lebih rendah dari NJOP, DPP nya adalah NJOP • • • •
NPOPTKP = IDR 60 juta NPOPTKP untuk waris / hibah wasiat = IDR 300 juta Tarif = 5% BPTHP = (NPOP – NPOPTKP) x Tarif
•
Saat terutangnya BPTHB adalah sejak tanggal di buat dan ditandatanganinya akta, kecuali: • Waris -> sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan • Putusan hakim -> sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap • Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan pelepasan hak -> sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak • Pemberian hak baru di luar pelepasan hak -> sejak tanggal di terbitkannya surat keputusan pemberian hak • Lelang -> sejak tanggal penunjukan pemenang lelang
24
PPhTB (1/2) Jenis
Penjelasan Badan / OP yang memperoleh penghasilan dari : • Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan • Perjanjian pengikatan jual beli tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya
Subjek pajak
Jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan
DPP
• • •
Tarif (PPh Final)
Yang dikecualikan dari PPh Final
2.5% untuk pengalihan selain Rumah Sederhana / Rumah Sangat Sederhana 1% untuk pengalihan Rumah Sederhana / Rumah Sangat Sederhana 0% atas pengalihan kepada pemerintah
•
orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
•
orang pribadi yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badansosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; 25
PPhTB (2/2) Jenis
Yang dikecualikan dari PPh Final
Penjelasan
•
badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihakpihak yang bersangkutan;
•
pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris;
•
badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku; orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/ atau bangunan; atau
•
orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan.
26
Daftar Isi
Pajak Daerah dan retribusi daerah PBB BPHTB Bea Materai
27
Bea Materai Jenis
Penjelasan •
a.
b. c. d.
Objek pajak
e. f.
Pada prinsipnya dokumen yang harus dikenakan meterai adalah dokumen menyatakan nilai nominal sampai jumlah tertentu, dokumen yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan di muka pengadilan, antara lain: Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata Akta-akta notaris termasuk salinannya Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkaprangkapnya Surat yang memuat jumlah uang yaitu: - yang menyebutkan penerimaan uang; - yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank; - yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank - yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan Surat berharga seperti wesel, promes, aksep dan cek. Dokumen yang dikenakan Bea Meterai juga terhadap dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan yaitu surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan, dan surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dan maksud semula.
28
Bea Materai Jenis
Penjelasan Pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak
Subjek pajak
yang bersangkutan menentukan lain asd
DPP
Tarif
Saat Terutangnya pajak
•
IDR 3000 • Surat yang memuat jumlah uang, surat berharga, efek dengan nominal antara Rp 250 rb sampai Rp 1 juta • Cek dan Bilyet Giro tanpa batas pengenaan harga nominal
•
IDR 6000 • Dokumen dengan jumlah uang lebih dari IDR 1 juta • Dokumen-dokumen yang semula tidak dikenakan bea materai, apabila akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan dikenakan materai Rp 6.000 dengan cara pemateraian kemudian
•
Dokumen yang dibuat 1 pihak; pada saat dokumen diserahkan
•
Dokumen yang dibuat lebih dari 1 pihak; pada saat dokumen selesai dibuat
•
Dokumen yang dibuat di LN, pada saat digunakan di Indonesia 29
Referensi
1.
UU no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.
PP no 34 tahun 2016
3.
Slide Bu Dwi Martani PBB BPHTB dan Pajak Daerah
Benny Januar Tannawi
[email protected] +62-811-147-9090 Bennytannawi.com
30
