PERENCANAAN PAJAK PENYUSUTAN AKTIVA TETAP PADA PT. ASURANSI BINTANG TBK
Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh
M. BURHAN KHAIRONI NIM : 103082029422
Di Bawah Bimbingan
Pembimbing I
Pembimbing II
Prof. Dr. Abdul Hamid, MS NIP : 131 474 891
Muhammad Yani. SE. MM
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULAH JAKARTA 1429 H / 2008 M
i
Hari ini Selasa Tanggal 25 bulan September Tahun Dua Ribu Tujuh telah dilakukan Ujian Komprehensif atas nama M. Burhan Khaironi
NIM:
103082029422 dengan judul Skripsi “PERENCANAAN PAJAK PENYUSUTAN AKTIVA TETAP PADA PT. ASURANSI BINTANG TBK”. Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 27 Desember 2007
Tim Penguji Ujian Komprehensif
Drs. Abdul Hamid Cebba, Ak. MBA Ketua
Amilin. SE. Ak. M.Si Sekretaris
Prof. Dr. Abdul Hamid, MS Penguji Ahli
ii
Hari ini Jum'at tanggal 28 bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan telah dilakukan Ujian Skripsi atas nama M. Burhan Khaironi NIM 103082029422 dengan judul skripsi: "Perencanaan Pajak Penyusutan Aktiva Tetap Pada PT. Asuransi Bintang Tbk". Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 28 Maret 2008
Tim Penguji Ujian Skripsi
Prof. Dr. Abdul Hamid, MS Ketua
Muhammad Yani. SE. MM Sekretaris
Drs. Abdul Hamid Cebba, Ak.,MBA Penguji Ahli
iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. Biodata Pribadi 1.
Nama Lengkap
: M. Burhan Khaironi
2.
Nama Panggilan
: Roni
3.
Tempat/Tanggal Lahir
: Jakarta, 30 November 1984
4.
Alamat
: Jl. Tembakau III No. 11 RT 002/01 Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
5.
Agama
: Islam
6.
No HP/Telpon
: 08567902832 / (021) 99170094
7.
Orang Tua
: Ayahanda Drs. H. Soegino dan Ibunda Hj. Sriyatun
8.
Kewarganegaran
: Indonesia
9.
Email
:
[email protected]
II. Pendidikan Formal 1.
TK Islam Nurul Hidayah Jakarta
1990-1991
2.
SDN Pejaten Timur 17 Pagi
1991-1997
3.
SLTPN 163 Jakarta
1997-2000
4.
SMUN 55 Jakarta
2000-2003
5.
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEIS), Jurusan Akuntansi Perpajakan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
2003-2008
III. Pengalaman Organisasi 1.
Wakil Ketua OSIS SLTPN 163 Jakarta
1997-1998
2.
Ketua OSIS SLTPN 163 Jakarta
1998-1999
3.
Ketua Pramuka SLTPN 163 Jakarta
1998-1999
4.
Wakil Ketua Rohis SLTPN 163 Jakarta
1999-2000
5.
Anggota MPK OSIS SMU 55 Jakarta
2000-2001
iv
6.
Anggota Sekbid V Bidang Keosisan SMU 55 Jakarta
2001-2002
7.
Wakil Ketua Basket SMU 55 Jakarta
2002-2003
III. Pengalaman Kerja 1.
Staf bagian Akuntansi PT. Sena Satwika RPX Pusat Jakarta
2.
3.
2005-2006
Staf bagian Administrasi dan Kepegawaian Badan Perencanaan Keuangan Pemerintahan (BPKP) Jakarta
2005-2006
Staf bagian PPN Kantor Pajak Kebon Jeruk Jakarta
2005-2006
v
ABSTRACT M. Burhan Khaironi " Tax Planning Of Decrease of fixed at PT. Asuransi Bintang tbk". Skripsi Strata One (S1) Majors Accountancy Faculty Of Economics and Social Science Islamic State University (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008. Intention of this reaserch is to know PT Asuransi Bintang tbk do tax planning of decrease of fixed asset. Data the used is fiscal and commercial data year 2006. At this researchs made by an calculation simulating using two different method that is straight line and decline balance. Both the calculation evaluated from two different angle that is fiscal and commercial. Pursuant to this research result can know that PT. Asuransi Bintang of Tbk do not conduct tax planning to decrease of fixed asset. Provable of difference comparison of result of calculation among commercial data which do not conduct planning tax with commercial data which done by tax planning. Result of him there are enough difference isn’t it among both so that can be concluded that PT. Asuransi Bintang Tbk do not conduct thrift of lease to decrease of fixed asset. Keyword: decrease method, fixed asset, straight line, decline balance, thrift of lease.
vi
ABSTRAK M. Burhan Khaironi “Perencanaan Pajak Penyusutan Aktiva Tetap pada PT. Asuransi Bintang tbk”. Skripsi Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PT Asuransi Bintang Tbk melakukan perencanaan pajak penyusutan aktiva tetap. Data yang digunakan adalah data komersial dan fiskal tahun 2006. Pada penelitian ini dibuat suatu simulasi perhitungan yang menggunakan dua metode yang berbeda yaitu garis lurus dan saldo menurun. Kedua perhitungan tersebut ditinjau dari dua sudut yang berbeda yaitu komersial dan fiskal. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa PT Asuransi Bintang Tbk tidak melakukan perencanaan pajak terhadap penyusutan aktiva tetap. Dapat dibuktikan dari selisih perbandingan hasil perhitungan antara data komersial yang tidak melakukan tax planning dengan data komersial yang dilakukan tax planning. Hasilnya terdapat selisih yang cukup signifikan diantara keduanya sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. Asuransi Bintang Tbk tidak melakukan penghematan pajak terhadap penyusutan aktiva tetap. Kata kunci: metode penyusutan, aktiva tetap, garis lurus, saldo menurun, penghematan pajak
vii
KATA PENGANTAR Alhamdulillahirobbil’alamin, segala Puji dan Syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hanya berkat curahan Rahmat, Taufik, Hidayah dan Innayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perencanaan Pajak Penyusutan Aktiva Tetap pada PT Asuransi Bintang Tbk”. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah SAW, beserta para keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia pada ajarannya, dan Insya’allah kita semua termasuk kedalam pengikutnya yang setia pada ajarannya sampai akhir zaman. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya serta teriring doa kepada seluruh pihak yang sudah berkenan untuk menyisihkan sebagian waktu, tenaga, pikiran serta bantuan lainnya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Atas
segala
kerendahan
hati,
izinkanlah
kepada
penulis
untuk
menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga khusus kepada: 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta, yaitu Ibunda Hj. Sriyatun dan Ayahanda Drs. H. Soegino. Penulis hanya ingin mengatakan “ayah, mama, terima kasih atas semua kasih sayang yang telah diberikan, tiada suatu apapun yang dapat membalas semua yang telah ayah dan mama berikan kepada anakmu ini, roni hanya bisa berharap dan memohon doa kepada Allah SWT, agar selalu diberikan kesehatan dan panjang umur, serta selalu dalam lindungan dan karunia dari Allah SWT. Dan Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana kedua orang tuaku menyayangi aku sejak kecil sampai dengan detik ini, amin. Kepada adik-adikku, Ahmad Burhan Rifa’i (ifan), Mufti Syafi’i Zamzami (Mufti), serta adikku yang paling cantik Nabila Zahara (Bela), “makasih ya udah selalu do’ain dan selalu ngasih kakak support. Kakak akan selalu doa’in semoga adik-adikku yang manis dan cantik, bisa jadi apa yang kalian inginkan dan kakak juga
viii
berpesan agar selalu ingat dan sayang kepada ayah dan mama ya. Dan kakak juga minta maaf kepada ayah dan mama kalau skripsi ini baru dapat diselesaikan saat ini dan kepada adik-adikku maaf juga ya kalau kakak sering marah-marah dan suka nyuruh-nyuruh. Maaf ya...” 2. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa ikhlas ditengah berbagai kesibukannya untuk meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini serta yang telah menguji penulis pada waktu sidang komprehensif, terima kasih ya pak. 3. Bapak M. Yani, SE, MM selaku Dosen Pembimbing II dan keluarga. Terima kasih ya pak atas bimbingannya, karena dengan bimbingan dari bapak, semua masalah dalam pengerjaan skripsi saya ini jadi lebih mudah. Dan saya mohon maaf kepada bapak dan keluarga yang telah sempat saya repotkan atas skripsi ini dan terima kasih atas motivasi-motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat lebih bijak lagi dalam menghadapi hidup ini. 4. Bapak Drs. Faisal Badroen, MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah mengarahkan penulis selama menggali ilmu di FEIS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 5. Bapak Abdul Hamid Cebba dan Amilin, SE, Ak, MSi selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi yang telah memotivasi penulis selama mengikuti kegiatan belajar di FEIS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga yang telah menguji penulis pada sidang komprehensif, terima kasih banyak ya pak. 6. Bapak Amilin, SE, Ak, Msi selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi yang telah banyak membantu dalam memberikan informasinya dan
juga
sebagai penguji pada sidang komprehensif yang telah berhasil membuat penulis keringat dingin, tapi Alhamdulillah akhirnya saya lulus juga ya pak.
ix
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat kepada para mahasiswanya. 8. Segenap staf Tata Usaha FEIS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya Bu Lily, Bu Dewi, Bu Siska, Bu Umy, Pak Rahmat, Pak Bambang, Pak Sugeng yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan nilai dan administrasi lainnya. 9. Staf Perpustakaan, Pak Zuhro dan Pak Ali yang telah melayani penulis dalam peminjaman buku. 10. Segenap pimpinan dan staf PT. Asuransi Bintang Tbk, khususnya kepada Bapak Agus Jumadi yang telah membantu dan memberikan data serta masukan-masukan dan diskusinya mengenai skripsi yang dibahas oleh penulis. 11. Keluarga Pakde dan Bude Suprapto, Keluarga Om Didit dan Tante Tani serta kepada seluruh sepupu-sepupu yang penulis sayangi khususnya keluarga Mas Iwan dan Mbak Nida (makasih ya buat contoh skripsinya Mas Iwan yang sudah menginspirasi Roni dalam membuat skripsi ini) serta untuk keluarga Mas Teguh dan isteri, Mbak santi, Mbak Nur, Mas Taufiq, Aufani dan Aufana, makasih ya, semoga kita bisa jadi keluarga besar yang solid.. 12. Teman-teman penulis dari sejak lahir, TK, SD, SMP, SMA dan hingga saat ini dan sampai kapanpun, G-8, Andri (Payung), Bowi, Revan, Iim, Heri, Pras, Teguh, and me. Sukses ya untuk semua, semoga kita semua bisa menjadi teman sejati dan bisa tetap jadi keluarga besar. Amin.... 13. Khusus teruntuk org yg sgt b’rti utk Mas, Pritta Megasari, SE (Mega). “mksh byk y syg,utk sma ksh syg&perhatiannya ke aq,aq bhrp kt bs ky gn trs smp sma hrpn&cta2 kt t’wjd.aq jg mnt maaf ats sma kslhn yg prnh aq pbwt,smg sma itu bs jd pljrn yg bhrg utk kt.skali lg mksh y syg, aq syg bgt sm km...” 14. Teman-teman
seperjuangan
di
Akuntansi
C:
Adi:“kpn
ni
kt
touring&nginep lg drmh lo di?”, Setyo, Adit, Agung, Yadi:”yg plg sering
x
dtg ke kmps duluan”, Ucok:”dr medan&pgn bgt jd bisnisman”, Dawi:”lo skr kmn?kul yg rajin y wi..”, Yanti, Danang, Dina, Dita, Feril:”tmn gw yg plg lngkp kl crita”, Anton:”tmn gw yg plg tau gw siapa”, Heru:”soulmate gw
bgt
ni,tmn
gw
yg
plg
baik,boleh
numpang
mandi,makan,tdr,ngprint,pokoknya ni org baek bgt deh,mdh2an lo dpt jdoh yg baik jg y,amin” Ilham, Indra:”krj yg rjn&ingt cita2 kt,3th krj trs lngsng nikh ok”, Intan, Irna:”tmn gw yg plg rjn,baik sm sapa aj n setia bgt sm yasin,undg2 kl nikh y”, Abduh, Fahmi:”ini kiper gw dl,jgn ngjr silat mulu,kulny diselesain dl”, Mumuh, Rosidi, Lisa:”suka bwain kupon Bundo,kl nkh blg2 y?”, Neneng, Nina:”org jg yg prnh berjasa bwt jodohin gw sm Mega”, Wachi, Fajri, Hadi:”tmn gw satu porsi,satu bimbingan,tmn gw nasyid jg di EVO”, Nurul, Sala:”tmn gw yg plg tau jg gw sapa,smg cpt ktm jodoh yg pas ya La”, Sandi, Uum, Eha:”cpt nabung ya Ha bwt biaya nkh sm Acong?”, Zulfa:”jgn krj mulu, kulnya selesain dl”, Solikhin:”ini tmn gw satu porsi yang plg jago akuntansinya”, Mia, Yasin:”soulmate gw jg ni,sprjuangan wkt dkstn,maen bola,naek gnng&tmn gw yg plg g pntg mnyrah dlm ngdpn masalah ap aj&jd PNS plg duluan”, Yunita, Fitri. 15. Teman-teman seperjuangan di Akuntansi (A, B, D, Pajak A, Pajak B, Auditing dan Akmen), di Manajemen, Tim Basket FEIS (Rama dkk), Tim Nasyid EVO (Dadun dkk), Anak-anak Futsal (Aria dkk), teman-teman seperjuangan di kostan (Yasin, Uyan, Fajrin, Rahmat, Anton, Faesal, Ari), teman-teman seperjuangan waktu sidang komprehensif dan teman-teman seperjuangan waktu sidang skripsi, dan khususnya untuk Eko_D yang udah minjemin buku MK-nya (Thanks banyak ya Ko). Serta kakak-kakak kelas dan adik-adik kelas yang mengenal penulis. Terima kasih penulis ucapkan kepada teman-teman dan pihak-pihak yang telah disebutkan di atas semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda, dan kepada pihak-pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, penulis juga ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kealpaan penulis. Sesungguhnya segala kebenaran itu hanyalah milik Allah SWT dan manusia tidak
xi
luput dari kesalahan. Kritik konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan tulisan ini. Akhirnya penulis senantiasa memanjatkan doa kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang agar dapat menjadi hamba Allah SWT yang sukses di dunia dan akhirat, dibukakan pintu rizki yang luas, memperoleh ilmu manfaat dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi sesama khususnya segenap pembaca, Amiin.
Jakarta, April 2008 M. Burhan Khaironi
xii
DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................. i DAFTAR RIWAYAT HIDUP......................................................................... iv ABSTRACT....................................................................................................... vi ABSTRAK ....................................................................................................... vii KATA PENGANTAR ..................................................................................... viii DAFTAR ISI.................................................................................................... xiii DAFTAR TABEL............................................................................................ xvi DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xviii DAFTAR LAMPIRAN.................................................................................... xix BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang ......................................................................... 1 B. Perumusan Masalah ................................................................. 8 C. Tujuan Penelitian ..................................................................... 8 D. Manfaat Penelitian ................................................................... 8
BAB II
LANDASAN TEORITIS A. Sudut Pandang Akuntansi ........................................................ 10 1...................................................................................... Aktiv a Tetap................................................................................ 10 2...................................................................................... Peny usutan ................................................................................. 11 a. ............................................................................... Fakto r-Faktor yang Mempengaruhi Beban Penyusutan ................................................................... 12 b. ............................................................................... Meto de Penyusutan .............................................................. 13 B. ......................................................................................... Sudut Pandang Pajak .......................................................................... 19 1. Undang-Undang No.17 Tahun 2000 .................................. 19
xiii
2. Cara dan Tarif Penyusutan Aktiva Tetap ........................... 20 C. ......................................................................................... Mana jemen Pajak .............................................................................. 21 1...................................................................................... Peren canaan Pajak (Tax Planning) ............................................. 22 2...................................................................................... Pelak sanaan Kewajiban Perpajakan............................................ 24 3...................................................................................... Peng endalian Pajak .................................................................... 26 D. ......................................................................................... Peng hasilan ...................................................................................... 26 1...................................................................................... Peng hasilan Kena Pajak ............................................................. 26 2...................................................................................... Peng hasilan Tidak Kena Pajak................................................... 27 E........................................................................................... Perbe daan Perlakuan Penyusutan dari Sudut Pandang Akuntansi dan Pajak................................................................. 29 F........................................................................................... Penel itian Terdahulu ......................................................................... 30 G. ......................................................................................... Kera ngka Pemikiran......................................................................... 37
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian........................................................ 39 B. Metodologi Penarikan Sampel ................................................. 39 1. Populasi .............................................................................. 39 2. Sampel................................................................................ 40 C. ......................................................................................... Meto dologi Pengumpulan Data ........................................................ 40
xiv
1...................................................................................... Cont ent Analysis........................................................................ 40 2...................................................................................... Data Primer (Primary Data)........................................................ 41 3...................................................................................... Data Sekunder (Secondary Data)................................................ 41 D. ......................................................................................... Meto de Analisis................................................................................ 41 1...................................................................................... Pend ekatan Kuantitatif ............................................................... 41 2...................................................................................... Pend ekatan Kualitatif ................................................................. 42 E........................................................................................... Oper asional Variabel Penelitian....................................................... 42 1...................................................................................... Aktiv a Tetap (Fixed Assets)........................................................ 42 2...................................................................................... Peny usutan ................................................................................. 42 3...................................................................................... Peren canaan Pajak (Tax Planning).............................................. 42
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN A. ......................................................................................... Profil PT. Asuransi Bintang TBK ...................................................... 44 1. Latar Belakang Berdirinya PT. Asuransi Bintang TBK..... 44 2. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Inti Perusahaan......................... 45 a. Visi ............................................................................... 45 b. Misi .............................................................................. 45 c. Nilai-Nilai Inti Perusahaan........................................... 46 3. Penghargaan ....................................................................... 47 4. Produk ................................................................................ 48
xv
a. Bintang e-Cargo ........................................................... 48 b. Perlindungan PERISAY............................................... 48 c. Perlindungan Non PERISAY....................................... 48 5. Struktur Organisasi ............................................................ 49 B. ......................................................................................... Hasil dan Pembahasan ....................................................................... 51 1...................................................................................... Kebij akan Pajak untuk Penyusutan............................................. 51 2...................................................................................... Aktiv a Tetap PT. Asuransi Bintang TBK ................................... 52 3...................................................................................... Meto de Penyusutan .................................................................... 54 4...................................................................................... Perhi tungan................................................................................. 55
BAB V
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI A. Kesimpulan .............................................................................. 95 B. Implikasi................................................................................... 96
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 97
LAMPIRAN..................................................................................................... 99
xvi
DAFTAR TABEL Nomor
Keterangan
Halaman
2.1
Penyusutan Menurut Metode Garis Lurus
14
2.2
Penyusutan Menurut Metode Jumlah Angka Tahun
15
2.3
Penyusutan Menurut Saldo Menurun Ganda
16
2.4
Penyusutan Berdasarkan Group Method
18
2.5
Cara penyusutan dan tarif pernyusutan aktiva tetap dengan UU No. 17 tahun 2000 pasal 11 ayat (6)
20
2.6
Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
28
2.7
Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Badan Usaha Tetap
28
2.8
Perbedaan Perlakuan Penyusutan dari Sudut Pandang Akuntansi dan Pajak
29
2.9
Perbedaan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Fiskal
dan
32
2.10
Beda Tetap dan Beda Sementara Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal
33
4.1
Daftar Aktiva Tetap PT. Asuransi Bintang Tbk
54
4.2
Aktiva Tetap PT. Asuransi Bintang Tbk dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 (Dinyatakan dalam Ribuan Rupiah)
55
4.3
Contoh Perhitungan Penyusutan Menurut Saldo Menurun dari Sudut Pandang Komersial
59
4.4
Perhitungan Biaya Penyusutan dan Nilai Tunai dengan Tingkat Diskon 8.25% antara Komersial dan Fiskal disertai dengan Perbandingan Penghematan Pajaknya
61
Komersial
xvii
4.5
Perhitungan Harga Perolehan Aktiva Tetap
67
4.6
Perhitungan Biaya Penyusutan dan Present Value dengan Tarif Pajak 30% menurut Fiskal
70
4.7
Perhitungan Biaya Penyusutan dan Present Value dengan Tarif Pajak 30% menurut Komersial
76
4.8
Rangkuman Hasil Perhitungan Biaya Penyusutan dan Present Value dengan Tarif Pajak 30% menurut Komersial dan Fiskal
80
4.9
Perhitungan Penghematan Pajak Biaya Penyusutan dan PV antara Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dari Sudut Pandang Fiskal
84
4.10
Perhitungan Penghematan Pajak Biaya Penyusutan dan PV antara Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dari Sudut Pandang Komersial
84
4.11
Perbandingan Penghematan Pajak antara Fiskal dan Komersial
85
4.12
Rangkuman Total Penghematan Pajak Aktiva Tetap PT. Asuransi Bintang Tbk
92
4.13
Perhitungan Biaya Penyusutan dan Nilai Tunai dengan Tingkat Diskon 8.25% antara Komersial dan fiskal Perbandingan Total Hasil Perhitungan Biaya Penyusutan&Present Value pada saat PT. Asuransi Bintang TBK Rugi dan Untung Diatas Rp. 100.000.000,-
94
4.14
98
xviii
DAFTAR GAMBAR Nomor
Keterangan
Halaman
2.1
Kerangka Pemikiran
39
4.1
Struktur Organisasi
51
xix
DAFTAR LAMPIRAN Nomor 1
Keterangan Surat Kunjungan Riset kepada PT. Asuransi Bintang
Halaman 110
TBK 2
Surat Persetujuan Riset dari PT. Asuransi Bintang TBK
111
3
112
6
Data Suku Bunga dari Koran Investor Daily Edisi Jum’at 14 Desember 2007 SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan PT. Asuransi Bintang TBK Lampiran Khusus SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan PT. Asuransi Bintang TBK Laporan Keuangan PT. Asuransi Bintang TBK
7
Jurnal-Jurnal Tax Planning
149
4 5
113 126 134
xx
PERENCANAAN PAJAK PENYUSUTAN AKTIVA TETAP PADA PT. ASURANSI BINTANG TBK
Oleh
M. BURHAN KHAIRONI NIM : 103082029422
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
xxi
1429 H/2008 M BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perusahaan adalah suatu bentuk organisasi dengan arah dan tujuan tertentu. Secara ekonomis, tujuan daripada perusahaan adalah untuk mencari laba atau nilai tambah dengan menyediakan barang atau jasa kepada masyarakat (konsumen). Untuk tujuan ini, manajemen sebagai pihak yang diserahi hak dan tanggung jawab memiliki dan menguasai faktor–faktor produksi seperti money, man, material dan method. Faktor–faktor produksi diatas juga sering disebut sebagai faktor penentu daripada proses produksi yang dimaksudkan untuk menghasilkan penerimaan kas melalui penjualan produk atau jasa yang menjadi salah satu sumber daya utama bagi pelaksanaan kegiatan perusahaan. Investasi pada barang modal (aktiva tetap) merupakan salah satu bentuk “deferred cost” yang akan dipertemukan secara sistematis dan rasional kepada masa manfaat atau nilai tambah yang diperoleh dari partisipasi investasi dimaksud. Penyebaran “cost of capital” secara sistematis dan rasional ini apabila dikaitkan dengan “tangible assets” sering disebut depresiasi dan apabila dikaitkan dengan “intangible assests” disebut amortisasi, dan apabila dikaitkan dengan sumber daya alam disebut deplesi.
xxii
Penyusutan yang menurut Shopar Lumbantoruan (1996) merupakan suatu proses alokasi sebagian sebagian harga perolehan aktiva menjadi biaya (cost allocation), sehingga biaya tersebut mengurangi laba usaha, dan menurut PSAK: 17, Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Dan jika dilihat dari sudut pandang pajak, penyusutan adalah salah satu jenis biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan Wajib Pajak. Terhadap penghasilan yang dihasilkan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UndangUndang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Setiap Wajib Pajak diharuskan untuk menyelenggarakan pembukuan. Terhadap pembukuan tersebut, Wajib Pajak diharuskan melakukan koreksi fiskal sehingga dihasilkan Laporan Keuangan Fiskal yaitu laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Wajib Pajak boleh menyusun laporan keuangan komersial dan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial. Penghasilan Kena Pajak atau laba fiskal diperoleh dari hasil koreksi fiskal terhadap laba bersih sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan komersial (laporan keuangan akuntansi) Koreksi fiskal harus dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan maupun biaya yang berbeda antara standar akuntansi dengan perlakuan perpajakan yang berlaku. Untuk kepentingan internal dan
xxiii
kepentingan lain Wajib Pajak dapat menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum, sedangkan untuk penghitungan dan pembayaran pajak harus berdasarkan peraturan perpajakan, dalam hal ini adalah Undang–Undang Pajak Penghasilan dan peraturan lainnya yang terkait. Perbedaan ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu beda tetap/beda permanen (permanent defference) dan beda waktu/sementara/temporer (temporary difference). Beda tetap/permanen (permanent difference) adalah perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan perpajakan. Perbedaan ini akan mengakibatkan perbedaan besarnya laba bersih sebelum pajak dengan laba fiskal atau Penghasilan Kena Pajak. Beda waktu/sementara/temporer (temporary defference) adalah perbedaan yang disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan perpajakan. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara tahun pajak yang satu ke tahun pajak berikutnya. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (tax planning) atau tax sheltering. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang
xxiv
minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. Dengan perencanaan pajak yang baik kita bisa membayar pajak secara efisien karena umumnya perencanaan pajak selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau
dikurangi jumlah pajaknya,
selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya. Strategi yang biasanya dilakukan oleh perusahaan adalah mengatur pembayaran pajak atau meminimalisasi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak dengan jalan memanfaatkan kelemahan yang ada pada undang-undang (loopholes) dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan itu sendiri karena tujuan dari tax planning adalah agar tejadi penghematan pajak (tax saving) dan penghindaran pajak (avoidance) agar posisi beban pajak baik pajak penghasilan maupun pajakpajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal. Tax planning adalah sejumlah perencanaan dibidang perpajakan yang dibentuk untuk meningkatkan efisinsi pengelolahan pajak untuk mendapatkan alternatif terbaik dalam hal penghematan pajak yang tidak melanggar ketentuan dengan tujuan agar dapat meminimalisasi hambatan dari sektor pajak dan memaksimalkan pertumbuhan perusahaan.
xxv
Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Wajib Pajak berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Di lain pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia (fiskus). Beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, adalah: a. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran. b. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran. c. Kemungkinan untuk ketahuan. Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
xxvi
d. Besar sanksi. Semakin ringan sanksi
yang
dikenakan
terhadap
pelanggaran, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelangaran. Di luar negeri terutama Amerika Serikat, perencanaan pajak (tax planning) ini sudah cukup dikenal dan hampir semua perusahaan melakukannya. Cara ini cukup efektif dalam rangka melakukan efisiensi dan penghematan, namun demikian ada sebagian orang berpendapat bahwa tindakan tax planning bertentangan dengan moral, karena di dalamnya penuh dengan trik–trik (siasat) yang digunakan lebih banyak yang mengarah pada pengelakan pajak dan pada prinsipnya jelas hal ini akan mengurangi pendapatan negara dari pajak yang dapat menggangu fiskal negara dan merugikan penerimaan negara. Di Indonesia, yang menjadi pertanyaan adalah apakah perusahaan–perusahaan yang saat ini beroperasi sudah mengetahui tentang tax planning, dan apabila sudah, apakah perusahaan–perusahaan tersebut sudah melakukan tax planning dengan baik dan benar, karena kecenderungan yang ada banyak perusahaan yang sebenarnya mempunyai keuntungan atau laba yang cukup besar akan tetapi setelah dikurangi dengan pajaknya maka laba perusahaan tersebut menjadi kecil. Dan seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Dalam kaitannya dengan perencanaan pajak (tax planning), penyusutan juga merupakan salah satu bagian yang dilaporkan oleh pihak akuntansi yang juga dapat mempengaruhi daripada Penghasilan Kena Pajak suatu perusahaan, karena penyusutan adalah salah satu jenis biaya yang dapat dikurangkan
xxvii
terhadap penghasilan Wajib Pajak. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk meminimalisasi beban pajak dari penyusutan tersebut. Upaya minimalisasi pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (tax planning) atau tax sheltering. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. Karena tax planning ini sangat penting bagi perusahaan, banyak sekali penelitian yang dilakukan oleh para ahli seperti: 1. Penelitian yang dilakukan oleh Yenni Mangonting (1999), yang berjudul Tax planning: sebuah pengantar sebagai alternatif meminimalkan pajak. 2. Penelitian yang dilakukan oleh Hasfin Hardi (2000), yang berjudul tax planning sebagai alternatif meminimalkan pajak. 3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayat (2003), yang berjudul menelusuri tax planning dalam kerangka undang-undang. 4. Penelitian yang dilakukan oleh M. Zain (2004), yang berjudul manajemen perpajakan 5. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Amalia (2005), yang berjudul perbedaan kebijakan akuntansi dan fiskal: penyusutan dan amortisasi, leasing dan revaluasi aktiva tetap.
xxviii
6. Penelitian yang dilakukan oleh Yongki Cahyaningrum (2005), yang berjudul beda akuntansi dan fiskal dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan Badan. 7. Penelitian yang dilakukan oleh DR. Gunadi (1999), yang berjudul depresiasi aktiva tetap: suatu tinjauan pajak dan akuntansi. Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian–penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas tentang perencanaan pajak (tax planning) yang akan difokuskan pada penyusutan aktiva tetap pada PT. Asuransi Bintang Tbk. Dengan adanya perencanaan pajak yang baik terhadap penyusutan tersebut, diharapkan akan mengurangi beban pajak (Penghasilan Kena Pajak) daripada PT. Asuransi Bintang Tbk. Merujuk pada latar belakang inilah, maka penulis tertarik untuk memberi judul pada skripsi ini yaitu “Perencanaan Pajak Penyusutan Aktiva Tetap Pada PT Asuransi Bintang Tbk”.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut adalah apakah PT Asuransi Bintang Tbk melakukan perencanaan pajak terhadap penyusutan aktiva tetap?
C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PT Asuransi Bintang Tbk melakukan perencanaan pajak terhadap penyusutan aktiva tetap.
xxix
D. Manfaat Penelitian Penelitian ini dapat bermanfaat bagi: 1. Pihak perusahaan Sebagai bahan masukan untuk mengetahui manfaat mengenai perencanaan pajak terhadap penyusutan aktiva tetap pada PT Asuransi Bintang Tbk. 2. Pihak penulis a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi. b. Dengan adanya penelitian ini penulis dapat menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama ini. 3. Pihak pembaca Dapat menambah wawasan dan informasi mengenai perencanaan pajak penyusutan aktiva tetap.
xxx
BAB II LANDASAN TEORITIS
A. Sudut Pandang Akuntansi 1. Aktiva Tetap Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Tahun 2004 No.16 paragraf 5 disebutkan bahwa definisi daripada aktiva tetap yaitu: “Aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.”
Selanjutnya, dijelaskan kembali pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Tahun 2004 No.16 paragraf 6, disebutkan bahwa: “Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap bila: a. Besar kemungkinan (probable) bahwa manfaat keekonomian dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir kedalam perusahaan, dan b. Biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal.”
Kecuali tanah, semua jenis aktiva tersebut mempunyai umur terbatas. Baik menurut akuntansi maupun ketentuan perpajakan nilai aktiva tetap tidak boleh dibebankan sekaligus sebagai biaya. Dalam ketentuan fiskal, aktiva tetap disebut dengan istilah harta berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Menurut akuntansi komersial, aktiva tetap yang diperoleh dalam bentuk siap pakai dicatat
xxxi
berdasarkan harga beli ditambah biaya yang tejadi dalam rangka menempatkan aktiva tersebut pada kondisi dan yang siap dipergunakan, seperti: bea masuk, PPN, biaya pengangkutan dan lain sebagainya. 2. Penyusutan Menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt dan Terry D. Warfield (2002:61), penyusutan adalah: “Suatu usaha untuk menandingkan biaya aktiva dengan periode yang mendapat manfaat dari penggunaan aktiva tersebut.” Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Tahun 2004 No.16 paragraf 5 baris ke 16 dan 17 juga disebutkan bahwa definisi daripada penyusutan yaitu: “Alokasi sistematik jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva sepanjang masa manfaat.”
Menurut Sophar Lumbantoruan (1996:248), penyusutan adalah: “Proses alokasi sebagian harta perolehan aktiva menjadi biaya (cost allocation), sehingga biaya tersebut mengurangi laba usaha.”
Biaya penyusutan adalah biaya yang bukan merupakan biaya yang dikeluarkan dari kas. Penyusutan dilakukan sebab masa manfaat dan potensi aktiva yang dimiliki semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva tersebut dibebankan sebagai biaya secara berangsur–angsur atau proporsional. Alokasi biaya aktiva tetap dilakukan dengan membukukannya ke rekening biaya (debet) dan ke rekening akumulasi penyusutan (kredit).
xxxii
Rekening biaya akan tampak dalam perhitungan laba rugi, sedangkan akumulasi penyusutan terlihat dalam neraca. a. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Beban Penyusutan Menurut akuntansi, ada empat faktor yang harus diperhatikan dalam perhitungan besarnya biaya penyusutan suatu aktiva yaitu: 1) Nilai Perolehan Nilai perolehan suatu aktiva yaitu jumlah yang dikeluarkan atau uang atau biaya
yang timbul untuk memperoleh aktiva
tersebut. Aktiva tetap dapat diperoleh antara lain dengan cara pembelian, sewa guna usaha dan pertukaran. Pada masing–masing cara penentuan harga perolehannya dan aktiva tetap dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Secara akuntansi, tanggal perolehan juga sangat menentukan besar kecilnya biaya penyusutan, tetapi secara pajak tidaklah demikian. 2) Nilai Sisa Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aktiva setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. 3) Sifat Aktiva Sifat dan cara penggunaan aktiva tetap tersebut dalam kegiatan usaha juga sangat mempengaruhi besar kecilnya penentuan biaya penyusutan. Misalnya mesin atau kendaraan bermotor adalah
xxxiii
aktiva yang sifatnya bergerak, oleh karena itu, cara penyusutannya berbeda dengan penyusutan atas gedung yang bersifat statis. 4) Masa Manfaat Atau Umur Aktiva Masa manfaat atau umur aktiva adalah periode suatu aktiva diharapkan digunakan oleh perusahaan atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aktiva oleh perusahaan. Umur aktiva dapat dilihat dari umur teknis dan umur ekonomis. Umur teknis adalah umur aktiva sesuai dengan kriteria teknis aktiva. Umur ekonomis adalah jangka waktu pemanfaatannya secara ekonomis. Jadi dari empat faktor diatas dapat disimpulkan bahwa, pada saat aktiva diakui atau dipakai oleh perusahaan tersebut, pada saat itu juga penyusutan tersebut dimulai. Dan penyusutan mulai dihitung sejak tanggal pengakuan sampai dengan tanggal penarikan aktiva dari pemakaian. b. Metode Penyusutan Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Tahun 2004 No. 17 Paragraf 8 dan 9, diatur mengenai metode akuntansi yang diakui secara akuntansi. Paragraph 8 berisi: “Jumlah yang dapat disusutkan dialokasi ke setiap periode akuntansi selama masa manfaat aktiva dengan berbagai metode yang sistematis. Metode manapun yang dipilih, konsistensi dalam penggunaannya adalah perlu, tanpa memandang tingkat profitabilitas perusahaan dan pertimbangan perpajakan, agar dapat menyediakan daya banding hasil operasi perusahaan dari periode ke periode.”
xxxiv
Selanjutnya, menurut Sophar Lumbantoruan (1996:250) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2004 Paragraf 9 menyatakan bahwa penyusutan dilakukan dengan beberapa metode yang dapat dikelompokkan menurut kriteria berikut: 1) Berdasarkan waktu terdiri dari: (a) Metode Garis Lurus (Straight Line Method) Dapat dihitung dengan rumus:
Penyusutan tiap tahun:
Nilai Perolehan – Nilai residu Umur Pemakaian
Contoh: Sebuah aktiva dibeli dengan harga Rp. 100.000,- nilai buku ditaksir Rp. 5.000,- umur teknis ditaksir 5 tahun. Biaya penyusutan per tahun:
=
100.000 – 5000 5
= Rp. 19.000,-
Tabel 2.1 Penyusutan Menurut Metode Garis Lurus Akhir Harga Pokok Penyusutan Akumulasi Tahun Penyusutan 0 100.000 1 100.000 19.000 19.000 2 100.000 19.000 38.000 3 100.000 19.000 57.000 4 100.000 19.000 76.000 5 100.000 19.000 95.000 95.000 Sumber:Sophar Lumbantoruan Akuntansi Pajak
Nilai Buku 100.000 81.000 62.000 43.000 24.000 5.000
xxxv
(b) Metode Pembebanan yang Menurun (Declining Balance Method) 1. Metode Jumlah Angka Tahun (Sum Of The Years Digits Method) Metode ini akan menghasilkan beban penyusutan yang menurun berdasarkan pecahan yang menurun dari biaya yang dapat disusutkan (biaya awal dikurangi nilai sisa). perhitungannya, apabila umur aktiva sama dengan 4 tahun maka penyebut angka pecahannya adalah jumlah angka tahun yaitu 1+2+3+4=10. angka pembilang pada tahun pertama sampai dengan keempat masing–masing adalah 4/10, 3/10, 2/10 dan 1/10. Contohnya, sama dengan data contoh 1, harga perolehan Rp. 6.000 dengan taksiran nilai residu Rp. 1.000 dasar penyusutan adalah Rp. 5.000 dengan umur pemakaian 4 tahun.
Tabel 2.2 Penyusutan Menurut Metode Jumlah Angka Tahun Tahun Tarif Dasar Penyusutan Penyusutan 1 4/10 5.000 2.000 2 3/10 5.000 1.500 3 2/10 5.000 1.000 4 1/10 5.000 500 Jumlah 5.000 Sumber:Sophar Lumbantoruan Akuntansi Pajak
xxxvi
2. Metode
Saldo
Menurun/Saldo
Menurun
Ganda
(Declining/Double Declining Balance Method) Metode ini termasuk metode penyusutan yang dipercepat dan dapat dipakai dalam perpajakan. Tarif pajak dalam metode ini telah ditentukan terlebih dahulu dan besarnya sama untuk setiap tahun. Contohnya yaitu, data sama dengan contoh 1, tetapi ditentukan bahwa tarif pajaknya adalah 50% pertahun.
Tabel 2.3 Penyusutan Menurut Saldo Menurun Ganda Tahun Nilai Buku Tarif Penyusutan 1 6.000 50% 3.000 2 3.000 50% 1.500 3 1.500 50% 750 4 750 50% 375 Jumlah 5.625 Sumber:Sophar Lumbantoruan Akuntansi Pajak
2) Berdasarkan Penggunaan terdiri dari: (a) Metode jam jasa (service hour method) Dapat dihitung dengan rumus:
Penyusutan tiap tahun:
Nilai Perolehan – Nilai residu Taksiran Jam Kerja Produktif
Dengan contoh ilustrasi diatas, misalnya jam kerja aktiva tetap selama 50.000 jam maka per jam adalah sebagai berikut:
xxxvii
=
100.000 – 50.000 50.000
=
Rp. 1,9 per jam
(b) Metode jumlah unit produksi (produktif output method) dapat dihitung dengan rumus: Nilai Perolehan – Nilai residu Taksiran Jumlah Produksi
Penyusutan tiap tahun:
Penyusutan setahun = Jumlah produksi setahun X Penyusutan per Unit Jika ilustrasi diatas ditaksir bahwa aktiva itu akan dapat berproduksi 500.000 unit, maka penyusutan per unit output adalah:
=
=
100.000 – 5.000 500.000
Rp. 0,19 per output
3) Berdasarkan kriteria lainnya, terdiri dari: (a) Metode berdasarkan jenis dan kelompok (group and composite method) Dapat dihitung dengan rumus:
Penyusutan tiap tahun:
1 Taksiran rata-rata umur grup aktiva
xxxviii
Usaha Dairi mempunyai tiga truk dengan nilai perolehan Rp. 3.000,- Rp. 5.000,- dan Rp. 7.000,- Nilai residu masing–masing truk Rp. 250,- Rp. 500,- dan Rp. 750,- umur pemakaian semua truk 5 tahun Tabel 2.4 Penyusutan Berdasarkan Group Method No. Truk Nilai Perolehan Nilai Residu Penyusutan 1 3.000 250 2.750 2 5.000 500 4.500 3 7.000 750 6.250 15.000 1.500 13.500 Sumber:Sophar Lumbantoruan Akuntansi Pajak
Tarif penyusutan group= 1 : 5 = 20% Penyusutan tiap tahun= 20% * Rp. 15.000,- = Rp. 3.000,(b) Metode Anuitas (Annuity Method) Dapat dihitung dengan rumus:
Penyusutan tiap tahun:
Harga Pokok – Present Value Nilai Buku PVUFni
Contoh: Sebuah peralatan yang dibeli seharga Rp. 800.000,- ditaksir nilai bukunya Rp. 67.388,- tingkat bunga 10% taksiran umur 5 tahun =
800.000 – PV 67.388 PVIF
=
800.000 – (67.388 X 0,620921) 3,79078
xxxix
=
=
800.000 – 41.834 3,79078
200.000
(c) Sistem persediaan (inventory system)
B. Sudut Pandang Pajak 1. Undang – Undang No.17 Tahun 2000 Menurut Undang Undang No.17 tahun 2000 tentang Pajak Pengahasilan, penyusutan merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud. UU No. 17 tahun 2000 pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), menentukan saat penyusutan dimulai pada: 1. Tahun dikeluarkannya pengeluaran, atau 2. Untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutannya dimulai pada tahun harta tersebut selesai, atau 3. Dengan ijin Dirjen Pajak, penyusutan dapat dimulai pada tahun harta berwujud mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada tahun harta tersebut menghasilan. 4. Jadi saat dimulainya penyusutan adalah awal tahun pembelian/ pengeluaran atau pada awal tahun selesainya pengerjaan harta atau awal tahun harta berwujud tersebut mulai digunakan. Sedangkan saat
xl
berakhirnya penyusutan adalah awal tahun penarikan aktiva tersebut dari pemakaian.
2. Cara dan Tarif Penyusutan Aktiva Tetap UU No.17 Tahun 2000 pasal 11 ayat (6) menyatakan bahwa harta tetap berwujud digolongkan menjadi dua golongan, yaitu: a. Golongan bukan bangunan yang dirinci menjadi empat kelompok, dan b. Golongan bangunan yang dirinci menjadi dua kelompok, yaitu bangunan yang bersifat permanen dan tidak permanen.
Tabel 2.5 Cara penyusutan dan tarif pernyusutan aktiva tetap dengan UU No. 17 tahun 2000 pasal 11 ayat (6) Tarif Penyusutan Masa Manfaat (Tahun) Straight Line Double Declining Method (Ayat 1) Method (Ayat 2) 1.Bukan Bangunan Kelompok 1 4 25% 50% Kelompok 2 8 12,5% 25% Kelompok 3 16 6,25% 12,5% Kelompok 4 20 5% 10% 2. Bangunan Permanen 20 5% Tidak 10 10% Sumber:Undang–Undang Pajak RI
Cara penentuan penyusutan menurut UU No. 17 tahun 2000 pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) metode penyusutan yang digunakan adalah: (1) metode garis lurus (straight line method) untuk semua harta berwujud dan
xli
(2) metode pembebanan menurun (declining balance method), untuk harga berwujud selain bangunan. Selain itu tarif penyusutan tiap golongan dan kelompok berbeda–beda menurut masa manfaat. Tabel diatas telah menyajikan cara penyusutan dan tarif penyusutan aktiva tetap sesuai dengan UU No. 17 tahun 2000 pasal 11 ayat (6). C. Manajemen Pajak Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas menajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan. Secara umum manajemen pajak menurut Sophar Lumbantoruan dapat didefinisikan sebagai berikut: Sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar 2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi–fungsi manajemen pajak yang terdiri atas: 1. Perencanaan pajak (tax planning) 2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) 3. Pengendalian pajak (tax control)
xlii
1. Perencanaan Pajak (Tax Planning) Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam menajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Hal ini dapat dilihat dari dua definisi perencanaan pajak (tax planning) di bawah ini: a. Menurut Crumbley D. Larry, Friedman Jack P, dan Andres Susan, tax planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods b. Dan menurut Lyons Susan M, Tax planning is arrangements of a persons business andlor private affairs in order to minimize tax liability Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (tax burden) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang–undang, maka perencanaan disini sama dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.
xliii
Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (unlawful). Istilah yang sering digunakan adalah tax avoidance dan tax envasion. Penghindaran pajak adalah rekayasa “tax affairs” yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (lawful). Penghindaran pajak dapat terjadi didalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang–undang dan berada dalam jiwa dari undang–undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang–undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang–undang. Komite urusan fiskal dari Organization For Economic Corporation And Development (OECD) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak, yaitu: a. Adanya unsur artificial dimana berbagai pengaturan seolah–olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak b. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undangundang atau menerapkan ketentuan–ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang–undang c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.
xliv
Perencanaan
perpajakan
umumnya
selalu
dimulai
dengan
menyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, setiap Wajib Pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (taxable event) secara seksama. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa perencanaan pajak adalah proses pengambilan faktor pajak yang relevan dan faktor non pajak yang material untuk menentukan: a. Apakah b. Kapan c. Bagaimana, dan d. Dengan siapa (pihak mana), dilakukan transaksi, operasi dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada tax events yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan (Barry Spitz: 1983) 2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor–faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban
xlv
perpajakan
telah
memenuhi
peraturan
perpajakan
yang
berlaku.
Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak. Untuk mencapai tujuan menejemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan yaitu: a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti undang–undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak dapat diketahui peluang–peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat pajak. b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang. Mengingat pentingnya pembukuan maka menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, telah menetapkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib melakukan pembukuan.
xlvi
3. Pengendalian Pajak Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan membayar lebih awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang.
D. Penghasilan 1. Penghasilan Kena Pajak Sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan besarnya PKP bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: 1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.
xlvii
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. 3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing. 6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. 7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. 8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. 2. Penghasilan Tidak Kena Pajak a. Adapun kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar: 1. Rp 13.200.000,00 untuk diri Wajib Pajak pribadi; 2. Rp 1.200.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; 3. Rp 13.200.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang mempunyai penghasilan dari usaha atau dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga. 4. Rp 1.200.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak
xlviii
angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. b. Penerapan besarnya PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. c. Penyesuaian besarnya PTKP ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) No. 17 Tahun 2000 yaitu: 1. Tarif pajak yang ditentukan atas Penghasilan Kena Pajak bagi: a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut: Tabel 2.6 Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri No Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 1 Sampai dengan Rp 25.000.000,00 5% 2 Diatas Rp 25.000.000,00 s/d Rp 50.000.000,00 10 % 3 Diatas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00 15 % 4 Diatas Rp 100.000.000,00 s/d Rp 200.000.000,00 25 % 5 Diatas Rp 200.000.000,00 35 % Sumber:Undang–Undang Pajak RI
b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut; Tabel 2.7 Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Badan Usaha Tetap No Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 1 Sampai dengan Rp 50.000.000,00 10 % 2 Diatas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00 15 % 3 Diatas Rp 100.000.000,00 30 % Sumber:Undang–Undang Pajak RI
xlix
E. Perbedaan Perlakuan Penyusutan dari Sudut Pandang Akuntansi dan Pajak Tabel 2.8 Perbedaan Perlakuan Penyusutan dari Sudut Pandang Akuntansi dan Pajak Akuntansi Komersial Masa manfaat: a. Masa manfaat ditentukan aktiva berdasarkan taksiran umur ekonomis maupun teknis b. Ditelaah ulang secara periodik c. Nilai residu bisa diperhitungkan Harga perolehan: a. Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya b. Untuk pertukaran aktiva tidak sejenis menggunakan harga wajar c. Untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku aktiva yang lepas d. Aktiva sumbangan berdasarkan harga pasar
Akuntansi Fiskal Masa manfaat: a. Ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan b. Nilai residu tidak diperhitungkan
Harga perolehan: a. Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya b. Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar c. Untuk transaksi tukar–menukar adalah berdasarkan harga pasar d. Dalam rangka likuidasi, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan e. Jika direvaluasi adalah sebesar nilai setelah revaluasi Metode penyusutan: a. Untuk aktiva tetap bangunan adalah garis lurus b. Untuk aktiva tetap bukan bangunan Wajib Pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun ganda asal diterapkan secara taat asas
Metode penyusutan: a. Garis lurus b. Jumlah angka tahun c. Saldo menurun / menurun ganda d. Metode jam jasa e. Unit produksi f. Anuitas g. Sistem persediaan Perusahaan dapat memilih salah satu metode yang dianggap sesuai, namun harus diterapkan secara konsisten dan harus ditelaah secara periodik Sistem penyusutan: Sistem penyusutan: a. Penyusutan individual a. Penyusutan secara individual kecuali b. Penyusutan gabungan / kelompok untuk peralatan kecil, boleh secara golongan Saat dimulainya penyusutan: Saat dimulainya penyusutan: a. Saat perolehan a. Saat perolehan b. Saat penyelesaian b. Dengan izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada tahun penyelesaian atau tahun mulai menghasilkan
Sumber:Early Suandy Perencanaan Pajak
l
F. Penelitian Terdahulu Terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perencanaan pajak dan penyusutan aktiva tetap, yaitu: 1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Amalia (2005), yang berjudul perbedaan kebijakan akuntansi dan fiskal: penyusutan dan amortisasi, leasing dan revaluasi aktiva tetap. Kesimpulan dari penelitian ini adalah antara kebijakan akuntansi dan fiskal banyak memiliki perbedaan– perbadaan ini lebih disebabkan oleh perbedaan tujuan dari masing–masing kebijakan tersebut. Kebijakan fiskal ditujukan untuk menyajikan informasi perpajakan yang cepat, tepat, dan lengkap kepada administrasi pajak. Oleh karena itu, penampilan akuntansi (metode, prosedur, dan teknik pembukuan) sangat dipengaruhi oleh hukum pajak. Selain itu tujuan kebijkan pemajakan meliputi tiga aspek yaitu: (a) alokasi, (b) distribusi, (c) stabilisasi. Secara singkat perbedaan kebijakan akuntansi dan fiskal dalam hal penyusutan dan amortisasi, leasing dan revaluasi aktiva tetap tampak seperti: (1) penetapan pendapatan dan beban, (2) konsistensi, (3) konservatisme, (4) substansi mengesampingkan bentuk formal. 2. Penelitian yang dilakukan oleh Yongki Cahyaningrum pada tahun 2005, yang berjudul beda akuntansi dan fiskal dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan Badan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan konsep dan tujuan pelaporan penghasilan menurut PSAK dan UU PPh dimana dalam PSAK mengacu pada bertambahnya aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan
li
kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi dari kontribusi penanam modal sedangkan dalam UU PPh mengacu pada penerapan broad based taxation yang mengenakan pajak atas semua tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh dari Indonesia maupun luar Indonesia. Tujuan laporan keuangan komersial adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan bagi pengguna laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan serta merupakan pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber–sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Tujuan penyusunan laporan keuangan fiskal adalah untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan terutang yang berkaitan dengan penerimaan Negara. Tabel 2.9 Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal LKK LKF Dasar Standar Akuntansi Keuangan Undang–Undang penyusunan Perpajakan Tujuan 1. Menghitung laba bersih Menghitung 2. Mengukur kinerja besarnya pajak terutang Akibat 1. Pengambilan keputusan yang tidak Sanksi dibidang penyimpangan tepat oleh manajemen perpajakan berupa: 2. Opini yang buruk terhadap laporan 1. Sanksi keuangan dari stakeholder administrasi 2. Sanksi pidana Sumber:Yongki Cahyaningrum beda akuntansi dan fiskal dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan Badan Perbedaan konsep maupun tujuan laporan keuangan antara akuntansi dan fiskal perbedaan tersebut mengakibatkan perlunya rekonsiliasi laporan keuangan fiskal yaitu koreksi fiskal positif maupun negatif terhadap Laporan Keuangan Komersial hingga diperoleh sebuah Laporan Keuangan
lii
Fiskal. Wajib Pajak harus membuat koreksi fiskal tersebut dalam laporan keuangan yang disampaikan sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Badan. Perbedaan antara LKK dan LKF dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap dan perbedaan sementara dengan perincian sebagai berikut: Tabel 2.10 Beda Tetap dan Beda Sementara Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal Beda Tetap Penghasilan Beda Tetap Biaya Beda Sementara 1. Penerimaan yang 1. Pengeluaran – 1. Perbedaan menurut SAK pengeluaran yang pembebanan biaya merupakan menurut SAK adalah tiap periode penghasilan tetapi biaya tetapi menurut akuntansi karena menurut UU PPh UU PPh tidak boleh perbedaan metode bukan merupakan dikurangkan dari yang digunakan penghasilan penghasilan bruto tetapi secara (pasal 9 UU PPh) keseluruhan jumlah yang dibebankan sebagai biaya adalah sama. 2. Penghasilan yang dikenakan PPh final 3. Penerimaan yang menurut SAK bukan penghasilan tetapi menurut UU PPh adalah penghasilan Sumber:Yongki Cahyaningrum beda akuntansi dan fiskal dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan Badan
Selain perbedaan menurut kelompok beda tetap dan beda sementara, biasanya sering timbul perbedaan yang disebabkan beda persepsi antara Wajib Pajak dengan fiskus atas suatu peraturan perundang–undangan dimana Wajib Pajak dan fiskus mempunyai interprestasi masing–masing terhadap sebuah peraturan.
liii
Harmonisasi akuntansi dan pajak dapat meningkatkan efisiensi dan pengawasan karena tidak banyak menggunakan sumber daya untuk melakukan koreksi fiskal namun demikian harmonisasi tersebut agaknya sulit dilaksanakan secara penuh karena pada dasarnya tujuan dari Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal berbeda. 4. Penelitian yang dilakukan oleh DR. Gunadi (1999), yang berjudul depresiasi aktiva tetap: suatu tinjauan pajak dan akuntansi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perusahaan yang bersifat “capital intensive enterprise” mempunyai investasi dalam barang modal yang cukup signifikan dibanding investasi pada barang selain itu. Tujuan perusahaan, secara ekonomis adalah mencari laba atau nilai tambah dengan menyediakan barang atau jasa kepada masyarakat. Investasi pada barang modal (aktiva tetap) merupakan salah satu bentuk (deferred cost) yang akan dipertemukan secara sistematis dan rasional kepada masa manfaat atau nilai tambah yang diperoleh dari partisipasi investasi dimaksud. Penyebaran “cost of capital” secara sistematis dan rasional ini apabila dikaitkan dengan “tangible asset” sering disebut depresiasi (international tax glossary, IBDF Netherland, 1998). Selanjutnya apabila dikaitkan dengan “intangible asset” disebut amortisasi dan apabila dikaitkan dengan sumber daya alam “natural resources” disebut deplesi. Dalam menghitung penghasilan neto baik “accounting profit” maupun “taxable profit”, depresiasi merupakan biaya pengurang.
liv
5. Penelitian yang dilakukan oleh M. Zain (2004), yang berjudul manajemen perpajakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam rangka memanajemeni pajak, sebagai usaha untuk mengefisiensikan beban pajak melalui penghindaran pajak (tax avoidance) dan penghematan pajak (tax saving) tetapi tidak melalui penyelundupan pajak (tax evasion) yang tidak akan ditolelir oleh fiskus. (2) Memanajemeni pajak tidak akan dapat disusun tanpa didahului penelitian yang mendalam mengenai masalahanya untuk kemudian distruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan, setelah mempertimbangkan faktor non tax lainnya dan faktor keunggulan dan kekurangannya untuk jangka waktu yang relatif panjang. (3) faktor bentuk usaha, metode akuntansi, periode akunting, dan pengertian penghasilan yang dapat dikenakan pajak serta keterkaitannya dengan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan, merupakan faktor yang sangat berperan dalam mendesain manajemen perpajakan. (4) pemantauan sikap dan tindakan aparat perpajakan dalam melaksanakan undang–undang (law enforcement) dan secara terus menerus mengikuti perkembangan perubahan ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan, merupakan hal yang mutlak untuk dilaksanakan dan dipelajari dengan tujuan agar dengan segera dapat dilakukan perubahan manajemen perpajakan, apabila desain yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan baru tersebut serta kemungkinan munculnya celah–celah untuk efisiensi pembayaran pajak.
lv
6. Penelitian yang dilakukan oleh Hasfin Hardi (2000), yang berjudul tax planning sebagai alternatif meminimalkan pajak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk perusahaan besar mengatur jumlah pajak seminimal mungkin akan sangat bermanfaat bagi mereka, karena ada aliran kas (cash flow) yang nantinya dapat dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan lainnya, dalam artian untuk pengeluaran– pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan pokok perusahaan. Yang paling penting dalam hal mengatur jumlah pajak yang harus dibayar sehinga seminimal mungkin adalah pengetahuan yang mendalam tentang peraturan–peraturan perpajakan itu sendiri. Karena, hal tersebut dialakukan dengan memanfaatkan celah–celah atau hal–hal yang belum diatur dalam undang–undang (loopholes). Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar
yaitu
pergeseran
(shifting),
kapitalisasi,
transformasi,
penghindaran (avoidance) dan penyelundupan (evasion). Semua strategi diatas merupakan bagian dari tax planning. Tax planning memberikan suatu formula umum yang bisa digunakan untuk mengatur secara sistematis jumlah pajak yang harus dibayar. Di dalam formula umum ini, ada item–item yang nantinya harus menjadi pusat perhatian dari Wajib Pajak atau apabila menggunakan konsultan adalah tax planner. 7. Penelitian yang dilakukan oleh Yenni Mangonting (1999), yang berjudul Tax planning: sebuah pengantar sebagai alternatif meminimalkan pajak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah banyak orang baik secara pribadi
lvi
maupun kelompok merasa enggan untuk membayar pajak. Keengganan ini bisa jadi disebabkan karena tidak adanya kontraprestasi langsung yang diberikan akibat pembayaran tersebut, bisa juga karena pajak itu oleh mereka dianggap sebagai beban sehingga ada usaha–usaha untuk menguranginya. Untuk perusahaan besar mengatur jumlah pajak seminimal mungkin akan sangat bermanfaat bagi mereka, karena ada aliran kas (cash flow) yang nantinya dapat dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan lainnya, dalam artian untuk pengeluaran– pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan pokok perusahaan. Yang paling penting dalam hal mengatur jumlah pajak yang harus dibayar sehinga seminimal mungkin adalah pengetahuan yang mendalam tentang peraturan–peraturan perpajakan itu sendiri. Karena, hal tersebut dialakukan dengan memanfaatkan celah–celah atau hal–hal yang belum diatur dalam undang–undang (loopholes). Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar
yaitu
pergeseran
(shifting),
kapitalisasi,
transformasi,
penghindaran (avoidance) dan penyelundupan (evasion). Semua strategi diatas merupakan bagian dari tax planning. Tax planning memberikan suatu formula umum yang bisa digunakan untuk mengatur secara sistematis jumlah pajak yang harus dibayar. Di dalam formula umum ini, ada item–item yang nantinya harus menjadi pusat perhatian dari wajib pajak atau apabila menggunakan konsultan adalah tax planner.
lvii
G. Kerangka Pemikiran Laporan keuangan berfungsi sebagai alat pengukur kinerja suatu perusahaan. apakah perusahaan dapat berjalan dengan baik atau tidak, dapat diketahui dari laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari: neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan tambahan lainnya. Laporan yang dimaksudkan tersebut adalah laporan keuangan komersil. Yaitu laporan yang dibuat oleh pihak manajemen yang mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan. Untuk kepentingan pajak, laporan tersebut tidak dapat digunakan sehingga perlu dibuat suatu laporan keuangan untuk perpajakan yang disebut dengan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal dapat dibuat mengacu kepada Undang–Undang Pajak yang berlaku. Laporan keuangan yang telah dibuat sesuai dengan Undang–Undang Pajak tadi atau disebut laporan keuangan fiskal kemudian dilakukan koreksi fiskal dan dibuat perencanaan pajaknya (tax planning), sehingga terbentuk suatu laporan keuangan dengan perencanaan pajak. Laporan keuangan ini dibuat untuk
mengurangi
atau
meminimalisasi
perbedaan–perbedaan
yang
disebabkan oleh perbedaan perlakuan dan penerapan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyusutan antara komersial (mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan) dan fiskal (mengacu pada Undang–Undang Pajak). Perbedaan yang diminimalisasi yaitu Beda Tetap/Beda Permanen (Permanent Difference) dan Beda Waktu/Beda Temporer (Temporary Difference).
lviii
Perencanaan yang telah dibuat pada laporan keuangan tadi berkaitan dengan skripsi ini yaitu mengarah kepada perencanaan penyusutan aktiva tetap. Minimalisasi terhadap perbedaan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya laba perusahaan, baik laba secara komersial maupun laba secara fiskal. Pengaruh terhadap laba perusahaan tersebut juga akan sangat berpengaruh kepada Penghasilan Kena Pajak perusahaan dan akhirnya akan berpengaruh kepada Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan. Penulis merumuskan kerangka pemikiran tersebut dalam bagan berikut: Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Laporan Keuangan Perusahaan
Laporan Keuangan Komersial
SAK
Laporan Keuangan Fiskal
UU Pajak
Koreksi Fiskal
Perencanaan Pajak
Laporan Keuangan dengan Perencanaan Pajak
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Pajak Penghasilan (PPh)
lix
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian Tempat penelitian yang dipilih oleh penulis pada penelitian kali ini yaitu pada PT. Asuransi Bintang Tbk, karena PT. Asuransi Bintang Tbk adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang asuransi yang telah berdiri sejak tanggal 17 Maret 1995, selain itu PT. Asuransi Bintang Tbk juga telah go public atau terbuka untuk umum, hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk memilih PT. Asuransi Bintang Tbk sebagai tempat penelitian. Pada penelitian ini, penulis membahas tentang perencanaan pajak pada PT Asuransi Bintang Tbk, tetapi karena keterbatasan pengetahuan penulis, penulis tidak membahas perencanaan pajak secara keseluruhan tetapi hanya membahas perencanaan pajak penyusutan aktiva tetap saja. Dalam penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian yaitu pada bagian/divisi akuntansi khususnya bagian (staf) yang mengerjakan aktiva tetap PT. Asuransi Bintang Tbk. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah data mengenai aktiva tetap PT. Asuransi Bintang Tbk disertai dengan laporan keuangan tahun 2006 dan SPT serta data–data pendukung lainnya. B. Metode Penarikan Sampel 1. Populasi Ukuran populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bagian dalam struktur organisasi PT. Asuransi Bintang Tbk. Sedangkan yang menjadi
lx
unit analisisnya adalah bagian/divisi akuntansi khususnya bagian (staf) yang mengerjakan aktiva tetap pada PT. Asuransi Bintang Tbk. Adapun yang dianalisa yaitu, laporan keuangan tahun 2006, daftar aktiva tetap perusahaan serta SPT Tahunan tahun 2006. 2. Sampel Melihat unit analisis diatas, maka teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dengan mengambil teknik Pemilihan Sampel Bertujuan (Purposive Sampling). Pemilihan Sampel Bertujuan (Purposive Sampling) yaitu penentuan sampel dengan mengambil data-data tertentu yang dianggap sesuai dan terkait dengan penelitian yang dilakukan.
C. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang dapat penulis uraikan adalah dengan menggunakan Content analysis, data primer (Primary Data) dan data sekunder (Secondary Data). 1. Content Analysis Merupakan matode pengumpulan data dengan menggunakan data primer. Content analysis merupakan metode pengumpulan data penelitian melalui teknik observasi dan analisis terhadap isi atau pesan dari suatu dokumen. Tujuan content analysis melakukan identifikasi terhadap karakteristik atau informasi spesifik yang terdapat pada suatu dokumen untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematik (indriantoro dan supomo, 2002:159). Adapun dokumen yang dianalisis dalam penelitian ini
lxi
diantaranya adalah laporan keuangan tahunan, SPT Tahunan dan dokumen–dokumen lain yang mendukung. 2. Data Primer (Primary Data) Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Dan pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode survey dengan cara wawancara langsung kepada responden. Dan selain wawancara, cara yang digunakan juga teknik observasi. 3. Data Sekunder (Secondary Data) Yaitu, data yang diperoleh secara tidak langsung/melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber eksternal, yaitu seperti dari membaca
buku–buku
dan
referensi,
jurnal–jurnal,
catatan-catatan
perkuliahan, artikel, peraturan-peraturan perpajakan dan lain sebagainya.
D. Metode Analisis Metode
analisis
yang
digunakan
penulis
dalam
penelitian
ini
menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. 1. Pendekatan Kuantitatif Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengkuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan membuat simulasi-simulasi mengenai metode penyusutan.
lxii
2. Pendekatan Kualitatif Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan kepada pemahaman mengenai masalah-masalah atau gambaran secara deskriptif mengenai objek yang sedang diteliti. Adapun pendekatan kualitatif ini lebih menekankan pada penjabaran mengenai perencanaan pajak penyusutan aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. Asuransi Bintang Tbk.
E. Operasional Variabel Penelitian Variabel operasional adalah sebuah konsep yang mempunyai variasi nilai yang diterapkan dalam satu penelitian dan dimaksudkan untuk memastikan agar variabel yang diteliti secara jelas dapat dilihat indikatornya atau sub variabelnya. Operasional variabel penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Aktiva tetap (Fixed assets) Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. 2. Penyusutan Penyusutan adalah alokasi sistematik jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva sepanjang masa manfaat. 3. Perencanaan Pajak (Tax planning) Perencanaan pajak adalah proses pengorganisasian usaha Wajib Pajak sedemikian rupa sehimgga hutang pajaknya baik Pajak Penghasilan
lxiii
maupun pajak–pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
lxiv
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Profil PT. Asuransi Bintang TBK 1. Latar Belakang Berdirinya PT. Asuransi Bintang TBK PT. Asuransi Bintang Tbk, yang dikenal dikalangan industri asuransi dengan sebutan "Bintang", adalah salah satu di antara perusahaan asuransi nasional. "Bintang" didirikan pada tanggal 17 Maret 1955 oleh beberapa tokoh pengusaha nasional, yang sebagian besar juga adalah pelaku revolusi fisik menjelang kemerdekaan pada tahun 1945. Mereka adalah Ali Algadri, Idham, Ismet, Wibowo (almarhum), Soedarpo Sasrosatomo, Pang Lay Kim (almarhum), Roestam Moenaf dan Johan Radi Koesman (almarhum). Saat ini sebagian dari para pendiri perusahaan tersebut masih aktif memberikan arah kebijakan perusahaan dalam kapasitas mereka sebagai komisaris. Sejak tanggal 3 November 1989 "Bintang" telah menjadi perusahaan Publik dimana sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemampuan "Bintang" untuk terus tumbuh selama empat dasawarsa adalah berkat ketaatazasan kepada dasar-dasar perusahaan asuransi yang sehat, yang terutama,
prinsip
keseimbangan
(equilibrium)
antara
penerapan
underwriting policy yang konservatif, dengan operasi pengembangan pasar secara dinamis.
lxv
Manajemen "Bintang" percaya bahwa peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan karyawan, serta penyediaan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap personil untuk aktualisasi diri dalam tim kerja yang produktif, pada gilirannya akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada para
nasabah.
Dengan
demikian
akan
menjamin
kelangsungan
pertumbuhan perusahaan di masa mendatang.
2. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Inti Perusahaan a. VISI Menjadi pemain utama dan pencipta tren bisnis Asuransi konsumer, melalui perusahaan yang dikelola oleh orang-orang dengan produktivitas dan kemampuan yang tinggi, agar dapat menghasilkan pertumbuhan usaha dan manfaat bagi para pemegang saham, pegawai dan nasabah dengan tetap mematuhi nilai-nilai inti perusahaan dan peraturan yang berlaku. b. MISI Menghasilkan produk dan jasa yang mudah dinikmati dan dapat memberi nilai tambah sesuai kebutuhan konsumen; serta memberi kesempatan kepada para karyawan terbaik untuk berkembang sejalan dengan perkembangan perusahaan.
lxvi
c. NILAI-NILAI INTI PERUSAHAAN Nilai-nilai inti perusahaan yaitu berkomitmen, berpikir positif, dapat dipercaya (“credible”), menerima dan menjalankan tanggung jawab, hati-hati dalam segala keputusan bisnis (‘prudent’), bekerja dalam kelompok (“teamwork”), memahami dan menganut etika bisnis yang sehat (“integrity”), pelayanan pelanggan (internal dan eksternal), memenuhi standar kualitas serta inovatif. Unsur-unsur nilai inti diformulasikan dalam semboyan “MAJU”. M=Mendukung melaksanakan
pencapaian
visi
dan
misi
perusahaan
serta
kebijakan yang telah ditetapkan.
A=Amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab serta senantiasa mencari cara terbaik untuk mencapai tujuan. J=Jujur, mampu bekerja sama, saling menghormati, disiplin dan bersedia melakukan perubahan yang bermanfaat bagi semua pihak. U=Unggul dalam memberikan pelayanan, memahami kebutuhan pelanggan dan menciptakan produk/jasa yang berkualitas secara berkesinambungan. Dalam mengimplementasikan nilai-nilai inti perusahaan, semua unsur yang ada dimasukkan dalam manajemen kinerja individu (SISMAJA PRIMA) sebagai faktor-faktor penilaian
lxvii
3. Penghargaan a. Annual Report Award 2002, Peringkat IV, diselenggarakan pada tahun 2003 oleh Panitia Penghargaan Laporan Tahunan 2002. b. Insurance
Award
2002,
dengan
predikat
“sangat
bagus”,
diselenggarakan pada tahun 2002 oleh majalah Info Bank. c. Annual Report Award 2001, Peringkat I, diselenggarakan pada tahun 2002 oleh Panitia Penghargaan Laporan Tahunan 2001. d. Juara III Bidang Asuransi, Sayembara Laporan Tahunan Perusahaan 1987, diselenggarakan pada tahun 1988 oleh Bapepam. e. Juara II Bidang Asuransi, Sayembara Laporan Tahunan Perusahaan 1986, diselenggarakan pada tahun 1987 oleh Bapepam. f. Juara III Bidang Asuransi, Sayembara Laporan Tahunan Perusahaan 1985, diselenggarakan pada tahun 1986 oleh Bapepam. g. Juara II Bidang Asuransi, Sayembara Laporan Tahunan Perusahaan 1983, diselenggarakan pada tahun 1984 oleh Bapepam. h. Juara I Bidang Asuransi, Sayembara Laporan Tahunan Perusahaan 1981, diselenggarakan pada tahun 1982 oleh Bapepam. i. Juara II Bidang Asuransi, Sayembara Laporan Tahunan Perusahaan 1980, diselenggarakan pada tahun 1981 oleh Bapepam. j. Juara I Bidang Asuransi, Sayembara Laporan Tahunan Perusahaan 1979, diselenggarakan pada tahun 1980 oleh Bapepam.
lxviii
4. Produk a) Bintang eCargo b) Perlindungan PERISAY Semua produk asuransi dengan merek PERISAY dirancang untuk memenuhi
kebutuhan
perorangan.
Perlindungan
PERISAY
memberikan perlindungan asuransi dengan memberikan kebebasan bagi nasabah untuk memilih luas lingkup jaminan dengan harga yang terjangkau. Tingkat premi juga ditentukan oleh pengalaman klaim dan faktor lainnya dari calon tertanggung atau objek pertanggungan. Jenis perlindungan PERISAY ini adalah: 1. PERISAY Mobil Individual (PMI) 2. PERISAY Rumah Seisinya (PRS) 3. PERISAY Sehat Individual (PSI) c) Perlindungan Non PERISAY Mencangkup semua perlindungan atas; kerugian atau kerusakan atas harta benda, gangguan usaha, tanggung jawab hukum, dengan menggunakan berbagai ragam polis standar berikut perluasanperluasannya yang tersedia di pasar lokal. Pertanggungan dapat juga diberikan secara “tailor made” sesuai dengan kebutuhan tertanggung. Jenis pertangungan Non PERISAY anatara lain: a) Asuransi Pengangkutan b) Asuransi Kebakaran c) Asuransi Gangguan Usaha
lxix
d) Asuransi Rekayasa dan Kerusakan Mesin e) Asuransi Kendaraan Bermotor f) Asuransi Kecelakaan Diri g) Asuransi Tanggung Gugat h) Asuransi Usaha Kecil Menengah (UKM) i) Asuransi Konstruksi 5. Struktur Organisasi Struktur organisasi PT. Asuransi Bintang Tbk adalah sebagai berikut:
lxx
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Board of Commissioners
Audit Committee
Board of Directors
Corporate Secretary
Directorate of Business Services
Sales Division
Internal Audit
Directorate of Technical Services
Technical Division
Agency Dept
Claim Dept
Brokers Serv Dept
Underwriting Dept
Direct Sales Dept
Directorate of Financial Services
Directorate of Administration Services
Account&Sop Dev Division
Information Tech Division
Accounting Dept
System Management Dept
SOP Development Dept
Sysytem Development Dept
Reinsurance Dept
Tele Sales Dept
Marketing Division
Finance&Investment Division
Support Service Division
Marketing Comm Dept
Finance Dept
HRD Dept
Business&Product Dept
Investment Dept
General Service Dept
Customer Service Dept
Sumber: data komersial
lxxi
B. Hasil dan Pembahasan 1) Kebijakan Pajak Untuk Penyusutan Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa mafaat yang diestimasi. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva dibebankan secara bertahap. Kebijakan pajak untuk penyusutan harus mempertimbangkan tiga hal yaitu: a) Keadilan Pajak (tax equity) Untuk keadilan pajak perlu diperhatikan jenis kegiatan dari Wajib Pajak, apakah perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa, bagaimana struktur modalnya, padat modal (capital intensive) atau padat karya (labour intensive). Dengan adanya penyusutan maka kegiatan uasaha manufaktur atau jenis usaha yang padat modal akan lebih diuntungkan dibanding dengan yang lainnya. b) Kebijakan Ekonomi Dengan adanya penyusutan membawa akibat pada peningkatan modal (capital growth). Jika penyusutan besar maka laba setelah pajak juga besar, pengembalian atas investasi (return on investment/ROI) besar, sehingga arus kas menjadi tinggi. Menurut ketentuan perpajakan, perhitungan penyusutan dimulai pada tahun perolehan. Secara ekonomis dapat diatur dengan peraturan tertentu secara selektif,
lxxii
untuk mendorong atau menghambat suatu peningkatan modal. Penyusutan secara selektif dapat dibedakan menjadi: a) Penyusutan untuk barang baru atau barang bekas b) Penyusutan berdasarkan jenis industri tertentu c) Penyusutan berdasarkan jenis aktiva d) Penyusutan berdasarkan lokasi (terpencil) c) Administrasi Secara administrasi penyusutan dapat dibedakan menjadi dua yaitu sederhana dan kompleks. Pemilihan jenis penyusutan, baik yang sederhana ataupun yang kompleks, tergantung pada beberapa hal, seperti besarnya biaya administrasi, sumber daya manusia, dan kepatuhan dari Wajib Pajak.
2) Aktiva Tetap PT. Asuransi Bintang Tbk PT. Asuransi Bintang Tbk adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa asuransi. Jika dilihat dari jenis perusahaannya, PT. Asuransi Bintang Tbk bukan termasuk jenis perusahaan yang padat modal, karena perusahaan ini tidak memiliki banyak aktiva tetap seperti perusahaan padat modal. Berikut ini akan dijabarkan jenis-jenis aktiva tetap beserta kelompoknya, masa manfaat serta tarif penyusutan dari masing-masing aktiva tetap yang dimiliki oleh PT. Asuransi Bintang Tbk.
lxxiii
Tabel 4.1 Daftar Aktiva Tetap PT. Asuransi Bintang Tbk Jenis Aktiva 1. Gedung Kantor 2. Mesin Kantor 3. Sepeda Motor 4. Mobil 5. Mebel dan Peralatan dari logam
Masa Manfaat 20 Tahun 8 Tahun 5 Tahun 5 Tahun
Tarif Penyusutan 5% 12.5% 20% 20%
8 Tahun
12.5%
Sumber: Laporan Keuangan Komersial
Menurut catatan atas laporan keuangan konsolidasi perusahaan, aktiva tetap yang dimiliki oleh PT. Asuransi Bintang Tbk yang dapat disusutkan selain tanah terbagi menjadi tiga, yaitu: bangunan, perabot dan peralatan, dan kendaraan bermotor. Berikut ini akan dijabarkan nilai perolehan beserta nilai penyusutan dari aktiva tetap PT. Asuransi Bintang Tbk berdasarkan catatan atas laporan keuangan konsolidasi perusahaan.
lxxiv
Tabel 4.2 Aktiva Tetap PT. Asuransi Bintang Tbk dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 (Dinyatakan dalam Ribuan Rupiah) Uraian Tanah Bangunan Perabot dan peralatan kantor Kendaraan Bermotor Jumlah Bangunan Perabot dan Peralatan Kantor Kendaraan Bermotor Jumlah
1 Januari Penambahan Pengurangan Biaya perolehan atau penilaian kembali 18,906,417 10,042,664 35,465 -
31 Desember 18,906,417 10,078,883
10,116,129
691,819
71,065
10,736,883
6,922,883
686,150
826,500
6,782,533
897,565
46,503,962
-
3,187,415
45,988,093 1,413,434 Akumulasi Penyusutan 2,423,556 763,859 5,940,677
1,347,516
44,794
7,243,399
5,161,878
917,194
707,750
5,371,322
13,526,111
3,028,569
752,544
15,802.136
Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Asuransi Bintang Tbk
3) Metode Penyusutan Mulai tahun 1995 Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan yaitu metode saldo menurun atau metode garis lurus. Metode mana yang akan dipakai tergantung kepada Wajib Pajak, sepanjang dilaksanakan dengan taat azas. Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa metode yang dipilih harus diterapkan terhadap seluruh kelompok harta. Dengan demikian, tidak dapat terhadap kelompok satu diterapkan metode saldo menurun, sedangkan kepada kelompok lainnya diterapkan metode garis lurus. Dalam hal Wajib Pajak memilih saldo menurun maka pada tahun terakhir masa
lxxv
manfaat nilai sisa buku harta yang bersangkutan disusutkan seluruhnya. Aktiva tetap bangunan hanya menggunakan satu metode yaitu metode garis lurus. Penentuan metode penyusutan secara tepat penting untuk dilakukan dalam perencanaan pajak terutama untuk perusahaanperusahaan yang padat modal. Berdasarkan pasal 11 UU PPh metode penyusutan yang dapat digunakan untuk melakukan penyusutan terhadap aktiva tetap bukan bangunan adalah garis lurus dan saldo menurun. Pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan PT. Asuransi Bintang Tbk tahun pajak 2006 dapat terlihat bahwa untuk seluruh kelompok aktiva tetap yang dimiliki oleh PT. Asuransi Bintang Tbk menggunakan metode penyusutan garis lurus. Sedangkan menurut fiskal selain kelompok aktiva tetap gedung kantor, metode yang dipakai adalah saldo menurun.
4) Perhitungan Secara
umum
tax
planning
didefinisikan
sebagai
proses
mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya berada pada posisi yang minimal, sesuai dengan perundangundangan yang berlaku. Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa tujuan daripada perencanaan pajak penyusutan aktiva tetap adalah untuk untuk meminimalisasi jumlah pajak yang dibayarkan dengan cara membuat perencanaan terhadap penyusutan aktiva tetap perusahaan tersebut. Berikut ini akan dijabarkan perhitungan terhadap penyusutan aktiva tetap PT. Asuransi Bintang Tbk disertai dengan simulasi mengenai metode
lxxvi
penyusutan yang berbeda dengan yang digunakan oleh PT. Asuransi Bintang Tbk. Perhitungan dibawah ini adalah contoh perhitungan terhadap aktiva tetap yang mengunakan data pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan PT. Asuransi Bintang Tbk pada tahun pajak 2006. Perhitungan di bawah ini juga disertai dengan discount factor 8.25% jumlah nilai tunai (present value) dari akumulasi biaya penyusutan dengan menggunakan dua metode yaitu metode garis lurus dan saldo menurun. Selain discount factor 8.25% juga digunakan tarif pajak sebesar 30% yaitu tarif pajak tertinggi, karena kondisi dari PT. Asuransi Bintang Tbk pada tahun 2006 mengalami kerugian, maka tarif pajak 30% hanya diasumsikan bahwa PT. Asuransi Bintang Tbk telah mencapai laba diatas Rp. 100,000,000.00 (seratus juta rupiah) Perhitungan untuk mendapatkan Faktor Bunga Nilai Sekarang (Present Value Interest Factor/PVIF) ini menggunakan rumus sebagai berikut: PVIF i,n = 1 / (1+i)n Dari rumus Faktor Bunga Nilai Sekarang (Present Value Interest Factor/PVIF) dengan tingkat diskon 8.25% (Data Lembaga Penjamin Saham (LPS) yang dikutip dari Koran Investor Daily edisi Jum’at tanggal 14 Desember 2007) didapat perhitungan dan hasilnya sebagai berikut: PVIF i,n = 1 / (1+i)n 1. PVIF Tahun 1
=
1 / (1+0.0825)1
= 0. 923788
2. PVIF Tahun 2
=
1 / (1+0.0825)2
= 0.853383
lxxvii
3. PVIF Tahun 3
=
1 / (1+0.0825)3
= 0.788345
4. PVIF Tahun 4
=
1 / (1+0.0825)4
= 0.728263
5. PVIF Tahun 5
=
1 / (1+0.0825)5
= 0.672760
6. PVIF Tahun 6
=
1 / (1+0.0825)6
= 0.621488
7. PVIF Tahun 7
=
1 / (1+0.0825)7
= 0.574123
8. PVIF Tahun 8
=
1 / (1+0.0825)8
= 0.530367
9. dst. Dari hasil perhitungan yang menggunakan rumus Faktor Bunga Nilai Sekarang (Present Value Interest Factor/PVIF) dengan tingkat diskon 8.25%, hasilnya dapat digunakan untuk menghitung penyusutan terhadap aktiva tetap yang ada. Sehingga akan didapat Present Value (PV) dari kedua metode penyusutan yang dipakai yaitu garis lurus dan saldo menurun. Dibawah ini akan dijabarkan beberapa contoh perhitungan (simulasi) terhadap kedua metode penyusutan antara garis lurus dan saldo menurun, perhitungan yang akan dijabarkan yaitu perhitungan terhadap salah satu aktiva pada masing–masing jenis aktiva pada tiap-tiap kelompoknya. Perhitungannya dilakukan terhadap semua aktiva tetap yang dimiliki oleh PT Asuransi Bintang Tbk, terkecuali pada kelompok permanen yaitu gedung kantor, karena pada aktiva tetap gedung kantor, baik masa manfaatnya yaitu 20 tahun maupun persentase penyusutannya sama dengan yang ditentukan oleh UU Perpajakan yaitu 5% dan juga metode yang dipakai oleh PT. Asuransi Bintang Tbk dengan yang diakui atau diperbolehkan oleh UU Pajak sama yaitu garis lurus, sehingga jika
lxxviii
dihitung hasilnya akan nol atau tidak terdapat penghematan pajak. Perhitungannya dimulai dari perhitungan Present Value (PV) per tahun sampai dengan penghematan pajak akibat perbedaan pemakaian kedua metode penyusutan yang diakui atau diperbolehkan oleh UU Perpajakan. Khusus untuk perhitungan metode saldo menurun dari sudut pandang komersial, perhitungannya menggunakan nilai buku bukan menggunakan harga perolehan. Nilai buku tersebut didapat dengan cara harga perolehan aktiva tersebut dikalikan dengan tarif dua kali tarif garis lurus, lalu didapat nilai beban penyusutan, karena pada tahun pertama nilai beban penyusutan adalah termasuk saldo akumulasi penyusutan, maka kemudian harga perolehan dikurangi nilai saldo akumulasi penyusutan tahun pertama didapat nilai buku akhir tahun pertama, dan pada perhitungan untuk tahuntahun berikutnya adalah sama dengan perhitungan tahun pertama. Dibawah ini akan dijabarkan salah satu contoh perhitungan saldo menurun pada aktiva mesin kantor: Tabel 4.3 Contoh Perhitungan Penyusutan Menurut Saldo Menurun dari Sudut Pandang Komersial Tahun 1 2 3 4 5 6 7 8
Nilai buku aktiva pada tahun pertama 11,765,000 8,823,750 6,617,812.5 4,963,359.38 3,722,519.54 2,791,889.66 2,093,917.25 1,570,437.93
Tarif saldo menurun 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Debet beban penyusutan 2,941,250 2,205,937.5 1,654,453.13 1,240,839,84 930,629.88 697,972.41 523,479.31 1,570,437.93
Saldo akumulasi penyusutan 2,941,250 5,147,187.5 6,801,640.63 8,042,480.47 8,973,110.35 9,671,082.76 10,194,562.07 11,765,000.00
Nilai buku akhir tahun 8,823,750 6,617,812.5 4,963,359.38 3,722,519.54 2,791,889.66 2,093,917.25 1,570,437.93 0
Sumber: Data diolah
lxxix
Perhitungan penyusutan selanjutnya akan dijabarkan dibawah ini, akan tetapi hanya dijabarkan contoh dari masing-masing jenis aktivanya saja, perhitungannya sebagai berikut:
lxxx
Tabel 4.4 Perhitungan Biaya Penyusutan dan Nilai Tunai dengan Tingkat Diskon 8.25% antara Komersial dan Fiskal disertai dengan Perbandingan Penghematan Pajaknya 1. MESIN KANTOR 12/2005 KELOMPOK 1 HP
11,765,000.00
UE FISKAL UE KOMESIAL
4
SM = 50%
GL = 25%
8
GL = 12.5%
SM = 25%
FISKAL METODE PENYUSUTAN TH
GARIS LURUS NOMIAL
SALDO MENURUN PV
NOMINAL
TINGKAT DISKON
PV
1
2,941,250.00
2,717,091.46
5,882,500.00
5,434,182.91
0.923788
2
2,941,250.00
2,510,012.75
2,941,250.00
2,510,012.75
0.853383
3
2,941,250.00
2,318,719.73
1,470,625.00
1,159,359.87
0.788345
4
2,941,250.00
2,142,003.55
1,470,625.00
1,071,001.77
0.728263
11,765,000.00
9,687,827.48
11,765,000.00
10,174,557.30
GARIS LURUS
KET
NOMINAL HARGA PEROLEHAN
11,765,000.00
BIAYA PENYUSUTAN PPh 30%
SALDO MENURUN PV
NOMINAL
PV
11,765,000.00
11,765,000.00
11,765,000.00
11,765,000.00
9,687,827.48
11,765,000.00
10,174,557.30
3,529,500.00
2,906,348.24
3,529,500.00
3,052,367.19
PENGHEMATAN PAJAK
146,018.95 KOMERSIAL METODE PENYUSUTAN
TH
GARIS LURUS NOMIAL
SALDO MENURUN PV
NOMINAL
TINGKAT DISKON
PV
1
1,470,625.00
1,358,545.73
2,941,250.00
2,717,091.46
0.923788
2
1,470,625.00
1,255,006.37
2,205,937.50
1,882,509.56
0.853383
3
1,470,625.00
1,159,359.87
1,654,453.13
1,304,279.85
0.788345
4
1,470,625.00
1,071,001.77
1,240.839.84
903,657.75
0.728263
5
1,470,625.00
989,377.68
930,629.88
626,090.56
0.672760
6
1,470,625.00
913,975.79
697,972.41
433,781.48
0.621488
7
1,470,625.00
844,319.64
523,479.31
300,541.51
0.574123
8
1,470,625.00
779,970.97
1,570,437.93
832,908.45
0.530367
11,765,000.00
8,371,557.81
11,765,000.00
9,000,860.61
GARIS LURUS
KET
NOMINAL
SALDO MENURUN PV
NOMINAL
PV
HARGA PEROLEHAN
11,765,000.00
11,765,000.00
11,765,000.00
11,765,000.00
BIAYA PENYUSUTAN
11,765,000.00
8,371,557.81
11,765,000.00
9,000,860.61
PPh 30%
3,529,500.00
2,511,467.34
3,529,500.00
2,700,258.18
PENGHEMATAN PAJAK
(188,790.84)
PERBANDINGAN HASIL METODE PENYUSUTAN KOMERSIAL
KET GL
FISKAL SM
GL
SELISIH SM
lxxxi
2,511,467.34
PV PHMTN PJK
2,700,258.18
2,906,348.24
3,052,367.19
(188,790.84)
GL:GL
2,511,467.34
GL:SM
2,511,467.34
14,631.32 2,906,348.24
(394,880.90) 3,052,367.19
SM:GL
2,700,258.18
SM:SM
2,700,258.18
(203,422.16)
2,906,348.24
(540,899.95) (206,090.06)
3,052,367.19
352,109.00
2. SEPEDA MOTOR 5/2003 KELOMPOK 1 HP
12,100,000.00
UE FISKAL UE KOMESIAL
4 TAHUN
SM = 50%
GL = 25%
5 TAHUN
GL = 20%
SM = 40%
FISKAL METODE PENYUSUTAN TH
GARIS LURUS NOMIAL
SALDO MENURUN PV
NOMINAL
TINGKAT DISKON
PV
1
3,025,000.00
2,794,458.70
6,050,000.00
5,588,917.40
0.923788
2
3,025,000.00
2,581,483.58
3,025,000.00
2,581,483.58
0.853383
3
3,025,000.00
2,384,743.63
1,512,500.00
1,192,371.81
0.788345
4
3,025,000.00
2,202,995.58
1,512,500.00
1,101,497.79
0.728263
12,100,000.00
9,963,681.48
12,100,000.00
10,464,270.58
GARIS LURUS
KET
NOMINAL
SALDO MENURUN PV
NOMINAL
PV
HARGA PEROLEHAN
12,100,000.00
12,100,000.00
12,100,000.00
12,100,000.00
BIAYA PENYUSUTAN
12,100,000.00
9,963,681.48
12,100,000.00
10,464,270.58
PPh 30%
3,630,000.00
2,989,104.44
3,630,000.00
3,139,281.17
PENGHEMATAN PAJAK
150,176.73 KOMERSIAL METODE PENYUSUTAN
TH
GARIS LURUS NOMIAL
SALDO MENURUN PV
NOMINAL
TINGKAT DISKON
PV
1
2,420,000.00
2,235,566.96
4,840,000.00
4,471,133.92
0.923788
2
2,420,000.00
2,065,186.86
2,904,000.00
2,478,224.23
0.853383
3
2,420,000.00
1,907,794.90
1,742,400.00
1,373,612.33
0.788345
4
2,420,000.00
1,762,396.46
1,045,440.00
761,355.27
0.728263
5
2,420,000.00
1,628,079.20
1,568,160.00
1,054,995.32
0.672760
12,100,000.00
9,599,024.38
12,100,000.00
10,139,321.07
GARIS LURUS
KET
NOMINAL HARGA PEROLEHAN
12,100,000.00
BIAYA PENYUSUTAN PPh 30%
SALDO MENURUN PV
NOMINAL
PV
12,100,000.00
12,100,000.00
12,100,000.00
12,100,000.00
9,599,024.38
12,100,000.00
10,139,321.07
3,630,000.00
2,879,707.31
3,630,000.00
3,041,796.32
PENGHEMATAN PAJAK
(162,089.01)
PERBANDINGAN HASIL METODE PENYUSUTAN KOMERSIAL
KET GL
FISKAL SM
GL
SELISIH SM
lxxxii
PV PHMTN PJK
2,879,707.31
3,041,796.32
2,989,104.44
(162,089.01)
GL:GL
2,879,707.31
GL:SM
2,879,707.31
3,139,281.17 (150,176.73)
2,989,104.44
109,397.13 3,139,281.17
SM:GL
3,041,796.32
SM:SM
3,041,796.32
(11,912.28)
2,989,104.44
259,573.86 (52,691.88)
3,139,281.17
97,484.85
3. MEBEL&PERALATAN DARI LOGAM 1/2006 KELOMPOK 2 HP
1,400,000.00
UE FISKAL UE KOMESIAL
8 TAHUN
SM = 25%
GL = 12.5%
8 TAHUN
GL = 12.5%
SM = 25%
FISKAL METODE PENYUSUTAN TH
GARIS LURUS NOMIAL
SALDO MENURUN PV
NOMINAL
TINGKAT DISKON
PV
1
175,000.00
161,662.90
350,000.00
323,325.80
0.923788
2
175,000.00
149,342.03
262,500.00
224,013.04
0.853383
3
175,000.00
137,960.38
196,875.00
155,205.42
0.788345
4
175,000.00
127,446.03
147,656.25
107,532.58
0.728263
5
175,000.00
117,733.00
110,742.59
74,502.91
0.672760
6
175,000.00
108,760.40
83,056.64
51,618.71
0.621488
7
175,000.00
100,471.53
62,292.48
35,763.55
0.574123 0.530367
8
175,000.00
92,814.23
186,877.44
99,113.63
1,400,000.00
996,190.48
1,400,000.00
1,071,075.64
GARIS LURUS
KET
NOMINAL
SALDO MENURUN PV
NOMINAL
PV
HARGA PEROLEHAN
1,400,000.00
1,400,000.00
1,400,000.00
1,400,000.00
BIAYA PENYUSUTAN
1,400,000.00
996,190.48
1,400,000.00
1,071,075.64
420,000.00
298,857.14
420,000.00
321,322.69
PPh 30% PENGHEMATAN PAJAK
(22,465.55) KOMERSIAL METODE PENYUSUTAN
TH
GARIS LURUS NOMIAL
SALDO MENURUN PV
NOMINAL
TINGKAT DISKON
PV
1
175,000.00
161,662.90
350,000.00
323,325.80
0.923788
2
175,000.00
149,342.03
262,500.00
224,013.04
0.853383
3
175,000.00
137,960.38
196,875.00
155,205.42
0.788345
4
175,000.00
127,446.03
147,656.25
107,532.58
0.728263
5
175,000.00
117,733.00
110,742.59
74,502.91
0.672760
6
175,000.00
108,760.40
83,056.64
51,618.71
0.621488
7
175,000.00
100,471.53
62,292.48
35,763.55
0.574123
8
175,000.00
92,814.23
186,877.44
99,113.63
0.530367
1,400,000.00
996,190.48
1,400,000.00
1,071,075.64
KET
GARIS LURUS
SALDO MENURUN
lxxxiii
NOMINAL
PV
NOMINAL
PV
HARGA PEROLEHAN
1,400,000.00
1,400,000.00
1,400,000.00
1,400,000.00
BIAYA PENYUSUTAN
1,400,000.00
996,190.48
1,400,000.00
1,071,075.64
420,000.00
298,857.14
420,000.00
321,322.69
PPh 30% PENGHEMATAN PAJAK
(22,465.55)
PERBANDINGAN HASIL METODE PENYUSUTAN KOMERSIAL
KET
FISKAL
GL 298,857.14
PV
SM
GL
321,322.69
298,857.14
(22,465.55)
PHMTN PJK GL:GL
298,857.14
GL:SM
298,857.14
0 0
321,322.69
(22,465.55)
0
298,857.14
321,322.69
SM:SM
321,322.69 (22,465.55)
298,857.14
321,322.69
SM:GL
SELISIH SM
(22,465.55) 321,322.69
0
4. MOBIL 12/2003 KELOMPOK 2 HP
2,704,715,000.00
UE FISKAL UE KOMESIAL
8 TAHUN
SM = 25%
GL = 12.5%
5 TAHUN
GL = 20%
SM = 40%
FISKAL TH
TINGKAT DISKON
METODE PENYUSUTAN GARIS LURUS NOMIAL
SALDO MENURUN PV
NOMINAL
PV
1
338,089,375.00
312,322,907.55
676,178,750.00
624,645,815.11
0.923788
2
338,089,375.00
288,519,725.11
507,134,062.50
432,779,587.66
0.853383
3
338,089,375.00
266,531,068.33
380,350,546.88
299,847,451.88
0.788345
4
338,089,375.00
246,217,982.51
285,262,910.16
207,746,422.74
0.728263
5
338,089,375.00
227,453,007.93
213,947,182.62
143,935,106.58
0.672760
6
338,089,375.00
210,118,489.49
160,460,386.96
99,724,204.97
0.621488
7
338,089,375.00
194,104,886.24
120,460,386.96
69,092,999.06
0.574123
8
338,089,375.00
179,311,447.55
361,035,870.67
191,481,511.62
0.530367
2,704,715,000.00
1,924,579,514.71
2,704,715,000.00
2,069,253,099.61
GARIS LURUS
KET
SALDO MENURUN
NOMINAL
PV
NOMINAL
PV
HARGA PEROLEHAN
2,704,715,000.00
2,704,715,000.00
2,704,715,000.00
2,704,715,000.00
BIAYA PENYUSUTAN
2,704,715,000.00
1,924,579,514.71
2,704,715,000.00
2,069,253,099.61
811,414,500.00
577,373,854.41
811,414,500.00
620,775,929.55
PPh 30% PENGHEMATAN PAJAK
(43,402,075.47) KOMERSIAL
TH
TINGKAT DISKON
METODE PENYUSUTAN GARIS LURUS NOMIAL
SALDO MENURUN PV
NOMINAL
PV
1
540,943,000.00
499,716,652.08
1,081,886,000.00
999,433,304.17
0.923788
2
540,943,000.00
461,631,560.17
649,131,600.00
553,957,872.20
0.853383
3
540,943,000.00
426,449,709.34
389,478,960.00
307,043,790.72
0.788345
4
540,943,000.00
393,948,772.01
233,687,376.00
170,185,869.51
0.728263
lxxxiv
5
540,943,000.00
363,924,812.68
350,531,064.00
235,823,278.62
2,704,715,000.00
2,145,671,506.28
2,704,715,000.00
2,266,444,115.22
GARIS LURUS
KET
0.672760
SALDO MENURUN
NOMINAL
PV
NOMINAL
PV
HARGA PEROLEHAN
2,704,715,000.00
2,704,715,000.00
2,704,715,000.00
2,704,715,000.00
BIAYA PENYUSUTAN
2,704,715,000.00
2,145,671,506.28
2,704,715,000.00
2,266,444,115.22
811,414,500.00
643,701,451.88
811,414,500.00
679,933,234.56
PPh 30% PENGHEMATAN PAJAK
(36,231,782.68)
PERBANDINGAN HASIL METODE PENYUSUTAN KOMERSIAL
KET GL PV
643,701,451.88
FISKAL SM
679,933,2343.56
GL 577,373,854.41
(36,231,782.68)
PHMTN PJK GL:GL
643,701,451.88
GL:SM
643,701,451.88
SELISIH SM
620,775,929.88 (43,402,075.47)
7,170,292.79
620,775,929.88
22,925,522.00
577,373,854.41
SM:GL
679,933,2343.56
SM:SM
679,933,2343.56
66,327,597.47
577,373,854.41
(102,559,380.15) 620,775,929.88
(59,157,304.68)
Sumber: Data diolah Data diatas adalah salah satu data aktiva tetap PT. Asuransi Bintang Tbk yang sudah diolah dan kemudian selanjutnya dihitung mengenai harga perolehan dari aktiva tetap dari masing-masing kelompok aktiva yang hasilnya perhitungannya dapat dilihat pada bab lampiran. Setelah harga perolehan dari setiap kelompok aktiva dihitung, kemudian perhitungan selanjutnya yaitu perhitungan mengenai biaya penyusutan dan present value dengan tarif pajak 30% menurut komersial dan fiskal. Untuk menghitung biaya penyusutan, cara menghitungnya adalah sebagai berikut: Biaya Penyusutan = Harga perolehan X Tarif Penyusutan Pajak X PVIF pertahun Seperti yang sudah dijelaskan pada rumus diatas, biaya penyusutan dapat diperoleh dengan cara mengalikan antara harga perolehan dari masing-masing aktiva dengan tarif penyusutan menurut pajak dan mengalikannya kembali dengan Present Value Interest Factor (PVIF)
lxxxv
pertahun. Lalu, setelah mendapatkan nilai dari biaya penyusutan tersebut hasilnya kemudian dijumlahkan dengan nilai biaya penyusutan dari aktiva sejenis. Kemudian dari hasil perhitungan data diatas juga akan diperoleh total hasil perhitungan mengenai nilai tunai (Present Value) dari akumulasi biaya penyusutan masing-masing aktiva menurut kedua metode yang ada. Cara menghitungnya adalah sebagai berikut: Present Value (PV) = Biaya Penyusutan X PPh 30%
Rumus diatas digunakan untuk mencari nilai tunai (Present Value) dari masing-masing aktiva yaitu dengan cara mengalikan nilai dari biaya penyusutan yang telah dihitung sebelumnya dengan tarif Pajak Penghasilan tertinggi yaitu 30%, karena diasumsikan bahwa perusahaan memperoleh laba lebih dari Rp. 100,000,000.00. Perhitungan mengenai biaya penyusutan dan persent value denga tarif pajak 30% menurut fiskal dan komersial untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bab lampiran.
lxxxvi
Tabel 4.5 Rangkuman Hasil Perhitungan Biaya Penyusutan dan Present Value dengan Tarif Pajak 30% menurut Komersial dan Fiskal FISKAL JENIS AKTIVA
HARGA PEROLEHAN
BIAYA PENYUSUTAN GL
MESIN KANTOR SEPEDA MOTOR MOBIL MEBEL&PER ALATAN DARI LOGAM GEDUNG KANTOR
PV PPh 30%
SM
GL
SM
666,764,323.00
549,043,581.26
579,110,729.63
164,713,074.38
172,988,486.42
69,604,000.00
57,315,048.38
60,194,635.46
17,194,514.51
18,058,390.64
4,417,427,225.00
3,143,284,946.82
3,379,570,482.51
942,985,484.05
1,013,871,144.75
457,222,158.00
325,343,113.40
349,799,652.70
97,602,934.02
104,939,895.81
9,270,684,913.00
1,526,779,364.10
-
458,033,809.23
-
TOTAL
14,881,702,619.0 0
5,601,766,053.96
4,368,675,500.00
1,680,529,816.19
1,309,857,917.72
JENIS AKTIVA
HARGA PEROLEHAN
KOMERSIAL BIAYA PENYUSUTAN GL MESIN KANTOR SEPEDA MOTOR MOBIL MEBEL&PER ALATAN DARI LOGAM GEDUNG KANTOR TOTAL
PV PPh 30%
SM
GL
SM
666,764,323.00
474,445,905.46
510,110,729.63
142,333,771.64
153,033,218.89
69,604,000.00
55,217,396.11
58,325,297.02
16,565,218.83
17,497,619.11
4,417,427,225.00
3,504,379,473.52
3,701,629,169.25
1,051,313,842.06
1,110,488,750.77
457,222,158.00
325,343,113.40
349,799,652.70
97,602,934.02
104,939,895.81
9,270,684,913.00
1,526,779,364.10
-
458,033,809.23
-
14,881,702,619.0 0
5,886,165,252.59
4,619,864,848.60
1,765,849,575.78
1,385,959,484.58
Sumber: Data diolah Tabel 4.8 menjelaskan tentang rangkuman dari hasil perhitungan mengenai biaya penyusutan dan PV dari masing-masing aktiva. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk aktiva mesin kantor yang memiliki harga perolehan Rp. 666,764,323.00, dihitung dari sudut pandang komersial memiliki total biaya penyusutan sebesar Rp. 474,445,905.46 menurut metode garis lurus dan Rp. 510,110,729.63 menurut metode saldo menurun, dan menurut sudut pandang fiskal didapat angka sebesar Rp. 549,043,581.26 menurut matode garis lurus dan Rp. 579,110,729.63 menurut metode saldo menurun. Begitu pula dengan PV aktiva mesin
lxxxvii
kantor, dari sudut pandang komersial didapat hasil Rp. 142,333,771.64 menurut metode garis lurus dan Rp. 153,033,218.89 menurut metode saldo menurun. Jika dilihat dari sudut pandang fiskal didapat hasil Rp. 164,713,074.38 menurut metode garis lurus dan Rp. 172,988,486.42 menurut metode saldo menurun. Sedangkan untuk aktiva sepeda motor yang memiliki harga perolehan Rp. 69,604,000.00 dihitung dari sudut pandang komersial memiliki total biaya penyusutan sebesar Rp. 55,217,396.11 menurut metode garis lurus dan Rp. 58,325,297.02 menurut metode saldo menurun, dan menurut sudut pandang fiskal didapat angka sebesar Rp. 57,315,048.38 menurut metode garis lurus dan Rp. 57,704,136.93 menurut metode saldo menurun. Begitu pula dengan PV aktiva sepeda motor,dari sudut pandang komersial didapat hasil Rp. 16,565,218.83 menurut metode garis lurus dan Rp. 24,607,865.73 menurut metode saldo menurun. Jika dilihat dari sudut pandang fiskal didapat hasil Rp. 17,194,514.51 menurut metode garis lurus dan Rp 17,311,241.08 menurut metode saldo menurun. Lalu, untuk aktiva mobil yang memiliki harga perolehan Rp. 4,417,427,225.00 dihitung dari sudut pandang komersial memiliki total biaya penyusutan sebesar Rp. 3,504,379,473.52 menurut metode garis lurus dan Rp. 3,701,629,169.25 menurut metode saldo menurun, dan menurut sudut pandang fiskal didapat angka sebesar Rp. 3,143,284,946.82 menurut metode garis lurus dan Rp. 3,379,570,482.51 menurut metode saldo menurun. Begitu pula dengan PV aktiva mobil, dari sudut pandang
lxxxviii
komersial didapat hasil Rp. 1,051,313,842.06 menurut metode garis lurus dan Rp. 1,110,488,750.77 menurut metode saldo menurun. Jika dilihat dari sudut pandang fiskal didapat hasil Rp. 942,985,484.05 menurut metode garis lurus dan Rp. 1,013,871,144.75 menurut metode saldo menurun. Sedangkan untuk aktiva mebel dan peralatan dari logam yang memiliki harga perolehan Rp. 457,222,158.00 dihitung dari sudut pandang komersial memiliki total biaya penyusutan sebesar Rp. 325,343,113.40 menurut metode garis lurus dan Rp. 349,799,652.70 menurut metode saldo menurun, dan menurut sudut pandang fiskal didapat angka sebesar Rp. 325,343,113.40 menurut matode garis lurus dan Rp. 349,799,652.70 menurut metode saldo menurun. Begitu pula dengan PV aktiva mebel dan peralatan dari logam, dari sudut pandang komersial didapat hasil Rp. 97,602,934.02 menurut metode garis lurus dan Rp. 104,939,895.81 menurut metode saldo menurun. Jika dilihat dari sudut pandang fiskal didapat hasil Rp. 97,602,934.02 menurut metode garis lurus dan Rp. 104,939,895.81 menurut metode saldo menurun. Lalu untuk aktiva yang terakhir yaitu gedung kantor yang memiliki harga perolehan Rp. 9,270,684,913.00 karena metode penyusutan yang dipakai oleh komersial dan fiskal sama yaitu garis lurus, maka perhitungannya hanya menurut garis lurus saja yaitu sebesar Rp. 1,526,779,364.10 baik menurut komersial maupun fiskal, dan untuk nilai PV dari aktiva gedung kantor ini adalah Rp. 458,033,809.23 baik menurut komersial maupun fiskal.
lxxxix
Setelah kita mengetahui total dari harga perolehan, biaya penyusutan dan PV dari masing-masing aktiva, maka langkah selanjutnya yaitu membandingkan hasil dari total-total hasil perhitungan yang telah kita bahas sebelumnya. Berikut ini akan ditampilkan tabel, yang mana tabel ini adalah inti atau puncak daripada skripsi ini, tabel ini memuat perbandingan total dari hasil perhitungan sebelumnya yang mana hasil perbandingan ini yang disebut dengan penghematan pajak. Tabel 4.6 Perhitungan Penghematan Pajak Biaya Penyusutan dan PV antara Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dari Sudut Pandang Fiskal
NO
NAMA AKTIVA
1 2 3
MESIN KANTOR SEPEDA MOTOR MOBIL MEBEL DAN PERALATAN DARI LOGAM GEDUNG KANTOR TOTAL
4 5
FISKAL BIAYA PENYUSUTAN GL : SM 30,067,148.37 2,879,587.08 236,285,535.69
PV GL : SM 8,275,412.04 863,876.13 70,885,660.70
24,456,539.30
7,336,961.79
1,526,779,364.10 1,820,468,174.54
458,033,809.23 545,395,719.89
Sumber:Data diolah Tabel 4.7 Perhitungan Penghematan Pajak Biaya Penyusutan dan PV antara Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dari Sudut Pandang Komersial
NO
NAMA AKTIVA
1 2 3
MESIN KANTOR SEPEDA MOTOR MOBIL MEBEL DAN PERALATAN DARI LOGAM GEDUNG KANTOR TOTAL
4 5
KOMERSIAL BIAYA PENYUSUTAN GL : SM 35,664,824.17 3,107,900.91 197,249,695.73
PV GL : SM 10,699,447.25 932,400.28 59,174,908.71
24,456,539.30
7,336,961.79
1,526,779,364.10 1,787,258,324.21
458,033,809.23 536,177,527.26
Sumber:Data diolah
xc
Tabel 4.8 Perbandingan Penghematan Pajak antara Fiskal dan Komersial
NO
NAMA AKTIVA
1 2 3
MESIN KANTOR SEPEDA MOTOR MOBIL MEBEL DAN PERALATAN DARI LOGAM GEDUNG KANTOR TOTAL
4 5
FISKAL DAN KOMERSIAL BIAYA PENYUSUTAN PV GL : SM GL : SM 5,597,675.80 2,424,035.21 228,313.83 68,524.15 39,035,839.96 11,710,751.99 0.00
0.00
0 44,861,829.59
0 14,203,311.35
Sumber:Data diolah Tabel 4.9 dan tabel 4.10 adalah tabel yang berisi tentang perhitungan penghematan pajak biaya penyusutan dan PV antara metode garis lurus dan saldo menurun dari sudut pandang fiskal dan komersial. Penjelasan dari kedua tabel tersebut adalah sebagai berikut, pada tabel 4.9 dapat dilihat bahwa untuk semua aktiva yang ada, berdasarkan perhitunganperhitungan sebelumnya mengenai biaya penyusutan dapat dibandingkan totalnya antara yang menggunakan metode garis lurus dengan yang menggunakan metode saldo menurun dari sudut pandang fiskal. Aktiva yang akan dijelaskan pertama yaitu mesin kantor, berdasarkan perhitungan-perhitungan sebelumnya mengenai biaya penyusutan mesin kantor, didapat totalnya yaitu, dari sudut pandang dan perhitungan menurut fiskal didapat total biaya penyusutan menurut garis lurus yaitu sebesar Rp. 549,043,581.26 dan menurut metode saldo menurun didapat total biaya penyusutan sebesar Rp. 579,110,729.63, sehingga jika dilihat pada tabel 4.9 terdapat selisih antara kedua angka tersebut yaitu sebesar
xci
Rp. 30,067,148.37. Setelah nilai biaya penyusutan dari kedua metode penyusutan tesebut diperoleh, maka selanjutnya kedua nilai penyusutan tersebut setelah dikalikan dengan tarif pajak tertinggi yaitu 30%, maka akan didapat angka Rp.164,713,074.38 untuk metode garis lurus dan Rp. 172,988,486.42 untuk metode saldo menurun. Jika kedua angka tersebut dibandingkan
yaitu
Rp.164,713,074.38 - Rp. 172,988,486.42 = Rp.
8,275,412.04, jadi dapat kita lihat yaitu dari sudut pandang fiskal akan diperoleh besarnya penghematan pajak jika memilih metode penyusutan garis lurus adalah sebesar Rp. 8,275,412.04. Selanjutnya dari sudut pandang dan perhitungan menurut komersial didapat total biaya penyusutan menurut garis lurus yaitu sebesar Rp. 474,445,905.46 dan menurut metode saldo menurun didapat total biaya penyusutan sebesar Rp. 510,110,729.63, sehingga jika dilihat pada tabel 4.10 terdapat selisih antara kedua angka tersebut yaitu sebesar Rp. 35,664,824.17. Setelah nilai biaya penyusutan dari kedua metode penyusutan tersebut diperoleh, maka selanjutnya kedua nilai penyusutan tersebut setelah dikalikan dengan tarif pajak tertinggi yaitu 30%, maka akan didapat angka Rp. 142,333,771.64 untuk metode garis lurus dan Rp. 153,033,218.89 untuk metode saldo menurun. Jika kedua angka tersebut dibandingkan
yaitu Rp. 153,033,218.89 – Rp. 142,333,771.64 = Rp.
10,699,447.25, jadi dapat kita lihat yaitu dari sudut pandang komersial akan diperoleh besarnya penghematan pajak jika memilih metode penyusutan saldo menurun adalah sebesar Rp. 10,699,447.25.
xcii
Jika kita bandingkan antara kedua penghematan pajak yang dilakukan oleh komersial dan fiskal akan diperoleh hasilnya yaitu, Rp. 10,699,447.25 - Rp. 8,275,412.04 = Rp. 2,424,035.21 sesuai dengan yang tercantum pada tabel 4.11. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa penghematan yang dilakukan dari sudut pandang komersial lebih menguntungkan, karena terdapat selisih hasil penghematan pajak sebesar Rp. 2,424,035.21. Aktiva yang akan dijelaskan selanjutnya yaitu sepeda motor, berdasarkan
perhitungan-perhitungan
sebelumnya
mengenai
biaya
penyusutan sepeda motor, didapat totalnya yaitu, dari sudut pandang dan perhitungan menurut fiskal didapat total biaya penyusutan menurut garis lurus yaitu sebesar Rp. 57,315,048.38 dan menurut metode saldo menurun didapat total biaya penyusutan sebesar Rp. 60,194,635.46, sehingga jika dilihat pada tabel 4.9 terdapat selisih antara kedua angka tersebut yaitu sebesar Rp. 2,879,587.08. Setelah nilai biaya penyusutan dari kedua metode penyusutan tesebut diperoleh, maka selanjutnya kedua nilai penyusutan tersebut setelah dikalikan dengan tarif pajak tertinggi yaitu 30%, maka akan didapat angka Rp. 17,194,514.51 untuk metode garis lurus dan Rp. 18,058,390.64 untuk metode saldo menurun. Jika kedua angka tersebut dibandingkan yaitu Rp. 18,058,390.64 - Rp. 17,311,241.08 = Rp. 863,876.13, jadi dapat kita lihat yaitu dari sudut pandang fiskal akan diperoleh besarnya penghematan pajak jika memilih metode penyusutan saldo menurun adalah sebesar Rp. 863,876.13.
xciii
Selanjutnya dari sudut pandang dan perhitungan menurut komersial didapat total biaya penyusutan menurut garis lurus yaitu sebesar Rp. 55,217,396.11 dan menurut metode saldo menurun didapat total biaya penyusutan sebesar Rp. 58,325,297.02, sehingga jika dilihat pada tabel 4.10 terdapat selisih antara kedua angka tersebut yaitu sebesar Rp. 3,107,900.91. Setelah nilai biaya penyusutan dari kedua metode penyusutan tersebut diperoleh, maka selanjutnya kedua nilai penyusutan tersebut setelah dikalikan dengan tarif pajak tertinggi yaitu 30%, maka akan didapat angka Rp. 16,565,218.83 untuk metode garis lurus dan Rp. 17,497,619.11 untuk metode saldo menurun. Jika kedua angka tersebut dibandingkan yaitu Rp. 17,497,619.11 - Rp. 16,565,218.83
= Rp.
932,400.28, jadi dapat kita lihat yaitu dari sudut pandang komersial akan diperoleh besarnya penghematan pajak jika memilih metode penyusutan saldo menurun adalah sebesar Rp. 932,400.28. Jika kita bandingkan antara kedua penghematan pajak yang dilakukan oleh komersial dan fiskal akan diperoleh hasilnya yaitu, Rp. 932,400.28 - Rp. 863,876.13 = Rp. 68,524.15 sesuai dengan yang tercantum pada tabel 4.11. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa penghematan yang dilakukan dari sudut pandang komersial lebih menguntungkan, karena terdapat selisih hasil penghematan pajak sebesar Rp. 68,524.15. Selanjutnya aktiva yang akan dijelaskan yaitu mobil, berdasarkan perhitungan-perhitungan sebelumnya mengenai biaya penyusutan mobil,
xciv
didapat totalnya yaitu, dari sudut pandang dan perhitungan menurut fiskal didapat total biaya penyusutan menurut garis lurus yaitu sebesar Rp. 3,143,284,946.82 dan menurut metode saldo menurun didapat total biaya penyusutan sebesar Rp. 3,379,570,482.51, sehingga jika dilihat pada tabel 4.9 terdapat selisih antara kedua angka tersebut yaitu sebesar Rp. 236,285,535.69. Setelah nilai biaya penyusutan dari kedua metode penyusutan tesebut diperoleh, maka selanjutnya kedua nilai penyusutan tersebut setelah dikalikan dengan tarif pajak tertinggi yaitu 30%, maka akan didapat angka Rp. 942,985,484.05 untuk metode garis lurus dan Rp. 1,013,871,144.75 untuk metode saldo menurun. Jika kedua angka tersebut dibandingkan yaitu Rp. 1,013,871,144.75 – Rp. 942,985,484.05 = Rp. 70,885,660.70, jadi dapat kita lihat yaitu dari sudut pandang fiskal akan diperoleh besarnya penghematan pajak jika memilih metode penyusutan garis lurus adalah sebesar Rp. 70,885,660.70. Selanjutnya dari sudut pandang dan perhitungan menurut komersial didapat total biaya penyusutan menurut garis lurus yaitu sebesar Rp. 3,504,379,473.52 dan menurut metode saldo menurun didapat total biaya penyusutan sebesar Rp. 3,701,629,169.25, sehingga jika dilihat pada tabel 4.10 terdapat selisih antara kedua angka tersebut yaitu sebesar Rp. 197,249,695.73. Setelah nilai biaya penyusutan dari kedua metode penyusutan tersebut diperoleh, maka selanjutnya kedua nilai penyusutan tersebut setelah dikalikan dengan tarif pajak tertinggi yaitu 30%, maka akan didapat angka Rp. 1,051,313,842.06 untuk metode garis lurus dan
xcv
Rp. 1,110,488,750.77 untuk metode saldo menurun. Jika kedua angka tersebut dibandingkan yaitu Rp. 1,110,488,750.77 - Rp. 1,051,313,842.06 = Rp. 59,174,908.71, jadi dapat kita lihat yaitu dari sudut pandang komersial akan diperoleh besarnya penghematan pajak jika memilih metode penyusutan saldo menurun adalah sebesar Rp. 59,174,908.71. Jika kita bandingkan antara kedua penghematan pajak yang dilakukan oleh komersial dan fiskal akan diperoleh hasilnya yaitu, Rp. 59,174,908.71 - Rp. 70,885,660.70 = Rp. 11,710,751.99 sesuai dengan yang tercantum pada tabel 4.11. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa penghematan yang dilakukan dari sudut pandang komersial lebih menguntungkan, karena terdapat selisih hasil penghematan pajak sebesar Rp. 11,710,751.99. Aktiva yang akan dijelaskan selanjutnya yaitu mebel dan peralatan dari logam, berdasarkan perhitungan-perhitungan sebelumnya mengenai biaya penyusutan mebel dan peralatan dari logam, didapat totalnya yaitu, dari sudut pandang dan perhitungan menurut fiskal didapat total biaya penyusutan menurut garis lurus yaitu sebesar Rp. 325,343,113.4 dan menurut metode saldo menurun didapat total biaya penyusutan sebesar Rp. 349,799,652.70, sehingga jika dilihat pada tabel 4.9 terdapat selisih antara kedua angka tersebut yaitu sebesar Rp. 24,456,539.30. Setelah nilai biaya penyusutan dari kedua metode penyusutan tesebut diperoleh, maka selanjutnya kedua nilai penyusutan tersebut setelah dikalikan dengan tarif pajak tertinggi yaitu 30%, maka akan didapat angka Rp. 97,602,934.02
xcvi
untuk metode garis lurus dan Rp. 104,939,895.81 untuk metode saldo menurun.
Jika
kedua
angka
tersebut
dibandingkan
yaitu
Rp.
104,939,895.81 – Rp. 97,602,934.02 = Rp. 7,336,961.79, jadi dapat kita lihat yaitu dari sudut pandang fiskal akan diperoleh besarnya penghematan pajak jika memilih metode penyusutan garis lurus adalah sebesar Rp. 7,336,961.79. Selanjutnya dari sudut pandang dan perhitungan menurut komersial didapat total biaya penyusutan menurut garis lurus yaitu sebesar Rp. 325,343,113.40 dan menurut metode saldo menurun didapat total biaya penyusutan sebesar Rp. 349,799,652.70, sehingga jika dilihat pada tabel 4.10 terdapat selisih antara kedua angka tersebut yaitu sebesar Rp 24,456,539.30. Setelah nilai biaya penyusutan dari kedua metode penyusutan tersebut diperoleh, maka selanjutnya kedua nilai penyusutan tersebut setelah dikalikan dengan tarif pajak tertinggi yaitu 30%, maka akan didapat angka Rp. 97,602,934.02 untuk metode garis lurus dan Rp. 104,939,895.81 untuk metode saldo menurun. Jika kedua angka tersebut dibandingkan
yaitu Rp. 104,939,895.81 - Rp. 97,602,934.02 = Rp.
7,336,961.79, jadi dapat kita lihat yaitu dari sudut pandang komersial akan diperoleh besarnya penghematan pajak jika memilih metode penyusutan saldo menurun adalah sebesar Rp. 7,336,961.79. Jika kita bandingkan antara kedua penghematan pajak yang dilakukan oleh komersial dan fiskal akan diperoleh hasilnya yaitu, Rp. 7,336,961.79 - Rp. 7,336,961.79 = Rp. 0 sesuai dengan yang tercantum
xcvii
pada tabel 4.11 Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa tidak terdapat penghematan pajak, karena masa manfaatnya yang digunakan baik komersial dan fiskal adalah sama yaitu 8 tahun dan tarif penyusutannya juga sama yaitu 12.5% Selanjutnya, untuk aktiva yang terakhir yaitu gedung kantor karena metode penyusutan yang digunakan antara komersial dan fiskal sama yaitu garis lurus, dan masa manfaatnya juga sama yaitu 20 tahun dan tarif penyusutannya juga sama yaitu 5%, maka diperoleh hasil yang sama yaitu untuk biaya penyusutan adalah sebesar Rp. 1,526,779,364.10 dan untuk PV daripada gedung kantor, baik komersial maupun fiskal yaitu sebesar Rp. 458,033,809.23. Jadi karena alasan diatas, maka untuk aktiva gedung kantor tidak dapat dilakukan penghematan pajak. Untuk lebih memudahkan dalam melihat hasil penghematan pajak terhadap penyusutan aktiva tetap, maka dibawah ini akan ditampilkan tabel yang merangkum tentang total penghematan pajak untuk setiap aktiva, tabelnya sebagai berikut:
xcviii
Tabel 4.9 Rangkuman Total Penghematan Pajak Aktiva Tetap PT. Asuransi Bintang Tbk
NO 1 2 3 4 5
NAMA AKTIVA MESIN KANTOR SEPEDA MOTOR MOBIL MEBEL DAN PERALATAN DARI LOGAM GEDUNG KANTOR TOTAL
PENGHEMATAN PAJAK FISKAL KOMERSIAL PV PV
SELISIH
8,275,412.04
10,699,447.25
2,424,035.21
863,876.13
932,400.28
68,524.15
70,885,660.70
59,174,908.71
11,710,751.99
7,336,961.79
7,336,961.79
0
458,033,809.23
458,033,809.23
0
545,395,719.89
536,177,527.26
14,203,311.35
Sumber: Data diolah Tabel diatas menjelaskan bahwa penghematan yang dilakukan dari sudut pandang fiskal jauh lebih besar dibandingkan dengan penghematan pajak yang dilakukan dari sudut pandang komersial. Total hasil penghematan fiskal jika dibandingkan dengan total hasil penghematan komersial yaitu, Rp. 545,395,719.89 – Rp. 536,177,527.26 = Rp. 14,203,311.35, jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan dapat melakukan penghematan sebesar Rp. 14,203,311.35 apabila perusahaan melakukan perhitungan mengenai penyusutan aktiva tetap sesuai dengan atau mengikuti perhitungan menurut fiskal. Seluruh perhitungan diatas mulai dari perhitungan biaya penyusutan pada masing-masing aktiva tetap yang dimiliki PT. Asuransi Bintang Tbk sampai kepada perhitungan penghematan pajaknya, kondisi daripada PT. Asuransi Bintang Tbk, diasumsikan PT. Asuransi Bintang Tbk posisinya yaitu mengalami laba diatas Rp. 100,000,000.00. Kemudian dibawah ini
xcix
akan dijabarkan mengenai perhitungan biaya penyusutan dan present value dengan tingkat diskon 8.25% dan PT. Asuransi Bintang Tbk posisinya yaitu mengalami rugi diatas Rp. 100,000,000.00 yaitu posisi sebenarnya yang dialami oleh PT. Asuransi Bintang Tbk ada tahun buku 2006.
c
Tabel 4.10 Perhitungan Biaya Penyusutan dan Nilai Tunai dengan Tingkat Diskon 8.25% antara Komersial dan Fiskal 1. MESIN KANTOR 12/2005 KELOMPOK 1 HP
11,765,000.00
UE FISKAL UE KOMESIAL
4
SM = 50%
GL = 25%
8
GL = 12.5%
SM = 25%
FISKAL METODE PENYUSUTAN TH
GARIS LURUS NOMIAL
SALDO MENURUN PV
NOMINAL
TINGKAT DISKON
PV
1
2,941,250.00
2,717,091.46
5,882,500.00
5,434,182.91
0.923788
2
2,941,250.00
2,510,012.75
2,941,250.00
2,510,012.75
0.853383
3
2,941,250.00
2,318,719.73
1,470,625.00
1,159,359.87
0.788345
2,941,250.00
2,142,003.55
1,470,625.00
1,071,001.77
0.728263
11,765,000.00
9,687,827.48
11,765,000.00
10,174,557.30
4
KOMERSIAL METODE PENYUSUTAN TH
GARIS LURUS NOMIAL
SALDO MENURUN PV
NOMINAL
TINGKAT DISKON
PV
1
1,470,625.00
1,358,545.73
2,941,250.00
2,717,091.46
0.923788
2
1,470,625.00
1,255,006.37
2,205,937.50
1,882,509.56
0.853383
3
1,470,625.00
1,159,359.87
1,654,453.13
1,304,279.85
0.788345
4
1,470,625.00
1,071,001.77
1,240.839.84
903,657.75
0.728263
5
1,470,625.00
989,377.68
930,629.88
626,090.56
0.672760
6
1,470,625.00
913,975.79
697,972.41
433,781.48
0.621488
7
1,470,625.00
844,319.64
523,479.31
300,541.51
0.574123 0.530367
8
1,470,625.00
779,970.97
1,570,437.93
832,908.45
11,765,000.00
8,371,557.81
11,765,000.00
9,000,860.61
PERBANDINGAN HASIL METODE PENYUSUTAN KOMERSIAL
KET
FISKAL
GL PV
SM
9,687,827.48
10,174,557.30
GL 8,371,557.81
(540,296.69)
SELISIH
SELISIH SM 9,000,860.61 (500,589.10)
(39,707.59)
2. SEPEDA MOTOR 5/2003 KELOMPOK 1 HP
12,100,000.00
UE FISKAL UE KOMESIAL
4 TAHUN
SM = 50%
GL = 25%
5 TAHUN
GL = 20%
SM = 40%
FISKAL METODE PENYUSUTAN TH
GARIS LURUS NOMIAL
SALDO MENURUN PV
NOMINAL
TINGKAT DISKON
PV
1
3,025,000.00
2,794,458.70
6,050,000.00
5,588,917.40
0.923788
2
3,025,000.00
2,581,483.58
3,025,000.00
2,581,483.58
0.853383
3
3,025,000.00
2,384,743.63
1,512,500.00
1,192,371.81
0.788345
ci
4
3,025,000.00
2,202,995.58
12,100,000.00
9,963,681.48
1,512,500.00
1,101,497.79
12,100,000.00
10,464,270.58
0.728263
KOMERSIAL METODE PENYUSUTAN TH
GARIS LURUS NOMIAL
TINGKAT DISKON
SALDO MENURUN PV
NOMINAL
PV
1
2,420,000.00
2,235,566.96
4,840,000.00
4,471,133.92
0.923788
2
2,420,000.00
2,065,186.86
2,904,000.00
2,478,224.23
0.853383
3
2,420,000.00
1,907,794.90
1,742,400.00
1,373,612.33
0.788345
4
2,420,000.00
1,762,396.46
1,045,440.00
761,355.27
0.728263
2,420,000.00
1,628,079.20
1,568,160.00
1,054,995.32
0.672760
12,100,000.00
9,599,024.38
12,100,000.00
10,139,321.07
5
PERBANDINGAN HASIL METODE PENYUSUTAN KOMERSIAL
KET
FISKAL
GL PV
SM
9,599,024.38
10,139,321.07
GL 9,963,681.48
(540,296.69)
SELISIH
SELISIH SM 10,464,270.58 (500,589.10)
(39,707.59)
3. MEBEL&PERALATAN DARI LOGAM 1/2006 KELOMPOK 2 HP
1,400,000.00
UE FISKAL UE KOMESIAL
8 TAHUN
SM = 25%
GL = 12.5%
8 TAHUN
GL = 12.5%
SM = 25%
FISKAL METODE PENYUSUTAN TH
GARIS LURUS NOMIAL
TINGKAT DISKON
SALDO MENURUN PV
NOMINAL
PV
1
175,000.00
161,662.90
350,000.00
323,325.80
0.923788
2
175,000.00
149,342.03
262,500.00
224,013.04
0.853383
3
175,000.00
137,960.38
196,875.00
155,205.42
0.788345
4
175,000.00
127,446.03
147,656.25
107,532.58
0.728263
5
175,000.00
117,733.00
110,742.59
74,502.91
0.672760
6
175,000.00
108,760.40
83,056.64
51,618.71
0.621488
7
175,000.00
100,471.53
62,292.48
35,763.55
0.574123 0.530367
8
175,000.00
92,814.23
186,877.44
99,113.63
1,400,000.00
996,190.48
1,400,000.00
1,071,075.64
KOMERSIAL METODE PENYUSUTAN TH
GARIS LURUS NOMIAL
TINGKAT DISKON
SALDO MENURUN PV
NOMINAL
PV
1
175,000.00
161,662.90
350,000.00
323,325.80
0.923788
2
175,000.00
149,342.03
262,500.00
224,013.04
0.853383
3
175,000.00
137,960.38
196,875.00
155,205.42
0.788345
4
175,000.00
127,446.03
147,656.25
107,532.58
0.728263
5
175,000.00
117,733.00
110,742.59
74,502.91
0.672760
6
175,000.00
108,760.40
83,056.64
51,618.71
0.621488
7
175,000.00
100,471.53
62,292.48
35,763.55
0.574123
cii
8
175,000.00 1,400,000.00
92,814.23
186,877.44
99,113.63
996,190.48
1,400,000.00
1,071,075.64
0.530367
PERBANDINGAN HASIL METODE PENYUSUTAN KOMERSIAL
KET GL PV
FISKAL SM
996,190.48
1,071,075.64
SELISIH
GL
SM
996,190.48
1,071,075.64
(74,885.16)
SELISIH
(74,885.16)
0
4. MOBIL 12/2003 KELOMPOK 2 HP
2,704,715,000.00
UE FISKAL UE KOMESIAL
8 TAHUN
SM = 25%
GL = 12.5%
5 TAHUN
GL = 20%
SM = 40%
FISKAL TH
METODE PENYUSUTAN GARIS LURUS NOMIAL
TINGKAT DISKON
SALDO MENURUN PV
NOMINAL
PV
1
338,089,375.00
312,322,907.55
676,178,750.00
624,645,815.11
0.923788
2
338,089,375.00
288,519,725.11
507,134,062.50
432,779,587.66
0.853383
3
338,089,375.00
266,531,068.33
380,350,546.88
299,847,451.88
0.788345
4
338,089,375.00
246,217,982.51
285,262,910.16
207,746,422.74
0.728263
5
338,089,375.00
227,453,007.93
213,947,182.62
143,935,106.58
0.672760
6
338,089,375.00
210,118,489.49
160,460,386.96
99,724,204.97
0.621488
7
338,089,375.00
194,104,886.24
120,460,386.96
69,092,999.06
0.574123
8
338,089,375.00
179,311,447.55
361,035,870.67
191,481,511.62
0.530367
2,704,715,000.00
1,924,579,514.71
2,704,715,000.00
2,069,253,099.61
KOMERSIAL TH
METODE PENYUSUTAN GARIS LURUS NOMIAL
TINGKAT DISKON
SALDO MENURUN PV
NOMINAL
PV
1
540,943,000.00
499,716,652.08
1,081,886,000.00
999,433,304.17
0.923788
2
540,943,000.00
461,631,560.17
649,131,600.00
553,957,872.20
0.853383
3
540,943,000.00
426,449,709.34
389,478,960.00
307,043,790.72
0.788345
4
540,943,000.00
393,948,772.01
233,687,376.00
170,185,869.51
0.728263 0.672760
5
540,943,000.00
363,924,812.68
350,531,064.00
235,823,278.62
2,704,715,000.00
2,145,671,506.28
2,704,715,000.00
2,266,444,115.22
PERBANDINGAN HASIL METODE PENYUSUTAN KOMERSIAL
KET PV
FISKAL
GL
SM
GL
2,145,671,506.28
2,266,444,115.22
1,924,579,514.71
(120,772,608.94)
SELISIH
SELISIH SM 2,069,253,099.61 (144,673,584.90)
0
5. GEDUNG KANTOR 12/2000 KELOMPOK PERMANEN HP
9,039,616,977.00
UE FISKAL UE KOMESIAL
20 TAHUN 20 TAHUN
KOMERSIAL & FISKAL TH
METODE PENYUSUTAN
TINGKAT DISKON
GARIS LURUS
ciii
NOMIAL
PV
1
451,980,848.85
417,534,484.40
0.923788
2
451,980,848.85
385,712,772.73
0.853383
3
451,980,848.85
356,316,842.29
0.788345
4
451,980,848.85
329,160,928.93
0.728263
5
451,980,848.85
304,074,635.87
0.672760
6
451,980,848.85
280,900,673.79
0.621488
7
451,980,848.85
259,492,600.88
0.574123
8
451,980,848.85
239,715,726.86
0.530367
9
451,980,848.85
221,446,660.95
0.489947
10
451,980,848.85
204,569,696.06
0.452607
11
451,980,848.85
188,978,616.67
0.418112
12
451,980,848.85
174,576,246.93
0.386247
13
451,980,848.85
161,271,286.68
0.356810
14
451,980,848.85
148,980,571.46
0.329617
15
451,980,848.85
137,626,360.55
0.304496
16
451,980,848.85
127,137,240.99
0.281289
17
451,980,848.85
117,448,127.54
0.259852
18
451,980,848.85
108,497,098.80
0.240048
19
451,980,848.85
100,228,109.18
0.221753
20
451,980,848.85
92,589,632.83
0.204853
9,039,616,977.00
4,356,258,314.38
PERBANDINGAN HASIL METODE PENYUSUTAN KOMERSIAL
KET GL
FISKAL SM
4,356,258,314.38
PV
GL -
4,356,258,314.38
SELISIH
4,356,258,314.38
SELISIH SM 4,356,258,314.38
0
Sumber: data diolah Tabel 4.13 diatas adalah tabel yang menjelaskan tentang contoh perhitungan biaya penyusutan dan present value dari masing-masing aktiva tetap yang dimiliki oleh PT. Asuransi Bintang Tbk akan tetapi pada keadaan perusahaan mengalami rugi diatas Rp. 100,000,000.00. Untuk lebih lengkapnya, dibawah ini akan dijabarkan total present value dari masing-masing aktiva.
civ
Tabel 4.11 Perbandingan Total Hasil Perhitungan Biaya Penyusutan&Present Value Pada Saat PT. Asuransi Bintang Tbk Rugi Dan Untung Diatas Rp. 100,000,000.00 JENIS AKTIVA
MESIN KANTOR SEPEDA MOTOR MOBIL MEBEL&PERA LATAN DARI LOGAM GEDUNG KANTOR TOTAL
JENIS AKTIVA
MESIN KANTOR SEPEDA MOTOR MOBIL MEBEL&PERA LATAN DARI LOGAM GEDUNG KANTOR TOTAL
JENIS AKTIVA
HARGA PEROLEHAN
FISKAL BIAYA PENYUSUTAN&PV PADA BIAYA PENYUSUTAN&PV PADA SAAT PERUSAHAAN UNTUNG SAAT PERUSAHAAN RUGI DIATAS Rp. 100,000,000.00 DIATAS Rp. 100,000,000.00 GL SM GL SM
666,764,323.00
549,043,581.26
579,110,729.63
164,713,074.38
172,988,486.42
69,604,000.00
57,315,048.38
60,194,635.46
17,194,514.51
18,058,390.64
4,417,427,225.00
3,143,284,946.82
3,379,570,482.51
942,985,484.05
1,013,871,144.75
457,222,158.00
325,343,113.40
349,799,652.70
97,602,934.02
104,939,895.81
9,270,684,913.00
1,526,779,364.10
-
458,033,809.23
-
14,881,702,619.00
5,601,766,053.96
4,368,675,500.00
1,680,529,816.19
1,309,857,917.72
HARGA PEROLEHAN
KOMERSIAL BIAYA PENYUSUTAN&PV PADA BIAYA PENYUSUTAN&PV PADA SAAT PERUSAHAAN UNTUNG SAAT PERUSAHAAN RUGI DIATAS Rp. 100,000,000.00 DIATAS Rp. 100,000,000.00 GL SM GL SM
666,764,323.00
474,445,905.46
510,110,729.63
142,333,771.64
153,033,218.89
69,604,000.00
55,217,396.11
58,325,297.02
16,565,218.83
17,497,619.11
4,417,427,225.00
3,504,379,473.52
3,701,629,169.25
1,051,313,842.06
1,110,488,750.77
457,222,158.00
325,343,113.40
349,799,652.70
97,602,934.02
104,939,895.81
9,270,684,913.00
1,526,779,364.10
-
458,033,809.23
-
14,881,702,619.00 HARGA PEROLEHAN
5,886,165,252.59 4,619,864,848.60 1,765,849,575.78 1,385,959,484.58 SELISIH BIAYA PENYUSUTAN&PV PADA SAAT PERUSAHAAN RUGI DAN UNTUNG DIATAS Rp. 100,000,000.00 FISKAL KOMERSIAL GL
MESIN KANTOR SEPEDA MOTOR MOBIL MEBEL&PERA LATAN DARI LOGAM GEDUNG KANTOR TOTAL
SM
GL
SM
666,764,323.00
384,330,506.88
406,122,243.21
332,112,133.82
357,077,510.74
69,604,000.00
40,120,533.87
42,136,244.82
38,652,177.28
40,827,677.91
4,417,427,225.00
2,200,299,462.77
2,365,699,337.76
2,453,065,631.46
2,591,140,418.48
457,222,158.00
227,740,179.38
244,859,756.89
227,740,179.38
244,859,756.89
9,270,684,913.00
1,068,745,554.87
0
1,068,745,554.87
0
14,881,702,619.00
3,921,236,237.77
3,058,817,582.28
4,120,315,676.81
3,233,905,364.02
Sumber: data diolah Tabel 4.14 menjelaskan tentang rangkuman dari hasil perhitungan mengenai biaya penyusutan dan PV dari masing-masing aktiva pada saat PT. Asuransi Bintang Tbk rugi dan untung diatas Rp. 100,000,000.00.
cv
Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk aktiva mesin kantor pada saat PT. Asuransi Bintang Tbk rugi diatas Rp. 100,000,000.00 yang memiliki harga perolehan Rp. 666,764,323.00, dihitung dari sudut pandang komersial memiliki total biaya penyusutan sebesar Rp. 474,445,905.46 menurut metode garis lurus dan Rp. 510,110,729.63 menurut metode saldo menurun, dan menurut sudut pandang fiskal didapat angka sebesar Rp. 549,043,581.26 menurut metode garis lurus dan Rp. 579,110,729.63 menurut metode saldo menurun. Sedangkan untuk aktiva mesin kantor pada saat PT. Asuransi Bintang Tbk untung diatas Rp. 100,000,000.00 dihitung dari sudut pandang komersial didapat hasil Rp. 142,333,771.64 menurut metode garis lurus dan Rp. 153,033,218.89 menurut metode saldo menurun. Jika dihitung dari sudut pandang fiskal didapat hasil Rp. 164,713,074.38 menurut metode garis lurus dan Rp. 172,988,486.42 menurut metode saldo menurun. Jadi dari kedua kondisi yang dialami perusahaan tersebut untuk aktiva mesin kantor, menurut perhitungan fiskal didapatkan selisih sebesar Rp. 384,330,506.88 menurut metode garis lurus dan Rp. 406,122,243.21 menurut metode saldo menurun. Sedangkan menurut perhitungan komersial, didapatkan selisih sebesar Rp. 332,112,133.82 menurut metode garis lurus dan Rp. 357,077,510.74 menurut metode saldo menurun. Jadi dari kedua kondisi perusahaan yang ada, dapat disimpulkan bahwa nilai biaya penyusutan yang lebih besar diperoleh pada saat perusahaan rugi diatas Rp.
cvi
100,000,000.00 dan dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun dan menurut perhitungan fiskal. Selanjutnya untuk aktiva sepeda motor pada saat PT. Asuransi Bintang Tbk rugi diatas Rp. 100,000,000.00 yang memiliki harga perolehan Rp. 69,604,000.00, dihitung dari sudut pandang komersial memiliki total biaya penyusutan sebesar Rp. 55,217,396.11 menurut metode garis lurus dan Rp. 58,325,297.02 menurut metode saldo menurun, dan menurut sudut pandang fiskal didapat angka sebesar Rp. 57,315,048.38 menurut metode garis lurus dan Rp. 60,194,635.46 menurut metode saldo menurun. Sedangkan untuk aktiva sepeda motor pada saat PT. Asuransi Bintang Tbk untung diatas Rp. 100,000,000.00 dihitung dari sudut pandang komersial didapat hasil Rp. 16,565,218.83 menurut metode garis lurus dan Rp. 17,497,619.11 menurut metode saldo menurun. Jika dihitung dari sudut pandang fiskal didapat hasil Rp. 17,194,514.51 menurut metode garis lurus dan Rp. 18,058,390.64 menurut metode saldo menurun. Jadi dari kedua kondisi yang dialami perusahaan tersebut untuk aktiva sepeda motor, menurut perhitungan fiskal didapatkan selisih sebesar Rp. 40,120,533.87 menurut metode garis lurus dan Rp. 42,136,244.82 menurut metode saldo menurun. Sedangkan menurut perhitungan komersial, didapatkan selisih sebesar Rp. 38,652,177.28 menurut metode garis lurus dan Rp. 40,827,677.91 menurut metode saldo menurun. Jadi dari kedua kondisi perusahaan yang ada, dapat disimpulkan bahwa nilai biaya penyusutan yang lebih besar diperoleh pada saat perusahaan rugi
cvii
diatas Rp. 100,000,000.00 dan dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun dan menurut perhitungan fiskal. Untuk aktiva mobil pada saat PT. Asuransi Bintang Tbk rugi diatas Rp. 100,000,000.00 yang memiliki harga perolehan Rp. 4,417,427,225.00, dihitung dari sudut pandang komersial memiliki total biaya penyusutan sebesar Rp. 3,504,379,473.52 menurut metode garis lurus dan Rp. 3,701,629,169.25 menurut metode saldo menurun, dan menurut sudut pandang fiskal didapat angka sebesar Rp. 3,143,284,946.82 menurut metode garis lurus dan Rp. 3,379,570,482.51 menurut metode saldo menurun. Sedangkan untuk aktiva mobil pada saat PT. Asuransi Bintang Tbk untung diatas Rp. 100,000,000.00 dihitung dari sudut pandang komersial didapat hasil Rp. 1,051,313,842.06 menurut metode garis lurus dan Rp. 1,110,488,750.77 menurut metode saldo menurun. Jika dihitung dari sudut pandang fiskal didapat hasil Rp. 942,985,484.05 menurut metode garis lurus dan Rp. 1,013,871,144.75 menurut metode saldo menurun. Jadi dari kedua kondisi yang dialami perusahaan tersebut untuk aktiva mobil, menurut perhitungan fiskal didapatkan selisih sebesar Rp. 2,200,299,462.77 menurut metode garis lurus dan Rp. 2,365,699,337.76 menurut metode saldo menurun. Sedangkan menurut perhitungan komersial, didapatkan selisih sebesar Rp. 2,453,065,631.46 menurut metode garis lurus dan Rp. 2,591,140,418.48 menurut metode saldo menurun. Jadi dari kedua kondisi perusahaan yang ada, dapat disimpulkan bahwa nilai biaya penyusutan yang lebih besar diperoleh pada saat
cviii
perusahaan rugi diatas Rp. 100,000,000.00 dan dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun dan menurut perhitungan komersial. Selanjutnya untuk aktiva mebel dan peralatan dari logam pada saat PT. Asuransi Bintang Tbk rugi diatas Rp. 100,000,000.00 yang memiliki harga perolehan Rp. 457,222,158.00, dihitung dari sudut pandang komersial memiliki total biaya penyusutan sebesar Rp. 325,343,113.40 menurut metode garis lurus dan Rp. 349,799,652.70 menurut metode saldo menurun, dan menurut sudut pandang fiskal didapat angka sebesar Rp. 325,343,113.40 menurut metode garis lurus dan Rp. 349,799,652.70 menurut metode saldo menurun. Sedangkan untuk aktiva mebel dan peralatan dari logam pada saat PT. Asuransi Bintang Tbk untung diatas Rp. 100,000,000.00 dihitung dari sudut pandang komersial didapat hasil Rp. 97,602,934.02 menurut metode garis lurus dan Rp. 104,939,895.81 menurut metode saldo menurun. Jika dihitung dari sudut pandang fiskal didapat hasil Rp. 97,602,934.02 menurut metode garis lurus dan Rp. 104,939,895.81 menurut metode saldo menurun. Jadi dari kedua kondisi yang dialami perusahaan tersebut untuk aktiva mebel dan peralatan dari logam, menurut perhitungan fiskal didapatkan selisih sebesar Rp. 227,740,179.38 menurut metode garis lurus dan Rp. 244,859,756.89 menurut metode saldo menurun. Sedangkan menurut perhitungan komersial, didapatkan selisih sebesar Rp. 227,740,179.38 menurut metode garis lurus dan Rp. 244,859,756.89 menurut metode saldo menurun. Jadi dari kedua kondisi perusahaan yang ada, dapat disimpulkan bahwa nilai
cix
biaya penyusutan yang lebih besar diperoleh pada saat perusahaan rugi diatas Rp. 100,000,000.00 dan dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun dan menurut perhitungan komersial dan fiskal. Untuk aktiva yang terakhir yaitu gedung kantor pada saat PT. Asuransi Bintang Tbk rugi diatas Rp. 100,000,000.00 yang memiliki harga perolehan Rp. 9,270,684,913.00, dihitung dari sudut pandang baik fiskal maupun komersial memiliki total biaya penyusutan sebesar Rp. 1,526,779,364.10 menurut metode garis lurus dan Rp. 0 menurut metode saldo menurun karena baik fiskal maupun komersial tidak menggunakan metode saldo menurun. Sedangkan untuk aktiva gedung kantor pada saat PT. Asuransi Bintang Tbk untung diatas Rp. 100,000,000.00 dihitung dari sudut pandang baik fiskal maupun komersial didapat hasil Rp. 458,033,809.23 menurut metode garis lurus dan Rp. 0 menurut metode saldo menurun, karena baik fiskal maupun komersial tidak menggunakan metode penyusutan saldo menurun. Jadi dari kedua kondisi yang dialami perusahaan tersebut untuk aktiva mebel dan peralatan dari logam, baik menurut perhitungan fiskal maupun komersial didapatkan selisih sebesar Rp. 1,068,745,554.87 menurut metode garis lurus dan Rp. 0 menurut metode saldo menurun. Jadi dari kedua kondisi perusahaan yang ada, dapat disimpulkan
bahwa nilai biaya penyusutan yang lebih besar
diperoleh pada saat perusahaan rugi diatas Rp. 100,000,000.00 dan dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus baik menurut fiskal maupun komersial, karena keduanya memiliki nilai yang sama.
cx
Jadi dari kelima aktiva yang dimiliki oleh PT. Asuransi Bintang Tbk setelah dibandingkan menggunakan dua kondisi perusahaan yaitu untung dan rugi diatas Rp. 100,000,000.00, dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan akan menanggung biaya penyusutan yang besar pada saat
perusahaan
rugi
diatas
Rp.
100,000,000.00
dan
mayoritas
menggunakan metode penyusutan saldo menurun baik menurut fiskal maupun komersial. Seluruh hasil perhitungan mengenai perencanaan pajak penyusutan aktiva tetap yang telah dibahas diatas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak (tax planning) terhadap aktiva tetap yang apabila dilakukan oleh PT. Asuransi Bintang tbk akan dapat membantu dalam mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh PT. Asuransi Bintang tbk. Hal ini sesuai dengan tujuan daripada tax planning yang diutarakan oleh Erly Suandy dalam bukunya yang berjudul perencanaan pajak, pada halaman 7 dikatakan bahwa pada umumnya penekanan dan
tujuan
perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan pajak. Selanjutnya, Achmad Tjahjono dalam jurnalnya yaitu tax planning: suatu upaya meminimisasi pembayaran beban pajak terutang dan Hasfin Hardi dalam jurnalnya tax planning sebagai alternatif meminimalkan pajak serta diperkuat pada Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.10 Tahun 1994 mengatakan bahwa langkah-langkah tax planning salah satunya adalah dengan memaksimalisasi biaya-biaya fiskal yang pada poin b disebutkan salah satunya adalah penyusutan atas pengeluaran untuk
cxi
memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempuyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Hal tersebut sangat sesuai dengan langkah perencanaan pajak yang dilakukan terhadap PT. Asuransi Bintang tbk yang dibahas pada skripsi ini. Pada skripsi ini, langkah perencanaan pajak yang diambil yaitu dengan perencanaan pajak terhadap penyusutan aktiva tetap, dalam Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.10 Tahun 1994 mengatakan bahwa salah satu biaya yang dapat dikurangkan adalah penyusutan, oleh karena itu tax planning yang dilakukan terhadap aktiva tetap PT. Asuransi Bintang tbk sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang Pajak yang berlaku, hasil dari perencanaan pajak penyusutan aktiva tetap dapat dilihat pada tabel rangkuman perhitungan perencanan pajak penyusutan aktiva tetap PT. Asuransi Bintang tbk di bawah ini.
cxii
Tabel 4.12 Rangkuman Perhitungan Perencanan Pajak Penyusutan Aktiva Tetap PT. Asuransi Bintang tbk KONDISI PERUSAHAAN PERUSAHAAN UNTUNG A. tax planning selisih(penghematan) selisih(penghematan) fiskal&komersial B. Tidak tax planning PERUSAHAAN RUGI selisih KONDISI PERUSAHAAN PERUSAHAAN UNTUNG A. tax planning selisih(penghematan) selisih(penghematan) fiskal&komersial B. Tidak tax planning PERUSAHAAN RUGI selisih
FISKAL BIAYA PENYUSUTAN GL SM
PV GL
SM
5.601.766.053,96 4.368.675.500,00 1.680.529.816,19 1.309.857.917,72 1.233.090.553,96 370.671.898,47 BIAYA PENYUSUTAN 33.209.850,03
5.601.766.053,96
4.368.675.500,00
1.233.090.553,96 KOMERSIAL BIAYA PENYUSUTAN GL SM GL
PV SM
5.886.165.252,59 4.619.864.848,60 1.765.849.575,78 1.385.959.484,58 1.266.300.403.99 379.890.091,20 PV 9.218.192,73 5.886.165.252,59 5.886.165.252,59
4.619.864.848,60
1.266.300.403.99
Sumber: data diolah
Tabel 4.12 diatas adalah tabel yang menjelaskan tentang rangkuman dari perhitungan perencanan pajak penyusutan aktiva tetap PT. Asuransi Bintang tbk, yang dapat dijelaskan sebagai berikut, pada kondisi perusahaan untung diatas Rp. 100.000.000,00 jika PT. Asuransi Bintang tbk melakukan tax planning, maka menurut perhitungan fiskal akan didapat hasil biaya penyusutan sebesar Rp. 5.601.766.053,96 menurut garis lurus dan Rp. 4.368.675.500,00 menurut saldo menurun, jadi terdapat
cxiii
selisih sebesar Rp. 1.233.090.553,96. Untuk PV menurut fiskal didapat hasil sebesar Rp.
1.680.529.816,19 menurut garis lurus dan Rp.
1.309.857.917,72 menurut saldo menurun, jadi terdapat selisih sebesar Rp. 370.671.898,47. Sedangkan menurut perhitungan komersial jika dilakukan tax planning akan didapat hasil biaya penyusutan sebesar Rp. 5.886.165.252,59 menurut garis lurus dan Rp. 4.619.864.848,60 menurut saldo menurun, jadi terdapat selisih sebesar Rp. 1.266.300.403.99. Untuk PV menurut komersial didapat hasil sebesar Rp. 1.765.849.575,78 menurut garis lurus dan Rp. 1.385.959.484,58 menurut saldo menurun, jadi terdapat selisih sebesar Rp. 379.890.091,20. jadi dapat disimpulkan bahwa dari kedua perhitungan antara fiskal dan komersial, untuk nilai dari biaya penyusutan lebih besar diperoleh oleh komersial dengan selisih sebesar Rp. 33.209.850,03 dan untuk nilai dari PV lebih besar penghematan yang dilakukan oleh komersial dengan selisih sebesar Rp. 9.218.192,73. Sedangkan pada kondisi perusahaan untung dan tidak melakukan tax planning maka akan didapat hasil sebesar Rp. 5.886.165.252,59 yaitu nilai biaya penyusutan menurut garis lurus saja, karena PT. Asuransi Bintang tbk sampai saat ini masih menggunakan metode penyusutan garis lurus. Selanjutnya, pada kondisi PT. Asuransi Bintang tbk rugi diatas Rp. 100.000.000,00 maka menurut perhitungan fiskal akan didapat hasil biaya penyusutan sebesar Rp. 5.601.766.053,96 menurut garis lurus dan Rp.
cxiv
4.368.675.500,00 menurut saldo menurun, jadi terdapat selisih sebesar Rp. 1.233.090.553,96. Sedangkan menurut perhitungan komersial akan didapat hasil biaya penyusutan sebesar Rp. 5.886.165.252,59 menurut garis lurus dan Rp. 4.619.864.848,60 menurut saldo menurun, jadi terdapat selisih sebesar Rp. 1.266.300.403.99. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika PT. Asuransi Bintang tbk melakukan tax planning akan terdapat hasil yang cukup signifikan, contohnya pada nilai biaya penyusutan garis lurus menurut komersial akan didapat hasil sebesar Rp. 5.886.165.252,59 jika tidak melakukan tax planning, jika melakukan tax planning akan didapat hasil sebesar Rp. 1.765.849.575,78 menurut garis lurus dan Rp. 1.385.959.484,58. Jika PT. Asuransi Bintang tbk memilih untuk melakukan tax planning dengan garis lurus, maka akan terdapat penghematan sebesar Rp. 4.120.315.676,81 (Rp. 5.886.165.252,59 - Rp. 1.765.849.575,78), dan jika PT. Asuransi Bintang tbk memilih untuk melakukan tax planning dengan saldo menurun, maka akan
terdapat
penghematan
sebesar
Rp.4.500.205.768,01
(Rp.
5.886.165.252,59 - Rp. 1.385.959.484,58).
cxv
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
A. Kesimpulan PT. Asuransi Bintang Tbk tidak melakukan perencanaan pajak terhadap penyusutan aktiva tetap. Hal ini terbukti dengan perbandingan hasil perhitungan, baik data komersial maupun data fiskal yang keduanya dibuatkan simulasi perhitungan terhadap perencanaan pajak penyusutan aktiva tetapnya, dengan menggunakan dua metode penyusutan yang berbeda yang diakui oleh UU Pajak. Pada tabel 4.12 dapat dilihat bahwa pada nilai biaya penyusutan garis lurus menurut komersial akan didapat hasil sebesar Rp. 5.886.165.252,59 jika tidak melakukan tax planning, karena sampai saat ini PT. Asuransi Bintang tbk menggunakan metode penyusutan garis lurus. Jika melakukan tax planning akan didapat hasil sebesar
Rp.
1.765.849.575,78
menurut
garis
lurus
dan
Rp.
1.385.959.484,58. Jika PT. Asuransi Bintang tbk memilih untuk melakukan tax planning dengan garis lurus, maka akan terdapat penghematan sebesar Rp. 4.120.315.676,81 (Rp. 5.886.165.252,59 - Rp. 1.765.849.575,78), dan jika PT. Asuransi Bintang tbk memilih untuk melakukan tax planning dengan saldo menurun, maka akan terdapat penghematan sebesar Rp.4.500.205.768,01 (Rp. 5.886.165.252,59 - Rp. 1.385.959.484,58).
cxvi
B. Implikasi Perencanaan pajak penyusutan aktiva tetap tidak dilakukan oleh PT. Asuransi Bintang Tbk, dapat dibuktikan dari selisih hasil perhitungan antara data komersial yang tidak melakukan tax planning dengan data komersial yang dilakukan tax planning. Hasilnya terdapat selisih yang cukup signifikan diantara keduanya. Hal ini yang harus diperhatikan oleh PT. Asuransi Bintang tbk, karena sampai saat ini metode penyusutan yang masih digunakan oleh PT. Asuransi Bintang tbk adalah garis lurus. Berdasarkan hasil perhitungan pada bab empat mengenai penghematan pajak yang menggunakan simulasi-simulasi, ada baiknya
PT. Asuransi
Bintang Tbk untuk mengevaluasi terhadap keputusan-keputusan yang diambil yang berkaitan dengan aktiva tetap ini. Salah satunya adalah pemilihan metode penyusutan, karena apabila PT. Asuransi Bintang Tbk dapat merubah metode penyusutan yang digunakan, dari garis lurus menjadi saldo menurun, maka penghematan pajak yang dapat dilakukan akan sangat besar, karena hasil dari perhitungan tersebut cukup signifikan. Selain daripada itu, PT. Asuransi Bintang Tbk juga harus memperhatikan baik tarif pajak dan masa manfaat yang ditentukan oleh perusahaan dan juga harus selalu mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga PT. Asuransi Bintang Tbk juga dapat melakukan perencanaan-perencanaan pajak yang lain selain penyusutan terhadap aktiva tetap agar dapat meminimalisasi beban pajak PT. Asuransi Bintang Tbk tersebut.
cxvii
DAFTAR PUSTAKA
Amalia, Nur, “Perbedaan Kebijakan Akuntansi dan Fiskal: Penyusutan dan Amortisasi, Leasing dan Revaluasi Aktiva Tetap”, Jurnal Perpajakan Indonesia Volume 4 Nomor 6, Jakarta, 2005. Cahyaningrum, Yongki, “Beda Akuntansi dan Fiskal Dalam Menentukan Penghasilan Kena Pajak dan Revaluasi Aktiva Tetap”, Jurnal Perpajakan Indonesia Volume 4 Nomor 5, Jakarta, 2005. Gunadi, “Depresiasi Aktiva Tetap: Suatu Tinjauan Pajak dan Akuntansi”, Jurnal Kipas Volume 1 Nomor 7, Jakarta, 1999. Hamid, Abdul, “Panduan Penulisan Skripsi”, FEIS UIN Syarif Hidayatullah, Grafika Karya Utama, Jakarta, 2005. Hardi, Hasfian, “Tax Planning Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak”, Jurnal Perpajakan Indonesia Volume 4 Nomor 6, Jakarta, 2005. Hidayat, Nur, “Menelusuri Tax Planning Dalam Kerangka Undang-Undang”, Jurnal Perpajakan Indonesia Volume 2 Nomor 10, Jakarta, 2003. Indriantoro, Bambang Supomo, “Metodologi Penelitian Bisnis”, Edisi Pertama, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2002. Investor Daily Edisi Jum’at Tanggal 14 Desember 2007 Kieso, Donald dkk, “Akuntansi Intermediate”, Edisi Kesepuluh Jilid 1, Erlangga, Jakarta, 2002. Kieso, Donald dkk, “Akuntansi Intermediate”, Edisi Kesepuluh Jilid 2, Erlangga, Jakarta, 2002. Kurniawan, “Pengaruh Perlakuan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan 1994 dan Undang-Undang No.10 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Penentuan Penghasilan Kena Pajak PT.Bahtera Admina Samudra”, Skripsi Sarjana, Universitas Trisakti, Jakarta, 2001. Lembaga Manajemen Formasi, ”Tax Planning”, Jakarta, 2005. Lumbantoruan, Sophar,”Akuntansi Pajak”, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1996.
cxviii
Republik Indonesia, ”Undang-Undang RI No.17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan”, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2006. Resmi, Siti, ”Perpajakan: Teori dan Kasus”, Salemba Empat, Jakarta, 2003. Sangudi, Teddy, ”Kompensasi Kerugian Terhadap Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan”, Jurnal Kipas Volume 1 No.8, Jakarta, 1999. www.pajak.go.id
cxix
Lampiran-Lampiran
cxx
cxxi