PERENCANAAN MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN TIMUR

PARADIGMA VOL. XIV. NO. 1 MARET 2012

PERENCANAAN MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN TIMUR Tati Mardiana Manajemen Informatika Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika (AMIK BSI) Jl. RS. Fatmawati No. 24 Jakarta Selatan http://www.bsi.ac.id [email protected], [email protected]

Abstract This study aims to present a project management planning of the of the local financial accounting information system (SIMAKDA) overall by using the framework ITPOSMO. The methodology used in this study based on the PMI process group. For data analysis used framework ITPOSMO, Work Breakdown Structure (WBS) and Microsoft Project software to design the project scheduling and cost estimates. First step in research is collect the data, primary and secondary data. This is done by using the method of field studies and literature study. Literature study carried out by studying books and liteatur related to research themes, whereas the field study conducted by the study of documents and interviews of the parties associated with the project SIMAKDA. The results of the study was a project can be run in accordance with the schedule and budget that has been determined and the Regional Financial Information System can be implemented properly. SIMAKDA Implementation is expected to increase the area of financial management so that the regional development goes well in order to improve public welfare Banjar area, East Kalimantan. Keywords: management, project, local financial, ITPOSMO, WBS.

1.

PENDAHULUAN

Akibat krisis moneter pada tahun 997, Pemerintah berusaha untuk melakukan reformasi di berbagai bidang. Salah satunya adalah dengan memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional untuk mengelola sumbersumber ekonomis daerah secara mandiri dan bertanggung jawab. Pemberian otonomi daerah diharapkan agar pemerintahan daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan pusat. Pengelolaan sumber-sumber ekonomi berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan daerah termasuk kabupaten atau kotamadya. Lahirnya Undang-Undang (UU) seperti yaitu UU nomor 17 Tahun 2003 dan UU nomor 1 Tahun 2004 menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan Negara. Peraturan tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan PP 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(Abdul Hafiz, 2009). Disamping undangundang dan peraturan pemerintah tersebut, ada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Kepmedagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (pengganti dari Kepmendagri Nomor. 29 tahun 2002) yang telah direvisi oleh Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 (Haryono, 2011). Semua peraturan tersebut pada intinya menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Siaran Pers BPK Tahun 2008, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam tiga tahun terakhir secara umum masih buruk. Hal ini dapat dilihat dari persentase LKPD periode 2004-2007 yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) semakin berkurang dari 7% pada tahun 2004 menjadi 5% pada tahun berikutnya dan hanya 1% pada tahun 2006 dan 2007. Sebaliknya, LKPD dengan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) semakin meningkat dari 2% pada tahun 2004 menjadi 17% pada tahun 2007 dan pada periode yang sama opini Tidak Wajar (TW) naik dari 3% menjadi 19% (Hafiz Tanjung, 2009). Guna mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) mengembangkan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

21


(SIMAKDA) yang akan memudahkan dalam penatausahaan keuangan daerah dan penyusunan Laporan Keuangan Daerah, yang meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan catatan atas laporan keuangan yang dibutuhkan Pemda Kabupaten. Proyek SIMAKDA diharapkan memberikan tingkat akuntabilitas yang lebih baik karena dapat menyajikan laporan Keuangan daerah secara akurat, handal dan tepat waktu. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sejauh ini, pada umumnya tingkat keberhasilan proyek Teknologi Informasi (TI) masih rendah. Beberapa contoh kesulitan atau kegagalan dalam implementasi TI dapat dilihat, misalnya dari studi yang dilakukan, Standish Group Study (CHAOS) menemukan bahwa pada 1995 hanya 16,2% proyek TI yang sukses, sementara lebih dari 31,1 % proyek TI dibatalkan sebelum proyek rampung (Standish Group, 1995). Studi yang sama juga yang dilakukan Conference Board Kanada terhadap 117 perusahaan pada 2001 yang menunjukkan, 40% proyek TI gagal, dan 25% proyek TI melebihi budget (Rahmad dan Zaitun, 2008). Di Indonesia, Siskomdagri (Sistem Komunikasi Departemen Dalam Negeri) yang diluncurkan sekitar 1995-an merupakan salah contoh proyek e-government yang mengalami kegagalan meskipun telah didukung dana miliaran rupiah. Salah-satu faktor kegagalan proyek itu adalah tidak dilaksanakannya manajemen proyek TI termasuk implementasi egovernment dengan tepat dan belum memenuhi harapan. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor antara lain: penggalian kebutuhan bisnis dan user (requirement) yang kurang lengkap, kurangnya keterlibatan user dalam pengembangan sistem, kurangnya sumberdaya manusia proyek, harapan (ekspektasi) yang berlebihan dari pemilik proyek (project owner) terhadap kapabilitas sistem yang dibangun, kurangnya dukungan dari eksekutif atau manajemen perusahaan pemilik proyek, buruknya komunikasi antara pihak-pihak terkait baik pengembang maupun pemiliki proyek serta kurangnya pengendalian kualitas pekerjaan. Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah menyajikan perencanaan manajemen proyek SIMAKDA secara menyeluruh dengan menggunakan framework ITPOSMO. 2.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Manajemen Keuangan Daerah

22

Manajemen keuangan daerah adalah mencari sumber-sumber pembiayaan dana daerah melalui potensi dan kapabilitas yang terstruktur melalui tahapan perencanaan yang sistematis, penggunaan dana yang efisien dan efektif serta pelaporan tepat waktu (Akbar, 2002). Fungsi manajemen terbagi atas tiga tahapan utama yaitu : perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian (pengawasan). Oleh karena itu fungsi manajemen keuangan daerah terdiri dari unsur-unsur pelaksanaan tugas yang terdiri dari tugas : a. Pengalokasian potensi sumber-sumber ekonomi daerah; b. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; c. Tolok ukur kinerja dan Standarisasi; d. Pelaksanaan Anggaran yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi; e. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Kepala Daerah; dan f. Pengendalian dan Pengawasan Keuangan Daerah. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governnace), pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengeluarkan dan menyempurnakan perangkat peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah. 2.2. Akuntansi Keuangan Daerah Dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Proses pencatatan tersebut dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan pada akhir periode dari catatan tersebut PPK SKPD menyusun laporan keuangan untuk satuan kerja bersangkutan (Hafiz Tanjung, 2009). Pada SKPKD yang dapat berupa Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) pencatatan transaksi-transaksi akuntansi diklasifikasikan menjadi dua yaitu : a. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai satuan kerja yaitu mencatat transaksi-transaksi keuangan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada bagian atau biro yang ada pada BPKD. b. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai pemerintah daerah untuk


mencatat transaksi-transaksi keuangan seperti pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga, serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada akhir tahun penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan cara mengkonsolidasikan laporan keuangan dari setiap SKPD dengan laporan keuangan SKPKD yang prosesnya dikerjakan oleh fungsi akuntansi SKPKD. Laporan keuangan yang dihasilkan dari pencatatan transaksi keuangan pada SKPD berupa : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan pada tingkat SKPKD laporan keuangan yang dihasilkan dari pencatatan transaksi keuangan berupa : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 2.3. Proyek Sistem Informasi Proyek merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu terbatas dan dengan alokasi sumber daya tertentu untuk menghasilkan produk atau jasa yang unik sesuai dengan standar yang telah ditentukan (Davidson, 2002:9). Sistem Informasi memiliki fungsi menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan pihak user. Komponen yang termasuk sistem informasi meliputi infrastruktur hardware, software dan ketersediaan sumber daya manusia bidang TI. Proyek sistem informasi mencakup sebagian atau keseluruhan dari rangkaian aktivitas rekayasa pembangunan sistem informasi. Contoh-contoh proyek sistem informasi antara lain : Proyek sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan pemilu, proyek pembangunan infrastruktur e-government di kabupaten Takalar, Proyek pengembangan sistem CRM (Customer Relationship Management) di PT Garuda, proyek pembangunan sistem e-business pada PT. Global Jaya, dan lain-lain. Beberapa perbedaan karakteristik proyek sistem informasi dibandingkan dengan proyek bidang lain adalah sebagai berikut: a. Memiliki tujuan untuk menghasilkan produk yang bersifat intangible seperti perangkat lunak, database, jaringan yang sulit untuk mengukur nilai manfaat dari produk tersebut.

b. c. d.

Melibatkan teknologi yang sangat cepat usang, karena perkembangan yang sangat cepat. Membutuhkan beragam sumber daya manusia dengan keahlian dan kompetensi yang beragam. Ukuran yang dijadikan standar sulit dibakukan, karena sulit mengukur kualitas yang dimengerti berbagai pihak secara seragam.

2.4. Manajemen Proyek Manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, ketrampilan, alat bantu dan teknis-teknis pada aktivitas-aktivitas proyek agar persyaratan dan kebutuhan proyek terpenuhi (Heryanto dan Totok, 2009: 27). Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya manajemen proyek antara lain: a. Efsiensi baik dari sisi biaya, sumber daya maupun waktu. b. Monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan proyek menjadi lebih baik sehingga proyek dapat sesuai dengan scope, biaya, sumber daya dan waktu yang telah ditentukan. c. Meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. d. Meningkatkan produktivitas dari masingmasing tim. e. Dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. f. Kondisi intenal tim proyek yang lebih baik. g. Meningkatkan semangat, tanggung jawab serta loyalitas tim terhadap proyek dengan memberikan penugasan yang jelas kepada masing-masing anggota tim. Setiap proyek memiliki tujuan khusus, didalam proses pencapaian tujuan tersebut ada tiga faktor pembatas yang harus dipenuhi yang dikenal dengan Trade-off Triangle atau Triple Constrain (Heryanto dan Totok, 2009: 29), yaitu: a. Lingkup (scope) Scope atau lingkup proyek membahas jenis dan batasan-batasan yang ada pada sebuah proyek yang menjadi acuan dalam menyusun pekerjaaan proyek yang lebih detail dan menentukan waktu pengerjaan proyek. b. Waktu (Time) Merupakan lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Semakin lama suatu proyek dikerjakan, maka semakin besar biaya operasional proyek yang dibutuhkan.

23


c.

Biaya (Cost) Merupakan komponen biaya proyek. Komponen ini juga saling terkait dengan dua komponen sebelumnya (produk dan waktu) karena semakin besar lingkup proyek dan semakin lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek maka akan semakin besar biaya suatu proyek.

Idealnya, suatu proyek yang baik adalah proyek yang dapat selesai tepat waktu (time), sesuai dengan budget yang telah direncanakan sebelumnya (cost) dan lingkup pekerjaan yang disetujui (scope) sesuai dengan kualitas yang

diharapkan atau ditentukan sebelumnya (quality). Kerangka kerja (framework) memberikan strukur dasar untuk memahami manajemen proyek berdasarkan sembilan area pengetahuan manajemen proyek. Dimana stakeholders memiliki tujuan atau harapan yang dituangkan dalam sebuah proyek. Seorang Manajer Proyek akan memimpin dan mengelola proyek tersebut. Pengelolaan proyek meliputi kegiatan yang sesuai dengan area pengetahuan manajemen proyek yang menggunakan peralatan (tools), teknik dan metode terkait untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh stakeholder.

Gambar 1. Kerangka Kerja (Framework) Manajemen Proyek Sumber : Heryanto dan Totok, 2009:27

2.5. Framework ITPOSMO Seringkali terjadi adalah kesenjangan yang lebar antara realitas yang sekarang dihadapi dengan rancangan sistem informasi yang dimaksudkan untuk mengubah keadaan. Konsep kesenjangan atau lebih dikenal dengan framework ITPOSMO dikembangkan pertama kali oleh Richard Heeks (2003) (Arief, 2008). Framework ITPOSMO terdiri atas delapan aspek yang sangat berpengaruh dalam menyebabkan kegagalan pada proyek-proyek egovernment di negara berkembang, yaitu: Informasi (Information), Teknologi (Technology), Proses (Processes), Objektif .

24

dan Nilai (Objectives and Values), Staf dan Keahlian (Staffing and Skills), Sistem Manajemen dan Struktur Organisasi (Management Systems and Structures) dan Sumber daya yang lain (Other Resources). Pada konsep ini dilakukan pengukuran kesenjangan antara realita yang ada dengan desain dari sistem yang akan dibangun, pertimbangan utama dari framework ini adalah bahwa semakin besar kesenjangan antara realita dan desain maka semakin besar resiko bahwa proyek tersebut akan gagal. Jika kesenjangan tersebut dapat diperkecil maka resiko kegagalan dari suatu proyek eGovernment dapat dikurangi


Gambar 2. Framework ITPOSMO Sumber : Heeks, 2003 : 4 3.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan PMI process group (Heryanto dan Totok, 2009:49-56) yaitu inisiasi dan perencanaan proyek. Untuk analisis data digunakan framework ITPOSMO, Work Breakdown Structure (WBS) dan software Microsoft Project untuk merancang penjadwalan proyek dan estimasi biaya. Langkah awal dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data, baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode studi lapangan dan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari buku dan literatur yang berhubungan dengan tema penelitian, sedangkan studi lapangan dilakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan proyek SIMAKDA. 4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Inisiasi Proyek Inisiasi proyek memberikan gambaran global sebuah proyek yang akan dikerjakan. Gambaran global ini biasanya berisi ruang lingkup, tujuan proyek, waktu proyek, biaya proyek, dan informasi umum lainnya yang dituangkan ke dalam bentuk dokumen definisi proyek yang akan menjadi bahan pegangan dan acuan dalam perencanaan manajemen proyek.

A.

Tujuan Proyek

Proyek ini diharapkan akan membantu memudahkan penyelenggara pemerintah dalam penatausahaan keuangan daerah dan penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat, DPRD dan Pemerintah Pusat, yang meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan catatan atas laporan keuangan yang dibutuhkan Pemda Kabupaten/Kota. B.

Metode atau Pendekatan Proyek

Solusi yang ditawarkan dari proposal ini untuk mengatasi masalah-masalah yang selama ini timbul dari sistem akuntansi keuangan daerah yaitu : 1. Menyajikan laporan keuangan daerah tanpa syarat dan asset management yang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. 2. Software sistem dibuat berbasis web sehingga dapat diakses melalui internet. 3. Pengembangan software menggunakan metode object oriented (software akuntansi keuangan daerah) dan metode incremental (software web publikasi). 4. Mengurangi penggunaan media kertas (paper less). 5. Membantu ketidaktersediaan sumber daya manusia (SDM) akuntansi yang cukup di Pemda.

25


6. 7. 8.

mengurangi item biaya pembelian software komersial dengan menggunakan software open source. Meminimalkan human error. Efisiensi waktu.

C.

Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama atau key performance indicator (KPI) yang digunakan untuk mengukur keberhasilan proyek SIMAKDA terhadap sasaran organisasi, antara lain : 1. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan keuangan maksimal 1 bulan sejak berakhirnya tahun anggaran. 2. Laporan keuangan dapat diterima 100 % tanpa syarat dalam 2 tahun. 3. Jumlah temuan audit internal < 10. 4. Jumlah waktu yang dibutuhkan sejak terbitnya laporan keuangan yang disetujui, dan rinciannya untuk diketahui publik ≤ 7 hari. 5. Persentase berbagai laporan akuntansi dan keuangan tambahan diselesaikan tepat waktu ≥ 90%. D.

26

Pekerjaaan yang akan dilakukan untuk menghasilkan informasi tersebut, antara lain: 1) Pengembangan format data dan template laporan dari kecamatan dan SKPD. 2) Pengembangan format laporan data daerah. 3) Pengembangan susunan direktori.

2.

Ruang Lingkup Pekerjaan (Scope of Work)

Untuk menentukan ruang lingkup pekerjaan pada suatu proyek digunakan framework ITPOSMO agar semua pekerjaan terdefinisi sejak awal dan tidak ada yang terlewat. Aspek yang dibahas pada pada penelitian ini hanya pada aspek informasi, teknologi, proses, staf, dan manajemen karena telah dianggap mewakili aspek yang lainnya. 1. Informasi Proyek SIMAKDA ini menghasilkan informasi keuangan daerah yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, pengendalian keuangan pemerintah (aset, hutang, dan ekuitas dana), seperti: a. Laporan SKPD meliputi: Neraca Daerah, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Daerah sebelum konversi, LRA Daerah setelah konversi, Neraca saldo, Buku Besar dan Laporan Jurnal. b. Laporan SKPD meliputi: Neraca SKPD, LRA SKPD sebelum konversi, LRA setelah konversi, Neraca Saldo, Buku Besar dan Laporan Jurnal. c. Laporan Pendukung meliputi: Laporan Semester, Laporan Buku Besar (BB) per kegiatan, Laporan

d.

BB belanja Pemda, Laporan Buku Bantu Kas Penerimaan dan Pengeluaran, Laporan Triwulan dan Laporan per Sub Dinas. Query adalah interface yang disediakan untuk mengeksekusi Structured Query Language (SQL) untuk mengeluarkan data-data dari sistem melalui script SQL. Interface ini penting karena auditor umumnya meminta data-data pendukung yang belum tersedia di menu laporan sehingga dapat dikeluarkan melalui perintah SQL.

Teknologi Teknologi yang digunakan untuk membangun sistem informasi akuntansi keuangan daerah Kabupaten Banjar, Kalimantan timur secara garis besar dapat dibagi ke dalam beberapa bagian berikut: a. Keamanan infrastruktur Intranet. b. Sistem operasi server untuk file server. c. Jaringan Internet. d. Keamanan aplikasi penayangan data. Pekerjaaan yang akan dilakukan untuk menghasilkan teknologi tersebut, antara lain: 1) Membuat aplikasi dekstop dan website 2) Desain Intranet, tender pembangunan Intranet, pengadaan server, software, dan peripheral jaringan dan uninterruptible power supply (UPS), instalasi server dan perangkat. 3) Langganan bandwith Internet, desain keamanan aplikasi penayangan data dan tender pengembangan aplikasi penayangan data.

3.

Proses Deliverable yang berkaitan dengan proses untuk menghasilkan informasi keuangan daerah meliputi: penyajian laporan keuangan daerah kepada publik melalui web, pengaturan grup untuk mengatur hak akses terhadap modul, Standar


4.

5.

Operasional Procedure (SOP) pengiriman laporan, SOP untuk penayangan data dan Surat Keputusan (SK) Bupati untuk kewajiban mengirim laporan elektronik secara periodik. Pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan proses adalah pengembangan SOP, merancang user, group user dan hak akses group, melakukan replikasi database ke web server, melakukan testing unit menyeluruh dan stress testing dan diskusi group terkait SK Bupati. Staf dan keahlian Dalam mengelola keuangan daerah harus memiliki staf yang terlatih untuk menggunakan sistem operasi server, mengirim laporan, menayangkan data, memelihara jaringan dan sebagai administrator server. Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan sistem operasi server, pelatihan pengiriman laporan, pelatihan penayangan data, pelatihan pemeliharaan jaringan dan pelatihan sebagai administrator server. Sistem Manajemen dan struktur Agar proyek SIMAKDA dapat diimplementasikan maka dibutuhkan dukungan dari manajemen berupa kerjasama dengan dinas-dinas lain dan Bank, seminar sosialisasi untuk eksekutif dan leaflet untuk masyarakat. Pekerjaan yang harus dilakukan untuk memperoleh dukungan dari manajemen adalah membuat memorandum of understanding (MOU) dengan Bank, sosialisasi ke Ekeskutif Kecamatan dan SKPD dan

Sosialisasi ke masyarakat untuk data daerah E. 1. 2. 3. 4. 5.

Asumsi Definisi proyek di atas dengan asumsi sebagai berikut: Pemilik proyek, manajer proyek dan tim proyek sudah ditetapkan. Anggota tim proyek adalah SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan proyek. SDM sudah tersedia sesuai dengan spesifikasi dari proyek yang akan dikerjakan. Untuk pemeliharaan di luar dari waktu yang telah ditetapkan maka dikenakan biaya perawatan. Untuk kerusakan dari sisi infrastruktur jaringan merupakan tanggung jawab vendor dari perangkat tersebut.

4.2. Jadwal Proyek Jadwal proyek disusun berdasarkan struktur rincian pekerjaan (work breakdown structure) yang berisikan daftar pekerjaan atau tugas-tugas yang akan dikerjakan dalam sebuah proyek. Untuk mengerjakan proyek pembangunan SIMAKDA ini diperlukan waktu untuk membangun sistem, ditambah 20 hari kerja untuk pendampingan dan 30 hari kerja untuk perawatan sistem serta 18 hari untuk persediaan waktu tambahan perubahan pekerjaan dan pertemuan. Total waktu yang disediakan untuk pembangunan proyek ini, mulai dari pembukaan proyek sampai penutupan proyek adalah 110 hari. Adapun rincian kegiatan proyek secara lengkap beserta durasi waktu yang diperlukan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Jadwal Proyek SIMAKDA WBS 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1

GUGUS TUGAS (TASK) PROYEK Inisiasi Proyek dan Perencanaan Proyek Membuat Project Charter Diskusi dengan pemilik proyek Diskusi dengan Tim Proyek Dokumentasi Project Charter Membuat Software Project Manajemen Plan (SPMP) Membuat Scope of

DURASI

TANGGAL MULAI

TANGGAL SELESAI

18 days

06/07/2010

23/07/2010

4 days

06/07/2010

09/07/2010

1 day

06/07/2010

06/07/2010

1 day

07/07/2010

07/07/2010

1.1.1

2 days

08/07/2010

09/07/2010

1.1.2

14 days

12/07/2010

23/07/2010

4 days

12/07/2010

14/07/2010

PREDECESSOR

1.1.3

27


1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.1 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.13

28

Work Membuat Struktur Rincian Pekerjaan Membuat Jadwal Proyek Membuat Perencanaan Sumber Daya Membuat Rencana Anggaran Biaya Membuat Perencanaan Komunikasi Membuat Perencanaan Pengadaan Membuat Perencanaan Perubahan Membuat Perencanaan Risiko Membuat Perencanaan Kualitas Analisa dan Desain Membuat Software Requirement Spesification (SRS) Diskusi dengan Manajemen Diskusi dengan User Diskusi Menentukan Format Laporan dari SKPD Membuat Activity Diagram Proses Bisnis Membuat Use Case Diagram Membuat Dokumentasi Analisa dan Desain Sistem Membuat Software Design Description (SDD) Membuat ERD Membuat Class Diagram Membuat Activity Diagram Fungsional Membuat Desain Interface Membuat Struktur Navigasi Membuat Desain Web Membuat Desain Report Membuat Desain Arsitektur Membuat SOP Aplikasi SIMAKDA Dokumentasi Desain Software

5 days

15/07/2010

20/07/2010

1.2.1

3 days

21/07/2010

23/07/2010

1.2.2

2 days

21/07/2010

22/07/2010

1.2.2

5 days

21/07/2010

23/07/2010

1.2.2

2 days

21/07/2010

22/07/2010

1.2.2

2 days

21/07/2010

22/07/2010

1.2.2

2 days

21/07/2010

22/07/2010

1.2.2

2 days

21/07/2010

22/07/2010

1.2.2

2 days

21/07/2010

22/07/2010

1.2.2

19 days

23/07/2010

18/08/2010

13 days

23/07/2010

10/08/2010

1 day

23/07/2010

23/07/2010

1.2.10

1 day

26/07/2010

26/07/2010

2.1.1

1 day

27/07/2010

27/07/2010

2.1.2

5 days

28/07/2010

03/08/2010

2.1.3

3 days

04/08/2010

06/08/2010

2.1.4

2 days

09/08/2010

10/08/2010

2.1.5

16 days

28/07/2010

18/08/2010

3 days

11/08/2010

13/08/2010

2.1.6

3 days

16/08/2010

18/08/2010

2.2.1

3 days

09/08/2010

13/08/2010

2.1.5

2 days

09/08/2010

11/08/2010

2.1.5

2 days

09/08/2010

10/08/2010

2.1.5

3 days

11/08/2010

13/08/2010

2.2.8

3 days

28/07/2010

30/07/2010

2.1.3

2 days

09/08/2010

10/08/2010

2.1.5

2 days

16/08/2010

17/08/2010

2.2.9

3 days

11/08/2010

13/08/2010

2.2.11


3

60 days

16/08/2010

05/11/2010

60 days

16/08/2010

05/11/2010

2.2.13

45 days

16/08/2010

15/10/2010

2.2.13

3 days 12 days

18/10/2010 21/10/2010

20/10/2010 05/11/2010

3.2

3 days

21/10/2010

25/10/2010

3.3

5 days

26/10/2010

01/11/2010

4.1

2 days

02/11/2010

03/11/2010

4.2

2 days

04/11/2010

05/11/2010

4.3

28 days

11/08/2010

17/09/2010

20 days

11/08/2010

07/09/2010

2.2.11

20 days

11/08/2010

07/09/2010

2.2.11

20 days

11/08/2010

07/09/2010

2.2.11

5 days

08/09/2010

14/09/2010

5.3 5.4

5.5

Coding Coding Software Akuntansi Coding Software Web Publikasi Dokumentasi Program Testing Program Melakukan Testing Unit Integrated & Performance Test Membuat Laporan Perbaikan Membuat Dokumentasi Testing Program Pengadaan Infrastruktur (Computer Network + Other) Pengadaan Perangkat Keras Pengadaan Jaringan Intranet Pengadaan Internet Konfigurasi (Service + Security) Performance Test

6 6.1 6.2

Deployment Konfigurasi Sistem Replikasi

3 days 5 days 3 days 2 days

15/09/2010 20/09/2010 20/09/2010 22/09/2010

17/09/2010 23/09/2010 21/09/2010 23/09/2010

7

Pelatihan SDM

12 days

15/09/2010

29/09/2010

3 days

15/09/2010

17/09/2010

5.5

3 days

15/09/2010

17/09/2010

5.5

3 days

15/09/2010

17/09/2010

5.5

3 days

15/09/2010

17/09/2010

5.5

2 days

15/09/2010

16/09/2010

5.5

4 days

24/09/2010

29/09/2010

6.2

3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4

5 5.1 5.2 5.3 5.4

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

Pelatihan SysAdmin linux Pelatihan Network Administrator Pelatihan Web Master Pelatihan Database Administrator Pelatihan Pembuatan Report Generator Pelatihan Penggunaan Aplikasi

5.1 5.3

7.8

Pendampingan

20 days

30/09/2010

27/10/2010

7.6

8

Maintenance

30 days

30/09/2010

10/11/2010

7.6

Sumber: Penulis 4.3. Perencanaan Sumber Daya Manusia Pada tahapan ini, Manajer Proyek mengidentifikasi kualifikasi dan jumlah personil yang dibutuhkan, mendokumentasikan peranan dan tanggung jawab seseorang dalam

proyek (roles and responsibility) dan membuat relasi pertanggungjawaban (berupa laporan,koordinasi atau kerja sama) tugasnya baik secara formal maupun informal. Kualifikasi dan jumlah personil yang

29


dibutuhkan pada proyek SIMAKDA terdiri dari satu orang Project Manager, dua orang System Analist, satu orang Database Designer, dua orang Java Dekstop Programmer, dua orang Web Developer, satu orang Web Designer, satu orang Dokumentasi, satu orang Form/Report Designer, satu orang Consultant Director, satu orang Chief Engineer, satu orang Quality Assurance, satu orang Technical Support dan enam orang Trainer. Peran dan tanggung jawab masing-masing personel atau kelompok

dengan mengacu pada form penugasan tim proyek (project team assignment). 4.4. Rencana Anggaran Belanja Proyek Rencana anggaran belanja (RAB) proyek SIMAKDA dihitung berdasarkan resources leveling dengan tujuan agar dapat mengetahui waktu pelaksanaan proyek dan besarnya kebutuhan akan sumber daya tenaga kerja. Resource leveling dilakukan dengan bantuan program Ms. Project.

Tabel 2. Rencana Anggaran Belanja Proyek Deskripsi Aktivitas Global Inisiasi Proyek dan Perencanaan Proyek Analisa dan Desain Coding Testing Program Pengadaan Infrastruktur (Computer Network + Other) Deployment Pelatihan SDM Pendampingan Maintenance Biaya Cetak Dokumentasi Biaya Cadangan Operasional Biaya Cadangan Tidak Terduga Total Biaya

Jumlah Hari 14 hari 19 hari 60 hari 12 hari 28 hari 4 hari 11 hari 20 hari 30 hari

Estimasi Biaya Rp17.000.000 Rp22.575.000 Rp52.950.000 Rp8.575.000 Rp128.950.000 Rp2.700.000 Rp6.150.000 Rp7.000.000 Rp13.500.000 Rp21.000.000 Rp30.000.000 Rp20.000.000 Rp330.400.000

Sumber: Penulis 4.5. Perencanaan Pengadaan Manajer proyek membuat perencanaan pengadaan barang yang menjabarkan barang yang dibutuhkan, waktu suatu barang dibutuhkan, dan proses pengadaan. Prosedur pengadaan barang pada proyek pemerintah dimulai dari proses mengajukan request for proposal dan request for quote kepada vendor. Kemudian vendor mengirim surat penawaran harga. Selanjutnya diadakan diskusi untuk menentukan vendor yang memberikan penawaran barang dengan kualitas baik dan harga rendah. Vendor yang terpilih akan dipanggil untuk mengikuti tes kelayakan vendor. Apabila dinilai layak maka dibuat berita acara pemesanan barang sesuai dengan spesifikasi barang dan waktu yang seperti yang tercantum pada kontrak kerjasama. 4.6. Perencanaan Komunikasi Perencanaan komunikasi menjabarkan kebutuhan komunikasi reguler antar anggota tim yang terlibat dalam pengerjaan proyek SIMAKDA. Perencanaan komunikasi meliputi kegiatan pertemuan dan pelaporan. Persiapan

30

yang harus dilakukan sebelum dilaksanakan pertemuan, antara lain: 1. Mendistribusikan agenda pertemuan, selambat-lambatnya sehari sebelumnya. Pembahasan topik berdasarkan urutan kepentingan, dimulai dengan topik yang mudah dan setiap topik diberikan alokasi waktu. 2. Mendistribusikan materi pertemuan, agenda serta informasi lokasi dan waktu. 3. Setiap anggota tim proyek bertanggung jawab untuk melakukan persiapan, hadir dan berpartisipasi aktif dalam pertemuan. 4. Pemimpin pertemuan dan fasilitator memastikan pertemuan dapat berjalan pada jalurnya dan efektif, sehingga tujuan pertemuan dapat tercapai. 5. Pemimpin pertemuan menunjuk seseorang sebagai notulen untuk membuat dokumentasi pertemuan dan mendistribusikannya dengan tepat. 6. Pada saat pertemuan membahas kemajuan proyek, aktivitas yang akan segera dilakukan dan pembahasan ulang kontrol perubahan (change control review).


4.7. Perencanaan Perubahan Dalam suatu proyek, ada kemungkinan terjadinya permintaan perubahan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka pelu disusun suatu prosedur. Prosedur untuk mengontrol perubahan dalam suatu proyek (changes control procedure), adalah: 1. Setiap modifikasi yang telah disetujui, ataupun perubahan pada jadwal dan biaya proyek harus mengacu pada prosedur berikutnya. 2. Pengajuan perubahan dapat berasal dari setiap anggota tim apabila diperlukan, terutama untuk perubahan yang akan mempengaruhi jadwal dan ruang kerja. 3. Persetujuan pada form permintaan perubahan atau changes request form (CRF) menunjukkan persetujuan terhadap perubahan pada jadwal. Sedangkan prosedur pengajuan perubahan, sebagai berikut: 1. Suatu perubahan dapat diajukan ke manajer proyek melalui komunikasi

formal (pertemuan reguler) ataupun non fomal (melalui bentuk komunikasi lainnya). 2. Mengisi CRF sebagai usulan perubahan. Setelah perubahan diajukan ke manajer proyek, perubahan pekerjaan dapat dimulai. Manajer proyek akan mengubah jadwal proyek atau rencana kerja untuk mengakomodasi perubahan yang telah disetujui dan mempresentasikannya dalam pertemuan kemajuan proyek untuk disetujui. Selanjutnya, manajer proyek akan menandatangani CRF apabila perubahan telah selesai dilakukan. 4.8. Perencanaan Risiko Manajer proyek mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dan merencanakan strategi untuk menangani risiko tersebut. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko dapat menggunakan framework COBIT 4.1. Tabel 3 menunjukkan strategi yang mungkin untuk mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi.

Tabel 3. Hasil Analisis Risiko Proyek SIMAKDA No

Risiko

Frekuensi

Dampak

Strategi Untuk Mengantisipasi Risiko Mengusulkan membuat IT Plan dan dikerjakan oleh Ttm proyek untuk kemudahan integrasi Pemilihan SDM yang memenuhi kualifikasi dan memiliki keinginan untuk belajar yang tinggi Dikeluarkan SK disertai dengan job description yang rinci Menawarkan masa pendampingan diperpanjang dengan dikenakan biaya tambahan

1.

Interoperabilitas dengan sistem lain untuk mendapatkan informasi bisnis menjadi lebih sulit

Rendah

Tinggi

2.

SDM tidak memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi

Rendah

Tinggi

3.

Umumnya terdapat Resistensi terhadap sistem baru

Rendah

Tinggi

4.

Kesenjangan yang terlalu tinggi antara SDM & sistem

Rendah

Tinggi

Rendah

Tinggi

Kontrak dikonsultasikan auditor

Tinggi

Sedang

Harus dibuat standar pemenang dengan kualitas tinggi

Sedang

Tinggi

Melakukan tuning pada database setiap periode entri

Tinggi

Tinggi

Disiapkan back up online, penyediaan hardware

5.

6.

7.

8.

Tidak ada standar harga yang jelas, terutama untuk software khusus aplikasi sehingga cenderung menjadi sasaran auditor Poses pelelangan lama dan mungkin terjadi pemenang dengan harga rendah tapi kualitas rendah Database yang digunakan pada sistem tidak dapat memproses transaksi per detik sebanyak yang diharapkan Data hilang akibat usia peralatan atau faktor lain

harus kepada

31


cadangan dan SOP

Tabel 3. Hasil Analisis Risiko Proyek SIMAKDA No

9.

Risiko

Staf sakit pada saat-saat kritis proyek

Infrastruktur jaringan tidak berfungsi dengan baik dan 10. laporan keuangan terlambat akibat data belum dientri Sumber: Penulis

Frekuensi

Sedang

Tinggi

Sedang

Tinggi

4.9. Perencanaan Kualitas Untuk menjamin kualitas produk yang akan dihasilkan maka manajer proyek melakukan perencanaan kualitas, meliputi: a. Mengidentifikasi dan mengkomunikasikan kriteria kualitas dengan para stakeholders. b. Mengembangkan dan mengkomunikasikan persyaratanpersyaratan kualitas dengan para stakeholders. c. Membuat daftar hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek berupa quality checklist. Pada tahap pelaksanaan proyek, Manajer proyek mereview sistem pengelolaan kualitas dan dimodifikasi secara terus menerus dengan cara : menentukan objek pengontrolan, Menentukan unit yang akan diukur, (dianalisis), menentukan performance yang optimal dari proses pekerjaan yang telah dilakukan, mengembangkan ide untuk meminimalisir akar, penyebab permasalahan, mengoptimalkan penggunaan tools yang diperlukan dalam melakukan peningkatan mutu, menciptakan peluang-peluang dan kesempatan untuk peningkatan mutu. 5.

KESIMPULAN

Proses perencanaan manajemen proyek SIMAKDA memperhatikan batasan-batasan seperti ruang lingkup pekerjaan, jadwal proyek dan anggaran biaya. Untuk menentukan ruang lingkup pekerjaan pada suatu proyek digunakan framework ITPOSMO agar semua pekerjaan terdefinisi sejak awal dan tidak ada yang terlewat. Selain itu, Manajer Proyek juga membuat perencanaan meliputi: perencanaan kebutuhan SDM, perencanaan pengadaan infrastruktur TI, perencanaan kebutuhan 32

Dampak

Strategi Untuk Mengantisipasi Risiko mengorganisasi ulang tim proyek yaitu dengan memberdayakan SDM yang intensitas pekerjaan sudah menurun Dilakukan pemeriksaan secara teratur dari infrastruktur dan Monitoring data yang sudah diproses

komunikasi, perencanaan perubahan dan perencanaan risiko untuk mengendalikan pelaksanaan proyek sehingga proyek dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan budget yang telah ditentukan dan Sistem Informasi keuangan Daerah dapat dimplementasikan dengan baik. Penerapan SIMAKDA diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sehingga pembangunan daerah berjalan dengan baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah Banjar, Kalimantan Timur. DAFTAR PUSTAKA Akbar, Bahrullah. 2002. Fungsi Manajemen Keuangan. Boklet Publikasi BPK, No.87 Bulan Oktober. Jakarta: BPK.. Arief, Muhammad. 2008. Kesenjangan: Faktor Utama Penyebab Kegagalan Proyek EGovernment. e-Indonesia Initiative 2008 (eII2008) Konferensi dan Temu Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia 21-23 Mei 2008, Jakarta. [http://iatt.kemenperin.go.id/tik/fullpape r/fullpaper26_Muhammad_Arief_BPPT .pdf]. (diakses tanggal 1 Desember 2011). Davidson, Jeff. 2002. Manajemen Proyek: Menguasai Keahlian Yang Anda Perlukan Dalam 10 Menit. Yogyakarta: Andi. Hafiz Tanjung, Abdul. 2009. Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan). http://www3.hafizkonsultan.com/artikel/ file_artikel/Sistem%20Akuntansi%20K


euangan%20Daerah.pdf]. tanggal 1 Desember 2011).

(diakses

Haryono, Kholid.2011. Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Daerah Yang Berorientasi Pada KemandirianAudit. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi h.123128.[journal.uii.ac.id/index.php/Snati/ar ticle/view/2184/2010]. (di akses tanggal 27 November 2011). Heryanto, Imam dan Totok Triwibowo. 2009. Manajemen Proyek Berbasis Teknologi Informasi : Mengelola Proyek Secara Sistematis Menggunakan Microsoft Project. Jakarta : Informatika. Heeks, Richard. 2003. Most eGovernment-forDevelopment Projects Fail: How Can Risks be Reduced?. Institute for Development Policy and Management. [http://unpan1.un.org/intradoc/groups/p

ublic/documents/NISPAcee/UNPAN01 5488.pdf]. (diakses tanggal 1 Desember 2011). Rahmad, Muhammad dan Zaitun A. B. 2008. Studi Kasus Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada UKM Dengan Sumber Daya Terbatas. . e-Indonesia Initiative 2008 (eII2008) Konferensi dan Temu Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia 21-23 Mei 2008, Jakarta. [http://iatt.kemenperin.go.id/tik/fullpape r/fullpaper237_Muhammad_Rahmad.pd f]. (diakses tanggal 5 Desember 2011). Standish Group. 1995. The Chaos Report 1995. United States : The Standish Group International, Inc. [www.projectsmart.co.uk/docs/chaosreport.pdf ]. (diakses tanggal 5 Desember 2011).

33

PERENCANAAN MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN TIMUR

Recommend Documents