Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU Kepala Badan Percncanaan Pembangunan Nrsional
SALINAN KEPUTUSAN MXNTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 66,/M.PPN,/HW 04 / 20 17 TENTANG PEMBENTUKAN TIM RXTORMASI BIROKRASI KX,MENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/ KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,,
Meninrbang
a.
bahwa dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, Kemerlterian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional perlu melaksanakan reformasi birokrasi;
b
bahwa krdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Percncanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
c
bahwa pejabat yan9 namanya tercantum dalam l-ampfuan Keputusan ini dianggap nrampu dan nremenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anSSota Tim Reformasi Birokrasi Kenlenterian Perencanaan Pernbangunan Nasional/Badan Perencanaan Pen.rbangunan Nasional;
Mengingat
1
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2O16 tentan8 Ax8garan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o16 Nomor 240, Tantbahan l-embaran Negara Republik lndonesia Nomor 5948);
2
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan AnSSaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3
Peraturarl Presiden Nonror 81 Tahun 2O10 tentanq Grand Design Reformasi Birokrasi 20 7 O -2O 25;
4
Peraturan Presiden Nonlor 7 Tahun 2015 tetltan8 OrSanisasi Kementerian Ne8ara; 5. Peraturan ...
c
5.
Perafi:ran Presiden Nomor
65 Tahun 2075
tentanS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6.
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2075 tentanr Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *bagaimana telah diubah dengan Peraf. an Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparahrr Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2Ol4 tentan8 Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8.
Perat],iran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2075 tentanS Roadmap Reformasi Birokrasi 20 | 5 - 20 1 9;
9.
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor. 4 Tahun 2O76 tentanS OrSanisasi dan T^ta Keti^ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KEPUTUSAN MXNTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI TTNTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KEMXNTERIAN PERENCANAAN PEMBANGI.JNAN NASIONAL,/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
PERTAMA
Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasiona! untuk selanjutnya disebut Tim Reformasi Birokrasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam l,ampir an Keputusan ini.
KEDUA
Tim Reformasi Birokrasi terdiri atas Tim Pengarah dan
Tim
Pelaksana. KETIGA
Tim Pengarah bertugas:
a. b.
memberikan arahan dalam penyusunan Road Map Refotmasi Birokrasi serta menetapkan Road MaR memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbalkan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;
c. memonitor dan
mengevaluasi plaksanaan Reformasi Birokrasi secaru berkala, termasuk pelaksanaan quick wins, clengan memb erTkan arah agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap be rjalan.
KEEMPAT
Tim
Pelaksana Penilai.
terdiri dari Tim Koordinator Program dan Tim
KELIMA...
-3Tim Koordinator Program bertuSas:
KELIl\4A
a. b.
merumuskan Road MapReformasi Birokrasi;
c. d.
mefancang tencana manajemen wrubahan; melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang terttang dalam Road Map,
e.
melakukan pemellharaan terhadap arca/program prubahan yang sudah maju;
f. g.
melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
h.
melaporkan hasil pelaksanaan keSiatan kepada Tim Pengarah.
merumuskan quick wins dan melaksanakan quick wins bersama unit kerja terkait;
melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diryrlvkan agar target yan9 dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders, dan
Tim Penilai bertuSas
KEENAM
:
a. b.
menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Penilai; melakukan pengumpulan data/ informasi dan penyusunan bahan;
c. d. e.
melakukan penilaian dan analisa data; melakukan monitoring dan evalvasi; dan
melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
KETUJUH
Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi dibebankan pada Anggarun Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.
KEDEI,APAN
Dengan berlakunya surat keputusan ini, maka surat keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.5 1 /M.PPN,/HK/ 03 / 2077 tentanS Pembentukan Tim Reformasi
Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dicabut dan d\ny atakan tidak berlaku. KESEMBILAN
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2077 . Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 APril 201,7 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPAI^A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
ftd BAMBANG
P.S. BRODJONEGORO
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
? RR. Rita
Erawati
SALINAN LAMPIRAN KEPT]TUSAN MXNTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 66/M.PPN /HW 04 / 2077 TANGGAL 28 APRLL2077 SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PER.ENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
A.
TIMPENGARAH Ketua
Menteri PPN/Kepala Bappenas.
AnSSota
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bapy.nas; 2. Inspektur Utama; J. Deputi Bidang Ekonomi; 4. Deputi Bidang Pengembangan Regional; Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya 5. Alam; Deputi Bidang Kependudukan dan 6. Ketenagakerjaan; Deputi Bidang Pembangunan Manusia, 7. Masy ar akat, dan Kebwday aan; Deputi Bidang Sarana dan Ptasarana; 8. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan 9. Keamanan; 10. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunanl 11. Deputi Bidang Pemantavan, Evaluasi dan Pe ngendal ian P emb angunan,
B.
TIMPELAKSANA
I.
TIM KOORDINATOR PROGRAM Ketua
1.
Kepala
Biro
Perencanaan, Organisasi dan Tata
Laksana.
Anggota
1. 2. 3. 4. 5.
Kepala Biro Humas danTatarJsaha Pimpinan; Kepala Biro Sumber DaYa Manusia; Kepala Biro Hukum;
Kepala Biro Umum; Kepala Pusat Data dan Informasi Petencanaan Pembangunanl 6. Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana; 7. Kepala Pusat Analisis Kebijakan; 8. Inspektur Bidang Administrasi Umum; 9. Dirlktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik; 10. Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan; 1 . Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan 1
Pe|lafibangan; I 2.
Direktur ...
12.
Direktur Tenaga Kerja dan
Perluasan
Kesempatan Kerja;
13.
Direktur Pendidikan Tinggi, IffEK
dan
Kebudayaan; 1 4. Direktur Transportasi; 15. Direktur Hukum dan Regulasi;
16.
Direktur Perencanaan dan
Pengembangan
Pendanaan Pembangunan;
17.
Direktur
n,
Evaluasi, dan Pemantau Pengendalian Pembangunan Sektoral.
II. TIMPEMLAI Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan.
Ketua
1. Direktur
Anggota
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kevangan Negara dan Analisis Moneter; Direktur Otonomi Daerah; Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air; Direktur Petencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial; Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga; Direktur Energi, Telekomunikasi dan lnformatika; Direktur Aparatur NeSara; Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan; Direktur Sistem dan Pelapran Pemar.tauan, Evaluasi dan Pengendalian PembanSunan.
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPAI-A BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
RR.
futa Erawati
