PERATURAN DESA BANJARAN KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA “BANJARAN” DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BANJARAN
Menimbang
:
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; 2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa “BANJARAN”;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); 6. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 3, Seri E); 7. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa . Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARAN dan KEPALA DESA BANJARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA ”BANJARAN” BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 6. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa. 7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 10. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDes. 11. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUMDes. 12. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat. 13. Pelaksana adalah orang yang bertanggungjawab atas kegiatan operasional BUMDes Banjaran
Page 2
14.
usaha desa. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Maksud pembentukan BUM Desa adalah untuk mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pasal 3 Tujuan pembentukan BUM Desa adalah : a.
Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat Desa;
b. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif dan kemampuan wirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah; dan c.
Mendorong berkembangnya usaha mikro sector informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Desa. BAB III NAMA DAN KEDUDUKAN Pasal 4
(1) Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa “BANJARAN” (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka (3) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum BAB IV PENGELOLAAN Bagian Kesatu Organisasi Pengelola Pasal 5 Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintahan desa. Pasal 6 (1) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas : a. penasehat; dan b. pelaksana. (2) penasehatsebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, dijabat oleh Kepala Desa. (3) pelaksana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b terdiri atas : a.
Direktur; dan
b. kepala unit usaha jasa keuangan mikro (4) pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih oleh masyarakat BUMDes Banjaran
Page 3
setempat berdasarkan musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara, dengan persyaratan: a.
warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
b. bertempat tinggal dan menetap di desa yang bersangkutan paling sedikit selama 2 (dua) tahun; c.
tidak pernah menjalani pidana penjara;
d. pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; dan e.
tidak berkedudukan sebagai ketua/anggota BPD dan perangkat Desa Pasal 7
(1) Masa kepengurusan Pelaksana adalah3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. (2) Pengangkatan Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Pasal 8 Masa kepengurusan Pelaksana berakhir apabila: 1. telah selesai masa kepengurusannya; 2. meninggal dunia; 3. mengundurkan diri; 4. tidak dapat melaksanakan tugas dengan pertumbuhan dan perkembangan usaha;
baik
sehingga
menghambat
5. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; 6. terlibat perkara perdata. Pasal 9 Susunan Organisasi Pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 10 (1) Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada AD/ART (2) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini Bagian Kedua Tugas dan Kewenangan Pasal 11 (1) Penasehat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pelaksana dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. (2) Penasehat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan dariPelaksana mengenai pengelolaan usaha desa. Pasal 12 (1) Pelaksana bertanggungjawab kepada Pemerintahan Desa atas pengelolaan usaha Desa (2) Pelaksana mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.
BUMDes Banjaran
Page 4
Pasal 13 Penasehat dan Pelaksana mendapatkan kemampuan keuangan BUM Desa.
honorarium
yang
besarnya
sesuai
BAB VI JENIS USAHA DAN PERMODALAN Pasal 14 (1) Untuk mencapai maksud dan tujuannya, BUMDes menjalankan jenis-jenis usaha sebagai berikut : a. Jasa keuangan mikro; b. Penjualan Kelontongan c. Menjalankan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa. Pasal 15 Modal BUMDes berasal dari: a.
Modal Pemerintah Desa yang dipisahkan;
b. Tabungan masyarakat; c.
Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
d. Pinjaman; dan/atau e.
Kerjasama usaha dengan pihak lain. BAB VII BAGI HASIL USAHA Pasal 16
(1) Bagi hasil usaha merupakan pendapatan BUMDes yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi penyusutan dan kewajiban termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan. (2) Pembagian hasil usaha adalah sebagai berikut: a.
25 % untuk pemupukan modal usaha;
b. 30 % untuk pemegang saham secara proporsional; c.
25 % untuk Kas Desa;
d. 5% untuk dana pendidikan dan pelatihan pengurus dan/atau Pelaksana e.
15 % untuk pengurus, pengawas dan Penasehat BAB VIII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA Pasal17
(1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar Desa atau dengan pihak ketiga. (2) Kerjasama usaha antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan.
BUMDes Banjaran
Page 5
(3) Kerjasama usaha antar Desaatau dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 18 (1) Kerjasama usaha antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal16dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama. (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat : a. subjek kerjasama; b. objek kerjasama; c. jangka waktu; d. hak dan kewajiban; e. pendanaan; f.
keadaan memaksa;
g. penyelesaian permasalahan; dan h. pengalihan. BAB IX MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 19 (1) Pelaksana membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes secara tertulis kepada Penasehat. (2) Penasehat melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD dalam forum musyawarah Desa. (3) Proses pertanggungjawaban Pelaksana BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut : a. setiap akhir tahun anggaran Pelaksana wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada Penasehat melalui forum musyawarah Desa yang menghadirkan elemen Pemerintahan Desa, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan organisasi BUMDes; b. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat : 1)
laporan kinerja pengelola BUMDes selama 1 (satu) tahun;
2)
kinerja usaha yang menyangkut realisasi pengembangan, dan indikator keberhasilan;
3)
laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba/rugi; dan
4)
rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
5)
proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha kedepan; dan
6)
mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban ini disesuaikan dengan AD-ART.
BUMDes Banjaran
kegiatan usaha, upaya
Page 6
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiapo rang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka. Ditetapkan di
: BANJARAN
Pada tanggal
: 23 Maret 2015
KEPALA DESA,
EFEN SUPRA’I, S.Pd Diundangkan di
: BANJARAN
Pada tanggal
: 03 April 2015
SEKRETARIS DESA,
EMAN SUHERMAN
BERITA DESA BANJARAN TAHUN 2015 NOMOR …1…./E
BUMDes Banjaran
Page 7
LAMPIRAN :
PERATURAN DESA BANJARAN Nomor
: 05 Tahun 2015
Tanggal
: 23 Maret 2015
Tentang
: Susunan Organisasi Pengelola BUMDes Banjaran Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka.
SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA BUMDes “BANJARAN” DESA BANJARAN KECAMATAN BANJARAN Badan Pengawas
Penasehat
Pelaksana
Pelaksana
Bagian Administrasi
Kepala Unit Usaha
Kepala Unit Usaha
Bagian Keuangan
Kepala Unit Usaha
KEPALA DESA BANJARAN
EFEN SUPRA’I, S.Pd.
BUMDes Banjaran
Page 8
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA KECAMATAN BANJARAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARAN Alamat : Jl. Raya Banjaran Nomor 1 Kode Pos 45468
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARAN KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 188 / 1/ 415.68.12 / BPD / 2015 TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA “BANJARAN” KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARAN, Menimbang
:
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; 2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa “BANJARAN”;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); 6. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
BUMDes Banjaran
Page 9
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 3, Seri E); 7. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa . MEMUTUSKAN Menetapkan
:
Kesatu
: Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan desa tentang Badan Usaha Milik Desa “BANJARAN”
Kedua
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di
: BANJARAN
Pada Tanggal
: 16 Januari 2015
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA
MOMON,S.Pd.
BUMDes Banjaran
Page 10
BERITA
ACARA
Nomor : 180 /02/415.68.12 / 2015 Nomor : 180 /02/415.68.12 /BPD/2015 PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA BANJARAN DAN BPD BANJARAN TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA “BANJARAN” Pada hari Senin tanggal Dua puluh tiga Bulan Maret Tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini ------------------------------------------------I. EFEN SUPRA’I, S.Pd
: KEPALA DESA BANJARAN dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa Banjaran selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA ----------------
II. MOMON, S.PD.
: KETUA BPD DESA BANJARAN
ACENG JAMALUDIN,S.Ag
: WAKIL KETUA BPD DESA BANJARAN selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. ------------------
1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa “BANJARAN” yang telah dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka ---------------------------------------------------------------------------2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Majalengka untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini-----------------------------------------------Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ----------------PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
KETUA BPD BANJARAN
KEPALA DESA BANJARAN
MOMON, S.PD.
EFEN SUPRA’I, S.Pd.
WAKIL KETUA BPD BANJARAN
ACENG JAMALUDIN, S.Ag.
BUMDes Banjaran
Page 11
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA KECAMATAN BANJARAN
KANTOR KEPALA DESA BANJARAN Alamat : Jalan Raya Banjaran No. 1 Kode Pos 45468 email:
[email protected] website: http://banjaran-mjl.desa.id
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJARAN Nomor : 188 / 5 / 415.68.12 / 2015 TENTANG SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWAS BUMDES “BANJARAN” KEPALA DESA BANJARAN; Menimbang
:
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa “BANJARAN”; c.
Mengingat
:
Bahwa untuk melaksanakan konsideran pada huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
BUMDes Banjaran
Page 12
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); 6. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 3, Seri E); 7. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa . Memperhatikan : Hasil rapat pembentukan pengurus dan pengawas Bumdes “BANJARAN” tanggal 2 Januari 2015 MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
; Susunan Pengurus dan Pengawas Badan Usaha MIlik Desa (Bumdes) “BANJARAN” Desa Banjaran Kecamatan Banjaran sebagaimana tersebut pada lampiran 1 Keputusan ini;
KEDUA
: Masa Jabatan Pengurus dan Pengawas Bumdes sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali;
KETIGA
: Kepada Pengurus dan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
KEEMPAT
: Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus dan Pengawassebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bumdes “BANJARAN” Desa Banjaran
KELIMA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Tanggal
: BANJARAN : 23 Maret 2015
KEPALA DESA BANJARAN
EFEN SUPRA’I, S.Pd
TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. 2. 3. 4.
Sdr. Sdr. Sdr. Sdr.
Bupati Majalengka ; Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ; Camat Banjaran; Ketua BPD Banjaran;
BUMDes Banjaran
Page 13
Lampiran
:
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJARAN Nomor
: 188/1/415.68.12/2015
Tanggal : 23 Maret 2015
SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWAS BUMDES “BANJARAN” DESA BANJARAN NO
NAMA
JABATAN
UNSUR
1.
Kepala Desa
Komisaris
Kepala Desa
2.
EMAN SUHERMAN
Ketua
Tokoh Masyarakat
3.
DANIEL NAUFAL SAMSUL A
Sekretaris
Tokoh Pemuda
4.
BURHANUDIN
Bagian Keuangan
Tokoh Masyarakat
5.
TATAN
Kepala Unit Usaha
Tokoh Pemuda
6.
MUMUN MUNAWAR
Koord. Pengawas
BPD
7.
MAMAN SUARMAN, S.Ip.
Anggota Pengawas
LPM
8.
Drs. H. KOMARUDIN
Anggota Pengawas
LPM
KEPALA DESA BANJARAN
EFEN SUPRA’I, S.Pd.
BUMDes Banjaran
Page 14
