PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BUPATI SUMBAWA Menimbang :
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 2, pasal 3, pasal 15 dan pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Pembentukan, dan
Fungsi
Tahun 2008 tentang
Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Lembaga
Teknis
Daerah
Kabupaten
Sumbawa, maka rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa perlu diatur dengan Peraturan Bupati ; b.
bahwa
berdasarkan
dimaksud
huruf
a,
pertimbangan perlu
sebagaimana
menetapkan
Peraturan
Bupati Sumbawa tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa . Mengingat :
1.
Undang–Undang
Nomor
69
Tahun
Pembentukan
Daerah–daerah
1958
Tingkat
II
tentang dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665); 2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3.
Undang-Undang
Nomor
10
Pembentukan
Peraturan
Tahun
2004
tentang
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389). 4.
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ); 5.
Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan
dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pengawasan ( Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 ); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerinahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ); 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4741);
2
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk
Teknis
Penataan
Organisasi
Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 530 ); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun
2008
tentang
Pembentukan,
Susunan,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 533). MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERATURAN BUPATI SUMBAWA TENTANG
RINCIAN
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa. 3. Bupati adalah Bupati Sumbawa. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa. 5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa. 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa. 7. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 8. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah. 9. RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
3
10. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 11. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 12. Renja adalah Rencana Kerja. 13. RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran. 14. DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari : 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Program; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari : a. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari : 1)
Sub Bidang Pertanian ;
2)
Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.
b. Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana, terdiri dari : 1)
Sub Bidang Prasarana Wilayah;
2)
Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
c. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, terdiri dari : 1)
Sub Bidang Pemerintahan;
2)
Sub Bidang Sosial Budaya.
d. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, terdiri dari : 1)
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
2)
Sub Bidang Statistik, Evaluasi dan Pelaporan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
4
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 3 (1) Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin berkedudukan
di bawah
dan
oleh
merupakan unsur Kepala Badan yang
bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah. (2) Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
mempunyai
tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah. (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perencanaan pembangunan daerah; b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah ; c. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah ; d. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan pembangunan ekonomi, perencanaan pembangunan prasarana, perencanaan pembangunan sosial budaya serta penelitian, pengembangan dan statistik; e. pelaksanaan
kegiatan
penatausahaan
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah. f. pelaksanaan
tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya. Bagian Kedua SEKRETARIAT Pasal 4 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan,
pengelolaan
keuangan
serta
urusan
umum
dan
kepegawaian. (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
5
a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian ; c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat ; d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan ; e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 5 (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan. (2) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan
program dan kegiatan badan. (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sub Bagian Program mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan badan; b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran ; c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan. Pasal 6 Rincian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja sub bagian program; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis badan; c. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan badan; d. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan badan; e. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja ; f.
menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
g. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja badan; h. melaksanakan
pengawasan,
evaluasi
perencanaan.
6
dan
pelaporan
kegiatan
i.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 7
(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan. (2) Sub
Bagian
Keuangan
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan
pengelolaan administrasi keuangan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub
Bagian Keuangan mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan badan; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan badan; c. pelaksanaan
pengawasan
dan
evaluasi
dalam
pengelolaan
administrasi keuangan badan. Pasal 8 Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut : a. meyusun rencana kerja sub bagian keuangan; b. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; c. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan ; d. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran ; e. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun; f.
melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan.
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 9 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. (2) Sub
Bagian
melaksanakan
Umum
dan
urusan
Kepegawaian umum
kepegawaian.
7
dan
mempunyai pengelolaan
tugas
pokok
administrasi
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi; a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian ; b. penyelenggaraan
urusan
umum
dan
pengelolaan
administrasi
kepegawaian ; c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Pasal 10 Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian; b. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan badan; c. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan badan; d. melaksanakan
urusan
rumah
tangga,
ketertiban,
keamanan
dan
kebersihan di lingkungan kerja; e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya; f.
melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan badan;
g. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris; h. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ; i.
melaksanakan
pengumpulan,
pengelolaan,
penyimpanan
dan
pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan badan; j.
melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
k. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai; l.
melaksanakan
penyiapan
pegawai
untuk
mengikuti
pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional; m. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas; n. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
8
o. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional; p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian ; q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI Pasal 11 (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi bidang pertanian, kelautan dan perikanan, penanaman modal,
koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan,
industri dan perdagangan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai fungsi : a. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah dalam lingkup koordinasi bidang perencanaan pembangunan ekonomi; b. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi bidang perencanaan pembangunan ekonomi; c. pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan dalam lingkup koordinasi bidang perencanaan pembangunan ekonomi; d. penyelenggaraan monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan SKPD dalam lingkup koordinasi bidang perencanaan pembangunan ekonomi; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 12 (1) Sub Bidang Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
9
(2) Sub
Bidang
Pertanian
mempunyai
tugas
pokok
perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi
melaksanakan
bidang pertanian
( pertanian tanaman pangan, peternakan dan perkebunan ), kelautan dan perikanan, dan bidang ketahanan pangan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pertanian mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan perencanan pembangunan ekonomi yang meliputi bidang pertanian, kelautan dan perikanan, dan ketahanan pangan; b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi bidang pertanian, kelautan dan perikanan, dan ketahanan pangan; c. pelaksanaan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi bidang pertanian, kelautan dan perikanan, dan ketahanan pangan; d. pelaksanaan
monitoring
dan
pelaporan
kegiatan
perencanaan
pembangunan ekonomi yang meliputi bidang pertanian, kelautan dan perikanan, dan ketahanan pangan. Pasal 13 Rincian tugas Sub Bidang Pertanian adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja sub bidang pertanian; b. melaksanakan
koordinasi
pelaksanaan
kegiatan
perencanaan
pembangunan ekonomi dalam lingkup koordinasi sub bidang pertanian; c. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD pada bidang pertanian, kelautan dan perikanan, dan ketahanan pangan; d. menyiapkan
bahan
penyusunan
RPJMD
pada
bidang
pertanian,
kelautan dan perikanan, dan ketahanan pangan; e. menyiapkan bahan penyusunan RKPD pada bidang pertanian, kelautan dan perikanan, dan ketahanan pangan; f.
melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Renja, RKA dan DPA SKPD dalam lingkup koordinasi sub bidang pertanian;
g. menyiapkan bahan perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah berbasis pertanian; h. melaksanakan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan ekonomi yang
meliputi
bidang
pertanian,
ketahanan pangan;
10
kelautan
dan
perikanan,
dan
i.
melakukan
monitoring
dan
pelaporan
pelaksanaan
kegiatan
perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi bidang pertanian, kelautan dan perikanan, dan ketahanan pangan; j.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 14
(1) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi. (2) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, industri, dan perdagangan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, industri, dan perdagangan; b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, industri, dan perdagangan; c. pelaksanaan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, industri, dan perdagangan; d. pelaksanaan
monitoring
dan
pelaporan
kegiatan
perencanaan
pembangunan ekonomi yang meliputi bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, industri, dan perdagangan. Pasal 15 Rincian tugas Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja sub bidang pengembangan dunia usaha; b. melaksanakan pembangunan
koordinasi ekonomi
pelaksanaan
dalam
pengembangan dunia usaha;
11
lingkup
kegiatan koordinasi
perencanaan sub
bidang
c. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD pada bidang penanaman modal, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang industri dan bidang perdagangan; d. menyiapkan bahan penyusunan RPJMD pada bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, industri, dan perdagangan; e. menyiapkan bahan penyusunan RKPD pada bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, industri, dan perdagangan; f.
melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Renja, RKA dan DPA SKPD dalam lingkup koordinasi sub bidang pengembangan dunia usaha;
g. melaksanakan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, industri, dan perdagangan; h. melaksanakan
monitoring
dan
pelaporan
pelaksanaan
kegiatan
perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi bidang penanaman modal,
koperasi
dan
usaha
kecil
dan
menengah,
industri,
dan
perdagangan; i.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keempat BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA Pasal 16
(1) Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan perencanaan pembangunan prasarana yang meliputi bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang,
perumahan,
perhubungan,
komunikasi
dan
informatika,
kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, dan pariwisata. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana mempunyai fungsi: a. pelaksanaan
koordinasi
perencanaan
jangka
panjang,
jangka
menengah dan rencana kerja pemerintah daerah dalam lingkup koordinasi bidang perencanaan pembangunan prasarana; b. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi bidang perencanaan pembangunan prasarana;
12
c. pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan dalam lingkup koordinasi bidang perencanaan pembangunan prasarana; d. penyelenggaraan monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan SKPD dalam lingkup koordinasi bidang perencanaan pembangunan prasarana; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 17 (1) Sub Bidang Prasarana Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana. (2) Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan prasarana yang meliputi bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan pariwisata. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan prasarana yang meliputi bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan,
perhubungan,
komunikasi
dan
informatika,
dan
pariwisata; b. penyiapan
bahan
penyusunan
perencanaan
pembangunan
prasarana yang meliputi bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan,
perhubungan,
komunikasi
dan
informatika,
dan
pariwisata; c. pelaksanaan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan prasarana yang meliputi bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan pariwisata; d. pelaksanaan
monitoring
dan
pelaporan
kegiatan
perencanaan
pembangunan prasarana yang meliputi bidang pekerjaan umum, penataan
ruang,
perumahan,
perhubungan,
komunikasi
informatika, dan pariwisata. Pasal 18 Rincian tugas Sub Bidang Prasarana Wilayah adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja sub bidang prasarana wilayah;
13
dan
b. melaksanakan pembangunan
koordinasi prasarana
pelaksanaan dalam
lingkup
kegiatan koordinasi
perencanaan sub
bidang
prasarana wilayah; c. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD pada bidang pekerjaan umum, penataan
ruang,
perumahan,
perhubungan,
komunikasi
dan
informatika, dan pariwisata; d. menyiapkan bahan penyusunan RPJMD pada bidang pekerjaan umum, penataan
ruang,
perumahan,
perhubungan,
komunikasi
dan
informatika, dan pariwisata; e. menyiapkan bahan penyusunan RKPD pada bidang pekerjaan umum, penataan
ruang,
perumahan,
perhubungan,
komunikasi
dan
informatika, dan pariwisata; f.
melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Renja, RKA dan DPA SKPD dalam lingkup koordinasi sub bidang prasarana wilayah;
g. melaksanakan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan prasarana yang meliputi bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan pariwisata; h. melaksanakan
monitoring
dan
pelaporan
kegiatan
perencanaan
pembangunan prasarana bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan pariwisata; i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 19 (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana. (2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
mempunyai
tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan prasarana pada bidang lingkungan hidup, kehutanan, dan
energi dan sumberdaya
mineral. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan prasarana dalam bidang lingkungan hidup, kehutanan, dan energi dan sumberdaya mineral;
14
b. penyiapan
bahan
penyusunan
perencanaan
pembangunan
prasarana pada bidang lingkungan hidup, kehutanan, dan
energi
dan sumberdaya mineral; c. pelaksanaan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan prasarana pada bidang lingkungan hidup, kehutanan, dan
energi dan
sumberdaya mineral; d. pelaksanaan
monitoring
dan
pelaporan
kegiatan
perencanaan
pembangunan prasarana bidang lingkungan hidup, kehutanan, dan energi dan sumberdaya mineral. Pasal 20 Rincian tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; b. melaksanakan
koordinasi
pelaksanaan
kegiatan
perencanaan
pembangunan prasarana dalam lingkup koordinasi sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; c. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD pada bidang lingkungan hidup, kehutanan, dan energi dan sumberdaya mineral; d. menyiapkan bahan penyusunan RPJMD pada bidang lingkungan hidup, kehutanan, dan energi dan sumberdaya mineral; e. menyiapkan bahan penyusunan RKPD pada bidang lingkungan hidup, kehutanan, dan energi dan sumberdaya mineral; f.
melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Renja, RKA dan DPA SKPD dalam lingkup koordinasi sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
g. melaksanakan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan prasarana pada bidang lingkungan hidup, kehutanan, dan energi dan sumberdaya mineral; h. melaksanakan
monitoring
dan
pelaporan
kegiatan
perencanaan
pembangunan prasarana pada bidang lingkungan hidup, kehutanan, dan energi dan sumberdaya mineral; i.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
15
Bagian Kelima BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA Pasal 21 (1)
Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)
Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan perencanaan pembangunan sosial
budaya
yang
perencanaan
meliputi
pembangunan,
bidang
pendidikan,
kepemudaan
kesehatan,
dan
olahraga,
kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan organisasi
umum,
dan
administrasi
kepegawaian,
keuangan
serta
dan
persandian,
aset
daerah,
pemberdayaan
masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, dan ketransmigrasian. (3)
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, mempunyai fungsi: a. pelaksanaan
koordinasi
perencanaan
jangka
panjang,
jangka
menengah dan rencana kerja pemerintah daerah dalam lingkup koordinasi bidang perencanaan pembangunan sosial budaya; b. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup
koordinasi
bidang
perencanaan
pembangunan
sosial
budaya; c. pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan dalam lingkup koordinasi bidang perencanaan pembangunan sosial budaya; d. penyelenggaraan monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan SKPD dalam lingkup koordinasi bidang perencanaan pembangunan sosial budaya; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
16
Pasal 22 (1) Sub Bidang Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya . (2) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan
pembangunan
perencanaan
sosial
pembangunan,
budaya
yang
kependudukan
meliputi
dan
bidang
catatan
sipil,
ketenagakerjaan, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan organisasi
umum,
dan
administrasi
kepegawaian
keuangan
serta
dan
persandian,
aset
daerah,
pemberdayaan
masyarakat dan desa, dan ketransmigrasian. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan sosial budaya yang meliputi bidang perencanaan pembangunan, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, administrasi keuangan dan aset daerah, organisasi dan kepegawaian serta
persandian,
pemberdayaan
masyarakat
dan
desa,
dan
ketransmigrasian; b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembangunan sosial budaya
yang
meliputi
bidang
perencanaan
pembangunan,
kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, administrasi keuangan dan aset daerah, organisasi dan kepegawaian serta
persandian,
pemberdayaan
masyarakat
dan
desa,
an
ketransmigrasian; c. pelaksanaan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan sosial budaya
yang
meliputi
bidang
perencanaan
pembangunan,
kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, administrasi keuangan dan aset daerah, organisasi dan kepegawaian serta
persandian,
pemberdayaan
masyarakat
dan
desa,
dan
ketransmigrasian; d. pelaksanaan
monitoring
dan
pelaporan
kegiatan
perencanaan
pembangunan sosial budaya yang meliputi bidang perencanaan pembangunan, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan,
17
pertanahan,
kesatuan
bangsa
dan
politik
dalam
negeri,
pemerintahan umum, administrasi keuangan dan aset daerah, organisasi
dan
kepegawaian
serta
persandian,
pemberdayaan
masyarakat dan desa, dan ketransmigrasian. Pasal 23 Rincian tugas Sub Bidang Pemerintahan adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja sub bidang pemerintahan; b. melaksanakan
koordinasi
pelaksanaan
kegiatan
perencanaan
pembangunan sosial budaya dalam lingkup koordinasi sub bidang pemerintahan; c. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD pada bidang perencanaan pembangunan, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum,
administrasi
keuangan
dan
aset
daerah,
organisasi
dan
kepegawaian serta persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan ketransmigrasian; d. menyiapkan bahan penyusunan RPJMD pada bidang perencanaan pembangunan, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum,
administrasi
keuangan
dan
aset
daerah,
organisasi
dan
kepegawaian serta persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan ketransmigrasian; e. menyiapkan bahan penyusunan RKPD pada bidang perencanaan pembangunan, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum,
administrasi
keuangan
dan
aset
daerah,
organisasi
dan
kepegawaian serta persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan ketransmigrasian; f.
melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Renja, RKA dan DPA SKPD dalam lingkup koordinasi sub bidang pemerintahan;
g. melaksanakan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan sosial pada bidang perencanaan pembangunan, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan organisasi
umum,
dan
administrasi
kepegawaian
serta
keuangan
persandian,
masyarakat dan desa, dan ketransmigrasian;
18
dan
aset
daerah,
pemberdayaan
h. melaksanakan
monitoring
dan
pelaporan
kegiatan
perencanaan
pembangunan sosial budaya pada bidang perencanaan pembangunan, kependudukan
dan
catatan
sipil,
ketenagakerjaan,
pertanahan,
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, administrasi keuangan dan aset daerah, organisasi dan kepegawaian serta
persandian,
pemberdayaan
masyarakat
dan
desa,
dan
ketransmigrasian; i.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 24
(1) Sub Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya . (2) Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan sosial budaya pada bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, kebudayaan, kearsipan dan perpustakaan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan sosial budaya pada bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga,
pemberdayaan
perempuan
dan
perlindungan
anak,
keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, kebudayaan, kearsipan dan perpustakaan; b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembangunan sosial budaya pada bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga,
pemberdayaan
perempuan
dan
perlindungan
anak,
keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, kebudayaan, kearsipan dan perpustakaan; c. pelaksanaan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan sosial budaya pada bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga,
pemberdayaan
perempuan
dan
perlindungan
anak,
keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, kebudayaan, kearsipan dan perpustakaan;
19
d. pelaksanaan
monitoring
dan
pelaporan
kegiatan
perencanaan
pembangunan sosial budaya pada bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan perempuan
dan dan
olahraga,
ketenagakerjaan,
perlindungan
anak,
keluarga
pemberdayaan berencana
dan
keluarga sejahtera, sosial, kebudayaan dan perpustakaan. Pasal 25 Rincian tugas Sub Bidang Sosial Budaya adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja sub bidang sosial budaya; b. melakukan
koordinasi
dalam
pelaksanaan
kegiatan
perencanaan
pembangunan sosial budaya dalam lingkup koordinasi sub bidang sosial budaya; c. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD pada bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, kebudayaan, kearsipan dan perpustakaan; d. menyiapkan bahan penyusunan RPJMD pada bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, kebudayaan, kearsipan dan perpustakaan; e. menyiapkan
bahan
penyusunan
RKPD
pada
bidang
pendidikan,
kesehatan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, kebudayaan, kearsipan dan perpustakaan; f.
melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Renja, RKA dan DPA SKPD dalam lingkup koordinasi sub bidang sosial budaya;
g. melaksanakan
evaluasi
kinerja
perencanaan
pembangunan
sosial
budaya pada bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan
keluarga
sejahtera,
sosial,
kebudayaan,
kearsipan
dan
perpustakaan; h. melaksanakan
monitoring
dan
pelaporan
kegiatan
perencanaan
pembangunan sosial budaya pada bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, kebudayaan, kearsipan dan perpustakaan;
20
i.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keenam BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK Pasal 26
(1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan
kegiatan
penelitian
dan
pengembangan
sistem
perencanaan, koordinasi evaluasi kinerja pembangunan daerah dan menyusun data dan informasi pembangunan daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai fungsi: a. pelaksanaan kegiatan penelitian tentang permasalahan strategis daerah; b. pelaksanaan
pengembangan
sistem
perencanaan
pembangunan
daerah; c. pelaksanaan kegiatan pengumpulan, analisis data dan penyajian informasi pembangunan daerah; d. pelaksanaan koordinasi evaluasi kinerja perencanaan pembangunan daerah; e. pelaksanaan
koordinasi
penyusunan
dokumen
perencanaan
pembangunan daerah; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 27 (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik. (2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penelitian permasalahan strategis daerah dan pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah.
21
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan identifikasi permasalahan strategis daerah; b. pelaksanaan
kegiatan
penelitian
dalam
rangka
memecahkan
permasalahan strategis daerah; c. pelaksanaan berbagai forum ilmiah seperti seminar dan workhshop dan
lokakarya
yang
berkaitan
dengan
upaya
pengembangan
perencanaan strategis daerah; d. pelaksanaan penyusunan serta menetapkan berbagai pedoman mengenai sistem perencanaan pembangunan daerah baik dari aspek prosedur, teknik dan evaluasi hasil perencanaan; e. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; Pasal 28 Rincian tugas Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah: a. menyusun rencana kerja sub bidang penelitian dan pengembangan; b. menyusun
pedoman
pelaksanaan
perencanaan
dan
pengendalian
pembangunan daerah; c. mengembangkan perencanaan pembangunan desa dan kecamatan; d. menyusun standar pelayanan minimal; e. menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan, dan lingkungan perkotaan dan perdesaan; f.
menyusun
pedoman
pelaksanaan
manajemen
dan
kelembagaan
pengembangan wilayah; g. penyusunan standar pelayanan perkotaan dan perdesaan; h. menyusunan
dokumen
perencanaan
dan
petunjuk
pelaksanaan
pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan dan pulau-pulau kecil, kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan; i.
melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten;
j.
menyusun dokumen RPJPD dan RPJMD dan dokumen sejenis lainnya;
k. menyusun dokumen kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara; l.
menyusun dokumen RKPD dan dokumen sejenis lainnya;
m. menyusun pedoman strategis peningkatan kinerja perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
22
n. melaksanakan penelitian dan pengkajian masalah-masalah strategis pembangunan daerah; o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 29 (1) Sub Bidang Statistik, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik. (2) Sub Bidang Statistik, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi pembangunan daerah serta evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan daerah. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Statistik, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi: a. pengumpulan data dan informasi pembangunan daerah; b. pelaksanaan pengolahan data spasial dengan menggunakan sistem informasi geografis; c. pelaksanaan publikasi informasi pembangunan daerah; d. pengkoordinasian dan kompilasi hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah oleh bidang teknis. e. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah; Pasal 30 Rincian tugas Sub Bidang Statistik, Evaluasi dan Pelaporan: a. menyusun rencana kerja sub bidang statistik evaluasi dan pelaporan; b. melaksanakan koordinasi penyusunan Kabupaten Sumbawa Dalam Angka, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan analisis input output; c. melaksanakan
penyusunan
peta
dasar
dan
peta
tematik
yang
dikompilasi kedalam album peta data spasial; d. melaksanakan kegiatan analisis perhitungan pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah; f.
mengkompilasi
hasil
evaluasi
kinerja
pembangunan
daerah
yang
dilaksanakan oleh bidang teknis; g. melaksanakan penyusunan pedoman penyajian laporan kinerja SKPD; h. melaksanakan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah (LAKIP);
23
i.
melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas perbantuan, dana dekonsentrasi dan dana alokasi khusus (DAK) pembangunan daerah.
j.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketujuh KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 31 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 32 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 31, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati. (3) Bupati dapat membentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV ESELONERING Pasal 33 (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb. (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa. (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb. (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan struktural eselon IV a.
24
BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 34 Para pejabat dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diangkat
dan
diberhentikan
oleh
Bupati
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 35 Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta sumber lain yang sah. BAB VII TATA KERJA Pasal 36 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan kelompok jabatan fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 37 (1) Apabila Kepala Badan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris Badan ; (2) Apabila Sekretaris Badan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan memperhatikan senioritas kepangkatan. Pasal 38 Setiap
pimpinan
unit
kerja
dalam
lingkungan
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25
Pasal 39 Setiap
pimpinan
unit
kerja
dalam
lingkungan
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 40 Setiap
pimpinan
unit
kerja
dalam
lingkungan
Pembangunan Daerah dalam menyelenggarakan
Badan
Perencanaan
tugas dan fungsi, wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masingmasing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya. Pasal 41 Kepala
Badan
dan
pimpinan
unit
kerja
dalam
lingkungan
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Pasal 42 Kepala Badan dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan
tembusan laporan disampaikan kepada satuan kerja
perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB VIII PENUTUP Pasal 43 Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan yang telah dikeluarkan dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku. Pasal 44 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
26
Pasal 45 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa. Ditetapkan di Sumbawa Besar Pada tanggal 21 Januari 2008 BUPATI SUMBAWA,
JAMALUDDIN MALIK Diundangkan di Sumbawa Besar Pada tanggal 21 Januari 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
A. KAHAR KARIM BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2008 NOMOR 20
27
