PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BERAU BUPATI BERAU, Menimbang
: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 167 ayat (3) Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah , penyelenggaraan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan standar pelayanan minimal; b. bahwa Penetapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud huruf a diatas berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Pemerintah dan merupakan standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Berau; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai UndangUndang ( Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
-25. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Nomor 5063); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 9); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.05-76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal; 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 741/ MENKES/ PER/ VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
-319. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 20. Peraturan Bupati Berau Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Berau; Memperhatikan : Surat Bupati Berau Nomor : 065/222/Org. Tanggal 24 Mei 2010 perihal Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BERAU BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Bupati Berau. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Berau. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan organisasi pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. 6. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. 8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib daerah dibidang Kesehatan yang sekaligus menjadi tolok ukur pencapaian target kinerja penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara minimal sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan daerah. 9. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala Daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja. 10. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan.
-411. Nilai sebagai target pencapaian adalah hasil terukur target pencapaian kondisi penyelenggaraan Kesehatan yang diharapkan sampai pada tahun 2015. 12. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan. 13. Tim Evaluasi SPM adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan evaluasi SPM bidang Kesehatan. 14. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah kepada Daerah. 15. Standar Teknis adalah kualitas dan prosedur pelayanan yang ditentukan oleh Pemerintah. 16. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM kesehatan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang. 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 2 Maksud ditetapkannya SPM bidang Kesehatan adalah sebagai pedoman bagi SKPD Penyelenggara Kewenangan daerah dalam menyelenggarakan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah dibidang penyelenggaraan kesehatan dalam skala minimal. Pasal 3 Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Kesehatan adalah: a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat; b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kesehatan; c. Memberikan standar yang jelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar pada masyarakat dalam lingkup penyelenggaran urusan wajib kesehatan. Pasal 4 Fungsi ditetapkannya SPM bidang Kesehatan adalah : a. Sebagai alat Pemerintah Kabupaten dalam menjamin terwujudnya hak-hak individu berupa akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar secara merata; b. Sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah; c. Sebagai tolok ukur (benchmark) Pemerintah Kabupaten dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan kesehatan;
-5d. Menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah untuk diterimanya; e. Menentukan perimbangan keuangan, sistem subsidi dan Pembiayaan Kesehatan di Kabupaten yang lebih adil dan transparan; f. Alat Monitoring dan Evaluasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan di Daerah. BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN Pasal 5 (1) Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan. (2) SPM kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang wajib dilaksanakan Daerah, meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target Tahun 2011- 2015 terdiri dari : a. Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan Wajib dilaksanakan Kabupaten Sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal ) : 1. Pelayanan Kesehatan Dasar; 1) Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 95 % pada Tahun 2015; 2) Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani 80 % pada Tahun 2015; 3) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90% pada Tahun 2015; 4) Cakupan pelayanan nifas 90% pada Tahun 2015; 5) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 90 % pada Tahun 2015; 6) Cakupan kunjungan bayi 90% pada tahun 2015; 7) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% pada Tahun 2015; 8) Cakupan pelayanan anak balita 75% pada Tahun 2015; 9) Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin 100% pada Tahun 2015; 10) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% pada Tahun 2015; 11) Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100% pada Tahun 2015; 12) Cakupan peserta KB aktif 70% pada Tahun 2015; 13) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 100% pada Tahun 2015; a) AFP Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun 2 /100.000 penduduk anak pada tahun 2015; b) Presentasi Penemuan penderita pneumonia balita 50 % pada tahun 2015; c) Presentasi Penemuan pasien baru TB BTA positif 402 kasus ( 100 % tahun 2015); d) Penderita DBD yang ditangani 100 % tahun 2015; e) Penemuan penderita diare 100 % tahun 2015;
-614) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% pada Tahun 2015. 2. Pelayanan Kesehatan Rujukan: a) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100% pada Tahun 2015; b) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota 100% pada Tahun 2015. 3. Penyelidikan Epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa/KLB Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyidikan epidemiologi < 24 jam 100% pada Tahun 2015; 4. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat : a) Cakupan Desa Siaga 80% pada Tahun 2015; b) Cakupan Desa Siaga Aktif 80% pada Tahun 2015; b. Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan Wajib lainnya yang dilaksanakan di Kabupaten Berau: a. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan penyehatan Lingkungan : 1) Kesembuhan penderita TBC (BTA Positif) < 85% Tahun 2015 ; 2) Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV- AIDS : a) Infeksi menular Tahun 2015 ;
seksual
yang
ditemukan
dan
diobati
100%
b) Klien yang mendapat penanganan HIV-AIDS 100% Tahun 2015; 3) Penderita Malaria yang diobati 100 % pada Tahun 2015; 4) Pelayanan kesehatan penyakit menular lainnya (Kusta, Filariasis, Cikunguya, Flu Burung, Flu babi dll) lingkungan, institusi yang dibina 100% Tahun 2015; 5) Pelayanan pengendalian vektor, rumah/bangunan bebas jentik nyamuk Aedes 95% Tahun 2015; 6) Pelayanan kesehatan lingkungan, institusi yang dibina 95% Tahun 2015; 7) Pelayanan hygiene sanitasi ditempat, tempat umum yang memenuhi syarat 85% Tahun 2015; 8) Pelayanan Kesehatan Lingkungan 100% Tahun 2015;
Puskesmas dengan klinik Sanitasi
9) Pelayanan Kesling Terhadap Pengawasan Air bersih dan Sanitasi Dasar 90 % Tahun 2015; 10) Pelayanan Pembinaan Kesling terhadap Peningkatan kualitas Depot Air Minum 100 % Tahun 2015; 11) Pelayanan pembinaan Kesling terhadap Tempat Pengolahan dan Pengelolaan Makanan 90 % Tahun 2015; 12) Pelayanan Pembinaan Kesling Terhadap PIRT-P 90 % tahun 2015; 13) Pelayanan Kesling terhadap Pengembangan / Pembentukan Kabupaten sehat 100 % tahun 2015; 14) Pelayanan Kesling terhadap cakupan rumah sehat 85% tahun 2015; b. Penyuluhan perilaku sehat : 1) Rumah tangga ber PHBS 65% Th2015 :
-7-
c.
d.
e. f.
g.
h.
i.
a. Persalinan oleh Nakes 95 % Tahun 2015 ; b. Bayi yang mendapat ASI Ekslusif 95 % Tahun 2015 ; c. Penimbangan Bayi/Balita 85 % Tahun 2015 ; d. Cuci tangan 95 % tahun 2015 ; e. Rumah bebas jentik 95 % tahun 2015; f. Jamban sehat 90 % tahun 2015 ; g. Air bersih 100 % tahun 2015 ; h. Makan sayur dan buah 95 % tahun 2015 ; i. Aktifitas fisik 100 % tahun 2015; j. Tidak Merokok dalam ruangan 60 % tahun 2015 ; 2) Konsumsi garam beryodium tingkat RT. 90% Tahun 2015; 3) Posyandu purnama mandiri 75% Tahun 2015. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan dan penanggulangan, penyalahgunaan narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif (P3 NAPZA) berbasis masyarakat oleh petugas kesehatan 100% Tahun 2015; Pelayanan penyediaan obat dan perbekalan : 1. ketersediaan obat sesuai kebutuhan 100% Tahun 2015; 2. pengadaan obat esensial 100% Tahun 2015; 3. pengadaan obat generik 100% Tahun 2015. Penggunaan obat generik , penulisan obat generik 90% Tahun 2015; Perizinan Sarana Kesehatan : 1. % Sarana kesehatan berizin 100 % Tahun 2015; 2. Waktu pemrosesan Surat Izin 1 minggu – 4 bulan Tahun 2015, antara lain: 1) Surat Ijin Toko Obat 1 – 2 minggu Tahun 2015; 2) Surat Ijin Klinik, Balai Pengobatan 2 minggu – 4 bulan Tahun 2015; 3) Surat Ijin Apotik 1 minggu – 3 bulan Tahun 2015; 4) Surat Ijin Tenaga Kesehatan 1 hari – 1 minggu Tahun 2015. Peningkatan IPM (Index Pembangunan manusia) : 1. Peningkatan umur harapan hidup 70 % Tahun 2015; 2. Penurunan angka kematian ibu 102/100.000 kelahiran hidup Tahun 2015; 3. Penurunan angka kematian bayi 26,99/1000 kelahiran hidup Tahun 2015. Cakupan sarana kesehatan terakreditasi : 1. Rumah Sakit 100 % Tahun 2015; 2. Puskesmas dan jaringannya serta sarana penunjang kesehatan lainnya 50% Tahun 2015. Cakupan sarana Kesehatan dan Penunjangnya di Kecamatan dan Kampung : 1. Tersedia Puskesmas Induk sesuai standar di Kecamatan / Kampung 100 %; 2. Tersedia Puskesmas yang dilengkapi dengan Puskesmas Perawatan sesuai standar di Kec/ Kampung; 3. Tersedia Puskesmas / Puskesmas Perawatan yang mampu memberikan pelayanan kesehatan 24 jam di Kec/ Kampung serta sesuai standar 100 %; 4. Semua Kampung Tersedia Puskesmas Pembantu (Pustu) 100 %;
-85. Semua Kampung Tersedia Pos Kesehatan Desa ( Poskesdes) 18 Kp (100 %); 6. Semua Puskesmas tersedia Fasilitas pendukung berupa Rumah Dokter / Rumah Dokter gigi dan dilengkapi dengan perlengkapan nya yang sesuai standar 100 %; 7. Semua Puskesmas tersedia Fasilitas pendukung berupa Rumah Paramedis dan dilengkapi dengan perlengkapannya yang sesuai standar 90 %; 8. Tersedianya Data Inventaris Sarana Kesehatan 100 %. j. Alat Kesehatan Medis dan Penunjang di sarana kesehatan Kecamatan dan Kampung : 1. Puskesmas dilengkapi dengan Peralatan Medis dan Penunjangnya sesuai standar 3 Pusk (100%); 2. Puskesmas Perawatan dilengkapi dengan Peralatan Medis dan Penunjangnya sesuai standar 2 Pusk (100%); 3. Puskesmas / Puskesmas Perawatan dengan pelayanan kesehatan 24 jam tersedia peralatan medis dan penunjangnya sesuai standar 3 Pusk (100%); 4. Puskesmas Pembantu dilengkapi dengan Peralatan Medis dan Penunjangnya sesuai standar 5 Pustu (100%); 5. Pos kesehatan desa (Poskesdes) tersedia peralatan medis dan penunjangnya sesuai standar 17 Kp (100%); 6. Tersedianya Dokumen data Peralatan Medis dan Penunjangnya 100 %. k. Sistem Informasi Kesehatan : 1. Tersedianya data dan informasi kesehatan dalam bentuk Profil Kesehatan 100 % Tahun 2015; 2. Sistem Informasi Kesehatan berbasis Teknologi 100% Tahun 2015. l. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan : 1. Cakupan jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah 100 % Th. 2015; 2. Cakupan jaminan pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin dan masyarakat rentan 100 % Tahun 2015. m. Cakupan Pencapaian Peningkatan pelayanan kesehatan gizi: 1. Presentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Ekslusif 80% Tahun 2015; 2. Persentase Rumah Tangga yang mengkonsumsi garam beryodium 100% Tahun 2015; 3. Persentase anak 6-59 bulan dapat vitamin A 90% Tahun 2015; 4. Persentase Ibu hamil mendapat tablet Fe 85% Tahun 2015; 5. Persentase Kabupaten yang melaksanakan surveilance gizi 100% Tahun 2015; 6. Persentase balita yang ditimbang berat badannya 85% Tahun 2015; 7. Persentase penyediaan bufferstock MP-ASI untuk bencana 100% Tahun 2015; n. Penyusunan Program Pembangunan Kesehatan: 1. Ketersediaan Rencana Strategis Bidang Kesehatan lima tahunan 100% Tahun 2015; 2. Ketersediaan dokumen Perencanaan Program / Kegiatan Tahunan Pembangunan Kesehatan 100% Tahun 2015;
-93.
Pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan rencana program/ kegiatan Kesehatan di Puskesmas wilayah Kecamatan 100% Tahun 2015;
4.
Ketersediaan dokumen Anggaran Pembangunan Kesehatan Tahunan 100% Tahun 2015;
5.
Cakupan Sosialisasi Renstra bidang kesehatan lima tahunan dan tahunan di Wilayah Puskesmas / Kecamatan 100% Tahun 2015;
6.
Penyusunan Lakip (Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah) bidang kesehatan 100% Tahun 2015;
7.
Tersusunnya Evaluasi dan laporan program akuntabilitas kinerja yang akurat dan akuntabel 100% Tahun 2015;
8.
Penyusunan laporan program / kegiatan bulanan / triwulan dan tahunan 100% Tahun 2015;
o. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan : 1.
Tersedianya data tenaga Kesehatan sebagai bahan perencanaan kebutuhan Kesehatan 100% Tahun 2015;
2.
Puskesmas induk Non Perawatan mempunyai minimal Jumlah dan jenis tenaga yang memenuhi kebutuhan 100% Tahun 2015 Yaitu :
3.
-
1 orang Dokter Umum
-
1 orang Dokter Gigi
-
1 orang Tenaga Kesmas (S1)
-
1 orang Tenaga Promkes (D IV)
-
1 orang Epidemologis (D IV)
-
4 orang Bidan (D III)
-
1 orang Sanitarian
-
1 orang Nutrisionist (Ahli Gizi / D III)
-
1 orang Perawat Gigi (D III)
-
1 orang Asisten Apoteker
-
1 orang Analis Kesehatan (D III)
-
1 orang Tenaga Pendukung / Juru (SMK Kes)
-
1 orang Ka.Sub.Bag Tata Usaha (Min DIII Kes)
-
1 orang Staf Pencatatan Pelaporan (D III Kes)
-
2 orang Staf Administrasi (SMA / SMK Ekonomi / DIII Akuntansi)
-
1 orang Juru Mudi (Supir / Motoris)
-
1 orang Penjaga Puskesmas / Satpam
-
1 orang Petugas Kebersihan / Cleaning Service
-
1 orang Tukang Kebun / Taman
Puskesmas Induk Perawatan mempunyai minimal Jumlah dan jenis tenaga yang memenuhi kebutuhan 100% Tahun 2015 yaitu : -
2 orang Dokter Umum
-
1 orang Dokter Gigi
- 10 -
4.
-
1 orang Apoteker
-
1 orang Tenaga Kesmas (S1)
-
1 orang Perawat (S1 - Ners)
-
1 orang Tenaga Promkes (D IV)
-
1 orang Epidemologis (D IV)
-
6 orang Bidan (D III)
-
10 orang Perawat (D III)
-
1 orang Sanitarian
-
1 orang Nutrisionist (Ahli Gizi / D III)
-
1 orang Perawat Gigi (D III)
-
1 orang Asisten Apoteker
-
1 orang Analis Kesehatan (D III)
-
1 orang Tenaga Pendukung / Juru (SMK Kes)
-
1 orang Ka.Sub.Bag Tata Usaha (Min DIII Kes)
-
1 orang Staf Pencatatan Pelaporan (D III Kes)
-
2 orang Staf Administrasi (SMA / SMK Ekonomi / DIII Akuntansi)
-
1 orang Juru Mudi (Supir / Motoris)
-
1 orang Penjaga Puskesmas / Satpam
-
1 orang Petugas Kebersihan / Cleaning Service
-
1 orang Tukang Kebun / Taman
-
1 orang Petugas Laundry
-
1 orang Juru Masak
Puskesmas Induk DTPK mempunyai minimal Jumlah dan jenis tenaga yang memenuhi kebutuhan 100 % Tahun 2015; Yaitu : -
Dokter Umum 2 orang
-
Dokter gigi 1 orang
-
Tenaga Kesmasy (S1) 1 orang
-
Perawat (Nurse(S1.Kep) 1 orang
-
Tenaga Promkes (D IV) 1 orang
-
Epidemologis (D IV) 1 orang
-
Bidan (D III) 4 orang
-
Perawat (D III) 8 orang
-
Sanitarian 1 orang
-
Nutrisionist (Ahli Gizi / D III) 1 orang
-
Perawat Gigi (D III) 1 orang
-
Asisten Apoteker 1 orang
-
Analis Kesehatan (D III) 1 orang
- 11 -
5.
6.
-
Tenaga Pendukung / Juru (SMK Kes) 1 orang
-
Ka.Sub.Bag Tata Usaha (Min DIII Kes) 1 orang
-
Staf Pencatatan Pelaporan (D III Kes) 1 orang
-
Staf Administrasi (SMA / SMK Ekonomi / DIII Akuntansi) 1 or
-
Juru Mudi (Supir / Motoris) 1 orang
-
Penjaga Puskesmas / Satpam 1 orang
-
Petugas Kebersihan / Cleaning Service 1 orang
-
Tukang Kebun / Taman 1 orang
Puskesmas Pembantu di Kampung Mempunyai Jumlah dan Jenis tenaga yang memenuhi kebutuhan 100% Tahun 2015; yaitu -
1 orang Perawat (D3 Keperawatan)
-
1 orang Bidan (D3 Kebidanan)
Poskesdes di Kampung mempunyai jumlah dan jenis tenaga kesehatan yaitu : -
(Bidan (D3) bidan) 1 orang tiap kampung sesuai kebutuhan Tahun 2015
7.
Terciptanya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang baik dalam proses kenaikan pangkat, gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan lain lain 100% Tahun 2015;
8.
Terciptanya tertib administrasi dalam menyelenggarakan pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan serta ketatausahaan lainnya 100% Tahun 2015;
9.
Tersedianya data perlengkapan dan aset (barang bergerak/ tidak bergerak) kantor Dinas kesehatan termasuk sarana pelayanan kesehatan 100 % Tahun 2015;
(3) Dikecualikan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan jenis pelayanan tambahan sesuai dengan kebutuhan. (4) Target pencapaian indikator kinerja tahunan setiap jenis pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV PENGORGANISASIAN Pasal 6 (1) SKPD yang membidangi penyelenggaraan Urusan Wajib bidang kesehatan menurut Wewenang dalam tugas pokok dan fungsinya wajib bertanggung jawab melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan SPM bidang Kesehatan. (2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM bidang kesehatan.
- 12 (3) Diluar jenis pelayanan dalam urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 peraturan ini, SKPD yang membidangi Urusan wajib bidang kesehatan dapat menyelenggarakan jenis pelayanan lainnya yang merupakan urusan wajib lainnya berdasarkan amanat Peraturan Perundang Undangan. BAB V PELAKSANAAN Pasal 7 SPM bidang kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja masing masing SKPD yang terkait pada penyelenggaraan urusan wajib sebagai kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Pasal 9 Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM bidang kesehatan adalah sebagai berikut : a. Penyelenggaraan SPM bidang kesehatan dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah; b. Tim Anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun Perencanaan Pembangunan Daerah untuk pembangunan bidang kesehatan pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM bidang kesehatan untuk menentukan skala perioritas kegiatan pembangunan; c.
SKPD penyelenggara SPM bidang kesehatan melakukan sosialisasi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan / dicapai serta mengembangkan standar standar tekhnis pelayanan ;
d. Bupati menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Evaluasi SPM bidang kesehatan, melakukan Survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan hasil SPM bidang kesehatan; e. Tim Evaluasi SPM melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkesinambungan terhadap Kinerja SKPD SPM bidang kesehatan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 10 Biaya pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk pencapaian target sesuai SPM Kesehatan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- 13 BAB VII PEMBINAAN Pasal 11 Bupati sebagai Pemerintah di Daerah melaksanakan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan di Kabupaten/Kota. Pasal 12 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan arahan dan supervisi, meliputi: a. perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan; b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM Kesehatan; c. Pengkoordinasian Penyusunan Laporan penayelenggaraan SPM bidang kesehatan BAB VIII PENGAWASAN Pasal 13 Tim evaluasi sebagaimana yang dimaksud pasal (9) dibentuk untuk melaksanakan evaluasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan SPM bidang kesehatan. Pasal 14 Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 13, menyampaikan laporan penyelenggaraan SPM kepada Bupati dan selanjutnya melaporkan kepada Gubernur Kalimantan Timur. Pasal 15 Hasil monitoring dan evaluasi penerapan pencapaian SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipergunakan sebagai: a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah Kabupaten/Kota dalam pencapaian SPM Kesehatan; b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Kesehatan, termasuk pemberian penghargaan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang berprestasi sangat baik. BAB IX PELAPORAN Pasal 16 Dinas Kesehatan Kabupaten secara periodik menyampaikan laporan pencapaian target kinerja SPM bidang Kesehatan Kabupaten kepada Bupati, serta memfasilitasi penyusunan laporan Bupati kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- 14 -
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.
NO
NAMA
JABATAN
PARAF
Ditetapkan di Tanjung Redeb Pada tanggal, 3 Mei 2011
1.
Hj. Harlina, SH
Kasubbag Pert. PerUU
2.
Sri Eka Takariyati, SH, MM
Kabag Hk & Per-UU
BUPATI BERAU,
3.
H. Bakhtiar Kelana, S. Sos
Ass. Adm. Pem
ttd
4.
Drs. H. Ibnu Sina Asyari
5.
Ir. H. Ahmad Rifai, MM
Sekda Wakil Bupati
H. MAKMUR HAPK
Diundangkan di Tanjung Redeb Pada tanggal, 3 Mei 2011 SEKRETARIS DAERAH, ttd H. IBNU SINA ASYARI BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2011 NOMO13
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR : 13 TAHUN 2011 TANGGAL : 3 MEI 2011 TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BERAU
TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN YANG WAJIB DILAKSANAKAN DI KABUPATEN BERAU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR JENIS PELAYANAN
INDIKATOR KINERJA SPM
Satuan
Kondisi Thn.2009
Target Nasional
Target Berau ( Tahun )
2010
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
INDIKATOR KINERJA WAJIB SESUAI SPM
Pelayanan Kes. Dasar : 1 2 3
4 5
Persentase cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Pelayanan Nifas Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani
6
Cakupan Kunjungan Bayi
7
Cakupan desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI)
8
%
75,68
95,00
95,00
87,00
90,00
92,00
93,00
94,00
95,00
%
36,11
80,00
80,00
70,00
70,00
75,00
75,00
80,00
80,00
%
89,46
90,00
90,00
85,00
85,00
87,00
89,00
89,00
90,00
%
73,57
90,00
90,00
84,00
86,00
86,00
88,00
88,00
90,00
%
90,38
80,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
%
72,85
90,00
90,00
75,00
78,00
80,00
85,00
88,00
90,00
%
79,44
100,00
100,00
85,00
85,00
90,00
95,00
95,00
100,00
%
37,98
90,00
90,00
50,00
60,00
65,00
70,00
75,00
75,00
Cakupan Pelayanan anak Balita
JENIS PELAYANAN
INDIKATOR KINERJA SPM 9
10 11
Cakupan Pemberian makanan pendamping ASI pada anak Usia 6-24 bulan keluarga Miskin Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
Satuan
Kondisi Thn.2009
Target Nasional
Target Berau ( Tahun )
2010
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
%
78,95
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
%
8,58
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
%
73,65
70,00
70,00
65,00
65,00
67,00
70,00
70,00
70,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
12
Cakupan peserta KB Aktif
13
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :
%
a. AFP Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
per 100.000 pddk anak
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
%
19,44
100,00
100,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
1.687
1.731
1.775
1.821
1.868
1.916
70,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
354
363
373
382
392
402
b. Presentasi Penemuan penderita pneumonia balita - Sasaran target penemuan penderita pneumonia balita
kasus
c. Presentasi Penemuan pasien baru TB BTA positif
%
- Sasaran target penemuan penderita pasien TB BTA-Positif
kasus
d. Penderita DBD yang ditangani e. Penemuan penderita diare 14
Cakupan Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
36,86
100,00
100,00
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
JENIS PELAYANAN
INDIKATOR KINERJA SPM
Satuan
Kondisi Thn.2009
Target Nasional
Target Berau ( Tahun )
2010
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Pelayanan Kesehatan Rujukan : 15
16
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
%
3,53
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Cakupan Pelayanan Gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan ( RS ) di Kabupaten /Kota
%
42,11
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Cakupan desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan epidemiologi < 24 jam
%
80,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
%
61,11
60,00
80,00
65,00
70,00
75,00
80,00
80,00
80,00
%
16,82
80,00
80,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian luar biasa /KLB : 17
Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
18
Cakupan Desa Siaga Aktif Cakupan Desa siaga
JENIS PELAYANAN
INDIKATOR KINERJA SPM
Satuan
Kondisi Thn.2009
Target Nasional 2010
2015
Target Berau ( Tahun ) 2010
2011
2012
2013
2014
2015
< 85
< 85
< 85
< 85
< 85
< 85
INDIKATOR KINERJA PELAYANAN KESEHATAN WAJIB LAINNYA YANG DILAKSANAKAN DI KABUPATEN :
Program Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan penyehatan Lingkungan :
1
2
Kesembuhan penderita TBC (BTA Positif) < 85% Tahun 2015 75,44
85,00
85,00
%
-
50,00
75,00
50,00
75,00
80,00
90,00
100,00
100,00
%
-
50,00
100,00
50,00
75,00
80,00
100,00
100,00
100,00
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV- AIDS : a.Infeksi menular seksual yang diobati 100% Tahun 2015. b. Klien yang mendapat penanganan HIV-AIDS 100% Tahun 2015
3
%
Penderita Malaria yang diobati 100 % pada Tahun 2015
JENIS PELAYANAN
INDIKATOR KINERJA SPM 4
5
6
7
8
9
10
Pelayanan kesehatan penyakit menular lainnya (Kusta, Filariasis, Ckunguya, Flu Burung, Flu babi dll) lingkungan, institusi yang dibina 100% Tahun 2015
Pelayanan pengendalian vektor, rumah/bangunan bebas jentik nyamuk Aedes 95% Tahun 2015
Pelayanan Kesling, Institusi yang dibina 95 % 2015
Satuan
Kondisi Thn.2009
Target Nasional
Target Berau ( Tahun )
2010
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
%
95,00
100,00
100,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
%
60,00
75,00
90,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
95,00
%
65,00
82,00
85,00
70,00
72,00
75,00
78,00
80,00
85,00
%
-
-
-
-
-
25,00
50,00
75,00
100,00
Pelayanan Kesling Terhadap Pengawasan Air bersih dan Sanitasi Dasar 90 % tahun 2015
%
70,00
70,00
74,00
72,00
75,00
80,00
83,00
85,00
90,00
Pelayanan Pembinaan Kesling terhadap Peningkatan kualitas Depot Air Minum 100 %
%
70,00
70,00
95,00
72,00
75,00
80,00
85,00
90,00
100,00
Pelayanan higiene sanitasi tempat tempat umum yang memenuhi persyaratan 85 % tahun 2015
Pelayanan Kesling Puskesmas dengan klinik Sanitasi 100% tahun 2015
JENIS PELAYANAN
INDIKATOR KINERJA SPM 11
12
13
14
Pelayanan pembinaan Kesling terhadap Tempat Pengolahan dan Pengelolaan Makanan 90 % Pelayanan Pembinaan Kesling Terhadap PIRT-P 90 % tahun 2015
Pelayanan Kesling terhadap Pengembangan / Pembentukan Kabupaten sehat 100 % tahun 2015
Pelayanan Kesling terhadap cakupan rumah sehat 85% tahun 2015
Satuan
Kondisi Thn.2009
Target Nasional
Target Berau ( Tahun )
2010
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
%
70,00
82,00
88,00
75,00
78,00
80,00
85,00
88,00
90,00
%
68,00
-
-
70,00
72,00
75,00
78,00
85,00
90,00
%
-
57,00
-
-
-
100,00
100,00
100,00
100,00
%
72,00
73,00
75,00
75,00
78,00
80,00
82,00
84,00
85,00
31,43
32,00
32,00
37,00
40,00
45,00
55,00
65,00
91,25
92,00
75,00
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
%
46,90
65,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
95,00
%
58,32
60,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
%
66,67
70,00
95,00
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
%
70,95
72,00
95,00
65,00
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
Penyuluhan Perilaku Sehat 1
Rumah tangga ber PHBS 65% Th2015 % Persalinan oleh Nakes % Bayi yang mendapat ASI Ekslusif 95 % Tahun 2015
65,00 95,00 95,00
Penimbangan Bayi/Balita 85,00
Cuci tangan Rumah bebas jentik
JENIS PELAYANAN
INDIKATOR KINERJA SPM
Satuan
Kondisi Thn.2009
Target Nasional
Target Berau ( Tahun )
2010
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
90,00
70,00
73,00
75,00
80,00
85,00
90,00
80,00
83,00
85,00
90,00
95,00
100,00
80,00
85,00
90,00
95,00
97,00
95,00
90,00
90,00
93,00
95,00
97,00
100,00
Jamban sehat %
85,71
87,00
%
93,81
95,00
%
79,52
80,00
%
89,52
90,00
%
39,05
40,00
60,00
40,00
42,00
45,00
47,00
49,00
60,00
%
-
65,00
90,00
55,00
60,00
65,00
70,00
85,00
90,00
%
38,00
45,00
75,00
50,00
65,00
60,00
65,00
70,00
75,00
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Air bersih 100,00
Makan sayur dan buah 95,00
Aktifitas fisik 100,00
Tidak Merokok dalam ruangan 2
3
Konsumsi garam beryodium tingkat RT. 90% Tahun 2015 Posyandu purnama mandiri 75% Tahun 2015
Penyalahgunaan pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktuf (P3 NAPZA) berbasis masyarakat
1
Upaya Pencegahan, Penyalahgunaan dan penanggulangan, penyalahgunaan narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif (P3 NAPZA) berbasis masyarakat oleh petugas kesehatan 100% Tahun 2015
JENIS PELAYANAN
INDIKATOR KINERJA SPM
Satuan
Kondisi Thn.2009
Target Nasional
Target Berau ( Tahun )
2010
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Pelayanan Penyediaan Obat dan Perbekalan
1
2
3
Ketersediaan obat sesuai kebutuhan 100% Tahun 2015 Pengadaan obat esensial 100% Tahun 2015 Pengadaan obat generik 100% Tahun 2015
%
90,00
92,00
100,00
92,00
94,00
96,00
97,00
99,00
100,00
%
89,00
91,00
100,00
91,00
93,00
95,00
96,00
98,00
100,00
%
93,00
94,00
100,00
94,00
95,00
97,00
98,00
99,00
100,00
%
80,00
82,00
90,00
82,00
83,00
85,00
87,00
89,00
90,00
% Minggu Bulan
60,00 1 minggu - 4 bulan
Minggu Bulan
1 minggu -2 minggu
70,00 1 minggu -4 bulan 1 minggu -2 minggu
90,00 1 minggu -4 bulan 1 minggu -2 minggu
65,00 1 minggu -4 bulan 1 minggu -2 minggu
70,00 1 minggu -4 bulan 1 minggu -2 minggu
75,00 1 minggu -4 bulan 1 minggu -2 minggu
80,00 1 minggu -4 bulan 1 minggu -2 minggu
85,00 1 minggu -4 bulan 1 minggu -2 minggu
100,00 1 minggu -4 bulan 1 minggu -2 minggu
Penggunaan Obat Generik 1
Penulisan Obat Generik 90% Tahun 2015
Perizinan Sarana Kesehatan
1
% Sarana Kesehatan Berizin Th.2015
2
Waktu Pemrosesan Surat izin Th. 2015
- Surat Ijin Toko Obat
JENIS PELAYANAN
Satuan
Kondisi Thn.2009
- Surat Ijin Klinik , Balai Pengobatan
Minggu Bulan
2 minggu - 4 bulan
- Surat Ijin Apotik
Minggu Bulan
1 minggu - 3 bulan
- Surat Ijin Tenaga Kesehatan
Minggu Bulan
1 hari - 1 minggu
tahun
INDIKATOR KINERJA SPM
Target Nasional
Target Berau ( Tahun )
2010 2 minggu -4 bulan 1 minggu -3 bulan 1 hari 1 minggu
2015 2 minggu -4 bulan 1 minggu -3 bulan 1 hari -1 minggu
2010 2 minggu -4 bulan 1 minggu -3 bulan 1 hari 1 minggu
2011 2 minggu -4 bulan 1 minggu -3 bulan 1 hari 1 minggu
2012 2 minggu -4 bulan 1 minggu -3 bulan 1 hari 1 minggu
2013 2 minggu -4 bulan 1 minggu -3 bulan 1 hari 1 minggu
2014 2 minggu -4 bulan 1 minggu -3 bulan 1 hari 1 minggu
2015 2 minggu -4 bulan 1 minggu -3 bulan 1 hari 1 minggu
67,00
70,70
72,00
68,00
68,00
69,00
69,00
69,50
70,00
/100.000 klh
178,68
150,00
102,00
163,49
149,59
136,87
125,24
114,59
102,00
per kasus
6,00
5
3
6,00
5,00
5,00
4,00
3,00
3,00
/1000 klh
43,36
40,00
23,00
40,06
37,02
34,21
31,61
29,21
26,99
per kasus
63,00
40
40,00
38,00
35,00
32,00
30,00
27,00
Peningkatan IPM (Index Pembangunan manusia)
1
2
Peningkatan umur harapan hidup 70 tahun pada Tahun 2015 Penurunan angka kematian ibu (Mdgs) (Kasus/100.000 KLH) 104/ 100.000 klh Tahun 2015 Penurunan kasus kematian ibu ( per Kasus KLH)
3
Penurunan angka kematian bayi (/1000 KLH) 26,99/ 1000 kelahiran hidup Tahun 2015 Penurunan kematian bayi (per kasus KLH)
23
JENIS PELAYANAN
Satuan
INDIKATOR KINERJA SPM
Kondisi Thn.2009
Target Nasional 2010
Target Berau ( Tahun )
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
25,00
35,00
40,00
50,00
18
19
20
20
Cakupan sarana kesehatan terakreditasi
1
Rumah Sakit 100 % Tahun 2015
2
Puskesmas dan jaringannya serta sarana penunjang kesehatan lainnya 50% Tahun 2015
%
3.53
%
100,00
-
-
-
45,00
-
-
Unit
17
-
-
17
17
Unit
8
-
-
9
10
11
12
14
16
unit
2
-
-
9
10
11
12
14
16
Cakupan sarana Kesehatan dan Penunjangnya di Kecamatan dan Kampung 1
2
3
4
Tersedia Puskesmas Induk sesuai standar di Kecamatan / Kampung Tersedia Puskesmas yang dilengkapi dengan Puskesmas Perawatan sesuai standar di Kec/ Kampung
Tersedia Puskesmas / Puskesmas Perawatan yang mampu memberikan pelayanan kesehatan 24 jam di Kec/ Kampung sesuai standar
Semua Kampung Tersedia Puskesmas Pembantu (Pustu)
kampung
92
92
93
95
97
98
99
JENIS PELAYANAN
INDIKATOR KINERJA SPM
Satuan
Kondisi Thn.2009
Target Nasional 2010
5
6
7
8
Semua Kampung Tersedia Pos Kesehatan Desa ( Poskesdes) Semua Puskesmas tersedia Fasilitas pendukung berupa Rumah Dokter / Rumah Dokter gigi dan dilengkapi dengan perlengkapan nya yang sesuai standar
Semua Puskesmas tersedia Fasilitas pendukung berupa Rumah Paramedis dan dilengkapi dengan perlengkapan nya yang sesuai standar
Tersedianaya Data Inventaris Sarana Kesehatan
kampung
18
Rumah
15
Rumah
2015
Target Berau ( Tahun ) 2010
2011
2012
2013
2014
2015
18
22
45
65
85
99
16
17
18
19
20
17
17
17
18
19
20
15
17
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Pusk
2
100%
100%
2
3
6
8
10
12
Alat Kesehatan Medis dan Penunjang di sarana kesehatan Kecamatan dan Kampung
1
Puskesmas dilengkapi dengan Peralatan Medis dan Penunjangnya sesuai standar
JENIS PELAYANAN
INDIKATOR KINERJA SPM 2
3
4
5
6
Puskesmas Perawatan dilengkapi dengan Peralatan Medis dan Penunjangnya sesuai standar
Satuan
Kondisi Thn.2009
Target Nasional
Target Berau ( Tahun )
2010
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Pusk RRI
2
-
-
2
3
6
8
10
12
Puskesmas / Puskesmas Perawatan dengan pelayanan kesehatan 24 jam tersedia peralatan medis dan penunjangnya sesuai standar
Pusk
2
-
-
9
10
11
12
14
16
Puskesmas Pembantu dilengkapi dengan Peralatan Medis dan Penunjangnya sesuai standar
pustu
70
-
-
92
93
95
97
98
99
Kp
18
-
-
18
22
45
65
85
99
%
80,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
-
-
25,00
75,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Pos kesehatan desa (Poskesdes) tersedia peralatan medis dan penunjangnya sesuai standar
Tersedianya Dokumen data Peralatan Medis dan Penunjangnya
Sistem Informasi Kesehatan 1
2
Tersedianya data dan informasi kesehatan dalam bentuk Profil Kesehatan
Sistem Informasi Kesehatan berbasis Tekhnologi
%
JENIS PELAYANAN
INDIKATOR KINERJA SPM
Satuan
Kondisi Thn.2009
Target Nasional
Target Berau ( Tahun )
2010
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
1
2
Cakupan jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah 100. % Th. 2015
Cakupan jaminan pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin dan masyarakat rentan 100 % Tahun 2015
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
%
63,80
65,00
80,00
65,00
67,00
70,00
75,00
80,00
80,00
75,00
90,00
75,00
77,00
80,00
85,00
90,00
100,00
Cakupan Pencapaian Peningkatan pelayanan kesehatan gizi
1
2
3
4
5
Presentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Ekslusif Peresentase Rumah Tangga yang menkonsumsi garam beryodium Presentase anak 6-59 bulan dapat vitamin A Peresentase Ibu hamil mendapat tablet Fe Presentase Kabupaten yang melaksanakan surveilance gizi
%
-
%
82,80
75,00
85,00
75,00
78,00
80,00
83,00
85,00
90,00
%
70,00
71,00
85,00
71,00
74,00
78,00
81,00
85,00
85,00
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
JENIS PELAYANAN
INDIKATOR KINERJA SPM
Satuan
Kondisi Thn.2009
Target Nasional 2010
6
7
Presentase balita yang ditimbang berat badannya Presentase penyediaan bufferstock MP-ASI untuk bencana
2015
Target Berau ( Tahun ) 2010
2011
2012
2013
2014
2015
%
68,20
65,00
85,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
85,00
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Penyusunan Program Pembangunan Kesehatan
1
2
3
4
5
Ketersediaan Rencana Strategis Bidang Kesehatan lima tahunan Ketersediaan dokumen Perencanaan Program / Kegiatan Tahunan Pembangunan Kesehatan Pelaksanaan pembinaan tekhnis penyusunan rencana program/ kegiatan Kesehatan di Puskesmas wilayah Kecamatan
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Ketersediaan dokumen Anggaran Pembangunan Kesehatan Tahunan Cakupan Sosialisasi Renstra bidang kesehatan lima tahunan dan tahunan di Wilayah Puskesmas / Kecamatan
JENIS PELAYANAN
INDIKATOR KINERJA SPM 6
7
8
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
1
2
Penyusunan Lakip (Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah) bidang kesehatan
Satuan
Kondisi Thn.2009
Target Nasional
Target Berau ( Tahun )
2010
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
%
80,00
85,00
100,00
85,00
90,00
95,00
100,00
100,00
100,00
Penyusunan laporan program / kegiatan bulanan / triwulan dan tahunan
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Tersedianya Data tenaga Kesehatan sebagai bahan perencanaan kebutuhan Kesehatan
%
80,00
100,00
100,00
85,00
90,00
95,00
100,00
100,00
100,00
Puskesmas induk Non Perawatan mempunyai minimal Jumlah dan jenis tenaga yang memenuhi kebutuhan yaitu :
%
78,26
100,00
100,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
100,00
Tersusunnya Evaluasi dan laporan program akuntabilitas kinerja yang akurat dan akuntabel
1 Dokter Umum 1 Dokter Gigi 1 Tenaga Kesmas (S1) 1 Tenaga Promkes (D IV) 1 Epidemologis (D IV)
JENIS PELAYANAN
INDIKATOR KINERJA SPM
Satuan
Kondisi Thn.2009
Target Nasional 2010
4 Bidan (D III) 6 Perawat (D III) 1 Sanitarian 1 Nutrisionist (Ahli Gizi / D III) 1 Perawat Gigi (D III) 1 Asisten Apoteker 1 Analis Kesehatan (D III) 1 Tenaga Pendukung / Juru (SMK Kes) 1 Ka.Sub.Bag Tata Usaha (Min DIII Kes) 1 Staf Pencatatan Pelaporan (D III Kes) 2 Staf Administrasi (SMA / SMK Ekonomi / DIII Akuntansi) 1 Juru Mudi (Supir / Motoris) 1 Penjaga Puskesmas / Satpam 1 Petugas Kebersihan / Cleaning Service 1 Tukang Kebun / Taman
2015
Target Berau ( Tahun ) 2010
2011
2012
2013
2014
2015
JENIS PELAYANAN
INDIKATOR KINERJA SPM 3
Puskesmas Induk Perawatan mempunyai minimal Jumlah dan jenis tenaga yang memenuhi kebutuhan yaitu : 2 Dokter Umum 1 Dokter Gigi 1 Apoteker 1 Tenaga Kesmas (S1) 1 Perawat (S1 - Ners) 1 Tenaga Promkes (D IV) 1 Epidemologis (D IV) 6 Bidan (D III) 10 Perawat (D III) 1 Sanitarian 1 Nutrisionist (Ahli Gizi / D III) 1 Perawat Gigi (D III) 1 Asisten Apoteker 1 Analis Kesehatan (D III)
Satuan
%
Kondisi Thn.2009
79,17
Target Nasional
Target Berau ( Tahun )
2010
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
100,00
100,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
100,00
JENIS PELAYANAN
INDIKATOR KINERJA SPM
Satuan
Kondisi Thn.2009
Target Nasional
Target Berau ( Tahun )
2010
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-
-
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
100,00
1 Tenaga Pendukung / Juru (SMK Kes) 1 Ka.Sub.Bag Tata Usaha (Min DIII Kes) 1 Staf Pencatatan Pelaporan (D III Kes) 2 Staf Administrasi (SMA / SMK Ekonomi / DIII Akuntansi) 1 Juru Mudi (Supir / Motoris) 1 Penjaga Puskesmas / Satpam 1 Petugas Kebersihan / Cleaning Service 1 Tukang Kebun / Taman 1 Petugas Laundry 1 Juru Masak 4
Puskesmas Induk DTPK mempunyai minimal Jumlah dan jenis tenaga yang memenuhi kebutuhan yaitu :
2 Dokter Umum 1 Dokter Gigi 1 Tenaga Kesmas (S1) 1 Perawat (S1 - Ners)
1 Pusk
76,19
JENIS PELAYANAN
INDIKATOR KINERJA SPM
Satuan
Kondisi Thn.2009
Target Nasional 2010
1 Tenaga Promkes (D IV) 1 Epidemologis (D IV) 4 Bidan (D III) 8 Perawat (D III) 1 Sanitarian 1 Nutrisionist (Ahli Gizi / D III) 1 Perawat Gigi (D III) 1 Asisten Apoteker 1 Analis Kesehatan (D III) 1 Tenaga Pendukung / Juru (SMK Kes) 1 Ka.Sub.Bag Tata Usaha (Min DIII Kes) 1 Staf Pencatatan Pelaporan (D III Kes) 2 Staf Administrasi (SMA / SMK Ekonomi / DIII Akuntansi) 1 Juru Mudi (Supir / Motoris) 1 Penjaga Puskesmas / Satpam 1 Petugas Kebersihan / Cleaning Service
2015
Target Berau ( Tahun ) 2010
2011
2012
2013
2014
2015
JENIS PELAYANAN
INDIKATOR KINERJA SPM
Satuan
Kondisi Thn.2009
Target Nasional
Target Berau ( Tahun )
2010
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1 Tukang Kebun / Taman 5
Puskesmas Pembantu di Kampung Mempunyai Jumlah dan Jenis tenaga yang memenuhi kebutuhan yaitu :
%
82,57
100,00
100,00
85,00
90,00
95,00
100,00
100,00
100
%
58,72
100,00
100,00
65,00
75,00
85,00
95,00
100,00
100,00
%
80,00
100,00
100,00
85,00
90,00
100,00
100,00
100,00
100,00
%
85,00
100
100
85
90
95
100
100
100
1 Orang Perawat per Pustu 1 Orang Bidan per Desa 6
6
7
Poskesdes di Kampung mempunyai jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang memenuhi kebutuhan 1 orang Bidan (D3 Bidan) Terciptanya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang baik dalam proses kenaikan pangkat, gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan lain lain
Terciptanya tertib administrasi dalam menyelenggarakan pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan serta ketatausahaan lainnya
JENIS PELAYANAN
INDIKATOR KINERJA SPM 8
NO
NAMA
Tersdianya data perlengkapan dan aset (barang bergerak/ tidak bergerak) kantor Dinas kesehatan termasuk sarana pelayanan kesehatan
JABATAN
1.
Hj. Harlina, SH
2.
Sri Eka Takariyati, SH, MM
Kabag Hk & Per-UU
3.
H. Bakhtiar Kelana, S. Sos
Ass. Adm. Pem
4.
Drs. H. Ibnu Sina Asyari
Sekda
5.
Ir. H. Ahmad Rifai, MM
Wakil Bupati
Satuan
%
Kondisi Thn.2009
75,00
PARAF
Kasubbag Pert. PerUU
Diundangkan di Tanjung Redeb Pada tanggal, 3 Mei 2011 SEKRETARIS DAERAH, ttd H. IBNU SINA ASYARI BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2011 NOMOR 13
Target Nasional
Target Berau ( Tahun )
2010
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
100
100
75
80
95
100
100
100
Ditetapkan di Tanjung Redeb Pada tanggal, 3 Mei 2011 BUPATI BERAU, ttd H. MAKMUR HAPK
