Peranan Badan Kepegawaian Daerah Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Minahasa Utara Oleh : BILLY STEVANUS SAMBIRAN
Jurnal Diera globalisasi sekarang ini peran Pegawai Negeri Sipil sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.Oleh karena itu, perhatian kita perlu diarahkan kepada Peningkatan kualitas sumber daya manusianya yang berfungsi sebagai tenaga penggerak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang sedang digalakkan. Tampak jelas bahwa Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur dirasakan sangat penting.Manusia adalah sumber daya paling penting dalam usaha untuk mencapai keberhasilan pembangunan.Betapapun sempurnanya aspek ilmu dan teknologi serta ekonomi tanpa aspek manusia sulit kiranya tujuan-tujuan dalam pembangunan dapat tercapai. Masalah Sumber Daya Manusia belakangan ini semakin popular di kalangan aparatur pemerintah, dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil yang kini sibuk dalam melaksanakan Otonomi Daerah.Sebenarnya masalah Sumber Daya Manusia bukanlah hal baru dikalangan Pegawai Pegeri Sipil tetapi saat ini menjadi hangat karena banyak pihak yang percaya bahwa pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dan pemerintahan sangat ditentukan oleh faktor Sumber Daya Manusia. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur merupakan tujuan dalam strategi pemerintahan, sehingga Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk memainkan peranan penting dalam kedudukannya sebagai pemikir, perencana, dan pelaksana Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara dan abdi masyarakat perlu mendapat perhatian yang lebih seksama dan mendesak untuk dilaksanakan karena kelancaran penyelengaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Nasional sangat tergantung dari aparatur pemerintah dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil.
Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah maka pemerintah di daerah perlu menggali potensi yang ada untuk dapat dimaksimalkan dalam proses pembangunan. Salah satu potensi yang perlu di tingkatkan adalah adanya rekrutmen PNS pada Lingkup Pemerintah, Kabupaten Minahasa Utara. Animo masyarakat untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) nampak masih terus meningkat dari tahun ke tahun.Hal ini sangat terlihat dengan jelas dari membludaknya aktivitas masyarakat mengurus berbagai kelengkapan administasi untuk memenuhi syarat diterima sebagai PNS.Selain itu aktivitas masyarakat juga cukup ramai mengikuti prosedur penerimaan PNS tersebut. Sistem rekrutmen PNS dengan berbagi prosedur yang telah ditetapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya PP. No.48 Tahun 2005 dan diubah menjadi PP. No. 43 tahun 2007 tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Menjadi PNS,dan PP No. 98 Tahun 2000 Jo. PP No. 11 tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil nampak belum sepenuhnya dipedomani oleh pemerintah daerah/instansi terkait terutama pihak-pihak (recruiter) yang diberikan wewenang melakukan rekrutment PNS. Selain itu, aktivitas dalam proses rekrutmen masih diwarnai saling intervensi dan konflik kepentingan antara pejabat legislative dan eksekutif dalam mempengaruhi keputusan penerimaan PNS. Tradisi pelaksanaan rekrutmen oleh pemerintah di selenggarakan setiap tahunnya secara nasional, sehingga hampir seluruh daerah disibukkan oleh kegiatan penerimaan PNS. Penyelengaraan rekrutmen PNS tersebut banyak menarik perhatian sejumlah pencari kerja dengan berbagai level dan latar belakang pendidikan serta pengalaman yang berbeda-beda, untuk ikut serta mendaftarkan diri dalam bersaing memperebutkan lowongan pekerjaan yang sangat terbatas di sediakan oleh masing-masing pemerintahan daerah termasuk di Kabupaten Minahasa Utara. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sebagai salah satu daerah otonom yang memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup potensial dituntut untuk meningkatkan kemampuan individu aparatnya dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah. Dan dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Minahasa Utara harus didukung oleh kemampuan aparatur pemerintahan seperti di kemukakan oleh Soewarno Handayaningrat yaitu : “ kelancaran penyelengaraan pemeritahan dan pelaksanaan Pembangunan Nasional tersebut tergantung pada kesempurnaan aparatur pemerintahan”. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut mendorong pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan rekrutmen PNS ini pada dasarnya dimaksudkan selain memenuhi kebutuhan akan ketersediaan jumlah(kuantitas) sumber daya aparatur atau PNS daerah. Ketersediaan jumlah sumber daya yang memadai diharapkan mampu memenuhi
kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan dan aktivitas pembangunan daerah. Peranan dapat diartikan sebagai proses kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan sadar, yang mengikutsertakan baik jiwa maupun harta bendanya, untuk mendukung terlaksananya suatu kegiatan tertentu baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencapai tujuan yang telah di tentukan. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian menguraikan pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNS adalah unsur aparatur Negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, adil, jujur, dan merata dalam penyelengaraan tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan. Konteks professionalisme PNS semakin memainkan peran penting dan vital dan terutama sangat dituntut dalam melaksanakan seluruh tugas-tugas kenegaraan, pemerintahan dan pembangunan yang dibebankan kepadanya serta menjadi sesuatu yang urgen dalam mewujudkan Good Governance. Hakikatnya, peranan PNS sebagai aparatur Negara dalam penyelangaraan pemerintahan sudah lama di tetapkan dalam GBHN Tahun 1988 dan program Pemacu Pendayagunaan Aparatur Negara (Program PAN), meliputi : pelaksanaan pengawasan, penerapan analisis jabatan, penyusunan jabatan fungsional, peningkatan suhu kepemimpinan, penyederhanaan tatalaksana umum, dan sistem administrasi pemerintahan. Sebagai aparatur Negara dipercayakan melayani masyarakat sebaik-baiknya tanpa pandang bulu.Maka pegawai negeri harus bersikap netral dari pengaruh partai ataupun golongan itulah sebabnya maka pegawai negeri dilarang untuk berpartai, agar dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yakni sebagai pelayanan masyarakat dan tidak diskriminatif atau juga hanya mementingkan kelompok (golongan) partai. Rekruitmen adalah proses penerimaan sejumlah lamaran pekerjaan dari para aplikan/pelamar pekerjaan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh BKD Kabupaten Minahasa Utara. Peranan BKD adalah suatu fungsi yang dilaksanakan oleh BKD Kabupaten Minahasa Utara adalah seluruh rangkaian proses rekrutmen aparatur pemerintah daerah di Kabupaten Minahasa Utara sesuai formasi, mekanisme dan ketentuan
serta kebutuhan penempatan berdasarkan PP.48 Tahun 2005 yang direvisi menjadi PP 43 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Menjadi PNS. B.1. Peranan Badan Kepegawaian Daerah dalam Rekrutmen Kebijaksanaan pemerintah memberlakukan sistem rekrutman Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan PP No. 98 Tahun 2000 tentang pengadaan CPNS menjadi PNS, selain memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan dan harapan tenaga honorer serta pelamar umum dalam rangka penataan da pengembangan PNS sebagai komponen sumber daya aparatur pemerintah, juga masih menyisakan sejumlah permasalahan yang tidak jarang menimbulkan dampak negatif baik langsung maupun tidak langsung terhadap dinamika penerimaan di sejumlah daerah. Penetapan PP No. 11 Tahun 2002 sebagai instrument yuridis atau legal dalam seluruh proses penyelenggaraan rekrutmen CPNS, memuat sejumlah ketentuan baik ketentuan umum, tujuan dan sasaran kebijaksanaan, kriteria atau mekanisme, persyaratan CPNS, maupun ketentuan mengenai tata cara penerimaan CPNS melalui seleksi administrasi dan lainnya. Berdasarkan sejumlah ketentuan tersebut dan beberapa permasalahan yang timbul atau terjadi selama dalam proses penyelangaraannya, menjadi sesuatu hal yang menarik untuk di kaji atau di analisis atau evaluasi dengan tetap berpedoman pada beberapa ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal PP No. 11 Tahun 2002 dan PP No. 43 Tahun 2007 tersebut. Peranan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa Utara pada pelaksanaan rekrutmen CPNS di fokuskan pada 5 aspek yaitu: 1) Peranan dalam pengangkatan tenaga honorer dan pelamar umum menjadi CPNS di tinjau dari tingkat kebutuhan Instansi; 2) Peran dalam melaksanakan persyaratan atau mekanisme pengangkatan tenaga honorer dan pelamar umum menjadi PNS; 3) Peran dalam melaksanakan Perencanaan, pengumuman, persyaratan, dan pelamaran; 4) Peran dalam menerapkan obyektifitas dan transparansi dan pelaksanaan rekrutmen CPNS; 5) Peran dalam melaksanakan ketentuan yang melarang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS sejak berlakunya PP No. 43 Tahun 2007
1.
Peranan BKD Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Tenaga Honorer Pasal 1 ayat (1) PP 43 Tahun 2007 “Tentang pengangkatan tenaga honorer adalah seorang yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN atau APBD”. Ketentuan ini dengan jelas mengatur bahwa yang dimaksudkan sebagai tenaga honorer adalah tenaga yang telah diangkat dan di tetapkan sebagai honorer berdasarkan Surat Keputusan tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian dalam hal ini pimpinan instansi dimana
tenaga honorer tersebur di pekerjakan/di tugaskan. Hal ini juga di pertegas bahwa tenaga honorer adalah mereka yang telah menerima gaji bulanan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah. Menyimak substansi hukum yang terkandung dalam pasal 1 ayat (1) PP 43 Tahun 2007 tersebut, dapat disimpulkan bahwa tenaga honorer yang ada pada sejumlah unit kerja instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara adalah mereka yang telah di angkat dan di tetapkan sebagai tenaga honorer berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan instansi atau Bupati Minahasa Utara serta terdaftar pada BKD Kabupaten Minahasa Utara. Tenaga honorer tersebut memiliki legalitas status formal yang menerima gaji setiap bulan dari pemerintah/pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Upaya mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah dan pembangunan serta pelayanan masyrakat, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara/BKD telah merekrut sejumlah tenaga honorer atau tenaga kontrak dan pelamar untuk di pekerjakan pada berbagai instansi dan unit kerja yang ada dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Berdasarkan data BKD Kabupaten Minahasa Utara, pengadaan PNS akhir tahun 2005/2010, tercatat sebanyak 2355 tersebar pada 24 instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Sejumlah tenaga honorer telah di rekrut oleh Pemkab Minahasa Utara di tempatkan pada sejumlah unit kerja instansi dalam lingkup Pemkab Minahasa Utara dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi masing-masing unit kerja dan organisasi instansi yang bersangkutan.Berdasarkan data BKD dan unit kerja / KTU sejumlah instansi tersebut, diperoleh gambaran mengenai penyebaran jumlah tenaga honorer.Sebagaimana di distribusikan menurut bidang tugas dan keahlian dalam lingkup Minahasa Utara. Tenaga honorer yang telah terangkat mulai tahun 2005-2010 dengan rincian sebagai berikut: a. Tahun 2005, guru 164, kesehatan 83, T. teknis 96, Jumlah 343 b. Tahun 2006, guru 157, kesehatan 139, T. teknis 37, Jumlah 333 c. Tahun 2007, guru 167, Sekretaris Desa 37, Jumlah 204 d. Tahun 2008, guru 109, T. teknis 54, Sekretaris Desa 38, Jumalah 201 e. Tahun 2009, Sekretaris Desa 11, Pengangkatan Khusus 4, Jumlah 15 f.Total CPNS yang di rekrut mulai Tahun 2005-2010, Tenaga guru 601, T. kesehatan 225, T. teknis 289, Sekretaris Desa 86, JUmlah 1.205. 2. Peranan BKD Dalam Pelaksanaan Pengadaan Pengangkatan Pelamar Umum Menjadi CPNS Bedasarkan Tingkat Kebutuhan. Pasal 1 PP 98 Tahun 2000 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa “pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong”.di maksud untuk memenuhi kebutuhan tenaga tertentu pada instansi pemerintah. Ketentuan ini dengan jelas mengatur bahwa perekrutan atau pengadaan Pegawai negeri Sipil untuk di
pekerjakan pada suatu unit kerja instansi tertentu benar-benar di butuhkan tenaganya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tersebut. Pelamar umum yang telah direkrut sampai dengan tahun 2010 dengan rincian sebagai berikut: a. Tahun 2005 Pelamar umum Guru 104, Kesehatan 42, Tenaga Teknis 50, Jumlah 196. b. Tahun 2006 di preoritaskan untuk tenaga honorer. c. Tahun 2007, Tenaga Guru 20, Kesehatan 16, Jumlah 36. d. Tahun 2008, Tenaga Guru 203, Kesehatan 61, Teknis 46, Jumlah 307. e. Tahun 2009, Tenaga Guru 189, kesehatan 96, Teknis 94, Jumlah 397. f.Tahun 2010, Tenaga Guru 97, Kesehatan63, Tenaga Teknis 53, Jumlah 223. g. Total CPNS yang di rekrut mulai tahun 2005-2010, Tenaga Guru 614, Tenaga Kesehatan 278, tenaga Teknis 258, Jumlah 1.150. Hasil observasi dan survey peneliti secara langsung pada sejumlah instansi seperti dinas pendidikan termasuk sekolah-sekolah (SD, SLTP, SLTA), Rumah Sakit dan Puskesmas, Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan dan Perikanan, dan lainnya menunjukkan bahwa pengadaan CPNS baik itu pelamar umum dan semua tenaga honorer mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 sudah hampir terangkat semua menjadi CPNS yang masuk dalam daftar tenaga Kontrak baik itu pusat maupun daerah. 3. Peranan BKD Dalam Pelaksanaan Persyaratan, Pengumuman, Pengangkatan Pelamar Umum Tenaga Honorer Menjadi CPNS Persyaratan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yang telah di atur dalam PP 43 Tahun 2007, terutama pada beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 3 1) Pengangkatan Tenaga Honorer manjadi CPNS di perioritaskan bagi yang melaksanakan Tugas sebagai berikut: a. Guru b. Tenaga Kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan c. Tenaga Penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan d. Tenaga Teknis lainnya yang sangat di butuhkan pemerintah. 2) Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada : a. Usia paling tinggi 46 tahun dan paling rendah 19 tahun dan b. Masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) secara terus menerus c. Masa kerja terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ( dua) huruf b tidak berlaku bagi dokter yang telah selesai menjalani masa bakti sebagai pegawai tidak tetap (PTT). Ketentuan pasal 3 ayat (1) di atas menegaskan bahwa dalam pengangkatan CPNS, maka yang menjadi perioritas utama yang di angkat adalah mereka yang berprofesi sebagai guru
kontrak, tenaga medis kontrak baik perawat/bidang maupu dokter, tenaga penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, serta tenaga teknis lainnya yang dibutuhkan. Persyaratan lain bagi pengangkatan seorang tenaga honorer menjadi CPNS adalah wajib mengikuti seleksi administrasi, sebagaimana telah diatur dalam PP. 48 tahun 2005 yang di ubah menjadi PP Tahun 2007 terutama pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut: 1. Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi. 2. Pengangkatan tenaga honorer yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),diutamakan bagi tenaga honorer yang mepunyai masa kerja lebih lama atau yang usianya menjelang 46 tahun. Dalam pasal 4 mengatur bahwa pengangkatan tenaga honorer harus mengikuti seleksi administrasi, seperti : uji integritas kesehatan dan kompetensi ini berarti bahwa semua tenaga honorer patut mengikuti petunjuk panitia pelaksana rekruitmen CPNS. 4.
Peranan BKD Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Secara Obyektif Dan Transparan. Persyaratan lain bagi pengangkatan, pengadaan seoarang tenaga honorer dan pelamar menjadi CPNS adalah harus dilakukan secara obyektif dan transparan, berdasarkan PP No. 43 Tahun 2007, terutama pada pasal 7 yang berbunyi: pengangkatan tenaga honorer dilakukan secara obyektif dan transparan. Dan PP No. 98 Tahun 2000 terutama pada pasal 5 ayat 1 lowongan formasi Pegawai Negeri Sipil diumumkan seluas-luasnya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Hasil wawancara penulis dengan Kepala BKD di Kabupaten Minahasa Utara mengungkapkan bahwa pada proses penerimaan CPNS pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin dan bersikap obyektif dan transparan, meskipun demikian tetap di akuinya adanya keluhan-keluhan dari pihak peserta maupun pihak pelaksana atas tekanan atau intervesi dari pihak-pihak tertentu yang hendak memaksakan keinginannya agar keluarga mereka yang di dahulukan sama juga bagi pelamar umum agar anak atau keluarga yang diluluskan. Tanggapan sejumlah tenaga honorer atau pelamar umum mengungkapkan bahwa sangat sulit mengharapkan proses penerimaan CPNS yang obyektif dan transparan karena masih adanya intervensi ataupun tekanan-tekanan tertentu terhadap pihak penyelenggara atau panitia pelaksana. Kesemuanya itu sudah menjadi rahasia umum ataupun menjadi pemandangan umum dalam setiap penyelenggaraan rekrutmen CPNS. B.2. Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Pelaksanaan rekrutmen CPNS di Kabupaten Minahasa Utara. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah telah menetapkan berebagai kebijaksanaan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan rekrutmen CPNS. Salah satu peraturan perundang-undangan yang tergolong relative baru adalah peraturan pemerintah PP No. 48 Tahun 2005 yang diubah
menjadi PP No 43 Tahun 2007 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. PP ini merupakan tindak lanjut dari PP No. 97 Tahun 2000 tentang formasi Pegawai negeri Sipil, kemudian PP No. 11 Tahun 2002 tentang pengadaan/pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan PP No. 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Analisis tentang pelaksanaan rekrutmen CPNS yang dihadapi oleh pihak penyelenggara / panitia pelaksana dan pengawas dari BKD di fokuskan pada 4 aspek berikut: a. Motivasi b. Peran Pelembagaan c. Tekanan/intervensi d. Pengawasan Keempat aspek tersebut dianalisis berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan narasumber dari pertanyaan yang diajukan. 1. Motivasi Hasil wawancara penulis dengan sejumlah panitia penyelenggara atau pelaksana serta pengawas rekrutmen CPNS di Kabupaten Minahasa Utara mengungkapkan bahwa pada dasarnya pihaknya sudah melaksanakan seluruh ketentuan yang termuat dalam PP No. 43 Tahun 2007 itu sesuai dengan kemampuan pemahaman dan senantiasa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu secara jujur, adil dan seoptimal mungkin sesuai mekanisme yang berlaku dan di sepakati bersama. Lanjut dijelaskan, walaupun pihaknya sudah berusaha mengikuti semua petunjuk yang ada namun tidak bisa dipungkiri adanya keluhan beberapa pelamar tertentu karena menilai formasi sering di ubah-ubah, dan semua itu di sebabkan oleh adanya perubahan kebijakan dari pengambil kebijakan tertinggi mengenai persyaratan atau kriteria yang di tentukan dan harus dilaksanakan kemudian. Pendapat panitia di atas sejalan dengan tanggapan beberapa tenaga honorer yang menyatakan penilaiannya bahwa pada dasarnya pihak panitia sudah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu. Hasil penelusuran penulis terhadap sejumlah instansi dalam lingkup Pemkab Minahasa Utara ditemukan adanya beberapa permasalahan dalam hal pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer. Beberapa tenaga honorer yang belum terangkat menjadi CPNS sampai dengan akhir tahun 2010 karena hanya memiliki surat keputusan sepihak atau hanya didasarkan pada surat keputusan Kepala Kantor/Instansi. Hasil observasi penulis ke beberapa unit kerja instansi dalam lingkup Pemkab Minahasa Utara di peroleh gambaran bahwa banyak tenaga honorer yang telah diangkat namun tidak jelas tugas dan fungsi.Mereka (tenaga honorer) itu hanya datang mengisi absen, menyapu,
bercanda atau hanya mondar mandir kiri kanan kemudian pulang. Perilaku mereka juga jelas terlihat pada pola kebiasaan berkumpul tanpa aktivitas pada saat jam kerja berlangsung. Hal itu juga mengindikasikan bahwa sejumlah tenaga honorer yang di rekrut pada sejumlah unit kerja instansi yang kurang mempertimbangkan tingkat kebutuhan tenaga atas suatu pekerjaan yang ada.Dan bisa jadi mereka itu diangkat hanya karena adanya hubungan emosional dengan pejabat dan atau karena nepotisme, tetapi itu sudah menjadi pemandangan rahasia umum. 2. Peran Kelembagaan Hasil wawancara dengan 20 informan pelamar umum dari pertanyaan yang di ajukan tentang apakah kinerja Pemerintah Derah / Instansi terkait khususnya BKD memainkan perannya secara baik dan benar selama dalam pelaksanaan rekrutmen atau penerimaan CPNS pada Pemkab Minahasa Utara. Dari pertanyaan yang di ajukan tersebut terdapat 7 orang informan yang menjawab peran dan kinerjanya baik dan benar, dan 13 orang informan yang menjawab kinerja dan perannyaburuk. Dan salah satunya yang mereka nilai dengan perannya kelembagaan adalah terkait dengan pengumuman untuk pelamar umum., sebagaimana dalam PP 98 Tahun 2000 pada pasal 5 ayat 2 yang berbunyi “ pengumuman dilakukan paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan lamaran”.Tetapi buktinya tidak seperti itu biasanya pengumuman dilakukan 7 hari sebelum penerimaan lamaran. 3. Tekanan/Intervensi Hasil wawancara dengan sejumlah unit kerja dan kepala tata usaha serta kepala sekolah di Kabupaten Minahasa Utara mengungkapkan bahwa pada dasarnya panitia pelaksana sudah terlihat cukup memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar serta berusaha tetap konsisten dan mempertahankan komitmennya terbukti dari sejumlah permasalahan yang timbul hampir dapat di selesaikan semuanya dengan baik. Lanjut dijelaskan, walaupun demikian semua pihak juga harus menyadari bahwa pelaksana itu adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, kealpaan serta kelalaian sekalipun bahkan sulit terlepas dari berbagai pengaruh dan tekanan bahkan mungkin intervensi dari pihak-pihak yangtidak memiliki kewenangan untuk mempengaruhi proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnyaitu. 4. Pengawasan Hasil wawancara penulis dangan sejumlah panitia pelaksana pada dasarnya pihaknya sudah berusaha melaksanakan seluruh ketentuan yang termuat dalam PP No. 43 Tahun 2007 dan PP 98 Tahun 2000 itu sesuai dengan arahan dan kebijakan dari pimpinan BKD dan Pemerintah Daerah dan senantiasa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu secar jujur, adil dan optimal serta bebas dari tekanan atau intervensi dari siapapun.
Pendapat itu tidak sejalan dengan tanggapan sejumlah tenaga honorer yang mana mereka berpendapat bahwa peran panitia dalam hal pengawasan belum seoptimal mungkin buktinya masih banyak tenaga honorer yang belum terangkat akibat masih adanya pengangkatan tenaga honorer yang cuma memiliki Surat Keputusan sepihak yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor. kesimpulan sehubungan dengan permasalahan yang di ajukan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 1. Peranan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) belum optimal atau selektif dalam rekrutmen aparatur khususnya CPNS pada Pemkab Minahasa Utara. Pada beberapa aspek dinilai sudah sesuai dengan mekanisme yang di atur dalam PP No. 48 tahun 2005 yang telah di revisi menjadi PP No. 43 Tahun 2007, namun dalam beberapa aspek lainnya kurang sesuai termasuk masih adanya tenaga honorer dengan bidang keahlian dan kriteria usia serta masa kerja tetrtentu yang tidak mendapat prioritas dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun 2005-2010, namum dalam beberapa aspek lainnya dinilai kurang sesuai adalah kriteria pelaksanaan, seleksi administrasi dan penggunaan saluran rekrutmen. Sedangkan aspek yang dinilai sesuai adalah beberapa pelaksanaan pengankatan tenaga honorer menjadi CPNS yang tertuang dalam pasal 1 dan pasal 3, yang mana pasal tersebut cenderung menimbulkan polemik serta masih terjadinya pengangkatan tenaga honorer sebagai CPNS meskipun ada larangan dalam PP No. 8 Tahun 2005. 2. Secara keseluruhan, ada 4 faktor yang berperan dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS pada Pemkab Minahasa Utara dalam menunjang kelancaran pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2005 Jo PP No. 43 tahun 2007 yaitu motivasi, tekanan/intervensi, peran kelembagaan, dan pengawasan. Namun factor yang dominan adalah Motivasi, di samping tekan dan peran kelembagaan. Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, dapat di rekomendasikan saran-saran sebagai berikut: o BKD Kabupaten Minahasa Utara di harapkan melakukan rapat evaluasi terhadap perannya dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS, seperti optimalisasi rekrutmen aparatur khususnya CPNS pada Pemkab Kabupaten Minahasa Utara. o Diharapkan Kepala BKD dan pihak penyelenggara dan unit kerja instansi dalam lingkup Pemkab Minahasa Utara untuk secara konsisten, obyektif dan transparan melaksanakan PP No. 48 Tahun 2005 Jo PP No. 43 Tahun 2007 dan PP No. 98 tahun 2000 dalam melaksanakan rekrutmen Pelamar Umum dan Tenaga Honorer menjadi CPNS agar tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan
maupun intervensi dan konflik kepentingan yang mempengaruhi kelancaran dan efektivitas pelaksanaan rekrutmen CPNS di Kabupaten Minahasa Utara dengan tetap berpedoman kepada PP No. 48 tahun 2005 Jo PP No. 43 tahun 2007 dan PP No. 11 tahun 2002.
