PERAN KEPALA DESA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN (studi di desa Kuyanga Kecamatan Tombatu Utara )
Oleh :
Wensi A. Polii
Abstrak Isu mengenai partisipasi masyarakat di era reformasi ini, menjadi topik yang selalu di bicarakan hal ini menjadi mungkin karena dengan dikembalikannya kewenangan desa sesuai dengan prinsip otonomi desa, dimana masyarakat desa lebih diberdayakan dalam setiap aspek, baik itu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan di desa Kuyanga Kecamatan Tombatu Utara, dimana tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepala desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa menggerakkan partisipasi masyarakat masih belum maksimal, dimana partisipasi dalam bentuk ide, gagasan, materi, dan barang masih sangat rendah, hal ini disebabkan oleh lemahnya peran kepala desa dalam melakukan pendekatan, pembinaan pada masyarakat, dibuktikan dengan kurangnya intensitas kehadiran kepala desa pada acaraacara seperti duka, maupun syukuran warga, kepala desa juga kurang memberikan pengarahan kepada warga melalui sambutan-sambutan mewakili pemerintah desa, kepala desa tak jarang memberikan delegasi kepada sekretaris desa. Kata kunci: peran, kepala desa, partisipasi masyarakat Pendahuluan Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni diselenggarakan
dengan
memperhatikan
prinsip-prinsip
demokrasi,
peran
serta
masyarakat,
pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah. Masyarakat memiliki peran cukup sentral untuk menentukan pilihan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasinya.Masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untukmenentukan orientasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikehendaki.Nilai-nilai kedaulatan selayaknya dibangun sebagai kebutuhan kolektif masyarakat dan bebas dari kepentingan individu dan atau golongan. Isu pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pada era globalisasi dan transparansi semakin banyak dibicarakan dalam forum-forum diskusi yang dilakukan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, nasional dan internasional, dan melalui artikel-artikel dalam media massa. Kesimpulannya mempersoalkan sikap apatis masyarakat terhadap proyek pembangunan, partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembangunan, penolakan masyarakat terhadap beberapa proyek pembangunan, ketidakberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta pemecahan masalahnya, tingkat adopsi masyarakat yang rendah terhadap inovasi, dan masyarakat cenderung menggantungkan hidup terhadap bantuan pemerintah, serta kritik-kritik lainnya yang umumnya meragukan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk dilibatkan sebagai pelaksana pembangunan. Meskipun kritik-kritik diatas ada benarnya, tetapi dengan hanya menyalahkan masyarakat tanpa mencari faktor-faktor penyebabnya maka permasalahannya tidak dapat dipecahkan. Pendekatan top-down tidak mengembangkan masyarakat untuk mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan ide-ide baru yang lebih sesuai dengan kondisi setempat dan mengakibatkan ketergantungan, serta kurangnya masyarakat untuk berpartisipasi. Namun masyarakat harus diberikepercayaan dalam pembangunan, dimana hasil yang lebih berkelanjutan akan dicapai jika masyarakat diberikan kepercayaan agar dapat menentukan
proses pembangunan yang dibutuhkan mereka sendiri, sementara pemerintah dan lembaga lain mempunyai peran sebatas mendukung dan memfasilitasi. Permasalahan yang peneliti temui melalui observasi awal adalah, pemerintah desa Kuyanga Kecamatan Tombatu Utara, melalui Kepala Desa kurang berperan meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat desa terkesan bersikap apatis terhadap pelaksanaan pemerintahan desa, yang meliputi pembangunan desa dan kemasyarakatan. Indikasi dari permasalahan tersebut diatas adalah: pertama, kurangnya keterlibatan kepala desa dalam setiap kegiatan-kegiatan seremonial yang ada di desa, baik yang diselenggarakan oleh individu, maupun acaraacara kedukaan, kepala desa juga sangat jarang memberikan sambutan-sambutan, apabila sambutan mewakili pemerintah desa, ditunjuk sekretaris desa. Kedua, pembinaan dan motivasi dari kepala desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat seperti ajakan dan himbauan untuk bekerja bakti membersihkan lingkungan desa, kerja bakti membangun jalan setapak, kerja bakti memperbaiki jalan kebun yang pernah digunakan oleh Pemuda GMIM sebagai lokasi Perkemahan Karya Pemuda se-Sinode GMIM pada bulan Juni tahun 2013, yang sebenarnya sudah menjadi keputusan Musyawarah pembangunan desa (musrembang) bahwa masyarakat akan bekerja bakti memperbaiki akses jalan masuk tersebut, namun sampai dengan hari pelaksanaan Perkemahan tersebut, tidak pernah dilaksanakan, padahal ditingkatan masyarakat sering mempertanyakan kepada kepala desa, tetapi tidak ada jawaban yang pasti, akhirnya sampai dengan saat sekarang ini jalan kebun dimaksud tidak pernah diperbaiki melalui kerja bakti warga, himbauan melalui pengeras suara dari kepala desapun untuk memasang umbul-umbul atau bendera saat memperingati hari proklamasi atau hari-hari bersejarah lainnya tidak pernah dilakukan, apalagi himbauan yang sifatnya menjaga keamanan dan ketertiban desa saat hari raya keagamaan seperti Natal dan Pengucapan Syukur. Ketiga, kepala desa sangat jarang turun langsung menemui masyarakat, mendengarkan keluhan serta apa yang menjadi kebutuhan masyarakat didesa, peran ini seringkali digantikan oleh sekretaris desa dan perangkat desa lainnya seperti kepala-kepala jaga. Berdasarkan indikasi-indikasi yang dipaparkan diatas, mengakibatkan rendahnya partisipasi warga, karena kurangnya peran kepala desa untuk memotivasi, serta membina warga desa, sehingga masyarakat agak bersifat apatis dan masa bodoh terhadap penyelenggaraan pemerintahan, serta situasi dan kondisi yang ada di desa.Sejauh pengamatan penulis, peran yang dilakukan oleh gereja dalam menghimbau warga gereja cukup efektif membangkitkan partisipasi warga, namun sayangnya pembinaan dan himbauan yang dilakukan oleh gereja bukan bersifat universal, hanya khusus untuk denominasi gereja tersebut. Yang diharapkan adalah peran kepala desa, sebagai pemerintah, serta pribadi yang dihargai, disegani, dan dihormati yang ada didesa mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, sesuai dengan budaya yang berkembang di daerah Minahasa, bahwa Kepala Desa adalah orang yang disebut sebagai Hukum Tua (biasa disingkat dengan Kuntua), masih dianggap sebagai jabatan budaya. Dalam pengertian, jabatan tersebut dihargai karena pengabdian seseorang. Sehingga untuk menjadi hukum tua ia harus lebih banyak berkorban dalam pengabdiannya,namun harapan ini tidak sejalan dengan kenyataan yang ada di Desa Kuyanga. Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra pemerintah desa dalam perumusan kebijakan peraturan desa, sejauh pengamatan peneliti telah melakukan tugasnya dengan baik, namun keterbatasan kewenangan yang dimilki oleh Badan Perwakilan Desa menyebabkan lemahnya kontrol terhadap kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Namun walaupun keterbatasan kewenangan tersebut, secara individu personil anggota Badan Permusyawaratan Desa tak jarang memberi motivasi kepada masyarakat, sehingga motivasi masyarakat untuk berpartisipasi ditopang oleh peran yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
Uraian permasalahan diatas merupakan temuan yang masih harus dikaji secara mendalam melalui suatu penelitian yang menggunakan kajian-kajian ilmiah untuk mencari tahu kebenarannya. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk melaksanakan suatu penelitian dengan judul: Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa, suatu studi di Desa Kuyanga Kecamatan Tombatu Utara. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis merumuskan masalah penelitian
sebagai
berikut:
Mengapa
PeranKepala
Desa
dalam
meningkatkan
partisipasi
Masyarakat Desa Masih Kurang?Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:Un tuk me n g et ah ui pe ran ke pa la des a dal a m meningkatkan partisipasi masyarakat Desa melalui motivasi, dan himbauan-himbauan serta keterlibatan aktif kepala desa sebagai bentuk pengabdian memimpin desa Kuyanga Kecamatan Tombatu Utara, serta untuk mengetahui apakah masyarakat di Desa Kuyanga merasakan peran kepala desa dalam memberdayakan mereka.
Metode Penelitian Jenis Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif.Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah ataupun fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau pada masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat.Penelitian deskriptif bertujuan membuat pencenderaan, lukisan, deskripsi mengenai fakta-fakta dan sifatsifat suatu populasi atau daerah tertentu secara sistematik, faktual dan teliti. Dengan demikian penelitian ini menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya dan mencoba menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.
Fokus Penelitian Fokus dalam penelitian ini, dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut: 1. Peran Kepala Desa yaitu: pelaksanaan tugas kepala desa dalam memberikan pembinaan, motivasi, dan himbauan kepada masyarakat desa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program desa, yang meliputi: a). Pembinaan dalam kehidupan bermasyarakat warga desa untuk saling menjaga kerukunan dan toleransi. b). Motivasi untuk mengajak masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan kerja bakti, keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan di desa. c). himbauan untuk masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan desa2. Partisipasi masyarakat yaitu: peran aktif warga desa dan diikutsertakannya pada pelaksanaan program pembangunan desa, yang meliputi: a). Frekuensi kehadiran dalam rapat yang membicarakan program pembangunan. b). Intensitas pemberian sumbangan kontribusi yang bersifat materil. c).
Frekuensi keterlibatan fisik.
Informan Penelitian
Peneliti menentukan informan dengan menggunakan teknik purposiveyaitu: penentuan informan tidak didasarkan atas strata, pedoman atau wilayah tetapi berdasarkan adanya tujuan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian, maka peneliti dalam hal ini menggunakan informan penelitian yang terdiri dari: 1. Informan kunci yaitu: Kepala Desa dan Sekretaris Desa (2 orang). 2. Informan utama yaitu: masyarakat dan,tokoh-tokoh masyarakat.
Pemilihan Informan Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang dianggap mempunyai informasi (key-informan) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Cara yang digunakan untuk menentukan informan kunci tersebut maka penulis menggunakan “purposive sampling” atau sampling bertujuan, yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya (Arikunto, 2000:128). Menurut penulis, informan dalam penelitian ini adalah :Kepala Desa, Tokoh-tokoh masyarakat, Kepala Lingkungan, Ketua Karang Taruna, Ketua tim Penggerak PKK, Kelompok Tani, Masyarakatmiskin yang menjadifokuspemberdayaan. Selanjutnya
untuk
lengkap dari masyarakat dan
memperoleh lembaga
informasi
secara
mendalam
serta
lebih
yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat maka
dipergunakan teknik snowball sampling. Penentuan jumlah maupun informan penelitian berkembang dan bergulir mengikuti informasi atau data yang diperlukan dari informan yang diwawancarai sebelumnya. Maka dari itu, spesifikasi informan penelitian tidak digambarkan secara rinci namun akan berkembang sesuai dengan kajian penelitian yang dilakukan.
Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data atau informasi yang berguna untuk penelitian ini, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut: 1. Pengumpulan Data Primer Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitandengan data yang diteliti. Data primer tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: a.
Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan percakapan antara dua orang
atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab. 2. Pengumpulan Data Sekunder Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui kepustakaan, yaitupengumpulan data-data yang diperoleh dari buku-buku dan bahan bacaan lainnya, serta dokumentasi atau arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
Teknik Analisa Data Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka teknik analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan dari para informan,data dari hasil wawancara akan diuaraikan dengan masing-masing tokoh yang dijadikan key informan. Sehinggamemberikan keterangan yang sebenarnya terhadap permasalahan yang diteliti
Pembahasan Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di desa.Oleh karena itu kepala desa bertanggung jawab penuh atas roda pemerintahan yang ada di desa.Selain pemimpin dalam roda pemerintahan, kepala desa juga memiliki peranan penting dalam pembangunan yang ada di desa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005 pembangunan desa menjadi tanggung jawab kepala desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.Sehingga maju dan mundurnya suatu desa tergantung dari sosok pemimpin yang ada di desa tersebut.Salah satu konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial saat ini adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan. Di Desa Kuyanga terdapat banyak program pemberdayaan masyarakat.Program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa ini sebagian besar berasal dari PNPM dan dari pihak swasta.Program pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa ini mencakup pembangunan fisik desa dan pembangunan nonfisik yang menitik beratkan pada pembinaan generasi muda dan perbaikan gizi ibu hamil dan balita. Keteladanan merupakan unsur yang memegang peranan penting dan sangat menentukan bagi berhasilnya seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Agar bawahan atau orang yang dipimpinnya dapat mengikuti apa yang dikehendakinya dalam melaksanakan tugas. Hal ini kita bisa kita lihat dari cara pembinaan yang dilakukan seorang kepala desa. Salah satu wewenang Kepala Desa adalah membina kehidupan masyarakat desa. Pembinaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, baik itu pembinaan bagi perangkat desa maupun bagi masyarakatnya. Tujuannya adalah agar perangkat desa dan warga masyarakat tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta timbul kemauan untuk ikut aktif dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Aktivitas pembinaan kehidupan masyarakat dilakukan oleh Kepala Desa melalui nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang dianut oleh warga desa yakni semangat gotong royong yang saat ini sudah mulai terkikis untuk dibangkitkan kembali.Tujuan dari pemberdayaan ini adalah perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih baik melalui pembinaan kehidupan masyarakat.Dalam praktiknya Kepala Desa menggunakan konsep kesadaran dan kemauan dari dalam masyarakat itu sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Pembinaan ini memiliki cakupan yang cukup banyak, akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pemberdayaan masyarakat yaitu mengubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi dan juga mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Dalam hubungannya dengan pembinaan, Talidzuhu Ndraha mengungkapkan bahwa yang menjadi sasaran pembinaan khususnya dalam membina kehidupan masyarakat adalah mentalitasnya.Mentalitas yang belum sadar harus dibangunkan, yang tidak sesuai dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus diubah, yang melenceng atau menyalahi aturan harus ditertibkan dan yang masih kosong harus diisi.Sebagai pemimpin di Desa Kuyanga, Kepala Desa membina kehidupan masyarakatnya dengan semangat gotong royong.Menghadirkan kembali semangat gotong royong diantara warganya.Baik itu dalam kehidupan seharihari maupun dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.Sebagai desa swadaya yang penduduknya sebagian besar adalah berprofesi sebagai seorang petani, kegaiatan-kegiatan dalam pertanianpun dilakukan secara bergotong-royong.Misalnya dalam membangun saluran irigasi tersier, para warga khususnya
pemuda melakukan secara bersama-sama.Selain menanamkan kembali semangat gotong royong pada warganya, Kepala Desa juga melakukan pembinaan kehidupan masyarakat melalui pendekatan keagamaan. Hal ini agar kehidupan masyarakat desa terhindar dari perbuatan asusila seperti minum tuak, berjudi, merampok dan perbuatan-pebuatan lainnya yang melanggar norma dan kaidah. Kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat melalui pendekatan keagamaan dengan cara memperingati hari besar keagamaan. Selain itu, Kepala Desa juga membina kehidupan warganya tidak hanya melalui kegiatan-kegiatan formal tapi juga melalui kegiatan-kegiatan non-formal.Kepala Desa senantiasa mengajak warganya berdialog khususnya pemuda-pemuda desa, saling berbincang-bincang dan mengajak warganya untuk berbincang-bincang secara terbuka.Aktivitas pembinaan kehidupan masyarakat dilakukan oleh kepala desa lebih bersifat penjelasan akan makna, dan maksud, tujuan, serta manfaat dari pemberdayaan masyarakat. Sebab bagaimana pembangunan akan dilaksanakan, lebih banyak dimusyawarahkan dengan warga desa umumnya dan dengan tokoh masyarakat khususnya. Melalui pembinaan inilah dibangkitkan semangat kemauan serta ditumbuhkan jiwa membangun dalam diri warga desa agar lebih berdaya.Dalam membina kehidupan masyarakat, kepala desa menyatukan dirinya terhadap semua warga dimanapun dan dalam keadaan apapun dan tidak menciptakan sekat-sekat antara pemerintah dengan masyarakat. Perekonomian desa sangatlah penting untuk dikelola dan dibina.Efektivitas pengelolaan keuangan desa merupakan tujuan dari Kepala Desa Desa Kuyanga.Pemasukan anggaran yang tidak stabil dan belum tergalinya sumber APB desa masyarakat Desa Kuyanga serta belum adanya badan usaha milik desa merupakan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa.Melalui ADD perekonomian desa sangat terbantu.Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya.Misalnya saja pembangunan saluran irigasi tersier di setiap dusun guna meningkatkan produksi pertanian dengan menggunakan ADD dan masuk ke dalam APB desa. Disamping kemampuan aparatur pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakankan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa.Sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Persepsi akan timbul bila mana dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan harapan masyarakat desa. Prosedur yang dipersulit dijadikan kepentingan pribadi atau komunitas yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Pembangunan partisipasi merupakan upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah.Hampir setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa Kuyanga dilaksanakan melalui musyawarah.Kepala Desa selalu melakukan koordinasi dengan perangkat desanya dalam melakukan setiap kegiatan.Selain berkoordinasi dengan bawahannya, kepala desa juga selalu berkoordinasi dengan atasannya seperti camat dan pemerintah daerah.Pada dasarnya pembangunan desa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.Dalam hal ini masyarakat adalah sasaran sekaligus pelaku pembangunan.Keterlibatan masyarakat pada setiap pembangunan di desa merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi peranan Kepala Desa dalam partisipasi masyarakat Desa Kuyanga yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:
Untuk menopang kedudukannya sebagai pemimpin, maka Kepala Desa haruslah memiliki wibawa baik terhadap bawahannya maupun di mata masyarakatnya. Namun bukan berarti kewibawaan harus membatasi diri terhadap masyarakat, tetapi bagaimana memberi pandangan kepada masyarakat bahwa sebagai seorang pemimpin ia harus memiliki wibawa kepada masyarakat bahwa sebagai seorang pemimpin ia harus memiliki wibawa. Adapun pengertian kewibawaan dapat didefenisikan sebagai kekuatan yang memancar dalam diri seseorang karena kelebihan yang dimilikinya sehingga mendatangkan kepatuhan tanpa paksaan kepadanya.Kepala Desa dalam mengambil sebuah kebijakan, beliau juga melihat dari berbagai aspek kehidupan dan sudut pandang sehingga keputusan yang dia ambil pun bijaksana demi terwujudnya tujuan bersama maka secara tidak langsung kewibawaan tersebut akan terpancar dalam diri seorang pemimpin tersebut. Tidak hanya dalam mengambil keputusan kewibawaan seorang pemimpin dapat terlihat, tetapi dapat juga bagaimana seorang pemimpin dapat mengendalikan dirinya terutama dalam mengendalikan emosinya dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi, apabila seorang pemimpin dapat melalui suatu proses dari mengendalikan diri sendiri hingga dapat mengendalikan orang lain demi terwujudnya suatu keputusan bersama maka bisa dikatakan pemimpin tersebut telah menggunakan kekuasaannya dengan baik dan dia memiliki suatu kewibawaan yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap orang yang dipimpin. Kekuasaan adalah kekuatan, legalitas, dan otoritas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. Tanpa kekuasaan bagaimana mungkin seorang pemimpin mampu menjalankan tugasnya karena hanya dengan kewenanganlah seseorang berhak memerintah orang lain. Partisipasi merupakan komponen penting dalam menumbuh kembangkan kemandirian dan proses pemberdayaan. Rakyat adalah komponen utama yang harus dilibatkan dalam setiap proses pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan, kepentingan dan harapan rakyat menjadi arah setiap kebijakan. Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian, sejak dari awal, proses, dan perumusan hasil. Oleh sebab itu untuk kelancaran proses pemberdayaan masyarakat maka masyarakat selaku obyek dan subyek dari pemberdayaan masyarakat harus berpartisipasi dimana dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti kesediaan masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan di desa, memberi ide atau gagasan, menyumbang tenaga maupun berupa uang atau barang. Untuk melaksanakan tugasnya, pemerintah desa membutuhkan fasilitas atau peralatan dalam menjalankan fungsinya, tersedianya fasilitas atau perlengkapan yang tersedia menunjang lancarnya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana salah satu faktor itu adalah tersedianya kantor desa dalam menunjang terselenggaranya pemerintahan desa dan sebagai tempat dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan, pelaporan, pencatatan, dan berbagai kegiatan lainnya.
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.
Peran Kepala Desa dalam pembinaan kepada masyarakat desa, baik itu generasi muda,
kelompok tani, kelompok kesehatan desa, ataupun elemen masyarakat lainnya, dirasa kurang maksimal, hal ini disebabkan Kepala Desa jarang turun langsung bertemu dengan warganya, dan seringkali Kepala Desa terkesan acuh tak acuh, terhadap permasalahan yang ada di lapangan.
2.
Peran Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat belum maksimal, hal ini
dapat dibuktikan pada hasil wawancara dengan para informan, bahwa masyarakat kurang memberikan partisipasi baik ide-ide, materi, maupun tenaga, dikarenakan masyarakat tidak semuanya dilibatkan dalam perumusan program pembangunan, pelaksanaan program pembangunan yang tidak menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat enggan untuk berpartisipasi. 3.
Peran Kepala Desa dalam Koordinasi Pembangunan yang ada di Desa Kuyanga, kurang
maksimal hal ini disebabkan Kepala Desa hanya memberikan perintah tanpa melakukan pengkajian lebih mendalam lagi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan, maupun pembangunan. Saran
1.
Kepala Desa seharusnya melibatkan seluruh masyarakat dalam perumusan program
pembangunan, serta melaksanakan program pembangunan desa sesuai hasil kesepakatan bersama, agar program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan secara sendirinya masyarakat akan berpartisipasi aktif baik materi maupun tenaga. 2.
Kepala Desa harus lebih peka menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di
masyarakat dengan cara turun langsung menemui masyarakat dan melalukan wawancara dengan masyarakat, Kepala Desa perlu melakukan pembinaan kepada warganya. 3.
Perlunya pelatihan-pelatihan bagi kepala desa oleh Pemerintah Kecamatan, maupun
Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.Aparatur Pemerintah Desa.(kepala desa)
DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006. Conyers, Diana. Perencanaan Sosial di Dunia ketiga. Yogyakarta: UGM Press, 1991 Holil Soelaiman. Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial.Bandung, 1980. Isbandi Rukminto Adi. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: FISIP UI Press, 2007. Mikkelsen, Britha. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999. Ross, Murray G., and B.W. Lappin.Community Organization: theory, principles and practice.Second Edition. New York: Harper & Row Publishers, 1967.
Sri Sudaryatmi, Sukirno, TH. Sri Kartini, Beberapa Aspek Hukum Adat, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000. Suharto, Edi. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006. Sulistiyani, Ambar Teguh, Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media, 2004. Sumampouw, Monique. “Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif.” Jacub Rais, et al. Menata Ruang Laut Terpadu. Jakarta: Pradnya Paramita,2004. Tampubolon, Mangatas. Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah, 2006. Widjaja, HAW. Otonomi Desa. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
Sumber-Sumber Lainnya Undang-Undang 12 Tahun 2008, pengganti Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Kantor Kepala Desa Kuyanga Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara
