KEMNAKER
PENYUSUNAN PERENCANAAN TENAGA KERJA DAERAH (PTKD) DALAM RANGKA PENGUATAN PERENCANAAN TENAGA KERJA NASIONAL PADA ACARA RAPAT KOORDINASI WILAYAH BARAT DI MEDAN
NARA SUMBER DR. IR. SUGIARTO SUMAS, MT Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta, 7 Maret 2016 1
I.
PENDAHULUAN
II. AYO KERJA DENGAN DATA
III. JEJARING PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IV. PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN, PERENCANAAN TENAGA KERJA MIKRO dan PERENCANAAN TENAGA KERJA DAERAH 2
I. Pendahuluan
3
Perencanaan Ketenagakerjaan Pengawasan dan K3
Pelatihan
Daya saing
Kompetensi
SIKLUS KETENAGAKERJAAN Hubungan Industrial dan JSTK
Sertifikasi
Produktivitas
Pengakuan
Penempatan dan PKK
4
Rencana Kinerja Barenbang 2016-2017 Indikator Kinerja Program
Target Sasaran Program (Outcome)
Satuan
2015
2016
2017
2018 2019
Program 7 : Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan
Sasaran Program 7 : peningkatan kualitas pemanfaatan hasil perencanaan tenaga kerja, penelitian dan pengembangan, data dan informasi, serta pengembangan e-government sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan bidang ketenagakerjaan.
Indikator Kinerja Program 1
Indikator Kinerja Program 2
Realisasi peningkatan kualitas pembangunan ketenagakerjaan nasional Persentase pemanfaatan data dan informasi oleh pengguna
Indikator Kinerja Program 3
Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/Kajian oleh pengguna
Indikator Kinerja Program 4
Indeks e-government
persen
persen
56
85
57
86
58
87
59
88
60
PENYUSUNAN PERENCANAAN KETENAGAKERJAAN Indeks pembangunan ketenagakerjaan (Skala 0-100) Peningkatan lembaga pemerintah yang menyusun dan menerapkan perencanaan tenaga kerja Peningkatan perusahaan yang menyusun dan menerapkan perencanaan tenaga kerja Layanan Perkantoran
2016 2017 57 58 130 150 Lembaga Lembaga 44 68 Perusahaan Perusahaan 12 Bulan 12 Bulan
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN Prosentase pengguna data dan informasi ketenagakerjaan Tercapainya Indeks e-government (Skor 0-4) Layanan Kegiatan dan perkantoran
2016 88 % 2,6 12 Bulan
2017 90 % 2,7 12 Bulan
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN Prosentase pengguna hasil penelitian/kajian Layanan Kegiatan dan Perkantoran
2016 52 % 12 Bulan
2017 54 % 12 Bulan
90
persen
50
52
54
56
58
Skor (0-4)
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2016 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA 96 % Prosentase realisasi keuangan Prosentase sasaran Renstra yang diprogramkan dalam RKA-KL 95 % Barenbang Tingkat Kepuasan pelayanan pegawai Barenbang di bidang administrasi kepegawaian dan umum serta peningkatan 87 % kapasitas organisasi dan tata laksana administrasi kepegawaian 12 Bulan Layanan Perkantoran
2017 96 % 95 %
89 % 125Bulan
JADWAL KEG BARENBANG • • • • • • • •
• • • • • • •
TOT PTK MAKRO BIMTEK PTK MIKRO BIMTEK IPK ASISTENSI I PENYUSUNAN PTKD PENYUSUNAN PROJECT STATEMENT PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA BIMTEK SISTEM INFORMASI PERKANTORAN RAKERNIS KELITBANGAN PENANDATANGANAN MOU DENGAN 11 PT DAN 1 SWASTA PERESMIAN PEMBENTUKAN TPR PENELUSURAN KEBUTUHANPENELITIAN/KAJIAN KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN JEJARING PUSLITBANG PELAYANAN DATIN UNTUK K/L PERUSHAAN DAN MASYARAKAT PENYUSUNAN DATIN /BUKU DAN STATISTIK KETENAGAKERJAAN (TRIWULAN) RAKORNIS PENGELOLA DATIN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA (PUSAT DAN DAERAH) PEMANFAATAN DATA KTP-ELECTRONIK UNTUK LAYANAN SATU ATAP BIMTEK, SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI EGOV ( E- OFFICE, E-BUDGETING, EPERJALANAN DINAS), WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN)
JAN-APRIL
MEI-AGUST
• • • • • • • • • • • • • • •
ASISTENSI II PENYUSUNAN PTKD PENGUKURAN IPK PENYUSUNAN BLUE PRINT RTKN 2017-2030 BIMTEK PENYUSUNAN PTK MIKRO BAGI APARATUR PEMERINTAH DI DAERAH PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN SINKRONISASI DAN SINERGITAS DATIN PENYUSUNAN BLUE PRINT SI KETENAGAKERJAAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN 2016-2035 WORKSHOP INTERNASIONAL KAJIAN BERSAMA KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN NEGARA OKI PELAYANAN DATIN UNTUK K/L. PERUSAHAAN DAN MASYARAKAT (LANJUTAN) PENYUSUNAN DATIN /BUKU DAN STATISTIK KETENAGAKERJAAN (TRIWULAN) (LANJUTAN) SINKRONISASI DAN SINERGITASI DATIN KETENAGAKERJAAN DI 5 WILAYAH PENAMBAHAN FITUR & SINERGITAS SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN TERPADU PENYUSUNAN BLUE PRINT DAN SOP SISTEM INFORMASI NAKER REVITALISASI & PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN
• • • • • • • •
• • • •
ASISTENSI III PENYUSUNAN PTKD ADVETORIAL IPK WORKSHOP IPK PENYEBARLUASAN INFORMASI PTK MIKRO DI PERUSAHAAN WORKSHOP DAN DISEMINASI HASIL PENELITIAN/KAJIAN VALIDASI DATA DAN INFORMASI PARTISIPASI DALAM EXPO INOVASI LAYANAN PUBLIK KEMNAKER DI NTB PELAYANAN DATIN UNTUK K/L. PERUSAHAAN DAN MASYARAKAT (LANJUTAN) PENYUSUNAN DATIN /BUKU DAN STATISTIK KETENAGAKERJAAN (TRIWULAN) (LANJUTAN) SINKRONISASI DAN SINERGITASI DATIN KETENAGAKERJAAN DI 5 WILAYAH (LANJUTAN) EVALUASI SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN SOSIALISASI SISTEM INFORMASI
SEPT-DES 6
II. AYO KERJA DENGAN DATA
7
A. PROFIL KETENAGAKERJAAN UMUM INDONESIA Penduduk Usia Kerja 186.100.917 < SD : 52.26 ( 42,70%) SMP : 22.07 (18,04%) SMA : 22.09 (18,05%) SMK : 12.41 (10,14%) DIPLOMA I/II/III : 3.31 ( 2,72%) UNIVERSITAS : 10.21 ( 8,35%) < SD : 50.83 (44,27%) SMP : 20.70 (18,03%) SMA : 19.81 (17,25%) SMK : 10.84 ( 9,44%) DIPLOMA I/II/III : 3.08 ( 2,68%) UNIVERSITAS : 9.56 ( 8,33%)
Bukan Angkatan Kerja 63.720.896 (34,24%)
Bekerja 114.819.199 (93,82%)
Sedang Bekerja 112.842.686 (98,28%)
Bekerja Tidak Penuh (< 35 jam/minggu) 34.312.898 (30,41%)
Angkatan Kerja 122.380.021 (65,76%)
Penganggur Terbuka 7.560.822 (6,18 %)
Sementara Tidak Bekerja 1.976.513 (1,72%)
Bekerja Penuh (>= 35 jam/minggu) 78.529.788 (69,59%)
Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2015, Diolah Pusdatinaker (Desember 2015)
Mencari Pekerjaan 6.158.747 (81,46%)
Mempersiapkan Usaha 167.843 (2,22%)
<SD : 1.43 ( 18,92%) SMP : 1.37 (18,12%) SMA : 2.28 ( 30,16%) SMK : 1.57 (20,77%) DIPLOMA I/II/III : 0.26 ( 3,43%) UNIVERSITAS : 0.65 ( 8,60%)
Putus asa/ Merasa tidak Mungkin Mendapatkan Pekerjaan 894.397 (11,83%)
Sudah Punya Pekerjaan, tetapi Belum Mulai Bekerja 339.835 (4,49%)
8
B. PENANGGUNG JAWAB DAN TUGAS PENGELOLA DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN (Permenakertrans ; Nomor: 1 Tahun 2014, Pasal 91 dan 97) LINGKUP
PENANGGUNG JAWAB
PENGELOLA
TUGAS
KABUPATEN/KOTA
Kepala Dinas membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota
Yang Sekretaris Dinas / Kepala Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota
• Pembinaan dan penyelenggaraan serta pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan Kabupaten/kota. • Mengkoordinasikan unit teknis dan instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing.
PROVINSI
Kepala Dinas membidangi Ketenagakerjaan Provinsi
Yang Sekretaris/Kepala Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi
• Pembinaan dan penyelenggaraan serta pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakeraan Kabupaten/kota /Provinsi. • Mengkoordinasikan unit teknis dan instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing.
NASIONAL
Badan Perencanaan dan Pusat Data dan Informasi Pengembangan Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan (Pusdatinaker) (BARENBANG)
• Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan Nasional. • Berkoordinasi dengan unit teknis dan instansi terkait. 9
9
C. MEKANISME DAN JADWAL PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN (Permenakertrans ; Nomor : 1 Tahun 2014, Pasal 94)
LINGKUP
JADWAL PENYAMPAIAN
DARI
KEPADA
TEMBUSAN
KABUPATEN/ KOTA
Minggu Ke 1 Setiap Bulan
Sekretaris Dinas/ Kepala Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan
PROVINSI
Minggu Ke 2 Setiap Bulan
Sekretaris Dinas/ Kepala Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
Kepala Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan
Sekretaris Ditjen : Binalattas Binapenta HI dan Jamsos- tek Binawasker
NASIONAL
Minggu Ke 3 Setiap Bulan
Unit Teknis Bidang Ketenagakerjaan di Pusat
Kepala Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan 10
D. PROVINSI YANG TELAH MENGIMPLEMENTASIKAN APLIKASI PERMEN NO 1 TAHUN 2014 NO
PROVINSI
PASSWORD
NO
PROVINSI
PASSWORD
NO
PROVINSI
1.
NANGGOE ACEH DARUSSALAM
PV 1100
11.
2.
SUMATERA UTARA
PV 1200
3.
SUMATERA BARAT
4.
PASSWORD
DKI JAKARTA
PV 3100
21.
KALIMANTAN TENGAH
PV 6200
12.
JAWA BARAT
PV 3200
22.
KALIMANTAN SELATAN
PV 6300
PV 1300
13.
JAWA TENGAH
PV 3300
23.
KALIMANTAN TIMUR
PV 6400
RIAU
PV 1400
14.
D I YOGJAKARTA
PV 3400
24.
SULAWESI UTARA
PV 7100
5.
JAMBI
PV 1500
15.
JAWA TIMUR
PV 3500
25.
SULAWESI TENGAH
PV 7200
6.
SUMATERA SELATAN
PV 1600
16.
BANTEN
PV 3600
26.
SULAWESI SELATAN
PV 7300
7.
BENGKULU
PV 1700
17.
BALI
PV 5100
27.
SULAWESI TENGGARA
PV 7400
8.
LAMPUNG
PV 1800
18.
NTB
PV 5200
28.
GORONTALO
PV 7500
9.
BANGKA BELITUNG
PV 1900
19.
NTT
PV 5300
29.
SULAWESI BARAT
PV 7600
10.
KEPULAUAN RIAU
PV 2100
20.
KALIMANTAN BARAT
PV 6100
30
MALUKU UTARA
PV 8200
CATATAN : KALIMANTAN UTARA; MALUKU; PAPUA; PAPAU BARAT 11
E. KABUPETEN/KOTA YANG TELAH MENGIMPLEMENTASIKAN APLIKASI PERMEN NO 1 TAHUN 2014 NO
KAB/KOTA
NO
KAB/KOTA
1
SIMEULUE
13 KOTA SABANG
2
ACEH SINGKIL
14 KOTA LANGSA
3
ACEH SELATAN
4
ACEH TIMUR
5
ACEH TENGAH
15 KOTA LHOKSEUMAWE 16 KOTA SUBULUSSALAM 17 TAPANULI UTARA
6
ACEH BARAT
7
NO
KAB/KOTA
NO
KAB/KOTA
NO
KAB/KOTA
25 BATU BARA 26 LABUHAN BATU SELATAN 27 LABUHAN BATU UTARA
37 KOTA PADANG
28 KOTA PEMATANG SIANTAR 29 KOTA TEBING TINGGI
40 KOTA PADANG PANJANG 41 KOTA BUKITTINGGI
18 TOBA SAMOSIR
30 PESISIR SELATAN
42 KOTA PAYAKUMBUH
54 MERANGIN
ACEH BESAR
19 LABUHAN BATU
31 SOLOK
43 KUANTAN SINGINGI
8
PIDIE
20 ASAHAN
32 SIJUNJUNG
44 INDRAGIRI HULU
9
BIREUEN
21 SIMALUNGUN
33 TANAH DATAR
45 INDRAGIRI HILIR
55 SAROLANGUN TANJUNG JABUNG 56 TIMUR 57 TEBO
22 DAIRI 23 HUMBANG HASUNDUTAN 24 PAKPAK BHARAT
34 AGAM
46 S I A K
58 MUARA ENIM
35 LIMA PULUH KOTA
47 KAMPAR
59 MUSI RAWAS
36 DHARMASRAYA
48 ROKAN HULU
60 BANYU ASIN
10 ACEH JAYA 11 PIDIE JAYA 12 KOTA BANDA ACEH
38 KOTA SOLOK
39 KOTA SAWAH LUNTO
49 BENGKALIS KEPULAUAN 50 MERANTI 51 KOTA PEKANBARU 52 KOTA D U M A I 53 KERINCI
12
LANJUTAN: NO KAB/KOTA 61 OGAN ILIR 62 EMPAT LAWANG 63 KOTA PRABUMULIH
NO 73 74
KAB/KOTA
NO
KAB/KOTA
NO
KAB/KOTA
NO
KAB/KOTA
BANGKA
85 KOTA SUKABUMI
97 KLATEN
109 KENDAL
BANGKA BARAT
86 KOTA BANDUNG
98 SUKOHARJO
110 BATANG
BANGKA TENGAH
87 KOTA CIMAHI
99 WONOGIRI
111 PEKALONGAN
KARIMUN
88 KOTA BANJAR
100 KARANGANYAR
112 PEMALANG
64 REJANG LEBONG
75 76
65 BENGKULU UTARA
77
BINTAN
89 CILACAP
101 SRAGEN
113 BREBES
66 SELUMA
78
SUKABUMI
90 BANYUMAS
102 REMBANG
114 KOTA MAGELANG
67 MUKOMUKO
79
TASIKMALAYA
91 PURBALINGGA
103 PATI
115 KOTA SURAKARTA
68 KEPAHIANG
80
CIAMIS
92 BANJARNEGARA
104 KUDUS
116 KOTA SALATIGA
69 TANGGAMUS
81
KUNINGAN
93 PURWOREJO
105 JEPARA
117 KOTA SEMARANG
70 LAMPUNG TIMUR
82
SUMEDANG
94 WONOSOBO
106 DEMAK
118
71 LAMPUNG TENGAH
83
KARAWANG
95 MAGELANG
107 SEMARANG
119 KOTA TEGAL
72 WAY KANAN
84
BANDUNG BARAT
108 TEMANGGUNG
120 KULON PROGO
96
BOYOLALI
KOTA PEKALONGAN
13
LANJUTAN: NO
KAB/KOTA
121 BANTUL
NO
KAB/KOTA
NO
KAB/KOTA
NO
KAB/KOTA
NO
KAB/KOTA
145 PAMEKASAN
157 BADUNG
169 LANDAK
146 KOTA MALANG
158 GIANYAR
170 PONTIANAK
159 KLUNGKUNG
171 SANGGAU
124 KOTA YOGYAKARTA
135 136 PASURUAN
147 KOTA PROBOLINGGO 148 KOTA PASURUAN
160 BANGLI
172 KETAPANG
125 PACITAN
137 MOJOKERTO
149 KOTA SURABAYA
161 KARANG ASEM
173 SINTANG
126 PONOROGO
138 JOMBANG
150 KOTA BATU
162 BULELENG
174 KAPUAS HULU
127 TRENGGALEK
139 NGANJUK
151 PANDEGLANG
163 KOTA DENPASAR
175
128 BLITAR
140 MADIUN
152 LEBAK
164 LOMBOK TENGAH
129 MALANG
141 MAGETAN
153 TANGERANG
165 LOMBOK TIMUR
177 BARITO SELATAN
130 LUMAJANG
142 NGAWI
154 SERANG
166 BELU
178 SERUYAN
131 JEMBER
143 TUBAN
155 KOTA TANGERANG
167 SAMBAS
179 KATINGAN
132 BANYUWANGI
144 BANGKALAN
156 TABANAN
168 BENGKAYANG
122 GUNUNG KIDUL 123 SLEMAN
133 BONDOWOSO 134
SITUBONDO PROBOLINGGO
KOTAWARINGIN BARAT KOTAWARINGIN 176 TIMUR
180
KOTA PALANGKA RAYA 14
LANJUTAN: NO
KAB/KOTA
181
TANAH LAUT
NO
KAB/KOTA
NO
KAB/KOTA
NO
KAB/KOTA
205
TAKALAR
217
193
PENAJAM PASER UTARA
KOTA MAKASSAR
182
BANJAR
194
KOTA SAMARINDA
206
GOWA
218
KOTA PALOPO
183
BARITO KUALA
KOTA BONTANG
207
SINJAI
219
KONAWE
184
HULU SUNGAI TENGAH HULU SUNGAI UTARA
195 196
BOLAANG MONGONDOW
208
BONE
220
KOLAKA UTARA
197
MINAHASA SELATAN
209
SOPPENG
221
KOLAKA TIMUR
185 186
TABALONG
198
KOTA MANADO
210
WAJO
222
KOTA KENDARI
187
TANAH BUMBU
199
KOTA BITUNG
211
SIDENRENG RAPPANG
223
BOALEMO
188
KOTA BANJAR BARU
200
KOTA TOMOHON
212
PINRANG
224
BONE BOLANGO
189
PASER
201
KOTA KOTAMOBAGU
213
ENREKANG
225
KOTA GORONTALO
190
KUTAI KARTANEGARA
202
BANGGAI KEPULAUAN 214
LUWU
226
MAJENE
191
KUTAI TIMUR
203
SELAYAR
215
TANA TORAJA
227
MAMUJU
192
BERAU
204
JENEPONTO
216
LUWU TIMUR
228
KOTA TERNATE 15
III. JEJARING PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
16
• Litbang berbasis Kebutuhan Kementerian dan Stakeholders • Optimalisasi Sumber Daya Kelitbangan yang ada di Masyarakat melalui: a) Pembentukan Team Policy Research (TPR) b) Kerja sama penelitian/kajian dengan PT/Lembaga Penelitian/Kajian (pemberian bantuan penelitian/kajian) • Pengembangan Kapasitas SDM a. Teknis substantif dan metodologi penelitian/kajian b. Pengembangan spektrum keahlian/kepakaran peneliti c. Diklat peneliti, tugas belajar, dan simposium/workshop/seminar dalam dan luar negeri • Partisipasi dalam Forum Komunikasi Kelitbangan (FKK) antar K/L 17
A. PEMBENTUKAN TEAM POLICY RESEARCH (TPR) KETENAGAKERJAAN LATAR BELAKANG Bidang ketenagakerjaan sangat penting dan sensitif/strategis karena menyangkut amanat Konstitusi yaitu hak warga Negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oleh karena itu, Menteri Ketenagakerjaan harus mendapat dukungan bukan saja dari satuan kerja yang ada, tetapi juga dari elemen lain, termasuk kelompok pemikir. Oleh karena itu perlu dibentuk suatu kelompok pemikir, yang dalam hal ini disebut Team Policy Research (TPR). TUJUAN Memberikan dukungan konseptual berdasarkan riset/kajian kepada Menteri Ketenagakerjaan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan. KEGUNAAN Tersusunnya rancangan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan yang berdasarkan riset/kajian, sehingga kebijakan pembangunan ketenagakerjaan lebih rasional, berdaya-guna dan berhasil-guna (evidence based policy). 18
LANJUTAN: TUGAS Di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, TPR bertanggung jawab langsung kepada Kepala Barenbang. Diminta atau tidak diminta oleh Kepala Barenbang, TPR melaksanakan tugas sebagai berikut: a.Mempelajari perkembangan demografi, perekonomian, sektor riil, hubungan industrial, pelaksanaan otonomi daerah, dan kebijakan publik yang berpengaruh terhadap kesempatan kerja dan kesejahteraan rakyat. b.Menyusun konsep rencana aksi dalam bentuk policy paper yang akan diserahkan kepada Menteri Ketenagakerjaan melalui Kepala Barenbang, sebagai bahan masukan bagi Menteri dalam menentukan kebijakan yang harus dilaksanakan. UNSUR Para pakar dari berbagai Perguruan Tinggi, yang mencerminkan kepakaran di berbagai bidang terkait, seperti: Ekonomi, Hukum Perburuhan, Hukum Internasional, Bisnis, Perjanjian Perdagangan Bebas, Demografi, Kebijakan Publik, Pemerintahan, Budaya, dan lain-lain. 19
STRUKTUR ORGANISASI TPR KETENAGAKERJAAN Kepala Barenbang Ketenagakerjaan
KETUA MERANGKAP ANGGOTA
SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
Kapuslitbang Ketenagakerjaan
STAF SEKRETARIAT
KETUA KELOMPOK “A” MERANGKAP ANGGOTA
KETUA KELOMPOK “B” MERANGKAP ANGGOTA
KETUA KELOMPOK “C” MERANGKAP ANGGOTA
KETUA KELOMPOK “D” MERANGKAP ANGGOTA
ANGGOTA KELOMPOK “A”
ANGGOTA KELOMPOK “B”
ANGGOTA KELOMPOK “C”
ANGGOTA KELOMPOK “D”
Para Pakar dari Perguruan Tinggi
20
IV. PENINGKATAN IPK, PERENCANAAN TENAGA KERJA MAKRO DAN MIKRO
21
A. PERENCANAAN TENAGA KERJA MAKRO PERKEMBANGAN DATA PENYUSUNAN RTKD NASIONAL > Provinsi dan Kab/Kota yg telah menyusun RTKD sampai dengan: Tahun 2015: 33 RTK Prov 45 RTK Kab/Kota
> Provinsi dan Kab/Kota yg akan menyusun RTKD pada: Tahun 2016: - RTK Prov 130 RTK Kab/Kota > Provinsi dan Kab/Kota yg direncanakan akan menyusun RTKD pada: Tahun 2017: - RTK Prov 150 RTK Kab/Kota Dibagi dalam 2 wilayah (Wilayah Barat dan Timur)
22
PERKEMBANGAN DATA WILAYAH BARAT > Provinsi dan Kab/Kota yg telah menyusun RTKD sampai dengan: Tahun 2015: 18 RTK Prov 37 RTK Kab/Kota
> Provinsi dan Kab/Kota yg akan menyusun RTKD pada: Tahun 2016: - RTK Prov 65 RTK Kab/Kota > Provinsi dan Kab/Kota yg direncanakan akan menyusun RTKD pada: Tahun 2017: - RTK Prov 80 RTK Kab/Kota 23
PERKEMBANGAN DATA WILAYAH TIMUR > Provinsi dan Kab/Kota yg telah menyusun RTKD sampai dengan: Tahun 2015: 15 RTK Prov 8 RTK Kab/Kota
> Provinsi dan Kab/Kota yg akan menyusun RTKD pada: Tahun 2016: - RTK Prov 65 RTK Kab/Kota > Provinsi dan Kab/Kota yg direncanakan akan menyusun RTKD pada: Tahun 2017: 1 RTK Prov (Prov. Kalimantan Utara) 70 RTK Kab/Kota 24
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG TELAH MENYUSUN PERENCANAAN TENAGA KERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2015 KABUPATEN/KOTA
PROVINSI NO.
PROVINSI
TAHUN NO. PENYUSUNAN
PROVINSI
TAHUN PENYUSUNAN
NO
KABUPATEN/KOTA
TAHUN NO PENYUSUNAN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN PENYUSUNAN
1
KABUPATEN LOMBOK BARAT
2010
24
KABUPATEN MOJOKERTO
2015
2
KOTA MAKASSAR
2010
25
KABUPATEN TUBAN
2015
3
KABUPATEN BANDUNG
2010
26
KABUPATEN LAHAT
2015
4
KABUPATEN SRAGEN
2010
27
KOTA PARIAMAN
2015
5
KOTA SURAKARTA
2010
28
KABUPATEN BANDUNG BARAT
2015
6
KABUPATEN PEKALONGAN
2010
29
KABUPATEN KONAWE
2015
1
ACEH
2015
18 NUSA TENGGARA BARAT
2011
2
SUMATERA UTARA
2012
19 NUSA TENGGARA TIMUR
2014
3
RIAU
2014
20 KALIMANTAN TENGAH
2013
4
KEPULAUAN RIAU
2012
21 KALIMANTAN BARAT
2015
7
KOTA BONTANG
2011
30
KABUPATEN KOLAKA
2015
5
JAMBI
2014
22 KALIMANTAN SELATAN
2014
8
KOTA DEPOK
2012
31
KABUPATEN SIJUNJUNG
2015
9
KOTA KENDAL
2012
32
KABUPATEN PATI
2015
6
SUMATERA BARAT
2011
23 KALIMANTAN TIMUR
2013
10 KOTA BALIKPAPAN
2013
33
KABUPATEN BANTUL
2015
7
SUMATERA SELATAN
2014
24 SULAWESI UTARA
2011
2013
34
KOTA BANDAR LAMPUNG
2015
8
LAMPUNG
2014
25 GORONTALO
2012
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
12 KOTA KARAWANG
2013
35
KOTA BOGOR
2015
9
BENGKULU
2015
26 SULAWESI BARAT
2012
13 KABUPATEN GARUT
2013
36
KABUPATEN KERAWANG
2015
10
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2012
27 SULAWESI SELATAN
2013
14 KOTA YOGYAKARTA
2013
37
KABUPATEN SEMARANG
2015
11 BANTEN
2012
28 SULAWESI TENGAH
2011
15 KABUPATEN MAGELANG
2013
38
KOTA MINAHASA
2015
16 KABUPATEN ROKAN HILIR
2013
39
KOTA PALANGKARAYA
2015
12 JAWA BARAT
2013
29 SULAWESI TENGGARA
2014
17 KABUPATEN CIREBON
2013
40
KABUPATEN PAMEKASAN
2015
13 DKI JAKARTA
2014
30 MALUKU
2013
18 KOTA BATAM
2014
41
KABUPATEN LAMANDAU
2015
14 JAWA TENGAH
2014
31 MALUKU UTARA
2015
19 KABUPATEN BANJAR
2014
42
KABUPATEN LABUAN BATU
2015
15 D.I. YOGYAKARTA
2015
32 PAPUA
2011
20 KOTA BEKASI
2014
43
KOTA TANGERANG
2015
21 KOTA BANDUNG
2014
44
KABUPATEN BENGKALIS
2015
16 JAWA TIMUR
2015
33 PAPUA BARAT
2012
22 KOTA PEKANBARU
2015
45
KABUPATEN PURWOREJO
2015
17 BALI
2012
23 KABUPATEN SUMENEP
2015
11
PROVINSI PENERIMA PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PTK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016 II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ACEH Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kabupaten Siemelue Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Aceh Timur Kabupaten Pidie Kabupaten Bireun Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Bener Meriah Kabupaten Aceh Jaya
V
31 32 33 34
BANGKA BELITUNG Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Belitung Timur
I
IV
III
15 16 17 18 19 20 21 22
SUMATERA BARAT Kota Payakumbuh Kota Bukit Tinggi Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Pasaman Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Agam
VI
35 36 37 38 39 40 41 42
JAWA TENGAH Kota Pekalongan Kabupaten Kudus Kabupaten Demak Kabupaten Kendal Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Pekalongan Kabupaten Sragen Kabupaten Kebumen
23 24 25 26 27 28 29 30
SUMATERA SELATAN Kota Palembang Kota Lubuk Linggau Kota Prabumulih Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Rawas Kabupaten OKU Kabupaten OKI Kabupaten Muara Enim
43 44 45 46
YOGYAKARTA Kota Yogyakarta Kabupaten Sleman Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Gunung Kidul
LANJUTAN: VII 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
JAWA TIMUR Kota Kediri Kota Probolinggo Kabupaten Malang Kabupaten Lumajang Kabupaten Bondowoso Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Madiun Kabupaten Kediri Kabupaten Nganjuk Kabupaten Bangkalan Kabupaten Probolinggo Kabupaten Magetan
VIII 59 60 61 62
X
KALIMANTAN TIMUR Kota Samarinda Kabupaten Paser Kabupaten Kutai Barat Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Berau Kabupaten Penajam Paser Utara Kota Bontang Kota Balikpapan
XI
72 73 74 75 76 77 78
63
79 80 81 82 83 84 85 86
KALIMANTAN TENGAH IX Kabupaten Kota Waringin Barat 64 Kabupaten Sukamara 65 Kabupaten Barito Selatan 66 Kabupaten Kota Waringin 67 Timur 68 Kabupaten Katingan 69 70 71
NTT Kabupaten Manggarai Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Ngada Kabupaten Sumba Barat Kabupaten Sumba Timur Kabupaten Sabu Raijua Kabupaten Timor Tengah Utara Kabupaten Belu
XII 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
KALIMANTAN SELATAN Kota Banjarmasin Kota Banjarbaru Kabupaten Kota Baru Kabupaten Balangan Kabupaten Tabalong Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten HSU Kabupaten Tanah Laut
SULAWESI TENGGARA Kota Kendari Kota Baubau Kabupaten Buton Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Konawe Selatan Kabupaten Konawe Utara Kabupaten Wakatobi Kabupaten Bombana Kabupaten Muna
LANJUTAN: XIII 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 XVI 117 118 119 120 121 122 123
SULAWESI SELATAN Kota Makasar Kota Parepare Kota Palopo Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Bone Kabupaten Pangkep Kabupaten Bantaeng Kabupaten Enrekang Kabupaten Pinrang Kabupaten Maros Kabupaten Wajo
XIV 108 109 110 111
MALUKU UTARA Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan Kabupaten Halmahera Utara Kabupaten Halamhera Timur Kabupaten Halmahera Selatan Kabupaten Halamhera Barat Kabupaten Kepulauan Sula
SULAWESI BARAT Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamuju Tengah Kabupaten Mauju Utara Kabupaten Majene
XVII 124 125 126 127 128
PAPUA Kota Jayapura Kabupaten Mimika Kabupaten Biak Numfor Kabupaten Nabire Kabupaten Merauke
XV 112 113 114 115 116
MALUKU Kota Ambon Kota Tual Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Maluku Tenggara Barat Kabupaten P. Buru
XVIII JAWA BARAT 129 Kota Cirebon 130 Kabupaten Kuningan
Jumlah : 130 Kab./Kota di 18 Provinsi
LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA PERENCANAAN TENAGA KERJA Permenakertrans R.I No. PER 16/MEN/XI/2010 jo. Kepmenakertrans No 309 Tahun 2013
WILAYAH
PENANGGUNG JAWAB
PELAKSANA
PUSAT
Menteri/Sekjen/ Ka.Barenbang
Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan
PROVINSI
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
KABUPATEN/KOTA
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RTK MAKRO (Permenakertrans ; Nomor : 16 Tahun 2010, Pasal 74 dan 75)
LINGKUP
JADWAL PENYAMPAIAN
DARI
KEPADA
TEMBUSAN
KABUPATEN / KOTA
Selambatnya Bulan Januari T ahun Berikutnya
Kepala Dinas Kabupaten/Kota
Bupati/Walikota
Kepala Dinas Provinsi
PROVINSI
Selambatnya Bulan Januari Tahun Berikutnya
Kepala Dinas Provinsi
Gubernur
NASIONAL
Selambatnya Bulan Januari Tahun Berikutnya
Menteri
Presiden
Menteri
-
B. PERENCANAAN TENAGA KERJA MIKRO PTK MIKRO UNTUK PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA SECARA OPTIMAL DENGAN MEMUAT PROGRAM-PROGRAM : Penyediaan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Penempatan tenaga kerja pada jabatan dan pekerjaan yang tepat Pengembangan karier pegawai Pengembangan keterampilan dan produktivitas pegawai Peningkatan kesejahteraan pegawai Perlindungan Pegawai Peningkatan hubungan industrial yang harmonis Perluasan Kesempatan Kerja
PERENCANAAN TENAGA KERJA MIKRO MENDUKUNG PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA 1. Mendukung informasi pasar kerja (IPK) Sebagai embrio perluasan kesempatan kerja karena akan mempermudah pengisian wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan Mempermudah pelaksanaan job fair 2. Mempermudah penyusunan profil kebutuhan tenaga kerja di perusahaan secara terinci per jabatan 3. Membantu pelaksanaan Pelayanan Antar Kerja di daerah 4. Membantu pelaksanan Analisis Jabatan dan penyusunan Kamus Jabatan Nasional.
KEGIATAN PTK MIKRO TAHUN 2016 1. Workshop PTK Mikro bagi Perusahaan Swasta, Perusahaan Pemerintah dan Aparatur di Dinas Tenaga Kerja di 4 Provinsi sebanyak 160 peserta, dilaksanakan di Wilayah Indonesia Barat yaitu Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Bali dan D.I. Yogyakarta. 2. Bimbingan Teknis Perencanaan Tenaga Kerja bagi Perusahaan Pemerintah dan Swasta di 4 Kabupaten/Kota sebanyak 120 Perusahaan, dilaksanakan di Wilayah Indonesia Barat, yaitu: Kota Batam, Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Tabanan. 3. Bimbingan Teknis Perencanaan Tenaga Kerja bagi Aparatur Pemerintah di Dinas Ketenagakerjaan di 4 Provinsi sebanyak 100 peserta, dilaksanakan di : a. Wilayah Indonesia Timur, yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara b. Wilayah Indonesia Barat, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat. 4. Penerapan PTK Mikro di Perusahaan di 34 Perusahaan dilaksanakan di Wilayah Indonesia Barat yaitu wilayah Jabodetabek. 5. Penyebarluasan Informasi PTK Mikro Di Perusahan di 4 Provinsi sebanyak 200 Perusahaan, dilaksanakan di :
a. Wilayah Indonesia Timur, yaitu Prov. Sulawesi Utara. b. Wilayah Indonesia Barat, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DKI. 6. Pembuatan Media Informasi PTK Mikro dilaksanakan diseluruh wilayah pelaksanaan kegiatan PTK Mikro 7. Pengembangan Pedoman Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro di Sektor Jasa sebanyak 1 Dokumen dilaksanakan di Wilayah
Barat.
USULAN KEGIATAN PTK MIKRO TAHUN 2017 1. Workshop PTK Mikro bagi Perusahaan Swasta, Perusahaan Pemerintah dan Aparatur Dinas Tenaga Kerja di 7 Daerah sebanyak 350 peserta, dilaksanakan di : a. Wilayah Indonesia Timur, yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Nusa Tenggara Timur. b. Wilayah Indonesia Barat, yaitu Provinsi Bengkulu, Provinsi Riau, Provinsi D.I. Aceh dan Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Bimbingan Teknis Perencanaan Tenaga Kerja bagi Perusahaan Pemerintah dan Swasta di 7 Daerah sebanyak 210 Perusahaan, dilaksanakan di : a. Wilayah Indonesia Timur, yaitu : Provinsi Maluku Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Papua Barat. b. Wilayah Indonesia Barat, yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Timur. 3. Bimbingan Teknis Perencanaan Tenaga Kerja bagi Aparatur Pemerintah di Dinas Ketenagakerjaan di 6 Daerah sebanyak 180 peserta, dilaksanakan di : a. Wilayah Indonesia Timur, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah. b. Wilayah Indonesia Barat, yaitu Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung. 4. Penerapan PTK Mikro di Perusahaan di 50 Perusahaan, dilaksanakan di Wilayah Indonesia Barat yaitu wilayah Jabodetabek. 5. Penyebarluasan Informasi PTK Mikro Di Perusahan di 7 Daerah sebanyak 350 Perusahaan. dilaksanakan di:
a. Wilayah Indonesia Timur, yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Sulawesi Utara. b. Wilayah Indonesia Barat, yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. 6. Pengembangan Pedoman Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro di Sektor Perdagangan dan Sektor Industri sebanyak 2 Dokumen dilaksanakan di Wilayah Barat.
63,57
Kalimantan Timur
63,01
Papua Barat
61,77
Bali
59,09
Sulawesi Selatan Kalimantan Selatan
58,55
Sulawesi Tengah
58,39
Sulawesi Utara
56,82
Jawa Timur
56,62 53,17
Sulawesi Tenggara
51,10
Maluku Utara Gorontalo
50,69
Nusa Tenggara Barat
50,48
Nusa Tenggara Timur
50,32
48,34
Papua
47,81
Sulawesi Barat Maluku
Menengah Bawah
43,78 35
Indikator
Pend&TK
KK
BALI
7,08
7,14
12,51
7,49
2,52
3,28
3,62
10,00
8,13
GORONTALO
8,15
6,81
9,71
6,31
0,70
0,69
4,18
8,08
6,06
JATIM
8,60
6,44
11,41
1,97
4,00
3,13
3,33
10,00
7,76
KALSEL
7,55
5,93
10,96
7,22
3,41
3,13
4,56
10,00
5,80
KALTIM
7,56
6,65
12,24
3,31
10,00
1,46
3,46
10,00
8,87
MALUKU UTARA
7,88
5,98
9,98
6,19
0,77
3,34
3,50
6,02
7,45
MALUKU
6,50
5,33
9,98
2,29
0,90
3,62
5,51
6,56
3,10
NTB
7,59
5,50
10,84
2,28
1,17
5,39
3,17
10,00
4,53
NTT
8,50
5,51
9,23
3,97
0,47
3,60
4,82
9,51
4,71
PAPUA BARAT
6,67
6,67
10,95
6,80
8,21
3,26
4,16
9,84
6,46
PAPUA
7,41
4,79
9,17
3,69
2,38
2,60
3,77
9,74
4,77
SULBAR
8,04
5,02
10,32
4,73
1,37
3,43
4,58
7,07
3,27
SULSEL
8,20
5,84
10,69
4,83
3,25
3,90
4,34
10,00
8,06
SULTENG
7,63
5,77
10,53
6,92
3,04
3,26
3,47
9,67
8,09
SULTRA
7,89
5,36
10,33
5,83
2,31
4,81
4,30
9,51
2,82
SULUT
7,18
6,40
11,87
1,61
4,40
3,73
3,60
10,00
8,03
Provinsi
INDEKS TERTINGGI
Pelatihan Produktivitas
HI
Lingkungan Pengupahan Jamsostek Kerja
PTK
INDEKS TERENDAH
36
2013
2014
2015
2013
2014
6
2015
2013
2014
5
4
5
8
Kaltim
5 6
2015
6
10 Sulsel
7
Papua Barat
Bali
11 13
12 13
Sulteng Sulut
9 10
14
11 16
Kalsel
12 17
14
Jatim
15
20 21 22 24
22
22 Sultra 24 26 Gorontalo
20
26 27
Maluku 25 Utara 27 28
29
29
27 NTB 28 NTT 30 Papua
30
31 31
Sulbar
32 33
33
Maluku
VI. Harapan
38
1. Setiap Kabupaten/Kota wajib menyusun Rencana Tenaga Kerja, sebagai salah satu acuan dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang ketenagakerjaan dengan pembiayaan bersumber dari APBD; 2. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi diminta memperbaiki dan meningkatkan sistem pengelolaan serta pelaporan seluruh data dan informasi ketenagakerjaan yang dibutuhkan untuk pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan; 3. Mensinergikan seluruh anggaran, program dan kegiatan antar Bidang di Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan dan harapan yang ingin dicapai, maka saatnya nanti dapat meningkatkan IPK; 4. Agar Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota meningkatkan pelayanan pembinaan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro ke perusahaan di daerah masing-masing. 5. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur melalui pendidikan formal dan mengikutsertakan mereka dalam Diklat, TOT, dan Bimtek yang diselenggarakan oleh Pusat. 6. Ayo kerja dengan data : untuk itu Barenbang mengajak Disnaker Provinsi, Kabupaten/Kota agar menyediakan data dan informasi ketenagakerjaan dengan klasifikasi dan karakteristik sesuai Permenakertrans No. 1 Tahun 2014; 7. Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota agar melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan setiap 6 (enam) bulan (per semester). 8. Disnaker Provinsi, Kabupaten/Kota diharapkan dapat melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan secara kontinyu dan berkesinambungan. 9. Pusdatinaker memfasilitasi data olahan dari hasil survei BPS (Sakernas) yang dipublikasikan melalui Website : pusdatin.naker.go.id 10. Barenbang terbuka terhadap Lembaga Penelitian/Kajian Kebijakan, Balitbangda, dan SKPD terkait, Bappeda, Perguruan Tinggi, Profesional dan Pakar untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan dukungan penelitian/kajian 39 kebijakan ketenagakerjaan.
PERUSAHAAN YANG MENYUSUN PTK MIKRO Nama Perusahaan Rs. Wangaya Buleleng Bali
2014 sebelumnya
2015
2016
2017
Wil Barat
Hotel Bali Taman
Wil Barat
Akan
Hotel Niki-Bali
Wil Barat
diadakan
RS.Vita Insani (Medan)
Wil Barat
di
Rs.Pringadi-Medan
Wil Barat
Hotel Pematang Siantar
Wil Barat
34
Hotel Royal Permata-Medan
Wil Barat
Rs Panti Rapih-Yogya
Wil Barat
di
Hotel Niti Puran
Wil Barat
Wilayah
Hotel Grand Quality-Yogya
Wil Barat
RS.Sanglah- Bali
Wil Barat
PT Coca-cola Amatil
Wil Barat
PT.Impack Pratama Industri, Tbk
Wil Barat
PT Nandya Karya Perkasa
Wil Barat
Perusahaan
Barat
PT. Hokkan Indonesia
Wil Barat
PT. Anugerah Cita Era Food
Wil Barat
PT. Sepatu Mas Idaman
Wil Barat
PT. Indonesia Wacoal
Wil Barat
PT. Taxi Express
Wil Barat
PT. Tetra Pak Indonesia
Wil Barat
PT. Narumi Indonesia
Wil Barat
PT. Progress Diecast
Wil Barat
Akan diadakan
di
50 Perusahaan
di
41
