perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ANALISIS TERHADAP SYARAT PEMBERLAKUAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) DITINJAU DARI HAK ATAS PERSAMAAN DIMUKA HUKUM (Study Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUUX/2012)
Penulisan Hukum (Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Disusun Oleh : Dian Permata Sari NIM E0010109
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2014
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi) ANALISIS TERHADAP SYARAT PEMBERLAKUAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) DITINJAU DARI HAK ATAS PERSAMAAN DIMUKA HUKUM (Study Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-X/2012)
Oleh Dian Permata Sari NIM E0010109
Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, 26 Maret 2014
Dosen Pembimbing
Dosen Pembimbing
Aminah, S.H., M.H. NIP. 195105131981032001
Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H. NIP. 19700621 200604 2 001
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum (Skripsi) ANALISIS TERHADAP SYARAT PEMBERLAKUAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) DITINJAU DARI HAK ATAS PERSAMAAN DIMUKA HUKUM (Study Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-X/2012)
Oleh Dian Permata Sari NIM E0010109 Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada: Hari
:
Tanggal
:
DEWAN PENGUJI 1.
2.
3.
Mengetahui Dekan
Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum NIP. 195702031985032001
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
PERNYATAAN
Nama : DIAN PERMATA SARI NIM
: E0010109
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: ANALISIS
TERHADAP
SYARAT
PEMBERLAKUAN
CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) DITINJAU DARI HAK ATAS PERSAMAAN DIMUKA HUKUM (Study Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-X/2012) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta,
Maret 2014
Yang membuat pernyataan
Dian Permata Sari NIM. E0010109
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ABSTRAK Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Ditinjau dari Hak Atas Persamaan di Muka Hukum. (Study Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No.107/PUU-X/2012 Fakultas Hukum UNS Penulisan Hukum ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai dasar pertimbangan hakim Mahkamah Kontitusi terkait Putusan No.107/PUUX/2012 apabila ditinjau dari hak atas persamaan di muka hukum dan implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap calon perseorangan yang menjadi pemohon dalam putusan MK No.107/PUU-X/2012. Penelitian yang dilaksanakan penulis termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan evaluatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dengan teknik analisis logika deduksi. Berdasarkan hasil penelitian pada kasus dalam putusan MK No.107/PUUX/2012 bahwa Pemohon merasa keberatan dan menganggap persyaratan yang ada pada Pasal 59 ayat (2a) huruf d telah melanggar hak konstitusional pemohon untuk maju menjadi calon perseorangan dalam Pemilukada di Jawa Barat. Penulis berkesimpulan bahwa syarat calon perseorangan yang telah diatur dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menujukkan tidak adanya kesimbangan pada persamaan dimuka hukum. Berdasarkan Pasal 28D UUD 1945, asas equality before the law, Pasal 25 Kovenan Internasional HakHak Sipil dan Politik, Pasal 21 ayat (1) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM), setiap warga negara berhak ikut serta dalam pemerintahan tanpa membeda-bedakan dan adanya diskriminasi, maka dalam persyaratan calon perseorangan dalam Pemilukada juga harus seimbang dengan pencalonan melalui partai politik. Kata kunci: calon perseorangan, Pemilukada
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ABSTRACT
Dian Permata Sari. 2014. Analysis of Independent Candidate Requirements in Regional Head General Election Viewed from the Right to Equality Before the Law (Case Study on Constitutional Court Decision No. 107/PUU-X/2012 Law Faculty Sebelas Maret University
These legal writing is reviewing and addressing the basic considerations of Constitution Court judges associated with the decision No.107/PUU-X/2012 when viewed from the right to equality before the law and the implications of the Constitutional Court Decision to the independent candidates as the applicant in the Constitutional Court Decision No. 107/PUU-X/2012. The research type that conducted by authors includes of prescriptive and evaluative normative legal research. The data type used secondary data including primary and secondary legal materials. Data collection techniques used document studies with deduction logic analysis techniques. Based on the research results on the case of Constitutional Court Decision No. No.107/PUU-X/2012 that applicant objected and considers the requirements move into independent candidates in the Regional Head General Election in West Java. The author conclu have been regulated in Law Number 12 Year 2008 on Regional Government showed no balance on equality before the law. Based on the Section 28D of the 1945 Constitution, the principle of equality before the law, Article 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights, Article 21 paragraph (1) of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), every citizen has the right to participate in government without distinction distinguish and discrimination, then the requirements of individual candidates in the Regional Head General Election must also be balanced with the nomination by a political party.
Keywords: Independent Candidates, Regional Head General Election
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
MOTTO
Kalla inna ma'iya robbi sayahdin: Berkata Musa "Sesunggunya Allah bersamaku dan Ia pasti akan menolong aku"
Jika kau tidak pernah bertanya, kau tidak akan pernah tahu jawabannya. Jika kau tidak pernah meminta, kau tidak akan pernah diberi. Jika kau tidak pernah melangkah maju, kau akan selalu berada di tempat yang sama. Jika kau tidak pernah mengejar yang kau inginkan, kau tidak akan pernah mendapatkannya. (A.K dalam buku Aku Doamu
Hukum dalam hidup adalah perubahan. Dan bagi yang hanya melihat ke masa lalu atau sekarang akan dipastikan kehilangan masa depan mereka. (Tung Desem Waringin)
e itu modal awal untuk (Prof. Denny Indrayana, S.H.,LL.M.,Ph.D.)
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
PERSEMBAHAN
Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta dan terimakasih kepada : 1. Kedua orangtuaku tercinta Bapak H Syamsul Arifin dan Ibu Hj Puji Ratmani atas segala doa dan peluh dalam tiap ketegaran langkahku; 2. Kakakku tersayang lely firahmawati dan Syafrudin budi utomo yang selalu membuat semangat penulis; 3. Sahabat-sahabatku yang telah membantu memberi semangat dan dukungan dalam penulisan skripsi ini; 4. Teman-teman Fakultas Hukum UNS angkatan 2010; 5. Semua pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini; 6. Almamaterku, Fakultas Hukum UNS, yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya.
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan segala rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, yang merupakan syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul ANALISIS TERHADAP SYARAT PEMBERLAKUAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) DITINJAU DARI HAK ATAS PERSAMAAN DIMUKA HUKUM (Study Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-X/2012) Banyak hambatan dan permasalahan yang dihadapi penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini tidak bisa terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka dengan rendah hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 1.
Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan Penulisan Hukum ini;
2.
Ibu Aminah, S.H., M.H. selaku Pembimbing 1 dan Sunny Ummul Firdaus, S.H., MH selaku pembimbing 2, dengan kesabaran dan kebesaran hati telah membimbing, mengarahkan, serta memberian masukan-masukan sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
3.
Ibu M. Madalina, S.H.,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
4.
Bapak Lego Karjoko SH, MH, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis serta telah memberikan perkuliahan yang luar biasa kepada penulis;
5.
Bapak H Syamsul Arifin dan Ibu Hj Puji Ratmani, kedua orangtuaku tercinta yang penuh keikhlasannya mencurahkan kasih sayang dan
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
doanya kepada penulis, semoga penulisan hukum ini dapat menjadi kado terindah untuk Bapak dan hadiah yang tidak terkira untuk pengorbanan Ibu, Kakakku tersayang lely firahmawati S.keb dan Syafrudin budi utomo S.E yang selalu membuat semangat penulis; 6.
Segenap Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu selama penulis mengikuti masa perkuliahan;
7.
Sahabat-sahabatku Anajeng, Aryani, Inaha, Anis, Anhastiti, Jami, Mbak ugi, Oliv, Vinandita, Roni, Septi, Hylda, Mbak Icha, Kakak-kakakku Alumnus FH UNS Febriana Rizki dan Ismi Ambarwati yang telah memberikan nasehat, petuah, serta masukan-masukan yang membangun bagi penulis, Sahabat-sahabatku Debby, Nissa, Kartika, Kiki yang selalu memberikan semangat kepada penulis, Sahabat-sahabatku Debby, Nissa, Kartika, Kiki yang selalu memberikan semangat kepada penulis, dan teman-teman seperjuangan angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
8.
Kakak-kakak pegawai Mahkamah Konstitusi Mbak Iffa, Mbak Rima, Mas Gilang, Mbak Rika yang telah memberikan banyak pengalaman dan ilmu selama penulis magang di Mahkamah Konstitusi
9.
Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta atas semua kemudahan dan fasilitas yang telah diberikan, Pengelola Penulisan Hukum (PPH) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
10. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, terima kasih yang setulusnya. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini sangat jauh dari sempurna, Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penulisan hukum ini akan penulis terima dengan senang hati. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Surakarta, Maret 2014
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ......................................................................................
i
HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................
iii
HALAMAN PERNYATAAN ........................................................................
iv
ABSTRAK .......................................................................................................
v
HALAMAN MOTTO ......................................................................................
vii
HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................
viii
KATA PENGANTAR ....................................................................................
ix
DAFTAR ISI ..................................................................................................
xi
DAFTAR TABEL ...........................................................................................
xiii
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................
xiv
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ........................................................
1
B. Perumusan Masalah ............................................................
7
C. Tujuan Penelitian .................................................................
7
D. Manfaat Penelitian .................................................................
8
E. Metode Penelitian .................................................................
9
F. BAB II
Sistematika Penulisan Hukum ..............................................
15
TINJAUAN PUSTAKA A. KERANGKA TEORI ............................................................
17
1. Tinjauan umum tentang konsep negara hukum ................
17
2. Tinjauan tentang
Persmaan dimuka hukum (equality
before the law) ...........................................................................................
19
3. Tinjauan umum tentang demokrasi ..................................
22
a.
Demokrasi para ahli ...................................................
22
b. Asas pokok demokrasi ................................................
26
c. Ciri-ciri pemerintahan demokrasi................................
27
d. Bentuk penerapan demokrasi ......................................
28
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
1.) Demokrasi tidak langsung 2.) Demokrasi langsung (direct democrazy) 4. Tinjauan pemilukada wujud dari demokrasi lokal ..........
30
5. Tinjauan tentang calon perseorangan ..............................
35
6. Tinjauan tentang hak dipilih dan hak memilih dalam pemilu .................................................................................... 7. Tinjauan
tentang
peran
Mahkamah
Konstitusi
36 dalam
Pengujian UndangB. Kerangka Pemikiran .............................................................. BAB III
42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terkait Putusan No.107/PUU-X/2012 ditinjau dari rasa persamaan dimuka hukum 45 B. Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap calon perseorangan .........................................................................
70
1. Problematika yang dihadapi calon perseorangan dalam pemilukada ........................................................................
70
2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.107/PUUX/2012 terhadap Pemohon ................................................ BAB 1V
79
PENUTUP A. Simpulan ................................................................................
83
B. Saran ......................................................................................
85
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Syarat Atau besaran Dukungan dalam Pencalonan Pemilukada menurut UU Nomor 12 Tahun 2008 .............................................................................. 4 Tabel 2. 2 Rincian biaya menjadi calon perseorangan dalam Pemilukada di Jawa Barat ................................................................................................................. 49
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.
Skema Kerangka Pemikiran .......................................................
Gambar 2.
Dukungan masyarakat terhadap pencalonan gubernur dari calon perseorangan ......................................................................
Gambar 3.
42
69
Dukungan masyarakat terhadap pencalonan bupati/walikota dari calon perseorangan ....................................................................
70