Penulisan Hukum (skripsi)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PERANAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN TERBUKA GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PARA PEMEGANG SAHAM

Penulisan Hukum (skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh Nur Salmi NIM. E0008398

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user 2012 i


digilib.uns.ac.id

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN

Nama : Nur Salmi NIM

: E0008398

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul PERANAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN TERBUKA GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PARA PEMEGANG SAHAM adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh daripenulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta,

Juli 2012

Yang membuat pernyataan

Nur Salmi NIM. E0008398

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

MOTTO

Katakanlah:”seseungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk ALLAH, Tuhan semesta alam (QS. Al-An’am:162).

Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah ALLAH memperbaikinya dan berdoalah kepada Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan (harapan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat ALLAH amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-A’Raf: 56).

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban (QS. Al-Isra: 36)

Untuk di dunia saya berinvestasi bernilai uang Untuk di akhirat saya berinvestasi bernilai amal Dunia tempat saya merantau dan akhirat tempat saya kembali Dunia tempat mencari modal dan dengan modal setiap orang pasti mampu untuk pulang Modal berupa ilmu yang akan dijadikan amal yang dilandasi dengan keimanan kepada Sang Maha Rahman (penulis)

commit to user

v


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN Dengan menyebut nama ALLAH yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi ALLAH Tuhan Semesta Alama, Penulis mempersembahkan karya ini kepada? Orang tua tercinta penulis, appa (zakir Abdullah) amma (Isnaweti) yang dengan ketegasan dan limpahan kasih sayangnya mengajarkan penulis untuk tegar mampu berdiri mampu berjalan sehingga mampu berlari semoga Allahurabbi memberikan keselamatan I love u so much mom appa. Saudara penulis tercinta unni amah (rahmah zakir), uda ee (ilham zakir), uda aam (amzah zakir), unni mimi (rahmi zakir), uda caky (M rizky), unni nopi (zenofitri), dan adek penulis tersayang ii (kurnia permata sari). I love u so much i love u so much terimakasih atas doa yang berlimpah dan didikan yang luar biasa,sungguh penulis bangga dan bahagia dengan sikap keras yang selalu membatasi pergaulan penulis yang sehingga sampai sekarang penulis mampu menjaga diri. Special for kakanda yang raganya sulit penulis peluk tapi hatinya akan selalu penulis selimuti dengan keteduhan dan kesejukan (semoga), kakak penulis Rahmi Zakia yang membuat penulis tak mampu berkata, mungkin untuk menangis karena syukur bumi pun tak akan mampu menampung air mata kebahagian penulis. Terimakasih unni atas kesempatan ini karena Allah SWT. Kesempatan yang membuat perubahan besar pada diri penulis, terimakasih atas marah mu, sedihmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu, kekecewaanmu, kekuatanmu, lelahmu, kasih sayangmu, doamu, kerasnya didikanmu menjadi modal bagi penulis yang semua itu dilakukan karena kau mencintaiku, aku mencintaimu, terimakasih atas cintamu. Semoga Allah SWT memberikan kepadamu rahmat yang selalu Allahurabbi berikan kepada hamba-Nya yang bertaqwa dan beramal soleh. Aamiin.

Kepada seorang imam dalam hati, dalam hidup, dalam jiwa dan raga yang penulis rindukan. Yang membuat penulis selalu ingin lebih baik dan belajar. Janji Allaurabbi seorang wanita yang baik akan mendapatkan lelaki yang baik. Aku menunggumu karena Allah SWT kepada Almamater Fakultas Hukum Universitas Sbelas Maret tercinta yang memberikan pengalaman dan pengetahuan selama menempuh perjuangan S1

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Nursalmi, E0008398. 2012. PERANAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN TERBUKA GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PARA PEMEGANG SAHAM. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) yang memiliki otoritas tertinggi dalam pengaturan pasar modal dengan mewujudkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan terbuka dengan maksud untuk menciptakan pasar modal yang teratur wajar dan efisien sehingga mampu memberikan perlindungan kepada para pemegang saham. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari kantor kementrian keuangan Bapepam dan LK dengan teknik wawancara (interview) dan pengamatan ( observasi). Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka dan cyber media dengan teknik studi pendekatan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa kewenangan Bapepam dan LK terhadap kegiatan pasar modal dalam mewujudkan prinsip good corporate governance (GCG) tidak terlepas dari apa yang telah di atur dan ditentukan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Pasal 3 dan Pasal 4 UUPM menjadi dasar kewenangan Bapepam dan LK dalam membangun pasar modal yang efektif dan efisien. Bapepam dan LK berdasarkan kewenangannya telah melakukan upaya pembinaan terhadap perusahaan terbuka, membuat peraturan-peraturan terkait Emiten dan Perusahaan Publik yang substansinya mengarah pada prinsip GCG yang mana peraturan ini juga didasari pada ketentuan UUPM, serta melakukan pengawasan dalam kegiatan pasar modal yang juga berpotensi melakukan tindak pidana pelanggaran dan kejahatan. Sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam kegiatan pasar modal, Bapepam dan LK dapat menerapkan sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran sedangkan terhadap pelaku kejahatan kewenangan untuk memeriksa lebih lanjut ada pada kewenangan Kepolisian Republik Indonesia. Ada beberapa faktor dan upaya untuk mengefektifitaskan kegiatan pasar modal yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bapepam dan LK. Pertumbuhan dan perkembangan pasar modal sangat dipengaruhi oleh sistem pengaturan dan pengendalian perusahaan yang dapat memberikan perlindungan kepada pemegang saham.

Kata kunci : Bapepam dan LK, Prinsip Good Corporate Governance, Pemegang Saham commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Nursalmi, E0008398. 2012. THE ROLE OF STOCK EXCHANGE SUPERVISION COUNCIL AND FINANCIAL INSTITUTION IN REALIZING GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN GO-PUBLIC COMPANY TO GIVE PROTECTION TO THE SHAREHOLDERS. Faculty of Law of Sebelas Maret University. This research aims to find out how the role of Stock Exchange and Financial Institution Supervision Council (Bapepam and LK) having supreme authority in organizing stock exchange by realizing Good Corporate Governance in Go-Public Company aiming to create a regular fair efficient stock exchange thereby can give protection to the shareholders. This study was an empirical law research with qualitative approach. The data was obtained from primary and secondary data. The primary data originated from Bapepam and LK of Financial Ministry Office using interview and observation techniques. The secondary data was obtained from library material and cyber media and secondary data approaching study technique. Based on the result of research it could be seen that the Bapepam and LK’s authority on capital market activity in realizing the good corporate governance principle (GCG) is inseparable from what governed and stipulated in Act Number 8 of 1995 about Stock Exchange (UUPM). Articles 3 and 4 UUPM becomes the basis of Bapepam and LK’s authority in building an effective and efficient stock exchange. Bapepam and LK, based on its authority had attempted to build go-public (opened) company, to develop regulations concerning Emittent and Public Company, the substance of which points to GCG principle in which this regulation is also based on the UUPM’s provision, as well as to supervise the stock exchange activity potentially making violation and crime. As the institution with authority in stock exchange market activity, Bapepam and LK can apply administrative sanction to the violator while the authority to investigate further the crime perpetrator lied in Republic of Indonesia’s Police Office. There were some factors and attempts to make the stock exchange activity under Bapepam and LK’s duty and responsibility effective. The stock exchange’s growth and development were highly affected by the company’s regulation and control system that could give protection to the shareholders. Keywords: Bapepam and LK, Good Corporate Governance principle, Shareholders.

commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb. Puji syukur atas rahmat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya karena bimbingan dan suri tauladan dari Beliau kita mendapatkan pencerahan dalam kehidupan ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : PERANAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN TERBUKA GUNA MEMBERIKAN

PERLINDUNGAN

PARA

PEMEGANG

SAHAM.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian hukum ini didasari pada Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) yang menjelaskan bahwa Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) memiliki peranan membina, mengatur, dam mengawasi kegiatan pasar modal yang tujuannya adalah untuk menciptakan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pemodal. Bapepam dan LK merupakan lembaga tertinggi dalam pengawasan pasar modal yang berkedudukan sebagai lembaga yang non independen karena berada dibawah kewenangan Menteri Keuangan sebagai badan eksekutif yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Sudah menjadi tanggung jawab Bapepam dan LK untuk menciptakan kegiatan pasar modal yang efektif dan efisien. Pentingnya mengatur stakeholders khususnya perusahaan terbuka yang melakukan penawaran umum terhadap masyarakat agar terbentuk suatu hubungan bisnis yang tidak merugikan terkait, saran hukum menjadi commitpihak-pihak to user

ix


digilib.uns.ac.id

penting dalam suatu hubungan dalam masyarakat karena dapat memberikan perlindungan-perlindungan yang merupakan pokok yang signifikan dalam pertumbuhan dan perkembangan pasar modal. Prinsip GCG dianggap sebagai pilar ekonomi yang dapat membangun pertumbuhan dan perkembangan pasar modal yang efektif dan efisien. Bapepam dan LK telah mengimplementasikan wujud dari prinsip GCG kedalam substansi peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam kegiatan pasar modal, sehingga peraturan tersebut lebih bersifat mandatory yang harus dipatuhi dan ditaati oleh pelaku pasar modal. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan, dorongan, saran dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada : 1. Ibu Prof. Dr Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing dan membantu penulis menyelesaikan selama perkuliahan di FH UNS. 3. Ibu Djuwityastuti, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata sekaligus Dosen Pembimbing I skripsi ini yang telah membantu dan memberi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin. 4. Bapak Munawar Kholil, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, Terimakasih atas waktu yang diluangkan dalam kesibukan bapak yang telah membimbing dan membantu penulis untuk menyempurnakan skripsi ini. 5. Seluruh Dosen Fakutas Hukum UNS yang telah mengajari dan mendidik penulis selama masa studi di FH UNS. 6. Bapak Tri Herdianto S.H., Sp1., M.H. Kepala Sub Bagian Peraturan Emiten dan Perusahaan Publik di Biro Peraturan Perundang-undangan Bapepam dan LK yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan terkait skripsi penulis. 7. Bapak Rifky Ramadansyah S.H., M.H. staff Konsultan Hukum di Biro commit to user Peraturan Peraturan Perundang-undangan Bapepam dan LK. Terimakasih atas

x


digilib.uns.ac.id

bantuan yang diberikan kepada penulis terkait data yang penulis butuhkan dalam penulisan hukum sehingga penulis memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan skripsi. 8. Bapak/ibu dan staff Bapepam dan LK yang membimbing dan memberikan materi dan pengetahuan selama magang sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. 9. Kepada yang tersayang keluarga besar penulis, orang tua, kakak, adik yang menjadi inspirasi, motivasi, dan support yang amat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dan pertumbuhan penulis. Kepada mbak Ragil Zakia terimakasih banyak karena telah menjaga suatu yang berharga dan juga memberikan suatu makna yang berharga, semoga ALLAH SWT melimpahkan rahmat dan kasih sayang Nya. 10. Keluarga Besar Zakia yang memberi dukungan moril dan materil, terimakasih banyak atas semuanya semoga ALLAH SWT tetap memberikan limpahan rahmat rizki dan ampunan.. 11. Buat kakak penulis mbak Dwi Utami semoga kebahagian selalu tercurah untukmu terimakasih atas motivasi dan inspirasinya. Ante yuyuk, unni Verda dan uda Yogi terimakasih telah memperkenalkan UNS dan membantu penulis dalam proses masuk kulih. 12. Sahabat penulis yang karena Allah SWT penulis mencintai kalian, Trisna Delniasari, Helena Irma Isnawati, Sap Pratiwi wulan dari Klaten. Kenangan yang luar biasa yang tak kan pernah terlupakan masa masa bermakna dan berharga yang mungkin sebelumnya belum kita rasakan..thanks u so much..i love u all my best friends 13. Teman penulis ukhti Sinta Dewi Wijayanti terimakasih atas ide ide cemerlangnya dan konsultasi spiritualnya, Amirna Dewi Suryani teman seperjuangan skripsi, dan kalian teman seperjuangan magang yang berkesan yang menambah pengalaman menarik dalam hidup penulis. 14. semua pihak yang telah memberikan dukungan, semangat serta doa yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu penulis commit to ini. user dalam menyelesaikan penulisan hukum

xi


digilib.uns.ac.id

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis berharap kritik dan saran dari pembaca. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang penulis susun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Surakarta, Juli 2012 Penulis, Nursalmi

commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ................................................................................ i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................... ii HALAMAH PENGESAHAN PENGUJI ............................................... iii HALAMAN PERNYATAAN .................................................................. iv HALAMAN MOTTO ............................................................................... v HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................... vi ABSTRAK ................................................................................................. vii KATA PENGANTAR ............................................................................... ix DAFTAR ISI .............................................................................................. xiii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1 A. Latar belakang Masalah .................................................................... 1 B. Rumusan Masalah ............................................................................ 5 C. Tujuan Penelitian ............................................................................. 5 D. Manfaat Penelitian ........................................................................... 6 E. Metode Penelitian ............................................................................. 7 F. Sistematika Penulisan Hukum ........................................................... 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................. 14 A. Kerangka Teori ................................................................................. 14 1. Tinjauan tentang Pasar Modal ..................................................... 14 2. Tinjauan tentang Badan Pengawas Pasar Modal dan LK ............ 23 3. Tinjauan tentang Good Corporate Governance .......................... 27 4. Tinjauan tentang Perusahaan Terbuka ......................................... 37 5. Tinjauan tentang Pemegang Saham ............................................ 44 6. Tinjauan tentan Efektivitas Hukum Pasar Modal ....................... 46 B. Kerangka Pemikiran ........................................................................... 52 commit to user

xiii


digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .......................... 54 A. Diskripsi Singkat Bapepam dan Lembaga Keuangan ....................... 54 B. Hasil Penelitian .................................................................................. 62 1. Peranan Bapepam dan Lembaga Keuangan dalam Mewujudkan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan Terbuka Guna Memberikan Perlindungan para Pemegang Saham ............ 62 2. Efektivitas Peranan Bapepam dan Lembaga Keuangan dalam Mewujudkan Prinsip Good Corporate Governance dan Memberikan Perlindungan Kepada Pemegang Saham ................ 67 C. Hasil Pembahasan ............................................................................... 69 1. Peranan Bapepam dan Lembaga Keuangan dalam Mewujudkan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan Terbuka Guna Memberikan Perlindungan para Pemegang Saham ............................................................. 69 2. Efektivitas Peranan Bapepam dan Lembaga Keuangan dalam Mewujudkan Prinsip Good Corporate Governance dan Memberikan Perlindungan Kepada Pemegang Saham .................. 99

BAB IV PENUTUP DAFTAR PUSTAKA

commit to user

xiv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL Tabel 1 : Perubahan Penggunaan Dana …………………..…………………. 87 Table 2 : Ketepatan Waktu LKTT 2005-2011 ………………………………. 101 Table 3 : Rata-rata Presentase Jumlah Kepemilikan Saham Publik 2007-2011 ………………………………………………….. 102

DAFTAR GAMBAR Gambar 1 : Analisis Interaktif ………………………………………………. 11 Gambar 2 : Struktur Kelembagaan Pasar Modal ……………………………. 16 Gambar 3 : Kerangka Pemikiran ……………………………………………. 52

commit to user

xv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN Surat Keterangan Penelitian di Bapepam dan Lembaga Keuangan Peraturan Nomor IX.A.1 : Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran Peraturan Nomor IX.A.2 : Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Peraturan Nomor IX.A.7 : Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum Peraturan Nomor IX.C.1 : Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Peraturan Nomor IX.C.2: Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum Peraturan Nomor IX.C.12 : Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah Peraturan Nomor IX.E.1 Transaksi Tertentu

:

Transaksi Afiliasi dan

Benturan Kepentingan

Peraturan Nomor IX.G.1 : Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten. Peraturan Nomor IX.I.1 Saham

: Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang

Peraturan Nomor IX.J.1 : Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik Peraturan Nomor VIII.G.11: Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan Peraturan Nomor X.K.1 : Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik Peraturan Nomor X.K.2 : Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik Peraturan Nomor X.K.4 : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Peraturan Nomor X.K.5 : Keterbukaan Informasi Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit commit to user

xvi


digilib.uns.ac.id

Peraturan Nomor X.K.6 : Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik Peraturan Nomor X.M.1 : Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu

commit to user

xvii


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sektor ekonomi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan manusia, khususnya bagi pihak yang memiliki eksistensi di bidang pasar modal. Pasar modal menjadi wahana yang signifikan bagi pembangunan nasional yang berfungsi salah satunya sebagai sarana investasi terhadap pemodal yang mempunyai dana lebih, baik pemodal dalam negeri maupun pemodal asing. selain itu pasar modal juga sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan yang dapat memfasilitasi perkembangan ekonomi. Perkembangan perekonomian nasional dalam dunia usaha dapat dibangun secara sungguh-sungguh apabila melaksanakan prinsip-prinsip manajemen keuangan perusahaan yang sehat dengan struktur permodalan yang sehat. Dewasa ini perkembangan pasar modal dunia menunjukkan bahwa pasar modal semakin terintegrasi . Oleh sebab itu, pemerintah sebagai pihak regulator yang mempunyai fungsi strategis berkewajiban untuk membentuk suatu kaidah hukum agar proses pertumbuhan dan perkembangan pasar modal di Indonesia semakin optimal. Pengaruh ekonomi bagi pertumbuhan dan perkembangan pembangunan nasional di dukung oleh peran pemerintah yang baik, oleh sebab itu pemerintah harus mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan dan dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Peran pemerintah untuk membentuk suatu kaidah hukum ekonomi nasional dengan tujuan pembangunan nasional harus mempertimbangkan berdasarkan pada Pancasila dan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Indonesia telah memiliki lembaga yang mengatur, membina, dan mengawasi kegiatan pasar modal yang diamanahkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) yang merupakan lembaga non independen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri keuangan, dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar commit to user modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan

1


2 digilib.uns.ac.id

masyarakat. Hal ini dirumuskan dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 (UUPM) Pasal 3 dan Pasal 4. Pemberlakuan UUPM merupakan landasan kokoh dan kepastian hukum bagi semua pihak terkait dalam melakukan kegiatan di bidang pasar modal. Pembuatan peraturan pelaksana oleh Bapepam dan LK didasarkan pada ketentuan yang ada di dalam UUPM, kebutuhan dan respon terhadap perkembangan pasar modal (M Irsan Nasarudin dkk, 2010: 6). Bapepam dan LK sebagai lembaga yang memiliki otoritas di pasar modal diharapkan mempu menghindari Indonesia dari kesulitan ekonomi. serta membentuk strategi pengembangan dalam menghadapi pengaruh globalisasi sehingga pelaku pasar modal mampu bersaing secara sehat baik secara nasional maupun dalam dunia internasional. Strategi pengembangan yang diterapkan harus disertai dengan upaya nyata penegak hukum yang mengandung nilai keadilan (law enforcement and justice enforcement) dari pihak otoritas pasar modal (M Irsan Nasarudin dkk, 2010: 83). Bapepam dan LK berada pada level tertinggi untuk mengatur, membina dan mengawasi serta diberi kewenangan untuk mengambil tindakan represif di bidang pasar modal. Selain itu Bapepam dan LK juga berfungsi sebagai penyidik bagi pelaku pasar modal yang melakukan pelanggaran dan tindakan kejahatan serta menjatuhkan sanksi sebagaimana yang di atur dalam UUPM. Aturan-aturan yang berlaku menjadi pegangan bagi seluruh pelaku untuk menentukan apakah pelaksanaan kegiatan pasar modal dilakukan mengacu kepada hukum yang berlaku. Landasan hukum merupakan perangkat mutlak yang harus ada di pasar modal disebabkan beragam dan luasnya kegiatan dan cakupan bidang-bidang yang terkait dalam bidang pasar modal. Dalam melaksanakan fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender (pemilik dana) ke borrower (penerima dana) dengan menginvestasikan kelebihan dana yang dimiliki para pemodal atau pemberi dana dengan harapan mendapatkan keuntungan. Dalam kegiatan investasi, secara umum dikenal adanya prinsip bahwa semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan maka semakain tinggi user pula resiko yang kemungkinancommit akan to dihadapi. Dalam hal ini maka perlu

3 digilib.uns.ac.id


diperhatikan dalam mengembangkan pasar modal pentingnya prinsip-prinsip keterbukaan dan perlindungan terhadap para pemegang saham. Pentingnya peranan dalam pengawasan pasar modal sangat mempngaruhi perumbuhan dan perkembangan pasar modal. ada beberapa hal yang mempengaruhi efektifitas Bapepam dan LK dalam kegiatan pasar modal sebagaimana yang dijelaskan dalam penelitian Anjar kristiantoro yang menyatakan bahwa peranan Bapepam dan LK dipengaruhi beberapa faktor yaitu Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terbatas, Pelaku pasar yang unfair, Intervensi dari pihak lain dan kewenangannya, Keterlambatan emiten dalam menyampaikan laporan terkait fakta materiil (Anjar Kristiantoro, 2007). Pelaksanaan penegakan hukum menjadi suatu keharusan untuk dilakukan secara sungguh-sungguh sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pasar modal Indonesia. Dapat kita ketahui indikator kondusif tidaknya investasi bisa dilihat pada pelaksanaan dan penegakan hukum. Hal tersebut akhirnya akan bermuara pada pemberian perlindungan terhadap para pemegang saham yang dengan sendirinya akan meningkatkan kepercayaan pemodal, baik domestik maupun asing, terhadap industri efek di tanah air (M Irsan Nasarudin dkk, 2010: 84). Bapepam dan LK harus memiliki peran untuk membangun kepercayaan para pemegang saham terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan penawaran umum di pasar modal sehingga banyak calon pemegang saham yang tertarik melakukan penanaman modal nya terhadap suatu perusahaan karena perusahaan-perusahaan semakin banyak bergantung pada modal eksternal guna pembiayaan kegiatan-kegiatan mereka, melakukan penenaman modal atau investasi dan menciptakan pertumbuhan. Oleh karena itu, demi kepentingan investor maka perusahaan perlu memastikan bahwa dana-dana yang di investasikan tersebut digunakan secara tepat dan efisien serta memastikan bahwa manjemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan (Adrian Sutedi, 2011: 6-7). Kepastian ini merupakan bagian dari sistem tata kelola perusahaan (corporate governance). commit to user


4 digilib.uns.ac.id

Sistem corporate governance yang baik dapat memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham, sehingga para pemegang saham bisa meyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Oleh karena itu, sistem tersebut harus juga membantu menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap pertumbuhan sektor usaha yang efisien dan berkesinambungan. Dengan demikian, corporate governance dapat didefinisikan sebagai “ seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengusur (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan”(Adrian Sutedi, 2011: 7). Selain merupakan sistem yang baik , kandungan implementasi good corporate governance (GCG) juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) selain itu juga diakomodasi dalam UUPM. Implementasi prinsip GCG ini dibuat untuk melindungi kepentingan pemegang saham publik dari adanya transaksi yang merugikan kepentingan investasinya. UUPM dan peraturan pelaksananya yang dibuat oleh menteri keuangan dan Bapepam dan LK memberikan perlindungan bagi pemegang saham. Undang-undang yang memadai, dan aturan dalam pengambilalihan perusahaan dapat menjadi supervisor bagi pelaku pasar modal, tetapi peran lembaga-lembaga keuangan baik nasional maupun internasional sangat penting dalam mengintroduksikan dan mengintensifkan implementasi GCG dalam sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal. Saat ini Bapepam dan LK mempunyai peluang dan kewajiban untuk mewujudkan prinsip GCG dalam memberikan perlindungan terhadap para pemegang saham. Sebagaimana yang diketahui bahwa tingginya resiko yang dapat dihadapi oleh para pemegang saham sehingga kepastian hukum harus jelas terlebih dahulu. Bapepam dan LK sebagai regulator dalam pasar modal terus berupaya untuk mengintensifkan implementasi GCG pada perusahaan publik dan emiten. commit to user

5 digilib.uns.ac.id


Bapepam dan LK sebagai otoritas pasar modal tidak mewajibkan perusahaan publik dan emiten untuk menerapkan prinsip GCG karena mengingat pedoman umum GCG ini bersifat voluntary maka tidak terdapat sanksi dalam hal perusahaan tidak menerapkan pedoman tersebut. Namun sebagai lembaga yang memiliki level tinggi di bidang pasar modal Bapepam dan LK dapat memformulasikan substansi dari prinsip GCG kedalam peraturan-peraturan Bapepam dan LK yang bersifat perintah atau mandatory dengan demikian Bapepam dan LK dapat memberikan sanksi atas ketidakpatuhan terhadap peraturan (Kajian studi Kementrian Keuangan Bapepam dan LK, 2010). Berdasarkan pemaparan diatas dan untuk mengetahui peran Bapepam dan LK sebagai badan otoritas keuangan dan termasuk pasar modal, penulis tertarik suntuk mengetahui lebih mendalam dan mengadakan penelitian dengan judul “PERANAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN TERBUKA GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PARA PEMEGANG SAHAM”.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis akan meneliti lebih mendalam sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1.

Bagaimana peranan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam mewujudkan prinsip good corporate governance pada perusahaan terbuka ?

2.

Bagaimana efektifitas peranan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam mewujudkan peinsip good corporate governance dan memberikan perlindungan kepada pemegang saham ?

C. Tujuan Penelitian Dalam suatu kegiatan penelitian pada dasarnya memiliki suatu tujuan commit to user tertentu yang hendak di capai agar proses penelitiannya sesuai dengan yang

6 digilib.uns.ac.id


diharapkan dan memberikan arahan berdasarkan maksud dari penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut : 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui peranan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam mewujudkan prinsip good corporate governance pada perusahaan terbuka b. Untuk mengetahui apakah bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terbuka dan solusi dalam mewujudkan prinsip good corporate governance oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.. 2.

Tujuan Subyektif a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan penulis di bidang Hukum Perdata khususnya terkait dengan pasar modal dan lembaga pengawasnya dalam memberikan perlindungan para pemegang saham. b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar S1 dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

D. Manfaat Penelitian Dalam hal ini penulis berharap bahwa penelitian penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 1.

Manfaat Teoritis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pelaku pasar modal atas peranan Bapepam dan LK yang mempunyai otoritas dalam mewujudkan prinsip GCG dengan tujuan untuk memberikan perlindungan para pemegang saham. b. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menambah referensi dalam ilmu hukum perdata. commit to user

7 digilib.uns.ac.id


2.

Manfaat Praktis a. Menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola piker yang dinamis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. b. Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti dan bermanfaat bagi pihak yang mengkaji ilmu hukum khusunya hukum perdata.

E.

Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto (1986 :3) bahwa penelitian itu merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikirian tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa. Penelitian bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalami dari suatu dinamika kehidupan dan dapat mencari kebenaran dari suatu karya ilmiah. Seperti halnya untuk mengetahui peran dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Maka digunakanlah metode penelitian yang sesuai. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah: 1.

Jenis Penelitian Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau non-doktrinal research. Menurut Soerjono Soekanto (1986 :52) Pada penelitian sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai penulisan penelitian hukum, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang telah penulis teliti di Kementrian Keuangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia.

commit to user


2.

8 digilib.uns.ac.id

Sifat Penelitian Suatu penelitian deskriptif, dimana penulis memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1986 : 10). Penelitian ini hanya memaparkan dan menjelaskan data yang telah ditemukan dalam penulisan hukum, tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif.

3.

Pendekatan Penelitian Pendekatan peneltian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu yang mengutamakan bahan atau hasil pengamatan yang sukar diukur dengan angka-angka, meskipun kejadian itu nyata dalam masyarakat. Penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

4.

Lokasi Penelitian Otoritas tertinggi dalam membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan pasar modal serta memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dimiliki oleh lembaga yang satu-satunya berperan sebagai regulator dalam pasar modal adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) Kementrian Keuangan Republik Indonesia Jakarta.

5.

Jenis dan Sumber Data Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah: a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni dari penelitian lapangan (Soerjono Soekanto, 1986 :12). Adapun jenis data primer adalah wawancara yang dilakukan dengan Bapak Tri herdianto sebagai Kepala Sub Bagian Peraturan Emiten dan Perusahaan commit to user Publik di Biro Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum (PBH)

9 digilib.uns.ac.id


Bapepam dan LK serta wawancara dengan Bapak Rifky Ramadansyah sebagai staff Konsultan Hukum di Biro PBH Bapepam dan LK. Jenis data primer lainnya adalah dengan observasi data yang diperoleh dari Bapepam dan LK Kementerian Keuangan RI Jakarta. b. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, artikel internet yang berkaitan dengan topik yang dibahas, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian yang bersumber dari perpustakaan, Bapepam dan LK serta internet yang terkait dalam penelitian ini.

6.

Teknik Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data telah dikenal ada tiga alat pengumpulan data, yakni studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Dalam penelitian empiris membutuhkan dua teknik pengumpulan data tersebut. Teknik data sekunder adalah dengan menganalisis studi dokumen atau bahan pustaka yang dibutuhkan dan diperoleh dalam penulisan hukum ini yang selalu dipergunakan terlebih dahulu. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer dalam penelitian penulisan hukum ini adalah: a. Observasi Didalam melakukan pengamatan didasari adanya pola interaksi yang dianut, dan pengamatan yang pernah dilakukan., dengan disertai evaluasi-evaluasi tertentu mengenai manfaatnya. Dengan mengamati dapat mempelajari gejala-gejala disekitarnya. Tidak semua pengamatan dapat dikualifikasikan sebagai suatu sarana, untuk mengumpulkan data secara sistematis dan metodologi serta konsisten ( Soerjono Soekanto, 1986: 205). Dalam penelitian ini penulis mengamati efektifitas perlindungan yang diberikan Bapepam dan LK kepada pemegang saham melalui sumber-sumber data yang dapat penulis peroleh sendiri. commit to user

10 digilib.uns.ac.id


b. Wawancara Menurut Garret dalam bukunya Soerjono Soekanto (1986: 220) bahwa wawancara merupakan hal yang memberikan suatu rumusan yang sederhana, dengan menyatakan bahwa wawancara melibatkan orangorang yang melakukan komunikasi. Salah satu fungsi dari berbicara dengan pihak lain adalah kebutuhan untuk mengemukakan ide-ide, perasaan, sikap dan pertanyaan-pertanyaan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara baik secara langsung maupun via telekomunikasi electronik yang terkait dengan data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian penulisan hukum ini dengan pihak-pihak Bapepam dan LK.

7.

Teknik Analisis Data Teknik yang dilakukan setelah mengadakan pengumpulan data adalah analisis data yang merupakan faktor penting dalam hal turut menentukan kualitas penelitian. Metode yang dipergunakan dalam suatu analisis data tidak lepas dari jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan oleh karena penulis melakukan penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, maka dalam analisis data penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif. Dalam analisis data kualitatif dengan model interaktif, terdapat tiga komponen didalamnya yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi dengan menggunakan sistem siklus. Model analisis interaktif merupakan penjabaran data-data yang dikumpulkan dari lapangan dan studi pustaka, kemudian data yang diperoleh disusun sehingga membentuk susunan data yang sistematik dan dibutuhkan, kemudian dilakukan reduksi data atau pengolahan data sehingga menghasilkan kajian data dan diambil kesimpulan dan verifikasinya.

commit to user



Pengumpulan Data

Reduksi Data

Kajian Data

kesimpulan

Sumber HB Sutopo, 1988: 37 Gambar 1. Analisis Interaktif

F.

Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum disajikan guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai pembahasan yang akan dirumuskan sesuai dengan kaidah atau aturan baku penulisan suatu karya ilmiah. Adapun sistematika penulisan hukum (skripsi) terdiri atas empat bab dimana tiap bab terbagi beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Keseluruhan sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Dalam penulisan ini penulis akan menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah dimana Pelaksanaan penegakan hukum menjadi suatu keharusan untuk dilakukan secara sungguh-sungguh sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pasar modal Indonesia. Dapat kita ketahui indikator kondusif tidaknya investasi bisa dilihat pada pelaksanaan dan penegakan hukum. Hal commit topada user pemberian perlindungan terhadap tersebut akhirnya akan bermuara



para pemegang saham yang dengan sendirinya akan meningkatkan kepercayaan pemodal, baik domestik maupun asing, terhadap industri efek di tanah air. Bapepam dan LK harus memiliki peran untuk membangun kepercayaan para pemegang saham terhadap perusahaanperusahaan yang melakukan penawaran umum di pasar modal. Oleh karena itu, demi kepentingan investor maka perusahaan perlu memastikan bahwa dana-dana yang di investasikan tersebut digunakan secara tepat dan efisien serta memastikan bahwa manjemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Rumusan Masalah dalam penelitian ini menguraikan tentang peranan dan efektivitas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam mewujudkan prinsip good corporate governance pada perusahaan terbuka guna memberikan perlindungan para pemegang saham. Tujuan Penelitian yang hendak dicapai adalah tujuan obyektif dan tujuan subyektif. Manfaat Penelitian terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis. Metode Penelitian terdiri atas jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Jadwal Penelitian selama melakukan penelitian penulisan hukum dan sistematika penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini, penulis menguraikan bagian pertama tentang Kerangka Teori yang terdiri dari tinjauan tentang Pasar Modal, tinjauan tentang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, tinjauan tentang Good Corporate Governance, tinjauan tentang Perusahaan Terbuka, tinjauan tentang Pemegang Saham, dan tinjauan tentang Efektivitas Hukum Pasar Modal. Dan bagian kedua mengenai Kerangka Pemikiran commit to user



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini, penulis menguraikan hasil penelitian, yang dihasilkan dari proses penelitian sampai menjawab rumusan masalah yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian hukum berdasarkan judul peranan badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan dalam mewujudkan prinsip good corporate governance pada perusahaan terbuka guna memberikan perlindungan para pemegang saham.

BAB IV PENUTUP Pada bab ini, penulis menguraikan kesimpulan dari penelitian penulisan hukum ini (skripsi) yang merupakan jawaban dari rumusan masalah seperti hal nya peranan Bapepam dan LK adalah sebagai regulator dalam pengawasan dan pembinaan pasar modal yang berlandaskan kepada UUPM untuk mewujudkan prinsip good corporate gvernance atau sistem tatakelola perusahaan yang baik atau manajemen pembangunan yang dapat memberikan manfaat dan keuntungan terhadap pihak yang terkait didalamnya khususnya pemegang saham. dalam hasil penelitian ini penulis juga memberikan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1. Tinjauan umum tentang Pasar Modal a.

Pengertian Pasar Modal Pasar modal pada dasarnya merupakan alat pembangunan yang menghubungkan para pemakai dana ( dalam hal ini menyangkut dunia usaha maupun pemerintah) dengan para pemasok dana yang meliputi masyarakat luas baik domestik maupun asing. Sebagai alat penghubung, pasar modal mempunyai prasarana hukum sebagai dasar kegiatannya, kedudukan institusi yang kuat, perangkat lunak maupun perangkat keras serta sumber daya manusia yang profesional. Perbedaan pasar modal dengan pasar

lainnya

terletak

pada

jenis-jenis

produk

yang

diperdagangkan. Pasar modal adalah lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan berupa penawaran dan perdagangan efek (surat berharga). Pasar modal juga merupakan lembaga profesi yang berkaitan dengan transaksi jual beli efek dan perusahan publik yang berkaitan dengan efek. Dengan demikian pasar modal dikenal sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli modal/dana. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual-belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. (http://www.ideelok.com/ekonomi/pengertian-fungsiinstrumen-jenis-dan-pelaku-pasar-modal). Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bankbank komersial dan semua lembaga perantara dibidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasicommit to user obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa 14



para perantara pedagang efek (Sunariyah, 2000 : 4). Pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrument keuangan (sekuritas) jangka panjang baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta (Irsan Nasarudin dkk, 2010: 13). Pada pasar tradisional umumnya transaksi dilakukan melalui pertemuan langsung antara pembeli dan penjual dengan langsung melihat sendiri barang yang akan diperjualbelikan, selain itu informasi yang diperoleh mengenai barang yang akan dibeli juga dapat dilihat secara langsung. Contohnya, transaksi jualbeli baju di pasar klewer. Tetapi dipasar modal, informasi yang dapat diperoleh mengenai surat berharga dibelinya melalui prospektus atau kajian tentang surat berharga tertentu yang diterbitkan oleh para analisis sekuritas (jusuf anwar, 2005: 71). Menurut David L scott definisi pasar modal, antara lain adalah the market for long-termfunds where securities such as common stock, preferred stock, and bonds are traded. Both the primery market for new issues and the secondary market for existing securities are part of the capital market. Berdasarkan definisi diatas menurut David L scott menjelaskan bahwa pasar modal adalah suatu pasar jangka panjang dimana digunakan untuk jualbeli surat berharga seperti saham biasa, saham preferen dan obligasi, pasar tersebut terdiri atas dua yaitu pasar primer yang digunakan untuk masalah baru dan pasar sekunder

digunakan

untuk

transaksi

surat

berharga

yang

merupakan bagian dari pasar modal. Dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 13, menyatakan bahwa pasar modal bersangkutan dengan kegiatan-kegiatan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan commit to user



Efek. Karena pasar modal adalah bisnis kepercayaan, maka perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap pelaku pasar modal sangat mutlak dibutuhkan.

b. Struktur Kelembagaan Pasar Modal Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 telah dicantumkan pihak-pihak atau institusi yang terlibat dalam pasar modal antara lain adalah sebegai berikut: Menteri Keuangan RI

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK)

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)

Bursa Efek Indonesia (BEI)

Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)

Perusahaan Efek Penjamin Emisi (under writer)

Perantara/Pedagang ( Broker/dealer)

Manajer Investasi (Investment Manager)

Profesi Penunjang

Lembaga Penunjang

Akuntan Notaris Penilai Konsultan Hukum Penasihat Investasi

Kustodian Badan Administrasi Efek Penanggung Pemeringkat Efek Wali Amanat

Emiten Perusahaan Reksa Dana

Investor Individu/Institusi Domestik/Asing

commit to user Gambar 2 : Struktur Kelembagaan Pasar Modal



Berdasarkan dari gambar di atas dapat dijelaskan dengan keterangan sebagai berikut: 1) Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai badan eksekutif yang membawahi seluruh pihak yang terkait dalam bidang pasar modal; 2) Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang diberikan kewenangan untuk mengatur, membina mengawasi kegiatan pasar modal serta menetapkan peraturan perundangundangan dan penegakan hukum yang secara struktural berada dibawah Kementrian Keuangan Republik Indonesia; 3) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain; 4) Lembaga

Kliring

dan

Penjaminan

adalah

pihak

yang

menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa; 5) Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak - pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Sebagai self regulatory organization (SRO), otoritas bursa memang mempunyai kewenangan yang disebutkan dalam UUPM; 6) Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi. Adapun penjelasannya adalah: a) Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual; commit to user



b) Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain; dan c) Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank

yang

melakukan

sendiri

kegiatan

usahanya

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7) Investor (pemilik dana atau pemegang saham) adalah badan atau perorangan yang membeli pemilikan suatu perusahaan go public. Pemodal perorangan adalah orang atau individu yang atas namanya sendiri melakukan penanaman modal (investasi), sedangkan pemodal badan (lembaga) adalah investasi yang dilakukan atas nama lembaga, seperti perusahaan, koperasi, yayasan, dana pensiun, dan lain-lain; 8) Emiten adalah perusahaan yang menjual pemilikannya kepada masyarakat (go public). Ada beberapa tujuan suatu perusahaan yang go public, yaitu : memperoleh tambahan dana yang digunakan dalam perluasan usaha, melakukan pengalihan pemegang saham, dan mengubah/ memperbaiki komposisi modal; 9) Lembaga penunjang pasar modal terdiri atas: a) Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. b) Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak - hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang commit to user rekening yang menjadi nasabahnya; dan



c) Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. 10) Profesi penunjang pasar modal adalah: a) Akuntan. Dalam hal ini pihak akuntan bertugas untuk memeriksa dan melaporkan segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah keuangan dari emiten b) Konsultan hukum. Pihak konsultan hukum pasar modal diberi tugas melakukan, membuat dan bertanggung jawab terhadap dokumen legal audit dan legal opinion, yang mencerminkan segala sesuatu yang berkenaan dengan hokum dari suatu perusahaan terbuka. c) Penilai. Pihak penilai atau “appraiser” ini bertugas untuk menilai assets-assets dari sebuah perusahaan terbuka untuk kemudian dilaporkan menurut cara-cara yang digariskan oleh ketentuan yang berlaku. d) Notaris. Merupakan pihak yang dibebankan tugas untuk membuat dan mengaktakan dokumen-dokumen tertentu untuk kepentingan pasar modal. Misalnya akta perubahan anggaran dasar emiten untuk disesuaikan dengan standar anggaran dasar untuk perusahaan-perusahaan go public.

c. Instrumen Pasar Modal Pasar modal tempat pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan

skuritas.

Skuritas

yang

diperdagangkan

umumnya berupa Obligasi dan saham yang umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun. Adapun instrumen pasar modal (sekuritas)

yang

diperdagangkan

di

Indonesia

(http://www.bapepam.go.id/old/old/news/Juni2003/BAB%20IIa.pd f) adalah sebagai berikut: commit to user



1) Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Terdapat dua jenis saham adalah: a) Saham Biasa, merupakan jenis efek yang paling sering dipergunakan oleh emiten untuk memperoleh dana dari masyarakat dan juga merupakan jenis yang paling populer di Pasar Modal. Jenis ini memiliki karakteristik seperti: (1)Hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan jika perusahaan di likuidasi. (2)Hak suara proporsional pada pemilihan direksi serta keputusan lain yang ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham. (3)Dividen, jika perusahaan memperoleh laba dan disetujui di dalam Rapat Umum Pemegang Saham. (4)Hak memesan efek terlebih dahulu sebelum efek tersebut ditawarkan kepada masyarakat. b)

Saham Preferen, memiliki karakteristik sebagai berikut: (1)Pembayaran dividen dalam jumlah yang tetap. (2)Hak klaim lebih dahulu dibanding saham biasa jika perusahaan dilikuidasi. (3)Dapat dikonversikan menjadi saham biasa.

2) Obligasi adalah sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan,

yang

menyatakan

bahwa

investor

tersebut/pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan obligasi mempunyai kewajiban untuk membayar bunga secara reguler sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. 3) Derivatif terdiri dari efek yang diturunkan dari instrumen efek to user Ada beberapa macam instrumen lain yang disebutcommit “underlying”.



derivatif di Indonesia, seperti Bukti Right, Waran, dan Kontrak Berjangka. Dengan penjelasan sebagai berikut: a) Bukti Right adalah sebagai hak memesan efek terlebih dahulu pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Bukti Right diterbitkan pada penawaran umum terbatas (Right Issue), dimana saham baru ditawarkan pertama kali kepada pemegang saham lama. Bukti Right juga dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder selama periode tertentu. b) Waran

adalah

biasanya

melekat

sebagai

daya

tarik

(sweetener) pada penawaran umum saham ataupun obligasi. Biasanya harga pelaksanaan lebih rendah dari pada harga pasar saham. Setelah saham ataupun obligasi tersebut tercatat di bursa, waran dapat diperdagangkan secara terpisah.

d. Tindak Pidana Pasar Modal Tindak pidana di bidang Pasar Modal mempunyai karakteristik yang khas, yaitu antara lain adalah “barang” yang menjadi obyek dari tindak pidana adalah informasi, selain itu pelaku tindak pidana tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik seperti halnya pencurian atau perampokan mobil, akan tetapi lebih mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Terdapat karakteristik yang membedakan dari tindak pidana lainnya, yaitu pembuktian cenderung sulit dan dampak pelanggaran dapat berakibat fatal dan luas. Tindak pidana pasar modal diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) meliputi sebagai berikut: 1) Penipuan, diatur dalam Pasal 90 UUPM ditegaskan bahwa dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan dan atau cara apapun, turut serta menipu atau menipu Pihak lain, dan membuat pernyataan yang commit to user tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan



fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek. Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UUPM memberikan beberapa spesifikasi mengenai pengertian penipuan, yaitu terbatas dalam kegiatan perdagangan Efek yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian, dan atau penjualan Efek yang terjadi dalam rangka Penawaran Umum, atau terjadi di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek atas Efek Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 378, disebutkan penipuan, yaitu: tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu,tipu muslihat, rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang. 2) Manipulasi Pasar secara sederhana adalah kegiatan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek atau memberi pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan sehingga harga Efek di bursa terpengaruh. Transaksi yang dapat menimbulkan gambaran semu antara lain adalah transaksi Efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan atau penawaran jual atau beli Efek pada harga tertentu dimana Pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan Pihak lain yang melakukan penawaran beli atau jual Efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama. Motif dari manipulasi pasar antara lain adalah untuk meningkatkan, menurunkan atau mempertahankan harga efek. 3) Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading) adalah informasi material yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum. Dalam Pasal 95, 96 dan 97 UUPM ditentukan bahwa Pihak yang mempunyai informasi orang dalam, baik dia merupakan orang dalam atau bukan dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan. Lebih jauh ditentukan dalam Pasal 97 UUPM bahwa setiap Pihak yang dengan sengaja berusaha secara melawan hukum untuk memperoleh dan pada akhirnya memperoleh informasi orang dalam dikenakan larangan yang sama dengan ketentuan Pasal 95 dan 96. commit to user



2. Tinjauan Umum tentang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 (UUPM) mengatur berbagai hal khususny menyangkut kedudukan, tugas dan wewenang lembaga pengawasan pasar modal. Institusi yang memiliki otoritas tertinggi dibidang pasar modal untuk menangani masalah regulasi, penerapan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum berada di tangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK). Secara struktural Bapepam dan LK merupakan lembaga yang berada di bawah Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Kewenangan Bapepam dan LK dirumuskan dalam UUPM Pasal 3 dan 4, yang kewenangannya sesuai dengan standar dan prinsip hukum pasar modal global. Otoritas pasar modal akan selalu mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yaitu melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan. Fungsi tersebut diberikan kepada Bapepam dan LK untuk memfasilitasi tercapainya tujuan yang dicanangkan undang-undang, yaitu menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta memberikan perlindungan kepada pemodal dan masyarakat (M Irsan Nasarudin, 2010: 116). Hal-hal yang diatur dalam pasar modal atas otoritas Bapepam dan LK adalah sebagai berikut : a. Pembinaan dan pengawasan pasar modal oleh Bapepam dan LK Pasal 5 UUPM memberikan kewenangan kepada Bapepam dan LK sebagai berikut( Jusuf Anwar, 2005: 78-79): 1) Memberikan izin usaha bursa efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek; commit to user



2) Memberikan izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek,

Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil

Manajer Investasi; 3) Memberikan persetujuan bagi Bank Kustodian; 4) Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat; 5) Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru; 6) Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam ha l terjadi peristiwa yang diduga ter;libat dalam pelanggaran di bidang pasar modal; 7) Melakukan pemeriksaan terhadap kantor, pembukuan atau catatan dari Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dan setiap Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran dari bapepam; 8) Mengumumkan hasil pemeriksaan; 9) Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal; 10) Memeriksa keberatan

yang diajukan oleh Pihak yang

dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan commit to user pengenaan sanksi dimaksud;



11) Menunjuk pihak lain untu melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang bapepam; dan 12) Menetapkan

biaya

perizinan,

persetujuan,

pendaftaran,

pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka pasar modal.

b. Pemeriksaan dan penyidikan 1) Pemeriksaan dapat dilakukan oleh Bapepam dan LK diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 1995 Pasal 2 ayat (2) dalam hal (M Irsan Nasarudin dkk, 2010: 118): a) Adanya laporan pemberitahuan, atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran atas peraturan perundangundangan di bidang pasar modal; b) Tidak dipenuhinya kewajiban yang dilakukan oleh pihakpihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari pihak Bapepam dan LK atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk

menyampaikan laporan

kepada

Bapepam dan LK ; atau c) Terdapat petunjuk terjadinya pelanggaran atas perundangundangan dibidang pasar modal. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya selaku lembaga pemeriksa tersebut, Bapepam dan LK mempunyai kewenangan yang dimuat dalam Pasal 100 UUPM dan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: a) Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap

Undang-undang

ini

dan

atau

peraturan

pelaksanaannya atau Pihak lain apabila dianggap perlu; b) Mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau commit to user



peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu; c) Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap

Undang-undang

ini

dan

atau

peraturan

pelaksanaannya maupun milik Pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau d) Menetapkan syarat dan atau mengizinkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap

Undang-undang

ini

dan

atau

peraturan

pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul. 2)

Penyidikan yang dilakukan Bapepam dan LK dalam Pasal 101 ayat (3) UUPM disebutkan kewenangannya sebagai berikut: a) Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal; b) Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana

di bidang

Pasar Modal; c) Melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal; d) Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal; commit to user



e) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal; f) Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga

terdapat

setiap

barang

bukti

pembukuan,

pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal; g) Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal; h) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal; dan i) Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

3. Tinjauan tentang Good Corporate Governance (GCG) a. Istilah Good Corporate Governance Bank dunia ( World Bank) memberikan pengertian Good Corporate Governance adalah sebagai berikut ( Gregory dalam buku Jusuf Anwar, 2005; 188) : Corporate governance refers to that blend of law, regulation and appropriate voluntary private sector practices which enable the corporation to attract financial and human capital, perform efficiently, and thereby perpetuate itself by generating longterm economic value for its shareholders, while respecting the interests of stakeholders and society as a whole. Pengertian

diatas

menjelaskan

bahwa

corporate

governance adalah suatu tata kelola perusahaan yang mengacu pada campuran hukum, peraturan, dan praktek yang sesuai dengan sektor sukarela swasta yang memungkinkan perusahaan untuk menarik modal keuangan dan manusia, melakukan efisien, dan commit to user dengan demikian mengabdikan dirinya dengan menghasilkan nilai



ekonomi jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap menghormati kepentingan stakeholders dan masyarakat secara keseluruhan. Good corporate governance (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Ia berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan good governance pada umumnya di Indonesia. Saat ini Pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan good governance dalam birokrasinya dalam rangka menciptakan Pemerintah yang bersih dan berwibawa (Komite Nasional Kebijakan Governance: 2006). Organization for Ekonomic Cooperation and Development (OECD) dalam bukunya Imam Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal (2002; 2) mendefinisikan good corporate governance adalah sebagai berikut: “Corporate Governance is the system by which business corporation are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, the managers, shareholders and other shareholders, and spells out the rules and procedure for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those abjectives and monitoring performance.” Sesuai definisi di atas, menurut OECD, Corporate Governance (CG) adalah sistem yang dipergunakan untuk to user mengarahkan dancommit mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan.



Corporate Governance mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan Perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer dan semua stakeholder. Corporate Governance juga mengetengahkan ketentuan dan prosedur yang harus diperhatikan dewan pengurus dan direksi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan perusahaan. The term "Corporate Governance" has been identified to mean different things to different people. Magdi and Nadereh (2002) stress that corporate governance is about ensuring that the business is run well and investors receive a fair return. OECD (1999) provides a more encompassing definition of corporate governance. It defines corporate governance as the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation such as, the board, managers, shareholders and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company’s objectives are set and the means of attaining those objectives and monitoring performance. This definition is in line with the submissions of, Wolfensohn (1999) Uche (2004) and Akinsulire (2006). (Kajola, Sunday O. 2008:16) Dari

pernyataan

diatas

dengan

berbagai

pendapat

menyatakan bahwa istilah The "Corporate Governance" telah diidentifikasi untuk arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Magdi dan Nadereh (2002) menekankan bahwa tata kelola perusahaan adalah memastikan bahwa bisnis dijalankan dengan baik dan investor akan menerima pengembalian yang adil. OECD (1999) memberikan definisi lebih menyeluruh dari tata kelola perusahaan. Mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai sistem dimana perusahaan bisnis diarahkan dan dikendalikan. Struktur tata kelola perusahaan yang menentukan distribusi hak dan tanggung commit to user jawab antara peserta yang berbeda dalam perusahaan seperti,



papan, manajer, pemegang saham dan stakeholder lainnya, dan menyatakan berbagai aturan dan prosedur untuk membuat keputusan tentang urusan perusahaan. Dengan melakukan ini, juga menyediakan struktur melalui mana tujuan perusahaan ditetapkan dan sarana mencapai tujuan tersebut dan memantau kinerja. Definisi ini sejalan dengan pengajuan, Wolfensohn (1999) Uche (2004) dan Akinsulire (2006). good governance should not be seen just a concept relating to the behaviour of corporations and markets; good or bad governance goes to the heart of the development process and the way in which economies are administered and to the quality of justice and law (Mr. Ken Waller. 2006:2) Pernyataan diatas menjelaskan bahwa good governance tidak harus dilihat hanya dari sebuah konsep yang berkaitan dengan perilaku perusahaan dan pasar, pemerintahan yang baik atau buruk dapat dilihat dari jantung proses pembangunan dan cara administrasi ekonomi yang diberikan dan kualitas keadilan dan hukum. Good Corporate Governance secara difinitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholders. Hal yang penting dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, dan transparansi terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholders (Adrian Sutedi, 2011: 2). Penerapan good corporate governance (GCG) dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (ethical driven) datang dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan commitpraktik to user bisnis yang mengutaman kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan



stakeholders, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Di sisi lain, dorongan dari peraturan (regulatory driven) “memaksa” perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua pendekatan ini memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing dan seyogyanya saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat (Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). b. Maksud dan Tujuan Good Corporate Governance Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006: 2) : 1) Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan

yang

didasarkan

pada

asas

transparansi,

akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan; 2) Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masingmasing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham; 3) Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam

membuat keputusan dan

menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 4) Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan; 5) Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional , sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan; commit to user



6) Pedoman GCG dikeluarkan bagi semua perusahaan di Indonesia termasuk perusahaan yang beroperasi atas dasar prinsip syariah; dan 7) Perusahaan yang sahamnya telah tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, dan perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, diharapkan menjadi pelopor dalam penerapan Pedoman GCG ini. Regulator juga diharapkan dapat menggunakan Pedoman GCG ini sebagai acuan dalam menyusun peraturan terkait serta sanksi yang perlu dikenakan.

c. Prinsip - Prinsip Good Corporate Governance Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan.

Asas

GCG

yaitu

transparansi,

akuntabilitas,

responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan

dengan

memperhatikan

pemangku

kepentingan

(stakeholders). Adapun dari prinsip GCG adalah sebagai berikut (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006: 5-7) : 1) Transparansi (Transparency) Prinsip dasar untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang commit to user



saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman Pokok Pelaksanaannya adalah : a) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya; b) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali,

kepemilikan

saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan

dan

pengendalian

internal,

sistem

dan

pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan; c) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi

kewajiban

kerahasiaan

perusahaan

untuk sesuai

memenuhi

ketentuan

dengan

peraturan

perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi; dan d) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. 2) Akuntabilitas (Accountability) Prinsip

dasar

perusahaan

harus

dapat

mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat commit tountuk user yang diperlukan mencapai kinerja yang



berkesinambungan. Pedoman Pokok Pelaksanaannya sebagai berikut: a) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilainilai

perusahaan

(corporate

values),

dan

strategi

perusahaan; b) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG; c) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan; d) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system); dan e) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati. 3) Responsibilitas (Responsibility) Prinsip dasar perusahaan harus mematuhi peraturan perundangundangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat

dan

lingkungan

sehingga

dapat

terpelihara

kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Pedoman Pokok Pelaksanaannya sebagai berikut: a) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehatihatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan commit to user



perundang-undangan,

anggaran

dasar

dan

peraturan

perusahaan (by-laws); dan b) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. 4) Independensi (Independency) Prinsip dasar untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masingmasing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat

diintervensi

oleh

pihak

lain.

Pedoman

Pokok

Pelaksanaannya sebagai berikut : a) Masing-masing

organ

perusahaan

harus

menghindari

terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif; dan b) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain. 5) Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) Prinsip dasar dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. commit to user



d. Sanksi atas ketidakpatuhan terhadap Prinsip Good Corporate Governance Mengingat prinsip-prinsip Good Corporate Governance ini bersifat voluntary maka tidak terdapat sanksi dalam hal perusahaan tidak menerapkan pedoman tersebut.

e. Ruang Lingkup Pedoman Good Corporate Governance Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia memuat prinsip dasar dan pedoman pokok pelaksanaan GCG yang merupakan standar minimal yang mencakup (Kajian tentang Pedoman good corporate governance di negara-negara anggota ACMF, 2006: 4) : 1) Peran negara, dunia usaha dan masyarakat dalam menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan GCG; 2) Asas-asas GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran dan kesetaraan; 3) Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku; 4) Rapat Umum Pemegang Saham; 5) Komposisi, persyaratan, pengangkatan/pemberhentian, tugas dan fungsi, komite penunjang dan pertanggungjawaban Dewan Komisaris; 6) Komposisi,

persyaratan,

pengangkatan/pemberhentian,

tugas dan

dan

pertanggung

fungsi, jawaban

Direksi; 7) Hak dan tanggung jawab Pemegang saham Pemangku kepentingan yang meliputi karyawan, mitra bisnis dan masyarakat serta pengguna produk atau jasa perusahaan; 8) Pernyataan tentang penerapan Pedoman GCG; dan 9) Pedoman Praktis Penerapan GCG commit to user



4. Tinjauan Umum tentang Perusahaan Terbuka Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perusahaan atau perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UndangUndang ini serta peraturan pelaksanaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan perusahaan terbuka dalam UUPT terdapat dalam Pasal 1 angka 7 adalah perseroan publik atau perusahaan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Organ dari perusahaan tersebut sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 2 UUPT terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Perusahaan mempunyai tanggungjawab Sosial dan Lingkungan berupa komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UUPT. Secara umum perusahaan yang melakukan penawaran umum harus mencatat beberapa hal yang positif yaitu catatan keuangan yang baik, perolehan keuntungan, pembesaran volume usaha karena membesarnya potensi laba posisi perusahaan dimasyarakat (M Irsan Nasarudin dkk, 2010: 214). Dalam UUPM Pasal 1 angka 15 memuat definisi Penawaran Umum (public offering) adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undangundang ini dan peraturan pelaksanaannya. Dalam proses perusahaan terbuka, Direksi perusahaan user akan bertindak sebagai penjamin menunjuk perusahaan commit sekuritasto yang



pelaksana emisi untuk menjamin suksesnya penawaran saham, penjamin emisi bersama-sama perusahaan mempersiapkan dokumen, menetapkan harga saham, dan menjualnya ke publik. Kegiatan penting dalam penjualan saham adalah menyajikan prospektus. Penjamin emisi menyiapkan sebuah prospektus, suatu dokumen resmi sebagai dokumen penjualan yang harus disiapkan untuk memikat setiap orang berinvestasi (Jusuf Anwar, 2005: 216). Dalam Pasal 1 angka 26 UUPM dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek. Salah satu keuntungan menjadi perusahaan terbuka adalah luasnya ekspos dan publikasi perusahaan kepada masyarakat melalui bursa. Selain itu keuntungan perusahaan melakukan penawaran umum (M Irsan Nasarudin, dkk. 2010: 215) adalah: a. Perusahaan menginginkan potensi untuk mendapatkan tambahan modal dari pada harus melalui kredit pembayaran (debt financing); b. Peningkatan likuditas perusahaan terhadap kepentingan pemegang sahamutama dan pemegang saham minoritas; c. Dapat melakukan penawaran efek di pasar sekunder; d. Meningkatkan prestise dan publisitas perusahaan; dan e. Kemampuan

untuk

mengadopsi

karyawan

kunci

dengan

menawarkan opsi. Adapun kelemahan dari perusahaan yang melakukan penawaran umum (M Irsan Nasarudin, dkk. 2010: 216) adalah: a. Adanya tambahan biaya untuk mendaftarkan efek pada penawaran umum; b. Meningkatkan pengeluaran dan pemaparan potensi kewajiban berkenaan dengan registrasi dan laporan berkala; c. Hilangnya kontrol terhadap persoalan manajemen, karena terjadi dilusi kepemilikan saham; commit to user



d. Keharusan untuk mengumumkan besarnya pendapatan perusahaan dan pembagian deviden; dan e. Efek yang diterbitkan mungkin saja tidak terserap oleh masyarakat sesuai dengan perhitungan perusahaan. Sebelum melakukan penawaran umum, perusahaan perlu melakukan persiapan internal di perusahaan itu sendiri. Pada umumnya usulan melakukan penawaran umum berasal dari manajemen atau dari pemegang saham utama, karena konsekuensi penawaran umum akan berakibat pada seluruh pemegang saham, maka harus ada persetujuan dari seluruh pemegang saham yang ada melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tahap-tahap yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh perusahaan yang akan melakukan penawaran umum adalah sebagai berikut: a.

Persiapan internal yang dilakukan perusahaan yang akan melakukan penawaran umum atau Pra Emisi meliputi: 1) Penunjukan underwriter atau penjamin emisi efek jika ada, tetapi penajamin emisi efek tidak harus diadakan hanya bersifat opsional. Keberadaaan penjamin efek akan memudahkan perusahaan melakukan seluruh proses atau tahapan penawaran umum; 2) Perusahaan go public

berkewajiban menunjuk profesi

penunjang yang telah terdaftar di Bapepam dan LK; 3) Selain menunjuk profesi penunjang, emiten perlu menunjuk lembaga penunjang; 4) Mempersiapkan dokumen pernyataan pendaftaran (PP), yang mana ketentuannya di atur dalam peraturan Bapepam dan LK nomor IX.A.1; 5) Apabila efek ditawarkan akan dicatatkan di bursa efek, maka emiten wajib melakukan kontrak pendahuluan pencatatan efek; commit to user



6) Melakukan

perjanjian-perjanjian

lainnya

yang

berkaitan

dengan proses go public. b.

Pada saat proses penawaran umum (go public) atau tahap emisi perusahaan harus menjalankan proses sebagai berikut: 1)

Emiten

menyampaikan

pernyataan

pendaftaran

dan

dokumen pendukungnya kepada Bapepam dan LK secara lengkap yang mencakup informasi yang ditetapkan dalam penawaran umum sesuai dengan peraturan nomor IX.A.1. dan IX.C.1., emiten dilarang mengumumkan prospektus ringkas sampai diterimanya pra efektif (book building) dari Bapepam dan LK; 2)

Penelaahan oleh Bapepam dan LK baik dari aspek hukum, keterbukaan, dan akutansi. Apabila ada kekurangan maka ada permintaan dari Bapepam dan LK untuk melakukan perubahan atau perbaikan informasi;

3)

Jawaban emiten yang wajib menyampaikan perubahan dan / atau tambahan informasi atas dokumen PP dalam waktu paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan Bapepam dan LK. PP dapat menjadi batal apabila dalam kurun waktu yang ditentukan emiten tidak memberi jawaban;

4)

Pernyataan Bapepam dan LK pra efektif dimana emiten wajib mengumumkan Prospektus Ringkas yang merupakan bagian dari dokumen PP;

5)

Prospectus ringkas wajib diumumkan dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 2 hari kerja setelah diterimanya surat pra efektif dari Bapepam dan LK;

6)

Emiten sudah dapat melakukan penawaran awal jika ada, dan / atau menyebarkan informasi yang berkaitan dengan

penawaran umum setelah pengumuman prospectus ringkas; commit to user yang meliputi: 7) Adanya konfirmasi emiten



a)

Emiten wajib mengkonfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau telah menyampaikan informasi mengenai jumlah dan harga penawaran efek, penjamin emisi efek;

b)

Konfirmasi disampaikan kepada Bapepam dan LK paling cepat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman prospectus ringkas dan/ atau setelah Bapepam dan LK menyatakan bahwa emiten sudah dapat melakukan penawaran awal; dan

c)

Apabila lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pengumuman

prospektus

ringkas,

emiten

tidak

menyampaikan informasi, maka PP yang disampaikan oleh emiten menjadi batal. 8)

Setelah kecukupan dan objektivitas informasi yang diungkapkan dalam PP selesai ditelaah oleh Bapepam dan LK, maka pernyataaan efektif diberikan;

9)

Setelah pernyataan pendaftaran efektif , maka emiten harus melakukan hal sebagai berikut: a)

Menyediakan prospektus bagi masyarakat atau calon pembeli;

b)

Penyampaian prospektus dalam bentuk tercetak kepada Bapepam dan LK sebanyak lima eksemplar beserta salinan elektronik (soft copy); dan

c)

Pengumuman tambahan informasi prospektus ringkas: (1)Mengumumkan perbaikan dan / atau tambahan atas prospektus ringkas, mengenai tambahan informasi dan tanggal efektif dalam paling kurang atau surat kabar paling lambat satu hari kerja setelah efektifnya pernyataan pendaftaran; (2)Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, emitendapat juga mengumumkan informasi tersebut commit to user dalam media massa yang lain;



(3)Bersamaan dengan diumumkan tambahan informasi, penawaran umum sudah dapat dilaksanakan. 10)

Masa penawaran umum emiten wajib melaksanakan penawaran umum paling lambat dua hari kerja setelah pernyataaan pendaftaran menjadi efektif. Masa penawaran umum dapat dilakukan paling kurang satu hari kerja dan paling lama lima hari kerja .

11)

Masa penjatahan meliputi: a) Pembayaran atas pemesan efek wajib dilunasi paling lambat pada saat dilakukannya penyerahan efek(distribusi); b) Dalam hal jumlah permintaan efek melebihi jumlah efek yang ditawarkan, maka harus diadakan penjatahan sesuai dengan peraturan nomor IX.A.7; dan c) Penjatahan efek harus diselesaikan paling lambat dua hari kerja setelah berakhirnya masa penawaran umum.

12)

Penyerahan efek beserta bukti kepemilikan efek wajib dilakukan kepada pemesan efek dalam penawaran umum paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan;

13)

Apabila efek yang ditawarkan dalam rangka penawaran umum akan dicatatkan pada bursa efek, maka pencatatan tersebut wajib dilaksanakan paling lambat satu hari kerja setelah tanggal penyerahan efek;

14)

Laporan hasil penwaran umum dan laporan penjatahan dimana Penjamin emisi efek atau emiten ( dalam hal tidak menggunakan penjamin emisi efek) wajib menyerahkan laporan hasil penawaran umum kepada Bapepam-Lk paling lambat lima hari kerja setelah tanggal penjatahan, laporan tersebut disertai dengan laporan penjatahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan nomor IX.A.7, paling lambat 30 (tiga

puluh) hari setelah berakhirnya masa penawaran umum; to user 15) Penundaan commit penawaran umum meliputi:



a) Untuk masa paling lama tiga bulan sejak efektifnya pernyataan pendaftaran atau membatalkan penawaran umum, bila terjadi suatu keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan emiten yang meliputi: (1) Indeks harga saham gabungan ( IHSG) dibursa efek turun melebihi 10% selama tiga hari bursa berturutturut (2) Bencana

alam,

perang,

hura-hura,

kebakaran,

pemogoka; dan / atau (3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha emiten yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK berdasarkan formulir nomor IX.A.2-11. b) Memulai penawaran umum setelah penundaan: (1) Emiten wajib memulai kembali masa penawaran umum paling lambat delapan hari kerja setelah indkes harga saham gabungan dibursa efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan; (2) Menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai jadwal penawaran umum dan informasi tambahan material

lainnya, yang

termasuk

terjadi

informasi

setelah

peristiwa

penundaan

masa

penawaran umum jika ada dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar beredaran nasional; dan (3) Dalam hal IHSG di bursa efek mengalami penurunan kembali maka emiten dapat melakukan kembali penundaan masa penawaran umum. c. Kewajiban menyampaikan laporan setelah go public berdasarkan commit to user pasar modal nomor 8 tahun 1995 Pasal 86 ayat (1) undang-undang



emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif atau perusahaan publik wajib : 1) Menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan LK dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat; dan 2) Menyampaikan laporan

kepada Bapepam dan

LK dan

mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya peristiwa tersebut.

5. Tinjauan Umum tentang Pemegang Saham Pemagang saham atau investor adalah pihak yang terpenting yang berperan didalam kegiatan pasar modal. investor yang terlibat dalam pasar modal Indonesia adalah investor domestik dan asing, perorangan dan institusi yang mempunyai karakteristik masingmasing. Secara universal, pasar modal bertumpu kepada tiga hal yaitu pendapatan, likuiditas, dan keamanan investasi (M Irsan Nasarudin, 2010: 166). Dengan diwujudkannya hal tersebut oleh pihak-pihak yang terkait dalam pasar modal dapat menarik investor untuk tertarik berinvestasi di pasar modal. Para investor yang masuk ke pasar modal berasal dari berbagai kalangan masyarakat, dalam hal ini pasti memiliki tujuan investor masuk ke bursa. Tujuan yang tentu diperoleh bagi investor adalah keuntungan. Menurut usman dalam bukunya M Irsan Nasarudin, tujuan dari investor adalah sebagai berikut: a. Kelompok yang bertujuan untuk memperoleh deviden; b. Kelompok yang bertujuan untuk berdagang; c. Kelompok yang bertujuan karena kepentingan dalam kepemilikan saham; dan d. Kelompok spekulator. Untuk mendapatkan keuntungan tidak jarang beberapa commit to user yang bersifat manipulatif seperti orang melakukan tindakan-tindakan



menggoreng saham, cornering, short selling, churning, insider trading, dan sebagainya (Ali Arifin. 2004: 45). Prinsip-prinsip internasional mengenai corporate governance dalam memberikan perlindungan kepada para pemegang saham mulai muncul dan berkembang yang mencakup mengenai (Adrian Sutedi, 2011: 7-8) : a. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. b. Perlakuan sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (insider trading). c. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. d. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan kepemilikan, serta stakeholders. e. Tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip dasar hak-hak pemegang saham menurut komite nasional kebijakan governance adalah Pemegang saham sebagai pemilik modal, memiliki hak atas perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

dan

anggaran

dasar

perusahaan.

Dalam

memperoleh perlindungan bagi para pemegang saham, wujud ini commit to user dapat teraplikasi dengan didukung dan diwajibkan oleh Bapepam dan



LK kepada perusahaan terbuka untuk mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan, perlu diperhatikan prinsip-prinsip dengan pedoman Pokok Pelaksanaannya adalah sebagai berikut: a. Hak pemegang saham tersebut pada dasarnya meliputi Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; b. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia, sehingga memungkinkan pemegang saham membuat keputusan mengenai investasinya dalam perusahaan berdasarkan informasi yang akurat; c. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan perusahaan yang diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya; d. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar pemegang saham dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan mengenai halhal yang mempengaruhi eksistensi perusahaan dan hak pemegang saham.

6. Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum Pasar Modal a. Pengertian Hukum Secara etimologis istilah hukum telah menjadi bahasa nasional indonesia. Istilah hukum sering kali disinonimkan dengan recht (Belanda), law (Inggris), loi atau droit (Francis), ius (Latin), derecto (Spanyol), dan dirrito (Italia). Dalah bahasa arab istilah hukum dalam pengertian jamak adalah ahkam yang artinya segala commit user hukum, undang-undang atautoperaturan yang dihasilkan dari proses



musyawarah

para

wakil

rakyat.

Sedangkan

dalam

konteks

kedaulatan, kata hakim-iyah bermakna bahwa kedaulatan hukum yang merupakan kekuasaan tertinggi. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditemukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat soewarno yang mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Ada

beberapa

pendapat

ahli

hukum

yang

mendifinisikan tentang apa yang dinamakan hukum. Menurut van Apeldoorn bahwa sangat sulit untuk dibuat, karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan. Faktor lain yang menyebabkan sulitnya hukum dirumuskan secara definitif, dikarenakn oleh perkembangan hukum yang dinamis dari waktu kewaktu. Hukum memang perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang juga selalu berubah (Wasis SP, 1998: 17). Hukum dapat diartikan sebagai produk keputusan penguasa yang dalam pengertian ini , diartikan sebagai perangkat peraturanperaturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah (atau badan-badan lain) melalui pejabat yang berwenang membuatnya. Contohnya seperti peraturan Bapepam dan LK sebagai badan yang berwenang mengatur kegiatan pasar modal. Menurut M.H Tirtaamidjaja dalam bukunya pokok-pokok hukum perniagaan menyatakan bahwa hukum adalah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaualan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya. commit to user



b. Unsur-unsur Hukum Dalam bukunya Kansil menyatakan dari beberapa pengertian hukum yang diberikan para ahli hukum dapat diambil kesimpulan bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu: 1) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat; 2) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib; 3) Peraturan itu bersifat memaksa; dan 4) Sanksi terdapat pada peraturan itu adalah tegas. Berdasarkan unsur-unsur diatas dapat dikatakan bahwa hukum itu wajib ditaati, akan tetapi tidak semua orang mau mentaati kaidah-kaidah hukum dan agar tata tertib dalam masyarakat tetap terpelihara dan peraturan tersebut hidup dalam masyarakatdan benar benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka aturan ini harus dilengkapidengan adanya unsur memaksa. Maka dengan demikian setiap pihak yang melakukan pelanggaran atau tidak mentaati hukum dapat dikenakan sanksi setimpal dengan perbuatan sesuai aturan yang berlaku.

c. Tujuan Hukum Pada dasarnya kita tahu bahwa hukum itu dibentuk untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Menurut

Subekti

bahwa

hukum

itu

bertujuan

untuk

menyelenggarakan keadilan dan ketertiban, syarat-syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan, sehingga dapat digambarkan sebagai suatu keadilan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan. Berdasarkan teori etis mengajarkan bahwa hukuman itu semata-mata menghendaki keadilan, yang mana isi dari kaidah hukum itu semata-mata harus commitetis to user ditentukan oleh kesadaran kita mengenai apa yang adil dan apa



yang tidak adil. Teori ini menurut van Apeldoorn teori ini terlalu melebih-lebihkan unsur keadilan etis, tanpa mempertimbangkan keadaan yang sebenarnya. Menciptakan hukum yang efektif tidak terlepas dari penegakkan hukum yang menegakkan keadilan (law enforcement an justice enforcement). Konsep ini lebih kepada sistem penegakkan hukum progresifyang artinya adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam(ti the very meaning) dari undang-undang atau hukum (Satjipto Raharjo. 2009: 8). Hukum selalu sarat dengan nilai-nilai tertentu, maka secara tegas akan ada kegiatan menilai dan memilih. Keadaan ini memberikan arah-arah tertentu kepada jalannya hukum kepada suatu negara. Kedudukan negara dalam arti modern, maka peranan hukumnya

semakin

mengimplementasikan

penting,

yaitu

sebagai

keputusan-keputusan

sarana

negara

untuk (Satjipto

Raharjo. 2009: 137). Pendapat William Evan dalam bukunya Satjipto Raharjo ( 2009:143)

yang mencoba memerinci faktor-faktor serta kondisi

yang memberikan pengaruhnya terhadap keberhasilan penggunaan hukum untuk melakukan perubahan apabila: 1) Apakah sumber dari hukum yang baru otoritatif dan dihormati oleh rakyat; 2) Apakah hukum cukup mempunyai ligitimasi, baik secara yuridis maupun sosiologis; 3) Apakah model-model tentang kepatuhan terhadap hukum yang ada dapat ditemukan dan dipublikasikan; 4) Apakah sudah diberikan waktu yang cukup untuk masa peralihan; 5) Apakah

badan-badan penegak hukum menunjukkan commit peraturan-peraturan to user keterlibatannya kepada yang baru.



faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu : 1) Kaidah Hukum yang dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. yaitu sebagai berikut: a) Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penetuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. b) Kaidah hukum berlaku secara Sosiologis apabilah kaidah tersebut efektif artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori Kekuasaa). Atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat. c) Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu seseai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. 2) Penegak Hukum dalam hal ini akan dilihat apakah para penegak hukum

sudah

betul

–

betul

melaksanakan

tugas

dan

kewajibannya dengan baik, sehingga dengan demikian hukum akan berlaku secara efektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. 3) Kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap kesaaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan demikian efektivitas hukum pasar modal dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ( Indra Safitri, 2008:3): 1) Pembaharuan hukum yang paralel dengan kepentingan pasar adalah pembentukan hukum yang nyaman bagi pasar (market commitpasar to user friendly) oleh otoritas yang independen dan kuat. Selain



itu kemampuan regulator dalam memberikan kepastian hukum bagi setiap kegiatan pasar modal. Baik dalam ruang lingkup kegiatan pasar perdana (primary market) atau pasar sekunder (secondary market). 2) Otoritas yang kuat dan penegakan hukum pasar modal yang efektif akan memastikan bahwa setiap pihak dipasar modal mampu menjalankan prinsip keterbukaan informasi (disclosure), pedoman prilaku (behaviour of conduct), benturan kepentingan (conflict of interest) dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Penegakan hukum akan menjadi efektif bila industri pasar modal memiliki otoritas pasar yang kuat, dalam hal ini adalah Bapepam dan LK dan Bursa Efek yang secara yuridis kedudukannya ditegaskan di dalam undangundang pasar modal. 3) Perlindungan pemegang saham merupakan benteng utama yang senantiasa harus tercermin di dalam kerangka hukum pasar modal. Pemegang saham adalah pihak yang paling penting dalam pengaruh perkembangan pasar modal sedangkan disisi lain kedudukan pemegang saham sangat lemah dari akses informasi yang diperlukan dalam rangka memutuskan untuk berinvestasi yang dilakukan di pasar modal. Secara universal, aspek perlindungan pemegang saham akan tercermin di dalam kerangka hukum pasar modal yang secara tegas akan menempatkan kepentingan pemegang saham dalam setiap kebijakan dan keputusan strategis yang di ambil

commit to user



B.

Kerangka Pemikiran Undang-Undang Pasar Modal

BAPEPAM dan LK

PASAR MODAL

Pasar Perdana

Pasar Sekunder (Bursa Efek)

Kewajiban Perusahaan Terbuka

Prinsip GCG 1. 2. 3. 4.

Transparansi Akuntabilitas Independensi Kewajaran dan Kesetaraan

PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA Gambar 3 : Kerangka Pemikiran Keterangan Melalui kerangka pemikirin di atas, maka penulis akan menjawab permasalahan dalam penulisan hukum ini. Alur berpikir penulis di mulai dari Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 (UUPM) yang merupakan commit to userlandasan hukum untuk menjamin payung hukum pasar modal yang menjadi



kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dan praktik yang merugikan. Oleh karena itu lembaga yang memiliki otoritas tertinggi berdasarkan UUPM dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) yang berfungsi untuk membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan di bidang pasar modal. Dengan tujuan untuk dapat mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat Pasar modal merupakan tempat penawaran umum dan perdagangan efek yang dilakukan oleh perusahaan terbuka, yang mana berdasarkan peran pemerintah dalam mengembangkan pasar modal membentuk pasar modal yang terbagi atas pasar primer dan pasar sekunder. dimana dalam proses penawaran umum pada pasar primer dan pasar sekunder terdapat kewajibankewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan terbuka, yang mana kewajiban ini ditentukan oleh Bapepam dan LK. Proses penawaran umum oleh perusahaan terbuka yang dilakukan pada pasar tersebut dengan tujuan untuk memperoleh dana baru dari calon pemegang saham yang ingin menginvestasikan atau menanamkan modalnya pada suatu perusahaan harus mematuhi aturan yang telah ditentukan oleh Bapepam dan LK selaku otoritas pasar modal. Pemegang saham adalah pihak yang mempunyai peran penting dalam perkembangaan pasar modal. Dimana peraturan yang diwajibkan oleh Bapepam dan LK kepada perusahaan terbuka bertujuan untuk mewujudkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) yang efektif dan efisien dapat memberikan perlindungan kepada para pemegang saham perusahaan terbuka.

Dari hal tersebut, maka penulis akan mengkaji secara lebih

mendalam peranan Bapepam dan LK dalam mewujudkaan GCG pada perusahaan terbuka untuk memberikan perlindungan para pemegang saham berdasarkan amanah UUPM. commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DISKRIPSI SINGKAT BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN

a. Sejarah Singkat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) Pada waktu Pasar Modal dihidupkan kembali tahun 1976, dibentuklah Bapepam singkatan dari Badan Pelaksana Pasar Modal. Menurut Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 (http://www.bapepam.go.id/-old/old/profil/-sejarah/sejarah_bapepam.htm) Bapepam bertugas: a.

Mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui Pasar Modal apakah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan sehat serta baik;

b.

Menyelenggarakan Bursa Pasar Modal yang efektif dan efisien;

c.

Terus-menurus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual saham-sahamnya melalui pasar modal;

d.

Bapepam dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh Presiden dan dalam melaksanakan tugasnya ia bertanggung-jawab kepada Menteri Keuangan. Pada mulanya, selain bertindak sebagai penyelenggara, Bapepam

sekaligus merupakan pembina dan pengawas. Namun akhirnya dualisme pada diri Bapepam ini ditiadakan pada tahun 1990 dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548 Tahun 1990. Keluarnya Keputusan Presiden Nomor 53 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548 Tahun 1990 itu menandai era baru bagi perkembangan pasar modal. Dualisme fungsi Bapepam dihapus, sehingga lembaga ini dapat memfokuskan diri pada pengawasan pembinaan pasar modal. Dengan fungsi ini, Bapepam dapat mewujudkan tujuan penciptaan kegiatan pasar modal yang teratur wajar, commit to user

54



efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Dibandingkan dengan tugas pokok Securities Exchange Commission (SEC) di Amerika Serikat, tugas ini hampir sama. SEC bertugas menjaga keterbukaan pasar modal secara penuh kepada masyarakat investor dan melindungi kepentingan masyarakat investor dari malpraktik di pasar modal. Lahirnya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengakibatkan dicabutnya Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 yang mengubah Bapepam (badan Pelaksana Pasar Modal) menjadi Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal). Bapepam merupakan lembaga yang hanya mengatur pasar modal, tetapi pada tahun 1990 Bapepam menjadi satu dengan lembaga keuangan non-bank sehingga lembaga ini menjadi badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan (Bapepam dan LK). Kita tahu bahwa sektor jasa keuangan yang mencakup antara lain pasar modal, perbankan, dana pensiun, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya, adalah industri yang sangat dinamis, kompleks, selalu berubah serta mempunyai interdependensi yang sedemikian tinggi antara satu sektor dengan lainnya baik di tingkat domestik, regional maupun global. Karakteristik tersebut membawa setidaknya dua konsekuensi utama, yaitu para pelaku di sektor jasa keuangan harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan regulator harus pula mempersiapkan dirinya untuk menghadapi dinamika dari perubahan tersebut. Kecenderungan diterapkannya sistem pengawasan industri jasa keuangan secara terpadu yang mengawasi tidak hanya pasar modal tetapi juga perusahaan asuransi, dana pensiun dan lembaga keuangan lainnya termasuk perbankan oleh beberapa negara selama satu dekade terakhir, menjadi pemicu bagi regulator untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Sebagai gambaran atas kondisi yang berlaku di beberapa negara, jika sebelumnya institusi pengawas pasar modal dilakukan oleh institusi khusus pengawas pasar modal, maka saat ini pengawasan dilakukan oleh suatu institusi pengawas terpadu yang mengawasi seluruh kegiatan sektor keuangan. Institusi pengawasan terpadu ini dibentuk dengan maksud untuk commit to user menciptakan lembaga pengawas yang terintegrasi bagi pasar modal, perbankan,



dana pensiun, asuransi serta lembaga keuangan lainnya. Hal ini ditujukan dalam rangka mengurangi tingkat risiko di sektor keuangan dan mengantisipasi berkembangnya

universal

product,

meningkatkan

kepercayaan

pasar,

perlindungan konsumen, transparansi, standar praktik bisnis keuangan, dan mengurangi kejahatan di bidang keuangan. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 – 2004 telah merespon dinamika perubahan industri jasa keuangan tersebut, dimana dinyatakan bahwa dalam rangka menciptakan industri pasar modal yang efektif dan efisien, perlu dibentuk suatu lembaga independen yang mengawasi kegiatan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, disebutkan bahwa pengawasan industri jasa keuangan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen. Dalam Road Map Departemen Keuangan dan Kebijakan Sektor Keuangan, telah dicanangkan adanya integrasi pengawasan sektor jasa keuangan non bank yang merupakan langkah awal untuk membentuk suatu pengawas jasa keuangan yang terintegrasi. Penggabungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) merupakan persiapan

dalam

rangka

pembentukan

institusi

tersebut

(http://www.bapepam.go.id/bapepamlk/sejarah/index.htm).

b. Visi dan Misi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) a.

Visi Bapepam dan LK adalah: “Menjadi otoritas pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional, yang mampu mewujudkan industri pasar modal dan

commit to user



lembaga keuangan non-bank sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global.”

b.

Misi Bapepam dan LK adalah: Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka Bapepam dan LK memiliki misi yang terbagi dalam 3 (tiga) bidang yaitu sebagai berikut: 1) Misi Ekonomi tujuannya adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi perusahaan dalam memperoleh pembiayaan dan bagi pemodal dalam memilih alternatif investasi pada industri pasar modal dan jasa keuangan non bank. 2) Misi Kelembagaan tujuannya adalah mewujudkan Bapepam dan LK menjadi lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsinya memegang teguh pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, integritas dan senantiasa mengembangkan diri menjadi lembaga berstandar internasional. 3) Misi Sosial dan Budaya tujuannya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang memahami dan berorientasi pasar modal dan jasa keuangan

non-bank dalam membuat keputusan

investasi

dan

pembiayaan.”

c. Struktur Organisasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) Organisasi Bapepam dan LK terdiri dari 1 Ketua Badan sebagai eselon 1 dan membawahi 12 unit eselon II (1 Sekretariat dan 11 Biro Teknis), dimana lingkup pembinaan dan pengawasan meliputi aspek pasar modal, dana pensiun, perasuransian, perbankan dan usaha jasa pembiayaan serta modal ventura. Penggabungan ini mencerminkan repsons dan langka awal yang sekarang menjadi Kementrian Keuangan atas semakin terintegrasinya industri jasa keuangan. Struktur organisasi Bapepam yang terakhir berdasarkan Keputusan to user Menteri Keuangan RI Nomor:commit 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005



tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Organisasi unit eselon I Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan unit eselon I Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) digabungkan menjadi satu organisasi unit eselon I, yaitu menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan Lembaga Keuangan). Secara ringkas, mencakup : a.

Ketua Bapepam dan LK;

b.

Sekretaris Bapepam dan LK membawahi 5 Bagian: 1) Bagian perencanaan dan organisasi; 2) Bagian kepegawaian; 3) Bagian keuangan; 4) Bagian kerjasama internasional dan hubungan masyarakat; dan 5) Bagian umum.

c.

Kepala Biro Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum membawahi 4 Bagian: 1) Bagian Perundang-Undangan; 2) Bagian Penetapan Sanksi ; 3) Bagian Bantuan Hukum; dan 4) Bagian Profesi Hukum.

d.

Kepala Biro Riset dan Teknologi Informasi membawahi 5 Bagian: 1) Bagian Riset Ekonomi; 2) Bagian Riset Pasar Modal ; 3) Bagian Riset Asuransi, Dana Lembaga Pensiun dan Keuangan Lain; 4) Bagian Teknologi Informasi; dan 5) Bagian Pengelolaan Data dan Informasi.

e.

Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan membawahi 4 Bagian: 1) Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi ; 2) Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek ; 3) Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa ; dan commit to user



4) Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil. f.

Kepala Biro Pengelolaan Investasi membawahi 5 Bagian: 1) Bagian Pengembangan Kebijakan Investasi; 2) Bagian Pengembangan Produk Investasi ; 3) Bagian Pengawasan Bina Manajer Investasi dan Penasihat Investasi; 4) Bagian Pengawasan Pengelolaan Investasi ; dan 5) Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi.

g.

Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek membawahi 5 Bagian: 1) Bagian Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek; 2) Bagian Pengawasan Lembaga Efek ; 3) Bagian Kepatuhan Lembaga Efek; 4) Bagian Pengawasan Perdagangan ; dan 5) Bagian Wakil Perusahaan Efek.

h.

Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa membawahi 5 Bagian: 1) Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Keuangan; 2) Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Non Keuangan; 3) Bagian Pemantauan Perusahaan Jasa Keuangan; 4) Bagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan; dan 5) Bagian Pemantauan Perusahaan Properti dan Real Estat

i.

Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil membawahi 5 Bagian: 1) Bagian Penilaian Perusahaan Pabrikan; 2) Bagian Penilaian Perusahaan Non Pabrikan; 3) Bagian Pemantauan Perusahaan Aneka Industri; 4) Bagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar, Logam dan Kimia; dan 5) Bagian Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Agrobisnis.

j.

Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan membawahi 4 Bagian: 1) Bagian Standar Akuntansi dan Pemeriksaan; commit to user 2) Bagian Akuntan, Penilai, dan Wali Amanat Pasar Modal;



3) Bagian Pengembangan Keterbukaan dan Tata Kelola; dan 4) Bagian Pengembangan Pasar Modal Syariah. k.

Kepala Biro Perbankan, Pembiayaan, dan Penjaminan membawahi 4 Bagian 1) Bagian Perbankan; 2) Bagian Lembaga Pembiayaan; 3) Bagian Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan;dan 4) Bagian Lembaga Penjaminan dan Lembaga Pembiayaan Lainnya.

l.

Kepala Biro Perasuransian membawahi 5 Bagian 1) Bagian Kelembagaan Perasuransian; 2) Bagian Analisis Keuangan Perasuransian; 3) Bagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian; 4) Bagian Pemeriksaan Perasuransian; dan 5) Bagian Perasuransian Syariah’

m. Kepala Biro Dana Pensiun membawahi 5 Bagian 1) Bagian Kelembagaan Dana Pensiun; 2) Bagian Analisis Penyelenggaraan Program Dana Pensiun; 3) Bagian Pemeriksaan Dana Pensiun; 4) Bagian Pengembangan dan Pelayanan Informasi Dana Pensiun; dan 5) Bagian Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil.

d. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) mempunyai tugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 3 dan Pasal 4. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bapepam commit to user dan LK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :



a.

Penyusunan peraturan di bidang pasar modal;

b.

Penegakan peraturan di bidang pasar modal;

c.

Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal;

d.

Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik;

e.

Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

f.

Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal;

g.

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan;

h.

Pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

i.

Perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga keuangan;

j.

Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan;

k.

Pelaksanaan tata usaha Badan.

commit to user



B. HASIL PENELITIAN 1. Peranan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Dalam Mewujudkan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Terbuka Guna Memberikan Perlindungan Para Pemegang Saham a. Fungsi Peranan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Dalam

Mewujudkan

Prinsip

Good

Corporate

Governance

Pada

Perusahaan Terbuka Guna Memberikan Perlindungan Para Pemegang Saham Berdasarkan hasil penelitian penulis di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) Kementrian Keuangan Republik Indonesia yang bertempat di Jakarta Pusat yang di lakukan pada tanggal 19 April 2012 serta hasil wawancara dengan beberapa staf di Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum (PBH) Bapepam dan LK, maka disini penulis dapat mengkaji dan menguraikan mengenai peranan Bapepam dan LK sebagai pihak regulator dalam kegiatan pasar modal dengan yang tujuannya untuk dapat menciptakan kondisi pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta memberikan perlindungan kepada pemodal dan masyarakat berdasarkan amanah Undang Undang Pasar Modal. Berdasarkan amanah Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menegaskan secara jelas bahwa peranan Bapepam dan LK dalam memproteksi kegiatan pasar modal didasari pada tiga lembaga yang berfungsi membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan pasar modal adalah sebagai berikut (Bapak Tri Herdianto, Kepala Sub Bagian Peraturan Emiten dan Perusahaan Publik di Biro PBH Bapepam dan LK pada tanggal 19 April 2012) : 1) Lembaga Pembina. Bapepam dan LK yang memiliki otoritas pembinaan terhadap semua lapisan yang terkait dalam kegiatan pasar modal berkewajiban melakukan upaya upaya hal yang siginifikan untuk commit to user



perkembangan dan pertumbuhan pasar modal. Tujuan dari upaya pembinaan oleh Bapepam dan LK adalah untuk mampu membangun, mendirikan, dan mengembangkan pasar modal yang teratur wajar dan efisien yang tujuannya untuk dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sebagai pemodal dalam perusahaan terbuka. Peran Bapepam dan LK dalam melakukan pembinaan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) meningkatkan

kehati-hatian

dalam

memberikan

persetujuan

terhadap perubahan manajemen yang dilakukan perusahaan; b) Selain itu Bapepam dan LK juga harus melakukan kegiatan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap stakeholder dari suatu perusahaan; c) Bapepam dan LK melakukan pengujian atas setiap pertauranperaturan yang ditetapkan dalam kegiatan pasar modal; d) Bapepam dan LK melakukan evaluasi dari seluruh tindakan yang dilakukan oleh Bapepam dan LK dengan tujuan untuk dapat mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar , dan efisien

2) Lembaga Pengatur Peran penting Bapepam dan LK dalam kegiatan pasar modal adalah bahwa Bapepam dan LK memiliki level tertinggi dan otoritas besar dalam pengaturan dibidang pasar modal. Undang Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 (UUPM) telah mengamanahkan kepada Bapepam dan LK untuk berperan sebagai regulator dalam pengembangan pasar modal. Bapepam dan LK harus mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemodal dengan menetapkan peraturan-peraturan sesuai dengan keputusan menteri keuangan. Dimana peraturan ini akan mengikat perusahaan commit to user



untuk dapat patuh, tunduk, dan taat terhadap apa yang ditentukan dan diwajibkan oleh Bapepam dan LK. Bapepam dan LK telah menetapkan peraturan yang memberikan perlindungan kepentingan pemegang saham dengan membentuk perusahaan agar menerapakan sistem manajemen yang baik.

Kepentingan

pemegang

saham

merupakan

keterbukaan

informasi yang harus dilakukan oleh perusahaan (disclosure). Untuk dapat menciptakan agar perusahaan dapat mengelola manajemen perusahaan dengan baik, Bapepam dan LK menetapkan peraturan yang substansinya merupakan pedoman dari prinsip good corporate governance (GCG). Seluruh peraturan yang dikeluarkan Bapepam dan LK semuanya mengarah kepada prinsip GCG. Tahap penawaran umum merupakan hal yang penting bagi pemegang saham dan perusahaan terbuka. Bapepam dan LK telah menetapkan peraturan terkait kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan terbuka antara lain adalah sebagai berikut. a) Berdasrkan ketentuan Pasal 70 dan 71 Bapepam menetapkan peraturan nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan Peraturan Nomor IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran yang meliputi Prsopektus, Laporan Keuangan yang telah diaudit akuntan, perjanjian Emisi, Legal Opinion dan sebagainya dalam rangka penawaran umum; b) Sesuai Pasal 78 ayat (1) Bapepam menetapkan Peraturan Nomor IX.C.2 tentang pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum; c) Sesuai dalam Pasal 69 UUPM yang berstandar akuntansi, juga telah ditentukan beserta peraturan Bapepam dan LK menetapkan Peraturan Nomor VIII.G.7 Tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan; commit to user



d) Peraturan VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan; e) Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Penawaran Umum; f) Sesuai Pasal 86 ayat (1) UUPM Bapepam menetapkan Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan; g) Peraturan Nomor X.K. 4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum; h) Peraturan Nomor X.K. 6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik; i) Peraturan Nomor X.M.1 tentang keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu; j) Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik; k) Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Diumumkan Kepada Publik; l) Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala; m) Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib mendapat persetujuan pemegang saham independen; n) Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Suatu transaksi yang material wajib mendapat persetujuan pemegang saham; o) Peraturan Nomor IX.G.1 tentang Penggabungan atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten; dan p) Peraturan Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS diatur bahwa perusahaan diwajibkan untuk memberi kesempatan kepada pemegang saham untuk berpartisipasi danmenggunakan hak commit to user



suara dalam RUPS serta informasi tentang tata cara RUPS termasuk prosedur, tata cara, dan agenda rapat.

3) Lembaga Pengawas. Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang di emban oleh Bapepam dan LK berdasarkan UUPM. Bapepam dan LK terus melakukan pengawasan rutin sehari-hari terhadap kegiatan pasar modal berupa pemantau transaksi dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal. Bapepam dan LK juga melakukan penelaahan dan pemeriksaan teknis yang dilakukan guna memperoleh petunjuk awal yang memadai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap indiksai kegiatan pasar modal yang tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 UU Nomor 8 Tahun 1995. Ketiga kewenangan ini dilaksanakan oleh Bapepam dan LK dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UUPM. Sementara itu, pelaksanaan kewenangan Bapepam dan LK sebagai lembaga pengawas dapat dilakukan secara (Tavinayati dkk, 2009:13) : 1) Preventif, yakni dengan membentu suatu aturan, pedoman, bimbingan dan pengarahan; 2) Represif, yakni dengan melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan penerapan sanksi-sanksi. Bapepam dan LK juga memiliki tiga fungsi utama adalah sebagai berikut: 1) Fungsi rule making. Dalam hal ini otoritas pengawas dapat membuat aturan aturan main untuk pasar modal, fungsi ini disebut dengan

commit to user



fungsi Quasi Legislative Power, dimana Bapepam dan LK memiliki kewenangan legislatif dalam dunia pasar modal Indonesia. 2) Fungsi Adjudicatory. Fungsi ini memiliki otoritas pengawas untuk melakukan fungsinya sebagai quasi judicial power. Dimana Bapepam dapat melakukan judicial seperti yang dilakukan oleh suatu badan peradilan. Seperti misalnya mengadili dan memecat atau mencabut izin ataupun melarang pihak-pihak pelaku di pasar modal untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di pasar modal. 3) Fungsi Investigatory-Enforcement adalah membuat otoritas pengawas mempunyai kewenangan investigasi dan enforcement yang dilakukan dengan memberi Bapepam dan LK kewenangan penyelidikan dan penyidikan, sehingga membuatnya menjadi semacam polisi khusus di pasar modal.

2. Efektivitas Peranan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam Mewujudkan Prinsip Good Corporate Governance dan Memberikan Perlindungan Kepada Pemegang Saham Bapepam dan LK mempunyai tugas dan wewenang dalam memproteksi pasar modal dengan tujuan untuk menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Peran Bapepam dan LK yaitu dari fungsi dan wewenang yang dimilikinya yang terdiri dari fungsi Rule Making (pembuatan aturan), fungsi Adjudicatory (mengadili dan menjatuhkan sanksi), fungsi Investigatory enforcement (melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap laporan adanya dugaan tindak pidana pasar modal dan melakukan penegakan hukum) dapat memberikan perlindungan kepada stakeholders khususnya terhadap pemegang saham yang merupakan pihak yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan pasar modal (Bapak Rifky Ramadansyah, Staff Konsultan Hukum Biro PBH Bapepam dan LK) commit to user



Fungsi yang dijalankan Bapepam dan LK sabagai otoritas tertinggi dalam pasar modal tidak terlepas dari penegakan hukum yang memiliki profesionalitas dan proposionalitas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Suatu ketetapan atau peraturan tidak akan mampu efektif apabila tidak ditegakkan atau dijalankan oleh pihak pihak yang bertanggung jawab (law enforcement and justice enforcement). Salah satu pranata hukum pasar modal yang penting adalah penegakan prinsip keterbukaan informasi. Selain itu prinsip independensi dan standar praktek profesional pelaku pasar menjadi ukuran apakah transparansi berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagaimana yang diformulasikan kedalam UUPT, UUPM, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Ketua Bapepam dan LK. Peranan Bapepam dan LK dalam memberikan perlindungan kepada pemegang saham dengan mengimplementasikan prinsip GCG kedalam peraturan-peraturan Bapepam dan LK, melakukan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan

terhadap

pelaku

pasar

modal

serta

pertumbuhan

dan

perkembangan pasar modal yang semakin meningkat dari tahun ketahun menunjukkan Bapepam dan LK mampu memproteksi kegiatan pasar modal yang efektif dan efisien.

commit to user



C. HASIL PEMBAHASAN 1. Peranan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam Mewujudkan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan Terbuka Guna Memberikan Perlindungan Para Pemegang Saham Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) menjadi landasan segala bentuk pengaturan kegiatan yang ada di bidang pasar modal. Berdasarkan amanah UUPM, Bapepam dan LK menjadi lembaga yang memiliki level tertinggi dalam pengawasan, pembinaan dan pengaturan kegiatan pasar modal, baik itu dalam pasar perdana maupun pasar sekunder. Pasar ini menjadi tempat transaksi perdagangan efek yang dilakukan oleh perusahaan terbuka yang tujuannya adalah untuk memperoleh modal tambahan dari masyarakat yang tertarik dan mau berinvestasi pada perusahaan tersebut. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) memiliki peran penting dalam laju pertumbuhan pasar modal. Sebagai lembaga yang yang memiliki otoritas tertinggi dalam lingkup pasar modal, Bapepam dan LK harus dapat memberikan segala upaya agar terbentuknya lingkungan pasar modal yang sehat, wajar dan efisien serta memberikan perlindungan kepada para pemegang saham. Peran dari otoritas Bapepam dan LK adalah berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Pasar Modal menjelaskan bahwa Bapepam dan LK berkewajiban melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap kegiatan pasar modal. Sikap dan tindakan yang diambil dilakukan oleh Bapepam dan LK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada menteri keuangan, karena kedudukan Bapepam dan LK berada dalam lingkungan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Dalam pengawasan pasar modal yang merupakan tempat transaksi atau perdagangan efek yang dilakukan oleh perusahaan terbuka untuk menawarkan efeknya kepada masyarakat, perlu ada pengaturan dari Bapepam dan LK agar dalam proses penawaran efek tersebut commit to user



tidak ada pihak yang merasa dirugikan, khususnya terhadap calon pemegang saham yang akan menanamkan modalnya diperusahaan terbuka. Upaya yang dilakukan Bapepam dan LK untuk memajukan perkembangan pasar modal baik secara nasional maupun global adalah harus dengan membentuk suatu aturan yang dapat memberikan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada pihak pihak yang terkait dalam pasar modal. Dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat akan merasa aman dan nyaman untuk berinvestasi sehingga lingkungan pasar modal menjadi teratur, wajar, dan efisien. Untuk menciptakan laju perdagangan dipasar modal yang kondusif. Bapepam dan LK selaku pihak regulator dalam pasar modal, harus membentuk aturan yang dapat mewajibkan perusahaan terbuka untuk dapat mencapai standart tata kelola perusahaan yang baik. Dimana tata kelola perusahaan yang baik ini tercermin pada prinsip-prinsip yang dalam istilah asingnya adalah prinsip good corporate governance (GCG). Pedoman Umum prinsip GCG di Indonesia disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance. Pedoman yang diterbitkan pada tahun 2006 ini merupakan revisi atas Pedoman GCG yang diterbitkan pada tahun 2001. Meskipun Pedoman Umum GCG

Indonesia tahun 2006 tidak memiliki

kekuatan hukum yang mengikat, namun dapat menjadi rujukan bagi perusahaan

terbuka

dalam

menerapkan

GCG.

Dengan

membentuk

manajemen perusahaan dengan tata kelola yang baik dapat memberikan dampak

positif

bagi

semua

lapisan,

seperti

halnya

meningkatkan

perkembangan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia serta peningkatan daya tarik investor dalam negeri maupun luar negeri yang akan bersedia menanamkan modalnya di pasar modal Indonesia (Komite Nasional Kebijakan Governance). Penerapan prinsip GCG diyakini mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan landasan yang kokoh untuk menjalankan operasional perusahaan yang baik, efisien dan menguntungkan. Tetapi pada realitanya banyak perusahaan yang tidak mengimplementasikan prinsip GCG. Prinsip commit user GCG bukan merupakan bagian yangto diwajibkan kepada setiap perusahaan



tetapi lebih bersifat dianjurkan atau valuntary. Banyak sekali manfaat penerapan GCG secara benar dan konsisten. Seperti didefinisikan Komisi Nasional GCG Indonesia, GCG merupakan pola hubungan, sistem serta proses yang digunakan organ perusahaan (direksi, komisaris) guna memberi nilai tambah kepada pemegang saham secara bersinambung dalam jangka panjang, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya. Pola hubungan, sistem, serta proses itu sendiri, berjalan berdasarkan 5 prinsip, yakni transparansi, independensi, kewajaran (fairness), akuntabilitas dan responsibilitas. Kelima komponen prinsip tersebut penting karena penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

GCG

yang

merupakan

sistem

untuk

mengatur

dan

mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua pihak yang berkepentingan stakeholder menekankan pada dua hal yaitu pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Banyak pihak yang menganjurkan untuk dapat diterapkannya prinsip GCG ini karena dapat memberikan perlindungan dan kepastian serta pengetahuan atas informasi materiil terkait perusahaan dan pemegang saham. Organisation

for economic co-operation and development (OECD)

menekankan bahwa kerangka GCG harus dikembangkan sehingga dapat mendorong perkembangan perekonomian secara umum dan meningkatkan integritas pasar serta dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi pasar sehingga dapat memberikan insentif bagi pelaku pasar. Sehubung dengan sifat prinsip GCG yang tidak wajib diterapkan diseluruh perusahaan terbuka commit to user di indonesia, maka Bapepam dan LK selaku otoritas pasar modal



berkewajiban untuk dapat menciptakan kondisi pasar modal yang efektif dan efisien, sehingga Bapepam dan LK harus dapat mengintensifkan penerapan prinsip GCG pada perusahaan terbuka dengan mengadopsi substansi dari prinsip GCG ke dalam peraturan-peraturan Bapepam dan LK yang sifatnya menjadi suatu kewajiban yang harus ditaati oleh perusahaan terbuka terkait dengan penawaran umum. Aturan atau regulasi yang telah ditetapkan menjadi salah satu upaya Bapepam dan LK selaku regulator untuk menstabilitaskan kegiatan pasar modal. Sehingga mampu mewujudkan pasar modal yang teratur, wajar,dan efisien. Regulasi yang dibentuk Bapepam dan LK menjadi suatu hal yang wajib untuk dipatuhi oleh pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Salah satu regulasi yang dibentuk Bapepam dan LK adalah regulasi yang ditetapkan kepada perusahaan terbuka yang melakukan penawaran umum. Baik dari proses sebelum penawaran umum, pada saat penawaran umum, dan/atau setelah penawarn umum, yang tujuan Bapepam dan LK adalah untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menanamkan modalnya pada perusahaan yang melakukan penawaran umum Dalam proses penawaran umum yang akan dilakukan oleh perusahaan terbuka terlebih dahululu harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam dan LK. Dimana peraturan ini merupakan cerminan dari wujud prinsip GCG yang menjadi pedoman untuk menciptakan kondisi pasar modal yang transparan atau keterbukaan atas informasi. Bapepam dan LK juga mewajibkan

Emiten

dan

Perusahaan

Publik

untuk

mengungkapkan

pelaksanaan tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan seperti frekuensi rapat dewan komisaris dan direksi, frekuensi kehadiran anggota dewan komisaris dan direksi dalam rapat tersebut, frekuensi rapat dan kehadiran komite audit, pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban dewan komisaris dan direksi serta remunerasi dewan komisaris dan direksi. Sejak tahun 2000, Bapepam dan LK telah berperan aktif dalam terwujudnya penerapan prinsip prinsip GCG di Indonesia, terutama to user dilingkungan pasar modal. commit Penerapan ini bertujuan untuk meningkatkan



kepercayaan masyarakat, baik lokal maupun internasional, terhadap pasar modal Indonesia. Peran aktif Bapepam dan LK pada GCG diwujudkan dengan keanggotaan Ketua Bapepam dan LK, Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan dalam Komite Nasional GCG, dimana komite ini telah menyusun pedoman nasional GCG di indonesia (M Irsan Nasarudin dkk, 2010:100). Sebagai implementasi penerapan GCG di pasar modal, Bapepam dan LK terus berusaha memasukkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap penyusunan peraturan. Hal tersebut tercermin dalam penyempurnaan peraturan tentang keterbukaan informasi, pelaporan keuangan, transaksi material, transaksi benturan kepentingan, tender offer, merger, dan take over,maupun peraturan baru mengenai saham bonus, tanggung jawab direksi atas laporan keuangan, dan pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit yang diterbitkan tahun 2003 (http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/annual_report_pm/2003/m_gcg_2003.pdf). Dewasa ini sinergi dalam implementasi atau penerapan GCG berada pada perangkat hukum atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh regulator yang mana peraturan itu bertujuan untuk mendisiplinkan manajemen perusahaan dan menekan pasar agar tidak bertindak bebas

yang

mengakibatkan kerugian terhadap stakeholders. Sehingga dengan aturan hukum yang wajib ditaati maka terciptalah suatu tingkat kepatuhan yang signifikan dilakukan oleh pelaku pasar modal. Sikap kepatuhan yang dilakukan oleh perusahaan dapat meningkatkan kualitas output, mengurangi asimetris informasi, Meningkatkan nilai prediksi (prediction value), menurunkan kesalahan keputusan investasi. Hasil inilah yang menjadi bagian salah satu Bapepam dan LK membentuk aturan yang secara substansial menerapkan

prinsip

prinsip

GCG

agar

perusahaan

dapat

mengimplementasikan prinsip GCG meskipun dari manajemen perusahaan sendiri tidak mengimplementasikan prinsip GCG.

commit to user



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) beserta peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK telah memberikan perlindungan kepada para pemegang saham publik secara lebih besar. Hal ini dapat dilihat pada prinsip transparansi dan keterbukaan, wajar dan efisiensi dalam UUPM beserta atauran-aturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK. Berikut ini adalah peran Bapepam berdasarkan amanah UUPM Pasal 3 yang mencerminkan wujud dari prinsipprinsip Good Corporate Governance yang diterapkan pada perusahaan terbuka guna memberikan perlindungan pemegang saham adalah sebagai berikut: a.

Lembaga Pembina Bapepam dan LK mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk membina kegiatan yang ada dalam pasar modal. Pembinaan merupakan salah satu peran Bapepam dan LK berdasarkan UUPM. Untuk menciptakan kegiatan pasar modal yang kondusif, dimana pemegang saham sebagai pihak yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan pasar modal, Bapepam dan LK harus terus meningkatkan kehati-hatian terhadap perusahaan yang meminta perijinan, persetujuan dan pendaftaran. Salah satunya dalam memberikan persetujuan terhadap perubahan manajemen dan pengendalian dari Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, antara lain melalui kegiatan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham Perusahaan Efek. Berdasarkan data Bapepam dan LK tahun 2011 ada beberapa seleksi calon yang memperoleh ketentuan dengan perincian sebagai berikut (Siaran Pers Bapepam dan LK Tahun 2011): 1) Calon Direktur sebanyak 31 orang; 2) Calon Komisaris sebanyak 29 orang; dan 3) Calon pemegang Saham atau Pengendali sebanyak 7 orang. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaku pasar modal, commit tokegiatan user Bapepam-LK telah melakukan edukasi berupa pembekalan



kepada perusahaan efek. Uji kepatuhan lembaga efek dilakukan melalui pemeriksaan rutin kepada para pelaku pasar modal khususnya Lembaga Efek. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari tugas dan fungsi Bapepam dan LK dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pasar modal. Pemeriksaan rutin bertujuan untuk memastikan kepatuhan Lembaga Efek terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku. Selama periode Januari hingga 9 Agustus 2011, Bapepam-LK telah melakukan pemeriksaan rutin terhadap (Siaran Pers Bapepam dan LK Tahun 2011) : 1) 9 (sembilan) Perusahaan Efek (PE), yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat PE Anggota Bursa dan 8 (delapan) Kantor Cabang PE Anggota Bursa. 2) 5 (lima) Biro Administrasi Efek (BAE) dan 4 (empat) Bank Kustodian (BK). 3) 1 (satu) Self Regulatory Organizations (SRO), yaitu PT Bursa Efek Indonesia. Dalam melakukan uji kepatuhan PE, pemeriksaan dilakukan terhadap antara lain organisasi PE, pengendalian dan pengawasan internal, penyelenggaraan pembukuan, perlindungan aset-aset nasabah, Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) khususnya dalam hal kesesuaian dalam perhitungan dan penyajiannya. Sedangkan dalam pemeriksaan rutin BAE, BK dan SRO, pemeriksaan dilakukan terhadap antara lain organisasi, operasional, pelaporan dan pemeliharaan dokumen. Dari hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap 9 (sembilan) PE, seluruhnya dikenakan diberikan teguran tertulis. Bapepam dan LK juga membentuk Penyempurnaan Standard Operating Procedures (SOP) Sepanjang tahun 2011, penyempurnaan SOP difokuskan dan diarahkan pada upaya meningkatkan layanan publik. Sebagai organisasi yang pro publik, maka penyempurnaan proses bisnis di Bapepam dan LK diarahkan untuk menghasilkan proses bisnis yang commit to user



akuntabel dan transparan, serta mempunyai kinerja yang cepat dan ringkas.

Untuk

penyempurnaan

itu, atas

Bapepam SOP

yang

dan ada

LK

senantiasa

secara

rinci

melakukan dan

dapat

menggambarkan setiap jenis keluaran pekerjaan secara komprehensif. Bapepam dan LK menunjang pelaksanaan tugas secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel, serta menindaklanjuti hasil penelaahan dan penilaian internal atas SOP, serta memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-71/BL/2007 tanggal 30 April 2007 tentang SOP dilingkungan Bapepam-LK dan telah disempurnakan dengan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor

KEP-556/BL/2010

tanggal 30 Desember 2010, maka Bapepam dan LK sebagai organisasi yang melayani publik senantiasa perlu melakukan penyempurnaan SOP yang ada.

b.

Lembaga Pengatur Bapepam dan LK berdasarkan fungsinya telah menjalankan perannya sebagai regulator sesuai dengan amanah Pasal 3 UUPM. Peran penting dari Bapepam untuk mengontrol dan mengarahkan perusahaan atau pihak yang terkait dalam pasar modal adalah dengan menetapkan peraturan sebagai dasar kepastian hukum bagi hak dan kewajiban setiap pihak dan untuk mencapai kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien. Beberapa peraturan yang ditetapkan oleh Bapepam yang wajib dipatuhi oleh perusahaan terbuka untuk membentuk manajemen perusahan yang baik yang dapat memberikan perlindungan para pemegang saham: 1) Kewajiban perusahaan publik untuk dapat melakukan penawaran umum harus memenuhi hal-hal yang telah ditentukan berdasarkan commit to user



UUPM dan peraturan pelaksanaan Bapepam dan LK adalah sebagai berikut: Persyaratan penawaran umum telah diatur dalam beberapa peraturan Bapepam-LK antara lain persyaratan yang terkait jumlah maupun jenis dokumen yang wajib disampaikan kepada Bapepam sebagai bagian dari dokumen pernyataan pendaftaran. Dokumen yang dipersyaratkan bertambah banyak jumlahnya jika Emiten memiliki banyak anak perusahaan, karena dokumen tersebut mencakup dokumen Emiten sendiri maupun dokumen yang terkait dengan anakanak perusahaannya. Persyaratan tersebut akan menjadi tanggung jawab bagi Emiten yang harus diperhitungkan waktu dan biaya penyiapannya. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) UUPM yang menyatakan bahwa yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual Efek kepada masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif. Keterbukaan pada saat melakukan penawaran umum ( primary market level) harus didahului dengan pengajuan Pernyataan Pendaftaran Emisi ke Bapepam dengan menyertakan semua dokumen penting yang disebut prospektus. Prospektus berdasarkan Pasal 1 angka 26 UUPM adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek. Karena prospektus hal yang signifikan bagi pemodal untuk mengambil keputusan dalam melakukan pemesanan dan pembelian atas efek, maka penyajian data prospektus ini merupakan perhatian utama oleh Bapepam sebagai otoritas pasar modal. Bapepam dalam rangka penawaran umum memberikan arahan bahwa prospektus selain harus meliputi semua rincian dan fakta material mengenai emiten, juga harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. commit to user



Sebagai bentuk perlindungan terhadap investor, maka Pasal 70 angka (1) UUPM dalam penjelasannya menentukan bahwa: “Kegiatan Penawaran Umum merupakan salah satu cara untuk menghimpun dana masyarakat. Untuk itu, kepentingan masyarakat yang akan menanamkan dananya pada Efek perlu mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, setiap Pihak yang bermaksud menghimpun dana melalui Penawaran Umum diwajibkan terlebih dahulu menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dan Penawaran Umum tersebut baru dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran dimaksud efektif”. Pasal 71 UUPM memberikan ketegasan dalam menjamin bahwa pemesan atau pembeli efek telah memperoleh informasi atau keterbukaan (disclosure) dari emiten. Sesuai dengan amanah UUPM, Bapepam dan LK membentuk Peraturan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran. Pada angka 3 dan 4 dalam peraturan ini menyatakan bahwa emiten harus bertanggung jawab sepenuhnya atas semua informasi yang ada dalam pernyataan pendaftaran serta memastikan bahwa para pemodal telah memperoleh informasi yang dibutuhkan. Sepanjang tahun 2011 Bapepam dan LK melakukan telah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan ini dengan tujuan untuk menyederhanakan persyaratan, proses, dan prosedur penawaran umum yang dilakukan oleh emiten/perusahaan publik dengan mengurangi jumlah dokumen maupun jenis dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum, tanpa mengurangikualitas informasi yang harus disediakan.

Pengurangan

jumlah

dokumen

dimaksud

adalah

pengurangan jumlah rangkap dokumen Pernyataan Pendaftaran yang disampaikankepada Bapepam-LK yang semula empat rangkap tercetak (hard copy) menjadi dua rangkap, dengan disertai pula salinan elektronik (soft copy). Penyempurnaan peraturan ini ditetapkan melalui keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-689/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 (Arsip Bapepam dan LK Tahun 2011). commit to user



Peraturan Nomor IX.C.1 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum, dimana seluruh isi dari peraturan ini memuat ketentuan yang menjadi bagian hak pemodal untuk mengetahu seluk beluk yang terkait perusahaan yang melakukan penawaran umum yang meliputi Prospektus, Laporan Keuangan yang telah diaudit akuntan, perjanjian Emisi, Legal Opinion dan sebagainya dalam rangka penawaran umum. Pasal 78 ayat (1) mengatur bahwa : Prospektus merupakan salah satu dokumen pokok dalam rangka Penawaran Umum. Oleh karena itu, informasi yang terkandung di dalamnya harus memuat hal-hal yang benarbenar menggambarkan keadaan Emiten yang bersangkutan sehingga keterangan atau informasi dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan keputusan investasinya. Apabila informasi yang disajikan tidak benar tentang fakta yang material, atau tidak mengungkapkan informasi yang benar tentang fakta yang material, hal tersebut dapat mengakibatkan pemodal mengambil keputusan investasi yang tidak tepat. Peraturan Nomor IX.C.12 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah juga menentukan dan menyelaraskan pelaksanaan penerbitan Obligasi Daerah dengan memenuhi ketentuan tata cara pendaftaran dalam rangka penwaran umum sebagaimana yang diatur dalam peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum yang mengutamakan prinsip disclosure information pada emiten dan perusahaan publik (Arsip Bapepam dan LK Tahun 2011). Dalam ketentuan ini emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran (PP) kepada Bapepam dan LK untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat apabila telah mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam dan LK dengan tujuan untuk memastikan bahwa pemodal memperoleh informasi yang cukup dan benar tentang keadaan keuangan dan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik. commit to user



Peraturan Nomor IX.C.2 tentang pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum merupakan pedoman yang wajib ditati bagi emiten dalam memberikan informasi mengenai penawaran umum dari emiten yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal. Pasal 75 menyatakan bahwa Bapepam dan LK berkewajiban memperhatikan dan memeriksa prospektus apakah telah memenuhi prinsip keterbukaan atau transparansi. Berdasarkan Pasal 76 UUPM Bapepam dan LK juga dapat meminta emiten wajib mengembalikan modal yang diberikan pemesan saham apabila efek yang dicatatkan dibursa efek tidak memenuhi persyaratan pencatatan. Contoh perusahaan yang memenuhi ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK pada saat penawaran umum adalah dalam permohonan pernyataan pendaftaran yang diajukan oleh PT Bank Bukopin,

TBk

(surat

PT

Bank

Bukopin,

Tbk

Nomor:

12400/DIR/XII/2011, tanggal 19 Desember 2011 Perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Bukopin Tahap I Tahun 2012). Dengan kronologis pada tanggal 19 Desember 2011, PT Bank Bukopin telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Bukopin Tahap I Tahun 2012. Berdasarkan permohonan tersebut, Bapepam dan LK telah melakukan penelaahaan atas permohonan dimaksud. Dari hasil penelaahan tersebut, Bapepam dan LK meminta kepada PT Bank Bukopin, Tbk untuk menyampaikan perubahan dan atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dan LK (Surat Bapepam dan LK Nomor: S-392/BL/2012 tanggal 13 Januari 2012 Hal: Perubahan dan atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran. Pada tanggal 26 Januari 2012, PT Bank Bukopin, Tbk) menyampaikan jawaban atas telaahan Bapepam dan LK sebagaimana user dimaksud di atas commit dengan tomelampirkan kelengkapan dokumen



sebagaimana yang dimintakan oleh Bapepam dan LK (Surat PT Bank Bukopin, Tbk Nomor: 0841/DIR/I/2012, tanggal 26 Januari 2012 Perihal Jawaban atas surat Bapepam dan LK Nomor: S-392/BL/2012 tanggal 13 Januari 2012). Kemudian Bapepam dan LK pada tanggal 3 Februari 2012 memerintahkan kepada PT Bank Bukopin, Tbk untuk mengumumkan Prospektus Ringkas paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan dari Bapepam dan LK dan sudah dapat melaksanakan penawaran awal (bookbuilding) bersamaan dengan diumumkannya Prospektus Ringkan (Surat Bapepam dan LK Nomor: S-1237/BL/2012 tanggal 3 Pebruari 2012 Hal: Pengumuman Prospektus Ringkas dan/atau Pelaksanaan Penawaran Awal). Guna memenuhi kelengkapan dalam rangka Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, PT Bank Bukopin, Tbk telah

mengkonfirmasikan

kepada

Bapepam

dan

LK

tentang

pelaksanaan penawaran awal obligasi dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum (Surat PT Bank Bukopin, Tbk Nomor: 1981/DIR/II/2012, tanggal 22 Februari 2012 Perihal Jawaban atas surat Bapepam dan LK Nomor: S-392/BL/2012 tanggal 13 Januari

2012

Konfirmasi

Pelaksanaan

Penawaran

Awal

(Bookbuilding) Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Bukopin Tahap I tahun 2012). Setelah dilakukan penelahaan lebih lanjut oleh Bapepam dan LK sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, PT Bank Bukopin, Tbk Bapepam dan LK berpendapat bahwa tidak diperlukan informasi tambahan, maka Pernyataan Pendaftaran dinyatakan menjadi efektif (Surat Bapepam dan LK kepada PT Bank Bukopin, Tbk Nomor: S-2394/BL/2012 tanggal 28 Pebruari 2012 Hal: Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran). commit to user



Dari proses permohonan Pernyataan Pendaftaran PT Bank Bukopin, Tbk tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pemenuhan prinsip keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Umum benar-benar terpenuhi dengan kewenangan yang ada pada Bapepam dan LK.

2) Tanggung

jawab

pengurus

dalam

manajemen,

pengawasan

manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham diatur dalam hal sebagai berikut: Emiten mempunyai tanggung jawab dalam memberikan informasi mengenai laporang keuangan yang telah diatur sesuai dalam Pasal 69 UUPM yang berstandar akuntansi, juga telah ditentukan beserta peraturan Bapepam dan LK dalam angka 2 Peraturan Nomor VIII.G.7 Tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan. Angka 2 mengatur secara khusus bahwa manajemen emiten harus bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Sesuai dengan informasi materiil dalam pernyataan pendaftaran, Pasal 80 ayat (1) UUPM menetapkan bahwa : Jika Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya sehingga informasi dimaksud menyesatkan, maka: a) setiap Pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran; b) direktur dan komisaris Emiten pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif; c) Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan d) Profesi Penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran; wajib bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud. commit to user



Berdasarkan pasal diatas, Bapepam dan LK juga menetapkan Peraturan VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan dalam angka 2 juga mewajibkan direktur untuk menandatangani surat pernyataan. Direksi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan serta bertanggung jawab atas pernyataan yang dapat menimbulkan kerugian. Dalam tahap penawaran umum dalam hal jumlah permintaan efek melebihi jumlah efek yang ditawarkan, maka harus diadakan penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Penawaran Umum. Dalam peraturan ini banyak hal yang diatur dalam proses penjatahan termasuk salah satunya Manajer Penjatahan wajib memastikan bahwa semua agen penjualan Efek yang tercantum dalam Prospektus mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh formulir pemesanan dan dokumen pemesanan lain yang diperlukan. Formulir pemesanan tersebut wajib tersedia dalam jumlah yang cukup dan

mempunyai

nomor

urut

tercetak

(preprinted

number).

Berdasarkan laporan Bapepem dan LK tahun 2011, peraturan ini mengalami penyempurnaa dengan tujuan memberikan landasan hukum yang lebih kuat mengenai ketentuan pembatalan pemesanan ganda dan rincian pemesanan yang dianggap terafiliasi dalam proses Penawaran Umum serta mewajibkan Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk memperhatikan kepentingan pemesan perorangan dalam penetapan persentase Penjatahan Pasti dan Penjatahan Terpusat (Arsip Bapepam dan LK 2011). Pasal 86 ayat (1) UUPM mengatur bahwa: Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif atau Perusahaan Publik wajib: a.menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat; dan commit to user



b.menyampaikanlaporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga Efek selambatlambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut. Berdasarkan pasal diatas Bapepam dan LK juga menetapkan Peraturan Nomor X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep 346/BL/2011 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik dimana pada angka 2 huruf c memuat mengenai kewajiban emiten dan perusahaan publik untuk mengumumkan laporan keuangan dan angka 3 menentukan agar dapat menyampaikan laporan keuangan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan. Setiap emiten dan perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Bapepam dan LK untuk agar dapat diketahui oleh para pemegang saham.

sebagai

contoh

peran

Bapepam

dalam

memberikan

perlindungan atas pelanggaran dalam kegiatan pasar modal adalah kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) 2011 ”DART” ( Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.2, Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor:Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, angka 3 huruf b 3). Dalam hal ini, kewajiban ”DART” adalah menyampaikan LKTT 2011 kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat dalam jangka waktu paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan (Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor:Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan commit to user



Publik, angka 3 huruf b 3) dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bapepam dan LK dalam salinan elektronik. Pada tanggal 12 Oktober 2011, Bapepam dan LK telah menerima

LKTT

”DART”

periode

2011

yang

seharusnya

disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat 30 September 2011, yaitu pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan (surat Bapepam dan LK Nomor: S-314/BL/S.2/2011 tanggal 24 November 2011, Hal: Sanksi Administratif atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) 2011). Pengumuman di Surat Kabar dan Penyampaian Salinan Elektronik (Soft Copy) LKTT 2011, angka 4. Selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2011 ”DART” telah mengumumkan LKTT 2011 melalui surat kabar yang seharusnya dilakukan paling lambat 30 September 2011. Kemudian,

pada tanggal 20 Oktober 2011, ”DART” telah

menyampaikan LKTT kepada Bapepam dan LK dalam bentuk salinan elektronik (soft copy) yang seharusnya disampaikan dalam jangka waktu yang bersamaan dengan penyampaian LKTT 2011. Dengan demikian, ”DART” mengalami keterlambatan dalam menyampaikan Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2011 selama 12 (dua belas) hari yang dihitung dari tanggal 31 September 2011 (tanggal kewajiban penyampaian laporan) sampai dengan 12 Oktober 2011 (tanggal penyampaian laporan). Berdasarkan fakta tersebut di atas, Bapepam dan LK telah mengenakan sanksi administratif kepada ”DART” yait, untuk keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan, ”DART” diwajibkan untuk membayar denda per hari sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 12 (dua belas) hari keterlambatan atau seluruhnya sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang harus segera disetor ke Kas Negara. Sedangkan untuk keterlambatan mengumumkannya di surat kabar dan commit to user



keterlambatan menyampaikan LKTT 2011 kepada Bapepam dan LK dalam bentuk salinan elektronik (soft copy), Bapepam dan LK mengenakan sanksi administratif kepada ”DART” berupa Peringatan Tertulis dan diingatkan untuk selalu mematuhi peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal ( surat Bapepam dan LK Nomor: S314/BL/S.2/2011

tanggal

24

November

2011,

Hal:

Sanksi

Administratif atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) 2011, Pengumuman di Surat Kabar dan Penyampaian Salinan Elektronik (Soft Copy) LKTT 2011, angka 4). Peraturan Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum pada angka 1 jelas memuat mengenai kewajiban emiten untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham maupun obligasi yang dibuat secara berkala setiap tiga bulan yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember, dan disampaikan kepada Bapepam dan LK yang merupakan hal yang penting yang dapat mempengaruhi kepentingan pemodal. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran tersebut wajib dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan atau disampaikan kepada wali amanat selaku wakil dari pemegang obligasi. Berkenaan dengan ketepatan waktu penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) selama tahun 2011, sebesar 95% dari total Emiten menyampaikan LRPD periode Desember dengan tepat waktu, sebesar 95% dari total Emiten menyampaikan LRPD periode Maret 2011 yang tepat waktu, sebesar 93% dari total Emiten menyampaikan LRPD periode Juni 2011 dengan tepat waktu, dan sebesar 98% dari total Emiten menyampaikan LRPD periode September 2011 dengan tepat waktu (Arsip Bapepam dan LK Tahun 2011). Sebagai contoh adalah realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum “TRIL” dengan kronologis Pada tanggal 15 Januari commitPernyataan to user Efektif dari Bapepam dan LK 2008, “TRIL” memperoleh



atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham “TRIL”. Berkenaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut, “TRIL” telah menyampaikan laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) hasil Penawaran Umum periode 31 Maret 2008 kepada Bapepam dan LK pada tanggal 14 April 2008. Dari laporan tersebut dan membandingkan dengan yang ada dalam Prospektus Penawaran Umum “TRIL”, diperoleh data bahwa “TRIL” telah melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana tabel berikut (Surat Bapepam dan LK Nomor: S-39/BL/S.2/2012 tanggal 7 Februari 2012, Hal: Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal, angka 1): Tabel 1 : Perubahan Penggunaan Dana No .

Rencana Penggunaan Dana Pada Prospektus

%

1. 2.

Modal kerja Pendirian dan perluasan gudang & workshop Peningkatan status perwakilan menjadi cabang utama sekaligus pembangunan “workshop gallery” Perlunasan sebagian hutang di Bank Danamon

70 16

3.

4.

Total

10

4

100

Rencana Penggunaan Dana LRPD per 31 Maret 2008 Modal kerja Pembangunan gudang Peningkatan status perwakilan menjadi cabang utama sekaligus pembangunan “workshop gallery” Sisa dana ditempatkan dalam bentuk investasi jangka pendek di: PT SAM Rp. 25 milliar PT SASM Rp 10 milliar PT SASM Rp 10 milliar Total

%

43,42 13,35

39,37

100

Sumber : Bapepam dan LK Tahun 2012 Atas perubahan penggunaan dana tersebut, “TRIL” tidak mengadakan

Rapat

umum

Pemegang

Saham

(RUPS)

untuk

mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS. Berdasarkan data tersebut di atas, “TRIL” terbukti telah melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham “TRIL” dimana penggunaan dana hasil Penawaran yang dilakukan oleh commit to user



“TRIL” untuk investasi jangka pendek di “SAM” dan “SASM” tidak sesuai dengan rencana realisasi penggunaan dana Penawaran Umum sebagaimana dicantumkan dalam Prospektus Penawaran Umum, dan atas perubahaan penggunaan dana dimaksud, “TRIL” tidak mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.4. Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juncto Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004, dengan ini ditetapkan bahwa “TRIL” dikenakan sanksi administratif berupa Denda sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang harus segera disetor ke Kas Negara (Surat Bapepam dan LK Nomor: S39/BL/S.2/2012 tanggal 7 Februari 2012, Hal: Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal, angka 1). Emiten yang memperoleh dana dari pemegang saham atau pemodal yang PP telah efektif wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dan tindakan ini wajib dipertanggung jawabkan pada RUPS Tahunan dan atau disampaikan kepada wali amanat. Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep134/BL/2006 tanggal 7 Desember 2006. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dan sekaligus menggantikan Peraturan Nomor VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan. Adapun Penerbitan Peraturan ini dimaksudkan sebagai upaya Bapepam dan LK selaku regulator dalam melakukan

pengawasan

dan

mendorong

peningkatan

kualitas

penerapan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban tata kelola yang commit to user



baik oleh Emiten dan Perusahaan Publik kepada pemegang saham dan publik. Salah satu prinsip dalam tata kelola perusahaan yang baik adalah adanya jaminan bahwa seluruh informasi yang bersifat material terkait dengan perusahaan, termasuk keadaan keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola, harus disusun dan disajikan secara akurat serta diinformasikan serta dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham secara tepat waktu. Hal tersebut telah menjadi suatu prinsip yang secara umum diakui dan diterapkan banyak negara. Salah satu bentuk utama pemenuhan hal tersebut dilakukan melalui kewajiban penyusunan Laporan Tahunan oleh manajemen dan pengawas perusahaan. Dengan diterbitkannya peraturan ini, diharapkan Laporan Tahunan yang disusun oleh Emiten atau Perusahaan Publik dapat semakin meningkat baik dari sisi kualitas informasi maupun ketepatan waktu penyampaian Laporan Tahunan tersebut, dimana secara umum hal tersebut menjadi indikasi adanya peningkatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, yaitu tercapainya keseimbangan antara yang

disajikan,

diberikan,

dan

dipertanggungjawabkan

oleh

manajemen dan pengawas atas kinerja masing-masing di perusahaan dengan kebutuhan hak pemodal atas informasi perusahaan melalui pelaksanaan prinsip keterbukaan dalam Laporan Tahunan. Peraturan Nomor X.K. 6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Laporan Tahunan wajib disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Sebagai contoh adalah kewajiban penyampaian Laporan Tahunan 2010 ”GTBO” berdasarkan ketentuan

peraturan

Bapepam

tentang

Laporan

Kewajiban

Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik, Peraturan Bapepam Nomor X.K.6, angka 1 huruf a. Dalam hal ini, commit to userlaporan tahunan kepada Bapepam kewajiban ”GTBO” menyampaikan



dan LK selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir, sebanyak 4 (empat) eksemplar dan sekurang-kurangnya 1 (satu) eksemplar dalam bentuk asli yang wajib ditandatangani secara langsung oleh direksi dan komisaris. Pada tanggal 2 Mei 2011 Bapepam dan LK telah menerima Laporan Tahunan ”GTBO” periode tahun 2010, yang seharusnya disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat tanggal 30 April 2011, yaitu 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Dengan demikian ”GTBO” mengalami keterlambatan menyampaikan laporan Tahunan 2010 selama 2 (dua) hari (surat Bapepam dan LK Nomor: S-274/BL/S.2/2011 tanggal 14 November 2011, Hal: Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Tahunan 2010, angka 4). Berdasarkan fakta tersebut di atas, Bapepam dan LK telah mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada ”GTBO” per hari sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 2 (dua) hari keterlambatan atau seluruhnya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus segera disetor ke Kas Negara. Adapun

demikian

selain

mengatur

mengenai

pengungkapan atas pemegang saham tertentu dalam laporan tahunan yang diatur dalam Peraturan X.K. 6

juga mewajibkan pemegang

saham

atas

yang

memiliki

saham

di

5%

untuk

melapor

kepemilikannya dan menyampaikan informasi kepada Bapepam dan LK sesuai dengan Peraturan Nomor X.M.1 tentang keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu merupakan hak dari pemegang saham untuk memperoleh informasi terkait modal yang telah diinvestasikan (Arsip Bapepam dan LK Tahun 2011).

3) Pemegang Saham memperoleh metode yang aman dalam pendaftaran kepemilikan dan pengalihan sahamnya. commit to user



Pasal 48 dan Pasal 49 UUPM beserta peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Nomor VI.B.1 dan Peraturan IX.J.1, memungkinkan pemegang saham memperoleh kenyamanan dan keamanan dalam mendaftarkan sahamnya dengan memperbolehkan perusahaan

melimpahkan

kewenangan

pengadministrasian,

pemindahan kepemilikan, penyerahan atau penerimaan efek kepada Biro Administrasi Efek (BAE). Angka 11 Peraturan Nomor IX.J.1 diatur mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang mensyaratkan bahwa pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerimanya. Hal ini mengatur mengenai ketentuan saham dalam penitipan kolektif pemegang saham. Peraturan Nomor VI.B.1 menetapkan bahwa dalam hal pengadministrasian, pemindahan kepemilikan,

penyerahan

atau

penerimaan efek kepada BAE dilakukan oleh BAE, emiten dan BAE bertanggungjawab baik sendiri maupun bersama-sama kepada pemegang efek atas kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaiannya dalam melaksanakan tugasnya.

4) Pemegang Saham mendapatkan informasi yang relevan tentang perseroan secara tepat waktu dan mudah yang diatur dalam peraturan sebagai berikut Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Pasar Modal mengatur kewajiban bagi emiten atau perusahaan publik untuk memberikan informasi kepada publik (termasuk kepada pemegang saham) mengenai keadaan perseroan baik secara berkala, ataupun insidentil dalam hal terjadi peristiwa materiil yang menyangkut perusahaan. Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian commit to user hubungan istimewa, informasi Laporan Keuangan mengenai transaksi



segmen, instrumen derivatif, pemecahan saham dan deviden saham. Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik pada angka 13 mengatur bahwa laporan tahunan dan perhitungan tahunan harus disetujui oleh RUPS dan perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba atau rugi. Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Diumumkan Kepada Publik mengatur bahwa setiap perusahaan publik atau emiten harus menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin paling lambat akhir hari kerja kedua setelah keputusan atau terjadinya informasi atau fakta materiil yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek, perusahaan atau keputusan investasi pemodal. Yang termasuk informasi atau fakta materiil antara lain adalah, penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, pembentukan usaha patungan, pembelian dan penjualan aktiva yang materiil, dan perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen. Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Setiap emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan berkala secara baik secara tahunan maupun tengah tahunan kepada Bapepam dengan ketentuan bahwa laporan keuangan tersebut wajib diumumkan kepada publik. Peraturan Nomor X.K.5 tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit.

5) Hak pemegang saham untuk berpartisipasi dalam RUPS dan menggunakan hak suara. Kondisi perusahaan yang dihadapkan pada suatu kondisi dimana pilihan terbaik bagi perseroan adalah untuk melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, maka dalam to user rangka perlindungancommit kepada publik Bapepam dan LK telah



menetapkan peraturan yang wajib di patuhi oleh emiten atau perusahaan publik dalam memberikan dan menjamin hak pemegang saham untuk meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pemegang saham independen melalui RUPS selain itu perseroan wajib menyampaikan dokumen keterbukaan informasi kepada Bapepam dan LK. Perlindungan pemegang saham tersebut di atur dalam Peraturan Nomor IX.E.1 Lampiran Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep412/BL/2009 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib mendapat persetujuan pemegang saham independen. Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Suatu transaksi yang material wajib mendapat persetujuan pemegang saham melalui RUPS. Emiten atau Perusahaan Publik juga wajib untuk menyampaikan keterbukaan informasi atas transaksi terseebut baik kepada Bapepam dan LK maupun kepada Pemegang Saham sebelum pelaksanaan RUPS. Selama tahun 2011 tercatat enam emiten yang melakukan perubahan kegiatan usaha utama (Arsip Bapepam dan LK Tahun 2011). Peraturan Nomor IX.G.1 tentang Penggabungan atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten. Dalam dal ini wajib mendapat persetujuan RUPS. Peraturan IX.J.1 diatur bahwa pemegang saham berhak memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak suara dalam RUPS serta mendapatkan informasi mengenai tata cara RUPS termasuk penggunaan hak suara. Peraturan Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS diatur bahwa perusahaan diwajibkan untuk memberi kesempatan kepada pemegang saham untuk berpartisipasi danmenggunakan hak suara dalam RUPS serta informasi tentang tata cara RUPS termasuk prosedur, tata cara, dan agenda rapat. commit to user



6) Pemegang saham mempunyai hak untuk berpartisipasi dan mendapat informasi secara layak serta tepat waktu terhadap keputusan perusahaan yang menyangkut perubahan fundamental perusahaan. Peraturan Nomor IX.J.1 mengatur bahwa pemegang saham berhak mendapatkan informasi dan berpartisipasi memberikan suara dalam RUPS dalam hal-hal yang menyangkut perubahan fundamental perusahaan seperti penambahan modal, transaksi yang mempunyai benturan kepentingan. RUPS juga diperlukan dalam rangka mengalihkan atau menjadikan jaminan utang atas seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan atau melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran dan kepailitan perseroan. Peraturan Nomor IX.G.1 tentang Penggabungan dan Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten, angka 3 huruf a mengatur bahwa direksi dan komisaris perusahaan publik atau emiten yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perseroan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta ada jaminan tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham publik dan karyawan. Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Dalam peraturan ini diatur bahwa transaksi tertentu yang mempunyai benturan kepentingan wajib mendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen.

7) Perlindungan pemegang saham dari setiap pihak yang karena kepemilikan atau kedudukannya mengendalikan perusahaan. Dalam Pasal 87 Undang-Undang Pasar Modal diatur bahwa direktur atau komisaris emiten atau perusahaan publik wajib melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% saham emiten atau perusahaan publik wajib commit to user melaporkan kepada Bapepam.



Peraturan Nomor IX.F.3 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Pernyataan Perusahaan Sasaran dan Pihak Lainnya Sehubungan Dengan Penawaran Tender, dan kewajiban untuk mengumumkannya. Untuk melindungi kepentingan saham, dalam ketentuan tersebut diatur bahwa harga penawaran tender harus lebih tinggi dari harga penawaran tertinggi yang pernah diajukannya dalam waktu 180 hari atau harga tertinggi efek tersebut di bursa efek dalam waktu 90 hari sejak pengumuman tender.

8) Perlindungan pemegang saham dari transaksi perdagangan orang dalam. Pasal 95 sampai dengan Pasal 99 Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksananya jelas mengatur tentang transaksi perdagangan orang dalam yang pada intinya dilarang. Peraturan diatas merupakan salah satu Peraturan Bapepam dan LK yang sangat mencerminkan pentingnya diterapkan prinsip-prinsip GCG

dalam suatu perusahaan untuk memberikan perlindungan

pemegang saham. Menurut peraturan ini, emiten diwajibkan melakukan transaksi secara jujur, benar dan demi kepentingan semua pemegang saham serta dilarang melakukan transaksi yang menguntungkan pihakpihak tertentu. Setiap terjadi transaksi yang memiliki benturan kepentingan ekonomi antara organ perusahaan, seperti direksi dan komisaris dengan perusahaan-perusahaan itu sendiri, maka harus terlebih dahulu dilakukan RUPS independen.

c. Lembaga Pengawas Selain ditetapkannya peraturan oleh Bapepam dan LK sebagai regulator. Berdasarkan UUPM, peran Bapepam dan LK dapat melakukan pemeriksaan, penyidikan dan menetapkan sanksi atas pelanggaran undang-undang dan atau peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh commit to user



Bapepam dan LK. Sebagai penegak hukum di pasar modal indonesia, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi sebagai mana yang diatur dalam peraturan sebagai berikut: a. Bapepam dan LK menetapkan sanksi admnistratif sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (1) terhadap pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau penaftaran dari Bapepam dan LK; b. Pasal 102 ayat (2) menyatakan bahwa Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu, pembatalan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran; c. Pasal 63 dalam peraturan pemerintahan Nomor 45 Tahun 1995 menyatakan bahwa emiten yang pernyatan pendaftarannya telah menjadi efektif dikenakan sanksi denda Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dg ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah). Direktur atau Komisaris Emiten/Perusahan Publik, atau setiap pihak yang memiliki sekurangkurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik, dikenakan sanksi denda Rp100.000,00(seratur ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan

bahwa

jumlah

keseluruhan

denda

paling

banyak

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selama tahun 2011 Bapepam dan LK telah melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

atas 155 kasus dugaan

pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 UndangUndang Pasar Modal terhadap 12 kasus dugaan tindak pidana di bidang Pasar Modal. yang berkaitan dengan keterbukaan Emiten dan commit to userdan pengelolaan investasi. KasusPerusahaan Publik, perdagangan Efek,



kasus yang berkaitan dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik antara lain dugaan

pelanggaran atas ketentuan Transaksi yang

mengandung Benturan Kepentingan, Transaksi Material, Keterbukaan Pemegang Saham Tertentu, Informasi atau Fakta Material Yang Harus Segera Diumumkan

Kepada Publik, Penyajian Laporan Keuangan,

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan lain-lain. Kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan Efek antara lain dugaan pelanggaran manipulasi pasar, perdagangan semu, perdagangan orang dalam, penipuan dan lain-lain. Kasus-kasus yang berkaitan dengan pengelolaan investasi antara lain dugaan pelanggaran dalam pengelolaan Reksa Dana, kewajiban pelaporan Reksa Dana dan lain-lain (Siaran Pers Bapepam dan LK Tahun 2011). Dari 155 kasus dalam Pemeriksaan, 49 kasus telah selesai proses pemeriksaannya dan telah dikenakan sanksi oleh Bapepam-LK dalam bentuk sanksi administratif dan atau perintah untuk melakukan tindakan tertentu kepada pihak-pihak

yang melakukan pelanggaran, 4 kasus

ditutup karena tidak ditemukan adanya pelanggaran

peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modal, 43 kasus telah selesai proses pemeriksaannya namun masih menunggu proses pengenaan sanksi dan proses lebih lanjut dan 59 kasus masih dalam proses pemeriksaan (Siaran Pers Bapepam dan LK Tahun 2011). Selain itu Bapepam dan LK juga melakukan pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik. Sepanjang tahun 2011, terdapat 194 aksi korporasi yang dilakukan Emiten atau Perusahaan Publik dengan rincian (Siaran Pers Bapepam dan LK Tahun 2011): a.

21 Emiten melakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD;

b.

4 Emiten melakukan Penggabungan Usaha (merger);

c.

20 Emiten melakukan Akuisisi;

d.

11 Emiten menjadi sasaran Penawaran Tender (Tender Offer);

e.

16 Emiten menjadi sasaran Pengambilalihan Perusahaan Terbuka; commit to user



f.

5 Emiten melakukan Perubahan kegiatan Usaha Utama Perseroan;

g.

33 Emiten melakukan Transaksi Material;

h.

4 Emiten melakukan Transaksi Material yang dikecualikan dari Peraturan IX.E.2.;

i.

55 emiten melakukan transaksi afiliasi dan atau transaksi yang mengandung unsur Benturan Kepentingan;

j.

4 emiten melakukan Pembelian Kembali (buy back) Saham;

k.

3 emiten melakukan Pembelian Kembali (buy back) Obligasi;

l.

10 emiten melakukan Kuasi Reorganisasi;

m. 7 Emiten melakukan Perubahan Nama Perusahaan; n.

1 Emiten melakukan Go Pivate, yaitu PT Dynaplast Tbk. Undang Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 (UUPM)

yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1996

dapat diakatakan

sebagai undang-undang yang cukup komprehensif, karena mengacu pada aturan-aturan yang berlaku secara internasional (M Irsan Nasarudin, dkk. 2010:73). UUPM dilengkapi dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal serta beberapa keputusan menteri dan seperangkat peraturan yang di keluarkan oleh Bapepam dan LK yang jumlahnya lebih dari 150 buah peraturan. Undang-Undang Pasar Modal memberikan kewenangan yang cukup besar dan luas kepada Bapepam dan LK selaku badan pengawas. Undang-undang ini dengan tegas mengamanatkan kepada Bapepam dan LK untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kejahatan yang terjadi di bidang pasar modal. Selain itu, Bapepam dan LK merupakan Self Regulation Organization (SRO) yang menjadikan Bapepam mudah untuk bergerak dan menegakkan hukum, sehingga menjamin kepastian hukum. commit to user



Undang Undang Pasar Modal memberikan tanggung jawab kepada Bapepam dan LK untuk dapat menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Bapepam dan LK mempunyai 17 kewenangan berdasarkan UUPM yang secar sederhana dikategorikan kedalam tiga macam yaitu kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan. Untuk mengefektifkan tugas tersebut, Bapepam harus bersikap independen untuk menegakkan hukum secara konsisten, imprasial, dan adil. Tetapi pada saat sekarang ini Bapepam dan LK masih berada di bawah posisi Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

2.

Efektivitas Peranan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam Mewujudkan Prinsip Good Corporate Governance dan Memberikan Perlindungan Kepada Pemegang Saham. Bapepam dan LK memiliki visi dan misi dalam membentuk pasar modal yang dapat bersaing secara nasional maupun internasional sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pasar modal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bapepam dan LK menjadi lembaga otoritas yang amanah dan profesional yang mampu mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non-bank sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing gloobal. Bapepam dan LK bertanggungjawab atas pencapaian kinerja setiap tahunnya. Pencapaian kerja yang telah dilakukan Bapepam dan LK pada tahun 2011 adalah sebagai berikut (Arsip Bapepam dan LK Tahun 2011): a. Melakukan penelaahan 284 Laporan Keuangan Tahunan, 334 Laporan Tahunan, 264 Laporan Keuangan Tengah Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik; b. Melakukan pemeriksaan teknis terhadap 34 Emiten dan Perusahaan Publik; c. Melakukan penelaahan atas 494 Laporan Keuangan Tengah Tahunan mengenai penerapan penyajian dan ketentuan dalam PSAK 1 dan PSAK 3 serta Peraturan No. X.K.2 commit to user



Kerangka hukum yang kokoh merupakan salah satu prasyarat untuk terciptanya pasar modal yang tangguh dan berdaya saing global. Kerangka hukum yang kokoh tidak saja meliputi aspek peraturan, akan tetapi juga meliputi aspek penegakan hukum. Kedua aspek tersebut saling terkait satu sama lain. Peningkatan kualitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku akan menciptakan kepastian hukum yang didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi. Penegakan hukum adalah fungsi pendisiplinan yang bersifat represif dalam suatu sistem pengawasan. Sebagai upaya represif, penegakan hukum merupakan alat untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran yang menerima hukuman atas pelanggaran yang dilakukannya. Disamping itu, penegakan hukum juga ditujukan untuk mencegah munculnya pelanggaran-pelanggaran lain di masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa tercipta suatu konsekuensi nyata bagi setiap ketidakpatuhan dan setiap pelanggaran terhadap ketentuan yang ada. Bapepam-LK menekankan pada peningkatan kualitas penegakan hukum yang lebih efektif dan memberikan efek jera kepada para pelanggar hukum. Seperti hasil dari pembahasan sebelumnya, peran Bapepam dan LK sebagai rule making dalam rangka menciptakan pasar yang teratur, wajar, dan efisien telah menetapkan peraturan berdasarkan amanah Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tetang Pasar Modal, dan Keputusan Menteri Keuangan. Bapepam dan LK juga diberi kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan dan mengambil kebijakan kebijakan yang mendukung terciptanya pasar yang teratur, wajar, dan efisien. Emiten dan Perusahaan Publik mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan Tengah Tahunan kepada Bapepam-LK. Ini sebagai wujud terbentuknya prinsip GCG pada perusahaan terbuka. sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.2, Jumlah Emiten dan Perusahaan Publik yang wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2011, berdasarkan hasil laporan Bapepam dan LK ada commit to user



sejumlah 494 perusahaan. Sejumlah 462 Emiten dan Perusahaan Publik menyampaikan Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2011 secara tepat waktu, dan 32 Emiten dan Perusahaan Publik mengalami keterlambatan. Selama tahun 2011 telah dilakukan penelaahan terhadap 264 Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2011 dari Emiten dan Perusahaan Publik (Arsip Bapepam dan LK Tahun 2011). Berdasarkan data yang diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa otoritas Bapepam dan LK sebagai regulator dalam kegiatan pasar modal dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang saham, sebagaimana dengan data yang diperoleh mengenai evaluasi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tengah tahunan 2005-2011 sebagai berikut: Ket. Tepat

Tabel 2 : Ketepatan Waktu LKTT 2005-2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 77%

83%

83%

83%

85%

90%

95%

Terlambat 19%

15%

15%

15%

19%

10%

5%

Waktu

Sumber : Bapepam dan LK Tahun 2011 Tabel diatas menunjukan bahwa tingkat kepatuhan Emiten atau Perusaan Publik terhadap peraturan yang ditetapkan semakin meningkat, dan pelanggaran semakin menurun. Peran aktif Bapepam dan LK dalam menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi terhadap emiten dan perusahaan publik yang melakukan pelanggaran dapat meminimalisir kerugian yang mungkin dapat dialami pemegang saham, selain itu sanksi juga berfungsi dapat memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran pasar modal. Seprti contoh penetapan sanksi dalam pembahaan sebelumnya, bahwa Bapepam dan LK berwenang menetapkan sanksi administratif kepada pihak yang melakukan pelanggaran berdasarkan peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum yang diberikan Bapepam dan LK dengan menetapkan peraturan-peraturan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan terbuka commit to user



dapat memberikan kepastian hukum terhadap pemegang saham yang ingin berinvestasi. Seperti perkembangan persentase kepemilikan saham milik publik pada periode 2007-2011 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yang ditunjukan pasa tabel dibawah adalah sebagai berikut: Tabel 3 :Rata-rata Presentase Jumlah Kepemilikan Saham Publik 2007-2011 Bulan 2007 2008 2009 2010 2011 Januari

25,3%

24,3% 25.4% 26.2%

Februari

25,3%

24,3% 25.3% 26.2%

Maret

24,9%

24,4% 25.4% 26.2%

April

24.7%

24,9%

24,4% 25.5% 25.9%

Mai

24.7%

24,9%

24,6% 25.6% 26.1%

Juni

25,0%

25,0%

24.8% 25.7% 26.2%

Juli

25,1%

24,8%

24.9% 25.7% 26.0%

Agustus

25, 3%

25,0%

24.9% 25.8% 25.9%

September

25, 4%

24,9%

24.9% 26.0% 26.0%

Oktober

25,7%

24,8%

25.0% 26.1% 26.0%

November

25,7%

24,7%

25.2% 26.1%

Desember 25,5% 24,5% 25.4% 26.2% Rata-rata 25,3% 24,9% 24.8% 25.7% 26.0% Sumber : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Tahun 2011 Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa selama periode tahun 2007 hingga Oktober 2011 terdapat peningkatan persentase kepemilikan saham publik. Pada tahun 2008 dan 2009, rata-rata persentase kepemilikan saham publik justru lebih rendah dibandingkan pada periode tahun 2007 atau terdapat tren penurunan. Salah satu faktor yang diduga turut menentukan kondisi ini adalah terjadinya krisis finansial global, yang menyebabkan sebagian Emiten commit to user



melakukan pembelian kembali (buyback) saham karena harga saham mengalami penurunan. Namun pada tahun 2010 hingga 2011 terdapat kenaikan kembali pada rata-rata proporsi kepemilikan saham publik (Laporan Studi Bapepam dan LK Tahun 2011). Fungsi yang dijalankan Bapepam dan LK sabagai otoritas tertinggi dalam pasar modal tidak terlepas dari penegakan hukum yang benar-benar bekerja berdasarkan amanah Undang Undang. Suatu ketetapan atau peraturan tidak akan mampu efektif apabila tidak ditegakkan atau dijalankan oleh pihak pihak yang bertanggung jawab (law enforcement and justice enforcement). Tinjauan efektifitas peranan Bapepam dan LK dalam mewujudkan prinsip GCG dengan tujuan memberikan perlindungan pada pemegang saham dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu sebagai berikut: a.

Efisiensi pembentukan peraturan yang ditetapkan Bapepam dan LK kepada perusahaan terbuka Peran Bapepam dan LK sebagai regulator yang harus mengelola perusahaan agar dapat membentuk manajemen atau tatkelola yang baik mengacu kepada UUPM dan UUPT. Bapepam dan LK bertanggung jawab dan berkewajiban membentuk peraturan-peraturan yang dapat mengontrol kegiatan perusahaan. Dalam hal ini Bapepam telah menetapkan peraturanperaturan yang pada umumya mengarah kepada prinsip GCG. Tetapi dalam proses pembentukan peraturan-peraturan, Bapepam dan LK mengalami kendala klasik seperti proses pembuatan peraturan yang relatif lama sehingga pada waktu peraturan ditetapkan, peraturan tersebut tidak efektif atau tidak dibutuhkan lagi disebabkan dinamika pasar modal yang selalu berkembang sehingga kebutuhan selalu meningkat mengikuti perkembangan global.

b. Penerapan sanksi oleh Bapepam dan LK kepada emiten atau perusahaan publik yang melakukan pelanggaran atas peraturan yang ditetapkan Fungsi Bapepam dan LK sebagai lembaga pengawas dalam aktifitas pasar modal memberikan perlindungan kepada pemagang saham. commit to user



dengan diterapkannya sanksi oleh Bapepam dan LK dapat memberikan efek jera terhadap perusahaan sehingga tindakan pelanggaran dapat diminimalisir. Bentuk sanksi yang dikenakan oleh Bapepam dan LK berdasarkan

kewenangannya

hanya

sanksi

administratif.

Untuk

kewenangan sanksi pidana tetap yang berwenang Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh Selama tahun 2011, BapepamLK telah melakukan upaya penegakan hukum, termasuk didalamnya menetapkan sanksi administratif kepada para pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Bentuk sanksi yang ditetapkan cukup beragam, yaitu pencabutan izin usaha, baik kepada institusi maupun kepada perorangan, pembekuan izin usaha, sanksi denda, serta peringatan tertulis. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, Bapepam-LK selalu melakukan paparan publik (melalui

press

release) atas sanksi yang telah ditetapkan, khususnya terhadap kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. Efektifitas Bapepam dan LK dalam pengawasan pasar modal juga dipengaruhi beberapa faktor seperti berikut ( Anjar Kristiantoro, 2007): a.

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terbatas;

b.

Pelaku pasar yang unfair;

c.

Intervensi dari pihak lain dan kewenangannya;

d.

Keterlambatan emiten dalam menyampaikan laporan terkait fakta materiil. Hal tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi efektifitas dari

peranan Bapepam dan LK yang ingin membentuk kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dan pemodal. Meskipun demikian Bapepam dan LK selalu melakukan

upaya-upaya

untuk

mengefektifitaskan

peranannya

untuk

memberikan penegakkan dan kepastian hukum di bidang pasar modal, upayaupaya tersebut mencakup sebagai berikut : a.

Pelatihan dan penambahan sumber daya alam;

b.

Pembentukan biro kepatuhan internal; commit to user Pengawasan berbasisi resiko;

c.


d.

Penyuluhan kepada pelaku pasar modal;

e.

Peningkatan pemanfaatanteknologi informasi.


Tinjauan peranan Bapepam dan LK dalam memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dapat dilihat pada data yang di peroleh dari Bapepam mengenai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia selama tahun 2011 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan negaranegara lain. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia pada akhir perdagangan Desember 2011, ditutup pada posisi 3.808,77 atau menguat sebesar 2,84% dibandingkan posisi penutupan pada hari perdagangan terakhir tahun 2010 yang berada pada posisi 3.703,51. Dengan demikian, IHSG Bursa Efek Indonesia merupakan indeks saham dengan kinerja terbaik kedua pada tahun 2011 setelah Bursa Efek Filipina, bila dibandingkan dengan indeksindeks saham lain di kawasan Asia Pasifik yang justru mengalami pertumbuhan indeks negatif setahun ke belakang. Seiring penguatan IHSG, nilai kapitalisasi pasar saham BEI juga mengalami peningkatan sebesar 8,54%, dari Rp 3.247,10 triliun pada akhir tahun 2010 menjadi Rp 3.524,48 triliun pada akhir perdagangan tanggal 29 Desember 2011. Total nilai transaksi saham di BEI sepanjang tahun 2011 hingga 29 Desember 2011 mencapai Rp 1.220,67 triliun. Angka ini meningkat sebesar 3,78% dari total nilai transaksi saham sepanjang tahun 2010 sebesar Rp 1.176,24 trilyun. Disamping itu, nilai transaksi rata-rata harian juga mengalami peningkatan dari Rp 4,80 triliun per hari pada tahun 2010 menjadi Rp 4,96 triliun per hari pada akhir tahun 2011. Dilihat dari nilai bersih transaksi saham yang dilakukan oleh investor asing, sepanjang tahun 2010 terjadi aliran masuk dana asing (net inflow of foreign capital) sebesar Rp20,98 triliun. Angka ini meningkat cukup signifikan sepanjang tahun 2011 menjadi Rp 23,87 triliun hingga 29 Desember 2011. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa tingkat perlindungan terhadap pemegang saham atas peranan Bapepam dan LK efektif, karena berdasarkan hasil evaluasi bahwa tingkat transaksi dan nilai transaksi user mengalami progress yang commit cukup to signifikan. Ini membuktikan bahwa



banyaknya pemodal atau masyarakat untuk mau berinvestasi di bidang pasar modal. Bapepam dan LK sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki otoritas dalam memproteksi pasar modal melakukan upaya-upaya dengan harapan dan tujuan agar pasar modal tetap selalu mengalami peningkatan dan menyesuaikan

dengan

pertumbuhan

dan

perkembangan

pasar

modal

internasional. Sesuai dengan fungsi regulator dalam pasar modal, Bapepam dan LK telah mencapai sasaran. Sesuai dengan teori efektivitas pasar modal menurut Indra Saftri menjelaskan bahwa efektivitas dapat dipengaruhi oleh faktor faktor adanya pembentukan dan pembaharuan peraturan-peraturan yang memberikan kepastian hukum, otoritas Bapepam dan LK sebagai regulator dalam pasar modal sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham yang merupakan pihak yang paling penting dalam pengaruh perkembangan pasar modal. Berdasarkan hasil dan laporan pruduktifitas keberhasilan pencapaian program dalam pasar modal, Bapepam dan LK telah mengarahkan perusahaan menganut prinsip disclosure atas informasi fakta materiil yang diungkapkan secara jelas, akuratdan selengkap-lengkapnya terkait dengan tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan pemegang saham atau calon pemodal.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Berdasarkan

hasil

penelitian

yang diperoleh

dan

pembahasan

sebelumnya, maka penulis memberikan simpulan sebagai berikut : 1. Peranan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) dalam kegiatan pasar modal dilakukan berdasarkan amanah Undang Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 (UUPM). Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UUPM memberikan otoritas kepada Bapepam dan LK untuk dapat menjadi lembaga pembina, lembaga pengatur, dan lembaga pengawas kegiatan pasar modal dengan tujuan untuk dapat menciptakan terwujudnya pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Sebagai lembaga yang berada pada level tertinggi dalam pengawasan pasar modal, Bapepam dan LK berwenang mengontrol perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bapepam dan LK sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham dan memberikan kepastian hukum. Bapepam dan LK telah menetapkan peraturan dan kebijakan kepada

perusahaan

terbuka

untuk

melakukan

keterbukaan

informasi

(disclosure). Pada dasarnya Bapepam dan LK telah membuat peraturan yang substansinya mengarah kepada prinsip good corporate governance (GCG), dimana prinsip GCG ini akan mampu membentuk manajemen perusahaan dengan baik sesuai dengan kepentingan stakeholders, khususnya untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham yang merupakan pihak terpenting dalam pertumbuhan dan perkembangan pasar modal. Bapepam dan LK telah menyusun peraturan terkait Emiten dan Perusahaan Publik. Dalam proses penawaran umum yang dilakukan oleh perusahaan terbuka dari tahap sebelum emisi sampai setelah emisi dilakukan, baik di pasar perdana maupun di pasar sekunder. Perusahaan commit tersebuttoberkewajiban mematuhi peraturan yang user

107



telah di tetapkan, apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan maka Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi administratif sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UUPM. Sebagai pengawas pasar modal, Bapepam dan LK memang diberi kekuasaan yang amat besar oleh UUPM. Selain menjadi regulator yang rule making, Bapepam dan LK juga dapat berfungsi sebagai adjudicatory yang dapat melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terkait peraturan yang ditetapkan.

2. Efektifitas peranan Bapepam dan LK tidak terlepas dari faktor-faktor kegiatan yang ada dalam pasar modal serta upaya-upaya yang dilakukan untuk lebih mengefektifkan peranan Bapepam dan LK. Kewenangan yang dimiliki Bapepam dan Lk untuk membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan pasar modal bertujuan untuk dapat memberikan perlindungan kepada pemegang saham, sehingga sarana hukum sangat penting untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang efektif dan efisien. Kepatuhan stakeholders terhadap peraturan yang ditetapkan Bepepam dan LK menunjukkan bahwa peranan Bapepam dan LK sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan pasar modal. Peraturan yang memformulasikan prinsip GCG oleh Bapepam dan LK sangat mengarahkan dan membentuk manajemen atau tata kelola perusahaan menjadi

lebih

baik

sehingga

sikap

profosionalitas,

integritas,

dan

profesionalitas perusahaan menjadi lebih baik dan mampu memberikan perlindungan kepada pemegang saham.

Selain itu peran masyarakat yang

semakin meningkat untuk berinvestasi atau menanamkan modalnya di pasar modal juga menunjukkan sistem hukum yang ada di indonesia memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang menjadi dasar pertimbangan masyarakat untuk mau berinvenstasi atau tidak.

commit to user



B. Saran

Demi mewujudkan pasar modal yang efektif dan efisien dengan mengimplementasikan prinsip good corporate governance kedalam peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Emiten atau Perusahaan Publik dengan tujuan memberikan perlindungan kepada pemegang saham harus memperhatikan hal yang cukup signifikan untuk pertumbuhan dan perkembangan pasar modal dengan mempertimbangkan saran sebagai berikut: 1.

Pertumbuhan dan perkembangan pasar modal semakin meningkat sejalan adanya perubahan secara globalisasi. Kemajuan dan kecanggihan teknologi yang menyelimuti dunia bisnis harus disesuaikan dengan sistem hukum yang dinamis sehingga kegiatan pasar modal di Indonesia dapat mengikuti perkembangan pasar modal secara global. Maka dari itu sistem hukum pasar modal di indonesia harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal (UUPM) yang harus direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan pelaku pasar modal sehingga kegiatan pasar modal semakin kondusif;

2.

Pentingnya sistem hukum yang mengatur dan mengendalikan manajemen perusahaan. Bapepam dan LK sebagai pengawas dalam pasar modal diharapkan adanya pembentukan Biro yang dapat mengawasi perusahaan yang terkait dengan manajemen perusahaan yang harus mengedapankan prinsip GCG dalam kegiatan pasar modal;

3.

Harus meningkatkan pengawasan yang lebih ketat dan sosialisai oleh Bapepam dan LK dalam kegiatan pasar modal khususnya dalam berinvestasi yang dilakukan oleh perusahaan yang memberikan penawaran terhadap masyarakat agar dapat mengontrol sehingga mampu meminimalisir kerugian, penipuan, ataupun kecurangan yang dilakukan perusahaan terkait informasi yang tepat dan benar pada waktunya terhadap masyarakat yang minim dengan pengetahuan terkait berinvestasi dalam pasar modal. commit to user



4.

Kewenangan Bapepam dan LK dalam melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan didasarkan pada amanah UUPM yang mana secara struktural Bapepam dan LK berada dibawah Kementerian Keuangan. Sedangkan dalam menjalankan otoritas agar mencapai efektivitas, Bapepam dan LK harus menjadi lembaga yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Status Bapepam dan LK yang selama ini berada dibawah Kementrian Keuangan menjadi perhatian karena independensi Bapepam dan LK telah di harapkan sejak duu dalam amandemen Undang Undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 untuk membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang Independen dan Non Departemen. Saat sekarang Bapepam dan LK telah melanggkah menuju lembaga

OJK. Dimana

pembentukan OJK diharapkan mampu menciptakan efektivitas pengawasan terhadap sektor jasa keuangan khususnya kepada pengawasan pasar modal yang mampu memberikan perlindungan kepentingan kepada pemegang saham dan stakehoolders yang lebih efektif dan efisien.

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR PUSTAKA Buku Adrian Sutedi. 2011. Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika. Ali Arifin. 2004. Membaca Saham ( Panduan Dasar Seni Berinvestasi dan Teori Permainan Saham, Kapan Sebaiknya Membeli, Kapan Sebaiknya Menjual). Yogyakarta: Andi. Ahmad Yani, Gunawan widjaja. 2003. Perseroan Terbatas. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. C.S.T. Kansil. 2002. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: PT Balai Pustaka. Jusuf Anwar. 2005. Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi. Jakarta: PT. Alumni. M Irsan Nasarudin, dkk. 2010. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Kencana. Nindyo Pramono. 2001. Hukum Pasar Modal Indonesia. Bandung: PT Citra Adtya Bakti. Satjipto Raharjo. 2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing. Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI PRESS. Tavinayati, Yulia Qamariyanti. 2009. Hukum Pasar Modal di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Wasis SP. 1998. Pengantar Ilmu Hukum. Surakarta: UNS. . 2003. Seri Kumpulan Peraturan Pasar Modal. Jakarta: PT Dian Rakyat. . 2009. Kumpulan Peraturan Bapepam-LK tentang Emiten dan Perusahaan Publik. Jakarta: Kemenkeu RI Bapepam-LK Jurnal Safitri, Indra. 2008. “Peranan Hukum Pasar Modal Dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia”. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 5 , No. 2. commit to user


digilib.uns.ac.id

Kajola, Sunday O. 2008. “Corporate Governance and Firm Performance: The Case of Nigerian Listed Firms”. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences. ISSN 1450-2275. Issue 14. Lestariningsih. 2008. “Peranan Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengembangan Perusahaan Publik”. Spirit Publik.. Vol. 4 , No. 2. Thomas S Kaihatu. 2006. “Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia”. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Vol.8, No. 1. Waller, Ken. 2006. ”Promoting Good Corporate Governance and Transparency in APEC Financial Institutions”. ABA Journal. Vol. XXI, No. 1. Skripsi Anjar kristiantoro CH. 2007. Efektifitas Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam Pembekuan Efek di Bursa. Surakrta: UNS Fakultas Hukum. Artikel Bapepam-Lk, Kementrian Keuangan RI. 2012. Panduan Penawaran Umum (go public) Hirth Robert. 2005. “Corporate Governance: A Primer, The Present and Some Predictions”. Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. “Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia”. Internet Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat – RI. 2010. Implementasi GCG dan efektivitas pasar modal. http://www.kemalstamboel.com/blogmanajemen/efektivitas-pasar-dan-implementasi-good-corporate governance.html>[2 April 2012 pukul 17.25] Anis Baridwan. 2007. Enforcing GCG Practices at Listed Companies ”Head of accounting standard and Disclosure Bureau Indonesian Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam dan LK). http://www.scribd.com/doc/67115645/1-4-Enforcing-GCG-Practicesat-Listed-Companies-by-Anis-Baridwan>[28 April 2012 pukul 19.20] Bapepam dan LK. 2006. Studi Penerapan Prinsip – Prinsip OECD 2004 dalam Peraturan Bapepam mengenai Corporate Governance.“Jakarta: Departemen Keuangan RI Bapepam dan LK”. http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/kajian_pm/studi2006/Studi-Penerapan-OECD.pdf>[28 maret 2012 pukul 17.32] commit to user


digilib.uns.ac.id

Bapepam dan LK, Kementerian Keuangan RI. 2009. Siaran Pers Akhir Tahun 2009 Kemenrtian Keuangan Bapepam dan LK. http://www.bapepam.go.id/bapepamlk/siaran_pers/PDF/Press_Release_Akhir_Tahun_2009.pdf > [ 22 April 2012 pukul 15.50] Bapepam dan LK, Kementerian Keuangan RI. 2010. Siaran Pers Akhir Tahun 2010 Kemenrtian Keuangan Bapepam dan LK . http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/siaran_pers_pm/2010/pdf/Press_Release_A khir_Tahun_2010.pdf > [ 22 April 2012 pukul 15.30] Bapepam dan LK, Kementerian Keuangan RI. 2011. Siaran Pers Akhir Tahun 2011 Kementrian Keuangan Bapepam dan LK. http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/siaran_pers_pm/2011/pdf/Press_Release_A khir_Tahun_2010.pdf >[ 22 April 2012 pukul 17.05] Bapepam dan LK, Kementerian Keuangan RI. Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank 2010-2014. http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/info_pm/MAST ERPLAN_BAPEPAMLK_2010-2014.pdf>[5 Mei 2012 pukul 21.55] Bapepam dan Lk, Kementerian Keuangan RI. 2012. Struktur Organisasi Bapepam dan Lk http://www.bapepam.go.id/old/profil/struktur.htm>[18 Maret 2012 pukul 17.12] Bapepam dan LK. 2011. Laporan Studi Efektivitas PP Nomor 81 Tahun 2007 dan PMK Nomor 238/pmk.03/2008 Terhadap Peningkatan Jumlah Emiten dan Kepemilikan Saham Publik. http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/kajian_pm/studi2011/Lap-Efektifitas-PP-81-2007.pdf> [20 Juni 2012 pukul 22.30] Fitriana_Lestari. 2011. Kejahatan dan Pelanggaran di Bidang Pasar Modal. http://fitrianalestari.blogspot.com/2011/10/kejahatan-pelanggaran-dibidang-pasar.html>[2 April 2012 pukul 18.57] Tim studi Bapepam dan Lk, Kementrian Keuangan RI. 2010 Kajian tentang Pedoman good corporate governance di negara-negara anggota acmf. http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/kajian_pm/studi2010/pedoman_gcg_di_negara_anggota_acmf.pdf>[ 15 Maret 2012 pukul 16.15] . 2003. Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik). http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/-publikasi_pm/annual_report_pm/2003/m_gcg_2003.pdf>[25 April 2012 pukul 10.20] commit to user


digilib.uns.ac.id

Peraturan Perundang-Undang Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal

commit to user


digilib.uns.ac.id

LAMPIRAN

commit to user

Penulisan Hukum (skripsi)

Recommend Documents