13. Penetapan Jadwal Lelang a. Deskripsi: Merupakan tata cara pengajuan permohonan lelang dari Pemohon Lelang/Penjual kepada Kepala KPKNL untuk mendapatkan jadwal lelang. b. Dasar Hukum: b.1. Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) (UU Lelang); b.2. Instruksi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85) (Instruksi Lelang); b.3. PP 1/2013; b.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 (PMK106/2013); b.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 (PMK 158/2013); b.6. PMK 170/2012; b.7. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-06/KN/2009 tentang Pedoman Administrasi Perkantoran Dan Pelaporan Lelang Oleh KPKNL (PER-06/KN/2009); b.8. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-06/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang (PER-06/KN/2013). c. Pihak yang Dilayani/Stakeholder: Pemohon Lelang/Penjual. d. Janji Layanan: d.1. Jangka waktu penyelesaian 2 (dua) hari kerja sejak dokumen permohonan lelang telah diterima lengkap. d.2. Tidak ada biaya atas jasa layanan. d.3. Persyaratan administrasi: a) Dokumen persyaratan lelang (umum): 1) salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual, kecuali pemohon lelang adalah perorangan, atau Perjanjian/Surat Kuasa penunjukan Balai Lelang sebagai pihak penjual; 2) Daftar barang yang akan dilelang; dan 3) syarat lelang tambahan dari Penjual/Pemilik Barang (apabila ada), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, antara lain: (a) jangka waktu bagi peserta lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang; (b) jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli; dan/atau (c) jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang (aanwijzing). b) Dokumen persyaratan lelang (khusus):
1) Lelang Eksekusi (a) Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) terdiri dari: (1) salinan/fotokopi Pernyataan Bersama/Penetapan Jumlah Piutang Negara; (2) salinan/fotokopi Surat Paksa; (3) salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan; (4) salinan/fotokopi Berita Acara Sita; (5) salinan/fotokopi Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan; (6) salinan/fotokopi Perincian Utang; (7) salinan/fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang Kepada Penanggung Hutang/Penjamin Utang; dan (8) asli/fotokopi bukti kepemilikan/hak atas barang yang akan dilelang atau khusus lelang harta kekayaan selain agunan, apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis dari Kepala Seksi Piutang Negara bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya. (b) Lelang Eksekusi Pengadilan terdiri dari: (1) salinan/fotokopi Putusan dan/atau Penetapan Pengadilan; (2) salinan/fotokopi Penetapan Aanmaning/teguran kepada tereksekusi dari Ketua Pengadilan; (3) salinan/fotokopi Penetapan Sita oleh Ketua Pengadilan; (4) salinan/fotokopi Berita Acara Sita; (5) salinan/fotokopi Perincian Utang/jumlah kewajiban tereksekusi yang harus dipenuhi, kecuali untuk eksekusi pembagian harta gono-gini; (6) salinan/fotokopi Pemberitahuan lelang kepada termohon eksekusi; dan (7) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya. (c) Lelang Eksekusi Pajak (Pajak Pemerintah Pusat/Daerah) terdiri dari: (1) salinan/fotokopi Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding; (2) salinan/fotokopi Surat Teguran; (3) salinan/fotokopi Surat Paksa;
(4) salinan/fotokopi Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; (5) salinan/fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Sita; (6) perincian jumlah tagihan pajak yang terakhir dan biaya penagihan; dan (7) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya. (d) Lelang Eksekusi Harta Pailit terdiri dari: (1) salinan/fotokopi putusan pailit dari Pengadilan Niaga; (2) salinan/fotokopi daftar boedel pailit; (3) surat pernyataan dari Balai Harta Peninggalan/Kurator yang ditetapkan akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana; dan (4) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya. (e) Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) terdiri dari: (1) salinan/fotokopi Perjanjian Kredit; (2) salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan; (3) salinan/fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan; (4) salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi; (5) salinan/fotokopi bahwa debitur wanprestasi, berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditur; (6) surat pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan; dan (7) salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan paling lama 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan. (f) Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) terdiri dari: (1) salinan/fotokopi Surat Izin Penyitaan dari Pengadilan;
(2) salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan; (3) salinan/fotokopi Berita Acara Sita; (4) persetujuan dari tersangka/kuasanya atau Surat Pemberitahuan Lelang kepada tersangka; (5) Izin Lelang dari Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara, apabila perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan; dan (6) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya. (g) Lelang Eksekusi Barang Rampasan terdiri dari: (1) salinan/fotokopi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (2) salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan; (3) salinan/fotokopi Berita Acara Sita; (4) salinan/fotokopi Surat Perintah Lelang dari Kejaksaan/Oditurat Militer/Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan (5) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya. (h) Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia terdiri dari: (1) salinan/fotokopi Perjanjian Pokok; (2) salinan/fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia dan Akta Jaminan Fidusia; (3) salinan/fotokopi Perincian Utang/jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi; (4) salinan/fotokopi bahwa debitur wanprestasi yang dapat berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditur; (5) surat pernyataan/surat keterangan dari penjual bahwa barang yang akan dilelang dalam penguasaan penjual; (6) surat pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan; (7) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak; dan
(8) salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan paling lama 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan. (i) Lelang Eksekusi Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/Barang Yang Dikuasai Negara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terdiri dari: (1) salinan/fotokopi Surat Keputusan/Penetapan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tentang Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/Barang Yang Dikuasai Negara; (2) salinan/fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tentang Penjualan Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/Barang Yang Dikuasai Negara; (3) salinan/fotokopi Surat Keputusan Pembentukan Panitia Lelang; dan (4) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya. (j) Lelang Eksekusi Barang Temuan terdiri dari: (1) salinan/fotokopi Berita Acara Barang Temuan; (2) salinan/fotokopi Pengumuman Barang Temuan; (3) salinan/fotokopi Surat Keputusan Penjualan Barang Temuan; dan (4) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya. (k) Lelang Eksekusi Gadai terdiri dari: (1) salinan/fotokopi Perjanjian utang piutang/kredit; (2) salinan/fotokopi Perjanjian Gadai; (3) salinan/fotokopi Perincian Utang/jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi; (4) salinan/fotokopi bahwa debitur wanprestasi yang dapat berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditur; (5) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti
kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya; dan (6) salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan paling lama 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan. (l) Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdiri dari: (1) salinan/fotokopi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (2) salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan; (3) salinan/fotokopi Berita Acara Sita; (4) salinan/fotokopi Surat Perintah Lelang dari Kejaksaan/Komisi Pemberantasan Korupsi; dan (5) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya. 2) Lelang Noneksekusi Wajib (a) Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara (BMN)/Daerah terdiri dari: (1) salinan/fotokopi Surat Persetujuan/Penetapan Penjualan dari Pengelola Barang; (2) salinan/fotokopi Surat Keputusan Penghapusan dari Pengguna/Pengelola Barang untuk BMN atau Barang Milik Daerah (BMD); (3) salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjualan Lelang; dan (4) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya. (b) Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik BUMN/BUMD Non Persero terdiri dari:
(1) salinan/fotokopi Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan aset BUMN/BUMD Non Persero dari Menteri yang berwenang/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Komisaris; (2) salinan/fotokopi Surat Persetujuan Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan adanya persetujuan tersebut; (3) salinan/fotokopi Surat Keputusan Penghapusan dari Direksi/Kepala Daerah; (4) salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjualan Lelang; dan (5) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya. (c) Lelang Noneksekusi Wajib Barang Yang Menjadi Milik Negara DJBC (bukan penghapusan inventaris Bea dan Cukai) terdiri dari: (1) salinan/fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tentang Barang Yang Menjadi Milik Negara; (2) salinan/fotokopi Surat Keputusan/Persetujuan Menteri Keuangan tentang Barang Yang Menjadi Milik Negara untuk dijual secara lelang; (3) salinan/fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tentang Penjualan Barang Yang Menjadi Milik Negara; (4) salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjualan Lelang; dan (5) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya. 4) Lelang Noneksekusi Wajib Aset Tepat dan Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) eks. Bank Dalam Likuidasi (BDL) terdiri dari: (1) salinan/fotokopi dokumen pelepasan hak atas tanah baik notariil maupun di bawah tangan dari pemegang hak kepada BDL dan/atau fotokopi akta kuasa menjual dari pemilik asal kepada Tim Likuidasi;
(2) salinan/fotokopi Akta Kuasa Menjual dari Tim Likuidasi BDL kepada Menteri Keuangan (apabila ada); (3) salinan/fotokopi Berita Acara Serah Terima Aset BDL dari Tim Likuidasi kepada Menteri Keuangan; (4) salinan/fotokopi Daftar Aset Bank dalam neraca akhir likuidasi; dan (5) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan hak. 5) Lelang Noneksekusi Wajib Aset eks. Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) terdiri dari: (1) salinan/fotokopi Berita Acara Serah Terima Aset eks. Kelolaan PT PPA kepada Menteri Keuangan; (2) salinan/fotokopi dokumen pendukung peralihan status aset dalam hal aset bukan atas nama Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN); dan (3) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan hak. 6) Lelang Noneksekusi Wajib Asset Settlement Obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Akta Pengakuan Utang (APU) terdiri dari: (1) salinan/fotokopi dokumen perjanjian penyerahan aset ke Menteri Keuangan berikut kuasa untuk menjual dan kuasa lainnya; (2) salinan/fotokopi Surat Keputusan Pembentukan Panitia Lelang; dan (3) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak. 7) Lelang Noneksekusi Wajib Balai Harta Peninggalan (BHP) atas Harta Peninggalan Tidak Terurus dan Harta Kekayaan Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir terdiri dari: (1) salinan/fotokopi penetapan atau putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan tentang ketidakhadiran (untuk Harta Kekayaan Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir); (2) salinan/fotokopi Laporan resmi dari Lurah/Camat setempat tentang adanya orang yang meninggal tanpa ahli waris, atau adanya putusan pengadilan, atau adanya penolakan warisan dari ahli waris (untuk Harta Peninggalan Tidak Terurus); (3) salinan/fotokopi pengumuman tentang Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir/orang yang meninggal tidak ada ahli waris atau si ahli waris menolak warisan; (4) salinan/fotokopi izin penjualan dari Pengadilan Negeri setempat dan Menteri Hukum dan HAM RI; (5) surat pernyataan dari BHP yang ditetapkan akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana; dan (6) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan
adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya. 8) Lelang Noneksekusi Wajib Benda Berharga Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT) terdiri dari: (1) salinan/fotokopi Surat Keputusan/Persetujuan Menteri Keuangan tentang BMKT untuk dijual secara lelang, kecuali untuk BMKT yang diangkat sebelum ditetapkan PMK Nomor 184/PMK.06/2009; (2) salinan/fotokopi Surat Keputusan Ketua Panitia Nasional BMKT tentang penetapan status BMKT sebagai Barang Dikuasai Negara; (3) salinan/fotokopi Surat Keputusan Pembentukan Panitia Lelang; (4) daftar barang yang akan dilelang berikut nilai limitnya; dan (5) salinan/fotokopi surat keterangan dari Penjual mengenai asal barang yang akan dilelang. 9) Lelang Noneksekusi Wajib Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan pertama tidak memerlukan dokumen yang bersifat khusus. 3) Lelang Noneksekusi Sukarela (a) Lelang Barang Milik Swasta (1) Surat pernyataan dari pemilik barang bahwa barang tidak dalam sengketa; dan (2) Asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan hak (kecuali untuk barang bergerak yang tidak memerlukan bukti kepemilikan hak). (b) Lelang Aset BUMN/BUMD berbentuk Persero: (1) salinan/fotokopi Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan Barang dari Menteri Negara BUMN/Menteri Keuangan/Dewan Komisaris/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); (2) salinan/fotokopi Surat Keputusan Penghapusan dari Direksi; (3) salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Panitia Lelang; dan (4) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak. (c) Lelang Aset milik BDL (atas permintaan Tim Likuidasi): (1) Salinan/foto kopi Akta Notaris Risalah RUPS atau Penetapan Pengadilan Negeri perihal susunan anggota Tim Likuidasi; (2) Surat Kuasa dari RUPS kepada Ketua Tim Likuidasi untuk mewakili Tim Likuidasi sebagai Penjual (untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS); dan (3) Asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak.
e. Proses: e.1. Awal : Kepala KPKNL menerima dan mendisposisi surat permohonan lelang beserta lampirannya; e.2. Akhir : Surat Penetapan Jadwal Lelang dikirimkan kepada Pemohon Lelang/Penjual melalui Subbagian Umum. f. Keluaran/Hasil Akhir (output): Surat Penetapan Jadwal Lelang. g. Bagan Arus (flowchart):
