ENFORCING CONTRACT
-
Asumsi Studi Kasus Dua perusahaan dalam negeri -Penjual dan Pembeli – telah menandatangani kontrak untuk penjualan barang pesanan khusus. Hal yang diatur dan dinyatakan dalam kontrak bahwa Penjual menyetujui untuk menjual barang ke Pembeli, dan Pembeli sepakat untuk membeli pesanan furniture/meubel khusus tersebut. Ketika pengiriman barang tersebut Pembeli menduga bahwa kualitas barang pesanan tidak sesuai dan menolak untuk melakukan pembayaran. Penjual bersikeras bahwa kualitas barang sesuai dengan pesanan dan meminta pembayaran sesuai harga kontrak. Karena barang tersebut dibuat khusus untuk Pembeli maka Penjual tidak dapat menjual barang tersebut kepada pihak lain. Menindaklanjuti penolakan pembayaran dari Pembeli, maka Penjual akhirnya menggugat secara perdata Pembeli. Pengadilan memutuskan 100% petitum gugatan Penjual dan memerintahkan Pembeli membayar sesuai harga kontrak. 1. Pembeli dan Penjual adalah perusahaan domestik yang berlokasi di Jakarta/Surabaya 2. Penjual menggugat Pembeli untuk melakukan pembayaran sesuai harga yang tercantum dalam kontrak. Nilai gugatan adalah IDR 80.706.641. 3. Pengadilan memutuskan perkara berlokasi di Jakarta/Surabaya dan merupakan pengadilan singkat (gugatan sederhana); 4. Penjual khawatir Pembeli akan menghilangkan asset, memindahkan asset sehingga berada diluar daerah kewenangan atau menyatakan tidak mampu bayar. Oleh karena itu, jika prosedur tersebut diijinkan oleh pengadilan yang berwenang, Penjual meminta dan mendapatkan lampiran data harta bergerak (peralatan kantor atau kendaraan) sebelum memperoleh putusan. 5. Pembeli melawan gugatan, yang mana menimbulkan sengketa. Pendapat terkait kualitas barang yang dikirim oleh Penjual dibutuhkan dan diberikan oleh seorang ahli selama proses persidangan. a. Adakah standar praktek di negaramu bagi Penjual dan Pembeli untuk menghadirkan saksi ahli masingmasing, lalu setiap pihak memanggil saksi ahli untuk memberikan pendapat terhadap kualitas barang yang dikirim oleh PT.Penjual. b. Adakah standar praktek di negaramu bagi hakim untuk menunjuk saksi ahli independent untuk memberikan pendapat terkait kualitas barang yang dikirim PT.Penjual, yang mana hakim akan berpendapat sama. Diasumsikan tidak ada testimoni saksi ahli lainnya yang berlawanan. 6. Putusan mengabulkan gugatan penggugat (Penjual) 100%. Pembeli diminta untuk membayar sesuai harga kesepakatan kontrak kepada Penjual. 7. Pembeli tidak mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan. 8. Penjual memutuskan untuk memulai pelaksanaan putusan ketika jangka waktu permohonan banding telah habis. Diasumsikan bahwa Pembeli tidak memiliki uang di rekening banknya. Sebagai hasilnya benda bergerak milik Pembeli (peralatan kantor dan kendaraan) melekat dan disimpan untuk persiapan lelang umum. 9. Lelang umum di urus, dipromosikan, dan di selenggarakan untuk menjual benda bergerak Pembeli. Benda yang terjual dan nilai klaim keseluruhan ditanggung oleh Penjual.
Pertanyaan
Jawaba n 2016
Apakah ada perubahan sejak tanggal 1 Juni 2015 di litigasi komersial? Sebagai contoh amandemen hukum acara perdata atau pengundangan peraturan baru, pelaksanaan dari/atau perubahan system manajemen kasus, pengenalan automatisasi seperti e-filing, pemberitahuan secara elektronik, dll penerapan mediasi, perubahan substansial dalam hukum arbitrase, pengenalan pengadilan gugatan sederhana, pembentukan pengadilan perdata baru atau penunjukan hakim baru. Apabila terkait, jelaskan perubahan –perubahan yang terjadi. Berikan informasi terkait tanggal pemberlakuan, publikasi, pelaksanaan hukum atau peraturan yang baru tersebut.
Ya
Usulan Jawaba n 2017 Ya
Ya
Ya
Apakah terdapat suatu perubahan peraturan yang diharapkan akan diberlakukan antara saat ini sampai tanggal 1 Juni 2016? Mohon jelaskan. Apakah pengadilan negeri Jakarta/Surabaya memiliki yurisdiksi atas kasus sebagaimana dimaksud Bagian 1, nilai gugatan ditentukan IDR 80.706.641?
Ya
Tidak
Ya
Ya
Catatan/Penjelasan
Ada
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berlaku tanggal 7 Agustus 2015. • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berlaku tanggal 4 Februari 2016. • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan ketentuan Pasal 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 37/KMA/SK/III/2015 yang mengatur tentang penomoran khusus di setiap perkara lingkungan hidup baik di lingkup pidana, perdata dan tata usaha negara yang berlaku tanggal 3 Juli 2015. Tidak ada Ya Dasar hukumnya dapat dilihat pada HIR pasal 118 ayat (1) yang menyatakan pendaftaran gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan
Pertanyaan
Jawaba n 2016
Usulan Jawaba n 2017
Dapatkah gugatan diajukan secara elektronik melalui perangkat yang khusus disediakan didalam pengadilan negeri Jakarta/Surabaya?
Tidak
Tidak
Ketika gugatan diajukan secara elektronik, apakah berkas hardcopy juga disertakan?
-
Ya
Apakah gugatan dapat diajukan secara elektronik di Pengadilan Jakarta/Surabaya? Jika bisa tolong dijelaskan tata caranya (melalui email/pesan, fax,dll) Apakah biaya pengadilan dapat dibayarkan secara elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta/Surabaya? Pilih ya jika pembayaran dapat dilakukan melalui online banking.
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Apakah putusan Pengadilan di semua tingkat pada sengketa komersial disediakan untuk masyarakat luas melalui publikasi di halaman resmi Negara, surat kabar, atau di internet/website pengadilan? Jika putusan
Tidak
Ya
Catatan/Penjelasan
kompetensi relatifnya, berdasarkan tempat tinggl tergugat/domisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian dan UU nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Tidak bisa. Akan tetapi telah dikembangkan elektronik link untuk mendaftarkan gugatan pada laman web Pengadilan Negeri Jakarta. Akan tetapi belum bisa diakses oleh masyarakat. Ya, HIR Pasal 118 ayat (1) yang menyatakan bahwa surat gugatan yang diajukan harus ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Belum bisa. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008http://eodb.ekon.go.id/download/peraturan/lainl ain/SEMA_04_2008.pdf dan Keputusan Ketua MA No. 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara Pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan Dibawahnya ditentukan bahwa pembayaran biaya pengadilan dilakukan melalui bank. Tidak ada pengaturan khusus terkait pembayaran melalui online banking. Sepanjang pihak berperkara dapat menunjukkan bukti setor, kami mengambil kesimpulan bahwa pembayaran melalui online banking diperbolehkan. Ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1-144 TAhun 2011 Lampiran I tentang Pedoman Pelayanan
Pertanyaan
Jawaba n 2016
Usulan Jawaba n 2017
dipublikasikan secara online, tolong cantumkan elektronik link ke laman web terkait.
Catatan/Penjelasan
Informasi di Pengadilan. Putusan dipublikasikan secara http://putusan.mahkamahagung.go.id/
online
di
Apakah putusan pada kasus komersial di tingkat banding dan kasasi disediakan untuk masyarakat luas melalui publikasi di halaman resmi Negara, surat kabar, atau di internet/website pengadilan? Jika putusan dipublikasikan secara online, tolong cantumkan elektronik elektronik link ke laman web terkait. Di Jakarta/Surabaya, apakah terdapat pengadilan atau bagian dari pengadilan yang ditujukan hanya pada persidangan kasus komersial?
Ya
Ya
Putusan dapat dilihat di: http://pn-jakartapusat.go.id/home# http://sipp.pn-surabayakota.go.id/
Tidak
Ya
Jika “ya”, apa nama pengadilan atau bagian dari pengadilan tersebut? Jika “ya” apa batas yurisdiksional (nilai minimal gugatan) untuk sengketa untuk diperiksa di pengadilan niaga? Di Jakarta/Surabaya apakah ada pengadilan untuk gugatan nominal kecil atau prosedur fast-track untuk gugatan nominal kecil?
Tidak
Ya
Berdasarkan UU Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan pasal 281 yang mengamanahkan pembentukan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta/Surabaya Pusat. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang yang mengamanahkan pembentukan pengadilan niaga di kota Makasar, Surabaya, Medan dan Semarang Pengadilan Niaga
Tidak
Tidak
Tidak ada batas nilai minimal gugatan
Tidak
Ya
Ya,
Pengadilan gugatan nominal kecil adalah pengadilan dengan kewenangan terbatas untuk pemeriksaan kasus
Pertanyaan
Jawaba n 2016
Usulan Jawaba n 2017
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Jika “ya”, apakah self-representation diperbolehkan dalam persidangan ini?
Tidak
Ya
Jika gugatan nominal kecil dapat diselesaikan melalui pengadilan khusus atau bagian khusus dari pengadilan umum, tolong sebutkan peraturan manakah yang disederhanakan dari prosedur pengajuannya
Tidak
Ya
dengan nilai gugatan relatif kecil. Pengadilan ini menggunakan hukum acara perdata yang disederhanakan, pembuktian sederhana dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Apa sebutan pengadilan atau bagian dari pengadilan tersebut? Dalam bentuk apa hukum/peraturan yang membentuk pengadilan atau prosedur fast-track pemeriksaan pengadilan? Jika memungkinkan sertakan juga elektronik link ke peraturan tersebut
Catatan/Penjelasan
Pengadilan khusus gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana http://jdih.mahkamahagung.go.id/fix/beranda/databa se/2.-Kebijakan-Mahkamah-Agung/1.-PeraturanMahkamah-Agung/Tahun-2015/ Ya, diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, peraturan yangdisederhanakan dari PERMA ini adalah: • Putusan keluar maksimal 25 hari kerja, apabila terdapat banding harus diselesaikan maksimal 7 hari kerja. • Persidangan dipimpin oleh Hakim Tunggal • Tidak menggunakan surat gugatan, dapat mengisi formulir yang disediakan oleh pengadilan negeri • tidak perlu memikirkan aspek hukum, cukup hanya memikirkan fakta dan pembuktian • putusan yang diberikan oleh hakim setelah pengajuan keberatan adalah final dan mengikat
Pertanyaan
Jawaba n 2016
Mengasumsikan bahwa Penggugat takut jika Tergugat mengalihkan asset, memindahkan asset keluar dari yurisdiksi atau menjadi bangkrut, akankah Penggugat diperbolehkan meminta dan mendapatkan lampiran informasi seluruh asset Tergugat (perlengkapan kantor atau mesin) didalam proses pengadilan yang sama?
Ya
Usulan Jawaba n 2017 Ya
Catatan/Penjelasan
Bagaimanakah suatu perkara baru ditugaskan kepada hakim di Pengadilan Jakarta/Surabaya? □ Acak, melalui Ketua Pengadilan □ Oleh Ketua Pengadilan, berdasarkan kebijaksanaannya □ Acak, melalui Panitera □ Oleh Panitera, berdasarkannya kebijaksanaannya □ Acak, berdasarkan pokok masalah atau jadwal pengadilan dan beban kasus □ Acak, melalui system otomatis □ Melalui kriteria alphabet atau rotasi □ Tidak acak □ Lainnya, jelaskan Dapatkah para pihak atau pengacaranya mempengaruhi penunjukan hakim atau menebak hakim mana yang akan ditugaskan pada kasus mereka dengan kepastian?
Tidak
Ya
Penunjukan hakim dalam penanganan suatu perkara dilakukan oleh Ketua Pengadilan berdasarkan kebijaksanaannya.
Tidak
Tidak
Tidak dapat,
Penggugat dapat meminta dan mendapatkan lampiran informasi seluruh aset Tergugat dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan. Tidak ada pengaturan secara spesifik terkait permintaan lampiran informasi seluruh asset tergugat, akan tetapi didalam ketentuan mengenai sita jaminan Pasal 227 HIR menyebutkan bahwa apabila terdapat alasan yang kuat bahwa tergugat akan mencoba menggelapkan atau menghilangkan asset yang ia miliki, maka penggugat dapat mengajukan surat permohonan kepada ketua pengadilan untuk melakukan sita atas asset tersebut.
Pertanyaan
Jawaba n 2016
Menurut pengaplikasian hukum acara perdata, apakah Ya pernyataan wanita memiliki bobot pembuktian yang sama dengan pernyataan pria di semua tingkat pengadilan? Jika tidak, dalam kasus seperti apa wanita tidak memiliki bobot pembuktian yang sama (contohnya, komersial, keluarga, dll) Di Indonesia, apakah ada hukum/ketentuan-ketentuan yang mengatur standar waktu secara keseluruhan untuk proses persidangan kasus perdata?
Usulan Jawaba n 2017 Ya
Catatan/Penjelasan
-
-
Pernyataan yang diberikan wanita dan pria memiliki bobot pembuktian yang sama dihadapan pengadilan selama dinilai sebagai subjek hukum yang cakap hukum (KUHperdata) -
Ya
Ya
•
•
Jika “ya”, yang manakah dari point berikut yang memiliki tenggat waktu spesifik yang diatur oleh peraturan perundang-undangan? Tolong sebutkan pasal tertentu dari peraturan/hukum yang berlaku dan apabila memungkinkan sertakan elektronik link. Layanan proses – dasar hukum Persidangan pertama – dasar hukum Mengisi pernyataan pembela – dasar hukum Proses melengkapi daftar bukti – dasar hukum Waktu untuk ahli menyatakan pendapatnya – dasar hukum □ Tenggat waktu untuk menyampaikan keputusan final – dasar hukum □ Lainnya, jelaskan □ □ □ □ □
-
Ya
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2104 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia □ Layanan proses (Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014) □ Persidangan pertama (Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014) □ Mengisi pernyataan pembela (Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014) □ Proses melengkapi daftar bukti (Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014) □ Waktu untuk ahli menyatakan pendapatnya (Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014) □ Tenggat waktu untuk menyampaikan
Pertanyaan
Jawaba n 2016
Usulan Jawaba n 2017
Catatan/Penjelasan
keputusan final (Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014) □ Lainnya, jelaskan Pengiriman putusan kepada para pihak (Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014) pengaturan atas tenggat waktu dapat dilihat pada: http://jdih.mahkamahagung.go.id/fix/beranda/database/2. -Kebijakan-Mahkamah-Agung/4.-Keputusan-KetuaMahkamah-Agung/Tahun-2014/orderby,1/page,2/
Apakah standar waktu ditaati lebih dari 50% penanganan perkara? Apakah hukum juga mengatur jumlah maksimum penundaan (adjournment) atau keberlanjutan yang dapat diberikan?
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Apakah penundaan terbatas pada peristiwa tidak terduga atau kejadian luar biasa? Jawab “Tidak” jika hakim tidak memiliki batasan kewenangan untuk memberikan keberlanjutan dan dapat melakukannya berdasarkan permintaan para pihak, meskipun tanpa alasan yang jelas. Jawab “Ya” jika peraturan menentukan alasan umum dilakukan penundaan (contohnya: kematian salah satu pihak/pengacara, penunjukan ahli, mediasi/konsiliasi) dan/atau jika peraturan menyatakan bahwa penundaa hanya dapat diberikan dalam keadaan luar biasa. Jika ketentuan penundaan tersebut ada, apakah ditaati lebih dari 50% kasus?
Ya
Ya
Ya, berdasarkan HIR pasal 159 ayat (1) yang menyatakan apabila perkara tidak bisa diselesaikan pada sidang pertama, maka dapat diundur sampai hari persidangan lain yang sedapatnya tidak berapa lama kemudian. Ya, berdasarkan HIR pasal 159 ayat (3) yang menyatakan penangguhan tidak boleh diberi atas permintaan kedua belah pihak, ataupun diperintahkan oleh pengadilan negeri karena jabatannya kalau tidak perlu benar.
Ya
Ya
Ya
Pertanyaan
Jawaba n 2016
Apakah terdapat laporan yang menyebabkan Pengadilan Jakarta/Surabaya memonitor performa pengadilan, perkembangan suatu kasus, dan memastikan pemenuhan standar waktu diatas. Jika “ya”, manakah dari daftar berikut yang tersedia secara online? Laporan dapat merupakan bagian dari laporan tahunan pengadilan. -waktu untuk penempatan (waktu yang dibutuhkan pengadilan untuk mengatur/menunjuk hakim dalam suatu kasus) -laporan nilai (jumlah kasus yang terselesaikan vs kasus yang masuk) -laporan lama waktu kasus yang tertunda (menyediakan snapshot dari semua kasus yang tertunda berdasarkan tipe kasus, usia kasus, sidang terakhir, dan sidang berikutnya diadakan) -laporan kemajuan tiap kasus ( menyediakan snapshot dari perkembangan tiap kasus) - Sediakan elektronik link, jika memungkinkan: Apakah Pre-Trial Conference merupakan bagian dari Tidak teknik manajemen kasus yang dipergunakan sebelum persidangan? Pre-Trial Conference adalah suatu pertemuan yang dipimpin oleh hakim dan diatur untuk mempersempit isu yang diperdebatkan dan pembuktian masalah sebelum sidang. Dengan tujuan untuk mendiskusikan kemungkinan penyelesaian dan mempercepat proses persidangan selagi mengenyampingkan langkah pre-trial yang tidak perlu atau taktik penundaan lainnya. Jika”ya”, dalam hal mana akan dipergunakan dan
-
Usulan Jawaba n 2017 Ya
Ya
Catatan/Penjelasan
Ada
-
Laporan nilai (pada laporan tahunan) Laporan lama waktu kasus yang tertunda (pada laporan tahunan) Laporan kemajuan tiap kasus
laporan dapat dilihat pada laman elektronik: (http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/ )
Tidak
-
Pre-Trial Conference bukan termasuk bagian dari teknik manajemen kasus yang dipergunakan sebelum persidangan di Indonesia
Pertanyaan
Jawaba n 2016
langkah apa saja yang dapat ditempuh dalam proses Pre-Trial Conference? □ Penjadwalan, termasuk jangka waktu untuk pengajuan usul dan dokumen lain untuk pengadilan □ Pengujian kompleksitas dan perkiraan waktu perkara □ Kemungkinan penyelesaian melalui APS □ Daftar saksi □ Jangka waktu discovery/kesepakatan terkait bukti □ Yurisdiksi atau persoalan hukum acara lainnya □ Penyempitan isu penting □ Lainnya, jelaskan Apakah terdapat perangkat elektronik didalam Pengadilan di Jakarta/Surabaya,jawab dua pertanyaan berikut? Langkah manakah yang dapat diambil hakim melalui Ya system elektronik tersebut? ➼ Akses peraturan, hukum, regulasi, kasus terkait; □ Mengurutkan secara automatis jadwal persidangan semua perkara dalam akun hakim □ Mengirimkan notifikasi ke Pengacara terkait □ Melacak perkembangan kasus pada akun hakim ➼ Melihat dan mengatur dokumentasi litigasi (surat kuasa, gugatan, jawaban dll); □ Membantu penulisan putusan oleh hakim □ Generasi semi otomatis perintah pengadilan ➼ Melihat perkembangan pengadilan dan putusan pada kasus tertentu □ Fitur kelengkapan lainnya, sebutkan
Usulan Jawaba n 2017
Ya
Catatan/Penjelasan
Penggunaan perangkat elektronik pada sistem peradilan Indonesia baru mulai dikembangkan dan belum mencakup seluruh aspek sistem peradilan. ➼ Melihat dan mengatur dokumentasi litigasi (surat kuasa, gugatan, jawaban dll); ➼ Melihat perkembangan pengadilan dan putusan pada kasus tertentu; ➼ Akses peraturan, hukum, regulasi, kasus terkait.
Pertanyaan
Jawaba n 2016
Usulan Jawaba n 2017
Langkah manakah yang dapat diambil pengacara melalui system elektronik tersebut? ➼ Akses peraturan, hukum, regulasi, kasus terkait; □ Mengakses berkas/formulir untuk didaftarkan ke Pengadilan □ Memperoleh notifikasi melalui email/sms ➼ Melacak perkembangan status kasus (jadwal sidang, batas waktu agenda sidang) □ Melihat dan mengatur dokumentasi litigasi (surat kuasa, gugatan, jawaban dll); □ Mengajukan □ Mengajukan berkas-berkas litigasi ke Pengadilan ➼ Mengakses surat,pemberkasan lainnya dan putusan □ Fitur Kelengkapan lainnya, sebutkan Di Indonesia, apakah arbitrase komersial diatur oleh peraturan/hukum yang terkonsolidasi atau pasal-pasal terkonsolidasi dari hukum acara perdata memuat semua aspek substansi arbitrase komersial? Jika”ya”, sebutkan nama dan tahun pengundangan peraturan tersebut.
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Apakah ada klausul atau perjanjian arbitrase baku yang biasanya dilaksanakan dengan putusan pengadilan di Indonesia? Jawab “tidak” jika pengadilan akan memeriksa dan memutus sebuah perkara meskipun tercantum klausul atau perjanjian arbitrase? Apakah ada sengketa komersial – selain dari pada yang berkaitan dengan public order atau Tata Usaha Negara,
Ya
Ya
Ya
Ya
Catatan/Penjelasan
➼ Melihat dan mengatur dokumentasi litigasi (surat kuasa, gugatan, jawaban dll); ➼ Melihat perkembangan pengadilan dan putusan pada kasus tertentu; ➼ Akses peraturan, hukum, regulasi, kasus terkait.
Hukum Acara Arbitrase Indonesia berdasarkan UU 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Peraturan BANI. Selain itu, terbuka kemungkinan dipergunakan hukum acara arbitrase negara lain jika para pihak menyepakati, dan apabila ditemui kekosongan aturan maka dipergunakan hukum dimana forum arbitrase diselenggarakan (lex arbitry) ya, di UU nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal (3) yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam perjanjian arbitrase. sengketa terkait pertanahan dan Kepailitan dan PKPU.
Pertanyaan
public policy atau Administrasi Negara – yang tidak dapat diajukan ke arbitrase komersial di Indonesia? Tunjukkan apakah ada dari perkara berikut yang tidak bisa menggunakan arbitrase. □ Perkara yang melibatkan benda bergerak □ Perkara internal perusahaan (contoh, gugatan terkait keputusan yang dibuat oleh direksi perusahaan atau perkara yang melibatkan susunan pemegang saham) □ Gugatan Hak Kekayaan Intelektual □ Kegiatan Keuangan dan Perbankan (termasuk transaksi surat berharga) □ Perkara yang berkaitan dengan keadaan tidak dapat membayar, bangkrut atau likuidasi perusahaan □ Gugatan Tenaga Kerja Lainnya, jelaskan Apakah ada mekanisme mediasi/konsiliasi di Indonesia? Pilih ya, hanya jika para pihak tidak perlu terlibat dalam proses mediasi kecuali mereka menginginkannya.
Di Indonesia apakah mediasi diatur oleh peraturan/hukum yang terkonsolidasi atau pasal-pasal terkonsolidasi dari hukum acara perdata memuat semua aspek substansi mediasi? Jika”ya”, sebutkan nama dan
Jawaba n 2016
Usulan Jawaba n 2017
Catatan/Penjelasan
-
Ya
Yang tidak bisa menggunakan mekanisme arbitrase adalah □ Gugatan Tenaga Kerja □ Perkara yang berkaitan dengan keadaan tidak dapat membayar, bangkrut atau likuidasi perusahaan □ sengketa pertanahan
-
Tidak
-
Ya
Tidak, Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 tentang Prosedur Mediasi terdapat suatu ketentuan yang mewajibkan Setiap Hakim, Mediator,Para Pihak dan Kuasa Hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Bagi hakim apabila tidak mengarahkan pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan (mediasi) dianggap melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mediasi. Ya, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berlaku mulai tanggal 4 Februari tahun 2016
Pertanyaan
tahun pengundangan peraturan tersebut. Apakah ada insentif keuangan bagi Para Pihak yang menempuh proses mediasi/konsiliasi? (contoh pengembalian biaya pengajuan gugatan, kredit pajak penghasilan, dll) Sebelum pengajuan gugatan hukum, Penjual mencoba untuk memperoleh pembayaran diluar pengadilan melalui dokumen non-litigasi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh proses ini? Berapa lama waktu yang dibutuhkan pengacara untuk membuat gugatan awal dan mengumpulkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk mengajukan gugatan (termasuk otentifikasi, jika diperlukan) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengajukan gugatan awal ke pengadilan dan menghubungi tergugat Apakah alasan utama penundaan selama periode ini □ Kesulitan penentuan lokasi tergugat □ Lambatnya pelayanan oleh juru sita, pengacara/jaksa,dll □ Ketersediaan penasehat hukum □ Ketidakcakapan layanan pos □ Perolehan informasi dari kantor panitera (tanggal sidang, pemeriksaan awal,dll) □ Lainnya, jelaskan Menimbang keterangan diatas, apakah perkiraan tahun lalu terkait pendaftaran dan pelayanan masih akurat?
Jawaba n 2016
Usulan Jawaba n 2017
-
Tidak
Catatan/Penjelasan
Belum ada mekanisme pemberian insentif keuangan bagi para pihak yang menempuh proses mediasi. Akan tetapi pihak berwenang tengah merumuskan kajian terkait kemungkinan pemberian insentif bagi mediator dan/atau hakim yang berhasil melakukan mediasi
-
-
Ya
60 hari
Ya
a. Lambatnya pelayanan oleh juru sita b. Tidak adanya aturan tenggang waktu dari pengajuan gugatan sampai sidang
Pengaturan terkait proses penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding telah diatur dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2104 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014.
Pertanyaan
Jawaba n 2016
Berapa lama waktu yang biasanya dibutuhkan, pada praktiknya, antara pengajuan kasus dan pra-sidang dilaksanakan? Jika mekanisme pra-sidang tidak berlaku di negaramu tolong lanjutkan ke pertanyaan berikut Berapa kali pemeriksaan yang diperlukan, pada praktiknya, diantara pengajuan gugatan dan sidang pertama diselenggarakan? Berapa kali sidang yang dibutuhkan, pada praktiknya untuk menyelesaikan kasus seperti contoh kasus ? Pada saat sidang ditunda, atau ketika lebih dari satu kali sidang diperlukan untuk menyelesaikan contoh kasus, berapa lama pada praktiknya para pihak harus menunggu berlangsungnya sidang berikutnya? Berapa lama pada praktiknya waktu yang dibutuhkan seorang ahli untuk menyampaikan pendapatnya?
-
Berapa lama yang dibutuhkan hakim pada praktiknya untuk menerbitkan keputusan final tertulis setelah masa pembuktian berakhir? Berapa lama batas waktu untuk naik banding?
-
Apakah alasan utama penundaan selama waktu pengadilan dan keputusan? □ Kasus yang belum terselesaikan □ Penundaan □ Masa menunggu diantara sidang
-
Usulan Jawaba n 2017
Catatan/Penjelasan
Tidak ditemukan pengaturan terkait jeda waktu pengajuan kasus dan pelaksanaan pra-sidang tergantung kebijakan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri masing-masing Sidang pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan bukti dan saksi. Biasanya bisa sampai 4-5 kali sidang untuk proses pemeriksaan.
-
-
-
Untuk setiap sidang pemeriksaan biasanya penundaan dari satu sidang ke sidang berikutnya adalah 2-3 minggu Ahli biasanya disediakan pada saat pemeriksaan saksi yaitu pemeriksaan saksi ahli. Biasanya dalam praktik keterangan saksi ahli dilakukan dalam 1 kali sidang namun apabila diperlukan maka dapat dilakukan pemeriksaan ahli 2-3 kali sidang
14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan. Alasan utama penundaan selama waktu pengadilan dan keluarnya putusan pengadilan diantaranya: □ Kasus yang belum terselesaikan □ Penundaan □ Masa menunggu diantara sidang
Pertanyaan
□ Keterbatasan kemampuan para ahli dan penundaan yang disebabkan oleh aktivitas para ahli □ dll, tolong jelaskan Menimbang keterangan diatas, apakah perkiraan tahun lalu terkait sidang dan keputusan masih akurat? Berapa lama waktu yang dibutuhkan, dalam praktiknya untuk mendapatkan salinan keputusan yang telah dilegalisir dan kontak petugas sita yang berwenang Berapa lama waktu yang dibutuhkan pada praktiknya untuk menentukan lokasi, mengidentifikasi dan melakukan sita terhadap asset bergerak dari pihak yang kalah (termasuk waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan perintah pengadilan untuk mengambil dan menyita asset)? Berapa lama waktu yang dibutuhkan pada praktiknya untuk mengiklankan, mengatur dan menyelenggarakan lelang umum atas asset bergerak dari pihak yang kalah Jika dalam praktiknya diperlukan lebih dari satu kali proses lelang untuk mengembalikan nilai gugatan, berapa lama jeda waktu diantara lelang? Setelah lelang selesai, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai gugatan pihak yang memenangkan gugatan? Apakah penyebab utama penundaan? □ Menyita benda bergerak □ Mengatur lelang umum □ Menunggu pelaksanaan lelang umum □ Menemukan pembeli barang dll, tolong jelaskan
Jawaba n 2016
Usulan Jawaba n 2017
Catatan/Penjelasan
□ Keterbatasan kemampuan para ahli dan penundaan yang disebabkan oleh aktivitas para ahli 220 hari
-
-
[Data Responden]
-
-
[Data Responden]
-
-
[Data Responden]
-
-
[Data Responden]
Pertanyaan
Jawaba n 2016
Menimbang keterangan diatas, apakah perkiraan tahun lalu terkait “penegakan keputusan” masih akurat?
-
Berapa lama waktu yang dibutuhkan, dalam praktiknya untuk mendapatkan salinan keputusan yang telah dilegalisir dan kontak petugas sita yang berwenang
180 hari
Usulan Jawaba n 2017 -
Catatan/Penjelasan
Menyita benda bergerak Mengatur lelang umum Menunggu pelaksanaan lelang umum Menemukan pembeli barang □ dll, tolong jelaskan perlawanan pihak tergugat atas penyitaan
Mohon berikan perkiraan biaya rata-rata pengacara yang akan dikenakan oleh biro hukum lokal untuk menangani kasus seperti contoh kasus, dan mempertimbangkan kualifikasi serta pengalaman pengacara yang dibutuhkan dalam penanganan contoh kasus di Indonesia ,termasuk yang berikut: Pertanyaan a. Biaya untuk menangani kasus hingga keputusan b. Biaya untuk pelaksanaan keputusan, jika biasanya pengacara disewa untuk tujuan ini c. Jika berlaku, pajak pertambahan nilai atau pajak lainnya
Jawaban Pembayaran biaya pengacara tergantung kepada harga yang telah ditentukan oleh Pengacaranya. Di Indonesia ada dua praktek sistem pembayaran untuk jasa pengacara yaitu Lumpsum dan Hourly Basis. Pembayaran tergantung kesepakatan pihak dan pengacaranya.
Pertanyaan
Tahun Lalu (% dari nilai gugatan) 90
Tahun ini
Tahun Lalu (% dari nilai gugatan) 90
Tahun ini
Keterangan
Apakah perkiraan tahun lalu masih akurat? Mohon sediakan kurang lebih rata-rata biaya yang akan dipikul oleh PT.Penjual (penggugat), mengingat pengadilan yang berwenang untuk contoh kasus Pertanyaan
Apakah perkiraan tahun lalu masih akurat?
Keterangan
-
Pertanyaan Pada kasus yang serupa dengan contoh kasus, berapakah biaya untuk mendaftarkan perkara (hanya biaya pendaftaran biaya)?
Berapa biaya penerbitan keputusan? Berapa biaya yang akan dikenakan oleh ahli lokal jika ia harus bekerja selama 10 jam? Apakah ada biaya pengadilan lainnya yang harus disediakan oleh PT.Penjual?
Jawaban Biaya Pendaftaran Perkara ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 pasal 2 ayat (3) tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya) Tidak ada biaya untuk penerbitan keputusan Tergantung permintaan ahli Tidak ada
Mohon sediakan kurang lebih rata-rata biaya yang akan dipikul oleh PT.Penjual (penggugat) untuk kasus yang serupa dengan contoh kasus Pertanyaan Tahun Lalu Tahun ini Keterangan (% dari nilai gugatan) apakah perkiraan tahun lalu 25 masih akurat? Pertanyaan Berapakah biaya untuk mendaftarkan keputusan?
Berapakah biaya untuk untuk mendapatkan salinan perintah? Berapakah biaya untuk lelang (publisitas, pajak, penegak hukum,dll) Akankah PT. Penjual harus menanggung biaya untuk menyelenggrakan lelang umum (atau ada pembayaran bagi penegak hukum dalam proses lelang umum?) Adakah biaya lain yang harus disediakan oleh Penjual?
Jawaban Ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam bentuk SKUM yang berisi komponen biaya eksekusi, yaitu biaya materai penetapan Eksekusi, biaya pemberitahuan Aanmaning/teguran tertulis kepada Termohon Eksekusi, biaya pelaksanaan eksekusi (terdiri dari biaya Pelaksanaan eksekusi/pengosongan, biaya sita eksekusi/angkat sita/CB), biaya penyampaian Salinan Berita Acara Sita kepada para pihak dan desa/kelurahan, biaya pemberitahuan dan pencatatan eksekusi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan biaya sewa kendaraan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 026/KMA/SK/II/2012 Sudah termasuk biaya pendaftaran Sudah termasuk biaya pendaftaran Sudah termasuk biaya pendaftaran
Tidak
