Penguatan Minapolitan dan Merebut Perikanan Selatan Jawa Oleh: Akhmad Solihin Peneliti Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan – Institut Pertanian Bogor
Selatan Jawa yang menghadap Samudera Hindia adalah masa depan Indonesia. Selain bagian Utara Indonesia dihadapkan pada kejenuhan dan ketatnya persiangan negara-negara di Asia-Pasifik, Samudera Hindia menjadi lalu lintas trans-national crime. Dengan kata lain, di masa lalu bahaya datang dari arah utara, sekarang bahaya itu datang dari arah selatan. Oleh karenanya sangat wajar, bila beberapa tahun terakhir pemerintah begitu peduli dengan Samudera Hindia, terlebih ketika Indonesia menjadi pemimpin dalam Indian Ocean Rim Association (IORA). Salah satu kepentingan Indonesia di Samudera Hindia adalah menjaga perikanan. Untuk itu, pemerintah daerah harus melibatkan diri sesuai kewenangannya dalam merebut perikanan di Selatan Jawa yang selama ini menjadi lahan jarahan negara-negara asing (illegal fishing). Sebagai daerah yang memiliki pelabuhan perikanan tipe A, yang dikenal dengan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC) sudah semestinya memanfaatkan isu pembangunan poros maritim yang digaungkan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Untuk itu, tulisan ini mencoba mengurai pentingnya perannya perikanan dalam membangun Kabupaten Cilacap.
Penguatan Minapolitan Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis manajemen ekonomi kawasan, dengan motor penggerak sektor kelautan
dan perikanan. Program yang mulai dijalankan Pemerintah Republik Indonesia sejak 2009 itu merupakan upaya pemerintah untuk merevitalisasi sentra produksi perikanan dan kelautan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan rakyat. Minapolitan ini merupakan salah satu realisasi dari program revolusi biru yang digalakkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang salah satu pilarnya adalah mengubah pola pikir daratan ke maritim. Paling tidak ada tiga tujuan dari minapolitan, yaitu: (1) meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk perikanan; (2) meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengusaha dan pengolah ikan yang adil dan merata; dan (3) Mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Program minapolitan dibedakan dalam tiga jenis,
yaitu: minapolitan
perikanan tangkap, minapolitan perikanan budidaya, dan minapolitan pengolahan. Minapolitan Perikanan Tangkap didefinisikan sebagai kawasan pengembangan ekonomi wilayah berbasis usaha penangkapan ikan yang dikembangkan secara bersama oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Konsep
pengelolaan minapolitan perikanan tangkap didasarkan pada
konsep membangun sistem manajemen perikanan tangkap yang berbasis pada kemudahan
nelayan
bekerja
dan
memotivasi mereka
untuk
meningkatkan
pendapatan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Disamping itu, juga memberikan kemudahan nelayan dalam bekerja dengan penyediaan sarana dan prasarana di sentra-sentra nelayan, penyederhanaan perijinan dan penyediaan permodalan.
Dalam perkembangannya, seiring dengan pergantian pimpinan, KKP di bawah pimpinan Sharif C. Sutardjo menetapkan kebijakan baru yang dinamakan Industrialisasi Kelautan dan Perikanan. Hal ini tertuang dalam Permen KP No.PER.27/Men/2012
tentang Pedoman Umum Industrialisasi Kelautan dan
Perikanan. Industri kelautan dan perikanan didefinisikan sebagai integrasi sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Tujuan
industrialisasi
kelautan
dan
perikanan
adalah
terwujudnya
percepatan peningkatan pendapatan pembudidaya, nelayan, pengolah, pemasar, dan petambak garam. Adapun sasarannya adalah meningkatnya skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumber daya kelautan dan perikanan. Ruang lingkup industrialisasi kelautan dan perikanan ditujukan pada: (1) Industrialisasi Tuna, Tongkol dan Cakalang (TTC), (2) Industrialisasi Udang, (3) Industrialisasi Bandeng, (4) Industrialisasi Pindang, (5) Industrialisasi Patin, (6) Industrialisasi Rumput laut, dan (7) Industrialisasi Garam Rakyat. Meskipun ditetapkan kebijakan baru, program-program minapolitan masih tetap dijalankan yang dicerminkan dengan adanya rapat Kelompok Kerja (Pokja) triwulanan dalam rangka memonitor pelaksanaan kegiatan minapolitan. Konsepsi minapolitan dan industrialisasi kelautan dan perikanan hampir dikatakan sama, yaitu permasalahannya terletak pada orientasi pasar dan berorientasi pada komoditas unggulan.
Optimalisasi Cilacap Penetapan Pemerintah tersebut.
PPSC
sebagai zona
Kabupaten Cilacap adapun
Kabupaten
inti minapolitan,
berbenah diri untuk
sudah selayaknya
menyongsong peluang
strategi pertama yang harus dilakukan oleh Pemerintah
Cilacap,
yaitu:
Pertama,
mensinergikan
seluruh
program
pembangunan daerah dalam mendukung minapolitan. Hal ini sesuai dengan kebijakan poros maritim Jokowi-JK yang mengarahkan dukungan pembangunan fisik ke wilayah laut. Untuk itu, para pengambil keputusan di tingkat daerah harus melihat kembali dokumen perencanaan guna mendukung minapolitan. Kedua, penguatan armada tangkap. Samudera Hindia yang memiliki karakter kerasnya alam, menuntut penguatan armada tangkap untuk memanfatkan potensi sumberdaya ikan, khususnya tuna yang memiliki nilai ekonomi penting. Agar
tidak
pemberdayaan memudahkan bertujuan
menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan nelayan, harus dalam
mewujudkan
diarahkan proses
pada
pembentukan
pemberdayaan,
perikanan
kelompok.
pembentukan
kelompok
maka Selain juga
berkelanjutan (sustainable fisheries) dan
bertanggung jawab (responsible fisheries). Ketiga, membangun sistem logistik ikan nasional (SLIN) di tingkat daerah.
Pembentukan SLIN
sangat penting,
karena
SLIN
bertujuan: (1)
meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi dan pemasaran perikanan nasional; (2) memperkuat dan memperluas konektivitas antara sentra produksi hulu, produksi hilir dan pemasaran secara efisien; dan (3) meningkatkan efisiensi manajemen rantai pasokan ikan, bahan dan alat produksi, serta informasi dari hulu sampai dengan hilir. Artinya, terbangunnya SLIN di Kabupaten Cilacap akan
menciptakan kepastian dalam bisnis perikanan, perikanan)
seperti penangkapan
ikan
dan
mulai dari hulu (produksi
pembudidaya ikan hingga hilir
(konsumen perikanan). Sebagai penutup, penulis mengingatkan bahwa masa depan Indonesia adalah Samudera Hindia, sehingga Cilacap yang berada di Selatan Jawa harus berperan penting dalam menyongsong kebijakan poros maritim yang digaungkan Jokowi-JK. Akankan Pemerintah Kabupaten Cilacap memaikan peran tersebut? semoga.
