Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
CAPAIAN 2010 – 2014 DAN STRATEGI PENGEMBANGAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP 2015 - 2019 Disampaikan dalam Acara Rakornas Minapolitan 2014 Batam, 21 - 23 September 2014
ISI PAPARAN 1. Refreshing 2. Capaian 2010-2014 3. Strategi Pengembangan Minapolitan Perikanan Tangkap 2015-2019
1
Refreshing
KARAKTERISTIK SARPRAS Sentra produksi penangkapa n ikan
SDA
Sentra pengolahan & pemasaran Kegiatan usaha pendukung lainnya
Ketersedian SDI
SDM
Tersedianya layanan jasa
DAMPAK POSITIF THD PEREKONOMIAN KAWASAN DAN DAERAH SEKITARNYA
PERSYARATAN KAWASAN MINAPOLITAN
Berbasis Perikanan Tangkap
5 4
3
Aktivitas, Pengolahan & Pemasaran
Aktivitas Usaha Pendukung
6 Layak Lingkungan
Aktivitas Usaha Penangkapan Ikan
Sesuai RENSTRA, RTRW dll
8 Fasilitas Pendukung
2
9 Letak Strategis
Ketersediaan
SDA / SDM
1 Komitmen Daerah
7
10
KAWASASAN MINAPOLITAN
Data & informasi
TUJUAN DAN SASARAN MINAPOLITAN
PRINSIP
MINAPOLITAN INTEGRASI
Pengalokasian dan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan secara holistik
EFISIEN
Sarpras, teknologi dan manajemen yang baik
KUALITAS
Murah dan memiliki daya guna yang tinggi
AKSELERASI TINGGI
Focusing program dan kegiatan, SDM berkualitas, teknologi tepat guna
MANDIRI
Seluruh aspek kegiatan ekonomi
TAHAPAN PENGEMBANGAN MINAPOLITAN • IDENTIFIKASI POTENSI DAN MASALAH • PRODUK UNGGULAN
PENETAPAN LOKASI MINAPOLITAN
PENETAPAN KAWASAN MINAPOLITAN • KELEMBAGAAN (POKJA) OLEH BUPATI/ WALIKOTA • PENETAPAN KAWASAN OLEH BUPATI/WALIKOTA
RTRW, RPIJM-D
SESUAI
BUSINESS PLAN
MASTER PLAN MINAPOLITAN
• • • • • •
• BERPEDOMAN PADA RTRW/RPIJM-D
ACTION PLAN
• KAJIAN SEMUA ASPEK UTAMA • PROYEKSI ARAH, SKENARIO & TAHAPAN PENGEMBANGAN
RENBANG (HULU-HILIR) INFORMASI & AKSES PASAR AKES PERMODALAN AKSES TEKNOLOGI PEMBINAAN SDM SARANA TRANSPORTASI
• • • • •
PROGRAM & KEGIATAN TAHUNAN VOLUME & LOKASI KEGIATAN JADUAL LAKS & INST PELAKSANA PEMBIAYAAN & SUMBERNYA INDIKATOR KINERJA (OUTPUT, OUTCOME, BENEFIT, IMPACT)
LANGKAH STRATEGIS PENGUATAN EKONOMI USAHA MIKRO & KECIL 1. Peningkatan Aksesibilitas terhadap SDA yang berkelanjutan dalam pemanfaatan dan perlindungan, permodalan, teknologi dan pasar. 2. Distribusi kepemilikan sarana produksi dan reduksi biaya produksi. 3. Pengembangan armada penangkapan ikan produktif. 4. Stabilisasi harga ikan (sistem penyangga). 5. Bantuan teknis, sarana produksi, peningkatan ketrampilan, penyuluhan dan permodalan dengan skim kredit khusus, menghadirkan lembaga keuangan, pusat penjualan sarana produksi, BBM dan logistik murah di pelabuhan perikanan. 6. Mengembangkan kemitraan usaha skala kecil dengan usaha skala besar. 7. Melaksanakan asuransi/penyisihan biaya untuk keselamatan kesehatan dan aset yang dioperasionalkan.
LANGKAH STRATEGIS PENGUATAN USAHA MENENGAH DAN BESAR (UMB) 1. Peningkatan daya saing dan UMB sebagai penghela ekonomi rakyat. 2. Efisiensi biaya produksi dan pelayanan usaha serta bongkar muat dan angkutan. 3. Sistem insentif usaha dan investasi. 4. Iklim usaha yang kondusif (jelas, tidak banyak pungutan, aman, cepat dll). 5. Mengembangkan investasi perikanan tangkap terpadu.
LANGKAH STRATEGIS PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS WILAYAH DENGAN SISTEM MANAJEMEN KAWASAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Menggerakkan sentra – sentra produksi untuk lebih produktif di kawasankawasan ekonomi potensial. Pembinaan seluruh sistem dan mata rantai produksi hulu dan hilir. Pembangunan prasarana pendukung : produksi, pengolahan, pemasaran, dan distribusi. Sistem pelayan usaha dan investasi terpadu. Penggunaan teknologi tepat guna dan lingkungan. Keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya. Mengembangkan sistem manajemen pelabuhan efisien, bersih, sehat, dan aman. Pemulihan sumberdaya ikan sebagai penyanggah produksi. Membangun dan revitalisasi infrastruktur jalan, air bersih, listrik, dan fasilitas umum lainnya secara terintegrasi antara sentra usaha dalam kawasan Minapolitan.
2
Capaian 2010-2014
PERKEMBANGAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP 2010 - 2014 Tahun
2010
2011
2012
2013
2014
Dasar Penetapan
KepMenKP No 32/2010
KepMenKP No 39/2011
SK MenKP No 39/2011
SK MenKP No 35/2013
SK MenKP No 35/2013
Kawasan Minapolitan
83 kawasan
89 kawasan
89 kawasan
57 kawasan
57 kawasan
(9 kawasan percontohan)
(21 kawasan percontohan)
Integrasi KKP (Rp Juta)
_
Rp. 256,933,-
Rp. 612,539,-
Rp. 805,589,-
Laporan Belum Masuk
Integrasi Lintas Sektor
_
13 K/L
19 K/L
22 K/L
Laporan Belum Masuk
PU, Pertanian, Perdagangan, Dagri, Kahutanan, Perhubungan, Parekraf, Kesehatan, Perumahan, BPN, Sosial, BUMN, Nakertrans
Dikbud, Perindustrian, Koperasi&UKM, KLH, KPPPA, Lembg. Keuangan /Perbankan
ESDM, KPDT, Perpustakaan Nasional
EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
JUMLAH KABUPATEN/ KOTA
DOKUMEN PERENCANAAN MINAPOLITAN
SK KAWASAN
57
SK POKJA
MASTER PLAN
RTRW
RPIJMD
DED
Sudah
Proses
Sudah
Proses
Sudah
Proses
Sudah
Proses
Sudah
Proses
Sudah
Proses
43
14
41
16
47
10
23
34
23
34
23
34
Outcome Minapolitan Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton) di 8 Kawasan Minapolitan
Berdasarkan Laporan Perkembangan Minapolitan Daerah, untuk Daerah lain belum ada informasi
Outcome Minapolitan Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp Juta) di 6 Kawasan Minapolitan
Berdasarkan Laporan Perkembangan Minapolitan Daerah, untuk Daerah lain belum ada informasi
Outcome Minapolitan Pendapatan Nelayan (Rp) di 5 Kawasan Minapolitan
Berdasarkan Laporan Perkembangan Minapolitan Daerah, untuk Daerah lain belum ada informasi
INTEGRASI KEGIATAN KKP • • • • • • • • • • • • •
Pembangunan/pemeliharaan PP/PPI Penguatan aset nelayan melalui SeHAT nelayan Penguatan permodalan melalui PUMP dan inkamina, inkamini Peningkatan kesejahteraan melaui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Program Listrik Hemat Perlindungan nelayan melalui Kartu Nelayan dan Asuransi Nelayan Penguatan kelembagaan KUB melalui Diversifikasi Usaha Nelayan Pemberian beasiswa kepada anak nelayan pada jenjang Pendidikan Menengah dan Tinggi Pembangunan SPDN/SPBN di sentra nelayan Penguatan Pokmaswas dan Sarana Pengawasan SDKP Penyiapan WKOPP dan Zonasi Tata Ruang Pesisir Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan penyuluhan Program konversi BBM ke Gas Pelestarian SDI melalui rumah ikan
INTEGRASI KEGIATAN K/L TAHUN 2011 K/L
KEGIATAN
1
Kem PU
Jalan, drainase
2
Kem Pertanian
Peningkatan mutu, sarana prasarana
3
Kem Perdagangan
Rehabilitasi Pasar
4
Kem Dalam Negeri
PNPM
5
Kem Kehutanan
Reboisasi
6
Kem Perhubungan
Pembangunan Pelabuhan Niaga
7
Kem Pariwisata
PNPM, Penataan kawasan
8
Kem Kesehatan
Jamkesmas
9
Kem Perumahan
Rumah Layak Huni
10
BPN
SeHAT
11
Kem Sosial
Operasional LK3, LK3-BM, Bantuan Askesos
12
Kem BUMN
Pengembangan PT Perikanan Nusantara
13
Kem Nakertrans
Bimtek Padat karya
INTEGRASI KEGIATAN K/L TAHUN 2012 NO
K/L
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kem PU Kem Pertanian Kem Perdagangan Kem Dalam Negeri Kem Kehutanan Kem Perhubungan Kem Pariwisata Kem Kesehatan Kem Perumahan BPN
11
Kem Sosial
12 13 14
Kem BUMN Kem Nakertrans Kem Dikbud
15
Kem Industri
16
Kem KopUKM
Jalan, jembatan, drainase, TPS, talud/turab, normalisasi sungai Peningkatan mutu, sarana prasarana Rehabilitasi Pasar Peningkatan ekonomi lokasi (fasilitasi BUMDES, kelembagaan kemiskinan) Reboisasi , Perlindungan hutan dan konservasi alam Pembangunan Pelabuhan Niaga PNPM, Penataan kawasan Puskesmas pembantu, pelayanan kesehatan nelayan Pengembangan Kawasan, Bantuan Stimulan Perumahan dan Pemukiman SeHAT Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Program percepatan perlindungan social (raskin, PKH) Pengembangan PT Perikanan Nusantara Pemberdayaan masyarakat, pelatihan tenaga kerja Pengembangan/pelatihan SDM Pengembangan industry pengolahan hasil laut, pengembangan industry kecil menengah Permodalan mll koperasi dan budidaya ikan
17
Kem LH
Studi AMDAL, IPAL
18
Kem PPPA
Model pengembangan pemberdayaan perempuan
19
Lembaga Keuangan/Perbankan
Permodalan dan investasi
INTEGRASI KEGIATAN K/L TAHUN 2013 NO
KEMENTERIAN/LEMBAGA
1
Kem. PU
2
Kem. Pertanian
3 4 5
Perpustakaan Nasional Kem. Kehutanan BPN
6
Kem. Sosial
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
KLH Kem. Dikbud Kem. Perhubungan Kem. KopUKM Kem. Perumahan Rakyat KPDT Kem. Kesehatan Kem. Nakertrans Kem. BUMN Kem. Dalam Negeri Kem. Perindustrian Kem. PPPA Kem. ESDM Kem. Parekraf Kem. Perdagangan Lembaga Keuangan/Perbankan
KEGIATAN Jalan, jembatan, drainase, TPS, talud/turab, normalisasi sungai Pengelolaan Produksi Serealia dan Tanaman, Pengelolaan sistem penyediaan benih, Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT ) Padi Sawah, dll. Buku dan rak Perlindungan hutan dan konservasi alam SeHAT Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Program percepatan perlindungan social (raskin, PKH) Studi AMDAL, IPAL Pengembangan/pelatihan SDM Dukungan prasarana transportasi laut bidang kepelabuhanan Permodalan melalui koperasi dan budidaya ikan Pengembangan Kawasan, Bantuan Stimulan Perumahan dan Pemukiman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di pesisir, pengembangan sarpras Pelayanan kesehatan nelayan, Bantuan operasional kesehatan Program bina gizi dan KIA Pemberdayaan masyarakat, pelatihan tenaga kerja Pembangunan SPDN/SPBN , BBM Peningkatan ekonomi lokasi (fasilitasi BUMDES, kelembagaan kemiskinan) Pengembangan industry pengolahan hasil laut, pengembangan industry kecil menengah Model pengembangan pemberdayaan perempuan Bantuan listrik PNPM mandiri desa wisata Pembangunan pasar tradisional Permodalan dan investasi
3
Strategi Pengembangan Minapolitan Perikanan Tangkap 2015-2019
PERMASALAHAN DAN ARAH KEBIJAKAN ISU STRATEGIS 1. Masih tingginya angka kemiskinan di wilayah pesisir utamanya nelayan. Indeks kemiskinan (Head Count Index) nelayan masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional
2. 60% protein hewani dihasilkan dari ikan, dan akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan akan pangan yang bergizi 3. Tata kelola perikanan tangkap (ketidakseimbangan pemafaatan SDI antar WPP, konflik nelayan, data potensi ikan, dll) 4. Masih rendahnya daya saing (nilai ekspor yang belum optimal, tantangan tingginya persyaratan impor dari negara tujuan, dll)
ARAH KEBIJAKAN 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan 2. Penguatan ketahanan pangan 3. Pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan 4. Peningkatan daya saing
Perikanan tangkap yang maju dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat
ARAH KEGIATAN UTAMA 2015-2019 Pengelolaan SDI yang berkelanjutan 1. 2.
3. 4. 5.
Pengentasan Kemiskinan & Peningkatan Kesejahteraan
Implementasi EAFM Penguatan data termasuk implementasi logbook, observer, dan data sharing system (DSS). Revitalisasi perairan umum daratan. Penguatan peran di forum internasional Penguatan perizinan termasuk integrasi data perizinan pusat-daerah
Penguatan Ketahanan Pangan 1. Revitalisasi armada perikanan nasional. 2. Peningkatan kualitas kapal dan sarana penanganan ikan. 3. Penerapan inovasi teknologi penangkapan 4. Peningkatan kompetensi awak kapal 5. Optimasi penangkapan di ZEEI dan laut lepas
Perikanan tangkap yang maju dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat
1. Peningkatan Kehidupan Nelayan, termasuk Perbaikan Kampung Nelayan, kesehatan dan pendidikan, dengan dukungan lintas K/L 2. Fasilitasi sarana usaha dan akses permodalan, 3. Diversifikasi usaha dan pemberdayaan perempuan nelayan. 4. Penguatan perlindungan nelayan, manajemen usaha dan kelembagaan nelayan.
Penguatan Daya Saing 1. Peningkatan pelayanan dan operasional pelabuhan perikanan, termasuk pengembangan di daerah prioritas, 2. Peningkatan konektivitas pelabuhan perikanan, 3. Pengembangan eco fishing port, 4. Penerapan cara penanganan ikan yang baik (CPIB) 5. Penguatan pelaksanaan SHTI dan kesyahbandaran.
KERANGKA PENGEMBANGAN MINAPOLITAN INDUSTRIALISASI PERIKANAN MINAPOLITAN INDUSTRIALISASI
PP/PPI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pengembangan Komoditas & Produk unggulan Penataan kawasan yg berkelanjutan Pengembangan Konektivitas & infrastruktur Pengembangan Usaha & investasi Pengembangan Iptek & SDM Pengendalian mutu & keamanan produk Pengawasan pemanfaatan SDKP
PKN PKN
• Pengembangan industri olahan sampingan • Penyerapan tenaga kerja terhadap industri olahan sampingan • Pemasaran produk-produk olahan sampingan • Efisiensi sumberdaya alam
1. 2. 3. 4.
Akses Permodalan Penguasaan Teknologi Penguasaan Manajemen Usaha Peningkatan Faktor Sosial, Ekonomi dan Budaya
BLUE ECONOMY
• Sistem produksi siklus (non linier) dengan prinsip generasi dan regerasi • Inovasi tanpa batas • Berfikir sistemik mengikuti cara bekerja alam • Perubahan cara berbisnis: multi produk/kompetensi
SKEMA PEMBIAYAAN MINAPOLITAN BANK/ NON BANK
INVESTASI SEKTOR SWASTA / BUMN Fasilitas Komersial Sarana & Operasional
INVESTASI DI KAWASAN MINAPOLITAN
Regulasi + Pembinaan
PEMERINTAH :
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Sarana & Operasional
Insentif +Pembinaan
APBN Pusat (KKP & Kementerian Lain APBD Prov/Kab/Kota, DAK
Prasarana Pokok, Pengawasan, Pembinaan
PELUANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM KEMITRAAN Pinjaman utk membiayai modal kerja, atau pembelian aktiva tetap utk peningkatan produktifitas
Pinjaman khusus pelaksanaan usaha mitra, termasuk untuk memenuhi pesanan
BINA LINGKUNGAN
Bentuk Penyaluran
Beban pembinaan
Utk membiayai pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi Hibah beban pembinaan maks 20% dari dana tahun berjalan
Hanya dapat diberikan kepada dan untuk kepentingan mitra binaan
1
Bantuan Korban Bencana Alam
2
Pendidikan & pelatihan
3
Peningkatan kesehatan
4
Pengembangan sarpras umum
5
Sarana ibadah
6
Pelestarian alam
7
Bantuan sosial kemasyarakatan dalam pengentasan kemiskinan
Transisi: BL Peduli yang telah diprogramkan di 2012 agar diselesaikan. Sisa dana dari program yang telah terlaksana agar dikembalikan.
Berdasarkan Permen No. PER-08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
RENCANA KEGIATAN PENGEMBANGAN MINAPOLITAN
TAHUN 2015 - 2019 KEGIATAN
PELAKSANA
Penguatan Aspek Legal (Inpres Minapolitan)
Pusat
Koordinasi dengan K/L lain (MoU/PKS) terkait dukungan program Minapolitan
Pusat
Fokus Rencana Tindak RPJMN Tahun 2015 – 2019 di lokasi Minapolitan (Review Masterplan)
Pusat dan Daerah
Publikasi dan Promosi Kawasan Minapolitan
Pusat dan Daerah
Perencanaan Usaha Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap
Daerah
Optimalisasi Pokja Provinsi dan Pokja Kab/Kota
Daerah
Percepatan pembangunan sarana/prasarana perikanan dan infrastruktur pendukung lainnya
Pusat dan Daerah
Monitoring dan Evaluasi
Pusat dan Daerah
KEBIJAKAN DAN STRATEGI MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP 2015 - 2019 1. Diarahkan pada daerah yang mempunyai trademark perikanan. 2. Berorientasi pada market driven atau product driven mulai dari hulu ke hilir dan industri pendukungnya. 3. Penyediaan sarana dan prasarana. 4. Mengembangkan produk unggulan yang mempunyai skala ekonomi. 5. Memecahkan masalah utama sebagai trigger. 6. Sistem keterkaitan antara produsen – konsumen dan kota – pedesaan. 7. Demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan Pro Rakyat. 8. Pemberdayaan masyarakat dan keberpihakan dengan intervensi negara secara terbatas (Limited State Intervision). 9. Penguatan Daerah
KUNCI KEBERHASILAN MINAPOLITAN
Komitmen Daerah
Peran Aktif Pokja Daerah Fokus pada zona inti sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Koordinasi dan integrasi lintas sektor
1. Sharing APBD 2. Perencanaan Kegiatan dalam RPIJMD 3. Dokumen Minapolitan di Perda-kan
Melalui : 1. Identifikasi Potensi dan Masalah 2. Kerjasama dengan SKPD secara sektoral 3. Sinergitas SKPD di zona inti 4. Kerjasama dengan pelaku usaha di zona pendukung dan zona keterkaitan 5. Menumbuhkan Pemberdayaan Masyarakat 6. Kerjasama dengan Lembaga Keuangan/Perbankan
Seberapa Besar Memberikan Manfaat bagi STAKEHOLDER
TERIMA KASIH | Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap|
Evaluasi Komitmen Daerah Dokumen Minapolitan NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
KABUPATEN/KOTA
Kota Ambon Kota Bitung Sukabumi Kota Padang Kota Jakarta Utara Bangka Belitung Kerinci Cilacap Banyuwangi Lamongan Pacitan Sambas Kota Ternate Tapanuli Tengah Kota Medan Jembrana Kota Pekalongan Bulukumba Minahasa Selatan Musi Banyuasin Simalungun Trenggalek Kota Serang Aceh Barat Daya Aceh Timur
ZONA INTI
PPN Ambon PPS Bitung PPN Palabuhanratu PPS Bungus PPS Nizam Zachman PPN Sungailiat PPN Tanjungpandan PUD Danau Kerinci PPS Cilacap PPP Muncar PPN Brondong PPP Tamperan PPN Pemangkat PPN Ternate PPN Sibolga PPS Belawan PPN Pengambengan PPN Pekalongan PPI Kajang PPI Amurang PUD Sungai Musi PUD Danau Toba PPN Prigi PPN Karangantu PP Ujung Serangga PPI Idi
SK MASTER SK POKJA KAWASAN PLAN √ √ √ √ * √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ * √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ * √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
RTRW
RPIJM-D
DED
√ √ √ √ * √ √ √ √ √ √ √ * √ √ √ √ √ * √ * √ √ √ * *
√ * √ √ * √ √ √ * √ √ √ √ √ √ √ * √ √ √ * * * √ √ *
√ √ √ √ * √ √ * * * √ √ √ √ √ √ √ √ √ * * √ √ * √ *
Lanjutan
Evaluasi Komitmen Daerah Dokumen Minapolitan (Lanjutan) No 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Kab/Kota Kota Tual Bangka Selatan Klungkung Tanjung Jabung Timur Bone Bolango Serdang Bedagai Pati Belitung Timur Malang Pasaman Barat Kota Kendari Ketapang Kota Cirebon Gorontalo Utara Halmahera Timur Kota Dumai Kota Probolinggo Katingan Indramayu Kepulauan Meranti Indragiri Hilir Kotawaringin Barat Pulau Morotai Lombok Timur Kota Kupang Kotabaru Sorong Kaimana Banyuasin Buleleng Halmahera Selatan
Zona Inti PPN Tual PPI Sadai PPI Kusamba PPI Nipah Panjang PPI Inengo PPI Sialang PPP Bajomulyo PPI Manggar PPP Pondok Dadap PPI Sasak PPS Kendari PPP Telukbatang PPN Kejawanan PPP Kwandang PPI Manitinting PPI Dumai PPP Mayangan PPI Katingan Kuala PPI Karongsong PPI Tanjung Samak PPI Kuala Enok PPI Kumai PPI Tiley PPP Labuhan Lombok PPP Kupang PPI Sungaiparing PPI Sorong PPI Kaimana PUD Sungai Musi PPI Buleleng PPP Bacan
SK Kawasan SK Pokja Masterplan RTRW RPIJM-D DED √ √ * * * √ √ √ √ √ √ * √ * √ √ √ √ √ * * √ * * * √ * * * √ √
√ √ * * * √ √ * √ √ √ * * √ √ √ √ * √ * * √ * * * √ * * * √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ * * * * * √ √ √ √ * √ * * * √ √ √ √ √ √
√ * * * * * * * * * * * * * * * √ * √ * * * * * * * * * * * *
√ * * * * √ √ * * * * * * * * * √ √ * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * √ √ * * * * * √ * * * * * * * √ * √ * * * * * * *
