PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN
Batas wilayah : (a) Sebelah utara : Laut Jawa (b) Sebelah Timur : Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat (c) Sebelah Selatan :Samudra Hindia (d) Sebelah Barat : Selat Sunda
RASIO TENAGA KESEHATAN PER 100.00O PENDUDUK TAHUN 2015 BIDAN Target : 104 / 100.000 pddk Realisasi : 77 per 100.000 pddk
DOKTER SPESIALLIS Target : 10,2 / 100.000 pddk Realisasi : 9 per 100.000 pddk
PERAWAT Target : 162,4 / 100.000 pddk Realisasi : 79 per 100.000 pddk
DOKTER Target : 41 / 100.000 pddk Realisasi : 44 per 100.000 pddk
7 Sumber : Bidan, Perawat MTKI, 31 Des 2015
Sumber : Dokter, Dokter Spesialis, KKI 31 Des 2015
TENAGA KESEHATAN DI BANTEN JENIS TENAGA
KAB. LEBAK
KAB. PANDEG LANG
KAB. SERANG
KAB. TANGER ANG
KOTA SERANG
KOTA CILEGON
KOTA TANGER ANG
KOTA TANGSEL
DOKTER
105
68
110
321
37
357
374
69
DOKTER GIGI
30
16
19
136
15
118
147
33
DOKTER SPESIALIS
40
12
41
607
69
178
818
0
PERAWAT
854
687
572
2090
358
259
2525
138
PERAWAT GIGI
23
26
17
50
9
23
68
0
BIDAN
758
657
531
1012
244
357
628
189
TENAGA TEKNIS KEFARMA SIAN
53
39
4
239
51
191
320
8
TENAGA KESEHATAN DI BANTEN JENIS TENAGA
KAB. LEBAK
KAB. PANDEGL ANG
KAB. SERANG
KAB. TANGER ANG
KOTA SERANG
KOTA CILEGON
KOTA TANGER ANG
KOTA TANGSEL
APOTEKER
16
56
13
58
6
99
86
0
KESMAS
53
19
17
63
18
13
65
8
KESLING
24
24
20
38
12
20
56
6
GIZI
25
20
17
80
15
29
118
16
KETERAPIAN FISIK
4
3
9
251
16
26
92
0
KETEKNISAN MEDIS
39
41
39
60
61
39
477
0
STANDAR TENAGA MINIMAL PUSKESMAS No
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Jenis Tenaga
Puskesmas kawasan Puskesmas kawasan Puskesmas kawasan Perkotaan Pedesaan Terpencil dan Sangat Terpencil Non Rawat Rawat Non Rawat Rawat Non Rawat Rawat Inap Inap Inap Inap Inap Inap Dokter atau dokter 1 2 1 2 1 2 layanan primer Dokter gigi 1 1 1 1 1 1 Perawat 5 8 5 8 5 8 Bidan 4 7 4 7 4 7 Tenaga kesehatan 2 2 1 1 1 1 masyarakat Tenaga kesehatan 1 1 1 1 1 1 lingkungan Ahli teknologi 1 1 1 1 1 1 laboratorium medik Tenaga gizi 1 2 1 2 1 2 Tenaga Kefarmasian 1 2 1 1 1 1
10. Tenaga administrasi 11. Pekarya Jumlah
3
3
2
2
2
2
2 22
2 31
1 19
1 27
1 19
1 27
Keterangan: Standar ketenagaan sebagaimana tersebut diatas: a. merupakan kondisi minimal yang diharapkan agar Puskesmas terselenggara dengan baik. b. belum termasuk tenaga di Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa.
dapat
Fokus Pelaksanaan urusan Kesehatan 2017 1. Meningkatkan akses dan kualitas yankes ibu, anak, remaja, usia kerja dan lanjut usia; 2. Mempercepat dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan gizi masyarakat; 3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan melalui peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit; 4. Mengembangkan dan meningkatkan efektivitas pembiayaan kesehatan; 5. Meningkatkan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan; 6. Meningkatkan pengawasan obat dan perbekalan kesehatan; 7. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 8. Memantapkan efektivitas dukungan pelaksanaan SJSN kesehatan, baik dari sisi demand side maupun supply side, termasuk pemenuhan kebutuhan dan kualitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan.
9.Meningkatkan ketersediaan, penyebaran dan mutu sumber daya manusia kesehatan.
SPM KESEHATAN PROVINSI Upaya Kesehatan
UU 18 TAHUN 2014
a. Pengelolaan UKPerorangan rujukan tingkat provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan UKMasyarakat provinsi dan rujukan tingkat provinsi/lintas kab/kota. c. Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tkt provinsi Sumber daya manusia kesehatan Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah provinsi. Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
a. Penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK) . b. Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT). Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi.
PARADIGMA SEHAT : Mengutamakan promotif -preventif Sehat (70%)
Mengeluh Sakit (30%)
Self care (42%)
Yankes (58%)
KIE, Self care Promosi Kesehatan
Self care Nasional UKBM( Posyandu, Posyandu Lansia, Posbindu PTM, Polindes, Poskesdes, Desa Siaga, SBH, Dokter kecil, dll Sumber : Susenas 2010
Sarana Kesehatan
Kualitas Yankes 15
MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
30% SAKIT
70% SEHAT
UKP
UKM Sehat tetap sehat Sehat tidak menjadi sakit
Sakit menjadi sehat Sakit tidak tetap sakit
PENGUATAN UPAYA PROMOTIF & PREVENTIF
SEHAT ADALAH HARTAKU YANG HARUS KUJAGA DAN KUPELIHARA 16
1
Jumlah dan Jenis SDM Kesehatan Belum Sesuai dengan Kebutuhan
ISU STRATEGIS PPSDM KES
PENGADAAN SDM KES
2
Mutu SDM Kesehatan Belum Memadai
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENDIDIKA N SDMK
PENINGKATAN MUTU SDMK PELATIHAN SDMK
3
Distribusi SDM Kesehatan Belum Merata
PENDAYAGUNAAN SDM KES
PERENCANAAN & PENDAYAGUNAAN SDM KES
10
Peran dan Tanggungjawab Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
UU NO 23 Tahun 2014 Tentang PEMERINTAHAN DAERAH Kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib – pelayanan dasar URUSAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PUSAT a) Tenaga kesehatan Indonesia, TK-WNA serta penerbitan rekomendasi pengesahan rencana penggunaaN tenaga kerja asing (RPTKA) dan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA).
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.
13
PUSAT
PROVINSI
b) Penetapan penempatan dr spesialis dan drg spesialis bagi Daerah yang tidak mampu dan tidak diminati.
KABUPATEN/KOTA
c) Penetapan standar kompetensi teknis dan sertifikasi pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan d) Penetapan standar pengembangan kapasitas SDM kesehatan. e) Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Nasional.
Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM danUKP Daerah provinsi.
Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota. 14
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH ( UU 36/2014 : Tenaga Kesehatan pasal 4)
Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap: • pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan; • perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan; dan • pelindungan kepada Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik.
15
Pasal 6 & 7 Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah provinsi dan kab/kota berwenang untuk: menetapkan kebijakan Tenaga Kesehatan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional; melaksanakan kebijakan & merencanakan kebutuhan Tenaga Kesehatan; melakukan pengadaan Tenaga Kesehatan; melakukan pendayagunaan melalui pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan; membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga Kesehatan melalui pembinaan dan pengawasan pelaksanaan praktik Tenaga Kesehatan; dan melaksanakan kerja sama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan. 16
KONSEP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG : PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN
TUJUAN • TERPENUHINYA HAK DAN KEBUTUHAN LAYANAN KESEHATAN • PEMBANGUNAN KESEHATAN BERKELANJUTAN • TENAGA KESEHATAN YANG MEMADAI BAIK JUMLAH MAUPUN MUTU • TERWUJUDNYA PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
• • • • • • • • • • • •
DASAR HUKUM UUD 1945 (PASAL 18, AYAT (6)) UU NO : 8 THN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN UU NO : 23 THN 2000 PEMBENTUKAN PROVINSI BANTEN UU NO : 29 THN 2004 TTG PRAKTEK KEDOKTERAN UU NO: 40 THN 2004 TTG JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UU NO: 25 THN 2009 TTG LAYANAN PUBLIK UU NO; 36 THN 2009 TTG KESEHATAN UU NO: 44 THN 2009 TTG RUMAH SAKIT UU NO : 12 THN 2012 TTG PENDIDIKAN TINGGI UU NO: 5 THN 2014 TTG APARATUR SIPIL NEGARA UU NO : 36 THN 2014 TTG TENAGA KESEHATAN UU NO: 23 THN 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH
RUANG LINGKUP • • • • • • • •
PERENCANAAN PENGADAAN PENDAYAGUNAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENEMPATAN TENAGA KHUSUS PENGATURAN TENAGA ASING SERTIFIKASI DISTRIBUSI
