Pengaruh EU-China Information Society Project dalam Perkembangan E-Government China

Pengaruh EU-China Information Society Project dalam Perkembangan E-Government China Lilik Nur Cholidah – 070912086 Program Studi S1 Hubungan Internasional, Universitas Airlangga ABSTRACT EU - China Information Society Project (ECISP) is a collaborative project between European Union and China in the field of information society. The purpose of the project is to assist the government of China to maximize efficiency and effectiveness in the process of China’s e-government. In contrast to other countries in development cooperation, this project works through dialogue, training, and conduct a pilot project in China with the best practices carried out by the European Union. China has developed e-government initiatives since the establishment of the Golden Project in 1993 but the egovernment of China still economy oriented. The development of e government in China has limitations in providing services to citizens because of barriers such as regulation, technology, and administration. This study describes how ECISP influence on the development of e-government of China using the e-government development stages of the Gartner report stage: presence, interaction, transaction, and transformation. Through these phases, the level of e-government development of China and the influence of ECISP can be identified. Keywords: Development cooperation, ECISP, European Union, China, egovernment. EU-China Information Society Project (ECISP) adalah proyek kerjasama Uni Eropa dan China di bidang masyarakat informasi. Tujuan proyek ECISP adalah untuk membantu pemerintah China untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas dalam proses e-government China. Berbeda dengan kerjasama pembangunan di negara lain, proyek ini bekerja melalui dialog, pelatihan, dan melakukan percontohan e-government di China dengan praktek terbaik yang dilakukan oleh Uni Eropa. China mengembangkan inisiatif egovernment sejak dibentuknya Golden Project tahun 1993 namun ketika itu egovernment China masih berorientasi ekonomi. Perkembangan e-government di China mengalami keterbatasan dalam memberikan layanan kepada warga karena adanya hambatan-hambatan seperti regulasi, teknologi, dan administrasi. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pengaruh ECISP terhadap perkembangan e-government China. Dalam penelitian ini, digunakan tahapan perkembangan e-government dari laporan Gartner yakni tahap presensi, interaksi, transaksi, dan transformasi. Melalui tahapan tersebut, dapat diidentifikasikan tingkat perkembangan e-government China dan pengaruh dari ECISP. Kata-Kata Kunci: kerjasama Pembangunan, ECISP, Uni Eropa, China, egovernment.

347

Lilik Nur Cholidah

Dewasa ini, masyarakat dunia memasuki era yang dikenal dengan era digital yang ditandai oleh penggunaan teknologi informasi di berbagai aspek kehidupan. Di tengah era digital ini pula, negara-negara di seluruh dunia menghadapi sebuah tantangan transformasi dan kebutuhan untuk menciptakan kembali sistem pemerintahan dengan tujuan untuk memberikan layanan yang efisien dan efektif, serta informasi dan pengetahuan melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau yang lebih dikenal dengan istilah e-government (Fang: 5). Dalam konteks penggunaan internet, e-government telah meluas hampir di seluruh dunia. Salah satu negara yang mengimplementasikan egovernment adalah China. Awal perkembangan penggunaan TIK dalam pemerintah di China dimulai pada tahun 1987 ketika pemerintah China telah mengembangkan Pusat Informasi Negara (State Information Center), yakni sebuah usaha pemerintah China untuk membangun sistem informasi pemerintahan secara nasional menggunakan sistem komputer (Hu et al, 2003: 2). Di tahun 1990 sistem tersebut mencapai tingkatan baru menuju inisiatif e-government. Kemudian, pada tahun 1992 Dewan Negara China mengajukan rencana untuk implementasi Office Decision Service System yang dilaksanakan oleh seluruh kantor pemerintahan di China. Tahun 1993 menandai kebangkitan e-government China dengan dicetuskannya proyek Golden Bridge, Golden Customs, dan Golden Tax. Awal tahun 1999, Komite Ekonomi dan Perdagangan dan Departemen Informasi melanjutkan proyek online. Dalam fase ini, istilah egovernment di China telah memiliki arti yang tepat dalam penggunaan “electronic government” (e-government) dan “electronic commerce” (ecommerce) (Hu et al, 2003: 12). Meskipun e-government memiliki kecenderungan yang sama di setiap negara, namun di China terdapat perbedaan pada administrasi publik. Pemerintah China memiliki banyak motivasi dalam pembentukan egovernment, yang fokus utamanya adalah motif ekonomi. Hal ini kemudian berbeda dengan e-government yang digunakan oleh negaranegara maju seperti Uni Eropa yang menggunakan e-government untuk memudahkan interaksi pemerintah dan warga Negara (Zhang : 8). Namun, perkembangan e-government di China sendiri mengalami sejumlah tantangan, antara lain, banyak dari pemerintah lokal yang masih sangat lambat atau bahkan belum siap untuk transformasi, timbulnya ketimpangan digital yang disebabkan karena perkembangan ekonomi. Di beberapa provinsi dan kota, kurangnya infrastruktur, pemahaman, dan sumber daya menyebabkan sulitnya perubahan bentuk dari pemerintah dengan fokus administratif, menuju pemerintah dengan fokus pengguna (Hu et al, 2003: 6). Selain itu, terdapat masalah dalam kesempatan untuk mengakses internet, konstruksi infrastruktur

348

Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 3, No. 1

Pengaruh ECISP dalam Perkembangan E-Government China

informasi, hak cipta, dan perkembangan teknologi informasi di daerah pedalaman (Mexin, 2009 : 5). Meskipun banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah China, dari segi penggunaaan internet di China sendiri mengalami peningkatan siginifikan. Jumlah pengguna komputer di China (per-seratus keluarga) naik secara bertahap dari 12,2 persen di tahun 1997 menjadi 79,44 persen di tahun 2004. Pengguna internet juga mengalami kenaikan dari 225 juta di tahun 2000 menjadi 940 juta di tahun 2004. Kenaikan dalam penggunaan ponsel naik secara signifikan dari 54 (per-seratus keluarga) di tahun 2000 menjadi 147 di tahun 2004. Namun, pengakses situs pemerintah masih minim. Hal ini dikarenakan kebanyakan situs pemerintah dengan domain (.cn) tidak dapat diakses dan belum memenuhi kebutuhan warga Negara (Mexin, 2009 : 6). Di tahun 2005, terbentuk proyek kerjasama antara Uni Eropa (European Union atau EU) dan China di bidang teknologi informasi yakni EUChina Information Society Project (ECISP). Proyek tersebut diluncurkan secara resmi pada 13 Januari 2006 oleh Komisioner EU dalam bidang Masyarakat Informasi dan Media Viviane Reding dan Konselor Dewan Negara China Qu Weizhi, dan ditutup secara resmi bulan Juni 2009. Proyek ini didanai oleh Uni Eropa sebesar 15 juta dolar dan 7,11 juta dolar dari Pemerintah China (egov.iist.unu.edu). ECISP menggunakan informasi dan pengetahuan (knowledge and information sharing) sebagai sumber daya utama. Proyek ini menerapkan praktek terbaik dari Uni Eropa sebagai partner kerjasama. Penyelenggaraan kegiatankegiatan ECISP melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah lokal China. Selain di tingkat pemerintahan, proyek ini juga melibatkan partisipasi para ahli dan Organisasi China dan Eropa. ECISP merupakan campuran yang kompleks antara kebijakan, regulasi, masyarakat, dan teknologi, sebagaimana direfleksikan dalam tiga komponen, yaitu, pertama, mendukung Pemerintah China mengembangkan dan mengimplementasikan hukum dan regulasi untuk suksesnya penyebaran e-government. Kedua, meningkatkan layanan pemerintah melalui penerapan e-government di enam wilayah percontohan. Dan, ketiga, meningkatkan kapasitas insitusional untuk layanan e-government melalui pelatihan yang dilakukan oleh Uni Eropa (Mexin, 2009 : 16). Dari pemaparan data-data diatas menjadi menarik dan perlu dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana pengaruh EU-China Information Society Project dalam perkembangan e-government China.

Jurnal Analisis HI, Maret 2014

349

Lilik Nur Cholidah

Perkembangan E-Government China Peta Wilayah China

Sejak Deng Xiaoping mengubah perkembangan historis China di tahun 1978, ekonomi dan politik China mengalami perubahan signifikan. Meskipun demikian, reformasi tahun 1987 dipahami secara luas bahwa perubahan yang paling fundamental terjadi pada bidang ekonomi, sedangkan perubahan politik masih terbatas. Hal ini menyebabkan China mengalami keterlambatan dalam perkembangan e-government (nms.sagepub.com). Zhang menyebutkan bahwa Pemerintah China memiliki banyak motivasi untuk mendorong agenda e-government. Namun yang paling mendominasi adalah motif ekonomi, selain itu Pemerintah China memainkan kontrol yang besar bagi perkembangan egovernment China. Sehingga, karakteristik e-government yang telah berkembang China adalah beorientasi pada ekonomi, dikontrol oleh pemerintah, dan menjadi media propaganda China (nms.sagepub.com). Upaya dan tantangan China dalam mengembangkan e-government dirangkum dalam tiga bidang : regulasi, administrasi, dan teknologi. Dalam bidang regulasi, upaya Pemerintah China dalam membentuk kerangka kerja hukum adalah pembentukan institusi Kementerian Industri Informasi (Ministry of Information Industry atau MII) di tahun 1998. Tantangannya adalah bahwa di antara negara-negara lain hanya situs Pemerintah China yang didukung secara finansial oleh sponsor dari perusahaan asing maupun lokal, seperti Microsoft, Cisco, IBM, dan Legend (perusahaan manufaktur komputer di China). Dukungan melalui sponsor tersebut membuktikan dua hal, pertama, bahwasanya Pemerintah China melihat ekonomi sebagai prioritas utama; kedua, bahwa pembentukan situs pemerintah tidak dapat digaransi oleh pemerintah sendiri, sepanjang ketidakhadiran kerangka kerja 350



institusional dan hukum bagi e-government (Zhang : 2001 – 93). Kedua, teknologi. Investasi Pemerintah China dalam membangun jaringan TIK mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Proyek Tenth Five-Year Plan (2001–2005) menandakan kenaikan pengguna internet secara signifikan. Di tahun 2005 sebanyak 150 juta pengguna, yang berarti 11% dari populasi China telah tersambung dalam jaringan online. Tantangan dalam e-government China adalah ketidakmerataan aplikasi TIK di daerah kota dan pedalaman. Banyak pemerintah lokal tidak memiliki sumber daya keuangan yang memadai untuk memperoleh infrastruktur dan jaringan TI berkualitas yang dibutuhkan untuk menciptakan portal berkualitas baik (Zhang, 2001 – 173). Ketiga adalah administrasi. Terdapat sejumlah inisiatif e-government yang telah meningkatkan efisiensi administrasi dan mengurangi tensi antara otoritas pemerintah dan warga pengguna internet di beberapa aktivitas melalui adanya komputerisasi dan jaringan digital, meningkatnya komunikasi antara warga dan pemerintah melalui jaringan digital. Meski begitu, hambatan dalam proses e-government di China masih menimbulkan sejumlah masalah, yakni adanya monopoli dalam informasi, bahwasanya pemerintah pusat menggunakan situs pusat untuk merilis berita-berita yang dikontrol oleh pemerintah. ECISP dalam Mendorong Hubungan G2G, G2B, G2C di China ECISP ditujukan untuk membangung dialog stratejik dan jangka panjang Uni Eropa dan China dalam bidang masyarakat informasi. Proyek digagas ketika ekonomi China mengalami kenaikan rata-rata 9% per tahun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Aksesi WTO di tahun 2001 dan menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 2008 menambah tempat China di dunia global. Proyek ECISP adalah proyek pertama Uni Eropa dan China di bidang masyarakat informasi. Komponen dalam ECISP terdiri dari tiga bentuk, diantaranya, pertama, mendukung Pemerintah China mengembangkan dan mengimplementasikan hukum dan regulasi untuk suksesnya penyebaran masyarakat informasi secara umum dan e-government secara khusus. Kedua, menyelenggarakan proyek percontohan egovernment (G2B dan G2B) di wilayah telah dan kurang maju di China. Ketiga, meningkatkan kapasitas insitusional untuk layanan egovernment melalui pelatihan yang dilakukan oleh Uni Eropa (egov.iist.unu.edu). Sebagai proyek kerjasama pembangunan, Uni Eropa menjadi partner signifikan dalam pelaksanaan ECISP. Selain menandai keberlangsungan proyek, Uni Eropa membantu China dalam memberikan pelatihan dan praktek terbaik dari negara-negara anggotanya. Di bidang masyarakat


351

Lilik Nur Cholidah

informasi, Uni Eropa telah berada dalam tingkatan maju. Kemajuan Uni Eropa didominasi oleh adanya potensi sumber daya keahlian (skill) dalam mengatur TI. Meskipun Uni Eropa memainkan peranan penting dalam proyek ini, namun bukan berarti kebijakan Uni Eropa ada dalam setiap keputusan akhir pemerintah. Keputusan akhir ditentukan oleh keputusan administratif sehingga bisa jadi tidak memperhitungkan rekomendasi dari proyek tersebut. Upaya ECISP dalam kerangka G2G, G2B, dan G2C dijelaskan melalui tiga kegiatan utama, yaitu dialog regulasi, wilayah percontohan, dan pelatihan e-government. Dialog regulasi ditujukan untuk mendukung pemerintah China melakukan dan mengimplementasikan undangundang, regulasi, dan tindakan non-legislatif untuk meningkatkan lingkungan hukum dan regulasi bagi masyarakat informasi. Dalam dialog regulasi terdapat 3 komponen, yakni regulasi e-government, ecommerce, dan konvergensi, yang ditunjukkan dalam grafik 1. Grafik 1.1 Tiga Komponen Dialog Regulasi

Komponen pertama, yakni e-government dilakukan meliputi tiga cakupan utama yakni keamanan, efisiensi dan penggunaan. Dialog regulasi bidang e-government mencakup akses terhadap informasi pemerintah, keamanan informasi, e-signature, kebijakan investasi dan finansial melalui rencana e-government. Komponen kedua, yakni ecommerce dalam dialog regulasi berkaitan dengan hubungan G2B. Dialog dalam e-commerce meliputi stimulasi pasar, proteksi industri, dan proteksi konsumen. Komponen ketiga, yakni konvergensi meliputi kebijakan telekomunikasi dan lingkungan multimedia dan internet. Inisiatif dialog regulasi menghasilkan kesuksesan kontribusi

352



peningkatan keahlian untuk staf pemerintah dalam mengelola administrasi. Hasil dialog regulasi dijelaskan melalui tabel 1. Tabel 1. Hasil dialog regulasi EU-China Information Society Project (G2G dan G2B) Egovernment

G2G 1. Rekomendasi dalam membentuk sistem rekam (berbentuk laporan tahunan) bagi tiap agensi pemerintah, pembelajaran dalam mengimplementasikan regulasi e-signature, keamanan informasi. 2. Rekomendasi untuk membentuk sistem pengadaan (procurement) meliputi mekanisme kerja pengadaan, sistem peningkatan pengadaan publik, sistem fasilitator eprocurement, dan procurement team.

E-commerce

Konvergensi

G2B

1. Pembentukan draft regulasi transaksi online 2. Pembentukan laporan proteksi data personal untuk rekomendasi China dalam membentuk formulasi regulasi 3. Pembentukan prosedur kebutuhan platform arbitrasi online 1. Pembentukan model pendahuluan untuk China oleh Uni Eropa di bidang telekomunikasi 2. peningkatan perhatian pemerintah China dalam pentingnya kebijakan telekomunikasi 3. Pemahaman mengenai isu proteksi, privasi, dan spam

Upaya ECISP dalam meningkatkan layanan pemerintahan dalam interaksi G2B dan G2C dilakukan melalui 6 proyek percontohan di Baotou, Chengdu, Handan, Yanquan, Yantai, dan Xian. Tujuan proyek Jurnal Analisis HI, Maret 2014

353

Lilik Nur Cholidah

percontohan G2B dan G2C adalah, pertama, untuk mencapai hasil optimal dari praktek terbaik antara Uni Eropa dan China. Kedua, untuk meningkatkan pelayanan pemerintah melalui serangkaian proyek yang dirancang untuk menunjukkan praktek-praktek terbaik dalam China yang dapat berfungsi sebagai model proyek e-government yang sukses di tempat lain di China. Tabel 2. Hasil Proyek Wilayah Percontohan G2B dan G2C dalam ECISP Wilayah Yantai

G2B Peningkatan portal bisnis sebesar 400.000 hits per hari

Chengdu

Yanquan

Handan

Baotou

Terbentuknya 19 jenis layanan G2B

Xian

100 komunitas terhubung dalam portal bisnis dan 1000 komunitas pekerja sosial menggunakan portal sebagai pedoman instrumen kerja.

354

G2C 1. Terbentuknya 159 kios informasi guna memudahkan layanan informasi pemerintah dan memudahkan pembayaran air dan listrik. 2. Peluncuran 12.000 kartu warga (citizen card) 1. Sistem peringatan proaktif guna menghubungkan laporan epidemi kesehatan 2. Terbentuknya 120 sistem informasi kesehatan 1. Terintegrasinya hampir 350 departemen pemerintah kota melalui portal pelayanan publik 2. Sekitar 100 pusat layanan informasi didirikan di dalam Yanquan Diluncurkannya Handan Smart Card berfungsi mengintegrasikan informasi untuk kebutuhan sehari-hari. Kartu ini telah digunakan oleh 300.000 warga Handan. 1. Meningkatnya pengunjung portal pemerintah Baotou sekitar 200.000 hits. 2. Terbentuknya platform layanan publik Baotou, portal online G2C dan G2B Aplikasi e-government di Xian mencapai 72 instansi pemerintah dan 8 di pusat masyarakat. Aplikasi ini menawarkan berbagai layanan dan informasi



Pelatihan e-government dirancang untuk menghubungkan antara dialog reguler dan percontohan wilayah dengan mengimplementasikan isi dan substansi aplikasi keduanya di level provinsi. Tujuan utama pelatihan egovernment adalah untuk melibatkan pembuat kebijakan di tingkat provinsi dengan menitik beratkan pada pengalaman Uni Eropa dalam regulasi, implementasi, organisasi, manajemen, dan penggunaan layanan e-government. Hasil dari keseluruhan komponen pelatihan egovernment, sekitar 700 materi dan presentasi dalam bahasa Inggris dan China dikembangkan untuk Information Society Knowledge Base (ISKB) yang dirilis online. ISKB dimanfaatkan guna memastikan aksesibilitas pencapaian proyek meskipun proyek telah ditutup (www.information-society.de). Pengaruh ECISP Dalam Perkembangan E-Government China Hasil ECISP menunjukkan bahwa dialog regulasi menghasilkan sejumlah rekomendasi dan platform positif bagi regulasi e-government, tetapi regulasi dan platform tersebut belum digunakan dalam regulasi ataupun undang-undang di China. Dialog ini berperan penting dalam menjembatani komunikasi antara China dan Eropa, tetapi belum diimplementasikan secara sempurna dalam e-government China. Disebutkan dalam laporan akhir ECISP bahwa implementasi regulasi masih mendapat sejumlah tantangan, dan membutuhkan banyak usaha dari pemerintah China. Selain itu, regulasi berada dalam topik yang berbeda-beda, sehingga hanya mampu memberikan solusi, namun belum mampu membentuk kebijakan yang koheren termasuk langkahlangkah hukum, inovasi teknis, peningkatan kesadaran, dan elemen lain yang diperlukan. Adanya MIIT tidak lantas menghasilkan regulasi yang baik, namun secara faktual, tidak ada perubahan signifikan bagi egovernment China hingga akhir proyek. Pembentukan wilayah percontohan berperan yang penting dalam partisipasi warga dalam egovernment China. Kuncinya adalah kebutuhan pengguna dan desain yang berpusat pada warga. Pengaruh dari hasil proyek percontohan di China memberikan dampak positif (egov.iist.unu.edu). Untuk mengukur tahap e-government suatu negara dilakukan melalui dua indikator, yakni e-readiness dan e-participation. E-readiness merupakan komposisi pengukuran dari kapasitas dan keinginan suatu negara untuk mengaplikasikan e-government. Komponen dalam ereadiness meliputi human capital, infrastuktur, dan ukuran web (web measure). Ketiga komponen merefleksikan bagaimana sebuah negara mendorong TI untuk menyediakan akses dan layanan bagi pengguna. Tingkat perkembangan e-government China dan pengaruh dari proyek ECISP diidentifikasikan melalui tahapan perkembangan e-government oleh Gartner. Pada tahap kehadiran, tingkat keahlian yang dibutuhkan


355

Lilik Nur Cholidah

hanya berkisar pada kemampuan untuk menjalankan aplikasi komputer, seperti mengetik, memindah data, dan keahlian dasar lainnya. Model situs web di tahap presensi sederhana dan terbatas. Situs pemerintahan telah mampu memberikan informasi online namun hanya berupa catalog. China telah melewati tahap perkembangan ini sejak kemunculan internet di tahun 1980-an dan dirilisnya situs resmi pemerintah (www.ieee.org). Di tahap interaksi, keahlian meningkat yakni dapat melakukan interaksi secara online Di tahap ini pula pemerintah menyediakan laporan-laporan yang dapat diunduh secara online maupun mengirim email. China telah menunjukkan peningkatan pengguna dalam mengakses data secara online melalui internet. Tabel 3 menunjukkan kenaikan pengguna internet di China yang meningkat setiap tahunnya. Tabel 3. Internet usage and population statistics in China Years

Users

Population

percentage

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

22,500,000 33,700,000 59,100,000 69,000,000 94,000,000 103,000,000 137,000,000 162,000,000

1,288,307,100 1,288,307,100 1,288,307,100 1,288,307,100 1,288,307,100 1,289,664,808 1,317,431,495 1,317,431,495

1.7 % 2.6 % 4.6 % 5.4 % 7.3 % 7.9 % 10.4 % 12.3 %

Usage source ITU ITU ITU CNNIC CNNIC CNNIC CNNIC CNNIC

Di tahap transaksi, e-skill tidak hanya mengenai akses internet, namun transaksi bisnis dan layanan warga secara lengkap. Keahlian dalam tahap ini semakin kompleks karena pengguna harus memahami dan mengetahui proses transaksi, resiko, dan keuntungannya. Situs web tidak hanya dapat memberikan informasi dan laporan, tetapi sudah berkembang dengan layanan digital seperti e-procurement, tanda tangan dan pembayaran digital (Khan : 8). Kemudian, upaya ECISP dalam meningkatkan kemampuan human capital belum cukup signifikan, hal ini ditunjukkan melalui survei e-government PBB bahwa human capital di tahun 2006 hingga 2008 hanya meningkat sejumlah 0, 066. Tabel 4. Indeks Human Capital, Infrastruktur, dan Ukuran Web di China E-government Readiness Human capital Infrastruktur Ukuran Web

356

2005 0,5078 0,8300 0,1241 0,5692

2008 0,5017 0,8366 0,1600 0,5084



Tabel 5. Tingkat Penyampaian Layanan Online Pemerintah China (dalam persen) Tahap kehadiran Tahap interaksi Tahap transaksi Tahap transformasi

2005 100 75 71 5

2008 100 75 52 4

Tabel 5 menunjukkan bahwa layanan pemerintah China di tahun 2005 menurun di tahun 2008 pada tahap transaksi. Tahap transaksi dipengaruhi oleh bagaimana layanan pemerintah dapat memberikan akses dua arah bagi warga dan bisnis. Tetapi survei di atas menunjukkan bahwa semakin tahun pemerintah mengalami penurunan dalam pelayanan online bagi warga. Indikator kedua adalah e-participation yang menilai kualitas, penggunaan, relevansi informasi dan layanan untuk melibatkan warga dalam pembuatan kebijakan melalui e-government. Tujuan eparticipation adalah untuk meningkatkan akses warga terhadap informasi dan layanan publik. Proyek ECISP memainkan peran penting dalam mendorong interaksi antara pemerintah dan warga. Pembentukan wilayah percontohan menjadi proyek utama yang menghasilkan pembentukan kios, kartu warga, sistem informasi kesehatan, dan pengunjung situs pemerintah lokal (unpan1.un.org). Di tahap presensi, partisipasi pengguna hanya berkisar pada hubungan satu arah dimana pemerintah membuat dan memberikan informasi untuk digunakan oleh warga. Di tahap interaksi, terdapat hubungan dua arah yang berarti bahwa pemerinth menentukan masalah untuk dikonsultasikan bersama, dan warga dapat berkontribusi dalam opini dan pandangan. Tahap transaksi melibatkan hubungan partnership dimana warga secara aktif terlibat dalam menentukan proses dan konten pembuat kebijakan (unpan1.un.org). Peningkatan partisipasi warga ditunjukkan oleh laporan survei PBB yang melaporkan bahwa indeks e-participation di China menunjukkan peningkatan (tabel 6). Di tahun 2005, indeks partisipasi di China berada di peringkat 32 seluruh dunia dan mengalami peningkatan menjadi peringkat 20 di seluruh dunia. Tabel 6. Survei PBB Terhadap E-Participation di China E-participation Index Global ranking


2005 0,1905 32

2008 0,4773 20

357

Lilik Nur Cholidah

Laporan PBB juga menjelaskan bahwasanya di tahun 2008, China merupakan salah satu dari 23 negara yang mempublikasikan hasil opini publik dalam situs pemerintah. Tingkat pertumbuhan di China mengimplikasikan bahwa pondasi infrastruktur dan keaktifan pengguna menciptakan potensi bagi ekspansi e-government dalam bidang layanan online dan menuju tingkat transformatif. Proyek ECISP memiliki peran signifikan dalam membangun partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan pemerintahan online melalui wilayah percontohan yang menghasilkan integrasi pemerintah dengan warga dan bisnis, terutama di wilayah lokal. Hasil ECISP meliputi penyebaran hasil bagi tiap-tiap proyek percontohan kepada tujuan yang lebih luas di tingkat provinsi atau nasional. Sehingga upaya untuk meningkatkan partisipasi dari wilayah percontohan dapat dicontoh oleh wilayah-wilayah lain. Kesimpulan Penelitian ini berangkat dari rumusah masalah bagaimana pengaruh EU-China Information Society Project (ECISP) dalam perkembangan egovernment China. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa kerjasama pembangunan ECISP) kurang berpengaruh dalam menstimulasi perkembangan e-government China. Meskipun interaksi antara pemerintah dengan pemerintah (G2G), pemerintah dengan bisnis (G2B) dan pemerintah dengan warga (G2C) telah didorong melalui upaya dialog regulasi, percontohan wilayah, dan pelatihan egovernment, namun perkembangan e-government China belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sejak dibentuknya proyek Golden Project di tahun 1993, China telah meletakkan pondasi dalam penggunaan TIK dalam administrasi pemerintahan. Di awal pembentukannya, China memiliki karakteristik e-government berorientasi ekonomi, namun seiring perkembangan era masyarakat informasi, China mulai mengembangkan e-government dengan melakukan pelayanan terhadap warga dan bisnis. Akan tetapi perkembangan e-government di China masih mengalami sejumlah hambatan, diantaranya adalah hambatan legislasi berkaitan dengan regulasi dan undang-undang dalam pelaksanaan proses e-government, teknologi yakni masih ketimpangan di kota-kota maju dan pedalaman, serta administrasi, yakni ketidakmampuan pemerintah China dalam memberikan layanan yang efektif dan efisien. ECISP dibentuk pada tahun 2005 sebagai proyek kerjasama pembangunan antara Uni Eropa dan China. Secara umum, proyek ini bertujuan untuk mendorong reformasi ekonomi dan sosial China

358



menuju informatisasi. Secara khusus, tujuan proyek ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah dalam bidang egovernment. Upaya yang dilakukan adalah dialog regulasi, percontohan wilayah, dan pelatihan e-government. Dialog regulasi memberikan wadah bagi pemerintah China dan Uni Eropa untuk membicarakan undang-undang atau regulasi terkait e-government. Dialog regulasi menghasilkan sejumlah rekomendasi-rekomendasi dan dasar bagi pembentukan undang-undang e-government di China. Komponen dialog regulasi meliputi topik e-government, e-commerce, dan konvergensi dengan topik mengenai telekomunikasi, privasi, tanda tangan digital, sistem pengadaan, akses informasi pemerintah, dan proteksi data. Dialog ini berhasil dalam membangun platform bagi berbagi informasi antara Uni Eropa dan China serta menguatkan hubungan G2G antar keduanya. Selain itu, dialog regulasi dapat menjadi panduan bagi China untuk mengatasi hambatan legislasi dengan bantuan informasi maupun praktek terbaik dari Uni Eropa. Upaya kedua yakni pembentukan wilayah percontohan memberikan hasil signifikan dalam hubungan G2C (terutama) dan G2B. Proyek ini menggunakan 6 wilayah di China sebagai percontohan layanan egovernment yang dapat menjadi contoh oleh wilayah-wilayah lain. Hasil proyek ini adalah partisipasi masyarakat lokal yang meningkat dan akses-akses pada layanan masyarakat semakin efektif dan efisien. Upaya yang ketiga adalah pelatihan e-government oleh pemerintah pusat, provinsi dan lokal. Hasil dari pelatihan ini adalah terbentuknya Information Society Knowledge Base (ISKB) yang dirilis online sebagai materi dan panduan untuk aksesibilitas proyek. ECISP di China berhasil dalam mendorong hubungan antara G2G baik interaksi antara pemerintah China dan Uni Eropa maupun antar pemerintah China melalui dialog regulasi dan pelatihan e-government, G2C dan G2B melalui pembentukan wilayah percontohan. Namun disisi lain, pengaruhnya terhadap tingkat perkembangan e-government di China belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat diamati melalui aplikasi hasil dalam ECISP terhadap e-government China. Upaya dalam dialog regulasi memang mendorong hubungan G2G antara Uni Eropa dan China, namun hanya sebagai rekomendasi dan basis saja, sehingga tidak diaplikasikan secara riil pada regulasi ataupun undang-undang yang ada di China. Penelitian ini menggunakan tahap perkembangan menurut laporan Gartner, dimana terdapat empat tahap e-government yakni presensi, interaksi, transaksi, dan transformasi. Sebelum dan ketika ECISP berlangsung, perkembangan e-government China diidentifikasikan dalam tahap interaksi. Identifikasi tersebut dilihat dari indikator ereadiness yang mencakup tingkat keahlian, juga partisipasi dan tingkat layanan publik oleh pemerintah. Melalui laporan Gartner e-government


359

Lilik Nur Cholidah

China sebelum kerjasama ECISP masih berada dalam tahap interaksi menuju transaksi. Tahap interaksi yakni pemerintah dan pengguna dapat berinteraksi secara online dan adanya hubungan dua arah. Tahap transaksi memberikan interaksi G2G, G2B, dan G2C yang lebih kompleks, yakni pemanfaatan e-government untuk transaksi seperti esignature, privasi, dan e-procurement. Walaupun ECISP telah menstimulasi interaksi G2G, G2B, dan G2C dalam e-government China, namun perkembangan e-government China belum menunjukkan peningkatan di tahap transaksi. Hal ini ditunjukkan melalui perbandingan indikator e-readiness, partisipasi,dan layanan publik. Antara tahun 2006 dan 2009, tingkat partisipasi mengalami kenaikan yang signifikan, sedangkan tingkat ereadiness dan layanan pemerintah cenderung turun. Indikator tersebut mengindikasikan bahwa tingkat perkembangan e-government China hanya meningkat pada interaksi G2C dan G2B saja, sedangkan G2G (antar pemerintah China) belum menunjukkan peningkatan. Melalui indikator tersebut, dijelaskan pula bahwa tahap transaksi di China hingga proyek berakhir belum bisa dilakukan secara maksimal dan masih berada tahap interaksi. Melalui kesimpulan di atas, maka kerjasama pembangunan ECISP memberikan sarana yang positif bagi interaksi G2G, G2B, dan G2C, namun dorongan pada interaksi ketiganya belum bisa menstimulasi peningkatan perkembangan e-government China. Keterbatasan dalam penelitian ini kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang dapat digunakan untuk menjadi rujukan penelitian lebih lanjut, seperti bentuk kerjasama pembangunan yang signifikan dalam egovernment, sejauh apa peran negara donor untuk dapat berpengaruh pada e-government negara resipien, dan bagaimana pengaruh kerjasama pembangunan dalam e-government dalam kaitan yang lebih luas seperti ekonomi, politik, dan sosial.

Daftar Pustaka Buku dan Jurnal Ilmiah Fang, Zhiyuan. E-government in Digital Era: Concept, Practice, and Development School of Public Administration. Thailand: National Institute of Development Administration. Gelder, Alec van. “Fashion and Foreign Aid: A Realistic Look at the ‘Digital Divide,” dalam Review-Institute of Public Affairs, Vol. 58, No.1 (2006).

360



Hu, Hongli, Li, Qi, dan Lin, Zhangxi. From Concept towards Implementation: E-government in China. FL: Americas Conference on Information Systems, 2003. Mexin, Sun. “Information Society in China: A Prospective.” Bangkok: China Association for Science and Technology (CAST), 2009. Zhang, Zunhua. “The Development of Chinese-government.” London: SAGE Publications London, 2002. Situs Internet “EU-China Information Society Project: Final Report,” http://egov.iist.unu.edu/download/EU-China-Information-SocietyFinal-Report.pdf (diakses 18 Mei 2013). ““EU shows China way towards participative e-government,” http://www.euractiv.com/infosociety/eu-shows-china-wayparticipative-news-215680 (diakses 30 April 2013). Irani, Zahir. “Transaction Stage of e-Government Systems: Identification of its Location & Importance”, http://bura.brunel.ac.uk/bitstream/2438/4486/1/250740082c.pdf? origin=publicationDetail (diakses 17 Desember 2013) Lanvin, Bruno. “E-skills, Competitiveness, and Employability.” http://www.insead.edu/facultyresearch/centres/elab/documents/E SkillsWhitepaperv4.32oct08_000.pdf (diakses 1 November 2013). “Personal Data Protection in Europe and China: What Lessons to be Learned”, http://www.information-society.de/files/DP_EUChina2007.pdf (diakses 3 November 2013). “UN Global E-government Readiness Report 2005: From E-government to E-inclusion,” http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpa n021888.pdf (diakses 10 November 2013). “United Nations e-government Survei 2008: From e-government to Connected Governance,” http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpa n028607.pdf (diakses 10 November 2013). “Web Measure,” http://unpan3.un.org/egovkb/egovernment_overview/webmeasure. htm#web (diakses 10 Desember 2013) Xu, Yueqian. “E-government and Governance in China,” http://www.ieee.org/documents/e_government.pdf (diakses tanggal 14 Oktober 2013). Zhang, Junhua. “Will the government ‘serve the people’?: The development of Chinese E-government,” http://nms.sagepub.com/content/4/2/163 (diakses 4 Mei 2013). http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/unpan/unpa n027366.pdf (diakses 14 Desember 2013)


361

Pengaruh EU-China Information Society Project dalam Perkembangan E-Government China

Recommend Documents