Penetapan HET Gula Bisa Tekan Inflasi Pangan

Kliping Berita Online Tanggal : 1/29/2017 8:40:00 PM Sumber : MetroTvNews Penulis :

Penetapan HET Gula Bisa Tekan Inflasi Pangan Metrotvnews. com, Jakarta: Kepala Badan Pusat Statistik, Kecuk Suhariyanto, mengatakan kesepakatan menetapkan harga eceran tertinggi (HET) gula diprediksi bakal menekan inflasi pangan. Langkah serupa pun memungkinkan untuk diterapkan pada komoditas pangan penting lainnya. Berkaca pada laju inflasi 2016 sebesar 3,02%, bahan makanan berkontribusi 1,21% atau sekitar 40% terhadap inflasi. Karena itu, kata dia, pasokan bahan pangan harus terjaga. "Kebijakan HET gula ini bagus supaya harga gula tidak bergerak liar, sehingga bisa terjangkau konsumen. Apalagi kalau dibarengi pemangkasan jalur distribusi dari produsen ke konsumen," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Minggu (29/1/2017). Penetapan HET, kata dia, juga bisa diterapkan pada komoditas pangan lain. "Tapi, tetap perlu kajian mendalam," ujarnya. Produsen dan distributor gula menetapkan HET gula pada level Rp12. 500 per kilogram. Penetapan ini dituangkan dalam nota kesepahaman dan disetujui Kementerian Perdagangan. Dengan kesepakatan tersebut, produsen dan distributor bertanggung jawab mendistribusikan gula sampai ke pasar. Kementerian Perdagangan juga melakukan pemangkasan jalur distribusi dari produsen ke konsumen. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta sektor swasta. Pemangkasan juga dilakukan dalam alur impor gula. Jika sebelumnya harus melalui penugasan dari pemerintah ke BUMN, kini Kementerian Perdagangan mengizinkan beberapa pabrik untuk mengimpor langsung gula mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih atau gula konsumsi. Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Cucun Ahmad Syamsurijal, menilai kebijakan itu sesuai dengan program Nawacita pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Langkah seperti ini dapat memperbaiki tata niaga Indonesia. Namun, jika menjadi celah untuk orang mendapatkan impor, ya kita (DPR) akan evaluasi," tuturnya. Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Fadly Nurzal menyambut baik keputusan pemerintah. Namun, Pemerintah tetap harus memperhatikan aturan-aturan dan dunia usaha agar tak menimbulkan persoalan lain. "Karena gula sering masuk dalam situasi atau keadaan yang menimbulkan berbagai spekulasi, kalau pemerintah tidak mengambil langkah cepat, maka para spekulan akan memainkannya," kata dia.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/29/2017 6:26:00 PM Sumber : Kontan Penulis : Hendra Gunawan Hendra Gunawan

Penetapan harga gula bisa tekan inflasi pangan JAKARTA. Kesepakatan penetapan harga eceran tertinggi (HET) komoditas gula bisa berdampak positif untuk menekan inflasi pangan. Hiharapkan langkah serupa bisa diterapkan pada komoditas pangan pokok lainnya. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS ) Kecuk Suhariyanto menuturkan, dari laju inflasi tahun 2016 sebesar 3,02%, bahan makanan berkontribusi sebanyak 1,21% atau sekitar 40% terhadap inflasi 2016. Karena besarnya andil kenaikan harga bahan pangan terhadap inflasi, pasokan bahan pangan harus terjaga. Dengan begitu harga eceran dapat ditekan lebih rendah. "Kebijakan HET gula ini bagus supaya harga gula tidak bergerak liar. Apalagi kalau dibarengi dengan pemangkasan jalur distribusi dari produsen ke konsumen," ujarnya, Minggu (29/1). Menurutnya, kebijakan penetapan HET juga bisa dipikirkan untuk diterapkan pada komoditas pangan lain. Hanya saja, tetap perlu dilakukan dengan kajian yang mendalam. Seperti diketahui, produsen dan distributor gula berkomitmen untuk menjaga harga gula pada level Rp 12. 500 per kilogram (kg) pada tahun ini. Hal itu dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh produsen (pabrik) dan distributor gula baru-baru ini. Dengan kesepakatan tersebut, produsen dan distributor bertanggung jawab untuk bisa mendistribusikan gula sampai ke pasar. Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal menilai, kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) seperti ini dapat memperbaiki tata niaga Indonesia. "Jjika dirasakan bisa menstabilkan harga kita dukung. Kalau menjadi celah untuk orang mendapatkan impor, ya akan kami evaluasi," tuturnya. Ia menambahkan langkah ini tidak hanya berdampak pada harga gula, namun juga bakal menahan laju inflasi pangan secara makro. Pemerintah memang mesti menghitung kebutuhan serta alur siklus gula dengan baik. "Kalau misalkan dihitung positif menahan laju inflasi dan mengatur tata niaga sehingga tidak ada permainan, sangat bagus," imbuhnya. Senada, Anggota Komisi IV lainnya dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Fadly Nurzal juga menyambut baik keputusan dari pemerintah tersebut. Namun, pemerintah menurutnya tetap harus memperhatikan aturan-aturan dan dunia usaha agar tidak menimbulkan permasalahan persoalan lagi. Ia berharap, kebijakan ini dapat berpengaruh terhadap sektor pangan lainnya. Untuk itu, pemerintah harus mengantisipasi harga gula agar tidak melambung tinggi lagi. "Karena gula sering masuk dalam situasi atau keadaan yang menimbulkan berbagai spekulasi, kalau pemerintah tidak mengambil langkah cepat ini para spekulan akan memainkannya," ungkapnya.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/29/2017 6:22:00 PM Sumber : Republika Penulis : Nur Aini

Perdagangan RI dengan Uni Eropa Dinilai Lebih Untung Dibanding TPP REPUBLIKA. CO. ID,JAKARTA -- Hubungan perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa dinilai jauh lebih positif dibandingkan hubungan perdagangan dengan wilayah negara lain. Kerja sama tersebut seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEUCEPA)"Menurut saya IEU-CEPA lebih prospektif kalau dibandingkan dengan TPP," ujar Ekonom Senior Indef Eko Listianto kepada Republika. co. id, Ahad (29/1). Hal tersebut didasarkan pada sangat jauhnya daya saing Indonesia dari negara-negara anggota TPP. Sementara dengan UE, Indonesia mendapatkan surplus signifikan. Ia mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS ), pada 2016 ekspor non-migas Indonesia sebesar 14,41 miliar dolar AS. Sedangkan impornya hanya 10,66 miliar dolar AS. Ada beberapa kelebihan lain yang bisa dimanfaatkan Indonesia untuk terus mendapat surplus dari kerja sama tersebut. Keputusan keluarnya Inggris dari UE (Brexit) membuat UE akan berpikir ulang karena akan adanya penetapan tarif dengan negara tersebut. Hal tersebut diakui Eko bisa dimanfaatkan Indonesia. Begitu juga dengan posisi Indonesia yang hadir menjadi kawan berdagang bagi Inggris. Meski secara teknologi UE dan Indonesia jauh berbeda, tetapi UE memiliki kelemahan demografi. Penduduk UE saat ini berada di usia tua sehingga mereka mengatasinya melalui penerapan teknologi. Sebaliknya, meski penguasaan teknologi di tanah air kurang, tetapi Indonesia memiliki keuntungan komoditas dan demografi. Itu artinya dengan hubungan yang baik tidak memungkinkan akan terjadinya transfer teknologi dari UE ke Indonesia. Misalnya, ekspor komoditi coklat yang selama ini dilakukan Indonesia ke UE, ke depannya UE bisa melakukan produksi di tanah air, meski tetap mempertahankan merk dagang Eropa. Apalagi Indonesia merupakan pasar yang besar. "Tapi mereka juga butuh kualitas masyarakat setara UE," katanya.

Itu artinya, Indonesia perlu

meningkatkan daya saing dan produktifitas. "Dengan manapun Indonesia berdagang akan menguntungkan.

Asalkan, Indonesia mampu

meningkatkan daya saing yang diakuinya semakin rendah," kata dia. Selain besarnya prospek kerja sama perdagangan dengan UE dibandingkan TPP, ada kekhawatiran lain jika Indonesia turut bergabung dalam TPP. Berkaca dari kedekatan perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) membuat Indonesia berperan sebagai pasar. Sebab, daya saing Indonesia dinilai belum siap dibanding negara anggota lainnya.

"MEA, banyak impor dari Cina," ujarnya. Tahun lalu, ia

mengatakan berdasarkan data BPS , impor dari Cina dua kali lipat dari ekspor, sebesar 30 miliar dolar AS. Sedangkan ekspor ke Cina hanya 15 miliar dolar AS.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/29/2017 6:19:00 PM Sumber : MetroTvNews Penulis : Tesa Oktiana Surbakti

Pemerintah Indonesia Yakin AS tak Tutup Semua Keran Impor Metrotvnews. com, Jakarta: Deputi Koordinasi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Bidang Perekonomian Rizal Affandi Lukman mengatakan, bahwa indonesia tak akan alami dampak dari kebijakan proteksi dari Amerika Serikat (AS). Rizal menilai ketergantungan AS terhadap produk –produk impor masih cukup tinggi sehingga kecil kemungkinan menutup 100 persen keran impor termasuk dengan Indonesia. Data Badan Pusat

Statistik (BPS ) menyatakan AS masuk dalam podium utama negara tujuan ekspor utama non migas dengan kontribusi mencapai 11,94 persen dalam neraca perdagangan Indonesia sepanjang 2016. “Pemerintahan Trump akan melakukan langkah untuk memperbaiki neraca perdagangan Amerika Serikat. Itu diwujudkan dengan kebijakan proteksionisme, namun tidak mungkin AS menutup semua keran impor. Mengingat dalam neraca dagang AS, angka impornya sangat besar,” tukas Rizal, Minggu (29/1/2017). Dia juga mengaku masih menyoroti kondisi perekonomian Amerika Serikat pasca dipimpin Donald Trump, Indonesia dalam hal ini tetap menunggu realisasi kebijakan utamanya terkait perdagangan internasional. Negeri Paman Sam diketahui hengkang dari skema kerja sama multilateral Trans Pacific Partnership (TPP). Sementara Kepala Ekonom Keuangan dan Pasar Modal CIMB Niaga Adrian Panggabean menilai keluarnya Amerika Serikat dari TPP sebenarnya ditujukan untuk menjauhi Tiongkok dari perdagangan global. Hal ini bisa menguntungkan Indonesia. "Ini upaya AS untuk menggalang aliasi perdagangan tanpa mengikutsertakan Tiongkok," kata Adrian beberapa waktu lalu. AS, kata dia, tengah berupa membangun kerja sama perdagangan untuk melawan Tiongkok yang selama ini mendominasi perdagangan global.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/29/2017 5:57:00 PM Sumber : Republika Penulis : Esthi Maharani

Pemerintah Yakin AS tak akan Tutup Rapat Pintu Impor REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA - Pemerintah Indonesia meyakini Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tak akan menutup rapat pintu impor negaranya. Deputi Koordinasi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Affandi Lukman menjelaskan bahwa sangat berat bagi AS untuk langsung menutup diri dari impor. Paling mungkin, menurut Rizal, penutupan keran impor dilakukan secara bertahap. Itu pun diyakini hanya dilakukan untuk komoditas tertentu terutama di sektor industri otomotif.

"Tidak mungkin AS menutup

seluruh pintu impornya. Mungkin hanya bertahap. Ketergantungan (AS) tidak bisa hanya 1-2 bulan disetop," ujar Rizal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, akhir pekan ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS ) menunjukkan, ekspor nonmigas Indonesia ke AS menduduki peringkat kedua setelah Cina. Selama Desember 2016, ekspor nonmigas Indonesia ke AS tercatat sebesar 1,46 miliar dolar AS atau di bawah ekpsor Indonesia ke Cina senilai 1,86 miliar dolar AS. Namun, Rizal menegaskan bahwa pemerintah Indonesia masih memantau kebijakan ekonomi Trump dalam beberapa bulan ke depan. Terutama, setelah Trump menarik AS keluar dari perjanjian perdagangan Trans-Pasifik atau TransPacific Partnership (TPP). Rizal sendiri memandang bahwa pertumbuhan ekonomi negara-negara maju saat ini mentok di angka 1 hingga 2 persen per tahunnya. Sementara Indonesia masih bisa menembus 5 persen dalam 10 tahun belakangan. Artinya, Indonesia masih memiliki nilai tawar untuk menjalin kerja sama perdagangan dengan negara lain. "Tapi masih ada cukup waktu untuk melihat kebijakan Trump ke depan. Kita masih akan lihat posisi AS di bawah Trump," ujar Rizal. Rizal menjelaskan, Indonesia secara adil mengincar sejumlah hal dalam beberapa kerja sama yang dijalin sekaligus dengan negara lain. Hal ini lantaran antara satu dengan kerja sama lainnya terkadang memiliki tujuan yang sama. Indonesia, menurut Rizal, selalu melakukan interkoneksi antar forum internasional. "Misalnya inklusif di G20 Turki lalu ada juga di APEC Filipina," ujar Rizal.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/29/2017 4:47:00 PM Sumber : Kontan Penulis : Elisabeth Adventa Barratut Taqiyyah

Impor bawang putih belum dapat dikendalikan JAKARTA.

Rencana Kementerian Pertanian (Kemtan) untuk membatasi impor bawang putih

sepertinya belum dapat terealisasi tahun ini. Pasalnya, masalah impor ini masih terkendala oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86/ PERMENTAN/ OT. 140/ 8/ 2013 Tahun 2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura. Rekomendasi impor bawang putih sebagai salah satu produk holtikultura belum diterbitkan. Direktur Jendral (Dirjen) Hortikultura Kemtan, Spudnik Sujono mengatakan hingga saat ini peraturan tersebut belum direvisi. "Keinginan saya merevisi terlebih dulu Permentan 86, baru kemudian bawang putih bisa masuk ke daftar komoditas RIPH," ungkapnya. Ia bilang belum menindaklanjuti masalah revisi ini. Sembari menunggu revisi Perementan no. 86 tahun 2013, Spudnik berharap persoalan impor produk hotikultura yang belum masuk dalam daftar RIPH seperti bawang putih bisa dikendalikan oleh Kementerian Perdagangan (Kemdag). "Selama belum masuk daftar RIPH, masalah impor masih di jalur Kementerian Perdagangan. Mudah-mudahan perdagangan yang mengendalikan," tuturnya. Selama ini, impor bawang putih setiap tahun mencapai 95% dari total kebutuhan nasional. Artinya hanya sekitar 5% saja kebutuhan bawang putih yang dipenuhi dari dalam negeri. Selama ini Indonesia mengimpor bawang putih dari Tiongkok. Berdasarkan data yang dikutip dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, impor bawang putih November 2016 mencapai 29. 853 ton atau senilai 32,75 juta US$. Sedangkan produksi bawang putih tanah air sepanjang tahun 2016 yang dikutip KONTAN dari data BPS adalah 17. 963 ton. Meski demikian, Kemtan tetap berkomitmen mengembangkan produksi bawang putih dalam negeri. Spudnik menjelaskan, di tahun 2017 ini Kemtan akan membuka lahan bawang putih baru seluas 200 hektar (ha). Pembukaan lahan tersebut terdapat di sejumlah daerah, antara lain Sembalun (Lombok Timur), Solo, Karanganyar, dan Temanggung. "Masing-masing daerah ada 50 hektar (ha) lahan bawang putih baru," ujar Spudnik. Kemtan menganggarkan dana sebesar Rp 47 juta per ha untuk pengembangan lahan ini bawang putih. Pengembangan lahan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan produksi dan menjaga agar petani bawang putih di Indonesia tidak punah. Satu hektar lahan rata-rata bisa menghasilkan 10 ton bawang putih. Diharapkan dengan adanya tambahan lahan 200 ha, dapat menambah produksi bawang putih dalam negeri hingga 2. 000 ton. Selain itu, usulan kewajiban bagi importir untuk menanam bawang putih di dalam negeri juga masih menunggu revisi Permentan no. 86 tahun 2013. Nantinya, setiap importir wajib menanam minimal 10% dari kebutuhan yang diimpor. Sebagai contoh, bila importir mengajukan izin impor 10. 000 ton, maka mereka wajib menanam bawang putih setara 1. 000 ton produksi.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/29/2017 4:38:00 PM Sumber : Kontan Penulis : Elisabeth Adventa Barratut Taqiyyah

Kemtan : Harga beras di Indonesia masih wajar JAKARTA.

Pemerintah berupaya mengantisipasi kenaikan harga beras seiring terjadinya siklus

tahunan paceklik padi antara Oktober-Februari. Biasanya pada musim ini, rata-rata stok pangan akan anjlok dan harganya melonjak. Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kemtan) Hari Priyono mengatakan bahwa harga beras di Indonesia masih dianggap wajar. Harga tertinggi sampai dengan Senin (23/1) di beberapa pasar mencapai Rp 13. 500 per kilogram (kg). Sedangkan harga terendahnya Rp 6. 800 per kg. Dapat dikatakan, harga beras di Indonesia rata-rata Rp 10. 150 per kg. Di sisi lain, Kemtan juga melakukan survei harga beras di beberapa negara seperti Vietnam, Thailand, India, Jepang, dan Korea. Harga beras terendah di Vietnam Rp 6. 097 per kg dan harga tertingginya mencapai Rp 18. 292 per kg. Jadi harga rata-ratanya sekitar Rp 12. 195 per kg. Lain halnya dengan negeri Gajah Putih yang harga beras terendahnya Rp 10. 585 per kg dan harga tertingginya Rp 10. 837 per kg. Sementara di India, harga berasnya kisaran Rp 11. 056 per kg sampai Rp 11. 125 per kg. Harga beras tertinggi dipegang oleh negara Jepang dan Korea. Di Jepang, beras dibanderol Rp 48. 779 per kg. Sedangkan di Korea, beras dibanderol Rp 35. 832 per kg. Menurut Kemtan, jika di Indonesia terdapat harga beras hingga Rp 12. 000 per kg, hal tersebut masih dalam batas wajar. Hari mengklaim, tingginya harga beras di beberapa daerah karena adanya Margin Pengangkutan dan Perdagangan (MPP). MPP tersebut mencapai 50% hingga 60%. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan MPP komoditas yang dikeluarkan BPS, yakni sekitar 10%-30%. Kemtan menjelaskan, perbedaan angka tersebut dikarenakan oleh middle-man yang terlalu banyak.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/29/2017 4:26:00 PM Sumber : Republika Penulis : Nur Aini

BPS

Yakin Harga Cabai Rawit tak Dorong Inflasi Tinggi

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA -- Tingkat inflasi Januari 2017 diperkirakan bertahan di level moderat. Artinya, meski ada kebijakan penyesuaian tarif listrik di awal tahun ini, kenaikan tarif administrasi surat kenderaan bermotor, dan ditambah naiknya harga cabai, angka inflasi diyakini tak akan terkerek tinggi. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS ) Sasmito Hadi Wibowo menjelaskan bahwa kenaikan tarif di sisi administered prices atau harga yang diatur pemerintah seperti tarif listrik dan tarif STNK sudah melalui berbagai pertimbangan. Kenaikan tarif listrik untuk golongan pelanggan 900 Volt Ampere (VA) misalnya, kata Sasmito, diimbangi dengan penurunan tarif listrik untuk golongan 1. 300 VA ke atas. Sementara itu untuk penyesuaian tarif STNK, Sasmito menilai kenaikan yang terjadi tergolong kecil, tak sampai 4 persen dari total biaya STNK. Menurutnya, total sumbangan kenaikan tarif STNK terhadap inflasi hanya sekitar 0,02 persen. Di sisi lain kenaikan harga cabai rawit merah diyakini tak menyumbang inflasi secara signifikan. "Kenaikan cabai rawit memang fenomenal. Namun bobotnya kalah dengan cabai merah dalam konsumsi umum masyarakat Indonesia," ujar Sasmito, Ahad (29/1). Melihat pertimbangan tersebut, Sasmito memproyeksikan inflasi Januari 2017 bersifat moderat. Kenaikan harga sejumlah komoditas, termasuk kenaikan tarif listrik dan STNK diyakini tidak akan mengerek angka inflasi terlalu tinggi. "Inflasi kecil akan datang, bukan saja dari cabai tapi mungkin dari beras karena faktor musim. Secara keseluruhan inflasi Januari nampaknya akan moderat," ujarnya. Desember 2016 lalu, BPS mencatatkan inflasi sebesar 0,42 persen. Angka ini menggenapi angka inflasi tahun kalender sejak Januari hingga Desember sebesar 3,02 persen. BPS menilai bahwa inflasi tahunan pada 2016 menjadi terendah sejak 2010. Inflasi 2016 (Januari-Desember) mencapai 3,02 persen. Dia mengatakan inflasi 2016 dapat dicapai rendah karena inflasi bulanan yang mampu dijaga. Hal tersebut akhirnya berpengaruh pada inflasi tahunan. Sementara itu, Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai bahwa kenaikan tarif listrik golongan 900 VA di awal tahun ini tetap menjadi penyumbang utama inflasi Januari 2017. Sedangkan perubahan biaya administrasi BPKB dan STNK juga diyakini akan mendorong inflasi meskipun bersifat marginal. "Kenaikan inflasi januari juga diperkirakan didorong oleh volatile food inflation seiring kenaikan harga beberapa komoditas pangan seperti cabai," ujar Josua. Namun secara keseluruhan, lanjutnya, dampak dari kenaikan inflasi harga yang diatur pemerintah serta kenaikan volatile food diperkirakan sekitar 0,7-0,9 persen secara bulan ke bulan (mtm) atau 3,3-3,5 untuk tahun ke tahun (yoy). Josua mengingatkan pemerintah menjaga ketersediaan pasokan pangan khususnya cabai agar inflasi tak melonjak tinggi. "Bisa dengan operasi pasar sehingga inflasi pangan tidak makin mendorong kenaikan inflasi yang didorong oleh kenaikan tarif listrik," ujarnya.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/29/2017 3:22:00 PM Sumber : Republika Penulis : Nur Aini

Penetapan Harga Eceran Tertinggi Gula Diprediksi Tekan Inflasi REPUBLIKA. CO. ID,JAKARTA -- Kesepakatan untuk menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap gula diprediksi menekan inflasi dari pangan. Langkah serupa pun memungkinkan untuk diterapkan pada komoditas pangan penting lainnya. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS ) Kecuk Suhariyanto menuturkan, dari laju inflasi 2016 sebesar 3,02 persen, bahan makanan berkontribusi sebanyak 1,21 persen atau sekitar 40 persen. Karena besarnya andil kenaikan harga bahan pangan terhadap inflasi, pasokan bahan pangan dinilai harus terjaga. Menurutnya, untuk menekan inflasi, rantai distribusi pangan juga harus efisien. Dengan begitu harga eceran dapat ditekan lebih rendah. "Kebijakan HET gula ini bagus supaya harga gula tidak bergerak liar, sehingga bisa terjangkau oleh konsumen. Apalagi kalau dibarengi dengan pemangkasan jalur distribusi dari produsen ke konsumen," ujarnya melalui siaran pers, Ahad (29/1). Menurutnya, kebijakan penetapan HET juga bisa dipikirkan untuk diterapkan pada komoditas pangan lain. Hanya saja, tetap perlu dilakukan dengan kajian yang mendalam. Produsen dan distributor gula diminta menyepakati harga gula pada level Rp 12. 500 per kilogram (kg) pada tahun ini yang dituangkan dalam nota kesepahaman.

Dengan kesepakatan tersebut, produsen dan

distributor bertanggung jawab untuk bisa mendistribusikan gula sampai ke pasar. Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga melakukan pemangkasan jalur distribusi dari produsen ke konsumen. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta sektor swasta dalam pendistribusian gula. Pemangkasan juga dilakukan dalam alur impor gula. Jika sebelumnya harus melalui penugasan dari pemerintah ke BUMN, kini Kemendag mengizinkan beberapa pabrik untuk mengimpor langsung gula mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih atau gula konsumsi. Anggota Komisi IV lainnya dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Fadly Nurzal menyambut baik keputusan dari pemerintah tersebut. Namun, pemerintah tetap harus memperhatikan aturanaturan dan dunia usaha agar tidak menimbulkan permasalahan persoalan lagi.

Ia berharap,

kebijakan ini dapat berpengaruh terhadap sektor pangan lainnya. Untuk itu, pemerintah harus mengantisipasi harga gula agar tidak melambung tinggi lagi. "Karena gula sering masuk dalam situasi atau keadaan yang menimbulkan berbagai spekulasi, kalau pemerintah tidak mengambil langkah cepat ini para spekulan akan memainkannya," ungkapnya. Fadly menilai konsep ini perlu menjadi acuan sektor pangan lainnya. Pemerintah dinilai harus menjangkau masyarakat dengan harga murah dengan tetap memperhitungkan sirkulasi pasar. Hal ini karena jika pasar tidak menyambutnya dikhawatirkan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/29/2017 3:03:00 PM Sumber : Tribunnews Penulis : Tags

Penetapan Harga Eceran Tertinggi Gula Tekan Inflasi Pangan TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Kesepakatan untuk menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap gula, dipastikan bakal berdampak positif untuk menekan inflasi dari pangan. Langkah serupa pun memungkinkan untuk diterapkan pada komoditas pangan penting lainnya. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS ) Kecuk Suhariyanto menuturkan, dari laju inflasi tahun 2016 sebesar 3,02 persen, bahan makanan berkontribusi sebanyak 1,21 persen atau sekitar 40 persen terhadap inflasi 2016.

Karena besarnya andil kenaikan harga bahan pangan terhadap inflasi,

pasokan bahan pangan harus terjaga. Baca: Penetapan HET Gula Langkah Korektif Stabilisasi Harga Makanya, rantai distribusi pangan dikatakannya juga harus efisien. Dengan begitu harga eceran dapat ditekan lebih rendah. "Kebijakan HET gula ini bagus supaya harga gula tidak bergerak liar, sehingga bisa terjangkau oleh konsumen. Apalagi kalau dibarengi dengan pemangkasan jalur distribusi dari produsen ke konsumen," ujarnya di Jakarta, Minggu (29/1). Menurutnya, kebijakan penetapan HET juga bisa dipikirkan untuk diterapkan pada komoditas pangan lain. Hanya saja, tetap perlu dilakukan dengan kajian yang mendalam. Seperti diketahui, komitmen produsen dan distributor gula untuk menjaga harga gula pada level Rp12. 500 per kilogram (kg) pada tahun ini dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh produsen (pabrik) dan distributor gula baru-baru ini. Dengan kesepakatan tersebut, produsen dan distributor bertanggung jawab untuk bisa mendistribusikan gula sampai ke pasar. Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga melakukan pemangkasan jalur distribusi dari produsen ke konsumen. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta sektor swasta dalam pendistribusian gula. Pemangkasan juga dilakukan dalam alur impor gula. Jika dulunya harus melalui penugasan dari pemerintah ke BUMN, kini Kemendag mengizinkan beberapa pabrik untuk mengimpor langsung gula mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih atau gula konsumsi.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/28/2017 2:34:00 PM Sumber : Detik Penulis : Yulida Medistiara

Warga Mampu Tak Lagi Dapat Subsidi Listrik, Pemerintah Hemat Rp 22 T Jakarta - Pemerintah memangkas jumlah pelanggan 900 VA yang menerima subsidi. Hanya 4,1 juta dari 22,8 juta pelanggan 900 VA saja yang masuk kategori tidak mampu dan layak disubsidi . Dari pemangkasan tersebut, pemerintah bisa menghemat anggaran sekitar Rp 22 triliun pada tahun ini. Pada 2011-2014, anggaran subsidi listrik selalu di atas Rp 90 triliun. Lalu pada 2015 subsidi listrik tinggal Rp 56,6 triliun, tahun 2016 turun lagi ke Rp 50,6 triliun, dan Rp 48,5 triliun di 2017. Namun, diantara penerima subsidi berdaya 900 VA itu, sebanyak 19 juta pelanggan menerima subsidi padahal merupakan masyarakat yang dinilai mampu. Dengan pemangkasan masyarakat yang menerima subsidi ini, pemerintah mampu berhemat sekitar Rp 22 triliun. "Data di tahun 2017 kita benahi, setelah 2016 kita perbaiki datanya dan mekanismenya kita mau laksanakan 2017. Berdasarkan perhitungan, dari sekitar Rp 56 triliun anggaran pada tahun 2015, 2017 kita bisa menghemat Rp 22 triliun dengan perbaikan tadi," kata Kordinator Program Kemitraan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), saat dihubungi detikfinance, Sabtu (28/1/2017). Dari 23 pelanggan 900 va, TNP2K menilai hanya 4,1 juta pelanggan yang layak menerima subsidi. Artinya dari anggaran pada tahun 2015 sekitar Rp 56,6 triliun itu hanya 26% dinikmati oleh masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi. Sisanya sekitar 72% dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas. "Tujuh pulu persen subsidi yang dikeluarkan pemerintah dinikmati oleh masyarakat yang dianggap mampu, ada 26% atau hampir Rp 20 triliun saja yang dinikmati ke masyarakat yang berhak, sementara sisanya dirasakan ke masyarakat ke atas," ujarnya. Kebocoran jumlah yang menerima subsidi ini karena ada kesenjangan jumlah konsumsi daya antara masyarakat miskin dan menengah ke atas. Misalnya di rumah masyarakat menengah ada yang memakai banyak peralatan elektronik seperti AC, microwave, sementara masyarakat miskin hanya tv dan lampu. Semakin banyak jumlah listrik yang dikonsumsi maka semakin besar pula subsidi yang ditanggung pemerintah. Sementara jumlah daya yang dikonsumsi masyarakat miskin lebih rendah daripada orang kaya sehingga pemerintah menanggung masyarakat menengah ke atas. Selain itu, dari 23 juta pelanggan berdaya 450 va, hanya 14,7 juta yang berhak mendapatkan subsidi. Selebihnya, berdasarkan kajian TNP2K tidak berhak karena merupakan masyarakat menengah ke atas. TNP2K melakukan studi sejak tahun 2010 dan berkordinasi dengan BPS menggunakan data dari kementerian lain. Hasil studi tersebut, hanya 25,7 juta pelanggan saja yang berhak menerima subsidi. Jumlah tersebut setara 40% rumah tangga terbawah di Indonesia yang tersebar di beberapa wilayah. "Yang dilakukan pemerintah adalah memperbaiki subsidi yang selama ini diberikan. Dari hasil studi, bahwa subsidi yang diberikan berdasarkan tarif itu banyak bocornya artinya dinikmati yang tidak berhak. Jadi buat kami pemerintah kurang tepat, tapi kita memperbaiki bagi yang berhak tetap dipastikan mendapat subsidi atau yang berhak dia belum dapat subsidi kita akan pastikan dia menerima subsidi," ujar Regi. (ang/ang)

Kliping Berita Online Tanggal : 1/27/2017 9:39:00 PM Sumber : Kompas Penulis : Kontributor Medan, Mei Leandha

India Jadi Mitra Dagang Penting Sumatera Utara MEDAN, KOMPAS. com - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS ) Sumatera Utara, sepanjang Januari - November 2016, ekspor Sumatera Utara ke India sebesar 685,63 juta dollar AS atau 10,32 persen dari total ekspor Sumatera Utara. Sedangkan nilai impor dari India dengan kurun waktu yang sama sebesar 120,69 juta dollar AS atau 3,44 persen dari seluruh impor Sumatera Utara. "Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merasa penting untuk berkerja sama dengan Republik India lebih kuat lagi. Kerja sama tidak hanya karena kesepakatan antar pemerintah tapi juga hubungan personal antar warga negara," kata Gubernur Sumatera Utara H T Erry Nuradi saat menghadiri peringatan hari kemerdekaan India ke-68, Kamis (26/1/2017) malam di Medan. Hubungan diplomatik dengan India, lanjut gubernur, sudah ditandai dengan latihan pengawasan laut TNI AL kedua negara setiap dua kali setahun. Untuk kedekatan populasi dan etnis, masyarakat India cukup banyak di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan. "Di Sumatera Utara khususnya Kota Medan, masyarakat India berbaur harmonis dengan masyarakat pribumi," kata Erry. Konsul Jenderal India di Medan Dr Shalia Shah mengatakan, Negara India merdeka pada 26 Januari 1950. Pada pelantikan presiden pertama India waktu itu, Presiden Soekarno menjadi tamu kehormatan. Sejak itu hubungan kedua negara sangat baik dan erat. Pada Desember 2016, Presiden Joko Widodo mengujungi India, bertemu dengan Perdana Menteri India membicarakan kerja sama ekonomi kedua negara.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/27/2017 3:40:00 PM Sumber : Detik Penulis :

Ramai-ramai Serbu Proyek e-Katalog LKPP Jakarta - Sejauh ini tercatat sudah ada delapan e-commerce yang menyerbu proyek e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Para e-commerce itu adalah Krisbow. com, Mbiz. com, Officestore. co. id, Bhinneka. com, Ayooklik. com, Anugerahpratama. com, dan yang terakhir AXIQoe. com. Hal itu terungkap dalam keterangan yang dilansir Astragraphia Xprins, penyedia layanan ecommerce AXIQoe. com yang menyasar pasar business-to-business (B2B), Jumat (27/1/2017). "AXIQoe. com ikut menjadi bagian dari program pemerintah sebagai salah satu penyedia online shop dan secara aktif terus melakukan sosialisasi pengadaaan barang pemerintah melalui e-Katalog LKPP," ucap Sahat Sihombing, Presiden Direktur PT Astragraphia Xprins. e-Katalog sendiri diklaim menjadi instrumen baru dalam menciptakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terbuka (transparan) dan efisien. Tak hanya itu, melalui e-Katalog, pembelian barang dan jasa juga bisa dilakukan secara cepat dan mudah. Sahat memaparkan, perusahaan berkomitmen mendukung implementasi e-Katalog LKPP dengan menjamin akuntabilitas perusahaan serta membantu upaya pemerintah untuk mengefisiensikan pengeluaran rutin pemerintah. "Kami bukan saja dapat memuaskan pelanggan, tapi lebih dari itu bersama pemerintah ikut mendorong terciptanya era crowd control di masyarakat, karena harga dan spesifikasi produk dan added value yang kami tawarkan dapat diakses dan dipantau dengan mudah oleh publik," lanjutnya. Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan, kerja sama dengan e-commerce secara business to goverment (B2G) dalam sistem e-Katalog bisa mempercepat katalogisasi produk/jasa yang akan dibeli oleh pemerintah. "Melalui e-Katalog, pemerintah dapat memangkas waktu dan biaya belanja, karena pembelian dilakukan secara langsung dan harga yang tercantum adalah harga yang terbaik dan sudah diverifikasi. Meskipun terdapat selisih harga untuk beberapa produk yang sejenis, pemerintah tidak lagi diharuskan untuk memilih yang termurah selama produk tersebut telah tersedia di e-Katalog," tuturnya. Selain itu, e-Katalog akan menjadi instrumen baru dalam menciptakan keterbukaan dan persaingan bisnis yang sehat. Sebab informasi harga menjadi lebih terbuka, apalagi di tengah menjamurnya bisnis e-commerce di Indonesia. Industri e-commerce sendiri tumbuh signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Badan

Pusat Statistik (BPS ) pada 2016 lalu menunjukkan, jumlah e-commerce di Indonesia telah mencapai 26,2 juta atau tumbuh 17% dalam 10 tahun. (rou/rou)

Kliping Berita Online Tanggal : 1/27/2017 1:20:00 PM Sumber : Liputan6 Penulis : Iskandar

e-Katalog Ciptakan Sistem Pengadaan Pemerintah Lebih Transparan Liputan6. com, Jakarta - Industri e-Commerce di Indonesia tumbuh signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS ) pada 2016 menunjukkan, jumlah e-Commerce di Indonesia telah mencapai 26,2 juta atau tumbuh 17 persen dalam 10 tahun. Sebagai salah satu penyedia layanan e-Commerce yang menyasar pasar business-to-business (B2B), sejak awal September 2016, AXIQoe. com resmi menjadi penyedia online shop kebutuhan barang pemerintah e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). e-Katalog diklaim menjadi instrumen baru dalam menciptakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terbuka (transparan) dan efisien. Tak hanya itu, melalui e-Katalog, pembelian barang dan jasa bisa dilakukan secara cepat dan mudah. “AXIQoe. com menjadi bagian dari program pemerintah sebagai salah satu penyedia online shop dan secara aktif terus melakukan sosialisasi pengadaaan barang pemerintah melalui e-Katalog LKPP dimana transparansi, integritas, kecepatan, dan efisiensi merupakan hal yang utama di era digital,” ujar Sahat Sihombing, Presiden Direktur PT Astragraphia Xprins selaku pengembang AXIQoe. com melalui keterangan resminya, Jumat (27/1/2017) di Jakarta. Ia memaparkan, perusahaan berkomitmen mendukung implementasi e-Katalog LKPP dengan menjamin akuntabilitas perusahaan serta membantu upaya pemerintah untuk mengefisiensikan pengeluaran rutin pemerintah. "Kami bukan saja dapat memuaskan pelanggan, tapi lebih dari itu bersama pemerintah ikut mendorong terciptanya era crowd control di masyarakat, karena harga dan spesifikasi produk dan added value yang kami tawarkan dapat diakses dan dipantau dengan mudah oleh publik,” lanjutnya. Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan, kerja sama dengan e-Commerce secara business to goverment (B2G) dalam sistem e-Katalog bisa mempercepat katalogisasi produk/jasa yang akan dibeli oleh pemerintah. "Melalui e-Katalog, pemerintah dapat memangkas waktu dan biaya belanja, karena pembelian dilakukan secara langsung dan harga yang tercantum adalah harga yang terbaik dan sudah diverifikasi. Meskipun terdapat selisih harga untuk beberapa produk yang sejenis, pemerintah tidak lagi diharuskan untuk memilih yang termurah selama produk tersebut telah tersedia di e-Katalog,” tuturnya. Selain itu, e-Katalog akan menjadi instrumen baru dalam menciptakan keterbukaan dan persaingan bisnis yang sehat. Sebab informasi harga menjadi lebih terbuka.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/27/2017 1:03:00 PM Sumber : MetroTvNews Penulis :

UEA Pemasok Barang Impor Terbesar ke Lampung Metrotvnews. com, Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat Uni Emirat Arab (UEA) merupakan pemasok barang impor terbesar ke Provinsi Lampung selama Desember 2016 dengan nilai mencapai sebesar USD40,38 juta. "Selain UEA, ada lima negara pemasok barang impor lainnya ke Lampung selama Desember menurut kelompok negara utama," kata Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Lampung Bambang Widjonarko, seperti dikutip dari Antara, di Bandar Lampung, Jumat (27/1/2017). Ia menyebutkan, negara pemasok barang impor lainnya ke Provinsi Lampung pada Desember 2016, yakni Australia USD32,90 juta, Qatar USD19,66 juta, Brasil USD17,90 juta, Tiongkok USD14,67 juta, dan Amerika Serikat USD3,66 juta. Menurutnya, apabila dilihat dari kelompok negara, impor terbesar berasal dari kelompok negara utama yang mencapai USD129,17 juta. Kemudian diikuti negara di ASEAN sebesar USD23,09 juta, dan Uni Eropa USD1,90 juta.

BPS Provinsi Lampung mengungkapkan bahwa nilai impor daerah itu pada Desember 2016 mencapai USD165,72 juta atau turun 27,58 persen dibandingkan dengan November 2016. "Demikian pula jika dibandingkan dengan Desember 2015 turun 17,69 persen," kata Bambang Widjonarko. Sedangkan nilai impor nonmigas Desember 2016 mencapai USD88,81 juta atau turun 17,51 persen jika dibandingkan dengan di November 2016. Secara kumulatif nilai impor nonmigas Provinsi Lampung sejak Januari hingga Desember 2016 mencapai USD1,3 miliar atau meningkat 11,46 persen dibandingkan dengan periode yang sama di 2015. "Untuk impor migas Desember 2016 mencapai USD76,91 juta atau turun 36,53 persen jika dibandingkan dengan di November 2016," pungkasnya.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/27/2017 11:19:00 AM Sumber : Okezone Penulis :

Sebagian Siswa SMP Pilih Bersekolah di Luar Sukoharjo SUKOHARJO -Kondisi geografis menjadi salah satu alasan sebagian siswa jenjang sekolah menengah pertama (SMP) dan sederajat di Sukoharjo memilih bersekolah di luar kabupaten setempat. Kepala Seksi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS ) Sukoharjo Suharto mengatakan, angka partisipasi kasar (APK) jenjang SMP dan sederajat hanya 88,96% pada 2015. Pada 2014, APK jenjang SMP dan sederajat sekitar 85,73%. Dukun Bayi Asal Kedawung Ditemukan Meninggal di Bendung PengkokKejari Wonogiri Persiapkan Tim Operasi Tangkap Tangan Kasus KorupsiPerhutani Beri Izin, Polisi Imbau Masyarakat Tunda Kegiatan di Lawu “Artinya, tak sedikit siswa SMP yang memilih bersekolah di daerah lainnya seperti Kota Solo atau Kabupaten Wonogiri,” kata dia seperti mengutip Solo Pos, Jumat (27/1/2017). Menurut dia, ada beberapa faktor yang memengaruhi siswa lebih memilih bersekolah di daerah lain dibanding di Sukoharjo. Siswa yang berdomisili di wilayah Grogol dan Kartasura, misalnya. memilih bersekolah di Kota Solo lantaran lebih dekat dari rumah. Begitu pula warga yang berdomisili di wilayah Nguter memilih bersekolah ke Wonogiri dengan alasan serupa. “Saya langsung menyurvei dan bertemu beberapa siswa di wilayah Nguter. Mereka bersekolah ke Wonogiri karena jarak rumah dengan sekolah cukup dekat,” ujar dia. Lebih lanjut Suharto menjelaskan, angka partisipasi sekolah di Kabupaten Jamu cukup tinggi. Angka partisipasi murni kelompok umur 7-12 tahun mencapai 100%, kelompok umur 13-15 tahun sekitar 97,59% serta kelompok umur 16-18 tahun sekitar 82,5%. Hal ini membuktikan partisipasi masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan cukup tinggi. Data angka partisipasi sekolah itu berdasar hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) BPS Sukoharjo. Kegiatan survei dilakukan dengan mengumpulkan informasi atau data di bidang kependudukan, kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, perumahan, serta konsumsi dan pengeluaran. Survei Susenas dilakukan dua kali dalam setahun. “Data angka partisipasi sekolah digunakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sukoharjo sebagai acuan utama saat mengambil kebijakan pendidikan,” tutur dia. Sementara itu, seorang siswa SMP asal Kecamatan Grogol, Anin, mengatakan memilih bersekolah di Kota Solo sesuai anjuran orangtuanya. Apalagi beberapa teman sekolahnya juga bersekolah di Kota Bengawan. Anin ingin kembali bertemu dengan teman-temannya saat mengikuti proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Siswa salah satu SMPN di Kota Solo ini berencana melanjutkan ke jenjang SMA di Kota Solo. “Jarak sekolah cukup dekat dengan rumah. Orang tua juga sangat mendukung saya sekolah di Kota Solo,” kata dia.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/27/2017 10:13:00 AM Sumber : Merdeka Penulis : Idris Rusadi Putra

Nilai tukar Rupiah merosot ke level Rp 13. 374 per USD Merdeka. com - Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) bergerak melemah di perdagangan hari ini, Jumat (27/1). Rupiah dibuka di level Rp 13. 374 per USD atau melemah dibanding penutupan perdagangan kemarin di Rp 13. 332 per USD. Mengutip data Bloomberg, Rupiah bergerak fluktuatif usai pembukaan.

Nilai tukar sempat

menyentuh Rp 13. 351 per USD, lalu kemudian kembali melemah ke Rp 13. 365 per USD.

Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat nilai tukar (kurs) Rupiah di 34 provinsi di Indonesia bergerak menguat (apresiasi) terhadap empat mata uang dunia yang beredar di Tanah Air, yakni Dolar Amerika Serikat (USD), Dolar Australia (AUD), dan Euro (EUR), dan Yen Jepang pada Desember 2016. "Nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain bervariasi. Nilai tukar mata yang untuk transaksi besar yang meliputi aktivitas ekspor, impor swap, derivative, dan lain-lain dipantau dan dilaporkan secara periodik oleh Bank Indonesia," kata Kepala BPS Suhariyanto. Dia mencatat, Rupiah menguat 0,74 persen terhadap Dolar Amerika (USD). Di mana level tertinggi rata-rata nasional kurs tengah terjadi pada minggu kedua Desember 2016 yang mencapai Rp 13. 286,42 per USD. Terhadap Euro, Rupiah terapresiasi atau menguat sebesar 2,38 persen. Dengan level tertinggi ratarata nasional kurs tengah terjadi pada minggu ketiga Desember 2016 yang mencapai Rp 13 . 994,88 per Euro. Rupiah juga terapresiasi terhadap Dolar Australia sebesar 4,14 persen. Dengan level tertinggi ratarata nasional kurs tengah terjadi pada minggu keempat Desember 2016 yang mencapai Rp 9. 664,58 per dolar Australia. Sedangkan untuk Yen Jepang, Rupiah terapresiasi sebesar 5,06 persen. Dengan level tertinggi ratarata nasional kurs tengah terjadi pada minggu ketiga Desember 2016 yang mencapai Rp 113,95 per Yen Jepang.