PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014 BAB I PENDAHULUAN

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Pekalongan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Sehubungan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan : 1) menyediakan infromasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya

ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan; 2) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk

membiayai seluruh pengeluaran; 3) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;

1



4) menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; 5) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; 6) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan infromasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun oleh entitas pelaporan dan entitas akuntansi. 1. Entitas Pelaporan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang mempunyai cirri-ciri sebagai berikut : a.

Entitas tersebut dibiayai oleh APBD;

b.

Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;

c.

Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat;

d.

Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran. Entitas pelaporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan adalah Walikota

Pekalongan. Dalam pelaksanaannya Walikota Pekalongan sebagai entitas pelaporan melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang

2



mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. Produk dari entitas pelaporan ini adalah laporan keuangan konsolidasian berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 2. Entitas Akuntansi Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/ pengguna barang (memiliki kewenangan untuk menyusun anggaran dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab) dan oleh karenanya wajib

menyelenggarakan

akuntansi

dan

menyampaikan

laporan

keuangan

sehubungan dengan anggaran/ barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada Sekretaris/ Kepala Bagian Tata Usaha di lingkungannya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) untuk menyelenggarakan fungsi akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Pada tahun anggaran 2014 ini terdapat 85 entitas akuntansi yang terdiri dari : 

Sekretariat Daerah



Sekretariat DPRD



6 Badan



1 Inspektorat



10 Dinas



3 Kantor



1 Satpol PP



1 BLUD RSUD



4 Kecamatan



47 Kelurahan 3



Laporan Keuangan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014 disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Secara garis besar Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014 terdiri dari : a.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekalongan

yang

menggambarkan

perbandingan

antara

anggaran

dan

realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran mencakup unsur pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. (1) Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hal pemeirntah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. (2) Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. (3) Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. (4) Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih. (5) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. (6) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

4



b. Neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca mencakup unsur aset, kewajiban, dan ekuitas dana. (1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. (2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. (3) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersh pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. c. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan infromasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. (1) Penerimaan Kas, adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah; (2) Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah. d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) juga mencakup infromasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan untuk

5



menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut : (1) menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/ keuangan, ekonomi makro, pencapaian target sesuai Peraturan Daerah, beserta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target; (2) menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan; (3) menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipilih; (4) menyajikan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; (5) mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan (6) mengungkapkan

informasi

yang

diharuskan

oleh

Standar

Akuntansi

Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun 2014, dimaksudkan unutk mewujudkan pengelolaan keuangan daeran yang baik (good governance), transparan dan akuntabel. 1.2

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut : 1)

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

6



3)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5657) ; 6)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9)

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);

10)

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 11);

11)

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014.

7



1.3

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan Keuangan Daerah Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan Bab ini memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Daerah dan Pencapaian Target Kinerja APBD. Bab ini memuat informasi tentang keadaan umum Kota Pekalongan, ekonomi makro, kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2013, pendekatan penyusunan laporan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD.

Bab III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Bab ini menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV

Kebijakan Akuntansi Bab ini memuat informasi tentang entitas akuntansi/ entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan daerah, dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Bab ini memuat rincian dan penjelasan pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Bab VI

Penjelasan atas Informasi Non-keuangan Bab ini berisi penjelasan mengenai kerjasama pemerintah daerah, pencegahan dan penanggulangan bencana, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta penjelasan dana non-APBD.

Bab VII

Penutup Bab ini memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan

8



BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN DAERAH DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 2.1

Keadaan Umum 2.1.1

Letak Geografis Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa dengan

ketinggian kurang lebih 1 meter di atas permukaan laut dengan posisi geografis antara 6º50‟42”–6º55‟44” LS dan 109º37‟55”–109º42‟19” BT. Berdasarkan koordinat fiktifnya, Kota Pekalongan membentang antara 510,00 – 518,00 km membujur dan 517,75 – 526,75 km melintang. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan mencapai  9 km, sedangkan dari Barat ke Timur mencapai  7 km. Batas-batas wilayah Kota Pekalongan secara administratif adalah : 

Utara

: Laut Jawa



Selatan : Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang



Barat

: Kabupaten Pekalongan



Timur

: Kabupaten Batang

Secara administratif Kota Pekalongan terbagi atas 4 (empat) kecamatan yang terbagi lagi menjadi 47 kelurahan dengan luas keseluruhan mencapai 4.525 ha atau 45,25 km2 (Tabel 2.1) atau sekitar 0,14% dari luas wilayah Jawa Tengah. Kecamatan paling luas adalah Kecamatan Pekalongan Utara sekitar 33% dari luas Kota Pekalongan (1.488 Ha) dan kecamatan paling kecil adalah Pekalongan Timur sekitar 21% dari Kota Pekalongan (952 Ha). Tabel 2.1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kota Pekalongan Tahun 2013 Kecamatan

Banyaknya Kelurahan

Luas Wilayah 2 (km )

%

Kec. Pekalongan Barat

13

10,05

22,21

Kec. Pekalongan Timur

13

9,52

21,04

Kec. Pekalongan Utara

10

14,88

32,88

Kec. Pekalongan Selatan

11

10,80

23,87

JUMLAH

47

45,25

100,00

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2014

9



Luas tanah di Kota Pekalongan tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun,

namun

apabila

dilihat

dari

fungsi/penggunaannya

maka

mengalami

pergeseran. Tanah sawah luasnya setiap tahun berkurang, sebaliknya tanah kering mengalami peningkatan perluasan. Tahun 2013, luas tanah sawah adalah 1.196 Ha, hal ini berkurang sekitar 3 persen dari luas tanah 1.238 Ha pada tahun 2012. Sedangkan tanah kering seluas 3.329 Ha, ada penambahan sekitar 1 persen dari luas .3.287 Ha pada tahun 2012. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah hari hujan dan curah hujan paling banyak terjadi pada tahun 2010, dengan hari hujan sebanyak 153 hari dan curah hujan sebanyak 2.381 mm. Selama tahun 2013, jumlah hari hujan sebanyak 131 hari dan curah hujan sebanyak 2.208 mm. Hari hujan da curah hujan paling banyak terjadi pada bulan Januari yaitu 22 hari dengan curah hujan sebanyak 711 mm. 2.1.2

Jumlah Penduduk Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2013 adalah 290.870 jiwa,

terdiri dari 145.450 laki-laki (50,01%) dan 145.420 perempuan (49,99%). Kepadatan penduduk di Kota Pekalongan cenderung meningkat seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Rasio ketergantungan (dependency ratio) Kota Pekalongan cukup kecil, hal ini disebabkan karena jumlah jumlah penduduk usian 15-64 tahun lebih besar dari penduduk usia 0-14 tahun dan 65 tahun keatas. Tabel 2.2 Kepadatan Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2013 Kecamatan

Luas Daerah 2 (km )

Jumlah Penduduk

Kepadatan Penduduk 2 Per km

Pekalongan Barat

10,5

91.306

9.085

Pekalongan Timur

9,52

63.915

6.714

Pekalongan Selatan

10,80

57.858

5.357

Pekalongan Utara

14,88

77.791

5.228

45,25

290.870

6.428

Jumlah


Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan menyongsong era globalisasi. Di Kota Pekalongan pada tahun 2013, sebagian besar penduduk Kota Pekalongan bekerja di sektor industri, khususnya industri batik. 10



Tabel 2.3 Jumlah Pekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan di Kota Pekalongan Tahun 2012 Jenis Lapangan Pekerjaan Pertanian Pertambangan Industri Listrik Bangunan Perdagangan Angkutan dan Perhubungan Keuangan Jasa dan Lainnya Jumlah

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 538 41 5.895 5.250 42 12 111 5 981 650 565 40 817 351 301 427 9.250 6.776

Jumlah 579 11.145 54 116 1.631 605 1.168 728 16.026

% 3,61 69,54 0,34 0,72 10,18 3,78 7,29 4,54 100,00


Peningkatan partisipasi penduduk dalam bidang pendidikan tentunya juga harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru yang memadai. Pada tahun 2013 di Kota Pekalongan, jumlah TK sebanyak 74 sekolah, SD sebanyak 101 sekolah, SMP 28 sekolah, SMU 11 sekolah dan SMK sebanyak 13 sekolah. Banyaknya murid TK adalah 2.532 lak-laki dan 2.437 perempuan. Murid SD sebanyak 12.355 laki-laki dan 11.082 perempuan. Murid SMP sebanyak 4.964 laki-laki dan 6.187 perempuan. Murid SMA sebanyak 1.440 laki-laki dan 2.081 perempuan. Murid SMA sebanyak 1.440 laki-laki dan 2.081 perempuan, dan murid SMK sebanyak 3.550 laki-laki dan 3.435 perempuan. Peningkatan sarana kesehatan sangat diperlukan sebagai upaya penimgkatan kesejahteraan masyarakat. Puskesmas di Kota Pekalongan pada tahun 2013 sebanyak 12 buah, Puskesmas Pembantu 29 buah dan Puskesmas Keliling sebanyak 13 buah. 2.1.3

Sumber Daya Manusia Sesuai dengan hasil Pemilihan Kepala Daerah bulan Juni 2010, Pemerintah

Kota Pekalongan dipimpin oleh :  Walikota

:

dr. H. Mohamad Basyir Ahmad

 Wakil Walikota

:

H. A. Alf Arslan Djunaid, SE.

 Sekretaris Daerah

:

Drs. Dwi Arie Putranto, M.Si.

11



Sebagai penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2015 yang di dalamnya tertera Visi Pemerintah Kota Pekalongan yaitu “Terwujudnya

Kota Jasa yang Berwawasan Lingkungan menuju Masyarakat Madani berbasis Nilainilai Religiusitas”. Dalam rangka mendukung mendukung kegiatan Pemerintah Daerah telah ditetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan, dimana susunan perangkat daerah di Kota Pekalongan terdiri dari : a.

Sekretariat Daerah (2 Asisten dan 7 Bagian);

b.

Sekretariat DPRD;

c.

Staf Ahli;

d.

Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari : 1) Inspektorat; 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; 4) Badan Kepegawaian Daerah; 5) Badan Lingkungan Hidup; 6) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; 7) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; 8) Kantor Ketahanan Pangan; 8a)Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi; 9) Rumah Sakit Umum Daerah;

e.

Dinas Daerah, yang terdiri dari : 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; 2) Dinas Kesehatan; 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 4) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 5) Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan; 6) Dinas Komunikasi dan Informatika; 7) Dinas Pekerjaan Umum; 12



8) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 9) Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan; 10) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. f.

Kecamatan (4 Kecamatan) dan Kelurahan (47 Kelurahan)

g.

Lembaga Lain, yang terdiri dari : 1) Satpol PP; 2) BPMT2T; 3) BPBD. Pada tahun 2014, Pemerintah Kota Pekalongan memiliki pegawai sebanyak

4.078 orang, yang terdiri dari PNS dan CPNS dengan rincian menurut golongan seperti tabel dibawah ini : Tabel 2.4 Rekapitulasi Jumlah PNS Pemerintah Kota Pekalongan Menurut Golongan No. 1 2 3 4

Golongan

Jumlah Tahun 2013 Tahun 2014 200 205 886 847 1.744 1.830 1.201 1.196 4.031 4.078

Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Jumlah

Prosentase Tahun 2013 Tahun 2014 4,96 5,03 21,98 20,77 43,26 44,87 29.79 29,33 100,00 100,00

Sumber : Data Kepegawaian per 31 Desember 2014

Jika dilihat dari tingkat pendidikan PNS/CPNS pada Pemerintah Kota Pekalongan, maka komposisi yang terbanyak adalah tingkat pendidikan S-1 yaitu sejumlah 1.810 orang dan yang paling sedikit adalah tingkat pendidikan Diploma 1 sebanyak 26 orang, seperti yang tersaji pada tabel dibawah ini : Tabel 2.5 Rekapitulasi Jumlah PNS Pemerintah Kota Pekalongan Menurut Golongan No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tingkat Pendidikan SD SLTP SLTA DIPLOMA I DIPLOMA II DIPLOMA III DIPLOMA IV S-1 S-2 S-3 Jumlah

Jumlah Tahun 2013 Tahun 2014 156 153 170 178 957 933 26 26 395 354 465 462 25 26 1.709 1.810 128 136 4.031 4.078

Prosentase Tahun 2013 Tahun 2014 3,87 3.75 4,22 4,36 23,74 22,88 0,65 0,64 9,80 8,68 11,54 11,33 0,62 0,64 42,40 44,38 3,18 3,33 100,00 100,00

Sumber : Data Kepegawaian per 31 Desember 2014

13



Sedangkan jumlah PNS/CPNS yang berlatar belakang pendidikan akuntansi pada tahun 2014 sebanyak 92 orang, yang dapat disajikan pada tabel dibawah ini : Tabel 2.6 Rekapitulasi PNS/CPNS Pemerintah Kota Pekalongan yang Berlatar Belakang Pendidikan Akuntansi No

Tingkat Eselon

Tingkat Pendidikan SLTA

D1

D3

S1

Jumlah

S2

1 Eselon II

-

-

-

-

-

2 Eselon III

-

-

-

-

-

-

3 Eselon IV

-

-

1

8

1

10

25

-

39

17

1

82

25

-

40

25

2

92

4 Staf Jumlah

-

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekalongan, 2014.

Peja Pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang terbanyak dari eselon IV.A yaitu sejumlah 304 (tiga ratus empat) orang atau 48,64%. Rincian jumlah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sampai dengan Desember 2014 tersaji pada Tabel 2.10. Sedangkan distribusi PNS/ CPNS per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sampai dengan bulan Desember 2014 disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Rekapitulasi Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Dilihat dari Tingkat Eselon Tahun 2013 s/d 2014

No 1 2 3 4 5 6 7

Tingkat Eselon II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A Jumlah

Jumlah 2013 1 22 39 63 302 195 622

Prosentase (%) 2014 1 22 42 64 293 179 601

2013 0,16 3,54 6,27 10,13 48,55 31,35 100,00

2014 0,17 3,66 6,99 10,65 48,75 29,78 100,00

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekalongan, 2014

14



Tabel 2.11 Jumlah PNS/CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Dirinci Menurut SKPD Tahun 2013 dan 2014 No.

SKPD

Jumlah 2013

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Inspektorat Bappeda BPMP2T BPMP2AKB Badan Kepegawaian Daerah Dinas Kepndudukan dan Catatan Sipil Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Perindagkop dan UMKM Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Dinas Pekerjaan Umum Dinas Sosnaker dan Transmigrasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata DPPKAD Dinas Komunikasi dan Informasi Kantor Ketahanan Pangan Kantor Kesbangpol Badan Lingkungan Hidup Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Satpol PP Kecamatan Pekalongan Timur Kecamatan Pekalongan Utara Kecamatan Pekalongan Barat Kecamatan Pekalongan Selatan Sekretariat KPU RSUD Bendan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi Kelurahan Krapyak Kidul Kelurahan Krapyak Lor Kelurahan Kandang Panjang Kelurahan Panjang Wetan Kelurahan Kraton Lor Kelurahan Dukuh Kelurahan Degayu Kelurahan Pabean Kelurahan Bandengan Kelurahan Panjang Baru Kelurahan Kradenan Kelurahan Banyurip Alit Kelurahan Banyurip Ageng Kelurahan Buaran Kelurahan Jenggot Kelurahan Kertoharjo Kelurahan Kuripan Kidul Kelurahan Kuripan Lor Kelurahan Yosorejo Kelurahan Duwet Kelurahan Soko Kelurahan Kebulen Kelurahan Medono Kelurahan Podosugih

131 35 34 29 30 54 35 26 373 1.982 97 61 247 65 104 60 23 9 14 14 24 14 40 43 37 25 5 119 7 5 5 6 6 5 7 6 5 9 9 5 7 7 7 5 7 5 6 5 6 6 6 7

2014 121 34 36 29 31 51 32 26 362 2.051 95 57 108 70 100 59 24 11 16 139 22 16 24 23 22 15 5 121 24 9 8 5 8 7 12 7 8 7 6 8 9 7 7 7 7 6 6 6 8 6 6 7 10 8

15



55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

Kelurahan Sapuro Kelurahan Kergon Kelurahan Bendan Kelurahan Kramat Sari Kelurahan Kraton Kidul Kelurahan Tirto Kelurahan Tegalrejo Kelurahan Bumirejo Kelurahan Pringlangu Kelurahan Pasirsari Kelurahan Landungsari Kelurahan Noyontaan Kelurahan Keputran Kelurahan Kauman Kelurahan Sampangan Kelurahan Sugihwaras Kelurahan Poncol Kelurahan Klego Kelurahan Gamer Kelurahan Dekoro Kelurahan Karangmalang Kelurahan Baros Kelurahan Sokorejo Jumlah

7 5 6 7 4 7 7 6 6 6 6 7 5 6 7 8 8 5 6 6 7 6 6 4.031

8 7 7 9 6 8 8 6 7 9 7 7 7 7 7 7 8 6 6 8 7 7 6 4.078

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekalongan, 2014

2.2

Ekonomi Makro Kondisi perekonomian daerah yang semakin membaik ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pembangunan ekonomi Kota Pekalongan menunjukkan perkembangan yang positif dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya, dari 5,60% menjadi 5,89%, seperti tersaji pada tabel dibawah ini : Tabel 2.2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Pekalongan Tahun 2008 - 2012 No. 1 2 3 4 5 6

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Prosentase 3,73 4,78 5,51 5,45 5,60 5,89

Sumber : BPS Kota Pekalongan Grafik 2.2.1

16



Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan

Kondisi perekonomian Kota Pekalongan pada tahun 2013 dan 2014 diperkirakan masih mampu berkembang dan tumbuh secara dinamis, seiring dengan stabilitas ekonomi makro pada tingkat nasional dan regional Jawa Tengah. Dengan menggunakan asumsi makro kondisi nasional, serta dibarengi dengan implementasi program dan kegiatan secara simultan, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan dengan kisaran 5 – 6 persen. Pergerakan aktivitas perekonomian diperkirakan dapat meningkatkan penyerapan terhadap tenaga kerja lokal sehingga tingkat pengangguran dapat ditekan. Namun demikian, seiring adanya perubahan asumsi makro ekonomi sampai dengan semester I tahun 2014 secara nasional terjadi perubahan yang tentunya berdampak pula terhadap kondisi ekonomi daerah yang akan berpengaruh terhadap struktur keuangan daerah. Sampai dengan bulan Mei 2014, perubahan indikator ekonomi yang cukup terasa adalah masih tingginya suku bunga SBI atau SPN yang diasumsikan 5,5% namun sampai dengan akhir tahun 2014 masih berkisar 7,5%, sehingga hal ini menyebabkan sektor riil sulit bergerak. Hal ini tentunya akan berdampak pada investasi dan beberapa sektor ekonomi berjalan relatiif lambat, yang akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah baik secara langsung maupun berantai. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar juga berpengaruh terhadap kondisi perekonomian daerah, misalnya berdampak terhadap kenaikan beberapa kenaikan harga barang yang tentunya akan memicu laju inflasi Kota Pekalongan, seperti tersaji pada grafik dibawah ini. 17



Grafik 2.2.2 Laju Inflasi Bulanan Kota Pekalongan Tahun 2014

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia, panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli, penghasilan). IPM Kota Pekalongan pada umumnya meningkat dari tahun ke tahun. Bila dilihat dari tabel di atas, IPM Kota Pekalongan pada tahun 2012 sebesar 75,25 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 75,75. Hal tersebut didorong oleh usaha pemerintah dalam pembangunan berbagai sektor dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang ada pada masyarakat hingga meningkatnya komponen IPM. Angka Harapan Hidup

Tabel 2.2.2 Indeks Pembangunan Manusia Angka Melek Rata-rata Pengeluaran Per Kapita per Huruf Lama Sekolah Bulan

Peringkat Provinsi

Tahun

(tahun)

(persen)

(tahun)

(rupiah)

Angka IPM

2008

70,01

95,37

8,52

632.38

73,49

5

2009

70,16

95,48

8,66

636.28

74,01

5

2010

70,32

95,68

8,66

640.55

74,47

5

2011

70,48

95,93

8,66

644.06

74,90

5

2012

70,63

95,94

8,72

647.14

75,25

5

2013

70,83

96,24

8,75

651.02

75,75

5

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan

18



Grafif 2.2.3 Perkembangan IPM Kota Pekalongan

2.3

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2014 Kebijakan umum APBD pada dasarnya adalah rencana tahunan yang bersifat makro, merupakan bagian dari rencana jangka panjang daeran dan rencana jangka menengah daerah . Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan tahun 2014 merupakan implementasi tahun ke empat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan 2010-2015 yang memuat visi Pemerintah Kota Pekalongan “Terwujudnya Kota Jasa yang Berwawasan Lingkungan menuju Masyarakat Madani Berbasis Nilai-Nilai Religiusitas”. Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Walikota Pekalongan dengan DPRD Kota Pekalongan Nomor 900/3060 dan 900/0900 tanggal 25 September 2013 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014 dan Nota Kesepakatan Nomor 900/02051 dan 900/00841 tanggal 18 Juni 2014 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014, disepakati Kebijakan Umum dan Perubahan APBD (KUA) tahun 2014 sebagai berikut :

19



2.3.1

Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam

penyusunan APBD. Pendapatan daerah menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan sumber daya keuangan, sehingga potensi yang menjadi sumber-sumber pendapatan daerah harus dapat dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah. Secara

umum,

kebijakan

umum

pendapatan

daerah

diarahkan

pada

optimalisasi PAD sebagai upaya untuk mendukung kemandirian daerah. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ( 2008 – 2012 ), kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Pekalongan terus meningkat, dan peningkatannya cukup signifikan. Secara umum, kinerja pendapatan daerah dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun demikian perlu disadari bahwa dalam mengumpulkan pendapatan juga mengalami kendala dan hambatan seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan keterbatasan jumlah sumber daya manusia pemungut pajak. Penentuan kebijakan perencanaan pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancer sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah; 2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil; 3. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Perencanaan pendapatan dapat bersumber : 1. Pendapatan Asli Daerah  Hasil Pajak Daerah;  Hasil Retribusi Daerah; 20



 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 2. Dana Perimbangan  Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;  Dana Alokasi Umum;  Dana Alokasi Khusus. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah  Pendapatan Hibah;  Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi;  Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;  Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya. 1. Target Pendapatan Prediksi

target

pendapatan

daerah

tahun

anggaran

2014

disamping

memperhatikan kondisi potensi yang ada dan asumsi-asumsi perkembangan sosial ekonomi, juga mempertmbangkan perkembangan dan capaian realisasi pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya. a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Asumsi perhitungan tahun 2014, PAD ditargetkan dapat naik dalam kisaran 4 persen disbanding target P-APBD TA. 2013. Kenaikan secara komulatif diperoleh dari kenaikan dan penurunan pos pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba atas BUMD maupun lain-lain PAD yang sah. Kenaikan secara signifikan ada pada pos pendapatan dari bagian laba BLUD RSUD Bendan dan BLUD Puskesmas, sedangkan penurunan secara signifikan ada pada pos retribusi. b. Dana Perimbangan Asumsi yang digunakan dalam menghitung target pendapatan dari dana perimbangan berdasarkan rencana target penerimaan tahun 2013 dan realisasi 2012. Selanjutnya alokasi dana perimbangan tersebut akan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang alokasi Dana Perimbangan Kabupaten/Kota Tahun 2014. Namun apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, maka akan disesuaikan pada perubahan APBD TA 2014 atau dicantumkan dalam 21



Laporan Realisasi Anggaran bila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. Sumber keuangan daerah yang berasal dari transfer dana APBN adalah Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Pendapatan Dana Bagi Hasil Kota Pekalongan pada tahun 2014 dianggarkan tetap sesuai dengan Peraturan Menteri Keunagan tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dan DBH CHT Kabupaten/Kota TA. 2013. 2) Dana Alokasi Umum (DAU) Penganggaran DAU pada KUA tahun 2014 menggunakan asumsi sama dengan prosentase kenaikan DAU Nasional pada tahun 2013, sehingga diperoleh asumsi naik 7,59 persen dari alokasi TA. 2013. 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dalam RAPBN 2014, DAK terdiri atas 19 bidang. Estimasi perolehan DAK Kota Pekalongan Tahun 2014 turum dibandingkan alokasi tahun 2013 dengan asumsi DAK Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan tahun 2014 tidak diusulkan karena tidak ada criteria menu DAK yang sesuai. c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari Hibah, Dana Penyesuaian, Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi. 1) Hibah Sesuai dengan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian RI Nomor S-684/MK.7/2012 tanggal 19 Nopember 2012 perihal Persetujuan Penerusan Hibah Luar Negeri (AusAID) untuk Program Hibah Air Minum kepada Pemerintah Kota Pekalongan, maka pada pendapatan hibah tahun 2014 ditargetkan akan mendapat dana hibah air minum dimaksud sesuai dengan capaian output yang telah dipersyaratkan dalam perjanjian hibah. 2) Bagi Hasil Pajak Provinsi Target penerimaan dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2014 tetap menyesuaikan dengan alokasi tahun 2013. Penerimaan target Bagi Hasil Pajak Provinsi selanjutnya akan menyesuaikan dengan alokasi yang tercantum dalam APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014. 22



3) Dana Penyesuaian Dalam APBD Tahun 2014, alokasi Dana Penyesuaian terdiri atas Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, yang ditergetkan tetap seperti alokasi tahun 2013. 4) Bantuan Keuangan Provinsi Bantuan Keuangan Provinsi tahun 2014 diproyeksikan turun dari perubahan APBD tahun 2013, sesuai dengan usulan dana bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 yang diajukan ke Gubernur Jawa Tengah. 2. Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Pencapaian target pendapatan tahun anggaran 2014 akan dilakukan antara lain melalui upaya-upaya pencapaian target pajak dan retribusi daerah sebagai berikut: (1) Penguatan proses pemungutan melalui penyusunan Perda Pajak dan Perda Retribusi; (2) Perbaikan administrasi pendapatan melalui penguatan standart operating system (SOP) pemungutan; (3) Penyuluhan/sosialisasi; (4) Peningkatan kapasitas penerimaan melalui perencanaa yang lebih baik dan rakor evaluasi dan pelaporan pendapatan secara kontinyu; (5) Intensifikasi penagihan; (6) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola pendapatan; (7) Peningkatan pengawasan; (8) Kemudahan pelayanan pembayaran; dan (9) Updating data potensi pajak atau retribusi. Upaya peningkatan deviden dari BUMD dilakukan melalui peningkatan penyertaan modal, peningkatan pengawasan, reformasi SDM dan peningkatan image publik terhadap kompetensi BUMD, sedangkan untuk lain-lain PAD yang sah lebih diutamakan pada dua hal yaitu optimalisasi pemanfaatan idle cash melalui penempatan deposito yang tepat dan peningkatan brand image RSUD Bendan sebagai rumah sakit pilihan utama di Kota Pekalongan dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penerapan BLUD Puskesmas. Untuk target dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pos yang bisa dioptimalkan adalah dana bagi hasil pajak pusat dan dana bagi hasil 23



pajak

provinsi dengan

ikut

berperan

aktif

membayar

pajak-pajak

yang

dibagihasilkan seperti pajak penghasilan pasal 21 PNS dan pajak kendaraan motor milik Pemerintah. Upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan akan diiringi kebijakan-kebijakan sebagai berikut :  Tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat;  Tidak bertentangan dengan kebijakan investasi (pro investment);  Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pemanfaatan teknologi informasi yang memadai. 2.3.2

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Perubahan kebijakan pendapatan daerah pada APBD Kota Pekalongan Tahun

Anggaran 2014 disesuaikan berdasarkan evaluasi realisasi pendapatan daerah sampai dengan capaian pendapatan sampai dengan bulan Mei 2014. Perubahan kebijakan pada beberapa komponen pendapatan daerah diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar Rp. 56,52 Milyar dari penetapan APBD Tahun Anggaran 2014. 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), diestimasikan mengalami kenaikan sekitar 8,53% atau sebesar Rp 9,285 M. Angka tersebut merupakan akumulasi kenaikan dari lain-lain PAD yang sah Rp 10,63 M, dan terjadinya penurunan pada komponen pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. a. Pendapatan Pajak Daerah, diestimasikan mengalami penurunan 3,41% atau sebesar Rp 769,9 juta. Penurunan yang cukup signifikan terdapat pada BPHTB yaitu sebesar Rp 2,25M. Namun demikian terdapat kenaikan dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak parkir. b. Pendapatan Retribusi Daerah, diestimasikan pula akan mengalami penurunan sebesar 2,87% atau sekitar Rp 430,415 juta yang berasal dari menurunnya retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan secara akumulatif mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2014 sekitar Rp 149,06 juta atau menurun sebesar 4,22%.

24



d. Hasil Lain-Lain PAD Yang Sah, ditargetkan akan meningkat sebesar 20,85% atau sekitar Rp 10,63 M dari penetapan target APBD 2014. Sebagian besar kenaikan berasal dari kenaikan pendapatan BLUD RSUD Bendan sebesar Rp 8 M dan Puskesmas sebesar Rp 1,725 M. Kenaikan lainnya diperoleh dari pendapatan jasa giro Kasda, pendaptan bunga deposito dan penerimaan lainlain. 2) Dana Perimbangan, terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang penerimaannya sangat bergantung pada penerimaan dari APBN atas penerimaan dalam negeri maupun penerimaan pajak dan bukan pajak. Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak secara akumulasi mengalami penurunan sebesar Rp 152,859 juta atau berkurang 0,54% dari penetapan APBD Tahun Anggaran 2014. Koreksi tersebut sudah disesuaikan dengan penetapan beberapa regulasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, secara akumulatif target pendapatan dari komponen lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami kenaikan dibandingkan target pada Penetapan APBD 2014, yaitu sebesar Rp 48,889 M atau 42,84%. Estimasi kenaikan tersebut berasal dari pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian tunjangan profesi guru PNSD dan Bantuan Keuangan

dari

Provinsi,

sedangkan

yang

mengalami

penurunan

pada

pendapatan tambahan penghasilan guru non sertifikasi. 2.3.3

Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang

Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusna pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah.

25



Kebijakan dan alokasi anggaran diarahkan antara lain untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan. Fokus kebijakan belanja Pemerintah Kota Pekalongan masih berpijak pada sector-sektor utama dan penunjangnya, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, inovasi daerah dan program penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan berbasis masyarakat yang mendukung prioritas pembangunan daerah sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan. Pada tahun 2014, diproyeksikan total belanja pada APBD Kota Pekalongan menurun dibandingkan dengan belanja pada P-APBD 2013. Total perkiraan belanja pada tahun 2014 sebesar Rp 700 milyar, dengan estimasi 53 persen untuk belanja tidak langsung dan 47 persen untuk belanja langsung. Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut : a. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwijudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan. b. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. c. Belanja daerah pembangunan infrastruktur diprioritaskan untuk penanggulangan dan perbaikan infrastruktur akibat bencana banjir rob serta peningkatan sarana prasarana umum dan pengelolaan kebersihan kota guna meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, bersih, aman dan nyaman. d. Mendorong terselenggaranya pembangunan masyarakat yang terpadu dan holistic melalui Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKSBM) yang mengintegrasikan aspek ekonomi, ekologi, social budaya masyarakat dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam agenda pembangunan daerah. Kebijakan belanja mengalokasikan anggaran minimal 5 persen dari total belanja untuk program pemberdayaan masyarakar tersebut. e. Pengalokasian belanja untuk mendukung pelaksanaan agenda nasional Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014. 26



f.

Pengalokasian belanja untuk mendukung Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhitung 1 Januari 2014.

g. Pengalokasian belanja sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Agama RI dan Pemkot Pekalongan tentang Pembangunan dan Penyelenggaraan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia di Kota Pekalongan. h. Pengalokasian belanja dalam rangka implementasi BLUD Puskesmas dan penambahan pos belanja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) pada urusan kesehatan. i.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan mewujudkan visi misi Pemerintah Kota Pekalongan maka pelaksanaan percepatan pembangunan diupayakan melalui program Sistem Inovasi Daya Saing Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi, antara lain melalui pembangunan edevelopment Kota Pekalongan, pengembangan Pekalongan Broadband City, pengembangan SIM Keuangan Daerah berbasis akrual dan penerapan program paperless dalam administrasi perkantoran.

j.

Peningkatan peran aktif lembaga pendidikan tinggi dan Dewan Riset Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan prioritas, melalui kegiatan penelitian, pengembangan, pendampingan teknis dan pemberdayaan masyarakat.

k. Meningkatkan pengadaan belanja modal atas pembangunan/rehab gedung kantor, dan penyediaan sarana prasarana penunjang operasional SKPD. l.

Penyusunan

belanja

daerah

diprioritaskan

untuk

menunjang

efektivitas

pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus bersifat inovatif yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. m. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost dan variable cost dari SKPD secara terukur dan terarah. Pengalokasian belanja listrik/air telepon pada masing-masing SKPD yang sebelumnya terpusat pada Bagian Umum Setda Kota Pekalongan. n. Belanja dari dana yang bersifat specific grant seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dan Bantuan Keuangan 27



Provinsi diproyeksikan berdasarkan usulan yang diajukan ke Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dimana peruntukan dana

tersebut telah

direncanakan sesuai dengan petunjuk teknis terkait dan peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan dana pendampingan dari APBD sesuai ketentuan. o. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, serta penyediaan dana asuransi kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Serta penambahan Tunjangan Penghasilan bagi PNSD di Kecamatan dan Kelurahan sebagai ujung tombak unit pelayanan langsung masyarakat. p. Belanja Tak Langsung khusus belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dianggarkan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang akan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. q. Proyeksi penyediaan belanja tidak terduga akan dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2012 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi dan belum tertampung dalam bentuk program kegiatan pada tahun 2014. r.

Penyusunan plafon belanja program kegiatan prioritas tambahan atau „waiting

list‟‟ yang akan dipertimbangkan sebagai usulan plafon belanja tambahan, apabila asumsi pendapatan dalam APBD mengalami peningkatan selama proses penyusunan APBD Tahun 2014.

2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, HIbah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga a. Belanja Pegawai Beberapa kebijakan dalam penyusunan belanja pegawai : 

Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok sebesar 6 persen dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas. Dasar penghitungan menggunakan realisasi gaji bulan Juli 2013;



Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2014;



Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan 28



memperhitungkan acress sebesar 2% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan; 

Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);



Penganggaran

Tambahan

Penghasilan

PNSD di

Kecamatan

dan Kelurahan; 

Penganggaran tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD sesuai dengan dana transfer ke daerah.

b. Belanja Hibah 

Belanja hibah pada tahun 2014 diproyeksikan meningkat signifikan karena ada peralihan belanja kegiatan PAPKSBM yang semula dialokasikan pada pos belanja bantuan keuangan ke belanja hibah.



Mengalokasikan belanja bantuan operasional dan fasilitasi pembangunan untuk sekolah swasta.



Mengalokasikan belanja pembangunan TPA Regional di Kabupaten Pekalongan.



Mengalokasikan belanja untuk KPUD dan Panwaslu untuk persiapan Kegiatan Pilkada Kota Pekalongan Tahun 2015, yang bersumber dari pencairan dana cadangan sesuai dengan Peraturan Daerah.

c. Belanja Bantuan Sosial 

Pada tahun 2014, diproyeksikan meningkat signifikan karena ada penambahan

alokasi

Pemberdayaan

belanja

Masyarakat

pendampingan (PNPM)

Mandiri

Program

Nasional

Perkotaan,

yang

dianggarkan pada belanja bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan; 

Mengalokasikan belanja beasiswa untuk siswa tidak mampu pada sekolah swasta.

d. Belanja Bantuan Keuangan Pada pos belanja bantuan keuangan dianggarkan bantuan keuangan kepada partai

politik

dimana

besaran

penganggaran,

pelaksanaan

dan 29



pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik. Anggaran bantuan keuangan kepada Parpol masih tetap sesuai tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 580,8 juta e. Belanja Tidak Terduga Proyeksi belanja tidak terduga tahun 2014 naik dari tahun 2013 guna cadangan untuk pembiayaan kebutuhan tak terencana akibat banjir rob dan pelaksanaan Pemilu Presiden apabila terjadi pemilu putaran kedua. 3. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah. Pada tahun 2014, Pemerintah masih konsisten dalam melaksanakan berbagai program pembangunan untuk mewujudkan “Indonesia yang makin sejahtera, demokratis, dan berkeadilan”, sesuai dengan visi pembangunan dalam RPJMN 20102014. Upaya-upaya tersebut, terus dilakukan dengan memperkuat pelaksanaan empat pilar strategi yang meliputi: pembangunan yang berpihak pada pertumbuhan

(pro-growth),

berpihak

pada

lapangan

pekerjaan

(pro-job),

berpihak

pada

pengurangan kemiskinan (pro-poor), serta berpihak pada pengelolaan dan atau ramah lingkungan (pro-environment). Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan

bersifat

inklusif,

berkelanjutan,

dan

berwawasan

lingkungan.

Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan secara nasional sangat tergantung dengan sinergitas kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan. Program-program pembangunan yang ditetapkan sebagai program prioritas harus saling mendukung dengan satu tujuan untuk memberikan sebesar-besarnya manfaat menuju masyarakat yang sejahtera.

Namun demikian dengan adanya

keterbatasan kemampuan keuangan daerah sebagai sumber daya pembangunan dalam pembiayaan sesuai kebutuhan pembangunan yang diharapkan, maka diperlukan penyusunan prioritas program pembangunan sesuai dengan urgenitas yang dituangkan dalam dokumen perencanaan RKPD. 30



Selanjutnya

sebagai

pentahapan

pencapaian

visi,

misi

dan

tujuan

pembangunan Kota Pekalongan sesuai dengan RPJMD Kota Pekalongan 2010-2015, maka telah ditetapkan prioritas pembangunan dalam RKPD Kota Pekalongan Tahun 2014 sebagai berikut : 

Pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat berwirausaha;



Pengembangan infrastruktur dan pembangunan kerjasama antar daerah;



Peningkatan upaya pendidikan yang berbudi pekerti, bermutu, relevan dan terjangkau;



Peningkatan

derajat

kesehatan

masyarakat

dan

pengelolaan

keluarga

berencana; 

Pengembangan kelembagaan dan pendidikan keagamaan;



Percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat.



Peningkatan daya dukung dan kelesatian lingkungan;



Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender;



Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah. Tabel 2.3.1 Sinkronisasi Prioritas Daerah dan Pusat Tahun 2014

No

ISU STRATEGIS

1

Penanggulangan bencana banjir rob dan perbaikan kualitas lingkungan.

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 201 1. Peningkatan infrastruktur dan membangun kerjasama antar daerah

SASARAN

1. Meningkatkan sistem penanggulangan dan perbaikan infrastruktur akibat bencana banjir rob;

SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL Bidang Lingkungan Hidup dan Bencana ; Bidang Infrastuktur

2. Meningkatnya penataan kawasan kota melalui perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur kota. 2. Peningkatan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

3. Meningkatnya upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, sistem pengelolaan kebersihan lingkungan dan kenyamanan kota. 4. terwujudnya kerjasama dengan daerah sekitar dalam bidang persampahan dan

31



No

ISU STRATEGIS

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 201

SASARAN

SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL

penyediaan sarana prasarana air minum

2

Kualifikasi tenaga pendidik, pemerataan jangkauan pendidikan dasar & menengah, kuantitas dan kualitas sarpas, serta mutu pendidikan.

Peningkatan pendidikan yang berbudi pekerti, bermutu, relevan dan terjangkau

Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif, efektif dan efisien, kompeten, profesional dan akuntabel, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi dan informatika (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tumbuh berkembangnya sistem inovasi daerah.

Bidang Pendidikan

3

Penyediaan pelayanan dasar kesehatan berkualitas.

Peningkatan Derajat Kesehatan masyarakat dan pelayanan keluarga berencana.

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan KB melalui penerapan Puskesmas sebagai BLUD

Bidang Kesehatan

4

Pembangunan keluarga sejahtera.

1. Percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat

1. Menguatnya kapasitas dan peranserta kelembagaan masyarakat dalam pembangunan keluarga sejahtera.

2. Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kewirausahaan;

2. Meningkatnya pemasaran produk unggulan daerah, investasi, akses UMKM terhadap sumber-sumber permodalan, berkembangnya kewirausahaan, terwujudnya iklim usaha yang sehat dan kondusif.

Bidang Penanggulangan Kemiskinan; Bidang Kesejahteraan Rakyat; Bidang Perekonomian ; Bidang iklim investasi dan usaha; Bidang Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

3. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

3. Meningkatnya pembangunan berbasis kesetaraan dan keadilan gender.

Peningkatan peran kelembagaan dan pendidikan keagamaan.

meningkatnya kualitas pendidikan keagamaan dan berkembangnya peran serta lembaga-lembaga keamanan.

5

Pendidikan Keagamaan yang berkualitas dan peningkatan peran lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan.

Bidang Pendidikan

32



No

6

ISU STRATEGIS

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 201

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan Kota yang berdaya saing unggul.

Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah

SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL

SASARAN

Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif, efektif dan efisien, kompeten, profesional dan akuntabel, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi dan informatika (TIK), pengembangan Sistem Inovasi Daya Saing Daerah (SIDA) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Bidang Reformasi dan Tata Kelola ; Bidang Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.

4. Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) dan SKPD Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Tabel 2.3.2 Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan ) dan SKPD URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM

SKPD

Pogram Wajib di setiap SKPD : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) URUSAN WAJIB Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini

DISDIKPORA

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

DINSOSNAKERTRANS

Program Pendidikan Menengah

BKD

Program Pendidikan Non Formal

SETDA

Program Pendidikan Luar Biasa

KELURAHAN

33



URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM

SKPD

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan Program pendidikan masyarakat/luar sekolah Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Program pembangunan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

DINAS KESEHATAN

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

RSUD

Program Pengawasan Obat dan Makanan

BPMPPA & KB

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa /Rumah Sakit Paru-paru Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Peningkatan Pelayanan BLUD Pekerjaan Umum Program pembangunan jalan dan jembatan

DPU

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program rehabilitasi/Pemeliharaan talud/bronjong Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

34



URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM

SKPD

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengendalian Banjir Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program pembangunan infrastruktur perdesaan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir Perumahan Program Pengembangan Perumahan

DPU

Program Lingkungan Sehat Perumahan

BPMPPA & KB

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang

DPU

Program Pemanfaatan Ruang Perencanaan Pembangunan Program pengembangan data/informasi

BAPPEDA

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

SETDA

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan daerah

KECAMATAN BPMPPA&KB

Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial dan budaya Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Pogram peningkatan pelayanan angkutan

DISHUBPARBUD

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perlintasan Sebidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

DPU KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DISPERINDAGKOP & UMKM

35



URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program Peningkatan Pengendalian Polusi

SKPD SETDA

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pertanahan Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

DPPKAD

Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan

DISDUK & CAPIL, BPMPPA & KB

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

BPMPPA & KB

Program Keluarga Berencana

DINAS KESEHATAN

Program kesehatan reproduksi remaja

BPMPPA & KB

Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga Program pengembangan model operasional BKBPosyandu-PADU Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

DINSOSNAKERTRANS BPMPPA & KB

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja

DINSOSNAKERTRANS

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pembinaan Lingkungan Sosial Perusahaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

DISPERINDAGKOP & UMKM SETDA

36



URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM

SKPD

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

BPMP2T

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya

DISHUBPARBUD

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

KANTOR KESBANGPOL

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan dan keragaman budaya Kepemudaan dan Olah Raga Program peningkatan peran serta kepemudaan

DISDIKPORA

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

DPU

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

KESBANGPOL, SETDA

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program pengembangan wawasan kebangsaan

KESBANGPOL KANTOR SATPOL PP KECAMATAN

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Program pendidikan politik masyarakat Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS DINDIK PORA Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

DPU SETDA SEKRETARIAT DPRD INSPEKTORAT KECAMATAN DPPKAD BKD KELURAHAN

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan dan Pengembangan Tanah Aset

37



URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM

SKPD

Daerah Program pembinaan dan pengembangan aparatur Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan media Massa Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KKP, SETDA

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

SETDA

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

KECAMATAN

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

BAPPEDA

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

DPPKAD

KELURAHAN, BPMPPA & KB

Statistik Kearsipan

KPAD

Komunikasi dan Informatika Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan media Massa Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Program kerjasama informasi dengan mas media

SETDA SEKRETARIAT DPRD BKD DISKOMINFO

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan media Massa Program Penguatan SIDa Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

KPAD

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

DPPK

URUSAN PILIHAN Pertanian Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan Program peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Kehutanan Program rehabilitasi hutan dan lahan

DPPK

38



URUSAN PEMERINTAHAN Pariwisata

PROGRAM Program pengembangan pemasaran pariwisata

SKPD DISHUBPARBUD

Program pengembangan destinasi pariwisata Program pengembangan Kemitraan Kelautan dan Perikanan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

DPPK

Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat Program pengembangan budidaya perikanan Program pengembangan perikanan tangkap Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program pengembangan agribisnis perikanan Program Pengembangan Pelabuhan On Shore Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan Perikanan Budidaya Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Program Penguatan Kelembagaan Perikanan Budidaya Program Optimalisasi dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarna Pengolahan Program Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarna Peningkatan Mutu Program Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarna Pemasaran Program Penyediaan Sarana Pemberdayaan Masyarakat Program Penyediaan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan Perdagangan Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

DISPERINDAGKOP & UMKM SETDA

Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan Industri Program pengembangan industri kecil dan menengah

DISPERINDAGKOP & UMKM

Program Pengembangan Sentra Industri dan Kluster Industri Pogram Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri Program Pengembangan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Penataan Struktur Industri

39



URUSAN PEMERINTAHAN Ketransmigrasian

PROGRAM

SKPD

Program Transmigrasi Regional

2.3.4

DINSOSNAKERTRAS

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Perubahan kebijakan belanja daerah menyesuaikan munculnya perubahan

kebijakan, baik kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota Pekalongan. Perubahan kebijakan belanja daerah yang signifikan antara lain : a. Belanja Tidak Langsung 1) Penyesuaian atas Belanja Pegawai antara lain pada rekening gaji dan tunjangan berdasarkan realisasi gaji bulan Juni 2014, penyesuaian tunjangan profesi

guru

PNSD,

tambahan

penghasilan

guru

PNSD,

termasuk

penyesuaian alokasi gaji sesuai SOTK baru dan insentif pemungutan pajak serta insentif pemungutan retribusi daerah. 2) Penyesuaian belanja hibah dan bantuan sosial kepada organisasi/lembaga lainnya sesuai dengan urgenitas kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. 3) Penyesuaian belanja tidak terduga untuk mengantisipasi kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang seperti tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial. b. Belanja Langsung 1) Kebijakan

belanja

langsung

diprioritaskan

untuk

menangani

kondisi

menangani kondisi pasca banjir dan rob yang terjadi pada awal tahun 2014 lalu, yang mana Kota Pekalongan mengalami kondisi banjir yang cukup parah sepanjang sejarah banjir yang terjadi di Kota Pekalongan. Untuk Perubahan APBD 2014 ini belanja perbaikan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akibat bencana banjir rob serta penanggulangan banjir rob menjadi prioritas utama. Penanganan pasca bencana lainnya dialokasikan untuk beberapa kegiatan yaitu pembangunan revetment, pembangunan parapet, serta perbaikan sarana dan prasarana umum seperti drainase, kerusakan jalan dan penunjang lainnya di wilayah bencana banjir dan rob.

40



2) Penambahan belanja penataan kawasan kota untuk peningkatan kenyamanan dan kebersihan lingkungan kota melalui kegiatan pemeliharaan/pembangunan infrastruktur, pengadaan dan perbaikan sarana prasarana umum, serta peningkatan pengelolaan kebersihan kota. 3) Penambahan alokasi belanja kesehatan guna peningkatan pelayanan BLUD RSUD Bendan dalam rangka mendukung peningkatan tipe rumah sakit dari tipe C ke tipe B yang saat ini dalam proses, dengan melengkapi secara bertahap

sarana

prasarana

kesehatan,

baik

pembangunan

gedung,

pengadaan alat kesehatan dengan aloasi anggaran yang berasal dari pusat, bantuan provinsi maupun APBD serta pendapatan BLUD sendiri. 4) Pengalokasiam serta penyesuaian belanja terkait berlakunya Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan yang akan diberlakukan mulai tanggal 1 September 2014, antara lain mengamanatkan: a. Terbentuknya dua SKPD baru, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Kantor Riset Teknologi dan Inovasi (RISTEKIN) yang

merupakan

penggabungan

Sub

Bidang

Penelitian

dan

Pengembangan pada BAPPEDA dan Bidang Inovasi Daerah pada DISKOMINFO. b. Terbentuknya

Badan

Lingkungan

Hidup

(BLH)

yang

merupakan

penggabungan Bidang Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Pekalongan dengan Kantor Lingkungan Hidup (KLH). c. Penggabungan Sub Bagian Pemberitaan dan Kemitraan Media dan Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi pada Bagian Humas dan Protokol Setda dengan DISKOMINFO. d. Penggabungan Sub Bagian Protokol pada Bagian Humas dan Protokol Setda dengan Bagian Umum dan Keuangan Setda . 5) Penambahan pengalokasian pendampingan anggaran dalam pembangunan pasar di Kuripan Lor Kota pekalongan dengan pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Daerah; 6) Penyesuaian belanja program kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT); 41



7) Penambahan belanja dalamrangka pelaksanaan program system inovasi daya saing daerah melalui pembangunan e-development Kota Pekalongan dan pengembangan Pekalongan Broadband City, SIM Layanan Rujukan Terpadu di Puskesmas dan RSUD Bendan dan Pengadaan Server untuk perkuatan jaringan TIK kesehatan serta Pembangunan Sistem Informasi Managemen Barang Daerah (SIMBADA); 8) Belanja SKPD yang menurut urgensinya perlu dirubah baik berupa pergeseran anggaran, perubahan peruntukan, efisiensi biaya maupun penambahan pembiayaan program kegiatan, antara lain : a. Pembayaran jasa listrk perkantoran dan PJU; b. Penyesuaian upah tenaga kontrak Pemerintah Kota Pekalongan; c. Penyesuaian biaya rutin opearsional SKPD; d. Penyelenggaraan recruitment CPNSD 2014 formasi umum; e. Penambahan fasilitasi bantuan transport bagi RT dan RW; f.

Penambahan fasilitasi bantuan transport bagi guru TPQ dan Madin;

g. Penambahan alokasi anggaran pengadaan tanah untuk Pasar Ikan Tradisional dan Rumah Kemas, dari Bagian Tata Pemerintahan Setda ke Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan, mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 2.3.5

Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk

menutupi defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran.

Pembiayaan

terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Dalam perencanaan penganggaran Pemerintah Kota Pekalongan penerimaan pembiayaan diperoleh dari perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA). Komponen penyediaan dana di sektor Penerimaan Pembiayaan difokuskan pada dua aspek. Pertama adalah memprediksi kemampuan penerimaan yang

akan

dicapai

sampai

dengan

akhir

tahun

anggaran

2013,

dengan

memperhitungkan kemungkinan terjadinya kelebihan penerimaan (over-target). Kemudian yang kedua adalah estimasi efisiensi yang akan terjadi pada pelaksanaan APBD 2013 yaitu perkiraan selisih positif antara pengeluaran riil dengan anggaran 42



yang disediakan. Dari kedua aspek ini akan menghasilkan angka-angka yang dikelompokkan menjadi komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2013 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2014 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selain SiLPA pada tahun 2014 juga ditargetkan ada pencairan dana cadangan dengan besaran dan penggunaan sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015. 2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan dialokasikan jika terjadi surplus anggaran untuk memanfaatkan sisa lebih anggaran dengan berbagai alternatif seperti penyertaan modal, pembentukan obligasi, dana cadangan dan dana depresiasi. Untuk kebijakan pengeluaran pembiayaan pada APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014 adalah pembiayaan untuk penyertaan modal bagi Perusda Kota Pekalongan dan Bank Jateng serta pembentukan dana cadangan Pemilu Kepala Daerah sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Pekalongan.

Penyertaan Modal

kepada Perusahaan Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dan sesuai dengan kajian analisis keuangan Perusahaan Daerah 2.3.6

Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Pada

penerimaan

pembiayaan,

perubahan

kebijakan

pembiayaan

menyesuaikan dengan Laporan Realisasi APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2013 yang berkaitan dengan SiLPA Tahun Anggaran 2013, yaitu sebesar Rp. 90,73 M, sehingga terdapat perhitungan lebih sebesar Rp 48,16 M. Perhitungan lebih tersebut, termasuk didalamnya adalah SiLPA dari BLUD RSUD Bendan sebesar Rp 10,47 M dan SiLPA dari tunjangan sertifikasi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD sebesar Rp 12,76M yang dianggarkan kembali pada belanja tidak langsung SKPD Dinas Pendidikan.

43



Pada pengeluaran pembiayaan, perubahan kebijakan meliputi penyesuaian pembentukan dana cadangan, sebagai dana cadangan dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilukada Tahun 2015 berdasarkan Perda Nomor 5 Tahuan 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015 serta penyesuaian penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. 2.4

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan merupakan gabungan keselruhan laporan keuangan entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD – RSUD Bendan dan BLUD Puskesmas) sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

2.5

Pencapaian Target Kinerja APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014, yang dapat dirinci sebagai berikut : Pendapatan

Rp.

751.087.541.000,00

Belanja

Rp.

828.529.162.000,00

Surplus / (Defisit)

Rp.

( 77.441.621.000,00)

Penerimaan Pembiayaan

Rp.

92.233.899.000,00

Pengeluaran Pembiayaan

Rp.

14.792.278.000,00

Jumlah Pembiayaan

Rp.

77.441.621.000,00

SILPA

Rp.

Pembiayaan :

0,00

Adapun realisasinya adalah sebagai berikut : Pendapatan

Rp.

762.110.364.355,00 44



Belanja

Rp.

736.794.861.264,00

Surplus / (Defisit)

Rp.

23.315.503.091,00

Penerimaan Pembiayaan

Rp.

90.825.743.585,00

Pengeluaran Pembiayaan

Rp.

14.771.150.000,00

Jumlah Pembiayaan

Rp.

76.054.593.585,00

SILPA

Rp.

101.370.096.676,00.

Pembiayaan :

Kegiatan pembangunan di Kota Pekalongan dibiayai dengan menggunakan anggaran pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah dan Pendapatan Operasional BLUD RSUD Bendan dan BLUD Puskesmas. Belanja daerah disediakan untuk membiayai membiayai kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta membiayai berbagai kegiatan, peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komponen belanja terbesar digunakan untuk membiayai belanja pegawai yaitu sebesar 46,67%, sedangkan dari sisi penerimaan selama ini Pendapatan Transfer sangat dominan dalam struktur keuangan Kota Pekalongan dengan proporsi 76,65% sedangkan Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 18,90%

45



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 3.1

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara keseluruhan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014 melebihi target yang

telah ditetapkan dalam Perubahan APBD TA. 2014, sedangkan realisasi penyerapan belanja daerah pada tahun 2014 tidak melebihi anggaran perubahan yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan tahun 2013, realisasi pendapatan maupun belanja mengalami peningkatan Realisasi pendapatan tahun 2014 adalah sebesar Rp762.110.864.355,00 atau 101,47% dari anggaran perubahan sebesar Rp751.087.541.000,00. Adapun rincian realisasi pendapatan daerah tahun 2014 dan tahun 2013 dapat disajikan pada tabel dibawah ini : NO. 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12

13

SKPD Dinas Kesehatan Kota Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perhubungan dan Parbud Dinas Dukcapil Dinas Sosial, Nakertrans Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kelautan Bagian Tata Pemerintahan Setda Bagian Humas dan Protokol Setda Bagian Perekonomian Setda Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu

Anggaran 2014 (Rp)

Realisasi 2013 (Rp)

Pencapaian (%)

Realisasi 2012 (Rp)

9.741.930.000,00

11.365.291.424,00

116,66

4.785.374.452,00

1.974.932.000,00

2.225.128.971,00

112,67

2.363.372.179,00

2.644.660.000,00 92.170.000,00

2.661.859.100,00 86.320.500,00

100,65 93,65

2.639.559.900,00 303.578.500,00

18.343.000,00

31.985.000,00

174,37

5.700.000,00

2.060.000.000,00

2.086.660.150,00

101,29

2.054.754.850,00

4.775.848.000,00

5.362.790.443,00

112,29

5.279.162.786,00

931.625.000,00

931.625.000,00

100,00

748.675.000,00

0,00

0,00

0,00

130.636.604,00

1.880.939.000,00

1.880.940.728,00

100,00

1.780.616.800,00

45.299.407.000,00

55.823.676.298,00

123,23

51.923.338.100,00

467.040.000,00

446.826.956,00

95,67

386.517.790,00

210.000.000,00

161.239.600,00

76,78

154.831.100,00

46



14 15 16

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) RSUD Bendan Badan Lingkungan Hidup TOTAL

635.852.079.000,00 45.000.000.000,00

618.044.940.338,00 60.915.145.847,00

97,20 135,37

561.123.028.983,00 41.696.320.658,00

138.568.000,00 751.087.541.000,00

85.934.000,00 762.110.364.355,00

62,01 101,47

0,00 675.375.467.702,00

Realisasi belanja Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2014 adalah sebesar Rp736.794.861.264,00

atau

88,93%

dari

anggaran

perubahan

sebesar

Rp828.529.162.000,00. Adapun rincian realisasi belanja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2014 dan Tahun 2013 per SKPD dapat disajikan sebagai berikut : No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Kesehatan Kota Dinas Pekerjaan Umum Bappeda Kantor Riset Teknologi Inovasi Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Badan Lingkungan Hidup Dinas Dukcapil Dinas Sosial, Nakertrans Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kelautan Kantor Kesbangpol Kantor Satuan Polisi Pamong Praja BPBD Kecamatan Pekalongan Utara Kecamatan Pekalongan Selatan Kecamatan Pekalongan Barat Kecamatan Pekalongan Timur DPPKAD-SKPKD DPPKAD-SKPD Bagian Tata

Anggaran 2014 (Rp)

Realisasi 2014 (Rp)

Capaian (%)

Realisasi 2013 (Rp)

272.290.086.000,00

218.534.218.158,00

80,26

203.076.593.663,00

61.024.112.000,00

55.899.754.634,00

91,60

44.126.000.714,00

92.437.883.000,00 8.527.661.000,00

95.585.899.137,00 7.706.574.919,00

103,41 90,37

106.517.995.352,00 6.256.471.315,00

413.378.000,00

261.048.216,00

63,15

13.832.220.000,00

13.424.567.480,00

97,05

12.422.016.904,00

9.020.816.000,00 3.340.844.000,00

8.051.704.409,00 3.107.962.361,00

89,26 93,03

4.687.150.979,00 3.179.034.512,00

11.893.016.000,00

11.066.655.299,00

93,05

11.004.372.585,00

17.550.067.000,00

16.366.671.740,00

93,26

14.129.809.495,00

21.403.066.000,00 1.951.817.000,00

20.357.134.809,00 1.843.752.078,00

95,11 94,46

14.421.096.272,00 1.826.357.960,00

5.508.445.000,00 696.640.000,00

5.103.253.635,00 629.407.426,00

92,64 90,35

4.585.320.638,00

9.348.310.000,00

8.504.945.123,00

90,98

7.874.439.208,00

7.573.456.000,00

6.804.708.568,00

89,85

5.481.724.914,00

10.223.866.000,00

9.457.104.766,00

92,50

7.839.058.340,00

9.987.894.000,00 61.149.582.000,00 17.996.315.000,00 1.706.500.000,00

9.038.491.621,00 54.942.230.500,00 16.928.554.182,00 1.519.789.100,00

90,49 89,85 94,07 89,06

8.007.230.482,00 48.528.819.874,00 16.775.676.713,00 1.511.182.900,00

47



22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

32 33

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Pemerintahan Setda Bagian Hukum Setda Bagian Humas dan Protokol Setda Bagian Administrasi Pembangunan Setda Bagian Perekonomian Setda Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Bagian Umum dan Keuangan Setda Bagian Organisasi Setda Dinas Komunikasi dan Informatika Sekretariat DPRD Inspektorat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Badan Kepegawaian Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Ketahanan Pangan RSUD Bendan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikota dan Wakil Walikota Kelurahan Krapyak Kidul Kelurahan Krapyak Lor Kelurahan Dukuh Kelurahan Kraton Lor Kelurahan Kebulen Kelurahan Medono Kelurahan Podosugih Kelurahan Sampangan Kelurahan Keputran Kelurahan Klego

1.442.200.000,00

1.311.703.952,00

90,95

1.339.133.795,00

0,00

0,00

0,00

3.393.025.681,00

1.080.880.000,00

895.453.392,00

82,84

729.525.515,00

1.153.000.000,00

1.091.897.240,00

94,70

827.495.593,00

5.020.348.000,00

4.959.468.910,00

98,79

3.480.642.000,00

20.219.306.000,00

19.385.792.751,00

95,88

18.670.091.582,00

789.300.000,00

767.428.100,00

97,23

768.402.700,00

12.530.600.000,00 21.944.429.000,00 4.093.655.000,00

11.718.821.348,00 17.148.136.482,00 3.854.992.906,00

93,52 78,14 94,17

6.601.839.260,00 15.065.990.926,00 3.435.089.707,00

4.438.846.000,00

4.209.910.654,00

94,84

2.840.258.419,00

7.308.561.000,00

6.399.210.901,00

87,56

6.292.493.875,00

6.653.228.000,00

6.337.820.357,00

95,26

5.888.296.881,00

2.884.201.000,00

2.728.069.889,00

94,59

2.759.578.215,00

1.490.715.000,00 85.642.173.000,00

1.424.086.864,00 76.130.496.712,00

95,53 88,89

1.313.825.918,00 57.182.245.315,00

5.525.400.000,00

5.165.103.824,00

93,48

4.885.319.787,00

565.160.000,00

562.199.823,00

99,48

561.992.246,00

153.365.000,00

134.698.350,00

87,83

106.095.808,00

204.165.000,00 140.030.000,00

199.837.936,00 137.825.745,00

97,88 98,43

149.727.280,00 105.800.882,00

166.627.000,00 160.431.000,00 238.949.000,00

161.524.387,00 151.423.602,00 237.417.074,00

96,94 94.39 99,36

121.344.295,00 127.419.808,00 177.799.440,00

173.825.000,00

173,384.000,00

99,75

133.762.930,00

155.685.000,00 150.145.000,00 193.460.000,00

136.140.000,00 145.729.841,00 190.644.938,00

87,45 97,06 98,54

123.426.569,00 107.241.314,00 288.262.250,00

48



50 51

Kelurahan Banyurip Alit Kelurahan Kradenan Kelurahan Kuripan Kidul Kelurahan Kandang Panjang Kelurahan Bandengan Kelurahan Banyurip Ageng Kelurahan Jenggot Kelurahan Kertoharjo Kelurahan Baros Kelurahan Bendan Kelurahan Buaran Kelurahan Bumirejo Kelurahan Dekoro Kelurahan Duwet Kelurahan Gamer Kelurahan Karangmalang Kelurahan Kauman Kelurahan Kergon Kelurahan Kramatsari Kelurahan Kraton Kidul Kelurahan Kuripan Lor Kelurahan Landungsari Kelurahan Noyontaan

141.295.000,00 153.145.000,00

138.685.721,00 145.705.657,00

98,15 95,14

114.306.859,00 117.930.902,00

146.765.000,00

141.190.228,00

96,20

123.865.217,00

197.890.000,00

183.897.900,00

92,93

138.929.890,00

149.154.000,00

126.390.200,00

84,74

96.440.800,0

158.405.000,00 179.475.000,00

156.200.383,00 176.696.600,00

98,61 98,45

113.908.009,00 152.140.000,00

136.275.000,00 128.545.000,00 189.206.000,00 140.545.000,00 136.804.000,00 196.345.000,00 141.505.000,00 150.325.000,00

132.776.406,00 120.434.484,00 187.302.435,00 138.289.332,00 133.247.401,00 192.716.609,00 123.137.227,00 148.598.468,00

97,43 93,69 98,99 98,40 97,40 98,15 87,02 98,85

103.054.682,00 98.623.326,00 154.502.972,00 107.672.118,00 108.404.074,00 140.960.281,00 105.693.245,00 97.112.124,00

132.395.000,00 135.145.000,00 175.645.000,00

129.789.959,00 128.714.036,00 170.004.000,00

98,03 95,24 96,79

112.435.783,00 108.363.222,00 125.608.572,00

154.925.000,00

152.198.429,00

98,24

121.019.563,00

137.195.000,00

134.917.300,00

98,34

113.579.160,00

146.475.000,00

142.036.200,00

96,97

112.524.900,00

156.505.000,00

152.835.696,00

97,66

116.578.583,00

156.745.000,00

155.308.985,00

99,08

124.161.780,00

151.200.000,00

136.255.800,00

90,12

91.991.300,00

251.363.000,00 170.245.000,00 203.295.000,00

234.162.996,00 168.011.825,00 201.006.373,00

93,16 98,69 98,57

147.271.231,00 128.598.970,00 150.381.694,00

77 78

Kelurahan Pabean Kelurahan Panjang Baru Kelurahan Pasir Sari Kelurahan Poncol Kelurahan Pringlangu Kelurahan Sapuro

162.535.000,00 151.955.000,00

147.180.621,00 147.545.602,00

90,55 97,10

114.010.407,00 111.202.268,00

79

Kelurahan Soko

135.665.000,00

129.890.652,00

95,74

105.799.595,00

80

Kelurahan Sokorejo Kelurahan Sugihwaras Kelurahan Tegalrejo

146.195.000,00

133.959.193,00

91,63

100.584.262,00

171.138.000,00 165.195.000,00

166.503.335,00 159.838.603,00

97,29 96,76

118.379.033,00 118.852.968,00

Kelurahan Tirto Kelurahan Degayu Kelurahan Yosorejo Kelurahan Panjang Wetan TOTAL

171.945.000,00 182.734.000,00 301.425.000,00

167.710.504,00 180.337.275,00 300.140.196,00

97,54 98,69 99,57

124.557.832,00 146.255.100,00 123.036.953,00

228.275.000,00 828.529.162.000,00

217.596.494,00 736.794.861.264,00

95.32 88,93

160.133.244,00

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

81 82 83 84 85 86

664.175.351.720,00

49



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan, terdapat 2 (dua) SKPD baru yang terbentuk setelah Perubahan APBD Tahun 2014, yaitu Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan perubahan SKPD seperti Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup. Selain itu, ada unit kerja yang lebur ke SKPD lain seperti Bagian Humas dan Protokol yang lebur ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan tabel diatas, realisasi penyerapan belanja masing-masing SKPD antara 80% sampai dengan 99% dari pagu anggaran setelah perubahan. Namun demikian terdapat 1 SKPD yang penyerapannya mencapai 103,41% yaitu Dinas Pekerjaan Umum. Hal ini dikarenakan adanya perubahan DPPA setelah APBD Perubahan ditetapkan, dimana penetapan APBD Perubahan Kota Pekalongan mendahului penetapan APBD Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014. Pada perubahan APBD 2014 Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Pekalongan menerima alokasi tambahan bantuan keuangan propinsi sebesar Rp7.816.193.000,00, yang semula sebesar Rp20.940.244.000,00 menjadi Rp28.756.437.000,00. Hal ini akan berpengaruh pada DPPA SKPD penerima dana bantuan keuangan Propinsi Jawa Tengah, sehingga terjadi perubahan DPPA SKPD. 3.2

Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum berdasarkan laporan realisasi anggaran Tahun 2014, realisasi pendapatan daerah tahun 2014 memenuhi target pendapatan yang telah ditetapkan, sedangkan untuk penyerapan belanja tahun 2014 mendekati 100%. Namun demikian dalam pelaksanaan untuk mencapai kinerja yang maksimal juga mengalami kendala dan hambatan, antara lain :  Belum semua SKPD mematuhi jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan;  Kurang matangnya perencanaan penyusunan program/kegiatan pada SKPD;  Dalam tata kelola barang milik daerah, peran Pengguna Barang masih belum optimal, sehingga masih bergantung pada pengurus barang.  Dalam tata kelola keuangan daerah, peran Pejabat Penatausahaan Keuangan dan PPTK belum optimal.  Sumber daya manusia terutama di tingkat SKPD kelurahan dan beberapa SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah belum optimal.  Kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang akuntansi.

50



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 4.1

Prinsip Akuntansi dan Laporan Keuangan 8 (delapan) prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah : 1.

Basis Akuntansi Basii akuntansi akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

2.

Prinsip Harga Perolehan Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

3.

Prinsip Realisasi Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud.

51



4.

Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi

atau

peristiwa

lain

tidak

konsisten/berbeda

dengan

aspek

formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 5.

Prinsip Periodisitas Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan. Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode semesteran juga diperkenankan.

6.

Prinsip Konsistensi Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal).

7.

Prinsip Pengungkapan Lengkap Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau pada Catatan atas Laporan Keuangan.

8.

Prinsip Penyajian Wajar Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2

Jenis Laporan Keuangan Laporan keuangan pemerintah daerah yang pokok terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

52



1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam suatu periode pelaporan. Unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. b. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. c. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 2. Neraca Neraca pemerintah daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana psada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang. b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

53



3. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. Masing-masing didefinisikan sebagai berikut: a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke kas daerah; b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari kas daerah. 4. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut : a. penyajian informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target Perda APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; b. penyajian ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan; c. penyajian informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksitransaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; d. penyediaan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 4.3

Kendala Informasi Akuntansi Yang Relevan dan Andal. Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai akibat adanya

keterbatasan

atau

karena

alasan-alasan

tertentu.

Tiga

hal

yang

mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu : 1. Materialitas Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, namun hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan 54



atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah, seharusnya melebihi biaya yang diperlukan penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan dengan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. 3. Keseimbangan antara Karakteristik Kualitatif Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional 4.4

Kebijakan Akuntansi Pos-Pos Laporan Keuangan

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan 1. Definisi Pendapatan Pendapatan adalah arus masuk bruto yang menjadi hak pemerintah daerah selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih. 2. Klasifikasi Pendapatan Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya yang terdiri atas: a.

Pendapatan Asli Daerah merupakan kelompok pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri yang terdiri atas penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b.

Pendapatan transfer yang berasal dari transfer pemerintah pusat merupakan kelompok pendapatan yang menampung penerimaan dana perimbangan yang disalurkan pemerintah pusat yang terdiri atas dana bagi hasil pajak pusat, dana bagi hasil sumber daya alam; dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). 55



c.

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat lainnya merupakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang terdiri atas dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.

d.

Pendapatan transfer dari pemerintah provinsi merupakan kelompok pendapatan untuk menampung dana bagi hasil dari Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bagi hasil lainnya.

e.

Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan yang sah digunakan untuk menampung pendapatan yang terdiri atas pendapatan hibah, pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya

3. Pengakuan Pendapatan a. Pendapatan menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima di kas daerah. Pada akhir periode akuntansi, pendapatan diakui berdasarkan jumlah pendapatan yang telah menjadi hak, yang sampai dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas. b. Pendapatan yang diterima dari oleh Bendahara Penerima di SKPD dan belum disetor ke Kas Daerah diakui sebagai Pendapatan Ditangguhkan. 4. Perlakuan Akuntansi Pendapatan a.

Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lainnya dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.

b.

Pendapatan hibah berupa barang atau jasa dicatat sebesar nilai yang tercantum dalam Berita Acara (BA) serah terima atau nilai wajar pada saat perolehan jika tidak ada nilai barang/jasa dalam BA serah terima.

c.

Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

d.

Pencatatan pendapatan dilaksanakan dengan mengikuti azas bruto yang berarti pencatatan akuntasinya dilaksanakan secara bruto yaitu dengan mencatat

keseluruhan pendapatan

sebelum

dikompensasikan

dengan

pengeluaran. e.

Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar dicatat berdasarkan perbedaan antara harga jual dengan nilai buku.

f.

Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa dicatat berdasarkan nilai wajar (dinilai appraisal). 56



g.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi baik pada periode terjadinya penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

h.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode tahun anggaran sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

i.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

j.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum

5. Pengungkapan Pendapatan a. Pendapatan disajikan pada laporan Realisasi Anggaran untuk setiap jenis pendapatan. b. Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan. 4.4.2 Kebijakan Akuntansi Belanja 1. Definisi Belanja Belanja adalah semua pengeluaran dari Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah daerah. 2. Klasifikasi Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pekalongan, Belanja diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi ekonomi, yaitu pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Sedangkan klasifikasi menurut organisasi dan fungsi terdapat dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan klasifikasi ekonomi, Belanja Pemerintah Kota Pekalongan terdiri atas : a. Belanja Operasi Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi: belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. 1) Belanja pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang57



undangan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. 2) Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja Barang meliputi belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas. a) Belanja Barang dan Jasa Merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan

kantor

sehari-hari,

pengadaan

barang

habis

pakai,

pengadaan/penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat nonfisik dan secara langsung menunjang tupoksi satuan kerja perangkat daerah, pengadaan inventaris kantor yang tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diterapkan pemerintah daerah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian. b) Belanja Pemeliharaan Merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. c) Belanja Perjalanan Dinas Merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan jabatan. 3) Belanja Bunga merupakan pengeluaran untuk pembayaran bunga atas kewajiban penggunaan pokok hutang yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. 4) Belanja Subsidi merupakan pengeluaran yang dialokasikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

58



5) Hibah

merupakan pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang

atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. 6) Bantuan sosial adalah pengeluaran berupa uang atau barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif. b. Belanja Modal Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari suatu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan asset tak berwujud. Suatu pengeluaran diakui sebagai belanja modal jika memenuhi persyaratan berikut : 1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya aset pemerintah daerah, yaitu pengeluaran dengan nilai sama dengan atau lebih besar dari Rp 300.000,00 untuk persatuan peralatan, mesin, dan peralatan olahraga dan sama dengan atau lebih besar dari Rp 10.000.000,00 untuk bangunan dan gedung. 2) Pengeluaran setelah perolehan awal yang menambah masa manfaat aset pemerintah daerah dan memenuhi batasan minimal belanja (capitalization

threshold) yang dapat dikapitalisasi yaitu pengeluaran dengan nilai sama dengan atau lebih besar dari Rp 300.000,00 untuk persatuan peralatan, mesin, dan peralatan olah raga dan sama dengan atau lebih besar dari Rp 10.000.000,00 untuk bangunan dan gedung. 3) Perolehan aset tetap tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual. Konsep Harga Perolehan Komponen belanja modal untuk perolehan asset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang diperlukan sampai asset tetap tersebut siap untuk digunakan misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, biaya perjalanan, biaya konsultan perencana, biaya konsultan pengawas dan biaya pengembangan perangkat lunak dan lain-lain biaya yang dapat diatribusikan pada aset tetap tersebut.

59



Biaya-biaya

yang

dikeluarkan

setelah

perolehan aset tetap atau aset

lainnya dapat diakui sebagai belanja modal sepanjang memenuhi persyaratan berikut : 1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas atau volume aset yang telah dimiliki yaitu pengeluaran dengan nilai sama dengan atau lebih besar dari Rp 300.000,00 untuk persatuan peralatan, mesin, dan peralatan olahraga dan sama dengan atau lebih besar dari Rp 10.000.000,00 untuk bangunan dan gedung; 2) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal belanja (capitalization

threshold) yang dapat dikapitalisasi yaitu pengeluaran dengan nilai sama dengan atau lebih besar dari Rp 300.000,00 untuk persatuan peralatan, mesin, dan peralatan olah raga dan sama dengan atau lebih besar dari Rp 10.000.000,00 untuk bangunan dan gedung. c. Belanja Tidak Terduga Merupakan pengeluaran anggaran yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. d. Transfer Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah 3. Pengakuan Belanja a. Belanja menurut basis kas diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. b. Khusus untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. 4. Perlakuan Akuntansi Belanja a. Belanja disajikan pada laporan Realisasi Anggaran untuk setiap jenis belanja. b. Rincian jenis belanja diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan. 60



c. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. 4.4.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan 1. Definisi Pembiayaan a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali,

yang

dalam

penganggaran

pemerintah

daerah

terutama

dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. b. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. c. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. d. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu 2. Pengakuan Pembiayaan a. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. b. Penerimaan pembiayaan antara lain: dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal oleh pemerintah, dan pembentukan dana cadangan. 3. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan a. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran). b. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. c. Pembentukan

Dana

Cadangan

menambah

Dana

Cadangan

yang

bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. 61



d. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. e. Selisih

lebih/kurang

antara

realisasi

penerimaan

dan

pengeluaran

pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. 4. Pengungkapan Pembiayaan a. Pembiayaan disajikan pada laporan Realisasi Anggaran untuk setiap penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan. b. Selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam pos Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran/Selisih Kurang Pembiayaan Anggaran. c. Rincian pembiayaan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan 4.4.4 Kebijakan Akuntansi Kas 1. Definisi Kas a. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. b. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. c. Setara kas (cash equivalent) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 s.d. 3 bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan. Setara kas antara lain: Surat Utang Negara dan deposito. d. Kas di Bendahara Penerimaan adalah seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo tunai, yang berada dibawah tanggung jawab bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah. e. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo tunai, yang masih dikelola bendahara pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka (UP) yang belum disetor ke kas daerah. Kas tersebut berasal dari penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah.

62



2. Pengakuan Kas Kas diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. 3. Pengukuran Kas a. Kas dicatat sebesar nilai nominal. b. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal 31 Desember. c. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang negara. 4. Pengungkapan Kas a. Kas disajikan dalam bagian aset sub bagian aset lancar di Neraca. b. Aktivitas penggunaan kas untuk operasi, investasi, dan pembiayaan disajikan dalam laporan Arus Kas. c. Rincian Kas di kas daerah diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. d. Khusus untuk sekolah negeri (SD/SMP/SMU/SMK) harus mengungkapkan sisa kas yang berasal dari dana-dana diluar APBD Kota Pekalongan yang berasal dari dana-dana diluar APBD 4.4.5 Kebijakan Akuntansi Piutang 1. Definisi Piutang a. Piutang adalah hak Pemerintah Kota Pekalongan sebagai entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. b. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 2. Klasifikasi Piutang a. Piutang Pajak dan Piutang Retribusi Piutang yang diakui atas pajak/retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya yaitu Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang disamakan dengan surat itu, yang pembayarannya belum diterima dari wajib pajak maupun dari wajib retribusi pada akhir periode.

63



b. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran (aset lainnya) menjadi bagian lancar tagihan penjualan angsuran karena jatuh tempo dalam tahun berjalan. Penjualan aset tetap pemerintah seperti kendaraan roda empat atau penjualan rumah dinas kepada pegawai dengan cara mengangsur lebih dari 12 bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran c. Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD Pinjaman yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMD dimasukkan dalam kelompok investasi dalam akun pinjaman kepada BUMD. Pinjaman tersebut dikembalikan atau dibayar dalam jangka panjang. Bagian lancar pinjaman kepada BUMD merupakan reklasifikasi piutang pinjaman kepada BUMD yang jatuh tempo dalam tahun berikutnya d. Bagian lancar tuntutan perbendaharaan (TP) dan tuntutan ganti rugi (TGR) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan dan Tututan Ganti Rugi. TP/TGR ini biasanya diselesaikan pembayaran selambat-lambatnya 24 bulan sehingga di neraca dimasukkan dalam aset lainnya. Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi aset lain-lain berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya e. Piutang Lainnya Merupakan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMD, bagian lancar TP/TGR, dan piutang pajak dan retribusi. 3. Pengakuan Piutang Piutang diakui atas penerimaan daerah yang sudah ada surat ketetapannya/surat keputusannya atau dokumen lain yang disamakan dengan surat itu, yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode 4. Pengukuran Piutang a.

Piutang dicatat sebesar nilai nominal. 64



b.

Pencatatan piutang dilakukan akhir tahun berdasarkan opname piutang dan tiap awal tahun dibuat jurnal pembalik.

c.

Piutang daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Kota Pekalongan, kecuali mengenai Piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.

d.

Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.

e.

Penghapusan mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah.

f.

Tata cara penghapusan piutang diatur tersendiri sesuai dengan perundangan yang ada atau dengan peraturan Pemerintah Kota Pekalongan.

5. Pengungkapan Piutang a. Piutang diungkapkan dalam neraca (bagian aset sub bagian aset lancar) sekurang-kurangnya mengenai pos piutang pajak dan piutang bukan pajak. b. Piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, fihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya; piutang transfer dirinci menurut sumbernya. c. Piutang pajak dan retribusi dikelompokkan berdasarkan umur piutang dengan pengelompokkan umur sebagai berikut : 1)

Kurang dari 1 tahun

2)

1 tahun s/d 2 tahun

3)

Diatas 3 tahun

d. Cadangan

kerugian

piutang

dan

penghapusan

piutang

diungkapkan

berdasarkan kebijakan yang berlaku atau surat keputusan mengenai cadangan kerugian piutang dan penghapusan piutang. 4.4.6 Kebijakan Akuntansi Persediaan 1. Definisi Persediaan Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan

untuk

mendukung

kegiatan

operasional

Pemerintah

Kota

Pekalongan, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 2. Klasifikasi Persediaan Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tidak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. 65



Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi. Persediaan dapat meliputi: a.

Barang konsumsi;

b.

Amunisi;

c.

Bahan untuk pemeliharaan;

d.

Suku cadang;

e.

Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;

f.

Pita cukai dan leges;

g.

Bahan baku ;

h.

Barang dalam proses/setengah jadi;

i.

Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

j.

Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Dalam hal Pemerintah Kota Pekalongan menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan. Juga termasuk dalam pengertian persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman. 3. Pengakuan Persediaan a. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. b. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. c. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. d. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan. 4. Pengukuran Persediaan a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; 66



Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh oleh masing-masing SKPD. b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran. c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar 5. Pengungkapan Persediaan Dalam rangka memenuhi kecukupan pengungkapan persediaan di Neraca, dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan diungkapkan mengenai : a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; c. Kondisi persediaan.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Investasi 1. Definisi Investasi Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen dan royalty, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

67



2. Klasifikasi Investasi Investasi Pemerintah Kota Pekalongan dibagi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar. a. Investasi Jangka Pendek Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut : 1)

Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;

2)

Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;

3)

Berisiko rendah. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas : 

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);



Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

b. Investasi Jangka Panjang Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. 1) Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa : a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; 68



b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 2) Investasi

Non-permanen

dimaksudkan

untuk

adalah

dimiliki

investasi

secara

tidak

jangka

panjang

berkelanjutan.

yang

Investasi

nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa : a) Pembelian

obligasi

atau

surat

utang

jangka

panjang

yang

dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah; b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga; c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal

yang

dimaksudkan

untuk

penyehatan/penyelamatan

perekonomian. 3) Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli

oleh

pemerintah,

dan

penanaman

modal

dalam

proyek

pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini. 3. Pengakuan Investasi Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria : a.

Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.

b.

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable)

4. Pengukuran Investasi a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan 69



investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. b. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. c. Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. d. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. e. Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. f.

Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

g. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. h. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

70



i.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

5. Perlakuan Akuntansi a. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. b. pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. 6. Metode Penilaian Investasi Penilaian invetasi Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan tiga metode yaitu: a. Metode biaya pada investasi yang kepemilikan saham pemerintah daerah kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. b. Metode ekuitas pada investasi yang kepemilikan saham Pemerintah Kota Pekalongan, antara sampai dengan dan atau lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan menambah nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan apabila kepemilikan saham Pemerintah Kota Pekalongan bersifat non permanen atau untuk dijual kembali. 7. Perlakuan Akuntansi Pengakuan Hasil Investasi a. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan. 71



b. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kota Pekalongan yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama. 8. Pengungkapan Investasi Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain : a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen; c. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen; d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; f.

Perubahan pos investasi.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Aktiva Tetap 1.

Definisi Aset Tetap a. Aset adalah sumber daya ekonomis yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. b. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2.

Pengakuan Aset Tetap Aset tetap diakui pada saat terpenuhi kriteria sebagai berikut : a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan 72



d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. 3.

Pengukuran Aset Tetap a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. b. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

4.

Penilaian Awal Aset Tetap Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

5.

Komponen Biaya Aset Tetap Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah: biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost), biaya pemasangan (instalation cost), biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, dan biaya konstruksi. a. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

73



b. Biaya perolehan peralatan dan mesin Biaya perolehan menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. c. Biaya perolehan gedung dan bangunan Biaya perolehan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak d. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan Biaya Perolehan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. e. Biaya perolehan aset tetap lainnya Biaya perolehan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai f.

Konstruksi dalam Pengerjaan Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

g. Biaya Perolehan untuk aset yang diperoleh secara gabungan Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan

perbandingan

nilai

wajar

masing-masing

aset

yang

bersangkutan. h. Biaya Perolehan untuk Aset yang diperoleh dari pertukaran Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setara kas yang ditransfer/diserahkan. 74



i.

Biaya Perolehan Aset Donasi Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset donasi diakui sebagai pendapatan pemerintah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran. Selama belum dilakukan pencatatan sebagai pengakuan pendapatan dan belanja modal dalam Laporan Realisasi Anggaran, maka dicatat dalam Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

6.

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap a. Perlakuan akuntansi untuk tanah Tanah Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap. b. Perlakuan akuntansi untuk Aset Bersejarah Aset

Bersejarah

tidak

mengharuskan

Pemerintah

Daerah

untuk

mencantumkan Aset bersejarah di neraca (heritage assets) namun aset tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan. Aset bersejarah disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan. Untuk Aset Bersejarah yang digunakan untuk perkantoran

75



Pemerintah Kota Pekalongan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. c. Perlakuan akuntansi untuk aset Infrastruktur Aset infrastruktur mempunyai karakteristik sebagai berikut: 1)

Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;

2)

Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;

3)

Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan

4)

Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya

Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi d. Perlakuan pengeluaran setelah perolehan 1) Pengeluaran

setelah

perolehan

awal

suatu

aset

tetap

yang

memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. 2) Kebijakan kapitalisasi minimal yang dianut oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah bahwa kapitalisasi dilakukan untuk pengeluaran dengan nilai sama dengan atau lebih besar dari Rp 300.000,00 untuk persatuan peralatan dan mesin, dan peralatan olah raga; dan pengeluaran dengan nilai yang sama dengan atau lebih besar dari Rp 10.000.000,00 untuk bangunan dan gedung. e. Perlakuan pengukuran kembali setelah perolehan awal 1) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi

akumulasi

penyusutan.

Apabila

terjadi

kondisi

yang

memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian

pada

masing-masing

akun

aset

tetap

dan

akun

Diinvestasikan dalam Aset Tetap. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus. 2) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya,

76



penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. 3) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. 4) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. f.

Perlakuan untuk penghentian dan pelepasan aset 1) Aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. 2) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 3) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

7.

Pengungkapan Aset Tetap Laporan keuangan mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut : a.

Dasar penilaian yang digunakan utuk menentukan nilai tercatat (carrying

amount). b.

Rekonsiliasi

jumlah

tercatat pada awal dan akhir periode yang

menunjukkan : 1) Penambahan; 2) Pelepasan; 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada; c.

Informasi penyusutan : 1) Nilai penyusutan; 2) Metode penyusutan yang digunaka; 3) Masa manfaat atau tariff penyusutan yang digunakan; 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

d.

Mengungkapkan penggunaan aset tetap yang masa manfaatnya telah habis.

e.

Mengungkapkan penggunaan aset tetap yang tidak dimiliki tetapi dibawah kendali Pemerintah Kota Pekalongan. 77



Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: a.

Eksistensi dan batasan status kepemilikan atas aset tetap;

b.

Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;

c.

Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan

d.

Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan: a.

Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;

b.

Tanggal efektif penilaian kembali;

c.

Jika ada, nama penilai independen;

d.

Hakikat

setiap petunjuk

yang

digunakan

untuk

menentukan

biaya

pengganti; e.

Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan. 1.

Definisi Konstruksi dalam Pengerjaan a.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

b.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

c.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi

2.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika : a.

besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

b.

biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

c.

aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

78



Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

3.

a.

Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan

b.

Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan

Pengukuran Konstruksi dalam Pengerjaan Konstruksi

Dalam

Pengerjaan

dicatat

dengan

biaya

perolehan.

Biaya

Perolehan/Biaya Konstruksi dapat dibedakan atas Biaya perolehan atas konstruksi yang dikerjakan secara swakelola atau menggunakan jasa kontraktor. a.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain : 1)

Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi (biaya pekerjaan lapangan, biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi, biaya pemindahan bahan, sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi, biaya penyewaan sarana dan peralatan serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi);

2)

Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut (biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi); dan biaya-biaya ini dialokasikan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung yang diterapkan secara konsisten;

3)

Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

b.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi : 1)

Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

79



2)

Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;

3)

Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. Pembayaran atas kontrak konstruksi

pada

umumnya

dilakukan

secara

bertahap

(termin)

berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. 4.

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap a. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. b. Perlakuan akuntansi atas konstruksi yang dibiayai dari pinjaman : 1)

Dalam konstruksi yang dibiayai dari pinjaman, biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

2)

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

3)

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi sebaliknya apabila pemberhentian sementara disebabkan oleh keadaan force majeur maka biaya pinjaman tidak dikapitalisasi dan diperlakukan sebagai biaya bunga pada periode bersangkutan.

4)

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya

80



pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan. 5.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada

akhir

periode

akuntansi

Pemerintah

Kota

Pekalongan

harus

mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan berikut : a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya; b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya ; c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan; d. Uang muka kerja yang diberikan e. Retensi. 4.4.10 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan 1.

Definisi Dana Cadangan Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

2.

Pengakuan Dana Cadangan Pembentukan dan peruntukkan dana cadangan diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

3.

Pengukuran Dana Cadangan Dana cadangan dinilai sebesar nominal dana cadangan yang dibentuk.

4.

Perlakuan Akuntansi Dana Cadangan a. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan akan menambah dana cadangan yang bersangkutan. b. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan merupakan penambahan dana cadangan.

5.

Pengungkapan Dana Cadangan Jenis dan peruntukkan Dana Cadangan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan

4.4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya 1.

Definisi Aset Lainnya Aset lainnya adalah aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar dan aset tetap. 81



2.

Klasifikasi Aset Lainnya Aset lainnya terdiri dari : a. Aset Tak Berwujud Aset tak beruwujud adalah aset non keuangan yang diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi: software komputer, lisensi dan franchise, hak cipta, paten, dan hak lainnya, serta hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. b. Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan

aset

pemerintah secara angsuran kepada pegawai

pemerintah yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun c. Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut diatas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. d. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kerjasama antara lain Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG). 1)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan barang milik Pemerintah Kota Pekalongan berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu 82



yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta

bangunan

dan/atau

sarana

berikut

fasilitasnya

setelah

berakhirnya jangka waktu, serta membayar kontribusi ke kas daerah yang besarannya ditetapkan oleh tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang. 2)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan barang milik Pemerintah Kota Pekalongan oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor

kepada

pemerintah

disertai

dengan

kewajiban

pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil. e. Aset Lain-Lain Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. 3.

Pengakuan Aset Lainnya Aset tak berwujud diakui sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

4.

Pengukuran Aset Lainnya a.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan pegawai kepada kas daerah.

b.

TP dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi dengan setoran yang dilakukan oleh bendahara ke kas negara/daerah.

c.

TGR dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dikurangi setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas negara/daerah.

d.

BGS dinilai sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga untuk membangun aset BGS tersebut. Penyerahan dan pembayaran aset BGS harus diatur dalam kontrak kerjasama tersendiri. 83



e.

BSG dinilai sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.

5.

Perlakuan Akuntansi Aset Lainnya a. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar). b. Setiap akhir periode akuntansi, TP/TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar TP/TGR (aset lancer) c. Aset yang berada dalam BGS disajikan terpisah dari aset tetap.

6.

Pengungkapan Aset Lainnya Laporan keuangan mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset lainnya sebagai berikut : a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercata (carrying

amount); b. Informasi mengenai TP/TGR meliputi : 1)

Surat keputusan/ketetapan;

2)

Bendahara/pegawai yang bersangkutan.

c. Informasi mengenai BGS dan BSG meiputi : 1) Surat kontrak dan nominal kontrak 2) Jangka waktu kerjasama d. Rekonsiliasi jumlah

tercatat pada awal dan akhir periode yang

menunjukkan : 1) Penambahan; 2) Pelepasan; 3) Akumulasi/amortisasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; 4) Mutasi aset lainnya. e. Informasi penyusutan, meliputi : 1) Nilai penyusutan; 2) Metode penyusutan yang digunakan; 3) Masa manfaat atau tarf penyusutan yang digunakan; 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode, sepanjang kebijakan penyusutan telah ditetapkan. 84



4.4.12 Kebijakan Akuntansi Kewajiban 1.

Definisi Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

mengakibatkan

aliran

keluar

sumber

daya

ekonomi

pemerintah. 2.

Klasifikasi Kewajiban Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua yaitu : a. Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban diklasifikasikan kewajiban jangka pendek jika diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi: 1)

Utang kepada pihak ketiga yang berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca.

2)

Utang bunga yang timbul karena pemerintah kota pekalongan mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang.

3)

Utang

perhitungan

fihak

ketiga

yang

merupakan

utang

akibat

pemerintah kota pekalongan belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan

PFK

dari

SP2D

atau

dokumen

lain

yang

dipersamakan. PFK antara lain terdiri dari potongan/pungutan Taspen, Askes, Bapertarum, termasuk juga pajak pusat. 4)

Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban diklasifikasi sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan akan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang meliputi : 1)

Utang dalam negeri perbankan merupakan utang jangka panjang yang berasal dari perbankan.

2)

Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok utang dalam negeri perbankan dan utang dalam negeri obligasi, misalnya utang kemitraan.

85



3.

Pengakuan Kewajiban Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban muncul dan diakui sebesar nilai nominal yaitu nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

4.

Pengukuran Kewajiban a. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. b. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. c. Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo. Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (call feature) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (carrying value) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (carrying

value) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. d. Tunggakan Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau 86



bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur e. Restrukturisasi Utang Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan. Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang. f.

Penghapusan Piutang Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya yang diselesaikan dengan penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.

g. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi : 1)

Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang.

2)

Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman.

3)

Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, commitment fee, dan sebagainya.

4)

Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

5.

Perlakuan Akuntansi Kewajiban a. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. 87



b. Barang yang telah diterima oleh pemerintah termasuk barang masih dalam perjalanan yang telah menjadi haknya harus diakui dan dicatat sebagai kewajiban sebesar jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. c. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. d. Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan. e. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya dibawah nilai tercatat dilakukan dengan aset kas maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah penyelesaian dengan aset kas tersebut dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan. f.

Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai wajarnya dan mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan nilai wajar aset non kas yang diserahkan kemudian diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.

g. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qualifying asset) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut. h. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qualifying asset) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut. i.

Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut.

88



j.

Apabila biaya pinjaman terebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional.

k. Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (weighted average) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan. 6.

Pengungkapan Kewajiban Utang pemerintah daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah : a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo; e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi :

f.

1)

Pengurangan pinjaman

2)

Modifikasi persyaratan utang;

Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi dengan nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

4.4.13 Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana 1. Definisi Ekuitas Dana Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. 89



2. Klasifikasi Ekuitas Dana a. Ekuitas Dana Lancar Merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok ekuitas dana lancar terdiri dari : 1) Sisa lebih pembiayaan anggaran/SiLPA yang merupakan akun lawan yang menampung kas dan setara kas serta investasi jangka pendek. 2) Pendapatan yang ditangguhkan yang merupakan akun lawan untuk menampung kas di bendahara penerimaan. 3) Cadangan persediaan yang merupakan akun lawan untuk menampung persediaan. 4) Cadangan piutang yang merupakan akun lawan yang dimaksudkan untuk menampung piutang. 5) Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek yang merupakan akun lawan kewajiban jangka pendek. b. Ekuitas Dana Investasi Mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas dana investasi terdiri dari : 1) Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang yang merupakan akun lawan dari investasi jangka panjang. 2) Diinvestasikan dalam aset tetap yang merupakan akun lawan dari aset tetap. 3) Diinvestasikan dalam aset lainnya yang merupakan akun lawan aset tetap lainnya. 4) Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang yang merupakan akun lawan dari seluruh utang jangka panjang. 3. Pengakuan Ekuitas Dana Ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian. 4.4.14 Laporan Konsolidasian 1. Prinsip-Prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian Konsolidasi

adalah

proses

penggabungan

antara

akun-akun

yang

diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, 90



dengan atau tanpa mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam

melakukan

kegiatannya

didasarkan

pada

prinsip

efisiensi

dan

produktivitas. 2. Kebijakan Akuntansi 1. Laporan Keuangan Konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. 2. Laporan Keuangan Konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. 3. Dalam proses konsolidasi diikuti dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal account). Namun demikian apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh akun timbal balik (reciprocal account) antara lain akun

Uang

Yang

Harus

Dipertanggungjawabkan

yang

belum

dipertanggungjawabkan oleh Bendaharawan Pembayar sampai dengan akhir periode akuntansi. 4. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) digabungkan dengan Laporan Keuangan SKPD yang secara organisatoris membawahinya dengan ketentuan sebagai berikut :  Laporan Realisasi Anggaran BLU digabungkan secara bruto kepada Laporan Realisasi Anggaran SKPD yang secara organisatoris membawahinya.  Neraca BLU digabungkan kepada Neraca SKPD yang secara organisatoris membawahinya.

91



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 5.1

Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1 Penjelasan Pos-Pos Pendapatan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Realisasi pendapatan daerah yang diperoleh selama tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp762.110.364.355,00 atau 101,47% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp751.087.541.000,00. Realisasi pendapatan tahun anggaran 2014 mengalami kenaikan sebesar 12,84% dari realisasi tahun 2013 sebesar Rp675.375.467.702,00. Anggaran dan realisasi pendapatan daerah tahun 2014 dan 2013 dapat dirinci sebagai berikut : 2014

Pendapatan Daerah :

Anggaran

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .......................... 2. Pendapatan Transfer..... 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah .....................

Jumlah ......................

2013 Realisasi

%

Realisasi

115.235.462.000,00

144.065.424.017,00

125,02

114.252.438.719,00

609.806.835.000,00

584.131.875.764,00

95,79

543.308.066.368,00

26.045.244.000,00

33.913.064.574,00

130,21

17.814.962.615,00

751.087.541.000,00

762.110.364.355,00

101,47

675.375.467.702,00

Berdasarkan rincian pendapatan daerah di atas terlihat bahwa semua pos pendapatan telah melebihi pagu anggaran yang ditetapkan. Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2014 4%

19% PENDAPATAN ASLI DAERAH PENDAPATAN TRANSFER

77%

LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Berdasarkan grafik diatas, menunjukkan bahwa sumber pendapatan Kota Pekalongan, masih tergantung pendanaan dari Pemerintah Pusat, meskipun proporsi pendanaan dari Pemerintah Pusat semakin menurun. Pada tahun 2013, proporsi 92



pendanaan dari pemerintah pusat sebesar 81% dari total pendapatan daerah, sedangkan pendapatan asli daerah memberikan kontribusi sebesar 17% dari total pendapatn daerah. Pada tahun 2014, proporsi pendanaan dari pemerintah pusat pada tahun 2014 adalah sebesar 77% dari total pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan dari Pemerintah Pusat dari tahun ke tahun mengalami penurunan, dan kinerja Pemerintah Kota Pekalongan semakin baik dalam meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung kelancaran program pembangunan di Pemerintah Kota Pekalongan. 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rekening Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kota Pekalongan untuk periode TA. 2014 dan TA. 2013, dengan rincian sebagai berikut : 2014 Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

Anggaran

2013 Realisasi

%

Realisasi

a. Pajak Daerah .........

35.537.000.000,00

42.209.839.165,00

118,78

38.018.394.793,00

b. Retribusi Daerah ..... c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ...... d. Lain-lain PAD yang Sah...........

14.608.068.000,00

15.140.630.188,00

103,65

18.873.554.173,00

3.380.939.000,00

3.503.688.202,00

103,63

4.005.448.033,00

61.709.455.000,00

83.211.266.462,00

134,84

53.355.041.720,00

115.235.462.000,00

144.065.424.017,00

125,02

114.252.438.719,00

Jumlah ......................

Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2014 adalah sebesar Rp144.065.424.017,00 atau 125,02% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp115.235.462.000,00. Realisasi ini mengalami

kenaikan

sebesar

26,09%

dibandingkan

realisasi

tahun

2013

sebesar

Rp114.252.438.719,00. Realisasi masing-masing jenis PAD TA. 2014 dan TA. 2013 tersaji

sebagai berikut : a.

Pendapatan Pajak Daerah Pajak daerah merupakan suatu bentuk iuran wajib yang dibebankan kepada perorangan dan atau badan tanpa imbalan langsung. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebanyak 9 jenis pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak air tanah dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota 93



Pekalongan. Pemungutan, penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( DPPKAD ) Kota Pekalongan. Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp35.537.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp42.209.839.165,00 atau sebesar 118,78%. Pendapatan pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 29,30% dari total pendapatan asli daerah. Hampir semua komponen pajak daerah melebihi target yang telah ditetapkan dalam anggaran setelah perubahan. Adapun rincian pendapatan pajak daerah adalah sebagai berikut : Pendapatan Pajak Daerah:

2014 Anggaran

2013

Realisasi

%

Realisasi

1)

Hotel ....................

2.050.000.000,00

2.115.348.957,00

103,19

1.585.369.595,00

2)

Restoran ..............

2.200.000.000,00

3.055.539.051,00

138,89

2.392.370.959,00

3)

Hiburan ..............

370.000.000,00

564.794.025,00

152,65

359.952.455,00

4)

Reklame ......................

1.200.000.000,00

1.291.626.457,00

107,64

1.304.358.802,00

5)

Penerangan Jalan ...

14.002.000.000,00

15.083.636.083,00

107,72

13.318.324.795,00

140.000.000,00

155.210.200,00

110,86

148.976.058,00

205.000.000,00

216.162.017,00

105,44

207.075.970,00

20.000.000,00

7.075.000,00

35,38

17.200.000,00

6.500.000.000,00

8.428.903.041,00

129,68

6.210.734.377,00

8.850.000.000,00

11.291.544.344,00

127,59

12.474.031.782,00

35.537.000.000,00

42.209.839.165,00

118,78

38.018.394.793,00

6) 7)

Pajak Parkir ……… Pajak Air Bawah Tanah.. 8) Pajak Sarang Burung Walet 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 10) Bea Peroleh Hak atas Tanah…………………..

Jumlah ........................

Berdasarkan tabel diatas, bahwa hampir semua jenis pendapatan pajak daerah melebihi target yang sudah ditetapkan dalam APBD perubahan, kecuali pajak sarang burung walet yang tercapai sebesar 35,38%. 1) Penerimaan dari pajak hotel berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dengan tarif sebesar 10% dari pendapatan hotel setiap bulan. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2014 adalah sebesar Rp2.115.348.957,00 atau 103,19% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.050.000.000,00 dan naik sebesar 33,43% dari realisasi TA 2013 sebesar Rp1.585.369.595,00, dapat dirinci sebagai berikut :

94



Pajak Hotel : a) Hotel Bintang satu

Anggaran 1.802.000.000,00

2014 Realisasi

2013 Realisasi

1.858.528.510,00

% 103,14

1.333.336.900,00

b) Hotel melati satu ....

202.200.000,00

214.925.447,00

106,29

206.412.695,00

c) Losmen/Rumah ......

45.800.000,00

41.895.000,00

91,47

45.620.000,00

2.050.000.000,00

2.115.348.957,00

103,19

1.585.369.595,00

Jumlah ......................

Kenaikan penerimaan dari pajak hotel dikarenakan adanya peningkatan upaya intensifikasi dan adanya penambahan obyek pajak baru seperti Hotel Namira dan Hotel Syariah Umaro. 2) Penerimaan pajak restoran berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak restoran dengan tarif sebesar 10% dari omset. Realisasi penerimaan pajak restoran TA. 2014 sebesar Rp3.055.539.051,00 atau sebesar 138,89% dari target setelah perubahan sebesar Rp2.200.000.000,00 dan naik sebesar 27,72% dari realisasi TA. 2013 sebesar Rp2.392.370.959,00. Pajak Restoran :

2013

2014 Realisasi

%

Realisasi

1.340.280.000,00

1.921.127.842,00

143,34

1.517.250.293,00

b) Rumah makan …

60.400.000,00

87.118.805,00

144,24

69.177.213,00

c) Café ……............

49.320.000,00

46.305.000,00

93,89

44.462.018,00

d) Katering…………….

750.000.000,00

1.000.987.404,00

133,46

761.481.435,00

2.200.000.000,00

3.055.539.051,00

138,89

2.392.370.959,00

a) Restoran …….....

Jumlah …………....

Anggaran

Kenaikan realisasi penerimaan pajak restoran dikarenakan adanya upaya intensifikasi dalam penarikan pajak restoran. 3) Pajak hiburan berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, jenis pajak hiburan terdiri : dari pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop besar 20%, bioskop mini sebesar 10% dan bioskop keliling sebesar 5%. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 15%. Kontes kecantikan, binaraga, pameran dan sejenisnya sebesar 15%. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 30%. Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 15%. Permainan billyar, golf dan boling sebesar 25%. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 25%. Panti Pijat, refleksi, mandi uap/spa dan sejenisnya sebear 45%.

Pusat Kebugaran dan sejenisnya

sebear 10%. Pertandingan olahraga dan sejenisnya sebesar 10%. Kesenian pertunjukan rakyat/ tradisional sebesar 5%. 95



Realisasi penerimaan pajak hiburan TA. 2014 sebesar Rp564.794.025,00 atau sebesar 152,65% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp370.000.000,00. Penerimaan ini naik sebesar 56,91% dibandingkan penerimaan TA 2013 sebesar Rp359.952.455,00. Rincian penerimaan pajak hiburan TA 2014 adalah sebagai berikut : 2014

2013

Pajak Hiburan :

Anggaran

a) Tontonan Film/Bioskop.. b) Pagelaran Kesenian/musik/tari/ busana c) Karaoke……………………

49.400.000,00

72.300.000,00

146,36

43.470.000,00

30.000.000,00 105.580.000,00

21.845.000,00 209.539.794,00

72,82 198,47

42.855.100,00 89.988.500,00

3.000.000,00

3.785.000,00

126,17

1.885.000,00

d) Permainan Billiar. e) Permainan Ketangkasan

Realisasi

%

Realisasi

130.020.000,00

219.314.607,00

168,68

126.704.800,00

f) Mandi Uap/Spa………..

41.000.000,00

25.629.624,00

62,51

48.869.055,00

g) Pusat Kebugaran……….

11.000.000,00

12.380.000,00

112,55

6.180.000,00

370.000.000,00

564.794.025,00

152,65

359.952.455,00

Jumlah .................

Kenaikan realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2014 dikarenakan adanya upaya intensifikasi 4) Pajak Reklame berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dengan tarif sebesar 25% dari nilai sewa reklame. Realisasi penerimaan pajak reklame TA.2014 adalah sebesar Rp1.291.626.457,00 atau sebesar 107,64% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.200.000.000,00. Penerimaan ini turun sebesar 0,98% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp1.304.358.802,00. Rincian penerimaan pajak reklame TA. 2014 adalah sebagai berikut : Pajak Reklame : a)

b) c)

Reklame Papan/Bill Board/Videotron/ Megatron……………… Reklame Kain ………. Reklame Selebaran. Jumlah………………….

2014

%

2013 Realisasi

1.154.872.172,00 126.814.285,00 9.940.000,00

114,57 70,45 82,83

1.132.503.009,00 161.653.293,00 10.202.500,00

1.291.626.457,00

107,64

1.304.358.802,00

Anggaran

Realisasi

1.008.000.000,00 180.000.000,00 12.000.000,00 1.200.000.000,00

Penurunan penerimaan pajak reklame ini dikarenakan berkurangnya reklame kain dan selebaran.

96



5) Pajak Penerangan Jalan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2011 Pajak Penerangan Jalan, dengan tarif sebesar 5% dari pembayaran. Realisasi penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp15.083.636.083,00 atau 107,72% dari anggaran setelah perubahan yang ditetapkan sebesar Rp14.002.000.000,00 dan naik sebesar 13,25% dari realisasi TA 2013 sebesar Rp13.318.324.795,00. Rincian penerimaan pajak penerangan jalan dapat dirinci sebagai berikut : 2014

Pajak Penerangan Jalan :

Anggaran

1) Penerangan Jalan PLN 2) Penerangan Jalan Non PLN

Jumlah ...............

2013 Realisasi

%

Realisasi

14.000.000.000,00

15.082.774.204,00

107,73

13.317.486.231,00

2.000.000,00

861.879,00

43,09

838.564,00

14.002.000.000,00

15.083.636.083,00

107,72

13.318.324.795,00

Kenaikan penerimaan pajak penerangan jalan dikarenakan pada tahun 2014 terjadi kenaikan tarif dasar listrik yang cukup signifikan. 6) Pajak Parkir berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, yang ditetapkan dengan tarif sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak. Realisasi penerimaan pajak parkir sebesar Rp155.210.200,00 atau 110,86% dari anggaran setelah perubahan yang ditetapkan sebesar Rp140.000.000,00 dan naik sebesar 4,18% dari realisasi TA 2013 sebesar Rp148.976.058,00. Kenaikan pajak parkir dikarenakan adanya upaya intensifikasi penarikan pajak parkir. 7) Pajak Air Bawah Tanah diatur dengan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air bawah tanah yang ditetapkan dengan tarif sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak. Realisasi penerimaan pajak Air bawah tanah

TA 2014 adalah sebesar

Rp216.162.017,00 atau 105,44% dari anggaran setelah perubahan yang ditetapkan sebesar Rp205.000.000,00 dan naik sebesar 4,39% dari realisasi TA 2013 sebesar Rp207.075.970,00. 8) Pajak Sarang Burung Wallet diatur dengan Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Wallet, yang ditetapkan dengan tarif sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Realisasi penerimaan pajak Sarang Burung Wallet TA.2014 adalah sebesar Rp7.075.000,00 atau 35,38% dari anggaran setelah perubahan yang ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00 atau turun sebesar 58,87% dari realisasi TA 2013 sebesar Rp17.200.000,00. Penurunan pajak sarang burung walet 97



dikarenakan beberapa obyek pajak sarang burung walet telah tutup dan sudah beralih fungsi. 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pemerintah Kota Pekalongan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagai pajak daerah mulai 1 Januari 2013. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan TA. 2014 adalah sebesar Rp8.428.903.041,00 atau sebesar 129,68% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp6.500.000.000,00. Penerimaan ini naik sebesar 35,72% dibandingkan penerimaan TA 2013 sebesar Rp6.210.734.377,00. Kenaikan penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan dikarenakan adanya penyesuaian NJOP dan melaksanakan sosialisasi/penyuluhan serta intensifikasi penagihan. 10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diatur dengan Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang ditetapkan dengan tarif

sebesar 5% dari dasar pengenaan pajak. Realisasi

penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA. 2014 adalah sebesar Rp11.291.544.334,00 atau sebesar 127,59% dari anggaran perubahan sebesar Rp8.850.000.000,00. Penerimaan ini turun sebesar 9,48% dibandingkan penerimaan TA 2013 sebesar Rp 12.474.031.782,00. Penurunan ini terjadi karena menurunnya transaksi jual beli tanah dan bangunan. Jumlah transaksi BPHTB pada tahun 2013 sebanyak ± 2.800 transaksi sedangkan pada tahun anggaran 2014 sebanyak 1.861 transaksi. b.

Pendapatan Retribusi Daerah Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Daerah yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan meliputi: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan tertentu. Ketiga obyek retribusi tersebut dibagi lagi menjadi 19 jenis penerimaan. Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda, dan terkait langsung dengan pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah 98



dilakukan oleh masing-masing SKPD Penghasil Pendapatan, dengan realisasi selama TA 2014 dan 2013 sebagai berikut : Pendapatan Retribusi Daerah : 1) 2) 3)

Retribusi Jasa Umum ... Jasa Usaha ……… Perizinan Tertentu

Jumlah ………........

2014 Anggaran

2013 Realisasi

%

Realisasi

8.916.236.000,00

9.259.248.187,00

103,85

13.571.553.502,00

4.256.692.000,00

4.316.200.801,00

101,40

3.665.532.371,00

1.435.140.000,00

1.565.181.200,00

109,06

1.636.468.300,00

14.608.068.000,00

15.140.630.188,00

103,65

18.873.554.173,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp15.140.630.188,00 atau 103,65% dari anggaran setelah perubahan yang ditetapkan sebesar Rp14.608.068.000,00. Realisasi penerimaan retribusi daerah ini memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 10,51%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp18.873.554.173,00 menunjukkan adanya penurunan sebesar 19,78%. Pencapaian target retribusi pada tahun 2014 tersebut disebabkan karena beberapa hal, antara lain optimalisasi pemungutan, peningkatan jumlah obyek retribusi dan peningkatan tarif. Rincian lebih lanjut Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dapat diuraikan sebagai berikut : 1)

Retribusi Jasa Umum Penerimaan dari retribusi jasa umum dapat dirinci sebagai berikut :

Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan....................... Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil.. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat........... Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum.......... Retribusi Pelayanan Pasar. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor........ Retribusi Pelayanan TPI.... Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Jumlah …………………

2014 Anggaran

2013 Realisasi

%

Realisasi

741.930.000,00

756.345.021,00

101,94

4.785.374.452,0

297.500.000,00

207.269.000,00

69,67

202.039.000,00

13.670.000,00

13.670.500,00

100,00

12.000.000,00

2.394.000,00

19,95

700.000.000,00

700.125.000,00

100,02

700.025.000,00

1.897.076.000,00

1.897.651.150,00

100,03

1.886.284.650,00

479.020.000,00

479.262.900,00

100,05

469.017.500,00

4.500.000.000,00

4.962.967.530,00

110,29

4.912.862.610,00

275.040.000,00

239.563.086,00

87,10

386.517.790,00

8.916.236.000,00

9.259.248.187,00

103,85

13.571.553.502,00

227.753.500,00 1.679.000,00

99



Berdasarkan tabel diatas, terdapat beberapa jenis retribusi yang dapat memenuhi target penerimaan seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi penggantian biaya KTP dan Akte Catatan Sipil, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor dan retribusi pelayanan TPI. Sedangkan retribusi yang tidak dapat memenuhi target adalah retribusi

pelayanan

persampahan,

retribusi

pelayanan

pemakaman

dan

pengabuan mayat dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. 2)

Retribusi Jasa Usaha 2014

Retribusi Jasa Usaha

Anggaran

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah……… Retribusi Terminal………… Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa......... Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus............... Retribusi Rumah Potong Hewan……………………. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.... Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Sewa Fasilitas Barang ............

Jumlah ……………………

2013 Realisasi

%

Realisasi

2.521.692.000,00 796.500.000,00

2.589.016.801,00 796.614.000,00

102,67 100,01

1.918.269.371,00 793.627.500,00

40.000.000,00

40.900.000,00

102,25

47.300.000,00

95.000.000,00

102.890.000,00

108,31

98.100.000,00

145.000.000,00

112.174.000,00

77,36

145.906.000,00

658.500.000,00

674.606.000,00

102,45

656.629.500,00

101,40

5.700.000,00 3.665.532.371,00

4.256.692.000,00

4.316.200.801,00

Berdasarkan tabel diatas, hampir semua penerimaan retribusi jasa umum dapat memenuhi target kecuali retribusi rumah potong hewan, yang disebabkan karena adanya kebijakan nasional tentang pengetatan import sapi berefek pada kelangkaan sapi sehingga berdampak pada berkurangnya jumlah obyek retribusi yang melaksanakan proses pemotongan di RPH. Secara umum, penerimaan retribusi jasa usaha tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar

17,75%

dibandingkan

penerimaan

tahun

2013

sebesar

Rp3.665.532.371,00. 3)

Retribusi Perijinan Tertentu Penerimaan retribusi perijinan tertentu dapat dirinci sebagai berikut :

100



2014

Retribusi Jasa Umum

Anggaran

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan........................... Retribusi Izin Gangguan/Keramaian…… Retribusi Izin Trayek………… Retribusi Izin Usaha Perikanan……………………………………. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing……………………………….

Jumlah ……………………

2013 Realisasi

%

Realisasi

1.200.000.000,00

1.362.643.000,00

113,55

1.466.778.500,00

210.000.000,00 10.640.000,00

161.239.600,00 11.251.200,00

76,78 105,74

154.831.100,00 13.759.400,00

2.500.000,00

647.400,00

25,90

1.099.300,00

12.000.000,00

29.400.000,00

245,00

1.435.140.000,00

1.565.181.200,00

109,06

1.636.468.300,00

Penerimaan dari retribusi perijinan tertentu secara umum melebihi target pendapatan tahun 2014. Realisasi penerimaan dari retribusi perijinan tertentu pada TA. 2014 adalah sebesar Rp1.565.181.200,00 atau 109,06% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.435.140.000,00. Namun demikian penerimaan ini mengalami penurunan sebesar 4,36% dibandingkan penerimaan TA 2013 sebesar Rp1.636.468.300,00. c.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD), Lembaga Keuangan – Bank, Lembaga Keuangan – Non Bank, dan pihak ketiga lainnya. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Pekalongan. Realisasi penerimaan ini pada tahun 2014 adalah sebesar Rp3.503.688.202,00 atau 103,66%

dari

anggaran

Rp3.380.939.000,00.

Hasil

setelah

perubahan

pengelolaan

kekayaan

yang

ditetapkan

daerah

yang

sebesar dipisahkan

memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD sebesar 2,43%. Dan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2013 adalah sebesar Rp4.005.448.033,00 menunjukan adanya penurunan sebesar 12,53%. Anggaran dan realisasi Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai berikut :

101



Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusda/BUMD

2014 Anggaran

PD. BPR Bank Pekalongan Bank Pembangunan Daerah PD. BPR BKK Pekalongan Barat ………………………… PD. BKK Pekalongan Utara……… PDAM ………………………


d.

Realisasi

2013 %

Realisasi

102.328.000,00

103.328.240,00

100,00

0,00

1.500.000.000,00

1.622.747.474,00

108,18

2.224.831.233,00

112.668.000,00

112.668.838,00

100,00

90.110.642,00

666.121.000,00

666.121.150,00

100,00

630.506.158,00

998.822.000,00 3.380.939.000,00

998.822.500,00 3.503.688.202,00

100,00 103,63

1.060.000.000,00 4.005.448.033,00

Lain-lain PAD Yang Sah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama TA 2014 dan 2013 sebagai berikut :

Lain-lain PAD yang Sah Hasil Penjualan Aset daerah yang tidak Dipisahkan................ Jasa Giro.................. Jasa Deposito .......... Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR).............. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pendapatan Denda Retribusi........................ Pendapatan dari Pengembalian............ Penerimaan Lain-Lain... Penerimaan Bunga Pinjaman Dana Bergulir Pendapatan Sewa Konstruksi Reklame Pendapatan BLUD RSUD Bendan Pendapatan BLUD Puskesmas……………….. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir………..

Jumlah .................

2014 Anggaran

2013 Realisasi

%

Realisasi

9.000.000,00 850.000.000,00 5.750.000.000,00

6.770.000,00 996.751.601,00 8.460.104.220,00

75,22 117,26 147,13

4.310.000,00 965.176.483,00 7.805.115.201,00

22.737.000,00

18.706.800,00

82,27

10.343.100,00 33.102.038,00

78.500.000,00

72.650.000,00

92,55

75.825.000,00

920.348.000,00

1.859.547.944,00

202,05

0,00 2.672.220.662,00

52.000.000,00

232.821.013,00

447,73

56.864.517,00

25.000.000,00

25.000.000,00

100,00

25.000.000,00

45.000.000.000,00

60.915.145.847,00

135,37

41.696.320.658,00

9.000.000.000,00

10.608.946.403,00

117,88

0,00

1.870.000,00 61.709.455.000,00

14.822.634,00 83.211.266.462,00

792,65 134,84

10.764.061,00 53.355.041.720,00

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2014 sebesar Rp83.211.266.462,00 atau 134,84% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp61.709.455.000,00. Lain-lain PAD yang Sah memberikan kontribusi sebesar 57,76% terhadap PAD. Jika 102



dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 55,96%. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Realisasi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan pada TA. 2014 adalah sebesar Rp6.770.000,00 atau sebesar 75,22% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp9.000.000,00, dikarenakan berkurangnya hasil penjualan bahan bekas bangunan. Penerimaan ini mengalami kenaikan sebesar 57,08% dibandingkan penerimaan TA 2013 sebesar Rp4.310.000,00. 2) Realisasi

penerimaan

jasa

giro

kasda

pada

TA

2014

adalah

sebesar

Rp996.751.601,00 atau 117,26% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp850.000.000,00. Realisasi penerimaan jasa giro kasda tahun 2014 mengalami kenaikan

sebesar

3,27%

dibandingkan

penerimaan

TA.2013

sebesar

adalah

sebesar

Rp965.176.483,00. 3) Realisasi

penerimaaan

bunga

deposito

TA.

2014

Rp8.460.104.220,00 atau sebesar 147,13% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp5.750.000.000,00. Penerimaan bunga deposito ini mengalami kenaikan sebesar 8,39% dibandingkan penerimaan TA.2013 sebesar Rp7.805.115.201,00. Kenaikan ini dikarenakan penempatan kas daerah yang belum dimanfaatkan untuk belanja dalam bentuk deposito dengan suku bunga antara 8,25% sampai dengan 9,75%. Rincian penerimaan deposito dapat disajikan sebagai berikut : Penerimaan Bunga Deposito Deposito pada Bank Jateng Deposito pada Bank BNI....... Deposito pada BSM Deposito pada BTN Deposito pada BRI Deposito pada Bank Muamalat……. Deposito pada BNI Syariah

2014 Anggaran

Realisasi

%

2.500.000.000,00

2.959.035.575,00

118,36

4.205.259.808,00

220.000.000,00 500.000.000,00 50.000.000,00 200.000.000,00

527.455.827,00 593.344.286,00 322.260.263,00 807.869.330,00

239,75 118,67 644,52 403,93

599.235.806,00 611.216.159,00 134.232.884,00 117.993.244,00

1.900.000.000,00

2.356.709.824,00

124,04

2.125.762.562,00

275.000.000,00

432.388.345,00

157,23

Deposito pada BRI Syariah

25.000.000,00

206.040.773,00

824,16

Deposito pada Bank Mandiri

80.000.000,00

254.999.997,00

318,75

Depsito pada Bank Lainnya Jumlah .......................

2013 Realisasi

11.414.738,00 5.750.000.000,00

8.460.104.220,00

147,13

7.805.115.201,00

4) Realisasi Tuntutan Ganti Rugi Daerah pada TA. 2014 adalah sebesar Rp18.706.800,00 atau 82,27% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp22.737.000,00. Realisasi penerimaan ini mengalami kenaikan sebesar 80,86% dibandingkan penerimaan TA 2013 sebesar Rp10.343.100,00. Rincian penerimaan Tuntutan Ganti Rugi Daerah dapat dirinci sebagai berikut : 103



2014

Uraian

Anggaran

2013

Realisasi

%

Realisasi

a) Kerugian Uang Daerah

10.000.000,00

13.874.800,00

138,75

6.343.100,00

b) Kerugian Barang Daerah

12.737.000,00

4.832.000,00

37,94

4.000.000,00

22.737.000,00

18.706.800,00

82,27

10.343.100,00

Jumlah .........

5) Realisasi

pendapatan

denda

retribusi

pada

TA

2014

adalah

sebesar

Rp72.650.000,00 atau 92,55% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp78.500.000,00.

Penerimaan

ini

mengalami

penurunan

sebesar

4,19%

dibandingkan penerimaan TA. 2013 Rp75.825.000,00. 6) Realisasi penerimaan lain-lain TA 2014 adalah sebesar Rp1.859.547.944,00 atau sebesar 202,05% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp920.348.000,00. Penerimaan ini mengalami penurunan sebesar 30,41% dibandingkan penerimaan TA 2013 sebesar Rp2.672.220.662,00. Realisasi penerimaan lain-lain dapat dirinci sebagai berikut : Penerimaan Lain-lain Penerimaan Rusunawa…….. Pengembalian Kompensasi Tenaga Harian .................... Pengembalian Modal KPR Bakti Praja .......................... Penghapusan Barang ……… Penerimaan percetakan daerah………………………….. Penerimaan Sewa Hand Tractor ………………………… Penerimaan Kebon Bibit……… Penerimaan RSPD Penerimaan Batik TV Penerimaan Sapi Gaduhan Penerimaan lainnya

Jumlah ...........................

2014 Anggaran

2013 Realisasi

%

Realisasi 389.065.679,00

1.500.000,00

1.500.000,00

100,00

8.250.000,00

250.000.000,00

182.670.000,00

73,07

0,00 550.834.000,00

7.500.000,00

15.000.000,00

200,00

0,00

15.000.000,00 2.500.000,00 140.000.000,00 52.000.000,00 0,00 451.848.000,00

20.671.000,00 2.500.000,00 155.243.870,00 52.020.000,00 17.509.500,00 1.412.433.574,00

137,81 100,00 110,89 100,04 0,00 312,59

40.555.000,00 2.500.000,00 130.636.604,00 47.680.000,00 1.502.699.379,00

920.348.000,00

1.859.547.944,00

202,05

2.672.220.662,00

7) Pendapatan BLUD RSUD Bendan Realisasi pendapatan BLUD RSUD Bendan pada TA 2014 adalah sebesar Rp60.915.145.847,00 atau 135,37% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp45.000.000.000,00. Realisasi penerimaan ini mengalami kenaikan sebesar 46,09% dibandingkan penerimaan TA 2013 sebesar Rp41.696.320.658,00. Kenaikan ini dikarenakan peningkatan pelayanan RSUD Bendan sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah pasien. 104



8) Pendapatan BLUD Puskesmas BLUD Puskesmas dibentuk beradasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Pada tahun 2013, Puskesmas menerapkan PPK BLUD berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/300 tahun 2013 tentang Penetapan Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Realisasi pendapatan BLUD Puskesmas sebesar Rp10.608.946.403,00 atau 117,88% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp9.000.000.000,00 9) Penerimaan Bunga Pinjaman Dana Bergulir Realisasi penerimaan bunga pinjaman dana bergulir pada TA 2014 adalah sebesar Rp232.821.013,00 atau 447,73% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp52.000.000,00. Penerimaan bunga pinjaman dana bergulir ini mengalami kenaikan sebesar 309,43% dari penerimaan TA 2013 sebesar Rp56.864.517,00. Penerimaan bunga pinjaman dana bergulir naik cukup signifikan dikarenakan adanya upaya penagihan yang cukup intensif kepada para peminjam dana bergulir. 10) Pendapatan Sewa Konstruksi Reklame Realisasi pendapatan sewa konstruksi reklame pada tahun 2014 sebesar Rp25.000.000,00 atau sebesar 100% dari anggaran setelah perubahan yang ditetapkan sebesar Rp25.000.000,00, sama dengan realisasi penerimaan tahun 2013. 11) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Realisasi penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir pada tahun 2014 adalah sebesar Rp14.822.634,00 atau 792,65% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.870.000,00. Realisasi penerimaan ini mengalami kenaikan sebesar 37,70% dari dibandingkan dengan penerimaan TA 2013 sebesar Rp10.764.061,00. 5.1.1.2 Pendapatan Transfer. Pendapatan transfer merupakan pendapatan daerah yang berasal dari Pemeirntah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Realisasi pendapatan transfer TA 2014 adalah sebesar Rp584.131.875.764,00 atau sebesar 95,79% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp609.806.835.000,00. Realisasi penerimaan pendapatan transfer

105



mengalami kenaikan 7,51% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp543.308.066.368,00. Realisasi pendapatan transfer dapat dirinci sebagai berikut : Pendapatan Transfer : a. Transfer Pem. Pusat – Dana Perimbangan b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya......... c. Transfer Pemerintah Provinsi…….............

Jumlah ...................

2014 Anggaran

2013 Realisasi

%

Realisasi

475.427.714.000,00

475.269.482.764,00

99,97

91.911.244.000,00

67.070.237.000,00

72,97

42.467.877.000,00

41.792.156.000,00

98,41

609.806.835.000,00

584.131.875.764,00

95,79

450.219.878.779,00 60.786.075.000,00 32.302.112.589,00 543.308.066.368,00

Pendapatan transfer memberikan kontribusi sebesar 76,65% terhadap pendapatan Kota Pekalongan sebesar Rp762.110.364.355,00. Pendapatan transfer terdiri dari : a.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat, meliputi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alkasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus. Pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan dapat dirinci sebagai berikut : 2014

Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan :

Anggaran

Bagi Hsl Pjk – Pusat .... Bagi Bkn Pjk / Sumber Daya Alam – Pusat ....... Dana Alokasi Umum .....

2013 Realisasi

%

Realisasi

26.973.900.000,00

27.031.160.317,00

100,21

30.160.284.303,00

1.409.010.000,00 412.871.094.000,00

1.193.518.447,00 412.871.094.000,00

84,71 100,00

849.126.476,00 384.489.368.000,00

Dana Alokasi Khusus....

34.173.710.000,00

34.173.710.000,00

100,00

34.721.100.000,00

Jumlah ......................

475.427.714.000,00

475.269.482.764,00

99,97

450.219.878.779,00

Realisasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2014 adalah sebesar Rp475.269.482.764,00 atau 99,97% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp475.427.714.000,00. Realisasi penerimaan ini mengalami kenaikan sebesar 5,56% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp450.219.878.779,00. Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan terdiri dari : 1) Bagi Hasil Pajak – Pemerintah Pusat Penerimaan dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Pusat berdasarkan atas Peraturan Menteri Keuangan. Mekanisme pencairan bagi hasil pajak/bukan pajak berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah. Pada tahun anggaran 2014, penerimaan

Bagi hasil pajak dari Pemerintah Pusat meliputi Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak 106



Orang Pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21 serta bagi hasil cukai dari tembakau. Realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak tahun 2014 adalah sebesar Rp27.031.160.317,00 atau 100,21% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp26.973.900.000,00. Realisasi penerimaan ini mengalami penurunan sebesar 10,37% dibandingkan penerimaan TA 2013 sebesar Rp30.160.284.303,00. Penerimaan dana bagi hasil pajak – pemerintah pusat dapat dirinci sebagai berikut : Bagi Hasil Pajak - Pusat : a) PBB ..............

2014 Anggaran

2013 Realisasi

%

Realisasi

5.653.602.000,00

6.824.226.936,00

120,71

10.868.955.436,00

b) BBPHTB ......... c) Pajak Perorangan dan PPh-21 ........ d) Cukai Hasil Tembakau…....

0,00

0,00

0,00

0,00

16.182.217.000,00

14.518.372.373,00

89,72

12.847.545.631,00

5.138.081.000,00

5.688.561.008,00

110,71

Jumlah................

26.973.900.000,00

27.031.160.317,00

100,21

6.443.783.236,00 30.160.284.303,00

Rincian penerimaan bagi hasil pajak dapat dijelaskan sebagai berikut Realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak tahun anggaran 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Realisasi penerimaan bagi hasil pajak PBB TA 2014 adalah sebesar Rp6.824.226.936,00 atau 120,71% dari anggaran perubahan sebesar Rp5.653.602.000,00. Penerimaan ini mengalami penurunan sebesar 37,21% dibandingkan

penerimaan

TA.

2013

sebesar

Rp10.868.955.436,00,

dikarenakan hampir semua daerah kabupaten/kota sudah melaksanakan pendaerahan PBB sehingga berpengaruh pada bagi hasil pajak pusat – PBB. 

Realisais Pajak Perorangan dan PPh pasal 21 TA 2014 adalah sebesar Rp14.518.372.373,00 atau 89,72% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp16.182.217.000,00. Realisasi penerimaan ini mengalami kenaikan sebesar 13,01% dibandingkan penerimaan TA. 2013 sebesar Rp12.847.545.631,00.



Realisasi Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau pada TA. 2014 adalah sebesar Rp5.688.561.008,00 atau 110,71% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp5.138.081.000,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar 11,72% dibandingkan penerimaan TA. 2013 sebesar Rp6.443.783.236,00.

2) Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) Realisasi penerimaan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam tahun 2014 adalah sebesar Rp1.193.518.447,00 atau 84,71% dari anggaran setelah perubahan 107



sebesar Rp1.409.010.000,00. Realisasi penerimaan ini mengalami kenaikan sebesar 40,56% dari realiasi penerimaan TA. 2013 sebesarRp849.126.476,00. Penerimaan realisasi bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam dapat dirinci sebagai berikut : 2014

Bagi Hasil Bukan Pajak Pusat :

Anggaran

2013

Realisasi

%

Realisasi

Provisi Sumber Daya Hutan

584.035.000,00

411.205.657,00

70,41

318.570.595,00

Pungutan Hasil Perikanan Pnrm Sektor Prtmbg Minyak Bumi........... Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi...... Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi………………………… Pnrm Sektor Prtmbg Umum.......................

402.414.000,00

383.182.410,00

95,22

347.408.873,00

248.773.000,00

237.468.039,00

94,46

95.521.750,00

36.064.000,00

56.578.713,00

156,88

31.170.208,00

13.602.000,00

13.602.070,00

100,00

5.309.385,00

124.122.000,00

91.481.558,00

73,70

51.145.665,00

1.409.010.000,00

1.193.518.447,00

84,71

849.126.476,00

Jumlah...................

3) Dana Alokasi Umum (DAU) Penerimaan DAU berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014. Realisasi penerimaan DAU Tahun 2014 adalah sebesar Rp412.871.094.000,00 atau sebesar 100% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp412.871.094,00. Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, DAU ditransfer setiap bulan pada akhir bulan sebesar 1/12 dari pagu DAU ke rekening kas umum daerah Kota Pekalongan. 4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Penerimaan

Dana

berdasarkan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Khusus Tahun Anggaran 2014. Kota Pekalongan mendapatkan Dana Alokasi Khusus untuk 16 bidang yang terdiri dari :  Pendidikan SD;  Pendidikan SMP;  Pendidikan SMA;  Pendidikan SMK;  Kesehatan Pelayanan Dasar;  Kesehatan Pelayanan Farmasi; 108



 Kesehatan Pelayanan Rujukan;  Infrastruktur Jalan;  Infrastruktur Air Minum;  Infrastruktur Sanitasi;  Kelautan dan Perikanan;  Pertanian;  Lingkungan Hidup;  Keluarga Berencana;  Perdagangan; dan  Keselamatan Transportasi Darat. Mekanisme pencairan DAK tahun 2014 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

183/PMK.07/2013

tentang

Pelaksanaan

dan

Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah. Adapun mekanisme pencairannya adalah sebagai berikut : a.

Tahap I sebesar 30% dari total pagu DAU;

b.

Tahap II sebesar 45% dari total pagu DAU, dengan persyaratan sudah dilakukan penyerapan minimal 90% dari tahap I;

c.

Tahap III sebesar 25% dari total pagu DAU, dengan persyaratan sudah dilakukan penyerapan minimal 90% dari tahap II.

Realisasi penerimaan DAK tahun 2014 adalah sebesar Rp34.173.710.000,00 atau 100% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp34.173.710.000,00. Rincian penerimaan DAK dapat disajikan sebagai berikut : Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang: Pendidikan SD ............ Pendidikan SMP …....... Pendidikan SMA………… Pendidikan SMK…………. Kesehatan Pelayanan Dasar……………………… Kesehatan Farmasi…… Pelayanan Rujukan…… Infrastruktur Jalan …… Infrastruktur Air Minum Infrastruktur Sanitasi… Kelautan dan Perikanan Pertanian Lingkungan Hidup … Keluarga Berencana .... Kehutanan.................. Perdagangan ............

2014 Anggaran

2013 Realisasi

%

Realisasi

3.748.160.000,00 2.579.570.000,00 1.928.950.000,00 3.559.780.000,00

3.748.160.000,00 2.579.570.000,00 1.928.950.000,00 3.559.780.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00

2.002.170.000,00 1.632.930.000,00 1.154.857.500,00 6.695.692.500,00

1.964.630.000,00 1.791.440.000,00 1.438.200.000,00 3.973.780.000,00 992.660.000,00 1.079.840.000,00 3.566.390.000,00

1.964.630.000,00 1.791.440.000,00 1.438.200.000,00 3.973.780.000,00 992.660.000,00 1.079.840.000,00 3.566.390.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.487.470.000,00 1.136.770.000,00 1.000.550.000,00 4.188.660.000,00 893.700.000,00 1.611.360.000,00 4.135.160.000,00

2.283.830.000,00 923.050.000,00 717.180.000,00

2.283.830.000,00 923.050.000,00 717.180.000,00

100,00 100,00 100,00

1.004.200.000,00 770.790.000,00

3.018.510.000,00

3.018.510.000,00

100,00

1.123.960.000,00 812.300.000,00

109



Keselamatan Transportasi Darat ...... Perumahan dan Kawasan Permukiman .

Jumlah ........................

b.

607.740.000,00

607.740.000,00

100,00

655.760.000,00

34.173.710.000,00

34.173.710.000,00

100,00

34.721.100.000,00

3.414.770.000,00

Transfer Pemerintah Pusat – Lainya Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya terdiri dari dana penyesuaian tambahan penghasilan guru PNSD dan tunjangan profesi guru PNSD. 1) Dana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru PNSD Penerimaan dana penyesuaian tambahan penghasilan guru PNSD berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014. Berdasarkan PMK tersebut, pada tahun 2014 Pemerintah Kota Pekalongan tidak mendapatkan alokasi dana tambahan penghasilan bagi guru PNSD. Hal tersebut dikarenakan masih adanya sisa dana tambahan penghasilan bagi Guru PNSD di rekening kas umum daerah Kota Pekalongan per 31 Desember 2013 sebesar Rp921.963.000,00. 2) Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD Penerimaan ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014. Berdasarkan PMK tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi sebesar Rp91.911.244.000,00. Akan tetapi berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-313/PK/2014 tanggal 10 Desember 2014 perihal Penghentian Penyaluran TPG PNSD 2014, Pemerintah Kota Pekalongan tidak menerima penyaluran Dana TPG triwulan ke empat (penyaluran dana TPG hanya sampai dengan triwulan III). Sehingga realisasi penerimaan Dana Tunjangan Profesi Guru hanya sebesar Rp67.070.237.000,00 atau 72,97% dari pagu semula.

c.

Transfer Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Realisasi penerimaan ini meliputi pendapatan bagi hasil pajak dari Provinsi. Penerimaan bagi hasil pajak provinsi berdasarkan Peraturan Gubernur. Penerimaan bagi hasil pajak provinsi berdasarkan Peraturan Gubernur. Mekanisme pencairan bagi hasil pajak/retribusi dari Provinsi Jawa Tengah adalah dengan cara pemindahbukuan 110



dari Rekening Kas Umum Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah setiap bulan setelah Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan rekomendasi Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Rincian penerimaan bagi hasil pajak Propinsi dapat disajikan sebagai berikut : Transfer Pemerintah Provinsi : Bagi Hasil Pajak / Retribusi PKB……………………… BBNKB ………………….. PBBKB……………………. PAP ………………………. Pajak Rokok ……………………..

12.993.080.000,00 13.594.122.000,00 12.828.406.000,00 2.269.000,00 3.050.000.000,00

11.555.801.000,00 9.689.231.758,00 12.691.232.557,00 1.723.794,00 7.854.166.891,00

88,94 71,28 98,93 75,97 257,51

10.338.987.090,00 10.751.946.631,00 11.209.164.755,00 2.014.113,00

Jumlah ...................

42.467.877.000,00

41.792.156.000,00

98,41

32.302.112.589,00

2014 Anggaran

2013

Realisasi

%

Realisasi

Realisasi penerimaan bagi hasil pajak/retribusi dari Provinsi TA. 2014 adalah sebesar Rp41.792.156.000,00 atau 98,41% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp42.467.877.000,00.

Penerimaan

ini

mengalami

kenaikan

sebesar

29,38%

dibandingkan penerimaan TA. 2013 sebesar Rp32.302.112.589,00. Kenaikan realisasi penerimaan ini dikarenakan realisasi penerimaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan sehingga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dibagikan kepada Pemerintah Kota Pekalongan dan juga adanya penambahan obyek pajak baru yaitu pajak rokok. 5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah terdiri dari pendapatan hibah dari AUSAID untuk PDAM dan Bantuan Keuangan dari Propinsi. Realisasi penerimaan ini sebesar Rp33.913.064.574,00

atau

130,21%

dari

anggaran

setelah

perubahan

sebesar

Rp26.045.244.000,00. Penerimaan Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Tengah meliputi Bantuan Kegiatan FEDEP, TMMD, Kegiatan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD), Bantuan Sarpras Daerah, Bantuan Pendidikan, Pendidikan Untuk Semua (PUS), Bantuan Keuangan bersifat umum dari Retribusi Daerah Ijin Perikanan, Bantuan Keuangan bersifat umum dari Retribusi Daerah Tera Ulang, dan Minapolitan. Penerimaan bantuan keuangan dari Propinsi berdasarkan DPA dan DPPA Propinsi Jawa Tengah. Mekanisme pencairan bantuan keuangan dari Propinsi mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014. 111



Lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat disajikan sebagai berikut : 2014 Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pendapatan Hibah Ausaid FEDEP …………………… TMMD …………………… Profil Daerah …………. Sarana Prasarana …… Pendidikan…………….. PUS ………………………. Bantuan Keuangan bersifat umum dari Ret.Daerah …… Bantuan Keuangan bersifat umum dari Ret. Daerah…. Bantuan Keuangan bersifat umum dari Ret. Daerah…. Minapolitan

Jumlah ……………

2013

Anggaran 5.105.000.000,00 80.000.000,00 320.000.000,00 50.000.000,00 13.820.000.000,00 6.295.920.000,00 50.000.000,00

Realisasi 5.165.000.000,00 80.000.000,00 320.000.000,00 50.000.000,00 21.420.000.000,00 6.488.790.000,00 50.000.000,00

% 101,18 100,00 100,00 100,00 154,99 103,06 100,00

Realisasi 0,00 80.000.000,00 288.000.000,00 50.000.000,00 8.200.000.000,00 9.127.650.000,00 50.000.000,00

3.927.000,00

7.162.000,00

182,38

4.237.500,00

20.397.000,00

27.807.574,00

136,33

8.783.115,00

0,00 300.000.000,00 26.045.244.000,00

4.305.000,00 300.000.000,00 33.913.064.574,00

100,00 130,21

6.292.000,00 17.814.962.615,00

5.1.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja Belanja Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2014. Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi (BO), Belanja Modal (BM), dan Belanja Tak Terduga (BTT). 

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.



Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.



Belanja Lain-lain/Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Realisasi belanja pada TA 2014 adalah sebesar Rp736.794.861.264,00 atau 88,93%

dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp828.529.162.000,00. Realisasi belanja TA 2014 mengalami peningkatan sebesar 10,93% jika dibandingkan dengan realisasi belanja TA. 2013 sebesar Rp664.175.351.720,00. Rincian realisasi belanja daerah TA. 2014 dapat disajikan sebagai berikut :

112



2014

Belanja Daerah :

Anggaran

2013 Realisasi

%

Belanja Operasi………

652.901.345.000,00

576.436.535.131,00

88,29

531.310.258.447,00

Realisasi

Belanja Modal (BM) ... Belanja Tak Terduga (BTT)…………. Belanja Transfer (BT)..

171.802.817.000,00

159.183.156.133,00

92,65

131.315.591.230,00

3.825.000.000,00 0,00

1.175.170.000,00 0,00

30,72 0,00

1.549.502.043,00 0,00


828.529.162.000,00

736.794.861.264,00

88,93

664.175.351.720,00

Realisasi perbandingan belanja tahun anggaran 2014 dapat dilihat pada grafik berikut dibawah ini :

Realisasi Perbandingan Belanja Tahun 2014 0,16% 21,60% Belanja Operasi Belanja Modal

78,24%

Belanja Tidak Terduga

5.1.2.1 Belanja Operasi (BO) Belanja Operasi (BO) Pemerintah Kota Pekalongan meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Rincian belanja operasional dapat dilihat sebagai berikut : Belanja Operasi (BO) : Belanja Pegawai ..............

2014 Anggaran

2013 Realisasi

%

Realisasi

343.867.388.510,00

86,40

335.076.930.766,00

Belanja Barang dan Jasa

397.989.231.000,00 191.750.761.500,00

173.315.224.211,00

90,39

149.254.009.850,00

Belanja Hibah.................

48.515.930.500,00

45.166.596.410,00

93,10

15.681.879.800,00

Belanja Bantuan Sosial .. Belanja Bantuan Keuangan…………………….

14.015.420.000,00

13.457.324.000,00

96,02

10.135.246.206,00

630.002.000,00 652.901.345.000,00

630.002.000,00 576.436.535.131,00

100,00 88,29

21.162.191.825,00 531.310.258.447,00

Jumlah ............................

113



Realisasi Belanja Operasi tahun 2014 mencapai sebesar Rp576.436.535.131,00 atau sebesar 88,29% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp652.901.345.000,00. Jika dibandingkan dengan

realisasi tahun 2013 sebesar Rp531.310.258.447,00

menunjukan kenaikan sebesar 8,49% yang dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut : 1.

Belanja Pegawai (BP) Belanja Pegawai (BP) meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan retribusi daerah, honorarium PNS, honorarium Non PNS, Uang lembur, uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan honorarium pengelolaan dana BLUD. Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2014 sebesar Rp343.867.388.510,00 atau sebesar 86,40% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp397.989.231.000,00. Realisasi belanja pegawai dapat dilihat sebagai berikut : Belanja Pegawai :

2014

Gaji dan Tunjangan.. Tambahan Penghasilan PNS …. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH / WKDH… Biaya Pemungutan Pajak……………………. Insentif Pemungutan Pajak Daerah ………. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah…. Honorarium PNS …. Honorarium Non PNS……………………… Uang Lembur……….. Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masy.. Honorarium Pengelolaan Dana BLUD Jumlah…………………

2013 Realisasi

Anggaran

Realisasi

%

234.015.742.000,00

222.278.091.604,00

94,98

211.270.834.621,00

116.438.698.000,00

77.025.228.500,00

66,15

62.457.633.300,00

1.912.000.000,00

1.911.600.000,00

99,98

1.911.600.000,00

0,00

0,00

0,00

195.541.000,00

1.650.851.000,00

1.647.725.000,00

99,81

1.518.400.000,00

751.104.000,00 12.029.646.000,00

642.420.900,00 11.333.603.383,00

85,53 94,21

655.888.912,00 14.199.526.780,00

4.366.459.000,00 216.181.000,00

4.306.195.350,00 194.238.000,00

98,62 89,85

17.997.612.340,00 330.993.000,00

0,00

0,00

0,00

1.962.675.000,00

26.608.550.000,00 397.989.231.000,00

24.528.285.773,00 343.867.388.510,00

92,18 86,40

22.576.225.813,00 335.076.930.766,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Belanja Gaji dan Tunjangan Realisasi

belanja

gaji

dan

tunjangan

tahun

2014

adalah

sebesar

Rp222.278.091.604,00 atau 94,98% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp234.015.742.000,00.

Realisasi

belanja

gaji

dan

tunjangan

mengalami 114



peningkatan sebesar 5,21% dibandingkan realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2013 sebesar Rp211.270.834.621,00. Kenaikan belanja gaji dan tunjangan ini dikarenakan adanya kenaikan gaji PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. 

Belanja Tambahan Penghasilan PNS. Belanja tambahan penghasilan PNS terdiri dari tambahan penghasilan beban kerja, tambahan penghasilan bagi guru PNSD, dan tunjangan profesi guru PNSD. Realisasi belanja tambahan penghasilan PNS tahun 2014 adalah sebesar Rp77.025.228.500,00 atau 66,15% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp116.438.698.000,00. a. Tambahan Penghasilan PNS diberikan berdasarkan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Negeri Sipil pada Inspektorat, Badan Perencana Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, DInas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Kota Pekalongan Tahun 2014. Realisasi tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pada tahun 2014 adalah sebesar Rp10.791.044.300,00 atau 88,93% dari anggaran perubahan sebesar Rp12.134.271.000,00. Realisasi belanja ini mengalami peningkatan sebesar 3,91% dibandingkan realisasi tahun 2013 sebesar Rp10.384.530.000,00. Kenaikan ini disebabkan karena adanya perubahan standar. b. Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS Daerah Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru PNSD sebesar Rp250.000,00 per bulan per orang. Pembayaran dana tambahan penghasilan bagi Guru PNS Daerah setiap triwulan. Realisasi pembayaran tambahan penghasilan bagi Guru PNSD pada tahun 2014 sebesar Rp679.537.500,00 atau 73,71% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp921.963.000,00. Jumlah pembayaran ini mengalami penurunan 49,66%

dibandingkan

realisasi

pembayaran

tahun

2013

sebesar

Rp1.389.225.000,00. Hal ini disebabkan karena menurunnya jumlah guru yang 115



belum bersertifikasi. Pada tahun 2014, jumlah guru yang belum bersertifikasi ± 227 orang. c. Tunjangan Profesi Guru Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah adalah tunjangan profesi yang diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan

sesuai dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.

Tunjangan profesi guru dibayarkan setiap triwulan. Realisasi pembayaran tunjangan

profesi

guru

PNSD

tahun

2014

adalah

sebesar

Rp65.554.646.700,00 atau sebesar 63,41% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp103.382.464.000,00. Realisasi pembayaran tunjangan profesi ini mengalami kenaikan sebesar 29,24% dibandingkan realisasi pembayaran tunjangan profesi guru tahun 2103 sebesar Rp50.683.878.300,00. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya jumlah guru yang bersertifikasi dan adanya kenaikan gaji pokok PNSD. 

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD dan tunjangan komunikasi inentif pimpinan dan anggota DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan untuk belanja penunjang operasional KDH/WKDH berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Realisasi belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH adalah sebesar Rp1.911.600.000,00 atau sebesar 99,98% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.912.000.000,00.



Biaya Pemungutan Pajak Pada tahun 2014, tidak dianggarkan biaya pemungutan pajak karena adanya pendaerahan PBB, sehingga Pemerintah Kota Pekalongan tidak lagi menerima biaya pemungutan pajak dari Pemerintah Pusat.



Insentif Pemungutan Pajak Daerah Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 7A Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pekalongan. Insentif pemungutan pajak dan retribusi ditetapkan sebesar 5% 116



dari rencana penerimaan pajak daerah tahun anggaran berkenaan. Insentif pemungutan pajak dan retribusi diberikan jika mencapai target penerimaan pajak dan retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD dan dibayarkan secara triwulanan. Realisasi insentif pemungutan pajak daerah tahun 2014 adalah sebesar Rp1.647.725.000,00 atau sebesar 99,81% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.650.851.000,00. Realisasi mengalami kenaikan sebesar 8,52% dibandingkan realisasi tahun 2013 sebesar Rp1.518.400.000,00. Kenaikan ini dikarenakan semakin meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah. 

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Realisasi insentif pemungutan retribusi daerah tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp642.420.900,00 atau 85,53% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp751.104.000,00. Realisasi pembayaran insentif mengalami penurunan sebesar 2,05% dibandingkan realisasi tahun 2013 sebesar Rp655.888.912,00.



Belanja Honorarium PNS Realisasi

belanja

honorarium

PNS

tahun

2014

adalah

sebesar

Rp11.333.603.383,00 atau sebesar 94,21% dari anggaran perubahan sebesar Rp12.029.646.000,00. Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar 20,18% dibandingkan realisasi tahun 2013 sebesar Rp14.199.526.780,00. 

Belanja Honorarium Non PNS Belanja Honorarium Non PNS digunakan untuk membayar honorarium non PNS yang ber SK Walikota. Realisasi belanja honorarium non PNS tahun 2014 adalah sebesar Rp4.306.195.350,00 atau 98,62% dari anggaran perubahan sebesar Rp4.366.459.000,00. Realisasi pembayaran ini mengalami penurunan sebesar 76,07% dibandingkan realisasi tahun 2013 sebesar Rp17.997.612.340,00.



Uang Lembur Realisasi belanja uang lembur tahun 2014 adalah sebesar Rp194.238.000,00 atau 89,85% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp216.181.000,00. Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar 41,32% dibandingkan realisasi tahun 2013 sebesar Rp330.993.000,00.



Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Pada tahun 2014, belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga tidak masuk ke dalam belanja pegawai tetapi dianggarkan pada belanja barang dan jasa.



Honorarium Pengelolaan Dana BLUD

117



Realisasi belanja dana BLUD yang terdiri dari BLUD RSUD Bendan dan BLUD Puskesmas adalah sebesar Rp24.528.285.773,00 atau 92,18% dari anggaran perubahan sebesar Rp26.608.550.000,00. 2.

Belanja Barang dan Jasa (BBJ) Belanja Barang dan Jasa (BBJ) meliputi Belanja bahan pakai habis kantor, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan

bermotor,

belanja

rumah/gedung/gudang/parkir,

cetak

belanja

dan

sewa

penggandaan,

sarana

mobilitas,

belanja

sewa

belanja

sewa

perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian kerja, belanja pakaian khusus dan hari – hari tertentu, belanja perjalanan dinas, belanja beasiswa Pendidikan PNS, dan belanja kursus, pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja pemeliharaan, belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, dan belanja barang dan jasa dana BLUD. Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2014 sebesar Rp173.315.224.211,00. Rincian belanja barang dan jasa sebagai berikut : Belanja Barang dan Jasa : Bahan Pakai Habis Kantor Bahan/Material ... Jasa Kantor ........ Premi Asuransi ... Perawatan Kendaraan Bermotor Cetak dan Penggandaan Sewa Rumah / Gedung /Gudang / Parkir... Sewa Sarana Mobilitas Sewa Alat Berat Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Makanan dan Minuman Pakaian dinas dan Atributnya ............... Pakaian Kerja .......... Pakaian Khusus dan Hari tertentu ........... Perjalanan Dinas ..... Beasiswa Pendidikan PNS Kursus,Pelatihan, sosialisasi dan bintek PNS Belanja Pemeliharaan....... Jasa Konsultasi ....... Barang Dana Bos Barang Yang akan

2014 Anggaran Realisasi 4.344.879.080,00 4.058.832.543,00 6.361.243.970,00 6.174.473.734,00 78.719.612.521,00 70.226.401.139,00 593.346.400,00 467.973.810,00

% 93,42 97,06 89,21 78,87

2013 Realisasi 4.778.091.626,00 6.712.404.615,00 48.021.344.540,00 580.031.800,00

5.542.764.000,00 5.404.790.750,00

4.871.953.907,00 5.099.502.277,00

87,90 94,35

3.789.166.437,00 4.904.136.616,00

2.179.487.800,00 367.350.000,00 40.000.000,00

2.041.152.855,00 337.750.000,00 35.800.000,00

93,65 91,94 89,50

2.087.428.616,00 349.860.000,00

1.246.360.000,00 12.540.838.400,00

1.217.032.079,00 11.031.752.143,00

97,65 87,97

755.904.300,00 10.628.389.425,00

734.537.000,00 417.166.000,00

583.195.350,00 403.145.000,00

79,40 96,64

430.628.500,00 1.207.851.400,00

224.355.000,00 20.880.683.900,00 55.850.000,00

214.981.150,00 17.170.297.798,00 22.219.800,00

95,82 82,23 39,78

638.380.500,00 15.797.059.861,00 128.651.000,00

2.670.129.000,00 9.418.525.179,00 2.890.850.500,00 0,00

2.386.010.000,00 9.092.026.854,00 2.715.514.500,00 0,00

89,36 96,53 93,93 0,00

543.334.800,00 19.204.448.584,00 3.950.438.980,00 996.040.000,0

118



diserahkan kepada Masy/Pihak Ketiga Uang Yang akan diserahkan kepada Masy/Pihak Ketiga Barang dan Jasa Dana BLUD ............. Jumlah ...................

6.478.715.075,00

4.852.565.000,00

4.772.033.000,00

98,34

32.265.427.000,00 191.750.761.500,00

30.393.176.272,00 173.315.224.211,00

94,20 90,39

17.271.703.175,00 149.254.009.850,00

Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ke tiga tahun anggaran 2014 dengan realisasi sebesar Rp5.486.861.910,00 dan anggaran Rp5.836.770.500,00 sesuai dengan Perturan Meteri Dalam Negeri No.39 Tahun 2012 disajikan dalam Belanja Hibah. 3.

Belanja Hibah Belanja hibah adalah pengeluaran yang digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ini bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. Pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 900/237 Tahun 2014 tentang Penetapan Daftar Penerima Dana Bantuan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dari Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekalongan. Realisasi belanja hibah tahun 2014 adalah sebesar Rp45.166.596.410,00 atau 93,10% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp48.515.930.500,00. Realisasi belanja ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 188,81% dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp15.638.679.800,00. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya

belanja

Bantuan

Program

Akselerasi

Pembangunan

Berbasis

Masyarakat pada tahun 2014 sebesar Rp26.300.000.000,00, yang sebelumnya pada tahun 2013 hanya sebesar Rp20.950.000.000,00. Anggaran dan realisasi belanja hibah ini termasuk anggaran dan realisasi belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang sebelumnya disajikan dalam belanja barang dan 119



jasa. Realisasi belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ke tiga sebesar Rp5.486.861.910,00 dengan anggaran sebesar Rp5.836.770.500,00. Adapun rincian realisasi belanja hibah dapat dirinci sebagai berikut :

URAIAN A

REALISASI

HIBAH PADA PPKD I

Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

II

Hibah kepada Masyarakat

III

-

-

15,642,760,000

13,458,900,000

1

Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta

4,232,000,000

2,674,500,000

2

Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan

2,781,000,000

2,511,500,000

3

Hibah kepada Yayasan

141,500,000

141,500,000

4

Hibah kepada Organisasi Profesi

221,000,000

208,500,000

5

Hibah kepada Masjid

403,000,000

390,000,000

6

Hibah kepada Musholla

631,000,000

588,000,000

7

Hibah kepada Pondok Pesantren (Ponpes)

153,000,000

143,000,000

8

Hibah kepada Penyelenggara Kegiatan Keagamaan

986,500,000

899,000,000

9

Hibah kepada Kegiatan-Kegiatan Kependidikan

6,093,760,000

5,902,900,000

27,036,400,000

26,220,834,500

327,500,000

247,500,000

Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 1

Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

2

Hibah kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat JUMLAH

4.

PAGU ANGGARAN

26,708,900,000

25,973,334,500

42,679,160,000

39,679,734,500

Belanja Bantuan Sosial (BBS) Belanja Bantuan Sosial (BBS) meliputi belanja bantuan Sosial kepada PPKD yang diperuntukkan Organisasi Kemasyarakatan, individu dan atau keluarga, penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu SD/SMP, dan beasiswa bagi anak SMK/SMA Swasta. Realisasi belanja bantuan sosial pada tahun 2014 adalah sebesar Rp13.457.324.000,00 atau 96,02% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp14.015.420.000,00. Realisasi belanja bantuan sosial ini mengalami peningkatan sebesar 32,78% dibandingkan realisasi tahun 2013 sebesar Rp10.135.246.206,00. Rincian belanja bantuan sosial dapat disajikan sebagai berikut :

120



Uraian

PAGU ANGGARAN

REALISASI

BANTUAN SOSIAL PADA PPKD

I

Bantuan Sosial kepada Individu dan atau Keluarga

567,900,000

1

350,000,000

2 3 4 5 6

II III

Bantuan Sosial Relokasi Penghuni Perumahan Liar Bantuan Sosial kepada HANSIP Kota Pekalongan (Uang Duka) Bantuan Sosial kepada Ahli Waris/Pelaku Sejarah Perjuangan 3 Okt Kota Pekalongan Bantuan Sosial pada Parimirna

-

30,000,000

9,000,000

24,000,000

11,000,000

5,000,000

Bantuan Sosial kepada Masyarakat Akibat Resiko Sosial Bidang Kemiskinan Bantuan Sosial kepada Masyarakat Akibat Resiko Sosial Bidang Pendidikan

-

25,000,000

10,500,000

58,900,000

22,975,000

7

Bantuan Sosial kepada Masyarakat Akibat Resiko Sosial Bidang Kesehatan

50,000,000

16,090,000

8

Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Akibat Bencana

25,000,000

17,000,000

Bantuan Sosial kepada Masyarakat

12,791,100,000

12,714,339,000

1

12,791,100,000

12,714,339,000

Bantuan Sosial berupa Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu

656,420,000

656,420,000

1

SD/SMP

289,620,000

289,620,000

2

SMA/SMK Swasta

366,800,000

366,800,000

14.015.420.000,00

13.457.324.000,00

Bantuan Sosial kepada BKM (PDPM)

JUMLAH

5.

86,565,000

Belanja Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada Partai Politik pemenang Pemilu. Realisasi belanja bantuan kepada Partai Politik tahun 2014 adalah sebesar Rp630.002.000,00

atau

100%

dari

anggaran

setelah

perubahan

sebesar

Rp630.002.000,00. 5.1.2.2 Belanja Modal (BM) Belanja Modal (BM) Pemerintah Kota Pekalongan meliputi BM-Tanah, BM-Peralatan dan Mesin, BM-Gedung dan Bangunan, BM-Jalan, Irigasi dan Jaringan, BM-Aset Tetap Lainnya, dan BM-Aset Lainnya. Realisasi belanja modal tahun 2014 adalah sebesar Rp159.183.156.133,00. Belanja Modal tahun 2014 dapat dirinci sebagai beirkut : Belanja Modal BM-Tanah ………………….. BM-Peralatan dan Mesin BM-Bangunan dan Gedung … BM-Jalan, Irigasi dan Jaringan …………………….. BM-Aset Tetap Lainnya … BM-Aset Lainnya …………. Jumlah .........................

2014 Anggaran Realisasi 5.575.200.000,00 5.518.907.640,00 53.311.103.200,00 46.931.751.711,00

% 98,99 88,03

2013 Realisasi 552.535.000,00 44.501.698.905,00

58.780.128.800,00

50.973.506.001,00

86,72

45.784.424.802,00

49.366.431.000,00 4.575.504.000,00 194.450.000,00 171.802.817.000,00

54.360.052.331,00 1.212.781.450,00 186.157.000,00 159.183.156.133,00

110,12 26,51 95,74 92,65

36.146.536.148,00 4.209.280.000,00 121.116.375,00 131.315.591.230,00

121



Realisasi belanja modal tahun 2014 adalah sebesar Rp159.183.156.133,00 atau 92,65% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp171.802.817.000,00. Realiasi belanja modal ini mengalami peningkatan sebesar 21,22 % dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2013 sebesar Rp131.315.591.230,00. Berikut disajikan proporsi masingmasing pos belanja modal tahun 2014 sebagai berikut : Proporsi Realisasi Belanja Modal Tahun 2014 1% 0% 3% 34%

Belanja Tanah Belanja Peralatan Dan Mesin

30%

Belanja Gedung Dan Bangunan 32%

Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya

a.

Belanja Modal – Tanah Realisasi belanja modal tanah tahun 2014 adalah sebesar Rp5.518.907.640,00 atau 98,99% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp5.575.200.000,00. Realisasi belanja modal tanah ini mengalami peningkatan sebesar 898,83% dibandingkan realisasi tahun 2013 sebesar Rp 552.535.000,00. Meningkatnya realisasi belanja modal tanah ini, dikarenakan pada tahun 2014, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan melakukan pembelian tanah milik PT. Perinus sebesar Rp4.669.373.440,00. Pengadaan tanah ini akan digunakan sebagai sarana umum pasar, dan belanja modal tanah perumahan berupa penggurugan lahan untuk pembangunan rusunawa di Tegalrejo.

b.

Belanja Peralatan dan Mesin Realisasi

belanja

peralatan

dan

mesin

tahun

2014

adalah

sebesar

Rp46.931.751.711,00 atau 88,03% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp53.311.103.200,00. Realisasi belanja ini mengalami kenaikan sebesar 5,46% dari realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2013 sebesar Rp44.501.698.905,00.

122



c.

Belanja Modal – Gedung dan Bangunan Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2014 adalah sebesar Rp50.973.506.001,00 atau sebesar 86,72% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp58.780.128.800,00, dikarenakan : 

Adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan atas belanja yang dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan Nopember 2014, yang mengakibatkan pengembalian belanja (dengan cara memperhitungkan pembayaran berikutnya dengan temuan BPK) terutama pada belanja modal konstruksi.



Belanja modal gedung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang bersumber dari DAK, yang hanya terserap sebesar 41,30%. Hal ini dikarenakan juknis DAK Pendidikan yang turun bulan Februari 2014 mengutamakan untuk pelaksanaan pengadaan buku kurikulum, sedangkan untuk pelaksanaan DAK Pendidikan yang lain menunggu setelah pelaksanaan pengadaan buku kurikulum. Akan tetapi, E Katalog tentang pengadaan buku dari LKPP baru keluar tanggal 17 Oktober 2014. Hal ini menyebabkan keterlambatan pelaksanaan DAK Pendidikan yang lain seperti pembangunan gedung.

d.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2014 adalah sebesar Rp54.360.052.331,00 atau sebesar 110,12% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp49.366.431.000,00. Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan penyerapannya melebihi dari anggaran setelah perubahan, hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Pekalongan menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah setelah anggaran perubahan Kota Pekalongan ditetapkan. Pada perubahan APBD 2014 Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Pekalongan menerima alokasi tambahan bantuan keuangan propinsi sebesar Rp7.816.193.000,00, yang semula sebesar Rp20.940.244.000,00 menjadi Rp28.756.437.000,00. Hal ini akan berpengaruh pada DPPA SKPD penerima dana bantuan keuangan Propinsi Jawa Tengah, sehingga terjadi perubahan DPPA SKPD. Untuk belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, Dinas Pekerjaan Umum menerima tambahan bantuan keuangan sebesar Rp7.600.000.000,00

untuk

pembangunan

jalan

sebesar

Rp4.000.000.000,00,

pembangunan saluran drainase sebesar Rp600.000.000,00, pembangunan jaringan irigasi sebesar Rp600.000.000,00 dan belanja modal konstruksi reservoir sebesar Rp2.400.000.000,00. Rincian belanja modal, irigasi dan jaringan dapat disajikan sebagai berikut : 123



Belanja Modal-Jalan, Irigasi dan Jaringan Konstruksi Jalan ……… Konstruksi Jembatan… Konstruksi Jaringan Air Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon… Instalasi Pengolahan… Konstruksi Bahu Jalan/trotoir………………. Jumlah ......................

2014 Anggaran Realisasi 18.272.900.000,00 21.331.691.750,00 3.339.775.000,00 2.917.766.760,00 23.065.285.000,00 25.852.117.743,00

% 116,74 87,36 112,08

1.980.464.000,00 1.329.150.000,00

1.614.519.268,00 1.310.197.000,00

81,52 98,57

1.378.857.000,00 49.366.431.000,00

1.333.759.810,00 54.360.052.331,00

96,73 110,12

2013 Realisasi 10.718.583.299 724.580.400 23.105.368.829 828.812.120 769.191.500 0,00 36.146.536.148

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jembatan mengalami kenaikan sebesar 50,39% dibandingkan realisasi belanja tahun 2013 sebesar Rp36.146.536.148,00 e.

Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya Realisasi

belanja

aset

tetap

lainnya

pada

tahun

2014

adalah

sebesar

Rp1.212.781.450,00 atau 26,51% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp4.575.504.000,00. Hal ini disebabkan karena penyerapan belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersumber dari Dana DAK pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga hanya terserap sebesar Rp646.520.000,00 atau 16,24% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp3.982.000.000,00. Rendahnya penyerapan belanja modal buku ini dikarenakan regulasi dari Pemerintah Pusat yang berimbas kepada pelaksanaan di lapangan seperti pengadaan buku kurikulum 2013 dari jumlah eksemplar yang harus dipenuhi, produsen hanya bisa menyediakan 50% saja karena terbatas waktu dan bahan baku. Rincian belanja aset lainnya dapat disajikan sebagai berikut : Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya : Pengadaan Buku/Kepustakaan Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan ……… Pengadaan Hewan /Ternak dan Tanaman Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga… Jumlah ......................

2014 Anggaran

Realisasi

%

2013 Realisasi

4.280.884.000,00

928.023.450,00

21,68

597.746.000

34.670.000,00

34.520.000,00

99,57

30.815.000

116.000.000,00

108.633.000,00

93,65

49.770.000

143.950.000,00 4.575.504.000,00

141.605.000,00 1.212.781.450,00

98,37 26,51

3.530.949.000 4.209.280.000

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 71,19% dibandingkakn dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp4.209.280.000,00.

124



f.

Belanja Modal - Aset Lainnya Realisasi belanja modal aset lainnya merupakan belanja modal pengadaan software/aplikasi. Realisasi belanja modal aset lainnya tahun 2014 adalah sebesar Rp186.157.000,00

atau

95,74%

dari

anggaran

setelah

perubahan

sebesar

Rp194.450.000,00. Realisasi belanja modal ini mengalami kenaikan sebesar 53,70% jika

dibandingkan

dengan

realisasi

belanja

pada

tahun

2013

sebesar

Rp121.116.375,00. Realisasi belanja modal pengadaan software/aplikasi terdapat pada SKPD : SKPD

Anggaran 2014

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga BPMP2T Sekretariat DPRD DPPKAD DPPK JUMLAH

Realisasi 2014

%

6.200.000,00

5.940.000,00

95,81

21.000.000,00

20.500.000,00

97,62

130.250.000,00

123.217.000,00

94,60

35.500.000,00

35.000.000,00

98,59

1.500.000,00

1.500.000,00

100,00

194.450.000,00

186.157.000,00

95,74

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga tahun 2014 terealisasi sebesar Rp1.175.170.000,00

atau

30,72%

dari

anggaran

setelah

perubahan

sebesar

Rp3.825.000.000,00. Penggunaan belanja tidak terduga tahun 2014 digunakan untuk : a.

Mendanai tanggap darurat penanggulangan banjir sebesar Rp130.000.000,00 (SK Walikota Pekalongan Nomor 910/034 Tahun 2014 tentang Penggunaan Pos Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2014);

b.

Mendanai tanggap darurat penanggulangan banjir sebesar Rp724.176.000,00; (SK Walikota Pekalongan Nomor 910/037 Tahun 2014 tentang Penggunaan Pos Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2014);

c.

Mendanai penanganan jalan rusak pasca banjir sebesar Rp800.000.000,00 (SK Walikota Pekalongan Nomor 910/049 Tahun 2014 tentang Penggunaan Pos Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2014).

d.

Mendanai pembayaran belanja listrik Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan sebesar Rp395.000.000,00 (SK Walikota Pekalongan Nomor 910/369 Tahun 2014 tentang Penggunaan Pos Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2014). 125



Namun demikian dari semua jumlah SK Tak Terduga yang terbit tidak semua dicairkan, sehingga SP2D belanja tak terduga hanya berjumlah Rp1.294.176.000,00 dan setor kembali ke rekening kas umum daerah sebesar Rp74.006.000,00. Sehingga belanja tidak terduga tahun 2014 terealisasi hanya sebesar Rp1.175.170.000,00.

5.1.3 Penjelasan Pos-Pos Pembiayaan Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Rincian Pembiayaan Daerah dapat disajikan sebagai berikut : Pembiayaan Daerah :

2014

2013

Anggaran

Realisasi

%

Realisasi

1.Penerimaan Daerah .....

92.233.899.000,00

90.825.743.585,00

98,47

94.617.780.967,00

2.Pengeluaran Daerah .....

14.792.278.000,00

14.771.150.000,00

99,86

15.083.997.836,00

Pembiayaan Neto : 1 – 2

77.441.621.000,00

76.054.593.585,00

98,21

79.533.783.131,00

Realisasi pembiayaan neto tahun 2014 adalah sebesar Rp76.054.593.585,00 atau 98,21% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp77.441.621.000,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar 4,37% dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp79.533.783.131,00.

Jumlah tersebut

berasal dari penerimaan pembiyaan dan

pengeluaran pembiayaan yang dapat disajikan sebagai berikut : 5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Rincian penerimaan pembiayaan dapat disajikan sebagai berikut : Penerimaan Pembiayaan Daerah : Penggunaan SiLPA Pencairan Dana Cadangan Peneirmaan Kembali Investasi Dana Bergulir…

Jumlah………………………

2014 Anggaran

2013 Realisasi

%

Realisasi 94,481.504.192,00

90.733.899.000,00

90.732.895.476,00

100,00

1.500.000.000,00

0,00

0,00

0,00

92.848.109,00

92.233.899.000,00

90.825.743.585,00

98,47

136.276.775,00 94.617.780.967,00

126



Realisasi

penerimaan

Rp90.825.743.585,00

berasal

pembiayaan dari

daerah

penggunaan

tahun

SiLPA

2014

tahun

lalu

sebesar sebesar

Rp90.732.895.476,00 dan penerimaan investasi dana bergulir trading house sebesar Rp48.699.609,00 dan perguliran ternak sebesar Rp44.148.500,00. 5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2014 meliputi Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaam Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang. Rincian pengeluaran pembiayaan daerah dapat disajikan sebagai berikut : 2014

Pengeluaran Pembiayaan Daerah : Pembentukan Dana Cadangan ……………… Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah …………………… Pembayaran Pokok Utang.. Jumlah………………………

Anggaran

Realisasi

2013 %

Realisasi

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

100,00

9.750.000.000,00

9.729.000.000,00

99,78

4.705.373.300,00

42.278.000,00

42.150.000,00

99,70

5.878.624.536,00

14.792.278.000,00

14.771.150.000,00

99,86

15.083.997.836,00

4.500.000.000,00

Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2014 sebesar Rp14.771.277.678,00 atau sebesar 99,86% dari anggaran perubahan sebesar Rp14.792.278.000,00, dengan penjelasan sebagai berikut : 

Pembentukan Dana Cadangan PembentukanDana Cadangan sebesar Rp5.000.000.000,00. Dasar pelaksanaan pembentukan dana cadangan adalah Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015. Dalam Perda tersebut, jumlah dana cadangan yang dibentuk guna pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp10.500.000.000, yang dianggarkan secara bertahap yaitu : a.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp1.000.000.000,00;

b.

APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp3.500.000.000,00;

c.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00;

d.

APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp3.500.000.000,00;

127



e. 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.500.000.000,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp9.729.000.000,00. Penyertaan modal tahun 2014, meliputi : a.

Penyertaan modal pada PDAM sebesar Rp7.500.000.000,00, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pekalongan. Penyertaan modal ini sumber dananya berasal dari Hibah Ausaid;

b.

Peneyertaan Modal pada PT. Bank Jateng sebesar Rp629.000.000,00;

c.

Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Pasar, BKK Pekalongan Utara, dan BKK Kota Pekalongan APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.600.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut : -

PD BPR Bank Pekalongan sebesar Rp600.000.000,00;

-

PD BKK Pekalongan Utara sebesar Rp500.000.000,00;

-

PD BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp500.000.000,00.

Dasar pelaksanaan belanja tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga. 

Pembayaran Pokok Hutang Kepada Pihak Ketiga. Realisasi pembayaran pokok hutang kepada pihak ketiga pada tahun 2014 adalah sebesar Rp42.150.000,00, yang merupakan pembayaran hutang atas pengembalian mobil lelang penghapusan aset tahun 2013 (Toyota kijang super KF 40 Nopol G 9504 A) atas nama Sdr. Slamet Rudijanto – Dusun Bener Wiradesa Pekalongan.

5.1.4 Penjelasan Sisa Perhitungan Anggaran Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Perhitungan APBD (SiKPA) TA 2014 dan 2013, yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah, dapat dirinci sebagai berikut : Uraian

2014 Realisasi (Rp)

2013 Realisasi (Rp)

1) Pendapatan dan Belanja: a)

Realisasi Pendapatan

762.110.364.355,00

675.375.467.702,00

b)

Realisasi Belanja

736.794.861.264,00

664.175.351.720,00

25.315.503.091,00

11.200.115.982,00

Surplus (Defisit) Anggaran: (a – b) 2) Pembiayaan: a)

Penerimaan Daerah

90.825.743.585,00

94.617.780.967,00

b)

Pengeluaran Daerah

14.771.150.000,00

15.083.997.836,00

128



Pembiayaan Netto: (a – b) 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran: (1 + 2)

76.054.593.585,00

79.533.783.131,00

101.370.096.676,00

90.733.899.113,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2014 dan Tahun 2013, dapat dirinci sebagai berikut : URAIAN

2014

2013

Rp

Rp

Kas di Kas BUD .................................

76.835.978.296,00

80.258.214.509,00

Kas di BLUD RSUD Bendan ................

22.964.828.699,00

10.473.977.835,00

Kas di BLUD Puskesmas .....................

1.574.638.181,00

0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran...........

17.443.489,00

830.810,00

101.392.888.665,00

90.733.023.154,00

22.791.989,00

127.678,00

0,00

(1.003.637,00)

101.370.096.676,00

90.733.899.113,00

Investasi Jangka Pendek ……………… Jumlah…………………………………. Dikurangi Utang PFK………………… Dikurangi kelebihan pengeluaran PFK….

Jumlah SILPA …………………….

5.2

Penjelasan Pos Neraca Neraca Pemerintah Kota Pekalongan menggambarkan posisi keuangan mengenai

aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2014 dan perbandingannya dengan per 31 Desember 2013, dengan uraian sebagai berikut : 5.2.1 Penjelasan Pos Aset Salah satu pos di neraca Kota Pekalongan adalah aset dengan perincian sebagai berikut : Uraian Aset Lancar Investasi Jangka Panjang Aset Tetap Dana Cadangan Aset Lainnya Jumlah

2014 Rp

2013

Naik/Turun

Rp

%

131.216.119.781,10

115.161.898.478,39

13,94

49.362.480.476,28

42.074.473.717,41

17,32

2.182.281.670.004,37

2.033.955.035.405,29

7,29

11.277.248.510,00

5.682.603.830,00

98,45

32.998.577.369,22

42.098.845.910,53

(21,62)

2.407.136.096.140,97

2.238.972.857.341,62

7,51

Total aset Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp2.407.136.096.140,97 mengalami peningkatan sebesar Rp168.163.238.799,35 atau sebesar 7,51% jika dibandingkan jumlah aset per 31 Desember 2013 sebesar 129



Rp2.238.972.857.341,62. Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa aset lancar mengalami peningkatan sebesar Rp16.054.221.302,61 atau sebesar 13,94%, Investasi Jangka Panjang mengalami peningkatan sebesar Rp7.288.006.758,87 atau sebesar 17,32%, Aset Tetap mengalami peningkatan sebesar Rp148.326.634.599,08 atau sebesar 7,29%, Dana Cadangan mengalami peningkatan sebesar Rp5.594.644.680,00 atau sebesar 98,45%, dan Aset Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp9.100.268.541,31 atau sebesar (21,62%). Komposisi Aset Pemerintah Kota Pekalongan dapat digambarkan sebagai berikut : Komposisi Aset Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2014 0,47

1,21%

5,33% 2,06 % Aset Lancar Investasi Jangka Panjang Aset Tetap

90,93%

Dana Cadangan Aset Lainnya

5.2.1.1 Aset Lancar Aset lancar menggambarkan kekayaan yang dimiliki pemerintah daerah yang diperkirakan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu sama atau kurang dari 12 bulan. Secara

keseluruhan

aset

lancar

per

31

Desember

2014

adalah

sebesar

Rp131.216.119.781,10, dengan rincian sebagai berikut : Uraian Kas

2014 Rp

2013

Naik/Trurun

Rp

%

102.490.234.488,00

90.739.513.154,00

12,95

0,00

0,00

0,00

Persediaan

10.730.257.419,38

8.471.342.209,00

26,67

Piutang Pajak

11.198.611.537,10

9.046.319.781,60

23,79

2.032.972.145,00

0,00

0,00

Investasi Jangka Pendek

Piutang Dana Bagi Hasil Piutang Retribusi Piutang Lainnya Jumlah

647.480.624,40

922.939.251,80

(29,85)

4.116.563.567,22

5.981.784.080,99

(31,18)

131.216.119.781,10

115.161.898.477,39

13,94

130



Secara umum, jumlah aset lancar per 31 Desember 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp16.054.221.303,71 atau sebesar 13,94% dari jumlah aset lancar per 31 Desember 2013 sebesar Rp115.161.898.477,39. 1.

Kas Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Rekening ini menggambarkan saldo Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas di Bendahara Penerimaan dengan rincian saldo per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 sebagai berikut : Uraian Kas Di Kas Daerah Kas Di Bendahara Penerimaan Kas Di Bendahara Pengeluaran Kas DI BLUD Jumlah

2014 Rp 76.835.978.296,00 1.097.345.823,00 17.443.489,00 24.539.466.880,00 102.490.234.488,00

2013 Rp 80.258.214.509,00 6.490.000,00 830.810,00 10.473.977.835,00 90.739.513.154,00

Naik/turun % (4,26) 16.808,26 1.999,58 134,29 12,95

Jumlah kas tahun 2014 sebesar Rp102.490.234.488,00 dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kas di Bendahara Umum Daerah (BUD) Kas di Bendahara Umum Daerah meliputi kas di RKUD Kota Pekalongan pada PT. Bank Jateng (1-007-00009-1) dan deposito milik Pemerintah Kota Pekalongan. 

Jumlah kas di Bendahara Umum Daerah pada RKUD Kota Pekalongan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp21.336.014.296,00, dimana terdapat selisih

sebesar

Rp36.000,00

dari

yang

seharusnya

yaitu

sebesar

Rp21.335.978.296,00. Selisih tersebut dikarenakan salah pencatatan oleh PT. Bank Jateng atas SP2D Nomor 7889/DINDIK tanggal 29 Desember 2014 yang seharusnya Rp3.073.637,00 tetapi dicatat sebesar Rp3.037.637,00. Namun demikian kesalahan catat tersebut telah dikoreksi mutasi pada tanggal 12 Januari 2015. Terdapat sisa Dana Alokasi Khusus Tahun 2014 sebesar Rp6.590.425.058,00, dengan rincian sebagai berikut : a. Bidang Pendidikan SD sebesar Rp1.911.199.500,00 b. Bidang Pendidikan SMP sebesar Rp1.379.737.000,00 c. Bidang Pendidikan SMA sebesar Rp1.201.838.500,00 d. Bidang Pendidikan SMK sebesar Rp1.309.081.500,00 e. Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar sebesar Rp24.710.000,00 131



f.

Bidang Kesehatan Pelayanan Farmasi sebesar Rp106.335,00

g. Bidang Infrastruktur Jalan sebesar Rp418.895.608,00 h. Bidang Infrastruktur Sanitasi sebesar Rp9.372.459,00 i.

Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp223.450.183,00

j.

Bidang Pertanian sebesar Rp71.204.336,00

k. Bidang Keluarga Berencana sebesar Rp40.829.637,00 Selain

itu

terdapat

sisa

dana

tunjangan

profesi

guru

sebesar

Rp12.986.810.095,00 dan dana tambahan penghasilan guru PNSD sebesar Rp231.212.500,00. Dalam kas di BUD terdapat kelebihan atas penerimaan BPHTB atas nama PT KAI sebesar Rp10.000.000,00 yang bukan merupakan hak Pemerintah Kota Pekalongan pada Tahun 2014. 

Saldo deposito Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp55.500.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut : Uraian

2014 (Rp)

Deposito di Bank Jateng Cabang Pekalongan

20.000.000.000,00

Deposito di Bank BTN Pekalongan

3.000.000.000,00

Deposito di PT Bank BNI 46 Cabang Kota Pekalongan

5.000.000.000,00

Deposito di PT Bank BNI Syariah Cabang Kota Pekalongan

3.000.000.000,00

Deposito pada Bank Muamalat Cabang Kota Pekalongan

5.000.000.000,00

Deposito pada Bank Mandiri Syariah Cabang Kota Pekalongan

5.000.000.000,00

Deposito pada BRI Cabang Pekalongan

6.500.000.000,00

Deposito pada BRI Syariah

3.000.000.000,00

Deposito pada Bank Mandiri

3.000.000.000,00

Jumlah

55.500.000.000,00

b. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran pada tahun 2014 adalah sebesar Rp17.443.489,00, terdiri dari : 

Kas

di

Bendahara

Pengeluaran

Kelurahan

Kuripan

Kidul

sebesar

Rp4.651.500,00 yang merupakan sisa uang persediaan yang sampai dengan 31 Desember 2014 belum disetorkan ke rekening kas umum daerah. 

Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas sebesar Rp12.791.989,00, yang merupakan pajak yang sampai dengan 31 Desember 2014 belum disetorkan ke rekening kas negara. 132



c. Kas di Bendahara Penerimaan Kas

di

Bendahara

Penerimaan

pada

tahun

2014

adalah

sebesar

Rp1.097.345.823,00. Kas di Bendahara Penerimaan terdiri dari penerimaan pendapatan yang sampai dengan 31 Desember 2014 belum disetorkan ke rekening kas umum daerah (pendapatan yang ditangguhkan) pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp3.686.500,00, uang jaminan rusunawa atas penghuni yang telah kabur sebesar Rp7.570.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, bunga atas rekening pengelolaan rusunawa sebesar Rp2.597.501,00 serta saldo rekening No. 1-007-00048-1 atas nama Kantor Dipenda Kota Pekalongan sebesar Rp1.083.491.822,00 yang merupakan penampungan upah pungut PBB. d. Kas di BLUD RSUD Bendan Kas di BLUD RSUD Bendan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp22.964.828.699,00. e. Kas di BLUD Puskesmas Kas di Bendahara BLUD Puskesmas pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.574.638.181,00. 2.

Piutang Piutang merupakan hak pemeirntah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Saldo piutang Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp17.995.627.873,72 meningkat sebesar Rp2.044.584.759,33 atau sebesar 12,82% dari saldo piutang per 31 Desember 2013 sebesar Rp15.951.043.115,39. Rincian piutang daerah dapat disajikan sebagai berikut : Uraian Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Lainnya Piutang Dana Bagi Hasil Jumlah

2014

2013

Naik/Turun

Rp

Rp

%

11.198.611.537,10

9.046.319.781,60

23,79

647.480.624,40

922.939.251,80

(29,85)

4.116.563.567,22

5.981.784.080,99

(31,18)

2.032.972.145,00

0,00

100,00

17.995.627.873,72

15.951.043.114,39

12,82

133



Berdasarkan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 950/275 Tahun 2013 tentang Penyisihan Piutang Daerah maka Piutang Daerah yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2014 adalah nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value). Umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 950/275 Tahun 2013 tentang Penyisihan Piutang ditetapkan sebagai berikut : 

Piutang Pajak Uraian

Umur Piutang

% Penyisihan

Piutang Lancar

Kurang dari 1 tahun

10%

Piutang Kurang Lancar

1 tahun sampai dengan atau kurang dari 3 tahun 3 tahun sampai dengan kurang dari 5 tahun 5 tahun atau lebih dari 5 tahun

30%

Piutang Diragukan Piutang Macet



50% 100%

Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya Uraian

Umur Piutang

% Penyisihan

Piutang Lancar

Kurang dari 1 tahun

10%

Piutang Kurang Lancar

1 tahun sampai dengan atau kurang dari 2 tahun 2 tahun sampai dengan atau kurang dari 3 tahun 3 tahun atau lebih dari 3 tahun

30%

Piutang Diragukan Piutang Macet



50% 100%

Piutang BLUD Umur Piutang

% Penyisihan

Sampai dengan 2 tahun

25%

Lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun

35%


50%


75%

Lebih dari 5 tahun

100%

Penyisihan piutang tersebut bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai piutang yang diharapkan dapat tertagih.

134



a. Piutang Pajak Piutang yang diakui atas pajak daerah yang sudah ada ketetapannya, yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen yang disamakan dengan surat ketetapan itu, yang pembayarannya belum diterima dari wajib pajak pada akhir periode akuntansi. Saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2014 setelah dikurangi penyisihan piutang pajak adalah sebesar Rp11.198.611.537,10, yang terdiri dari : -

Saldo piutang tahun 2010 – 2011 sebesar Rp2.539.242.425,50

-

Saldo piutang tahun 2012 – 2013 sebesar Rp3.868.513.963,30

-

Saldo piutang tahun 2014 sebesar Rp4.790.855.148,30.

Rincian piutang pajak daerah tahun 2014 dan tahun 2013 dapat disajikan sebagai berikut : Uraian

2014

2013

Naik/Turun

Rp

Rp

%

Pajak Hotel

81.878.467,90

37.036.660,70

121,07

Pajak Restoran

33.833.267,00

24.772.751,20

36,57

Pajak Hiburan

11.599.400,00

16.169.300,00

(28,26)

Pajak Reklame

150.014.540,60

242.488.558,80

(38,14)

6.933,50

6.933,50

Pajak Penerangan Jalan Umum Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet PBB Jumlah

5.315.250,00

5.890.250,00

17.738.196,60

6.717.176,50

9.150.000,00

10.136.000,00

0,00 (9,76) 164,07 (9,73)

10.889.075.481,50

8.703.102.150,90

25,12

11.198.611.537,10

9.046.319.781,60

23,79

Berdasarkan tabel diatas terlihat secara umum jumlah piutang pajak daerah mengalami kenaikan. Piutang daerah disajikan sesuai dengan umur piutang dapat dilihat pada tabel dibawah ini : NO

URAIAN

<1 Tahun (2014)

1 th s.d <3 th (2012-2013)

3 th sd < 5 th (2010-2011)

5 th atau > 5 th (<2009)

Jumlah

1

Pajak Hotel

86,563,500.00

5,312,272.00

505,455.00

92,381,227.00

2

Pajak Restoran

13,392,800.00

12,455,000.00

26,122,494.00

51,970,294.00

3

Pajak Hiburan

8,124,500.00

11,824,500.00

19,949,000.00

4

Pajak Reklame

62,781,378.00

212,135,152.00

274,916,530.00

5

Pajak Penerangan Jalan Non PLN

9,905.00

0.00

9,905.00

135



6

Pajak Parkir

7

Pajak Air Tanah

8 9

3,245,000.00

6,087,500.00

9,332,500.00

8,235,508.00

561,532.00

21,788,790.00

9,550,000.00

4,930,000.00

14,480,000.00

5,210,224,337.00

5,416,734,956.00

4,816,318,218.00

16,490,988,155.00

31,934,265,666.00

5,323,172,387.00

5,526,448,519.00

5,078,484,851.00

16,490,988,155.00

32,419,093,912.00

12,991,750.00

Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan

JUMLAH

Penyisihan piutang dilakukan berdasarkan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 950/275 Tahun 2013 tentang Penyisihan Piutang Daerah. Rincian penyisihan piutang dapat disajikan sebagai berikut :

UMUR PIUTANG NO PENYISIHAN PIUTANG

<1 Tahun (2014)

1 th s.d <3 th (2012-2013)

3 th sd < 5 th (2010-2011)

5 th atau > 5 th (<2009)

Lancar

Kurang Lancar

Diragukan

Macet

10%

30%

50%

100%

Jumlah

1

Pajak Hotel

8,656,350.00

1,593,681.60

252,727.50

0.00

10,502,759.10

2

Pajak Restoran

1,339,280.00

3,736,500.00

13,061,247.00

0.00

18,137,027.00

3

Pajak Hiburan

0.00

2,437,350.00

5,912,250.00

0.00

8,349,600.00

4

Pajak Reklame

0.00

18,834,413.40

106,067,576.00

0.00

124,901,989.40

5


0.00

2,971.50

0.00

0.00

2,971.50

6

Pajak Parkir

0.00

973,500.00

3,043,750.00

0.00

4,017,250.00

7

Pajak Air Tanah

1,299,175.00

2,470,652.40

280,766.00

0.00

4,050,593.40

0.00

2,865,000.00

2,465,000.00

0.00

5,330,000.00

521,022,433.70

1,625,020,486.80

2,408,159,109.00

16,490,988,155.00

21,045,190,184.50

532,317,238.70

1,657,934,555.70

2,539,242,425.50

16,490,988,155.00

21,220,482,374.90

8 9

Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan

JUMLAH

Rincian piutang pajak daerah per 31 Desember 2014 dapat disajikan sebagai berikut :

No

URAIAN

PIUTANG PAJAK

PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

SALDO PIUTANG PAJAK SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH

1

Pajak Hotel

92,381,227.00

10,502,759.10

81,878,467.90

2

Pajak Restoran

51,970,294.00

18,137,027.00

33,833,267.00

3

Pajak Hiburan

19,949,000.00

8,349,600.00

11,599,400.00

4

Pajak Reklame

274,916,530.00

124,901,989.40

150,014,540.60

136



5


6

Pajak Parkir

7

Pajak Air Tanah

8

Pajak Sarang Burung Walet

9

Pajak Bumi dan Bangunan JUMLAH

9,905.00

2,971.50

6,933.50

9,332,500.00

4,017,250.00

5,315,250.00

21,788,790.00

4,050,593.40

17,738,196.60

14,480,000.00

5,330,000.00

9,150,000.00

31,934,265,666.00

21,045,190,184.50

10,889,075,481.50

32,419,093,912.00

21,220,482,374.90

11,198,611,537.10

b. Piutang Retribusi Piutang yang diakui atas retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya yaitu Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang disamakan dengan surat ketetapan itu, yang pembayarannya belum diterima dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi. Piutang retribusi per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp647.480.624,00 mengalami penurunan sebesar Rp275.458.627,10 atau sebesar 29,85% dari saldo piutang retribusi tahun 2013 sebesar Rp922.939.251,50. 2014 Rp

Uraian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (titik strategis) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa tanah) Retribusi Sarang Burung Walet Retribusi Adum Sewa Kolam Renang Sewa Konstruksi

2013 Rp

Naik/Turun %

58.820.000,00

217.710.250,00

(72,98)

2.730.903,50 0,00 0,00 42.000.000,00 0,00

11.140.242,00 0,00 0,00 85.500.000,00 7.500.000,00

(75,49) 0,00 0,00 (50,88) (100,00)

416.800,00

2.908.800,00

(85,67)

Retribusi Rusunawa

30.314.655,00

0,00

100,00

Retribusi Pemakaman dan Pengabuan

91.849.500,00

60.694.000,00

51,33

Retrbusi Ijin Trayek

Retribusi Pemakaian Tempat Pasar/Grosir/Kios/Toko

282.641.125,90

230.866.600,70

22,43

Retribusi Ijin Gangguan

23.012.190,00

24.810.565,00

(7,25)

Retribusi IMB

83.142.400,00

281.184.930,00

(70,43)

Retribusi Menara Telekomunikasi Jumlah

32.553.050,00

623.863,80

647.480.624,40

922.939.251,50

5.117,97 (29,85)

Berdasarkan umur piutang, kolektibilitas piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut : NO 1 2

URAIAN

<1 Tahun (2014)

1 th s.d <2 th (2013)

Retribusi Titik Strategis Retribusi Sewa Tanah

3

Sarang burung

4

Administrsi umum

5

Kolam renang

60,000,000.00

2 th s.d < 3 th (2012)

3 th atau > 3 th (<2011)

117,640,000.00

592,551,250.00

710,191,250.00

5,461,807.00

13,950,964.00

19,412,771.00

5,850,000.00

5,850,000.00

275,000.00

275,000.00

JUMLAH

60,000,000.00

KETERANGAN DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD

137



6 7

8 9 10 11 12 13

Sewa konstruksi reklame Retribusi Ijin Trayek Retribusi Pemakaian Tempat Pasar/ Grosir / Kios/Toko Retribusi Ijin gangguan Retribusi IMB Retribusi PKD Sewa Hunian Rusunawa Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat Retribusi Menara Telekomunikasi JUMLAH

0.00 241,600.00

284,800.00

202,469,687.00

102,189,793.00

24,631,600.00 55,814,200.00

662,500.00 31,509,100.00

30,252,950.00

4,410,000.00

51,155,000.00

44,700,000.00

36,169,914.00

182.00

400,734,951.00

243,756,375.00

0.00 526,400.00

57,771,105.00 760,000.00 21,706,500.00

896,922,141.00 29,909,200.00 32,113,000.00

1,259,352,726.00 55,963,300.00 141,142,800.00 34,662,950.00

29,040,000.00

124,895,000.00 36,170,096.00

232,379,412.00

1,571,571,555.00

DPPKAD DISHUB

PERINDAGKOP BPMP2T DPU DPU DPU DISKOMINFO

2,448,442,293.00

Rincian penyisihan piutang retribusi yang tidak tertagih dapat disajikan sebagai berikut : UMUR PIUTANG NO PENYISIHAN PIUTANG

<1 Tahun (2014)

1 th s.d <2 th (2013)

2 th s.d < 3 th (2012)

3 th atau > 3 th (<2011)

Lancar

Kurang Lancar

Diragukan

Macet

10%

30%

50%

100%

Jumlah

KETERANGAN

1

Retribusi Titik Strategis

0.00

0.00

58,820,000.00

592,551,250.00

651,371,250.00

2

Retribusi Sewa Tanah

0.00

0.00

2,730,903.50

13,950,964.00

16,681,867.50

3

Sarang burung

0.00

0.00

0.00

5,850,000.00

5,850,000.00

4

Administrsi umum

0.00

0.00

0.00

275,000.00

275,000.00

5

Kolam renang

0.00

18,000,000.00

0.00

0.00

18,000,000.00

6

Sewa konstruksi reklame

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,160.00

85,440.00

0.00

0.00

109,600.00

Retribusi Pemakaian Tempat Pasar/ Grosir / Kios/Toko

20,246,968.70

30,656,937.90

28,885,552.50

896,922,141.00

976,711,600.10

Retribusi Ijin gangguan

2,463,160.00

198,750.00

380,000.00

29,909,200.00

32,951,110.00

Retribusi IMB

5,581,420.00

9,452,730.00

10,853,250.00

32,113,000.00

58,000,400.00

3,025,295.00

1,323,000.00

0.00

0.00

4,348,295.00

5,115,500.00

13,410,000.00

14,520,000.00

0.00

33,045,500.00

3,616,991.40

54.60

0.00

0.00

3,617,046.00

40,073,495.10

73,126,912.50

116,189,706.00

1,571,571,555.00

1,800,961,668.60

7

8 9 10 11 12 13

Retribusi Ijin Trayek

Retribusi PKD Sewa Hunian Rusunawa Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat Retribusi Menara Telekomunikasi JUMLAH

DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DISHUB

PERINDAGKOP BPMP2T DPU DPU DPU DISKOMINFO

Berdasarkan tabel kolektibilitas piutang dan penyisihan piutang retribusi tidak tertagih, maka saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2014 dapat disajikan sebagai berikut :

138



No

URAIAN


PIUTANG RETRIBUSI

SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH

1

Retribusi Titik Strategis

710,191,250.00

651,371,250.00

58,820,000.00

2

Retribusi Sewa Tanah

19,412,771.00

16,681,867.50

2,730,903.50

3

Sarang burung

5,850,000.00

5,850,000.00

0.00

4

Administrsi umum

275,000.00

275,000.00

0.00

5

Kolam renang

60,000,000.00

18,000,000.00

42,000,000.00

6

Sewa konstruksi reklame

0.00

0.00

0.00

7

Retribusi Ijin Trayek

526,400.00

109,600.00

416,800.00

8

Retribusi Pemakaian Tempat Pasar/ Grosir / Kios/Toko

1,259,352,726.00

976,711,600.10

282,641,125.90

9

Retribusi Ijin gangguan

55,963,300.00

32,951,110.00

23,012,190.00

10

Retribusi IMB Retribusi PKD Sewa Hunian Rusunawa Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat Retribusi Menara Telekomunikasi

141,142,800.00

58,000,400.00

83,142,400.00

34,662,950.00

4,348,295.00

30,314,655.00

124,895,000.00

33,045,500.00

91,849,500.00

36,170,096.00

3,617,046.00

32,553,050.00

2,448,442,293.00

1,800,961,668.60

647,480,624.40

11 12 13

JUMLAH AUDITED

c. Piutang Lainnya Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp4.116.563.567,22 atau turun sebesar 31,18% dari jumlah piutang lainnya tahun 2013 sebesar Rp5.981.784.081,99. Uraian

2014 Rp

Piutang Bunga

2013

Naik/Turun

Rp

%

387.791.041,37

63.586.780,74

509,86

Piutang Kompensasi Tenaga Harian

0,00

0,00

0,00

Piutang Penjualan Hewan Ternak

0,00

0,00

0,00

Piutang Penjualan Alat Pertanian

0,00

0,00

0,00

Piutang Rusunawa

0,00

24.435.500,00

3.547.943.400,85

5.893.761.801,25

180.829.125,00

0,00

4.116.563.567,22

5.981.784.081,99

Piutang BLUD RSUD Bendan Piutang BLUD Puskesmas Jumlah

(100,00) (39,80) 100,00 (31,18)

139



Kolektibilitas piutang lainnya selain BLUD dapat disajikan sebagai berikut : NO

1 2 3

URAIAN

1 th s.d <2 th (2013)

<1 Tahun (2014)

Piutang Bunga Dana Bergulir Koperasi Piutang Bunga Dana Bergulir Trading House

17,850,000.00

2 th s.d < 3 th (2012)

-

3 th atau > 3 th (<2011)

97,126,277.14

Jumlah

-

17,850,000.00

-

97,126,277.14

5

Piutang Bunga Dana Bergulir KKP Piutang Bunga Dana Bergulir Hewan Ternak Piutang Kompensasi Tenaga Kontrak

6

Piutang Hand Traktor

34,974,100.00

34,974,100.00

7

Piutang Ternak

21,405,000.00

21,405,000.00

8

Piutang Rusunawa

4

237,106,800.00

-

-

-

237,106,800.00

121,963,092.00

-

-

-

121,963,092.00

-

-

-

-

-

JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN

376,919,892.00

-

97,126,277.14

56,379,100.00

530,425,269.14

Kolektibilitas piutang lainnya BLUD dapat disajikan sebagai berikut :

<1 Tahun (2014) 9 A

PIUTANG BLUD PIUTANG BLUD (RSUD BENDAN) Piutang Umum

437,480,682.00

1 th s.d <2 th (2013)

2 th s.d < 3 th (2012)

3 th s.d < 4 th (<2011)

4 th s.d < 5 th (2010)

> 5 th

189,279,878.00

432,440,784.00

269,534,783.00

45,057,768.00

38,104,370.00

Piutang Jamsostek Piutang Askes Piutang Jamkesda

-

Piutang Jamkesmas Piutang In Health Piutang Klinik MPS Piutang Telkom

Piutang Taspen Piutang Kios Makan Piutang Parkir

B

JUMLAH PIUTANG BLUD (RSUD BENDAN) PIUTANG BLUD (DINAS KESEHATAN) Piutang BPJS Piutang Jamkesda

-

-

-

-

-

-

8,719,979.00

-

8,719,979.00

7,033,184.00

-

7,033,184.00

27,872,417.00

-

27,872,417.00

-

-

520,000.00

520,000.00

Piutang Ambulance

Piutang PT. POS

1,411,898,265.00

-

Piutang PT KAI

Piutang BPJS

-

JUMLAH

3,477,514,814.00

3,477,514,814.00

7,106,663.00

7,106,663.00

2,582,460.00

2,582,460.00

1,960,000.00

1,960,000.00

1,030,000.00

1,030,000.00

3,971,300,199.00

189,799,878.00

432,440,784.00

269,534,783.00

45,057,768.00

38,104,370.00

4,946,237,782.00

231,808,000.00

231,808,000.00

8,457,500.00

8,457,500.00

Piutang Inhealth

140



840,000.00

JUMLAH PIUTANG BLUD (DINAS KESEHATAN) JUMLAH PIUTANG BLUD Jumlah Piutang Lainnya

840,000.00

241,105,500.00

-

-

-

-

-

241,105,500.00

4,212,405,699.00

189,799,878.00

432,440,784.00

269,534,783.00

45,057,768.00

38,104,370.00

5,187,343,282.00

4,589,325,591.00

189,799,878.00

529,567,061.14

325,913,883.00

575,483,037.14

38,104,370.00

5,187,343,282.00

Piutang lainnya disajikan dalam Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) yang dihitung berdasarkan jumlah piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Penyisihan piutang atas piutang lainnya selain piutang BLUD dapat diuraikan sebagai berikut :

<1 Tahun (2014)

1 th s.d <2 th (2013)

2 th s.d < 3 th (2012)

3 th atau > 3 th (<2011)

Lancar

Kurang Lancar

Diragukan

Macet

10%

30%

50%

100%

UMUR PIUTANG NO PENYISIHAN PIUTANG

Jumlah

5

Piutang Bunga Dana Bergulir Koperasi Piutang Bunga Dana Bergulir Trading House Piutang Bunga Dana Bergulir KKP Piutang Bunga Dana Bergulir Hewan Ternak Piutang Kompensasi Tenaga Kontrak

6


-

-

-

34,974,100.00

34,974,100.00

7

Piutang Ternak

-

-

-

21,405,000.00

21,405,000.00

8

Piutang Rusunawa JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN

-

-

-

-

-

37,691,989.20

-

48,563,138.57

56,379,100.00

142,634,227.77

1 2 3 4

1,785,000.00

-

-

-

1,785,000.00

-

-

48,563,138.57

-

48,563,138.57

23,710,680.00

-

-

-

23,710,680.00

12,196,309.20

-

-

-

12,196,309.20

-

-

-

-

-

Penyisihan piutang BLUD dapat disajikan sebagai berikut : UMUR PIUTANG

<1 Tahun (2014)

1 th s.d <2 th (2013)

2 th s.d < 3 th (2012)

3 th s.d < 4 th (<2011)

4 th s.d < 5 th (2010)

> 5 th

NO

A

JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG PIUTANG BLUD (RSUD BENDAN) Piutang Umum Piutang Jamsostek Piutang Askes Piutang Jamkesda Piutang Jamkesmas Piutang In Health Piutang Klinik MPS

25%

25%

35%

50%

75%

100%

109,370,170.50

47,319,969.50

151,354,274.40

134,767,391.50

33,793,326.00

38,104,370.00

514,709,501.90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,179,994.75

-

-

-

-

-

2,179,994.75

1,758,296.00

-

-

-

-

-

1,758,296.00

Piutang Telkom

141



6,968,104.25

-

-

-

-

-

6,968,104.25

-

-

-

-

-

-

-

-

130,000.00

-

-

-

-

130,000.00

869,378,703.50

-

-

-

-

-

869,378,703.50

1,776,665.75

-

-

-

-

-

1,776,665.75

645,615.00

-

-

-

-

-

645,615.00

490,000.00

-

-

-

-

-

490,000.00

257,500.00

-

-

-

-

-

257,500.00

992,825,049.75

47,449,969.50

151,354,274.40

134,767,391.50

33,793,326.00

38,104,370.00

1,398,294,381.15

57,952,000.00

-

-

-

-

-

57,952,000.00

2,114,375.00

-

-

-

-

-

2,114,375.00

210,000.00

-

-

-

-

-

210,000.00

60,276,375.00

-

-

-

-

-

60,276,375.00

1,053,101,424.75

47,449,969.50

151,354,274.40

134,767,391.50

33,793,326.00

38,104,370.00

1,458,570,756.15

Piutang PT KAI Piutang Ambulance Piutang BPJS Piutang PT. POS Piutang Taspen Piutang Kios Makan Piutang Parkir

B

JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG BLUD (RSUD BENDAN) PIUTANG BLUD (DINAS KESEHATAN) Piutang BPJS Piutang Jamkesda Piutang Inhealth JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG BLUD (DINAS KESEHATAN) JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG BLUD

Berdasarkan tabel diatas kolektibilitas dan penyisihan piutang tidak tertagih di atas maka dapat dirinci saldo piutang lainnya per 31 Desember 2014 sebagai berikut :

No

1

2

URAIAN

Piutang Bunga -Piutang Bunga Dana Bergulir Koperasi -Piutang Bunga Dana Bergulir Trading House -Piutang Bunga Dana Bergulir KKP -Piutang Bunga Dana Bergulir Hewan Ternak Piutang Kompensasi Tenaga Kontrak

PIUTANG LAINNYA


SALDO PIUTANG LAIINYA SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH

474,046,169.14

86,255,127.77

387,791,041.37

17,850,000.00

1,785,000.00

16,065,000.00

97,126,277.14

48,563,138.57

48,563,138.57

237,106,800.00

23,710,680.00

213,396,120.00

121,963,092.00

12,196,309.20

109,766,782.80

0.00

0.00

0.00

3


34,974,100.00

34,974,100.00

0.00

4

Piutang Ternak

21,405,000.00

21,405,000.00

0.00

5

Piutang Rusunawa

0.00

0.00

0.00

6

Piutang BLUD PIUTANG BLUD (RSUD BENDAN)

5,187,343,282.00

1,458,570,756.15

3,728,772,525.85

4,946,237,782.00

1,398,294,381.15

3,547,943,400.85

Piutang Umum Piutang Jamsostek

1,411,898,265.00

514,709,501.90

897,188,763.10

0.00

0.00

0.00

142



Piutang Askes

0.00

0.00

0.00

Piutang Jamkesda

0.00

0.00

0.00

Piutang Jamkesmas

0.00

0.00

0.00

8,719,979.00

2,179,994.75

6,539,984.25

Piutang In Health Piutang Klinik MPS

7,033,184.00

1,758,296.00

5,274,888.00

Piutang Telkom

27,872,417.00

6,968,104.25

20,904,312.75

Piutang PT KAI

0.00

0.00

0.00

520,000.00

130,000.00

390,000.00

Piutang Ambulance Piutang BPJS

3,477,514,814.00

869,378,703.50

2,608,136,110.50

Piutang PT. POS

7,106,663.00

1,776,665.75

5,329,997.25

Piutang Taspen

2,582,460.00

645,615.00

1,936,845.00

Piutang Kios Makan

1,960,000.00

490,000.00

1,470,000.00

Piutang Parkir

1,030,000.00

257,500.00

772,500.00

PIUTANG BLUD (DINAS KESEHATAN)

241,105,500.00

60,276,375.00

180,829,125.00

Piutang BPJS

231,808,000.00

57,952,000.00

173,856,000.00

8,457,500.00

2,114,375.00

6,343,125.00

840,000.00

210,000.00

630,000.00

5,717,768,551.14

1,601,204,983.92

4,116,563,567.22

Piutang Jamkesda Piutang Inhealth JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN_

3.

Persediaan Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rekening persediaan merupakan saldo persediaan hasil opname fisik yang dilakukan masing-masing SKPD dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Opname Persediaan. Nilai persediaan yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Saldo persediaan Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp10.730.257.419,38. Rincian saldo persedian per 31 Desember 2014 dapat disajikan sebagai berikut :

NO

URAIAN

2014 ( Rp )

2013 ( Rp )

Naik/Turun %

1

Persediaan Alat Tulis Kantor

133.961.180,00

177.329.157,00

(24,46)

2

Persediaan Alat Listrik

39.084.465,00

28.104.500,00

39,07

3

Persediaan Bahan Baku Bangunan

0,00

0,00

0,00

4

Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas

12.460.200,00

127.837.600,00

(90,25)

143



5

Persediaan Obat-obatan

6.162.006.915,83

4.402.358.114,00

39,97

6

Persediaan Bahan Kimia

1.259.203.013,31

946.837.726,00

32,99

2.593.680.327,24

2.197.070.849,00

18,05

38.718.912,00

60.760.912,00

(36,28)

458.742.152,00

500.774.069,00

(8,39)

0,00

0,00

0,00

1.905.000,00

1.056.000,00

80,40

0,00

0,00

0,00

22.390.154,00

14.313.282,00

56,43

8.105.100,00

14.900.000,00

(45,60)

0,00

0,00

0,00

10.730.257.419.38

8.471.342.209,00

26,67

Persediaan Material/ bahan Lainnya Persediaan Bahan/Alat Kebersihan/Alat Rumah Tangga

7 8 9

Persediaan Barang Cetakan

10

Persediaan Perangko

11

Persediaan Benda Pos/ Meterai

12

Persediaan Bahan Bakar Minyak

13

Persediaan Bahan Makanan Pokok

14

Persediaan Tanaman

15

Persediaan Hewan/Ternak Jumlah

5.2.1.2 Investasi Jangka Panjang Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Saldo Investasi Jangka Panjang adalah Penempatan Dana Pemerintah Kota Pekalongan dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada BUMD atau dalam bentuk penyertaan lainnya dengan jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya menjadi investasi non permanen dan investasi permanen. Rincian investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 dapat disajikan sebagai berikut : Uraian Investasi Non Permanen

2014 Rp

2013

Naik/Turun

Rp

%

3.152.228.432,00

3.334.459.836,00

(5,47)

Investasi Permanen

46.210.252.044,28

38.740.013.881,40

19,28

Jumlah

49.362.480.476,28

42.074.473.717,40

17,32

144



a.

Investasi Non Permanen Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang, yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Program dana bergulir yang disalurkan dan dikelola bekerja sama dengan PD BPR Bank Pekalongan (pergantian nama dari PD BPR Bank Pasar Pekalongan) selaku channelling agency adalah dana bergulir usaha ketahanan pangan dan KKP perikanan, dana bergulir kepada lembaga koperasi dan simpan pinjam dan dana bergulir koperasi UKM dan Trading House. Sedangkan dana bergulir hewan ternak disalurkan dan dikelola oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kota Pekalongan. Saldo Investasi Non Permanen – Dana Bergulir per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut : URAIAN Investasi Non Permanen-Dana Bergulir Usaha Ketahanan Pangan dan Dana Bergulir KKP Perikanan Investasi Non Permanen-Dana Bergulir Kepada Lembaga Koperasi simpan pinjam dan USP Investasi Non Permanen-Dana Bergulir Koperasi UKM dan Trading House Investasi Non Permanen-Dana Bergulir HewanTernak Jumlah

Saldo

investasi

non

permanen

per

2014 (Rp)

2013 (Rp)

2.947.213.402,00

2.932.900.005,00

0,49

205.015.030,00

186.804.250,00

9,75

0,00

0,00

0,00

0,00

214.755.581,00

(100,00)

3.152.228.432,00

3.334.459.836,00

(5,47)

31

Desember

2014

Naik/Turun %

adalah

sebesar

Rp3.152.228.432,00 atau menurun sebesar 5,47% dari saldo investasi non permanen per 31 Desember 2013 sebesar Rp3.334.459.836,00. Penyajian investasi non permanen berdasarkan Net Realizable Value (NRV) yang disajikan sebesar sisa pokok perguliran dikurangi dengan penyisihan atas dana bergulir yang diragukan dapat ditagih. Adapun nilai dana bergulir diragukan dapat tertagih per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

145



URAIAN Investasai Non Permanen-dana Bergulir Diragukan Tertagih ( KKP perikanan ) Investasai Non Permanen-dana Bergulir Diragukan Tertagih ( Koperasi Simpan Pinjam dan USP ) Investasai Non Permanen-dana Bergulir Diragukan Tertagih ( Koperasi UKM dan Trading House )

481.989.742,00

530.689.351,00

Jumlah (PPAP)

579.761.310,00

660.985.096,00

Investasai Non Permanen-dana Bergulir Diragukan Tertagih ( Hewan Ternak ) Jumlah

2014 (Rp)

2013 (Rp)

52.786.598,00

67.099.995,00

44.984.970,00

63.195.750,00

196.868.812,00

26.261.731,00

776.630.122,00

687.246.827,00

Investasi non permanen pada dana bergulir KKP Perikanan, Lembaga Koperasi Simpan Pinjam/USP dan Koperasi UKM Trading House nilai penyisihannya merupakan nilai pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan perhitungan penyisihan dana bergulir yang diragukan dapat tertagih atas investasi non permanen pada dana bergulir hewan ternak mengacu pada penyisihan piutang tidak tertagih khususnya piutang lainnya yaitu berdasarkan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 950/275 Tahun 2013 tentang Penyisihan Piutang Daerah. Berikut adalah rincian investasi non permanen masing-masing dana bergulir sebagai berikut : 

Dana Bergulir Ketahanan Pangan dan KKP Perikanan Dana bergulir ini merupakan dana Bergulir Ketahanan Pangan dan KKP Perikanan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2006 dan diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2008. Terakhir diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2012. Saldo investasi dana bergulir ketahanan panagan dan KKP Perikanan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp2.947.213.402,00 yang dapat disajikan sebagai berikut : Dana Bergulir pada penerima

859.508.701,00

Penyisihan atas Dana Bergulir diragukan tertagih Nilai Bersih Dana Bergulir Saldo Rekening Penampungan di BPR Bank Pekalongan

(52.786.598,00) 806.722.103,00 2.140.491.299,00

Jumlah nilai dana bergulir

2.947.213.402,00

Nilai investasi non permanen dana bergulir KKP Perikanan diragukan tertagih per 31 Desember 2014 sebesar Rp52.786.598,00 merupakan nilai pembentukan 146



Penyisihan

Penghapusan

Aktiva

Produktif

(PPAP).

penampungan (PD Bank Pekalongan No. 203-01898) sebesar

Rp2.149.629.454,00

terdiri

dari

Saldo

di

rekening

per 31 Desember 2014

angsuran

pokok

sebesar

Rp2.140.491.299,00 dan bunga atas rekening bank yang mengendap bulan Desember 2014 yang belum disetorkan ke rekening Kas Daerah sebesar Rp9.138.155,00 (disetorkan ke kasda tanggal 31 Januari 2015). Pendapatan bunga baik yang berasal dari angsuran bunga oleh penerima dana bergulir maupun bunga atas saldo rekening penampungan tidak menambah saldo dana bergulir di Neraca. Adapun tunggakan bunga dana bergulir yang belum dibayar oleh penerima dana bergulir kepada Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebesar Rp237.106.800,00 dan dicatat sebagai piutang bunga. Kolektibilitas dan penyisihan dana bergulir diragukan tertagih dapat disajikan sebagai berikut : Kualitas Lancar Kurang lancar

Dana bergulir pada penerima

Nilai Bersih

264.997.500,00

1.324.988,00

263.672.512,00

49.166.100,00

4.916.610,00

44.249.490,00

Diragukan



PPAP

0,00

0,00

0,00

Macet

545.345.101,00

46.545.000,00

498.800.101,00

Jumlah

859.508.701,00

52.786.598,00

806.722.103,00

Dana Bergulir Koperasi Simpan Pinjam Dana bergulir ini merupakan dana bergulir kepada sebelas Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-Koperasi) melalui PD. BPR Bank Pekalongan berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2006. Saldo investasi non permanen dana bergulir koperasi simpan pinjam per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp205.015.030,00, yang dapat disajikan sebagai berikut : Dana Bergulir pada penerima Penyisihan atas Dana Bergulir yang diragukan dapat tertagih Nilai Bersih Dana Bergulir

79.009.938,00 (44.984.970,00) 34.024.968,00

Saldo Rekening Penampungan di BPR Bank Pekalongan

170.990.062,00

Jumlah nilai dana bergulir

205.015.030,00

Sedangkan nilai investasi non permanen dana bergulir Koperasi Simpan pinjam dan USP diragukan tertagih per 31 Desember 2014 sebesar Rp44.984.970,00 147



merupakan nilai pembentukan Penyisihan penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Saldo rekening penampungan (PD. BPR Bank Pekalongan No. 203-02726) per 31 Desember

2014 sebesar

Rp171.703.328,00

terdiri dari angsuran

pokok

Rp170.990.062,00 dan bunga atas rekening bank yang mengendap bulan Desember 2013 yang belum di setor ke kasda sebesar Rp713.266,00 (disetor ke Kasda tanggal

31 Januari 2015). Pendapatan bunga baik yang berasal dari

angsuran bunga oleh penerima dana bergulir maupun bunga atas saldo rekening penampungan tidak menambah saldo dana bergulir di Neraca. Adapun tunggakan bunga dana bergulir yang belum dibayar oleh penerima dana bergulir kepada Pemkot Pekalongan sebesar Rp17.850.000,00 dan dicatat sebagai piutang bunga sebagaimana diuraikan dalam penjelasan piutang bunga. Kolektibilitas dan penyisihan dana bergulir diragukan tertagih sebagai berikut: Kualitas Lancar


Nilai Bersih

26.663.033,00

133.315,00

26.529.718,00

8.328.056,00

832.806,00

7.495.250,00

0,00

0,00

0,00

Macet

44.018.849,00

44.018.849,00

0,00

Jumlah

79.009.938,00

44.984.970,00

34.024.968,00

Kurang lancar Diragukan



PPAP

Dana Bergulir Koperasi UKM dan Trading House Dana bergulir ini merupakan dan bergulir pinjaman modal kepada anggota Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Trading House melalui PD. BPR Bank Pekalongan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2008. Saldo Investasi Non Permanen dalam Dana Bergulir Koperasi UKM dan Trading House per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00 yang merupakan saldo/nilai bersih pinjaman pada penerima dana bergulir. Saldo pokok dana bergulir pada rekening PD BPR Bank Pekalongan sebesar Rp0,00. Adapun perincian sebagai berikut : Dana Bergulir pada penerima Penyisihan atas Dana Bergulir yang diragukan dapat tertagih Nilai Bersih Dana Bergulir

481.989.742,00 (481.989.742,00) 0,00

Saldo Rekening Penampungan di BPR Bank Pasar

0,00

Jumlah

0,00

Sedangkan nilai investasi non permanen dana bergulir Koperasi UKM dan Trading House diragukan tertagih per 31 Desember 2014 sebesar Rp481.989.742,00 merupakan nilai pembentukan Penyisihan penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). 148



Saldo rekening penampungan (PD. Bank Pekalongan No. 203-02791) per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00. Seluruh pokok angsuran investasi non permanen dana bergulir Koperasi UKM dan Trading House ini sudah disetor ke kas daerah. Pendapatan bunga baik yang berasal dari angsuran bunga oleh penerima dana bergulir maupun bunga atas saldo rekening penampungan tidak menambah saldo dana bergulir di neraca. Adapun tunggakan bunga dana bergulir yang belum dibayar

penerima

dana

bergulir

kepada

Pemkot

Pekalongan

sebesar

Rp97.126.277,14 dan dicatat sebagai piutang bunga sebagaimana diuraikan dalam penjelasan piutang bunga. Kolektibilitas dan penyisihan dana bergulir diragukan tertagih sebagai berikut : Kualitas




PPAP

Nilai Bersih

Lancar

0,00

0,00

0,00

Kurang lancar

0,00

0,00

0,00

Diragukan

0,00

0,00

0,00

Macet

481.989.742,00

481.989.742,00

0,00

Jumlah

481.989.742,00

481.989.742,00

0,00

Dana Bergulir Hewan Ternak Dana bergulir ini merupakan dana bergulir Hewan Ternak berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Ternak Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikotan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Ternak Pemerintah Kota Pekalongan. Saldo investasi non permanen dana bergulir hewan ternak per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00 merupakan dana yang masih bergulir di peternak dikurangi penyisihan atas dana bergulir yang diragukan dapat tertagih. Uraian Saldo per 31/12/2013 Angsuran tahun 2014 Saldo per 31/12/2014 Piutang Bunga

Perguliran Awal

Perguliran Redistribusi

Jumlah

214.517.312,00

26.500.000,00

241.017.312,00

30.398.500,00

13.750.000,00

44.148.500,00

184.118.812,00

12.750.000,00

196.868.812,00

114.625.467,00

7.337.625,00

121.963.092,00

Penyisihan

196.868.812,00

Nilai Bersih

0,00

149



Dana pokok yang bergulir di peternak sebesar Rp196.868.812,00 terdiri dari 2 macam perguliran, yaitu perguliran awal senilai Rp184.118.812,00 dan perguliran redistribusi senilai Rp12.750.000,00. Perkembangan dana pokok yang bergulir di peternak selama tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Perguliran Awal Sisa dana pokok perguliran awal yang bergulir di peternak pada tahun 2013 sebesar Rp214.517.312,00 dan angsuran pokok yang masuk selama tahun 2014 sebesar Rp30.398.500,00 dengan rincian sebagai berikut : No

Jenis Ternak

Angsuran (Rp)

1

Kambing domba 2008

3.873.750,00

2

Kambing domba 2009

250.000,00

Jumlah Kambing Domba 3

Itik 2008

900.000,00

4

Itik 2009

2.000.000,00 Jumlah Itik

Jumlah (Rp)

4.123.750,00

2.900.000,00

5

Sapi Potong 2008

1.000.000,00

6

Sapi potong 2009

6.000.000,00

Jumlah Sapi Potong

7.000.000,00

7

Sapi Perah 2008

7.474.750,00

8

Sapi perah 2009

8.900.000,00

Jumlah Sapi Perah

16.374.750,00

Jumlah Semua

30.398.500,00

Sisa dana yang masih bergulir di peternak per 31 Desember 2014 sebesar Rp184.118.812,00 dengan piutang bunga sebesar Rp114.625.467,00. 

Perguliran Redistribusi Sisa dana pokok perguliran redistribusi yang bergulir di peternak pada tahun 2013 sebesar Rp26.500.000,00 dan angsuran pokok yang masuk atas redistribusi ternak selama tahun 2014 sebesar Rp13.750.000,00, meliputi : - Kambing/Domba

Rp

7.250.000,00

- Sapi Potong

Rp

6.500.000,00

Jadi sisa dana yang masih bergulir di peternak atas perguliran redistribusi 150



ternak per 31 Desember 2014 sebesar Rp12.750.000,00 dengan piutang bunga sebesar Rp7.337.625,00. Total sisa dana yang masih bergulir di peternak sebesar Rp196.868.812,00 dengan rincian sebagai berikut : - Sisa dana yang masih bergulir di peternak atas perguliran awal sebesar Rp184.118.812,00. - Sisa dana yang masih bergulir di peternak atas perguliran redistribusi sebesar Rp12.750.000,00. Dengan piutang bunga sebesar Rp121.963.092,00. Rekening penampungan pokok di Bank Jateng nomor 1-007-001262 atas nama Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan sudah ditutup pada tanggal 19 Januari 2012 dengan menyetorkan seluruh saldo dana pokok sebesar Rp203.576.063,00 ke Kas Daerah Kota Pekalongan dengan kode rekening Penerimaan Pembiayaan. Dan setiap masukan pokok di tahun 2014 sesudah rekening pokok ditutup langsung disetorkan masuk ke Kas

Daerah

Kota

Pekalongan

dengan

kode

rekening

Penerimaan

Pembiayaan. Pendapatan bunga yang berasal dari angsuran bunga tidak menambah saldo dana bergulir di neraca. Kolektibilitas dan penyisihan dana bergulir diragukan tertagih sebagai berikut : Kualitas

b.


Penyisihan

Nilai Bersih

Lancar

0,00

0,00

0,00

Kurang lancar

0,00

0,00

0,00

Diragukan

0,00

0,00

0,00

Macet

196.868.812,00 196.868.812,00

0,00

Jumlah

196.868.812,00 196.868.812,00

0,00

Investasi Permanen Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi Permanen merupakan penyertaan modal pemerintah daerah (PMPD) pada Lembaga Keuangan bank, 151



Lembaga Keuangan bukan Bank, PDAM Kota Pekalongan dan PT. PRPP Jateng. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut : No. 1

2 3 4

Investasi Permanen (PMPD) pada Lembaga Keuangan-Bank ….. a. PT Bank Jateng b. PD BPR Bank Pekalongan c. BPR BKK Kota Pekalongan Lembaga Keuangan – Bukan Bank ( PD BKK Pkl Utara)…. PDAM Kota Pekalongan…… PT PRPP Jateng................... Jumlah

Kepemilikan Saham

31 Desember 2014 (Rp,)


Naik/Turun %

100,00%

6.734.000.000,00 9.109.436.706,00

6.105.000.000,00 8.205.094.898,00

10,30 11,02

47,98%

2.528.715.537,97

2.118.882.381,45

19,34

7.648.971.959,04 19.883.927.841,27 305.200.000,00 46.210.252.045,28

6.929.866.429,03 15.075.970.172,93 305.200.000,00 38.740.013.881,41

10,38 31,89 0,00 19,28

67,10% 97,99% 0,61%

Saldo investasi permanen penyertaan modal Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp46.210.252.045,28 mengalami peningkatan sebesar Rp7.470.238.163,87 atau 19,28% dibandingkan saldo investasi permanen per 31 Desember 2013 sebesar Rp38.740.013.881,41. Penambahan tersebut dikarenakan pada tahun 2014, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penyertaan modal pada : -

PT. Bank Jateng sebesar Rp629.000.000,00;

-

PDAM Kota Pekalongan sebesar Rp7.500.000.000,00;

-

PD BPR Bank Pekalongan sebesar Rp600.000.000,00;

-

PD BKK Pekalongan Utara sebesar Rp500.000.000,00

-

PD BKK Kota Pekalongan sebesar Rp500.000.000,00

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan, untuk penyertaan modal kurang dari 20% dicatat dengan metode biaya sedangkan untuk kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan dicatat menggunakan metode ekuitas. Berdasarkan metode ekuitas, nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Daerah. Perhitungan nilai investasi dengan menggunakan metode ekuitas dapat disajikan sebagai berikut :

152



Investasi Permanen (PMPD) pada

Proporsi

Saldo Investasi Metode Ekuitas

Ekuitas BUMD (audited)

Lembaga Keuangan-Bank ….. - PD BPR Bank Pekalongan - BPR BKK Kota Pekalongan Lembaga Keuangan – Bukan Bank ( PD BKK Pkl Utara)…. PDAM Kota Pekalongan……

100.00

9,109,436.706,00

9,109,436.707,00

47.98

5.270.353.351,34

2.528.715.537,97

67.10

11,399.362.085,00

7.648.971.959,04

97.99

20,291,792,878.12

19,883,927,841.27

46.070.945.020,46

39.171.052.044,28

Jumlah

Dengan menggunakan metode ekuitas maka nilai investasi pada PDAM Kota Pekalongan per 31 Desember 2014 sebesar Rp19.883.927.841,27, PD. BPR Bank Pekalongan sebesar Rp9.109.436.707,00, BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp2.528.715.537,97

dan

pada

PD

BKK

Pekalongan

Utara

sebesar

Rp7.648.971.959,04. Penilaian tersebut didasarkan pada Laporan Keuangan BUMD TA. 2014 audited yang didukung dengan resipis saham. Sedangkan penilaian investasi pada PT. Bank Jateng dan PT. PRPP Jateng menggunakakn metode biaya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Penilaian Investasi pada PT. Bank Jateng Penyertaan modal Pemerintah Kota Pekalongan pada PT. Bank Jateng per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp6.734.000.000,00 merupakan akumulatif penyertaan modal per 31 Desember 2013 sebesar Rp6.105.000.000,00 dan penambahan penyertaan modal tahun 2014 sebesar Rp629.000.000,00. Hal tersebut didukung dengan : -

Penerbitan Surat Kolektif Saham No. 5220/PRC.03.02/2013 tanggal 8 Juli 2013 sebesar Rp5.628.000.000,00 (terdiri dari 4.890 lembar saham seri A. Nomor 796870 s.d. 801759 sebesar Rp4.890.000.000,00 dan 738 lembar saham Seri B Nomor 378944 s.d. 379681 sebesar Rp738.000.000,00);

-

Surat

Keterangan

Setoran

Modal

dari

PT.

Bank

Jateng

Nomor

:

7316/PRC.03.02/2013 tanggal 30 September 2013 atas penambahan setoran modal tahun 2013 sebesar Rp477.000.000,00; -

Surat

Keterangan

Setoran

Modal

dari

PT.

Bank

Jateng

Nomor

:3241/PRC.03.02/2014 tanggal 17 April 2014 atas penambahan setoran modal tahun 2014 sebesar Rp629.000.000,00

153



Penilaian Investasi pada PT. PRPP Jateng.



Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pekalongan kepada PT. PRPP Jateng per 31 Desember 2014 sebesar Rp305.200.000,00. Jumlah tersebut sesuai dengan Surat Direktur Utama PT. PRPP Jawa Tengah Nomor 142/DIR/PRPP/E/110/11 tanggal 31 Oktober 2011 perihal komposisi penyertaan modal di PT PRPP Jawa Tengah. 5.2.1.3 Aset Tetap Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kota Pekalongan melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya dan sumbangan dari pihak ke tiga. Saldo Aset Tetap 31 Desember 2014 sebesar Rp2.182.281.670.004,37 meningkat sebesar Rp148.326.634.599,07 dibandingkan saldo per 31 Desember 2013 sebesar Rp2.033.955.035.405,29, dengan rincian sebagai berikut : Jenis Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung & Bangunan Jalan, Irigasi & Jaringan


Pengurangan (Rp,)


870.605.109.207,37

24.589.808.359,00

14.408.082.000,00

860.423.382.848,37

236.622.446.667,29

61.227.889.257,63

20.241.989.018,00

195.636.546.427,67

599.445.417.486,13

99.156.959.332,00

27.451.999.428.17

527.740.457.582,30

433.985.814.285,69

63.376.835.599,00

5.639.066.781.00

376.248.045.467,69

24.727.043.603,89

8.915.266.385,00

46.444.790.907,38

62.256.568.126,27

16.895.838.754,00

16.895.838.754,00

11.650.034.953,00

11.650.034.953,00

2.182.281.670.004,37

274.162.597.686.63

125.835.963.087.55

2.033.955.035.405,29

Aset Tetap Lainnya Konstruksi dlm Pengerjaan Jumlah

Penambahan (Rp,)

Berdasarkan tabel diatas, masing-masing jenis aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut : a.

Tanah Saldo Tanah per 31 Desember 2014 sebesar Rp 870.605.109.207,37 meningkat sebesar Rp10.181.726.359,00

dibandingkan

saldo

per

31

Desember

2013

sebesar

Rp860.423.382.848,37 Peningkatan sebesar Rp 10.181.726.359,00 tesebut berasal dari penambahan dan pengurangan sebagai berikut :

154



Penambahan : - Koreksi Tambah Saldo Awal

Rp.

15.674.134.992,00

- Realisasi Belanja Modal Tanah

Rp.

5.518.907.640,00

- Kapitalisasi belanja barang jasa

Rp.

4.000.000,00

- Reklasifikasi tambah asset tetap Belanja

Rp.

3.392.765.727,00

Rp.

24.589.808.359,00

Modal Jumlah penambahan Pengurangan : -

Koreksi Kurang Saldo Awal

Rp.

214.000.000,00

-

Reklasifikasi kurang asset tetap

Rp.

14.194.082.000,00

Jumlah pengurangan

Rp.

14.408.082.000,00

Penjelasan tambahan atas aset tetap tanah per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut : 1. Didalam aset tetap tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan terdapat 1.737 bidang tanah, yang sudah bersertifikat 870 bidang tanah dan 867 bidang tanah yang belum bersertifikat (data terlampir). Dari 870 bidang tanah yang bersertifikat sudah tercatat dalam SIMBADA sebanyak 796 bidang tanah. Adapun sisanya sejumlah 74 bidang tanah masih perlu pengecekan lebih lanjut. Dari 870 bidang tanah yang bersertifikat terdapat dua bidang tanah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan dicatat di Aset lainnya sebagai aset kemitraan dengan pihak ketiga : No.

No.Sertifikat

Hak Tanah

Alamat

Penggunaan

Pihak Ketiga

AW 484191

Luas (M2) 3.900

1

Hak Pengelolaan

Jl. Mangga

AB 972114

10.775

Hak Pakai ( Proses Hak Penggelolaan)

Jl. Dr. Sutomo

Mall Banjarsari Ex. Terminal Lama

PT. DISC Semarang PT. Prima Lestari Investindo

2

2. Didalam aset tetap tanah Pemerintah Kota Pekalongan juga terdapat tanah yang disewakan kepada pihak lain, dan atas tanah tersebut dikenakan sewa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah, serta dicatat sebagai pendapatan sewa tanah pada lain-lain PAD yang sah. Asset tetap tanah tersebut belum bersertifikat dan masih berstatus Tanah Negara. Namun demikian atas tanah - tanah tersebut, 155



Pemerintah Kota Pekalongan memiliki Surat Keterangan Penguasaan Tanah Yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekalongan. Atas dasar Surat Penguasaan tanah tersebut Pemerintah kota Pekalongan telah menginventarisir tanah – tanah sebagaii upaya pengamanan terhadap asset Pemerintah. Adapun tanah negara yang di sewakan oleh pemerintah Kota Pekalongan antara lain: Tabel Tanah Negara Yang di Sewakan No 1

SKPD Pencatat DPPKAD

Luas Tanah 126

Alamat JL.PEMBANGUNAN

Penggunaan PERUM WARGA SARIP

2

DPPKAD

100

JL.PEMBANGUNAN

3

DPPKAD

4

DPPKAD

5

DPPKAD

6

DPPKAD

7

8

Rp

Nilai Buku 41.706.000

Status Tanah Negara

PERUM WARGA SALIYAN/M

Rp

33.100.000

Tanah Negara

H.AZIS

Rp 113.160.000

RIYANTO

Rp 141.450.000

300

JL.BENDAN(BENDAN BARAT) JL.MURIYA 10(BENDAN BARAT)

Tanah Negara Tanah Negara

400

JL.MERAPI 7(BENDAN BARAT)

LS.TAMBUAN

Rp 188.600.000

Tanah Negara

JL.RINJANI 3(BENDAN BARAT)

SUSMAMTO

Rp 150.880.000

320

Tanah Negara

JL.MERAPI 7(BENDAN BARAT)

AFIYAH

Rp 169.740.000

360

Tanah Negara

JL.VETERAN 23

ISWINARSO

Rp 120.484.000

JL.VETERAN GG. III

YAKUP CIPTO

Rp

58.256.000

JL.VETERAN GG.III

R.SLAMET/SRI REJEKI SURONO

Rp

52,960,000

Rp

69,179,000

AGI MUDZAKIR NY.SUPARNO

Rp

58,256,000

Rp

3.806.500

JL.KALIBANGER

PERUMAHAN NOYONTAAN 17 ORANG

Rp1.309.000.00

Tanah Negara Tanah Negara Tanah Negara Tanah Negara Tanah Negara Tanah Negara Tanah Negara

JL.PONCOL BARU

UTK PERUMAHAN PONCOL BARU 41 ORG

Rp 826.500.000

Tanah Negara

JL.JAWA

PERUM WARGA KERGON

Rp 987.704.000

Tanah Negara

240

DPPKAD

DPPKAD 364

9

DPPKAD

10

DPPKAD

176 160

11

DPPKAD

JL.VETERAN 46 209

12

DPPKAD

13

DPPKAD

176

JL.VETERAN 46 B JL.VETERAN 46 C

12 14

DPPKAD 5,500

15

DPPKAD 3,000

16

DPPKAD 2,984

156



No 17

SKPD Pencatat DPPKAD

17

DPPKAD

Luas Tanah 1,478 80

Alamat JL.KARIMUNJAWA

Penggunaan PERUM WARGA KERGON

Nilai Buku Rp 489.218.000

Status Tanah Negara

Kauman

PERUM WARGA Kauman

Rp

Tanah Negara

19.040.000

3. Dalam aset tetap tanah tahun 2013, Pemerintah Kota Pekalongan sudah menyajikan tanah atas jalan kota sesuai daftar kondisi jalan Kota Pekalongan yang disusun oleh DPU Kota Pekalongan sejumlah 166 ruas jalan kota (SK. Walikota No. 620/300/Tahun 2013 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan dan Jembatan di Kota Pekalongan) dengan penilaian berdasarkan NJOP tahun 2008 sejumlah Rp281.157.389.050,00. Upaya untuk mensertifikatkan ke Kantor Pertanahan di Tahun 2014 telah dilakukan namun belum dapat terealisasi, berdasar hasil koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Pekalongan bahwa tanah jalan tidak dapat disertifikatkan. 4. Tanah milik Pemerintah Kota Pekalongan yaitu Komplek Batik Plaza yang pengelolaannya diserahkan kepada

Pihak Ketiga namun Pemerintah Kota

Pekalongan belum memiliki bukti kepemilikannya sehingga menjadi temuan oleh BPK. Pada tahun 2014 Komplek Batik Plaza sudah diterbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor 149 atas nama Pemerintah Pekalongan dengan No Sertifikat BO 708589 tanggal 3 September 2014 luas 8.258 m. 5. Aset Tanah pada DPU sesuai dengan rekomendasi Tim Verifikasi Aset Inspektorat, terdapat 2 (dua) bidang tanah yang dihapuskan karena tanah tersebut merupakan tanah masyarakat/wakaf dan telah 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak tanggal pencatatan pada daftar barang DPU serta 2 (dua) bidang tanah yang merupakan salah catat atas tanah penimbunan sampah di Kel. Landungsari, adapun bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut : No

Kode Barang

Reg

1.

01.01.01.03.08

0001

Makam umum/ kuburan umum

1980

20.066 m2

Harga (dalam ribu rupiah) 4.195.867

2.

01.01.01.03.08

0002

1984

93.166 m2

6.614.786

3.

01.01.13.03.03

0008

Makam umum/ kuburan umum Tanah lapangan penimbunan

1992

28 m2

Nama/Jenis Barang

Tahun Pembelian

Ukuran

5.656

Keterangan Kuburan umum Panjang Wetan Kuburan umum Sapuro Penimbunan sampah di Kelurahan

157



4.

01.01.13.03.03

0009

pembuangan sampah Tanah lapangan penimbunan pembuangan sampah

Landungsari 1992

200 m2

62.800

Penimbunan sampah di Jl. Blimbing

Disamping itu DPU juga melakukan reklasifikasi kurang atas aset tetap tanah sebanyak 26 bidang dengan penjelasan sebagai berikut : a. Sebanyak 20 register tanah direklas ke asset tetap lainnya sebesar Rp2.148.214.000,00

dan

nilai

penataan

kawasan

jetayu

sebesar

Rp968.565.000,00; b. Sebanyak 6 register tanah

direklas ke

bangunan gedung sebesar

Rp193.194.000,00. 6. Menindaklanjuti hasil rapat kerja yang diselenggarakan oleh DPPKA Propinsi Jawa Tengah dimana asset Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang telah diserahkan

ke

Pemerintah

Kota

Pekalongan

berdasarkan

Berita

Acara

No.030/5938 tanggal 9 Maret 2001, perihal serah terima personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen satuan kerja instansi vertical departemen yang dialihkan kepada Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut : No 1

2 3. 4.

SKPD Pencatat Disperinda gkop

Luas Tanah 1.000

Disperinda gkop

300

Dinsosnak ertrans BKD

840 990

Alamat Jl.Urip Sumoharjo

Jl. Karya Bakti Ds. Panjang Wetan Jl. Majapahit No. 10 Pekalongan

Hak Tanah Hak Pakai No. 3 Hak Pakai No. 1 Hak Pakai No.30

Penggunaan Gedung Ex.Kantor Perindustrian dan perdagangan Eks Rumdin Kepala Perdagangan Loka Bina Karya Kantor BKD

Nilai (Rp.)

Ket.

221.000.000

Sudah diserahkan

66.300.000

Sudah diserahkan

125.580.000 208.395.000

Belum diserahkan

Untuk eks Kantor Perindustrian di Jl. Majapahit No. 10 yang sekarang digunakan untuk Kantor BKD sertifikat nya belum diserahkan. Menindaklanjuti hal tersebut maka dimohonkan surat kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/02032 tanggal 16 Juni 2014 perihal Permohonan Sertifikat Tindaklanjut P3D BMD Cabang Dinas Prop. Jawa Tengah dan telah dijawab secara tertulis melalui surat Kepala Dinperindag Prop. Jawa Tengah Nomor 030/2168 tanggal 2 Juli 2014 yang menegaskan bahwa Aset Cabang Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Jl. Majapahit 158



No. 10 Kota Pekalongan saat ini sudah tidak tercatat dalam KIB Dinperindag Propinsi Jateng dan sertifikat atas tanah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dipegang dan disimpan oleh DPPAD Provinsi Jawa

Tengah.

Menindaklanjuti hal tersebut maka dikirimkan surat kepada Kepala DPPAD Propinsi Jawa Tengah Nomor 030/02869 tanggal 19 Agustus 2014 perihal Permohonan sertifikat tindak lanjut P3D BMD eks Kantor Cabang Dinas Provinsi Jawa Tengah namun hingga saat ini belum ada surat jawaban atas surat tersebut. Adapun asset tanah eks Kantor Perindustrian dan Perdagangan di Jl. Urip Sumoharjo dan eks rumdin Kepala Perdagangan di Jl. Karya Bakti dimana sertifikat asli telah diserahkan maka telah diajukan permohonan sertifikat balik nama dan telah terbit sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Pekalongan yaitu sebagai berikut : No

Bidang Tanah

1

Gedung Ex.Kantor Perindustrian dan perdagangan Eks Rumdin Kepala Perdagangan

2

Luas Tanah 1.000

300

Alamat Jl.Urip Sumoharjo

Jl. Karya Bakti

Hak Tanah HP No. 79

HP No 122

No sertifikat

Nilai (Rp.)

Ket.

BQ 547333

221.000.000

Balik nama Hak Pakai No. 3

BQ 547334

66.300.000

Balik nama Hak Pakai No. 1

7. Adapun bidang tanah yang belum diserahkan namun sudah tercatat di Pemerintah Kota Pekalongan apabila sudah digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan maka untuk dimohonkan hibah tanah kepada Guberrnur Jawa Tengah. Adapun bidang tanah tesebut adalah sebagai berikut : SKPD Pencatat Dinsosnak ertrans

Luas Tanah 3.450

2

Dinsosnak ertrans

13.600

3

KLH

No 1

1.290

Alamat Boyongsari Panjang Wetan Kec.Pekalongan Utara Boyongsari Panjang Wetan Kec.Pekalongan Utara Jl. Singosari No.2 Kota Pekalongnan

Hak Tanah Hak Pakai No.19 Hak Pakai No.21 Hak Pakai No.34

Penggunaan Ex.Lokalisasi WTS (dihuni oleh Ex Mucikari) Barak Sosial, LBK, Gedung Kantor KLH

Nilai (Rp.)

Ket.

515.775.000

Belum diserahkan

2.033.200.000

Belum diserahkan

163.185.000

Belum diserahkan

159



Permohonan hibah tanah telah dikirimkan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Surat Walikota Pekalongan Nomor 030/02040 tanggal 17 Juni 2015 perihal Permohonan Hibah Tanah dan Bangunan berupa Kantor Cabang Dinas PU Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Jl. Singosari Kelurahan Podosugih Kota Pekalongan yang sekarang telah digunakan untuk Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, namun belum ada surat jawaban atas surat tersebut. 8. Seluruh tanah eks bengkok Kelurahan Bandengan sudah 7 (tujuh) tahun terendam rob (pasang laut) adapun tanah eks bengkok dimaksud adalah sebagai berikut : Tahun Perolehan

No

Letak/Alamat

1

Kelurahan Bandengan kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan

12/30/1955

2

Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan

12/31/1955

3


4

Luas Tanah

Penggunaan

Nilai Perolehan

Bengkok Lurah

Rp 229,336,000

Leter C No. 1 Persil 11/II Luas 3.488 M2

6,725

Bengkok sekretaris

Rp 442,168,750

Leter C No. 2 Persil 15 / II Luas 6.725 M2

12/31/1955

3,388

Bengkok Kesra

Rp 222,524,586


kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan

12/31/1955

8,400

Bengkok K Umum

Rp 552,300,000

Leter C No. 9 Persil 26 / III Luas 4.150 M2

5


12/31/1955

4,650

Bengkok Kasi Pemerintahan

Rp 305,737,500


6


12/31/1955

4,650

Bengkok kasi Pembangunan

Rp 305,737,500

Leter C No. 5 Persil 35 / I Luas 4.650 M2

7


12/31/1955

4,613

Bengkok Keuangan

Rp 303,304,750


8

Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan utara Kota Pekalongan

12/31/1955

5,000

Bengkok Umum

Rp 328,750,000

Leter C No. 10 Persi l 33 / I Luas 5.000 M2

3,488

Keterangan

160



9

Kelurahan Bandengan kecamatan pekalongan Utara Kota Pekalongan

12/31/1955

8,600

Bengkok Kadus I

Rp 565,450,000


10

Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota pekalongan

12/31/1955

5,900

Bengkok Kadus II

Rp 387,925,000


11


12/31/1955

13,100

Bengkok Lurah

Rp 861,325,000


12


12/31/1955

16,350

Bengkok Lurah

Rp 1,075,012,500


13


12/31/1955

10,000

Bengkok Lurah

Rp

657,500,000


14

Kelurahan Bandengan kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan

12/31/1955

16,013

Bengkok Lurah

Rp 1,052,854,750


15

kelurahan Bandengan Kecamatan pekalongan Utara kota Pekalongan

12/31/1955

5,150

Bengkok Lurah

Rp

362,282,500

Leter C No. 1 Persil 6 / V Luas 5.150 M2

16

Kel. Bandengan

12/31/1955

5,000

Pertanian

Rp

50,000,000

17

Kel. Bandengan

12/31/1955

Pertanian

Rp

272,572,914

4,150

Leter C No. 12 Persil 33 / I Luas 5.000 M2 Leter C No. 9 Persil No. 26/III luas 4.150 M2

9. Pada KIB A Dinas Kesehatan terdapat satu bidang tanah yang terletak di daerah Panjang Wetan pengadaan tahun 1978 senilai Rp. 3.575.000,00 tercatat sebagai tanah untuk Pustu Panjang Wetan seluas 143 m3 dengan keterangan bersertifikat HP No. 8/ Kel. Panjang Wetan tanggal 17-7-1978 namun bukti kepemilikan sertifikat tersebut tidak tersimpan di Bidang Aset DPPKAD Kota Pekalongan karena setelah dilakukan penelusuran di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan bahwa sertifikat dimaksud adalah An. Pemda Kotamadya Pekalongan terletak di Jl. WR Supratman dan berdasarkan SK Walikota Nomor 011/034/1985 tanggal 161



15-3-1985 tentang Pelepasan Tanah Pemkot Pekalongan Yang Diatasnya Berdiri Bangunan Gedung Kantor DPRD Kepada Pihak Ketiga Dengan Mendapat Ganti Rugi, sehingga sertifikat HP No 8 tersebut bukan bukti kepemilikan untuk Pustu Panjang Wetan dan dilakukan koreksi data pada KIB A Dinas Kesehatan. b.

Peralatan dan Mesin Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2014 sebesar Rp236.622.446.667,29 menigkat sebesar Rp40.985.900.239,62 dibandingkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp195.636.546.427,66. Peningkatan sebesar Rp40.985.900.239,62 tesebut berasal dari penambahan dan pengurangan sebagai berikut: Penambahan : - Koreksi Tambah Saldo Awal

Rp

7.305.672.842,54

- Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp

46.931.751.713,10

- Kapitalisasi BOP

Rp

5.475.244,00

- Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan

Rp

89.780.000,00

- Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Rp

414.255.028,00

- Hibah/Bantuan dari Pihak Ketiga

Rp

2.497.576.214,00

- Reklasifikasi rekening aset tetap

Rp

3.983.378.215,98

Rp

61.227.889.257,62

Rp

4.724.508.095,61

Rp

1.771.464.644,71

Jumlah penambahan Pengurangan : - Koreksi kurang saldo awal - Dihapuskan (Dilelang, Dihibahkan, Dimusnahkan, Hilang) - Reklasifikasi rekening Aset tetap dan

c.

Ekstrakomtabel

Rp 13.746.016.277,68

Jumlah Pengurangan

Rp 20.241.989.018,00

Gedung dan Bangunan Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014 sebesar Rp599.445.417.486,13 meningkat sebesar Rp71.704.959.903,83 dibandingkan saldo per 31 Desember 2013 sebesar Rp527.740.457.582,30. P eningkatan sebesar Rp71.704.959.903,83 tesebut berasal dari penambahan dan pengurangan sebagai berikut : Penambahan : 162



-

Koreksi Saldo Awal

Rp

-

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rp

4.842.982.165,00 50.973.506.001,00

-

Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan

Rp

34.669.000,00

-

Kapitalisasi Belanja Barang Jasa

Rp

64.375.000,00

-

Hibah / Bantuan dari Pihak Ke Tiga

Rp 29.394.476.740,00

-

Reklasifikasi rekening Aset Tetap

Rp 13.846.950.423,00

Jumlah Penambahan

Rp

99.156.959.332,00

Rp

566.073.000,00

Rp

3.091.460.250,17

Pengurangan : -


-

Dihapuskan (Dilelang, Dihibahkan, Dimusnahkan, Hilang)

-

Reklasifikasi rekening Aset Tetap dan ekstrakomtabel

Rp 23.794.466.178,00

Jumlah pengurangan

d.

Rp

27.451.999.428,17

Jalan, Jaringan dan Irigasi Saldo

Jalan,

Jaringan

dan

Irigasi

per

31

Desember

2014

sebesar

Rp433.985.814.285,69 meningkat sebesar Rp57.737.768.818,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2013 sebesar Rp376.248.045.467,69 dengan rincian sebagai berikut : Penambahan : -

Koreksi Saldo Awal

Rp

172.204.011,00

-

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi

Rp

54.360.052.331,00

-

Hibah/Bantuan dari Pihak Ketiga

Rp

4.000.000,00

-

Reklasifikasi Rekening Aset Tetap

Rp

8.840.579.257,00

Jumlah Penambahan

Rp

63.376.835.599,00

Pengurangan : -

Koreksi Saldo Awal

Rp

1.600.000,00

-


Rp

5.637.466.781,00

Jumlah Pengurangan

Rp

5.639.066.781,00 163



e.

Aset Tetap Lainnya Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rp24.727.043.603,89 berkurang sebesar Rp37.529.524.522,38 dibandingkan saldo per 31 Desember 2013 sebesar Rp62.256.568.126,27, dengan rincian sebagai berikut: Penambahan : -

Koreksi Saldo Awal

Rp

3.561.919.630,00

-

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Rp

1.212.781.450,00

-

Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Rp

173.381.151,00

-

Hibah

Rp

627.235.858,00

-


Rp

3.339.948.296,00

Jumlah Penambahan

Rp

8.915.266.385,00

Pengurangan :

f.

-


Rp 40.844.506.139,00

-

Penghapusan barang Inventaris

Rp

5.013.547.209,00

-

Reklasifikasi rekening Aset Tetap Dan Ekstrakomtabel

Rp

586.737.559,38

Jumlah Pengurangan

Rp 46.444.790.907,38

Konstruksi Dalam Pekerjaan Konstruksi

Dalam

Pengerjaan

(KDP)

per

31

Desember

2014

sebesar

Rp16.895.838.754,00 bertambah sebesar Rp5.245.803.801,00 dibandingkan dengan Konstruksi

dalam

Pengerjaan

per

31

Desember

2013

yaitu

sebesar

Rp11.650.034.953,00 dengan rincian sebagai berikut : Penambahan : -

Pembangunan gedung dan bangunan

Rp 15.108.365.753,00

-

Pembangunan jalan, irigasi dan jaringan

Rp

1.787.473.001,00

Jumlah Penambahan

Rp

16.895.838.754,00

Disdikpora

Rp

11.650.034.953,00

Jumlah Pengurangan

Rp

11.650.034.953,00

Pengurangan : -

Pembangunan gedung dan bangunan

164



5.2.1.4 Dana Cadangan Pembentukan dana cadangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015 yang dimaksudkan untuk menyediakan dana dengan tujuan membiayai penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015. Dana Cadangan Pemerintah Kota Pekalongan ditempatkan dalam bentuk deposito di Bank Jateng Cabang Pekalongan. Dana Cadangan Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp11.277.248.510,00, dengan rincian sebagai berikut: Jumlah (Rp) 1.000.000.000,00 3.500.000.000,00 1.000.000.000,00 3.500.000.000,00 1.500.000.000,00 10.500.000.000,00

Tanggal Penempatan 10 Desember 2012 12 Agustus 2013 12 Oktober 2013 17 Maret 2014 24 Desember 2014 Jumlah

Bunga s/d 31 Desember 2014 (Rp) 138.599.234,00 332.858.491,00 90.565.114,00 215.225.671,00 0,00 777.248.510,00

Total Dana Cadangan s/d 31 Desember 2014 (Rp) 1.138.599.234,00 3.832.858.491,00 1.090.565.114,00 3.715.225.671,00 1.500.000.000,00 11.277.248.510,00

5.2.1.5 Aset Lainnya Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp32.998.577.369,22 mengalami penurunan sebesar Rp9.100.268.541,31 atau sebesar 21,62% dibandingkan saldo aset lainnya per 31 Desember 2013 sebesar Rp42.098.845.910,53. Aset Lainnya dapat dirinci sebagai berikut : No. 1. 2. 3.

Jenis Aset Lainnya Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga

4.

Aset Tidak berwujud

5.

Aset Lain-lain

6.

Uang Jaminan Jumlah

2014

Naik/Turun %

2013 0,00

0,00

0,00

0,00

5.856.800,00

(100)

12.328.020.000,00

12.328.020.000,00

0,00

14.697.992.427,86

14.623.926.627,86

0,51

5.930.604.941,36

15.089.159.744,67

(60,70)

41.960.000,00

51.882.738,00

(19,13)

32.998.577.369,22

42.098.845.910,53

(21,62)

Rincian aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut : a.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah bahwa Tuntutan Perbendaharaan (TP) adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan 165



kepada

Bendaharawan

yang

bersangkutan

diharuskan

mengganti

kerugian.

Kekurangan perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk. Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber antara lain dari hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional. Dari hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional, di Pemerintah Kota Pekalongan tidak terdapat kerugian yang disebabkan oleh kekurangan perbendaharaan sehingga tidak ada Tuntutan Perbendaharaan. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian. Dari hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional, kerugian daerah yang terjadi di Pemerintah Kota Pekalongan antara lain kelebihan pembayaran tunjangan anak dan beras atas PNS, pemberian honorarium yang melebihi standar dan kerugian lain yang disebabkan oleh kelalaian PNS. Tagihan TGR yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan SK Pembebanan dan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) per 1 Januari 2014 adalah sebesar Rp 5.856.800,00, yang terdiri dari saldo piutang : 

Dra. Titik Sunarsih sebesar Rp2.832.000,00



Siti Maesaroh, M.Pd sebesar Rp24.800,00



Siti Nur Intan sebesar Rp3.000.000,00

Atas saldo piutang tersebut pada periode TA. 2014 dapat tertagih sebesar Rp 5.856.800,00, sehingga saldo piutang per 31 Desember 2014 sebesar Rp 0,00 dengan perincian sebagai berikut: No

Jenis Kasus (Th. kejadian)

Jumlah Kerugian

Sisa per 31 Des Mutasi Tambah 2013 2014

Mutasi Kurang 2014

Sisa per 31 Des 2013

1

TGR 2010

18.414.900,00

2.856.800,00

0,00

(2.856.800,00)

0,00

2

TGR 2012

7.000.000,00

3.000.000,00

0,00

(3.000.000,00)

0,00

25.414.900,00

5.856.800,00

0,00

(5.856.800,00)

0,00

Jumlah

Selain tagihan TGR tersebut di atas, terdapat kasus kerugian daerah yang belum ada SK Pembebanan/SKTJM per 1 Januari 2014 sebesar Rp 561.628.000,00 yaitu 166



kewajiban pengembalian Biaya Penunjang Operasional (BPO) dan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekalongan periode masa bhakti 2004 – 2009. Atas kewajiban tersebut, pada periode TA. 2014 terdapat angsuran sebesar Rp 12.850.000,00 atas nama Ismet Inonu, SH., MH., sehingga saldo atas

kasus kerugian daerah yang belum ada SK Pembebanan/SKTJM per 31

Desember 2014 sebesar Rp 548.778.000,00. b.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan Aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Saldo kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp12.328.020.000,00. Kemitraan dengan Pihak ketiga dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Kemitraan BOT Mall Banjarsari Pemerintah Kota Pekalongan telah mengikatkan diri dalam kerjasama pengelolaan Pasar Banjarsari sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 050/01132 Tahun 2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Kerja Sama Penataan dan Pembangunan

Pasar

Banjarsari

Kota

Pekalongan.

Pembangunan

Pasar

Banjarsari dan Mall Banjarsari di atas tanah milik Pemerintah Kota Pekalongan seluas 17.330 m² senilai Rp5.545.600.000,00 dengan Hak Pakai Pemerintah Kota berlokasi di Kelurahan Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan perjanjian Nomor 050/01132 Tahun 2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Kerja Sama Penataan dan Pembangunan Pasar Banjarsari Kota Pekalongan sampai dengan adendum ke IV Nomor 050/01853 Tanggal 5 Agustus 2010 terdapat kerjasama kemitraan BOT untuk Mall Banjarsari dan BTO untuk Pasar Banjarsari. Untuk Kemitraan Mall Banjarsari Pemerintah Kota Pekalongan menyerahkan sertifikat HGB diatas HPL atas tanah seluas 3.900m2 senilai Rp1.248.000.000,00. Nilai bangunan Mall Banjarsari (Atrium/Plaza tiga lantai) pada tahun 2012 sebesar Rp24.037.146.545,00. Berdasarkan hasil LHP BPK RI atas LKD Tahun 2012, terkait dengan bangunan mall Banjarsari dan bangunan pasar, BPK merekomendasikan Walikota Pekalongan agar Pemerintah Kota Pekalongan

memperhitungkan

kembali

nilai

Aset

Tetap

sebesar

Rp9.000.047.320,00. Atas rekomendasi tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penghitungan kembali Pemisahan Aset Bangunan Pasar Banjarsari 167



dan Atrium Banjarsari. Hasil penghitungan kembali dituangkan dalam berita acara Perhitungan Pemisahan Aset Bangunan Pasar Banjarsari dan Atrium Banjarsari Nomor 050/0980.1 tanggal 14 Mei 2013. Berdasarkan berita acara tersebut, maka nilai bangunan mall banjarsari terkoreksi menjadi sebesar Rp26.272.678.000,00 atau

bertambah

sebesar

Rp2.235.531.455,00

dari nilai semula

sebesar

Rp24.037.146.545,00. Perjanjian dimaksud berlaku sejak 25 September 2005 s/d 11 Juni 2032. 

Kemitraan BOT Ramayana Pemerintah Kota Pekalongan telah mengikatkan diri dengan PT. Prima Lestari Investindo dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 415.4/0974 dan Nomor 18/PLI/IV/2012 tentang Pembangunan Dan Pengelolaan Pusat Perbelanjaan di Lahan Eks Terminal Bus Kota Pekalongan. Pemerintah Kota Pekalongan menyerahkan sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Noyontaan atas tanah seluas ± 9.660 m2 senilai Rp11.080.020.000,00. Adapun nilai investasi atas kemitraan BOT Ramayana adalah sebesar Rp54.048.700.000,00, dan jangka waktu kerjasama selama 25 tahun.

c.

Aset Tak Berwujud Aset tak berwujud per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp14.697.992.427,86.

SKPD

2014

2013

Naik/Turun

Rp

Rp

%

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Dinas Perhubungan dan Parbud

249.085.400,00 106.547.725,00

228.585.400,00 106.547.725,00

8,97 0,00

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Kesehatan

75.855.000,00 125.300.000,00

68.280.000,00 125.300.000,00

11,09 0,00

16.390.000,00

16.390.000,00

0,00

2.695.000,00

2.695.000,00

0,00

84.319.172,86 55.412.000,00 48.257.000,00 13.098.672.000,00 619.189.000,00 205.279.330,00 9.490.800,00

84.319.172,86 55.412.000,00 48.257.000,00 13.098.672.000,00 619.189.000,00 170.279.330,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,55 0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

14.697.992.427,86

14.623.926.627,86

0,51

Dinas Pekerjaan Umum Badan Kepegawaian Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Bagian Humas/Diskominfo Dindukcapil Disperindagkop dan UKM RSUD Bendan DPPKAD BPM2AKB DPPK Jumlah ………………………………………………..

168



Aset tak berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Saldo aset tak berwujud pada BPMP2T per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp249.085.400,00 mengalami kenaikan sebesar 8,97% dibandingkan saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2013 sebesar Rp228.585.400,00. Aset tak berwujud ini berupa : 

Software/Aplikasi SIMPADU sebesar Rp213.280.400,00



Software Operating System Tahun 2010 sebesar Rp15.305.000,00



Paket Program SMS Gateway sebesar Rp20.500.000,00

2. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Saldo aset tidak berwujud Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp106.547.725,00, yang terdiri dari : 

Aplikasi pengujian kendaraan bermotor secara komputerisasi pengadaan tahun 2012 sebesar Rp66.597.725,00. Aplikasi ini memberi kemudahan sistem administrasi pelayanan uji kendaraan bermotor mulai dari pencarian data sampai pembuatan stiker, buku uji, SKRD dan laporan hasil uji.



Sistem Informasi Transformasi sebagai pembangunan awal Master Aplikasi Perhubungan (tahun 2009) sebesar Rp39.950.000,00, yang terdiri dari : a. Sub menu aplikasi lalu lintas, yang sudah terisi dengan : - Aplikasi informasi jalan, berisikan database tentang informasi/keadaan jalan di Kota Pekalongan (± 168 ruas jalan) yang meliputi : peta jalan, panjang – lebar jalan, kepadatan lalu lintas, jumlah simpangan dll. - Aplikasi trafic light, berisikan rekaman kamera tentang kondisi simpang jalan dimana trafic light dipasang. Rencana kedepan disetiap trafic light yang padat arus lalu lintasnya akan dipasang CCTV dan dihubungkan dengan

studio

kontrol

transportasi/lalu

lintas

yang

ada

di

Dishubparbud. b. Sub menu aplikasi Keur Kendaraan, masih berupa mangkokan/wadah yang akan dikembangkan pada kegiatan berikutnya. c. Aplikasi perparkiran, masih berupa mangkokan/wadah yang akan dikembangkan pada kegiatan berikutnya. 3. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Saldo aset tak berwujud Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp75.855.000,00, mengalami kenaikan sebesar 11,09% 169



dibandingkan saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2013 sebesar Rp68.280.000,00, dengan rincian sebagai berikut : 

Aplikasi/software pengolahan dan penyimpanan arsip pengadaan tahun 2006 sebesar Rp20.000.000,00.



Biaya pemeliharaan tahun anggaran 2009 sebesar Rp34.680.000,00



Software adobe acrobat dan kliping book sebesar Rp13.600.000,00



Film si Buki sebesar Rp7.575.000,00

4. Dinas Kesehatan Saldo aset tak berwujud Dinas Kesehatan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp125.300.000,00 berupa Aset SIMPUS sebesar Rp81.300.000,00 dan software SIM BKPM senilai Rp44.000.000,00. 5. Dinas Pekerjaan Umum Saldo Aset Tak berwujud Dinas Pekerjaan Umum per 31 Desember 2014 sebesar Rp16.390.000,00

berupa

website

pengadaan

Tahun

2013

sebesar

Rp16.390.000,00. 6. Badan Kepegawaian Daerah Saldo Aset Tak Berwujud Badan Kepegawaian Daerah per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.695.000,00 berupa Router pengadaan 2011 yaitu suatu alat/software yang terpasang sebuah komputer yang berguna untuk membelokkan data dari suatu sistem jaringan ke sistem yang lain. Logikanya sebuah sitem jaringan tidak dapat berpindah ke sistem yang lain exp Sis A menggunakan IP 192.168.1.1 dan Sis B menggunakan IP 192.168.2.1 maka kompi yang menggunakan Sis A tidak dapat melakukan komunikasi dengan Sis B tanpa Router. Dalam SAPK berguna untuk mensinkronkan jaringan VPN BKN dan LAN BKD sehingga dapat berkomunikasi walaupun memiliki kelas yang berbeda. 7. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Aset lainnya aset tak berwuujud pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga per 31 Desember 2014 sebesar Rp84.319.172,86 berupa software manajemen perpustakaan, software e library dan aplikasi perpustakaan. 8. Dinas Komunikasi dan Informatika Saldo aset tak berwujud Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp55.412.000,00, yang berupa : 

software editing untuk mengedit dan mengolah video serta memberikan efek animasi gambar pada Batik TV sebesar Rp8.000.000,00. 170





software dan aplikasi LPPL Batik TV sebesar Rp47.412.000,00.

Aset tak berwujud ini sebelumnya dicatat oleh Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Pekalongan, karena terjadi perubahan SOTK maka sejak tanggal 1 September 2014, Bagian Humas dan Protokol digabung dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. 9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Saldo aset tak berwujud Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp48.257.000,00 berupa aplikasi pengarsipan dan dokumen capil. 10. Dinas Perindagkop dan UKM Saldo

aset

tak

berwujud

per

31

Desember

2014

adalah

sebesar

Rp13.098.672.000,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut : Aset tak berwujud yang dimiliki Dinas Perindagkop dan UKM berupa hak pengalihan pemakaian tempat bangunan Pasar Banjarsari yang telah dibayarkan Pemerintah Daerah kepada Investor yang seharusnya dibayar oleh pedagang sesuai dengan perjanjian kemitraan Nomor 050/01132 Tahun 2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Kerjasama Penataan dan Pembangunan Pasar Banjarsari Kota Pekalongan antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan PT. Dian Insan Sarana Cipta Semarang dan yang terakhir telah diubah dengan Addendum 04 Nomor 050/01853 Tanggal 5 Agustus 2010. Sampai dengan 31 Desember 2013 hak pemakaian bangunan pasar yang dibayar oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebesar Rp13.098.672.000,00 dengan rincian : -

Tanggal 5 Desember 2005 telah dibayarkan sebesar Rp992.400.000,00 untuk hak pemakaian seluas 413,5 m2 di Blok B lantai 3 Pasar Banjarsari.

-

Tanggal 23 Desember 2006 telah dibayarkan sebesar Rp750.000.000,00 dan tanggal 10 November 2007 telah dibayarkan sebesar Rp532.272.000,00 untuk hak pemakaian seluas 537,19 m2 dan 2 (dua) unit tempat tempat usaha (Kios) kosong (Kios K3C6 dan K3C25) seluas 17,1875 m2 di Los Blok C, D dan Blok F Lantai 3 Pasar Banjarsari.

-

Tanggal 22 Agustus 2011 telah dibayarkan sebesar Rp4.994.017.017,00 untuk hak pemakaian toko sebanyak 7 (tujuh) unit dan kios sebanyak 154 unit di lantai 3.

171



-

Tanggal 03 Desember 2013 telah dibayarkan sebesar Rp5.829.982.983,00 untuk hak pemakaian toko 1 (satu) unit, kios 120 (seratus dua puluh) unit dan los 471 (empat ratus tujuh puluh satu) unit.

11. RSUD Bendan Saldo aset tak berwujud RSUD Bendan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp619.189.000,00 berupa software/aplikasi SIM RSUD Bendan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, efektif dan efisien, SIM RSUD Bendan tahap pertama (5 Modul FOSS) terdiri dari beberapa modul antara lain : a. Modul registrasi rawat jalan Adalah aplikasi berbasis FOSS yang menyajikan layanan pendaftaran pasien rawat jalan di poliklinik umum maupun poliklinik spesialis RSUD Bendan termasuk didalamnya pengambilan nomor registrasi dan nomor antrian pasien dan pendataan terhadap data pribadi pasien baru yang belum pernah berkunjung berobat di RSUD Bendan. b. Modul transaksi rawat jalan Adalah aplikasi berbasis FOSS yang berfungsi untuk melakukan proses pencatatan data transaksi rawat jalan dan menginput terhadap pasien yang mendapatkan tindakan di Poliklinik. c. Modul kasir rawat jalan Adalah aplikasi berbasis FOSS yang berfungsi melakukan penerimaan transaksi terhadap pasien rawat jalan yang mencakup proses penerimaan pembayaran transaksi pasien (biaya pendaftaran, biaya tindakan di poliklinik dan biaya obat rawat jalan) d. Modul registrasi IGD Adalah aplikasi berbasis FOSS yang menyajikan layanan pendaftaran pasien IGD termasuk didalamnya pengambilan nomor registrasi dan nomor antrian pasien dan pendataan terhadap data pribadi pasien baru yang belum pernah berkunjung ke IGD. e. Modul Transaksi IGD Adalah modul aplikasi berbasis FOSS yang berfungsi untuk melakukan proses pencatatan data transaksi/tindakan yang di dapat pasien di IGD.

172



12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Saldo aset tak berwujud DPPKAD per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp205.279.330.000,00 berupa aplikasi SISMIOP PBB dan SIMPADA. 13. BPMP2AKB Saldo aset tak berwujud BPMP2AKB per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp9.490.800,00., yaitu beupa software Windows 7 Pro 32 bit. 14. Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan (DPPK) Saldo aset tak berwujud DPPK per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.500.000,00 berupa software website Pusat Informasi Mangrove. d.

Aset Lain-lain Aset lain-lain merupakan aset tetap dengan kondisi yang Rusak Berat, sehingga aset tersebut tidak dapat digunakan untuk menunjang kinerja pada SKPD selaku pengguna Barang. Ada pun Aset lain-lain per 31 Desember 2014 sebesar Rp5.930.604.941,36 berkurang sebesar Rp9.158.554.803,36 dibandingkan dengan saldo aset lain-lain per 31 Desember 2013 Rp15.089.159.744,67. Pengurangan sebesar Rp9.158.554.803,36 tesebut berasal dari penambahan dan pengurangan sebagai berikut : Penambahan : -

Koreksi Saldo Awal

Rp

33.412.392,00

-


Rp

16.156.481.982,73

Rp

16.189.894.374,73

Rp

202.783.644,05

Jumlah Penambahan Pengurangan : -

Koreksi Saldo Awal

-

Dihapuskan (dilelang, dihibahkan, Dimusnahkan, hilang)

-

24.762.986.207,99

Rp

382.679.326,00

Rp

25.348.449.178,04

Reklasifikasi rekening Aset Tetap dan Ekstrakomtabel

Jumlah Pengurangan e.

Rp

Uang Jaminan Uang jaminan merupakan uang jaminan penyewa rusunawa sebesar Rp41.960.000,00, yang tersimpan pada rekening Simpeda di Bank Jateng Nomor 3007098048 an. Pengelola Rusunawa.

173



Uang jaminan adalah uang yang dibayar oleh calon/pengguna rusunawa sebagai jaminan apabila terjadi putus kontrak. Besarnya uang jaminan sebesar 3 (tiga) kali sewa bulanan. Apabila penghuni telah meninggalkan rusunawa maka uang jaminan dikembalikan.

5.2.2 Penjelasan Pos Kewajiban dan Ekuitas Dana 5.2.2.1 Penjelasan Pos Kewajiban Saldo pos kewajiban per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp6.265.392.212,00 Merupakan saldo kewajiban jangka pendek dengan perincian sebagai berikut : Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Jangka Pendek Lainnya

2013

Naik/Turun

Rp

Rp

%

22.791.989,00

127.678,00

6.200.640.223,00

7.513.711.336,00

Utang Uang Jaminan Rusunawa Jumlah

2014

17.751,15 (17,48)

41.960.000,00

51.882.738,00

(19,13)

6.265.392.212,00

7.565.721.752,00

(17,19)

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo kewajiban per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp6.265.392.212,00 yang merupakan : a.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp22.791.989,00 merupakan pajak yang sampai dengan 31 Desember 2014 belum disetorkan ke kas negara oleh Bendahara BLUD Puskesmas (DKK) sebesar Rp12.791.989,00, dan kelebihan penerimaan BPHTB atas nama PT. KAI sebesar Rp10.000.000,00

b.

Utang jangka pendek lainnya sebesar Rp6.200.640.223,00 merupakan hutang RSUD Bendan Kota Pekalongan dan BLUD Puskesmas dengan perincian sebagai berikut :

No

URAIAN Utang Pengadaan Berang Cetakan dan Penggandaan Utang Pengadaan Bahan Medis, Reagen Laborat dan Radiologi Utang Instalasi Gizi

JUMLAH 9,405,000,00 315,812,079,00 15,497,084,00

Utang Obat

1,212,401,896,00

Utang Peningkatan Kualitas Pelayanan

4.375.139.164,00

Utang Ct Scan Head Tanpa Kontras Honor Dokter Tamu Bulan Desember 2014

650.000,00 22.350.000,00

174



Tagihan darah PMI Kota Pekalongan

158.530.000,00

Laboratorium Cito

55.235.000,00

Laboratorium Gajah Mada

35.620.000,00

JUMLAH HUTANG RSUD BENDAN

c.

6.200.640.223,00

Utang uang jaminan sewa rusunawa sebesar Rp41.960.000,00 merupakan utang atas uang jaminan bagi penyewa rusunawa.

Uang jaminan sewa rusunawa sebesar

Rp41.960.000,00. 5.2.2.2 Penjelasan Pos Ekuitas Dana Rekening ini merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2014 dan dan 2013, dengan rincian sebagai berikut : Uraian Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Cadangan Jumlah

a.

2014 Rp 124.950.727.569,00 2.264.642.727.849,87 11.277.248.510,00 2.400.870.703.928,87

2013 Rp 107.596.176.726,39 2.118.128.355.033,23 5.682.603.830,00 2.231.407.135.589,62

Naik/Turun % 16,13 6,92 98,45 7,59

Ekuitas Dana Lancar Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok ekuitas dana lancar terdiri dari : Uraian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Pendapatan Yang Ditangguhkan Jumlah

2014 Rp

2013 Rp

101.370.096.676,00 17.995.627.873,72

90.733.899.113,00 15.951.043.115,39

10.730.257.419,38 (6.242.600.223,00) 1.097.345.823,00 124.950.727.569,10

8.471.342.209,00 (7.566.597.711,00) 6.490.000,00 107.596.176.726,39

Naik/Turun % 11,72 12,82 26,67 (17,50) 16.808,26 16,13

Ekuitas dana lancar menggambarkan kekayaan bersih Pemerintah Kota Pekalongan yang berasal dari selisih aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek.

175



2014 Rp

Uraian Aset Lancar Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Dana Bagi Hasil Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Persediaan Jumlah

102.490.234.488,00 0,00 32.419.093.912,00 2.448.442.293,00 2.032.972.145,00 5.717.768.551,14 (24.622.649.027,42) 10.730.257.419,38 131.216.119.781,10

Kewajiban Jangka Pendek Utang PFK Utang Bunga Utang Jasa Bank Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Uang Jaminan Rusunawa Jumlah Nilai Ekuitas Dana Lancar

b.

2013 Rp 90.739.513.154,00 0,00 27.991.704.716,00 2.454.934.574,00 0,00 8.491.351.662,94 (22.986.947.837,55) 8.471.342.209,00 115.161.898.478,39

22.791.989,00 0,00 0,00 6.200.640.223,00 41.960.000,00 6.265.392.212,00

127.678,00 0,00 0,00 7.513.711.336,00 51.882.738,00 7.565.721.752,00

124.950.727.569,10

107.596.176.726,39

Naik/Turun % 12,95 15,82 (0,26) (32,66) 7,12 26,67 13,94

17.751,15 0,00 0,00 (17,48) (19,13) (17,19) 16,13

Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset alinnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari : 2014 Rp

Uraian Diivestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Dinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Jumlah

c.

49.362.480.476,28 2.182.281.670.004,37 32.998.577.369,22 2.264.642.727.849,87

2013 Rp 42.074.473.717,41 2.033.955.035.405,29 42.098.845.910,53 2.118.128.355.033,23

Naik/Turun % 17,32 7,29 (21,62) 6,92

Ekuitas Dana Cadangan Mencerminkan kekayaan Pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akun yang terdapat dalam pos ini adalah Ekuitas Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan, yang merupakan akun lawan dari Dana Cadangan. Saldo ekuitas dana cadangan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp11.277.248.510,00

176



5.3 Penjelasan Pos-Pos Arus Kas Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi keluar dan masuknya Kas, baik dari Aktivitas Operasi, Investasi, Pembiayaan dan Non Anggran serta Saldo Kas pada awal maupun akhir periode anggaran. Arus Kas Bersih selama tahun anggaran berkenaan, ditambah saldo awal Kas Daerah, merupakan saldo akhir Kas Daerah yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Bendahara Pengeluaran. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada SKPD. Sisa kas di Bendahara SKPD adalah sisa dana yang berasal dari arus keluar kas di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerahyang belum disetorkan ke RKUD. Namun demikian sisa dana kas di Bendahara SKPD merupakan bagian dari Kas Daerah, yang sampai dengan akhir tahun anggran belum disetorkan ke RKUD. Arus Kas Bersih Pemerintah Kota Pekalongan TA 2014 dan 2013, dapat disajikan sebagai berikut : Uraian Aktivitas Operasi Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Aktivitas Pembiayaan Aktivitas Non Anggaran Jumlah

2014 Rp 167.896.029.019,00 (156.646.014.973,00) (14.678.301.891,00) 6.051.632,00 (3.422.236.213,00)

2013 Rp 142.515.707.212,00 (131.315.591.230,00) (14.947.721.061,00) 1.181.517,00 (3.746.423.562,00)

Naik/Turun % 17,81 19,29 (1,80) 412,19 (8,65)

Realisasi Arus Kas Bersih tahun 2014 adalah sebesar (Rp3.422.236.213,00) dapat dijelaskan sebagai berikut : 5.3.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus kas bersih Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukan kemampuan pemerintah Kota Pekalongan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan selisih dari arus masuk kas dan arus keluar kas, sebagai berikut :

177



Uraian Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar Arus Kas Bersih

2014 Rp 690.586.272.105,00 (522.690.243.086,00)

2013 Naik/Turun Rp % 675.375.467.702,00 2,25 (532.859.760.490,00) (1,91)

167.896.029.019,00

142.515.707.212,00

17,81

Realisasi arus kas bersih tahun 2014 dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp167.896.029.019,00 mengalami kenaikan sebesar Rp25.380.321.807 atau sebesar 17,81%

dari

arus

kas

bersih

dari

aktivitas

operasi

tahun

2013

sebesar

Rp142.515.707.212,00. Kenaikan ini dapat dijelaskan sebagai berikut : a.

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Arus masuk kas dari aktivitas operasi berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya, yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut : Arus Masuk Kas:

2014

2013

Rp

Rp

Pendapatan Pajak Daerah

42.209.839.165,00

38.018.394.793,00

Pendapatan Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

15.140.630.188,00

18.873.554.173,00

3.503.688.202,00 11.687.174.212,00

4.005.448.033,00 53.355.041.720,00

Dana Bagi Hasil Pajak

27.031.160.317,00

30.160.284.303,00

Dana Bagi Hasil SDA

1.193.518.447,00

849.126.476,00

Dana Alokasi Umum

412.871.094.000,00

384.489.368.000,00

Dana Alokasi Khusus

34.173.710.000,00

34.721.100.000,00

Pendapatan Hibah

5.165.000.000,00

0,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

41.792.156.000,00

32.302.112.589,00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

67.070.237.000,00

60.786.075.000,00

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

28.748.064.574,00

17.814.962.615,00

690.582.272.105,00

675.375.467.702,00

Jumlah

Realisasi

arus

masuk

kas

dari

aktivitas

operasi

tahun

2014

sebesar

Rp690.582.272.105,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.210.804.403,00 atau sebesar

2,25%

dibandingkan

arus

masuk

kas

tahun

2013

sebesar 178



Rp675.375.467.702,00. Kenaikan ini dikarenakan meningkatnya realisasi pendapatan daerah baik dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

b.

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Arus keluar kas dari aktivitas operasi berasal dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga, yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut : 2014

2013

Naik/Turun

Rp

Rp

%

(319.339.102.737,00)

(335.076.930.766,00)

(4,70)

Belanja Hibah

(45.166.596.410,00)

(15.681.879.800,00)

188,02

Belanja Bantuan Sosial

(13.457.324.000,00)

(10.135.246.206,00)

32,78

(630.002.000,00)

(21.162.191.825,00)

(97,02)

(1.175.170.000,00)

(1.549.502.043,00)

(24,16)

Belanja Barang dan Jasa

(142.922.047.939,00)

(149.254.009.850,00)

(4,24)

Jumlah

(522.690.243.086,00)

(532.859.760.490,00)

(1,91)

Arus Keluar Kas : Belanja Pegawai

Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga

Realisasi

arus

kas

keluar

dari

aktivitas

operasi

tahun

2014

sebesar

Rp522.690.243.086,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.169.517.404,00 atau turun

sebesar

1,91%

dibandingkan

arus

kas

keluar

tahun

2013

sebesar

Rp532.859.760.490,00. 5.3.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan defisit sebesar Rp159.183.156.133,00 mencerminkan adanya pengadaan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah di masa yang akan datang. Arus kas bersih aktivitas Investasi Aset Non Keuangan merupakan selisih dari arus masuk kas dengan arus keluar kas atas aktivitas investasi Aset non keuangan. URAIAN Arus Masuk Kas

2014

Naik/Turun

2013

Rp

%

Rp 0,00

0,00

0,00

Arus Keluar Kas

(156.646.014.973,00)

(131.315.591.230,00)

19,29

Arus Kas Bersih

(156.646.014.973,00)

(131.315.591.230,00)

19,29

179



Realisasi arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan tahun 2014 mengalami defisit sebesar Rp156.646.014.973,00. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut : a.

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan pada tahun 2014 adalah Rp0,00 karena tidak ada penjualan aset daerah.

b.

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Arus keluar kas dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan merupakan pembelian aset tetap berupa Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut : Arus Keluar Kas :

2014

2013

Naik/Turun

Rp

Rp

%

(5.518.907.640,00)

(552.535.000,00)

898,83

2. Belanja Peralatan dan Mesin

(45.074.438.551,00)

(44.501.698.905,00)

1,29

3. Belanja Gedung dan Bangunan

(50.293.678.001,00)

(45.784.424.802,00)

9,85

4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

(54.360.052.331,00)

(36.146.536.148,00)

50,39

(1.212.781.450,00)

(4.209.280.000,00)

(71,19)

5. Belanja Aset Lainnya

(186.157.000,00)

(121.116.375,00)

53,70

Jumlah Arus Keluar Kas

(156.646.014.973,00)

(131.315.591.230,00)

19,29

1. Belanja Tanah

5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi arus keluar kas tahun 2014 dari aktivitan investasi aset non keuangan adalah sebesar Rp156.646.014.973,00 naik sebesar Rp25.330.423.743,00 atau sebesar 19,29% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp131.315.591.230,00.

5.3.3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan defisit sebesar Rp14.678.301.891,00 mencerminkan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah yang terkait dengan arus kas pada tahun anggaran berkenaan. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, sebagai berikut :

180



Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih

a.

2013

Naik/Turun

Rp 92.848.109,00 (14.771.150.000,00)

Rp 136.276.775,00 (15.083.997.836,00)

%

(14.678.301.891,00)

(14.947.721.061,00)

2014

Arus Kas:

(31,87) (2,07) (1,80)

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan berasal dari penerimaan kembali investasi dana

bergulir

sebesar

Rp92.848.109,00

yang

merupakan

penerimaan

dari

pengembalian pokok dana bergulir trading house sebesar Rp48.699.609,00 dan perguliran ternak sebesar Rp44.148.500,00. Arus Masuk Kas :

b.

2014

2013

Naik/Turun

Rp

Rp

%

Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir …………………………

92.848.109,00

136.276.775,00

Jumlah

92.848.109,00

136.276.775,00

(31,87) (31,87)

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD), dan pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo. Realisasi Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan tahun 2014 sebesar Rp15.083.997.836,00 yang dapat disajikan sebagai berikut :

Arus Keluar Kas:

2014

2013

Naik/Turun

Rp

Rp

%

Pembentukan Dana Cadangan

(5.000.000.000,00)

(4.500.000.000,00)

11,11

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

(9.729.000.000,00)

(4.705.373.300,00)

106,76

(42.150.000,00)

(5.878.624.536,00)

(99,28)

(14.771.150.000,00)

(15.083.997.836,00)

(2,07)

Pembayaran Pokok Utang Pinjaman Jumlah

5.3.4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, sebagai berikut :

181



Uraian :

2014

2013

Rp

Rp

Arus Masuk Kas

52.523.157.722,00

46.189.462.168,00

Arus Keluar Kas

(52.517.106.090,00)

(46.188.280.651,00)

Arus Kas Bersih

6.051.632,00

1.181.517,00

Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar Rp6.051.632,00 merupakan saldo penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran. Rincian kas dari aktivitas non anggaran dapat disajikan sebagai berikut:

a.

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran Aliran masuk kas dari aktivitas non anggaran dapat disajikan sebagai beirkut : Uraian : Penerimaan PFK Penerimaan setoran Sisa UP Tahun Lalu Jumlah

2014

2013

Rp

Rp

52.522.326.912,00

46.187.577.519,00

830.810,00

1.884.649,00

52.523.157.722,00

46.189.462.168,00

Arus masuk kas dari aktivitas non anggaran sebesar Rp52.523.157.722,00 dapat dirinci sebaga berikut : 

Penerimaan PFK merupakan potongan Iuran

potongan Iuran Wajib Pegawai

(IWP), PPh pasal 21, 22, 23, 4 ayat (2), Pajak Pertambahan Nilai ( PPn ) dan penerimaan Taperum serta penerimaan Askes dari belanja pegawai yang dilakukan oleh BUD. Dana tersebut merupakan hak dan harus dibayarkan kepada pihak

ketiga,

bukan

merupakan

hak/pendapatan

bagi

Pemerintah

Kota

Pekalongan sebesar Rp52.512.326.912,00. 

Kelebihan penerimaan BPHTB atas nama PT. KAI sebesar Rp10.000.000,00



Penerimaan setoran sisa UP tahun lalu merupakan sisa UP tahun anggaran sebelumnya

yang

diterima

pada

tahun

anggaran

berikutnya

sebesar

Rp830.810,00. b.

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran dapat disajikan sebagai beirkut :

182



Uraian : Pengeluaran PFK Sisa UP Tahun Berjalan Jumlah

2014 Rp

2013 Rp

52.512.454.590,00

46.187.449.841,00

4.651.500,00

830.810,00

52.517.106.090,00

46.188.280.651,00

Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran dapat dirinci sebagai berikut : 

Pengeluaran PFK sebesar Rp52.512.454.590,00, yang merupakan pembayaran Iuran Wajib Pegawai (IWP), PPh pasal 21, 22, 23, 4 ayat (2), Pajak Pertambahan Nilai ( PPn), Taperum dan Askes dari belanja pegawai. Dalam pengeluaran PFK ini terdapat pengeluaran PFK (potongan askes) tahun 2013 yang belum dibayarkan sebesar Rp127.678,00, dan dibayarkan pada tahun 2014.



Sisa UP Tahun Berjalan sebesar Rp4.651.500,00 merupakan sisa uang persediaan Bendahara Pengeluaran Kelurahan Kuripan Kidul yang sampai dengan 31 Desember 2014 belum disetorkan ke rekening kas daerah. Sisa UP tersebut baru disetorkan ke rekening kas daerah pada tanggal 15 Januari 2015.

5.3.5. Saldo Awal Kas di BUD Saldo Akhir Kas di BUD per 31 Desember 2013 pada Laporan Arus Kas (LAK) TA 2013 sebesar Rp90.732.192.344,00 merupakan penjumlahan saldo akhir kas baik yang berada di BUD maupun di BLUD RSUD Bendan, sehingga kenaikan/(penurunan) Kas Bersih bukan murni berasal dari aktivitas di BUD. Pada LAK TA 2014 Pemerintah Kota Pekalongan menyajikan saldo awal Kas di BUD sebesar Rp80.258.214.509,00. Jumlah ini merupakan saldo kas per 31 Desember 2013 yang ada pada BUD saja sesuai dengan rekening giro dan deposito Kas Daerah. Perbedaan antara saldo akhir LAK TA 2013 dan saldo awal LAK TA 2014, sebesar Rp10.473.977.835,00 (Rp90.732.192.344,00 – Rp80.258.214.509,00) merupakan saldo akhir Kas di BLUD yang dimasukkan sebagai kas di BUD. Perbedaan tersebut karena untuk TA 2014 Pemerintah Kota Pekalongan berusaha menyajikan Laporan Arus Kas hanya pada arus kas masuk dan arus kas keluar yang terjadi di BUD saja. Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 03 point 8 paragraf 5 dan point 12, arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Negara/Daerah, dan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan LAK adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan, yaitu Bendahara Umum Negara/Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Negara/Daerah.

183



5.3.6. Saldo Akhir Kas di BUD Saldo

akhir

kas

tahun

2014

pada

Bendahara

Umum

Daerah

sebesar

Rp76.835.978.296,00. Rincian saldo akhir kas dapat disajikan sebagai berikut : Uraian Deposito di Bank Jateng Cabang Pekalongan Deposito di Bank BTN Pekalongan Deposito di PT Bank BNI 46 Cabang Kota Pekalongan Deposito di PT Bank BNI Syariah Cabang Kota Pekalongan Deposito pada Bank Muamalat Cabang Kota Pekalongan Deposito pada Bank Mandiri Syariah Cabang Kota Pekalongan Rekening Giro di Bank BPD Jateng Kota Pekalongan Deposito pada BRI Cabang Pekalongan Deposito pada BRI Syariah Deposito pada Bank Mandiri Saldo Akhir Kas di BUD murni Rekening Giro di BPD Cabang Pekalongan (BLUD RSUD Bendan) Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas Saldo Akhir Kas BLUD

2014 Realisasi (Rp)

2013 Realisasi (Rp)

20.000.000.000,00

13.000.000.000,00

3.000.000.000,00

2.000.000.000,00

5.000.000.000,00

5.500.000.000,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

27.500.000.000,00

5.000.000.000,00

8.000.000.000,00

21.335.978.296,00 6.500.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

10.258.214.509,00 5.000.000.000,00 1.000.000.000,00 3.000.000.000,00

76.835.978.296,00

80.258.214.509,00

22.964.828.699,00

10.473.977.835,00

1.574.638.181,00 24.539.466.880,00

10.473.977.835,00

Saldo Akhir Kas di Bend Pengeluaran

17.443.489,00

830.810,00

Saldo Akhir Kas di Bend Penerimaan Saldo Akhir Kas

1.097.345.823,00 102.490.234.488,00

6.490.000,00 90.739.513.154,00

184



BAB VI PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN 6.1

Kerjasama Pemerintah Daerah

6.1.1 Kerjasama Antar Daerah Prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaan onomi daerah dan desentralisasi telah diberikan ruang yang cukup untuk melaksanakan kerjasama antar daerah yang didasarkan atas prinsip efisiensi dan efektivitas. Kerjasama antar daerah merupakan salah satu inovasi daerah dalam menjawab tantangan globalisasi. Melalui kolaborasi pembangunan antar daerah terjadi penguatan komunikasi

pembangunan

kewilayahan

yang

mampu

menekan

kecemburuan

pembangunan, ego lokal, dan sektoral yang menjadi implikasi dari penerapan otonomi daerah pasca reformasi di Indonesia. Kerjasama antar Pemerintah Daerah akan terjadi jika kerjasama tersebut akan menguntungkan pihak – pihak yang menjalin kerjasama. Bentuk kerjasama antar Pemerintah Daerah juga dipengaruhi oleh keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif masing-masing Pemerintah Daerah yang menjalin kerjasama. Kerjasama antar daerah tersebut dapat juga dilakukan dalam rangka pengelolaan urusan pemerintahan yang memberikan dampak lintas daerah. Dengan demikian masyarakat akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari pengelolaan urusan pemerintahan secara bersama. Pemerintah Kota Pekalongan dalam pembangunan bidang pemerintahan juga melakukan beberapa kegiatan kerjasama dengan pemerintah daerah lain melalui kegiatankegiatan sebagai berikut : a.

Kerjasama Sapta Mitra Pantura (SAMPAN) Kerjasama SAMPAN dilakukan melalui pembentukan Regional Management dan Regional Marketing tanggal 13 Januari 2003 melalui Kesepakatan Bersama Walikota Tegal, Walikota Pekalongan, Bupati Brebes, Bupati Pemalang, Bupati Pekalongan dan Bupati Batang, serta Peraturan Bersama Walikota Tegal, Walikota Pekalongan, Bupati Pemalang, Bupati Pekalongan dan Bupati Batang Nomor : 188.4/001/2005, Nomor 130/01475, Nomor 007/VI/2005, Nomor 1 Tahun 2005, Nomor 7 Tahun 2005, Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Regional Managemen Antar Pemerintah Kota Tegal, Pemerintah Kota Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Brebes, Pemerintah

185



Kabupaten Pemalang, Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Batang. b.

Kerjasama pemanfaatan air dari Sumber Daya Mata Air Desa Rogoselo, Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Kerjasama ini didasari dengan adanya MoU Pemerintah Kota Pekalongan dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Nomor 616/12/PK/2011 dan 415.4/05669/12/2011. PDAM kota Pekalongan melakukan pengambilan dan pemanfaatan air dari sumber mata air, yang terletak di sebidang tanah milik PDAM Kota Pekalongan di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Kegiatan ini direncanakan berlangsung dalam jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal 28 Desember 2011.

c.

Kesepakatan Bersama antara Ditjen Sumberdaya Air dan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Batang dan Pemerintah Kota

Pekalongan

690/54019.6/1193/2011,

Nomor

PR

01.04.A/21,

415.4/0511415

tanggal

15

AM.01.09-DC/30/PKS/2011, Nopember

2011

tentang

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kawasan Regional Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan). d.

Kesepakatan

Bersama

Pemerintah

Kabupaten

Pekalongan,

Pemerintah

Kota

Pekalongan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI Nomor 658.1/3/Mou/2012, 415.4/01072, 190/2012, KL.01.05DC/PKS/04/2012 tanggal 20 April 2012 tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional. e.

Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat Dengan Pemerintah Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Kerja sama ini didasari dengan adanya Perjanjian Kerja sama Antara Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat Dengan Pemerintah Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor

475/01607/2013

dan

Nomor

475.1/214.2/BNT-D/2013

tentang

Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Sei Mata-mata dan UPT Satai Lestari Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat. f.

Kerjasama antara Pemerintah Kota Pekalongan (Dinas Kesehatan) dengan RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan Nomor 980/467.1/2014 dan Nomor 415.4/37.0/2014 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kota Pekalongan Tahun 2014. 186



g.

Kerjasama antara Pemerintah Kota Pekalongan (Dinas Kesehatan) dengan Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dan RSUD Tugurejo Semarang Nomor 441.91/101/4, 980/011.3/I/14 dan 445/PKS/146 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 di Kota Pekalongan.

h.

Kerjasama antara Pemerintah Kota Pekalongan (Dinas Kesehatan) dengan Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 di Kota Pekalongan.

i.

Kerjasama antara Pemerintah Kota Pekalongan (Dinas Kesehatan) dengan Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sardjito Yogyakarta tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 di Kota Pekalongan

j.

Kerjasama antara Pemerintah Kota Pekalongan (Dinas Kesehatan) dengan Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Margono Soekarjo Purwokerto tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 di Kota Pekalongan.

k.

Kerjasama antara Pemerintah Kota Pekalongan (Dinas Kesehatan) dengan Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Semarang tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 di Kota Pekalongan.

l.

Kerjasama antara Pemerintah Kota Pekalongan (Dinas Kesehatan) dengan Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Soerojo Magelang tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 di Kota Pekalongan.

m. Kerjasama antara Pemerintah Kota Pekalongan (Dinas Kesehatan) dengan Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dan Rumah Sakit Umum Daerah Kelet tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 di Kota Pekalongan

187



6.1.2 Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga Kebijakan penyelenggaraan kerja sama Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga dilakukan bai dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam berbagai bidang. Kerjasama ini dilaksanakan karena adanya keterbatasan sumber daya Pemerintah Kota Pekalongam dibeberapa bidang dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatam Pemerintah Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2014 yang dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga antara lain : a.

Pendampingan Paklim Kegiatan Pendampingan PAKLIM dilakukan melalui kerja sama Pemerintah Kota Pekalongan, dalam hal ini Kantor Lingkungan Hidup, dengan Program Advis Kebijakan untuk Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim (PAKLIM GTZ), PAKLIM GTZ merupakan lembaga dari negara Jerman yang bergerak di peningkatan kerja sama teknologi meminimalkan dan mengurangi laju pemanasan global yang semakin tidak terkendali. Sebagaimana diketahui, Pemerintah Pusat telah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca secara nasional sebesar 26 persen secara sukarela dan 41 persen dengan dukungan mitra internasional hingga tahun 2020. Kegiatan ini didasarkan pada Nota Kesepahaman antara kedua belah pihak Nomor Paklim-Smg/VI.2010/CA/001 tanggal 14 Mei 2010. Nota kesepahaman tersebut berisikan kesepakatan kerjasama antara kedua belah pihak dalam hal penanganan perubahan iklim di Kota Pekalongan. Realisasi pelaksanaan kegiatan ini adalah dilaksanakannya inventarisasi GRK (Gas Rumah Kaca) di SKPD dan institusi penghasil GRK sekaligus memberikan percontohan pemberian alat listrik yang dapat mengurangi GRK di sekolah-sekolah dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Terhadap Perubahan Iklim di Kota Pekalongan.

b.

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kontrak Kegiatan penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan tenaga kontrak merupakan kegiatan kerjasama Pemerintah Kota Pekalongan, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah dengan PT. Jamsostek. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemeliharaan kesehatan berupa jaminan hari tua, kematian, kecelakaan kerja terhadap 373 orang tenaga kontrak, yang bekerja di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan (berdasarkan Surat Penugasan Walikota Pekalongan). Landasan hukum pelaksanaan kegiatan adalah Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor 93FL4001 tanggal 13 Desember 2006 dan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Pekalongan

dengan

PT.

Jamsostek

(Persero)

Cabang

Pekalongan

Nomor 188



PER/04/012009 tentang Perlindungan Tenaga Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. c.

Kesepakatan Bersama Pemerintah Kota Pekalongan dengan BPJS Kesehatan Devisi Regional VI Nomor 03/MOU/DIVRE-VI/0114 dan Nomor 415.4/0285/I/2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Daerah di Kota Pekalongan.

d.

Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dengan PT Askes (Persero) Cabang Pekalongan Nomor 691/KTR/VI.02/2013 dan Nomor 842.2/4542.1/XII/2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta BPJS Kesehatan di Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kota Pekalongan.

e.

Kerjasama antara Direktur Puskesmas Kesehatan Kota Pekalongan dengan PT Askes (Persero) Cabagn Pekalongan Nomor 505/KTR/VI-02/2013 dan Nomor 964/0002 tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan.

f.

Perjanjian Kerjasama Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dengan PT. Arah Environmental Indonesia Nommor 980/1623.1/V/2014 dan oo64/PKS-1/PKO/AEIpkl/V/14 tentang Jasa Pengelolaan Limbah B3 Medis.

g.

Perjanjian Kerjasama antara Puskesmas Kota Pekalongan dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Pekalongan Nomor 964/0009/XII/2013 dan Nomor 27/PC IBI/XII/2013 tentang Pemberian Pelayanan Kebidanan Bagi Peserta Non PBI ( Bukan Penerima Bantuan Iuran ) Program Jaminan Kesehatan (JKN) Tahun 2014.

h.

Pembangunan dan Pengolahan Pusat Perbelanjaan di Lahan eks Terminal Bus Kota Pekalongan. Guna pemanfaatan lahan eks terminal bus Kota Pekalongan agar menghasilkan nilai ekonomi, Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan perjanjian dengan PT. Prima Lestari Investindo dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan PT. Prima Lestari Investindo Nomor 415.4/0974 dan Nomor 18/PLI/IV/2012 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Perbelanjaan di Lahan Eks Terminal Bus Kota Pekalongan.

i.

Pengembangan Aplikasi SIMKEU Berbasis Akrual Kegiatan pengembangan software ini dilaksanakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 03/PKS/IPTK-P/Pekalongan/BPPT/II/2012

tentang

Pengembangan

Aplikasi

SIM

189



Keuangan Daerah berbasis akrual dengan menggunakan Free Open Source Software (FOSS). j.

Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah Kerja Sama pendampingan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam rangka penyusunan Kebijakan Akuntansi, Sistem dan Prosedur Akuntansi Berbasis Akrual, sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara DPPKAD Kota Pekalongan dengan STIE Muhamadiyah Pekalongan Nomor 900/1069 dan 707/A.1/STIEM/IX/2013 tanggal 2 September 2013.

k.

Pengembangan Sistem Akuntansi Pengelolaan Perpustakaan Digital dan Kearsipan Pengembangan Sistem Pengelolaan Perpustakaan Digital dan Kearsipan dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama KPAD Kota Pekalongan dengan PDII-LIPI Jakarta Nomor 041/556/KPAD/X/2011 dan 901/JL.3/hk/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011

l.

Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Kota Pekalongan bekerja sama dengan Universitas Gunadarma Jakarta, yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Pekalongan dan Universitas Gunadarma Nomor 415.4/05673 dan 202/REK/UG/XII/2011 tentang Pendidikan, Penelitian dan Konsultasi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Bidang Terkait Lainnya di Kota Pekalongan.

m. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kota Pekalongan dengan PT. Perusahaan Listrik Negara

(Persero)

Area

Pekalongan

Nomor

415.4/01783

dan

043.PJ/041/AREA.PKL/2014 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Kota Pekalongan. n.

Perjanjian Kerjasama antara Kepala Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi Kota Pekalongan dengan Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 070/071 dan Nomor 1219/jl3/KSD/XI/2014 tentang Pusat Layanan dan Informasi Hasil Penelitian.

6.1.3 Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Tingkat Atas Sebagai daerah otonom, Kota Pekalongan memiliki beberapa keterbatasan dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya kerja sama Pemerintah Kota Pekalongan dengan pemerintah tingkat atas dalam rangka pemenuhan kebutuhan daerah. 190



Beberapa kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dengan Pemerintah atau Lembaga Pemerintah Tingkat Atas pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: a.

Kerjasama Pengembangan Manajemen Kepegawaian Dasar pelaksanaan kerja sama ini adalah Perjanjian Kerja Sama Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekalongan dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/01217 dan 800/0238 tanggal 1 Februari 2013 tentang Kerja Sama Pengembangan Manajemen Kepegawaian meliputi : fasilitas pengadaan

CPNS,

fasilitas

kenaikan

pangkat,

Test

Position

Competencien

Assessment Program (PCAP) dan ujian kedinasan. b.

Pembangunan Pusat Ekstrak Daerah Pada tahun 2013, Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan pembangunan Pusat Ekstrak Daerah. Guna pengembangan pembangunan pusat ekstrak daerah tersebut, Pemerintah

Kota

Pekalongan

melalui

Dinas

Kesehatan

Kota

Pekalongan

melaksanakan kerja sama dengan Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan. Dasar pelaksanaan kerjasama ini adalah Perjanjian Kerjasama antara Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Nomor HK.05.01/05/1048/2013 dan Nomor 842.2/2761. c.

Penyelenggaraan Interoperabilitas e-Goverrnment Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Government Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dengan Pemerintah Kota Pekalongan Nomor 17/DJAI.2/KOMINFO/HK.03.02/05/2013 dan Nomor 415.4/1401.

6.2

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

6.2.1 Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya Bencana yang terjadi di Kota Pekalongan selama tahun 2014 diantaranya adalah bencana banjir, rob, rumah roboh dan kebakaran. a.

Banjir dan Genangan Air Bencana banjir terjadi pada awal tahun 2014, karena curah hujan di wilayah Kota Pekalongan cukup tinggi sehingga menyebabkan beberapa wilayah di Kota Pekalongan mengalami kebanjiran dengan genangan air antara 20-60 cm, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Bencana banjir ini mengakibatkan jalanan

191



rusak akibat genangan air. Sementara di wilayah Pekalongan Utara, banyak areal persawahan dan tambak yang terendam sehingga mengalami gagal panen. b.

Rob Rob akibat tingginya permukaan air laut sering dialami oleh daerah-daerah di pesisir pantai, dalam hal ini kelurahan-kelurahan di Kecamatan Pekalongan Utara. Rob terjadi hampir setiap bulan di sepanjang tahun tergantung pada kondisi dan iklim setempat. Sama halnya dengan banjir, rob mengakibatkan kerugian berupa kerusakan sarana prasarana permukiman dan kerugian pada beberapa areal persawahan dan tambak.

c.

Kebakaran dan Rumah Roboh Pada tahun 2014 tepatnya di bulan Nopember dan Desember di wilayah Kota Pekalongan terjadi bencana rumah roboh sebanyak 2 rumah yang disebabkan karena hujan dan angin kencang. Bencana rumah roboh terjadi di Kuripan Kidul dan Kelurahan Jenggot. Bencana ini menimbullkan kerugian material sebesar Rp25.000.000,00. Jika dilihat dari kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan, bencana yang terjadi di

wilayah Kota Pekalongan dapat dikategorikan sebagai bencana kecil/ringan/lokal. 6.2.2 Antisipasi Daerah Pemerintah Kota Pekalongan dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan terjadinya bencana, dilakukan dalam tiga tahap yakni sebelum bencana, saat terjadinya bencana dan pasca bencana. Antisipasi yang dilakukan sebelum bencana dimaksudkan pada tindakan-tindakan pencegahan terhadap terjadinya bencana, antara lain: melakukan pemetaan daerah rawan bencana, pembersihan DAS, sosialisasi mengenai cuaca ekstrim, himbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai tingginya intensitas hujan yang akan mengakibatkan terjadinya rob dan banjir, peringatan kepada masyarakat untuk selalu hatihati dan waspada dalam penggunaan kompor gas dalam memasak ataupun penggunaan alat-alat listrik. Selain itu Pemerintah Kota Pekalongan juga melakukan upaya-upaya pelatihan penanggulangan darurat bencana seperti pelatihan penanggulangan bencana penyelamatan korban dalam air yang diikuti oleh unsur POLRI, Satpol PP, Kesbang dan Linmas, BPBD dan Tim Sar di wilayah Kota Pekalongan, dan pelatihan tanggap darurat bencana bagi pelajar. Untuk tindakan-tindakan yang diambil pada saat terjadinya bencana, pemerintah melalui

instansi

terkait

seperti

BPBD,

Kantor

Satuan

Polisi

Pamong

Praja,

Dinsosnakertrans, Kecamatan dan Kelurahan, melakukan evaluasi dan inventarisasi bencana, korban dan kerugian yang ditimbulkan. Untuk membantu korban bencana, 192



pemerintah memberikan dan menyalurkan pemberian bantuan logistik, membuka dapur umum dan melakukan pengamanan lokasi, terutama pada kejadian bencana kebakaran. Sedangkan tindakan pasca bencana lebih ditujukan pada adanya upaya perbaikan dan pembenahan kerusakan serta koordinasi dalam pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana seperti perbaikan jalan dan jembatan. 6.3 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 6.3.1 Gangguan Yang Terjadi Gangguan yang terjadi terhadap ketentraman dan ketertiban umu di Kota Pekalongan pada tahun 2014 antara lain sebagai berikut : 1.

Pelanggaran K3 (Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan) Pelanggaran K3 pertama di Kota Pekalongan dilakukan oleh para pelaku Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima di Kota Pekalongan banyak yang tidak mentaati waktu dan tempat berjualan yang ditentukan. Mereka menggelar dagangan di luar waktu yang diperbolehkan serta di tempat atau trotoar, yang tidak seharusnya. Pelanggaran kedua adalah pemasangan reklame, spanduk, banner dan peraga iklan lainnya. Banyak peraga iklan terpasang menyalahi aturan perijinan. Selain tempat pemasangan, banyak ditemukan peraga iklan kadaluarsa (habis masa ijin) yang masih terpasang dan harus diturunkan secara paksa oleh aparat berwenang

2.

Penyakit Masyarakat (PSK, minuman keras, PGOT dan anak punk) Pada tahun 2014 masih banyak ditemukan PSK dan peredaran minuman keras di Kota Pekalongan. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dan kondisi keluarga, yang menyebabkan adanya masyarakat yang terlibat ke dalam dua penyakit masyarakat di atas. Selain itu, seperti kebanyakan di jalur pantura lainnya, di Kota Pekalongan banyak ditemukan anak punk, yang dianggap mengganggu ketertiban terutama lalu lintas di jalur pantura. Untuk mengatasi masalah-masalah di atas, Pemerintah Kota Pekalongan melalui instansi Satpol PP bekerjasama dengan instansi lain (DPRD dan Dinsosnakertrans) telah melakukan sosialisasi dan Operasi Penyakit Masyarakat.

3.

Razia Barang Cukai Ilegal Pada tahun 2014, masih ditemukan barang cukai ilegal yang beredar di Kota Pekalongan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima dan toko-toko. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan untuk mengatasi hal ini adalah operasi

193



barang cukai ilegal (rokok), pembinaan pada para Pedagang yang dilakukan di tempat dan pengamanan barang cukai illegal. 6.3.2 Penanggulangan Dalam menghadapi gangguan-gangguan ketertiban umum di wilayah Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut : a.

Sosialisasi, pemberian surat teguran, surat peringatan dan operasi penertiban agar masyarakat mengetahui dan dapat mematuhi Peraturan Daerah yang ada.

b.

Patroli wilayah untuk mengecek reklame dan spanduk yang ada di wilayah Kota Pekalongan, penertiban reklame/spanduk yang melanggar, pembinaan terhadap instansi/pengusaha/UKM yang memasang reklame.

c.

Sosialisasi Perda, investigasi dan operasi penyakit masyarakat.

d.

Pengamanan wilayah agar situasi tetap kondusif dan menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan.

6.3.3 Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Pekalongan sangat diperlukan. Dalam menyelenggarakan upaya penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, Pemerintah Kota Pekalongan melalui instansi Satpol PP bekerja sama dengan dengan instansi lain seperti POLRI, Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan, Dinsosnakertrans dan Trantib Kecamatan/Kelurahan dan Linmas. 6.4 Penjelasan Dana Non APBD Pada tahun 2014, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan dana dari Pemerintah Pusat yaitu dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama sebesar Rp7.592.520.000,00, dengan rincian sebagai berikut : 6.4.1 Dana Urusan Bersama Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi dana Urusan Bersama sebesar Rp5.130.000.000,00 dengan DIPA Nomor : SP DIPA-033.05.5.503140/2014 untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dengan kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara. SKPD pengampu kegiatan ini adalah BAPPEDA Kota Pekalongan dengan outcome kegiatan meningkatnya jumlah kabupaten kota yang 194



menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman serta jumlah kawasannya. 6.4.2 Dana Tugas Pembantuan Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi dana Tugas Pembantuan sebesar Rp2.462.520.000,00 dengan rincian sebagai berikut : a.

Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dengan Nomor DIPA : SP DIPA024.03.4.039651/2014 dengan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp1.137.000.000,00 dengan SKPD Pengampu Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Outcome

dari

kegiatan

tersebut

adalah

meningkatnya

ketersediaan

dan

keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat. b.

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan Nomor DIPA : SP DIPA-026.04.4.039650/2014

dengan

kegiatan

Pengembagan

dan

Peningkatan

Perluasan Kesempatan Kerja sebesar Rp525.520.000,00 dengan SKPD pengampu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Outcome dari kegiatan tersebut adalah jumlah pengganngur yang mendapatkan pekerjaan sementara. c.

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dengan Nomor DIPA : SP DIPA032.04.4.035343/2014 sebesar Rp800.000.000,00 dengan SKPD pengampu Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 

Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan sebesar Rp715.660.000,00 dengan outcome meningkatnya produksi perikanan budidaya.



Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp84.340.000,00 dengan outcome pembangunan sarana dan prasarana denfarm.

195



BAB VII PENUTUP Saldo aset daerah sesuai neraca per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp2.407.136.096.140,97 mengalami kenaikan sebesar Rp168.163.238.799,35 atau sebesar

7,51%

dibandingkan

saldo

aset

per

31

Desember

2013

sebesar

Rp2.238.972.857.341,62. Kewajiban daerah per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp6.265.392.212,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.300.329.540,00 atau sebesar 17,19% dari saldo kewajiban daerah per 31 Desember 2013 sebesar Rp7.565.721.752,00. Ekuitas dana sebesar Rp2.400.870.703.928,97 atau mengalami kenaikan sebesar Rp169.463.568.339,35 atau sebesar 7,59% dibandingkan ekuitas dana tahun 2013 sebesar Rp2.231.407.135.589,62 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 4), secara lengkap disajikan sebagai berikut : Uraian

2014 Anggaran (Rp)

2013 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Pendapatan

751.087.541.000,00

762.110.364.355,00

675.375.467.702,00

Belanja

828.529.162.000,00

736.794.861.264,00

664.175.351.720,00

Surplus/(Defisit)

(77.441.621.000,00)

25.315.503.091,00

11.200.115.982,00

92.233.899.000,00

90.825.743.585,00

94.617.780.967,00

14.792.278.000,00

14.771.150.000,00

15.083.997.836,00

77.441.621.000,00

76.054.593.585,00

79.533.783.131,00

0,00

101.370.096.676,00

90.733.899.113,00

Pembiayaan : Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Jumlah Pembiayaan Netto SILPA

Dari realisasi APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014, terdapat SiLPA sebesar Rp101.370.096.676,00 yang terdiri dari sisa kas di BUD murni sebesar Rp76.835.978.296,00, kas di BLUD Rumah Sakit Bendan sebesar Rp22.964.828.699,00, sisa kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp1.574.638.181,00, sisa kas di Bendahara Pengeluaran

sebesar

Rp17.443.489,00,

kas

di

Bendahara

Penerimaan

sebesar

196



Rp1.097.345.823,00, Utang PFK sebesar Rp22.791.989,00 dan pendapatan yang ditangguhkan sebesar Rp1.097.345.823,00. Sumber dana yang digunakan untuk belanja Pemerintah Kota Pekalongan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah serta pendapatan dari BLUD Rumah Sakit Bendan dan BLUD Puskesmas.

Belanja

daerah

digunakan

untuk

membiayai

kegiatan-kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta membiayai berbagai kegiatan, dan peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komponen belanja terbesar digunakan untuk membiayai belanja pegawai, sedangkan dari sisi penerimaan selama ini Pendapatan Transfer sangat dominan dalam struktur keuangan Kota Pekalongan dengan proporsi rata-rata 77% sedangkan Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 19%. Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan untuk membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kota Pekalongan. Semoga Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat memperjelas pemahaman terhadap Laporan Keuangan Kota Pekalongan Tahun 2014.

Pekalongan, 22 Juli 2015 WALIKOTA PEKALONGAN

MOHAMAD BASYIR AHMAD

197

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents