PEMERINTAH KOTA MALANG
PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MALANG TAHUN 2016
TAHUN 2015
SALINAN
50MOR
4t,
2015
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR
40
TAHUN 2015
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG, I]T
If*limbang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem perencanaan
Pembangunan Nasional dan Peraturan pemerintah Nomor B Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian
dan Evaluasi pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun 2016;
1.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa-Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jograkarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomof 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370); 2.
Undang-Undang Nomor
17 Tahun
2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2B6);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$; r
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SS87) sebagaimana telah- diubah dengan Undang-Undang
9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56T9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor B
Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah; 8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimdna telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OlL; 9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
54
Peraturan
Pemerintah Nomor B Tahun 2008 Tentang Tahapan.
Tatacara Pen5rusunan, Pengendalian, da::. tr';a-.-:=s: Pelaksanaan Rencana PernhAl.rcn rnen T):.--:L.
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2Ol4 tentang , Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Malang Tahun 2Ol3-2OlB (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 14);
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal
1
lt
Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : kmerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang. S-alikota adalah Walikota Malang.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya cisingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah umruk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, r,'nisi
dan program walikota dengan berpedoman pada RpJp Daerah serta
rlneroperhatikan RPJM Nasional.
Reucana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD nr{alah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu
I t,saru) tahun. mil''qgg.'an Pendapatan
mD
dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DpRD, dan dengan peraturan daerah.
Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
Qiamn i dasar
yang berisi rencana penflapatan, rencana belanja program Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan
penlusunan APBD Pasal 2
mD
carrupakan penjabaran dari RpJMD dengan menggunakan bahan fiencarlgan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
r"akru 1 (saru) tahun yang mengacu pada
Rencana
Kerja
2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
rancangan
kerangka ekonomi makro, prioritas pembangrlnan, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
:
RKPD disusun
untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
p"r
RKPD menjadi pedoman
untuk
:
a. men)rusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016. D. menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
APBD
Tahun Anggaran 2016.
c. menJrusun RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pasal 3
Sa::an Kerja Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan dalam mba?l ]-ang selanjutnya dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016. Pasal 4
Sa:-a:: Kerja Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi @m,ga: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelolaan ffirrr;;:Ea;r dan Aset Daerah dalam menyusun RKA-SKPD. Pasal 5
?'::encanaan Pembangunan Daerah melakukan pemantauanf i;-,'-r terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2Ot6 yang menjadi
-:'r:n pen)rusunan
Kebijakan Umum APBD yang telah dijabarkan
Fnrn=s dan Plafon Anggaran Sementara APBD serta RKA-SKPD nqa: penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2016. Pasal 6
2016 dijabarkan lebih lanjut dalam lampiran Peraturan
Pasal 7 i
I
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tangga.l diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan \\-alikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang
padatanggal
6 -
7 -
WALIKOTA MALANG,
ttd. H. MOCH. ANTON
):undangkan di Malang
6 -
7 - 2015 SFKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, padatanggal
ttd. CIPTO WIYONO BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 41
K
Salinan sesuai aslinya GIAN HUKUM,
02 199003 1 019
t.
2015
DAFTAR ISI
BAB I
BAB II
BAB III
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan antar Dokumen 1.4. Maksud dan Tujuan 1.5. Sistematika Dokumen RKPD
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.2. Program dan Kegiatan RKPD Tahun Anggaran 2016 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
IIIII-
1 3 7 8 8
II- 1 II-24 II-32
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2. Proyeksi Ekonomi Makro Kota Malang Tahun 2015 3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
III- 1 III- 6 III-13 III-13
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KERANGKA PENDANAAN 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.2. Prioritas dan Pembangunan
IV- 2 IV-15
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
V- 1
BAB IV
PENUTUP
IV- 1
BAB IV
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR : TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan rencana pembangunan
dilakukan
dengan
memadukan
pendekatan
teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down
process.
pembangunan
Hal daerah
ini
bermakna
selain
bahwa
diharapkan
perencanaan
memenuhi
kaidah
penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan. Partisipasi dan aspirasi dari semua pihak juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Dengan demikian keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal pada saat diimplementasikan. Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
tersebut, salah satu perencanaan pembangunan yang harus disusun
adalah
Rencana
Kerja
Pemerintah
Daerah
yang
selanjutnya disingkat RKPD. RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program,
dan
penganggaran
tahunan.
Selain
itu
RKPD
menjembatani rencana tahunan dengan rencana strategis serta mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam langkah-langkah I-1
tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah. Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya,
serta
prakiraan
maju
dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Berdasarkan acuan dan kerangka tersebut, maka rencana kerja dan pendanaan RKPD akan dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. Begitu pula, RKPD memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. RKPD Kota Malang Tahun 2016 yang disusun pada tahun 2015 ini merupakan perencanaan pembangunan daerah pada tahun
mendatang
atau
Tahun
2016
yang
di
dalam
penyusunannya, proses yang harus dilalui salah satunya adalah melaksanakan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang) RKPD. Musrenbang merupakan suatu forum atau wahana
partisipasi
permasalahan
dan
masyarakat
kebutuhannya
dalam yang
menyampaikan
dirumuskan
melalui
usulan program dan kegiatan, di mana dalam pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat kelurahan (Musrenbangkel),
tingkat
kecamatan
(Musrenbangcam)
dan
tingkat kota (Musrenbang kota). Di tingkat kota, pelaksanaan Musrenbang Kota Malang Tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2015 telah dirumuskan kebijakan pembangunan 1 (satu) tahun ke depan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016 dengan mensinergikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat (hasil dari Musrenbang kecamatan) dengan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). I-2
Selain proses perencanaan yang bersifat bottom-up, seperti tersebut di atas, RKPD dalam penyusunannya juga melalui pendekatan perencanaan top-down, di mana RKPD Kota Malang Tahun 2016 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018, yang selanjutnya disinergikan dengan RKP Tahun 2016 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2016. Koordinasi perencanaan pembangunan tersebut, pelaksanaannya dilakukan
melalui
proses
(musrenbangprov)
dan
(musrenbangnas).
Dengan
Musrenbang Musrenbang demikian
tingkat
provinsi
tingkat
nasional
diharapkan
kebijakan
pembangunan yang ditempuh dapat dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, bersinergi dan berkesinambungan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018, RKPD Kota Malang Tahun 2016 merupakan tahun ke-3 atau tahap ke-tiga dalam pelaksanaan RPJMD dimaksud. Capaian yang diharapkan dalam tahun ke-3 tersebut menjadi suatu acuan dalam penentuan prioritas pembangunan daerah. Sebagaimana ketentuan yang berlaku, RKPD merupakan pijakan awal dalam penyusunan APBD. Maka untuk mendapatkan konsistensi
dan
penganggaran
keterpaduan
tahunan,
RKPD
antara perlu
perencanaan mengikuti
dan
kerangka
penyusunan anggaran tahunan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah.
Hal
ini
untuk
memastikan bahwa RKPD dapat diterjemahkan secara konsisten kepada proses penganggaran, yaitu perumusan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD, Rancangan APBD, dan APBD.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum penyusunan RKPD ini adalah : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa I-3
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1054 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-undang
Nomor
17
Tahun
2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
I-4
9. Peraturan
Pemerintah
Nomor
8
Tahun
2007
tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007
Nomor
24,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4698); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 11.Peraturan
Pemerintah
Nomor
41
Tahun
2007
tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4815); 13.Peraturan
Pemerintah
Nomor
7
Tahun
2008
tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 14.Peraturan
Pemerintah
Nomor
8
Tahun
2008
tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21); 16.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; I-5
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang
Pengendalian,
Tahapan, dan
Tatacara
Evaluasi
Penyusunan,
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah ; 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian
Hibah
dan
Bantuan
Sosial
yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. 21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019; 22.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016; 23.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan
yang
Menjadi
Kewenangan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57); 24.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan
Tata
Kerja
Kecamatan
dan
Kelurahan
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 61); 25.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 3);
I-6
26.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4); 27.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Malang
Nomor 5); 28.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 6); 29.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota
Malang Tahun 2013-2018.
1.3.
Hubungan antar Dokumen RKPD Kota Malang Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.
I-7
Penyusunan
RKPD
ditujukan
sebagai
upaya
untuk
mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara
perencanaan
pembangunan
Nasional,
Provinsi
dan
Kabupaten/Kota sekitarnya. Oleh karenanya substansi RKPD Tahun 2016 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat
dan
dokumen
perencanaan
tingkat
provinsi
serta
memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan lain, sehingga terjadi sinergitas antara perencanaan pembangunan nasional dan provinsi dan Kabupaten/Kota sekitarnya.
1.4.
Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RKPD Kota Malang Tahun 2016 ini adalah merumuskan kebijakan pembangunan daerah 1 (satu) tahun
dengan
mensinergikan
dan
menyelaraskan
RPJMD,
Rencana Strategis (Renstra) SKPD, RKP, RKPD Provinsi Jawa Timur dan hasil musrenbang RKPD tingkat kota ke dalam rencana program dan kegiatan serta penganggaran tahunan. Sedangkan
tujuan
penyusunan
RKPD
adalah
sebagai
berikut : 1. Mengoperasionalkan
RPJMD
ke
dalam
langkah-langkah
tahunan yang lebih kongkrit dan terukur; 2. Memberikan pedoman kepada SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD; 3. Sebagai dasar dan acuan penyusunan KU-APBD, PPAS APBD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
1.5.
Sistematika Dokumen RKPD Sistematika penulisan RKPD Kota Malang Tahun 2016 mengacu pada Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun
2008
Tentang
Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adalah sebagai berikut :
I-8
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
1.2.
Landasan Hukum
1.3.
Hubungan antar Dokumen
1.4.
Maksud dan Tujuan
1.5.
Sistematika Dokumen RKPD
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN
KINERJA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN 2.1.
Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.2.
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
2.3.
Permasalahan Pembangunan Daerah. 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. 2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah; 3.1.1. Kondisi
Ekonomi
Daerah
Tahun
2014
dan
Perkiraan Tahun 2016. 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan 2016. 3.2.
Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1. Proyeksi
Keuangan
Daerah
dan
Kerangka
Pendanaan 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
I-9
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2.
Prioritas dan Pembangunan
BAB V
RENCANA
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
PRIORITAS
DAERAH BAB VI PENUTUP
I - 10
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Secara geografis, Kota Malang terletak pada posisi 112,06 -112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan sehingga membentuk wilayah dengan luas sebesar 11.006 ha atau 110,06 km2. Meskipun hanya memiliki wilayah yang relatif kecil, namun Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang berada di tengahtengah wilayah administrasi Kabupaten Malang dengan wilayah batas administrasi sebagai berikut: (1) Sebelah Utara:
berbatasan
dengan
Kecamatan
Singosari
dan
Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang; (2) Sebelah Selatan:
berbatasan
dengan
Kecamatan
Tajinan
dan
Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang; (3) Sebelah Barat:
berbatasan
dengan
Kecamatan
Wagir Kabupaten
Malang dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang; (4) Sebelah Timur:
berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
Dalam ketetapan tentang pembagian wilayah, Kota Malang secara administratif terbagi menjadi 5 (lima) kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kelurahan. Dari 57 kelurahan tersebut, terbagi lagi menjadi 544 Rukun Warga (RW) dan 4.130 Rukun Tetangga (RT). Adapun rincian data kelurahan, RW dan RT pada masing-masing kecamatan di Kota Malang sebagai berikut :
II - 1
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF KOTA MALANG DAN JUMLAH KECAMATAN, KELURAHAN, RW DAN RT TAHUN 2015
No
I
Kecamatan
BLIMBING
Luas
%
Area
Terhadap
(Km2)
Luas Kota
17,77
16,15
Kelurahan
KEDUNGKANDANG
39,89
36,24
LOWOKWARU
22,60
20,53
RT
Balearjosari
7
44
2
Arjosari
5
34
3
Polowijen
6
38
4
Purwodadi
13
94
5
Blimbing
10
55
6
Pandanwangi
14
127
7
Purwantoro
24
156
8
Bunulrejo
21
146
9
Kesatrian
12
70
10
Polehan
7
74
11
Jodipan
8
86
127
924
11
141
1
Kotalama
2
Mergosono
6
77
3
Bumiayu
6
56
4
Wonokoyo
5
27
5
Buring
9
43
6
Kedungkandang
7
49
7
Lesanpuro
11
94
8
Sawojajar
16
120
9
Madyopuro
15
110
10
Cemorokandang
11
61
11
Arjowinangun
9
59
12
Tlogowaru
8
37
114
874
JUMLAH III
RW 1
JUMLAH II
Jumlah
1
Tasikmadu
6
32
2
Tunggulwulung
6
49
3
Merjosari
12
81
4
Tlogomas
9
49
5
Dinoyo
7
51
6
Sumbersari
7
40
II - 2
No
Kecamatan
Luas
%
Area
Terhadap
(Km2)
Luas Kota
Kelurahan
7
Ketawanggede
8
Jatimulyo
9
Tunjungsekar
KLOJEN
8,83
8,02
SUKUN
20,97
19,06
5
32
10
75
8
73
Mojolangu
19
115
11
Tulusrejo
16
74
12
Lowokwaru
15
104
120
775
1
Klojen
7
46
2
Samaan
8
58
3
Rampalcelaket
6
35
4
Kiduldalem
8
50
5
Sukoharjo
7
57
6
Kasin
11
96
7
Kauman
10
67
8
Oro-oro Dowo
10
97
9
Bareng
8
74
10
Gadingkasri
6
50
11
Penanggungan
8
45
89
675
JUMLAH V
RW / RT
10
JUMLAH IV
Jumlah
1
Bakalan Krajan
7
49
2
Mulyorejo
7
57
3
Karangbesuki
9
79
4
Ciptomulyo
5
62
5
Gadang
8
66
6
Kebonsari
5
44
7
Bandungrejosari
13
127
8
Sukun
9
113
9
Tanjungrejo
13
138
II - 3
No
Luas
%
Area
Terhadap
(Km2)
Luas Kota
Kecamatan
Kelurahan
10
Pisangcandi
11
Bandulan JUMLAH
JUMLAH TOTAL
110,06
100,00
57
Jumlah RW / RT 11
87
7
60
94
882
544
4.130
Dipandang dari aspek topografis, Kota Malang terletak pada lokasi yang cukup tinggi yaitu 440 – 667 meter di atas permukaan air laut. Salah satu lokasi yang paling tinggi adalah Pegunungan Buring yang terletak di sebelah Timur Kota Malang. Dengan letak lokasi yang tinggi dan berada diantara wilayah pegunungan, menjadikan Kota Malang sebagai kota yang berpotensi dalam sektor pariwisata. Dari atas pegunungan ini terlihat jelas pemandangan yang indah antara lain dari arah Barat terlihat barisan Gunung Kawi dan Panderman, sebelah Utara adalah Gunung Arjuno, sebelah Timur adalah Gunung Semeru dan jika melihat kebawah terlihat hamparan Kota Malang. Lokasi administrasi Kota Malang, dipandang dari aspek hidrologis, terletak pada Cekungan Air Tanah (CAT) Brantas. Di dalam CAT Brantas terkandung potensi dan cadangan air tanah dengan kualitas yang sangat bagus untuk bahan baku air minum. Wilayah CAT Brantas ini mempunyai wilayah cekungan yang terbesar di Propinsi Jawa Timur. Karena letak Kota Malang yang berada pada CAT Brantas ini, maka pemerintah daerah melalui PDAM saat ini menggunakannya sebagai bahan baku utama untuk air minum bagi masyarakat. Sementara itu, perairan permukaannya berupa aliran beberapa sungai yang berfungsi sebagai bahan baku pengairan maupun untuk saluran pembuangan akhir dari drainase kota. Di wilayah Kota Malang terdapat 4 (empat) sungai utama yang cukup besar, yaitu Sungai Brantas, Sungai Metro, Sungai Mewek-Kalisari-Bango, dan Sungai Amprong. Sungai-sungai yang lain adalah merupakan sungai-sungai relatif kecil yang merupakan sungai pecahan, maupun sungai terusan dari keempat sungai besar tersebut. Kondisi Kota Malang berada pada daerah lereng gunung sehingga Kota Malang menjadi jalur aliran air bagi daerah dataran rendah dibawahnya.
II - 4
Kondisi iklim (aspek klimatologi), Kota Malang relatif nyaman. Ratarata suhu udara berkisar antara 22,2oC sampai 24,5oC. Sedangkan suhu maksimum
mencapai
32,3oC
dan
suhu
minimum
17,8oC.
Rata-rata
kelembaban udara berkisar 74% - 82%, dengan kelembaban maksimum 97% dan minimum mencapai 37%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso, curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Januari, Pebruari, Maret, April dan Desember. Sedangkan pada bulan Juni, Agustus dan November curah hujan relatif rendah. Menurut hasil Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk Kota Malang sebanyak 820.243 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 404.553 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 415.690 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin penduduk Kota Malang sebesar 97,05. Ini artinya bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97-98 penduduk laki-laki. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, pada periode 2000–2012 rata-rata laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya adalah 0,80 %. Dilihat
dari
penyebarannya,
diantara
5
kecamatan
yang
ada
Kecamatan Lowokwaru memiliki penduduk terbanyak yaitu sebesar 186.013 jiwa, kemudian diikuti oleh kecamatan Sukun (181.513 jiwa), Kecamatan Kedungkandang (174.477 jiwa), Kecamatan Blimbing ( 172.333 jiwa) dan Kecamatan Klojen (105.907 jiwa). Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi terjadi di wilayah Kecamatan Klojen yaitu mencapai 11.994
jiwa
per
Km2,
sedangkan
terendah
di
wilayah
Kecamatan
Kedungkandang sebesar 4.374 jiwa per Km2. Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2010-2015 No
KECAMATAN
TAHUN
TAHUN
TAHUN
TAHUN
TAHUN
2011
2012
2013
2014
2015*)
1
KLOJEN
118.472
110.816
107.729
109.000
109.426
2
BLIMBING
198.040
188.387
187.001
191.631
193.229
3
KEDUNGKANDANG
201.976
193.784
194.071
199.506
202.259
4
LOWOKWARU
169.238
161.603
162.591
166.633
168.308
5
SUKUN
191.643
193.310
198.241
200.907
846.233
844.702
865.011
874.129
KOTA MALANG
202.353 890.079
*) Tahun 2015 adalah data bulan Juni 2015. II - 5
Peningkatan jumlah penduduk Kota Malang dari tahun 2014 hingga akhir Juni Tahun 2015 d sebesar 9.118 jiwa.
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Semester I Tahun 2015 N0.
Kelompok Umur
Jumlah
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah
59.375 67.129 69.346 65.710 63.875 69.101 81.918 75.522 67.964 62.541 53.769 45.501 32.900 59.478 874.129
Struktur umum penduduk Kota Malang dapat menggambarkan tingkat produktifitas penduduk Kota Malang. Usia produktif berkisar antara 15 – 64 tahun atau sekitar 72,32 % dari jumlah penduduk, dimana diharapkan penduduk pada usia ini memiliki kemampuan untuk berusaha/melalukan pekerjaannya secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ; Perkembangan ekonomi adalah persentase perubahan angka PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya.
Angka
perkembangan
ekonomi
memperlihatkan
kemampuan suatu daerah secara nominal dalam berproduksi karena dipengaruhi oleh perubahan harga (inflasi) dan perubahan jumlah produksi
(output).
Sedangkan
angka
pertumbuhan
ekonomi
mengindikasikan seberapa besar kemampuan suatu daerah secara riil dalam berproduksi karena hanya dipengaruhi oleh perubahan ouput tanpa dipengaruhi besarnya perubahan harga. Namun pada dasarnya II - 6
baik angka perkembangan maupun angka pertumbuhan, keduanya sama-sama
menunjukkan
kondisi
perubahan.
Perkembangan
dan
pertumbuhan PDRB Kota Malang tahun 2010 s.d. tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.3 Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Kota Malang Tahun 2011 – 2014 PDRB ADH Berlaku (Juta Rp)
Perkembangan (%)
PDRB ADH Konstan
Pertumbuhan (%)
2010
30.802.611,88
15,27
14.044.625,15
10,48
2011
34.226.477,00
11,12
15.038.460,41
7,08
2012
38.512.635,20
12,52
16.176.980,57
7,57
2013
43.395.888,98
12,68
17.293.338,71
7,30
2014
49.443.313,95
13,94
18.572.472,37
7,40
Rata-rata
39.276.185,40
13,11
16.225.175,44
7,97
Tahun
Sumber : BPS Kota Malang
Dari tabel di atas terlihat bahwa pembangunan ekonomi Kota Malang semakin menunjukkan peningkatan. Besarnya laju perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, selama kurun waktu lima tahun terakhir (20102014) memperlihatkan kondisi ekonomi yang sehat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 7,97%. Rata-rata pertumbuhan ini masih di atas pertumbuhan nasional yang ditargetkan sebesar 5,78%. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga jumlah pengangguran dapat berkurang secara signifikan. Tabel 2.4 Perkembangan Inflasi Kota Malang Tahun 2010 – 2014
Tahun
Inflasi
Pertumbuhan (%)
2010
6,70
(2,65)
2011
4,05
(2,65)
2012
4,60
0,55
2013
7,92
3,32
2014
8,14
0,22
Rata-rata
(0,42)
Sumber : BPS Kota Malang
II - 7
Tabel 2.5 Perkembangan PDRB per kapita Kota Malang Tahun 2010 – 2014
Tahun
PDRB per kapita
Pertumbuhan (%)
2010
37.553.032,31
5,00
2011
41.850.975,77
4,30
2012
45.574.770,48
3,72
2013
51.372.678,96
5,80
2014
57.159.173,64
5,79
Rata-rata
4,92
Sumber : BPS Kota Malang
Tabel 2.6 Prosentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Kota Malang Tahun 2010 – 2014 Tahun
Prosentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan
Pertumbuhan (%)
2010
5,90
0,06
2011
5,50
(0,07)
2012
15,19
(0,06)
2013
4,85
(0,07)
2014
4,85
(0,07)
Sumber : BPS Kota Malang
Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan Kota Malang tahun 2014 sementara memakai data tahun 2013, dikarenakan data dari BPS belum ditetapkan. 2. Fokus Kesejahteraan Sosial Pertumbuhan
Ekonomi
yang
tinggi
dan
peningkatan
pendapatan
perkapita merupakan suatu kemajuan, akan tetapi harus diukur dari keberhasilan mengangkat harkat dan martabat rakyat ke tempat yang lebih baik dan manusiawi secarakeseluruhan. Ini berarti pembangunan harus difokuskan pada manusia sebagai titik sentralnya sehingga akan tercipta kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Untuk
mengetahui
dampak
pembangunan
terhadap
peningkatan
kesejahteraan masyarakat maka dapat mengacu pada perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan IPM Kota Malang dapat dilihat pada tabel berikut :
II - 8
Tabel 2.4 Tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang Tahun 2010– 2014
No 1
2
3
4
Uraian Indeks Pendidikan Angka Melek Huruf (%) Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Indeks Kesehatan Angka Harapan Hidup (tahun) Indeks Daya Beli Rata-rata Pengeluaran Riil Perkapita ( Rp 000) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Tahun 2010
2011
2012
2013
2014
89,59 97,30 11,12
89,87 97,72 11,12
89,33 97,24 11,03
89,79 98,38 10,89
89,94 98,44 10,94
75,39 70,23
76,05 70,68
76,36 70,82
76,90 71,14
77,08 71,35
66,32 647,00
67,58 652,42
68,40 655,40
69,65 661,39
70,21 663,80
77,10
77,76
77,99
78,78
79,07
Sumber : BPS Kota Malang
Pada tahun 2014 Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang berada diurutan ketiga setelah Kota Surabaya dan Kota Mojokerto dimana IPM Kota Surabaya sebesar 78,46, IPM Kota Mojokerto sebesar 79,12 dan IPM Kota Malang 79,07 masih jauh di atas IPM Propinsi Jawa Timur yaitu sebesar 73,98.
3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Analisis seni budaya dan olah raga dilakukan terrhadap indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olah raga dan jumlah gedung olah raga. Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.5 Perkembangan Seni Budaya dan Olah Raga Tahun 2010– 2014 No 1
Capaian Pembangunan
Tahun 2010
2011
2012
2013
Jumlah grup kesenian per 10.000 37 39 42 45 penduduk. 2 Jumlah gedung kesenian per 10.000 1 1 2 2 penduduk. 3 Jumlah klub olahraga per 10.000 140 141 142 145 penduduk. 4 Jumlah gedung olahraga per 10.000 4 4 4 4 penduduk. Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2014 45 2 281 4
II - 9
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum Dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kota Malang telahmelaksanakan pelayanan publik/pelayanan umum . Pelayanan umum merupakan segalabentuk pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjaditanggung jawab pemerintah daerah. Pelayanan umum ini pada dasarnya terbagi 2 (dua) urusan yaitu layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan. a. Layanan Urusan Wajib Analisis kinerja layanan urusan wajib yang telah dilaksanakan oleh PemerintahKota Malang di lakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraanurusan wajib pemerintah daerah, yaitu : (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum; (4) Perumahan; (5) Penataan Ruang; (6) Perencanaan Pembangunan; (7) Perhubungan; (8) Lingkungan Hidup; (9)
Pertanahan;
Pemberdayaan
(10)
Kependudukan
Perempuan
dan
dan
Catatan
PerlindunganAnak;
Sipil;
(12)
(11)
Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera; (13) Sosial; (14) Ketenagakerjaan; (15) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; (16) PenanamanModal; (17) Kebudayaan; (18) Kepemudaan dan Olah Raga; (19) Kesatuan Bangsa,dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian; (20) Ketahanan Pangan; (21) Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa;
(22)
Statistik;
(23)
Kearsipan;
(24)
Komunikasi
dan
Informatika; dan (25) Perpustakaan.
1. Pendidikan Tabel 2.6 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pendidikan Kota Malang Tahun 2013 – 2014 No
1
2
Indikator Kinerja Angka Kelulusan a. SD/ MI b. SMP/ MTs c. SMA/MA, SMK Angka Partisipasi Murni a. APM SD/ MI/ Paket A b. APM SMP/ MTS/ Paket B c. APM SMA/ MA/ SMK/ Paket C
Tahun
Tahun
Target
Proyeksi
2013
2014
Th. 2015
Th. 2016
99,21% 99,63% 99,08%
99,89% 97,07% 96,63%
99,22% 99,64% 99,31%
99,23% 99,66% 99,54%
102,44
82,46%
102,44%
102,44%
75,38
68,90%
76%
76%
81,88
69,99%
81,88%
81,88%
II - 10
3
4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Angka Partisipasi Kasar a. APK SD/ MI b. APK SMP/ MTS c. APK SMA/ MA/ SMK Angka Melek Huruf Masyarakat Angka Putus Sekolah (APS) a. APS SD/MI b. APS SMP/MTs c. APS SMA/SMK/MA Rasio guru/ murid per kelas rata-rata a. SD/MI b. SMP/ MTS c. SMA/SMK/ MA Persentase Ketersediaan 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan pada SD/MI Persentase Ketersediaan 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D-IV di SD/MI Persentase Ketersediaan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik pada setiap SD/MI Persentase Ketersediaan guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik pada setiap SMP/MTs Persentase Ketersediaan guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing dua orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris pada setiap SMP/MTs Persentase SD/MI dengan Kondisi bangunan baik Persentase SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik Persentase SMA/MA/SMK dengan kondisi bangunan baik
114,78% 104, 19% 112,32%
93,92% 93,16% 93,83%
114,78% 104,19% 112,32%
114,78% 104,19% 112,32%
98,50%
97,51%
98,60%
98,70%
0,05 0,19 0,72
0,06% 0,42% 0,94%
0,04% 0,18% 0,70%
0,03% 0,17% 0,68%
0,031 0,028 0,026
0,024 0,069 0,085
0,031 0,028 0,026
0,031 0,028 0,026
81,88%
98,43%
83,13%
84,38%
70,31%
100%
71,56%
72,81%
70,31%
91,93%
71,56%
72,81%
91,53%
91,87%
92,78%
94,03%
27,97%
27,64%
29,22%
30,47%
56,88%
61,56%
61,94%
63,19%
69,11%
74,80%
70,36%
71,61%
55,56%
63,90%
57,61%
58,86%
II - 11
15
16
17
Persentase SMA/MA/SMK dengan kondisi bangunan baik Rasio fasilitas kendaraan antar jemput sekolah/jumlah siswa miskin Persentase Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun dan Pendidikan Gratis tingkat SMA/SMK berbasis data RTSM
37,89%
64,58%
39,14%
40,39%
2
0,071
0,03
0,04
100%
100%
100%
100%
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Malang
2. Kesehatan Tabel 2.7 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kesehatan Kota Malang Tahun 2013 – 2014
No
1
2
3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13
6 14 15 16 17
Indikator Kinerja
Persentase puskesmas yang memiliki fasilitas Voluntary Counseling Test (VCT), HIV Counseling and testing (HCT) dan Infeksi menular seksual (IMS) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (tiap 1000 penduduk) Rasio dokter puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk) Rasio tenaga paramedis puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk) Rasio tenaga paramedis per 100.000 penduduk Rasio dokter umum per 100.000 penduduk Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Rasio posyandu per satuan balita Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan Ibu Nifas Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan pelayanan anak balita Persentase balita gizi buruk
Tahun
Tahun
2013
2014
13%
53,33%
0,129
Target
Proyeksi
Th.
Th.
2015
2016
53%
53%
0,117
0,129
0,129
0,09
0,084
0,099
0,101
0,39
0,28
0,37
0,38
355,28
182,31
355,28
340,71
97
103,93
47,18
47,42
51,46
53,64
6,03
6,03
29,10
36,76
3,19
3,19
100%
100%
100%
100%
9,70 95%
10,97 88,5%
12,5 95%
12,5 96%
70%
87,74%
80%
90%
80%
91,59%
89%
91,50%
90%
90,50%
54,89%
76,55%
80%
80%
68,29% 54,03% 100%
99,74% 80,70% 0,20
90% 90% 0,48%
90% 90% 0,47%
90%
91%
II - 12
18
19
20 21
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit : a. Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun b. Penemuan Pasien Baru TB-BTA positif c. Penderita DBD yang ditangani d. Penanganan penderita diare Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi < 24 jam Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
3
3,14
4
4
68,52%
59,05%
70%
72%
100% 70,64%
100% 39,75%
100% 100%
100% 100%
100%
100%
100%
100%
74%
75,04%
75%
76%
55,88%
39,02%
100%
100%
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Malang
3. Pekerjaan Umum Tabel 2.8 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pekerjaan Umum Kota Malang Tahun 2013 – 2014
No
Indikator Kinerja
Tahun
Tahun
2013
2014
Target
Proyeksi
Th.
Th.
2015
2016
Rasio panjang jalan per 0,987 0,915 1,02 1 jumlah kendaraan Persentase kondisi 90,59% 93% 97% 2 95% jalan yang baik Persentase jembatan standar (lebar minimal 52% 3 48% 97% 50% 6 meter) yang dilalui kendaraan roda 4 Jumlah pembangunan 0 0 1 1 4 jalan dan jembatan 0 0 1 1 baru Panjang drainase baru 19,9 km 1,70 km 2 km 5 2 km yang dibangun Persentase 75% 75% 86% 87% 6 pemeliharaan drainase Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan 1
4. Perumahan Tabel 2.9 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Perumahan Kota Malang Tahun 2013 – 2014
No
1
2
Indikator Kinerja
Persentase penurunan kawasan kumuh Persentase wilayah kawasan kumuh yang tidak terjangkau sarana air bersih
Target
Proyeksi
Th.
Th.
2015
2016
0,02%
14%
13%
12%
12%
10%
Tahun
Tahun
2013
2014
0,016%
16%
II - 13
3
4
5
Persentase rumah layak 84% 63% 86% 87% huni di wilayah kumuh Persentase Rumah Tangga (RT) yang 84% 88% 88% 90% menggunakan air bersih di wilayah kumuh Persentase rumah layak 84% 94,47% 86% 85% huni Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan
5. Penataan Ruang Tabel 2.10 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Penataan Ruang Kota Malang Tahun 2013 – 2014
No
Indikator Kinerja
Tahun
Tahun
2013
2014
Target
Proyeksi
Th.
Th.
2015
2016
1
Adanya kebijakan pemerintah daerah di bidang penataan ruang
ada
Ada
ada
Ada
2
Persentase penurunan pelanggaran tata ruang
100%
7,69%
100%
100%
3
Persentase luasan ruang terbuka hijau
15,92%
12,39
16%
16,01%
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan
6. Perencanaan Pembangunan Tabel 2.11 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Perencanaan Pembangunan Kota Malang Tahun 2013 – 2014
No
1
2
3
Tahun
Tahun
Target
Proyeksi
2013
2014
Th.
Th.
2015
2016
Persentase tingkat 100% 94,67% 100% kehadiran peserta Musrenbang Persentase partisipasi 30% 26% 30% perempuan dalam kegiatan musrenbang kota 88,52% 64,15% 90% Keselarasan program dalam RKPD dengan Program dalam RPJMD Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100%
Indikator Kinerja
30%
100%
II - 14
7. Perhubungan Tabel 2.12 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Perhubungan Kota Malang Tahun 2013 – 2014
No
Indikator
Tahun
Tahun
Kinerja
2013
2014
Jumlah titik 33 rawan macet Persentase titik 2 rawan macet yang 15,15% berhasil diurai Persentase tersedianya fasilitas 3 perlengkapan 49,28% jalan (rambu, marka, dan guardrill) Persentase ketersediaan halte yang telah 4 86,11% dilayani angkutan umum dalam trayek Persentase Terpenuhinya standar keselamatan bagi 5 94,96% angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota Sumber : Dinas Perhubungan 1
Target Th. 2015
Proyeksi Th. 2016
23
21
19
18%
9%
10%
87%
87%
89%
82,22%
100%
100%
70,67%
100%
100%
8. Lingkungan Hidup Tabel 2.13 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang lingkungan Hidup Kota Malang Tahun 2013 – 2014
No
1
2
3
4
Indikator Kinerja
Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara
Target
Proyeksi
Th.
Th.
2015
2016
44,44%
60%
73%
100%
100%
100%
100%
9,52%
12,70%
19,05%
19,05%
12,5%
6,25%
15%
30%
Tahun
Tahun
2013
2014
30%
II - 15
5 6 7 8
Persentase kegiatan ekonomi yang memiliki dokumen lingkungan/izin lingkungan Persentase Industri yang memiliki AMDAL, UKL/UPL /izin lingkungan Persentase volume sampah yang terangkut Persentase volume sampah yang termanfaatkan
65,77%
65,77%
73%
80%
100%
55%
50%
100%
96%
96%
96%
96%
25%
25%
28%
28%
Sumber : Badan Lingkungan Hidup
9. Kependudukan dan Catatan Sipil Tabel 2.14 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang Tahun 2012 – 2014
No
1 2 3 4
Indikator Kinerja
Tahun
Tahun
2013
2014
Target
Proyeksi
Th.
Th.
2015
2016
100%
100%
90%
92%
100%
100%
79%
80%
Cakupan penerbitan Kartu 90,89% 71% tanda Penduduk (KTP) Cakupan penerbitan 82% 89,91% kutipan akta kelahiran Cakupan penerbitan Kartu 91,70% 95,33% Keluarga Cakupan penerbitan 77% 63,04% kutipan akta kematian Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tabel 2.15 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang Tahun 2012 – 2014
No
1 2
3
4
5
Indikator Kinerja
Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan fungsi keluarga yang difasilitasi Persentase penanganan kasus tindakan KDRT Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
Target
Proyeksi
Th.
Th.
2015
2016
100%
100%
100%
31,25%
79,31%
100%
100%
31,25%
79,31%
100%
100%
31,25%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Tahun
Tahun
2013
2014
100%
II - 16
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban 31,25% 17% 100% kekerasan Cakupan layanan reintegrasi 100% 7 sosial bagi perempuan dan anak 100% 100% korban kekerasan Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 6
100%
100%
11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tabel 2.16 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Malang Tahun 2012 – 2014
No
Indikator Kinerja
Tahun
Tahun
2013
2014
Target
Proyeksi
Th.
Th.
2015
2016
Persentase Pasangan Usia Subur 75,90% (PUS) menjadi peserta KB Aktif Rata-rata jumlah anak 2 0,35 0,33 0,34 per keluarga Cakupan Pasangan Usia Subur 0,83% 3 (PUS) yang isterinya usia di bawah 20 tahun Cakupan PUS yang ingin ber KB 11,25% 4 tidak terpenuhi (Unmet Need) Cakupan Anggota Bina Keluarga 5 70,50% Balita (BKB) ber KB Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan 6 87,10% Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Ratio Petugas Lapangan Keluarga 7 Berencana/ Penyuluh Keluarga 1,02 Berencana (PLKB/PKB) Cakupan penyediaan alat dan obat 8 kontrasepsi untuk memenuhi 100% permintaan masyarakat Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 1
75,95% 0,34 0,75% 10,50% 70,60%
87,15%
1,02
100%
12. Sosial Tabel 2.17 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Sosial Kota Malang Tahun 2012 – 2014
No
1
2 3 4 5
Indikator Kinerja
Persentase PMKS skala Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Angka kemiskinan Persentase penurunan angka kemiskinan Ratio Tempat ibadah per satuan
Target
Proyeksi
Th.
Th.
2015
2016
61,48%
62%
62,10%
5,76%
9,22%
42%
58%
5,20%
4,73%
4,27%
3,88%
3,70%
9,94%
8,17%
9,13%
3
2,06
3
3
Tahun
Tahun
2013
2014
61,10%
II - 17
penduduk Cakupan tempat ibadah yang 6 menerima bantuan perbaikan Sumber : Dinas Sosial
1,12%
2,91%
5,60%
7,00%
Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial berupa pelatihan dan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar diproyeksikan pada Tahun 2016 sebanyak 500 orang.
13. Ketenagakerjaan Tabel 2.18 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Ketenagakerjaan Kota Malang Tahun 2013 – 2014
No
Indikator Kinerja
Target
Proyeksi
Th.
Th.
2015
2016
48%
60%
70%
63,29% 0,077
78% 0,65
80% 0,7
7,22%
6,90%
6,80%
Tahun
Tahun
2013
2014
Persentase Pencari kerja yang 28% terdaftar yang ditempatkan 2 Angka partisipasi angkatan kerja 12,79% 3 Rasio daya serap tenaga kerja 0,064 Pengangguran Terbuka (Tingkat 4 7,14% Pengangguran) Sumber : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 1
Pada bidang ketenagakerjaan, proyeksi pencapaian indikator kinerja di Tahun 2015 juga mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya diantaranya adalah meningkatnya penyelesaian kasus sengketa antara pengusaha dan pekerja sebanyak 31 kasus, penempatan pencari kerja meningkat 60% serta tingkat pengangguran terbuka sebanyak 6.967 orang.
14. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tabel 2.19 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Malang Tahun 2013 – 2014
No
1 2 3 4 5 6
Indikator Kinerja
Jumlah UKM aktif Persentase wirausaha baru yang aktif Jumlah kerjasama UKM dengan toko modern Persentase penyerapan produk unggulan UKM di toko modern Cakupan pelaku UKM yang mengikuti pelatihan manajemen keuangan Persentase KSP/USP sehat
Target
Proyeksi
Th.
Th.
2015
2016
12.567 100%
15.465 100%
416
431
446
40%
40%
45%
50%
48%
47,59%
50%
50%
43,54%
38%
49,61%
56,69%
Tahun
Tahun
2013
2014
10.611 100%
720 100%
416
II - 18
7
8
Persentase koperasi berkategori sehat/baik/yang sudah menerapkan 14% sistem pencatatan sesuai Standart Akuntansi Indonesia Persentase permasalahan perkoperasian 58% yang tertangani Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
20%
22%
100%
100%
20%
53,33%
Realisasi pencapaian indikator kinerja Bidang Koperasi dan UKM pada tahun 2013 berusaha ditingkatkan pada tahun 2015 nanti, diantaranya Usaha Mikro Kecil bisameningkat sebesar 63.483 unit demikian juga dengan persentase koperasi aktif sebesar 71,23%%. Sedangkan untuk pertumbuhan Industri pada tahun 2015 diproyeksikan bisa meningkat hingga 2%, hal ini disebabkan karena Industri diKota Malang masih didominasi oleh Industri Kecil dan Industri Menengahsedangkan untuk Industri Berat diperkirakan tidak mengalami peningkatan.
15. Penanaman Modal Tabel 2.20 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Penanaman Modal Kota Malang Tahun 2013 – 2014 No
Indikator Kinerja
1
Adanya kebijakan daerah yang mendukung masuknya investasi baru
2
Jumlah investor baru skala nasional
Tahun
Tahun
Target
Proyeksi
2013
2014
Th. 2015
Th. 2016
ada
ada
ada
ada
2
1
4
6
Sumber : Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal
16. Kebudayaan Tabel 2.21 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kebudayaan Kota Malang Tahun 2013 – 2014
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Indikator Kinerja
Adanya hasil pemetaan tentang khazanah seni budaya khas Kota Malang Persentase kelompok kebudayaan yang masih aktif Persentase kelompok kebudayaan yang telah menerima pembinaan Cakupan kajian seni Cakupan fasilitasi seni Cakupan gelar seni Cakupan misi kesenian Cakupan SDM kesenian Cakupan tempat kesenian Cakupan organisasi kesenian Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Target
Proyeksi
Th.
Th.
2015
2016
ada
ada
ada
100%
100%
100%
100%
44,64%
59,76%
62%
63%
50% 28,57% 100% 100% 63% 100% 34%
73% 42,86% 100% 100% 100% 100% 66,67%
70% 30% 100% 100% 100% 100% 67%
80% 30% 100% 100% 100% 100% 67%
Tahun
Tahun
2013
2014
ada
II - 19
17. Kepemudaan dan Olahraga Tabel 2.22 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang Tahun 2012 – 2014
No
1 2 3
Indikator Kinerja
Persentase keaktifan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) aktif Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Jumlah pemuda berprestasi
4 5
Jumlah Industri Olahraga Persentase pemeliharaan lapangan olahraga Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Tahun
Tahun
Target
Proyeksi
2013
2014
Th.
Th.
2015
2016
100%
100%
100%
100%
240
418
232
234
23
19
20
20
51
53
53
55
25%
21,2%
22,70%
17,40%
18. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tabel 2.23 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Malang Tahun 2013 – 2014
No
Indikator Kinerja
1 2 3
Rasio Pos kamling per jumlah 100 KK Rasio Petugas Linmas Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun
Tahun
Target
Proyeksi
2013
2014
Th.
Th.
2015
2016
0,50 1,25 2,01
0,51 1,5 2,37
0,494 0,63 1,64
0,487 0,49 1,53
19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tabel 2.24 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Kota Malang Tahun 2013 – 2014
No
1 2 3 4 5 6
Indikator Kinerja
Persentase peningkatan pajak daerah Hasil audit LKD oleh BPK Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Persentase SKPD yang ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi Adanya sistem evaluasi kinerja pemerintah daerah Adanya mekanisme rekrutmen jabatan yang akuntabel
Target
Proyeksi
Th.
Th.
2015
2016
20% WTP
20% WTP
B (67)
B (70)
-
29%
38%
ada
Ada
ada
Ada
ada
Ada
ada
Ada
Tahun
Tahun
2013
2014
49,90% WTP 63,64 (CC)
17,60% WTP 57,69 (CC)
-
II - 20
Persentase aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi Persentase pejabat yang mengisi dan menyerahkan LHKPN
7 8 9
Persentase Peraturan Daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat
10
Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif masyarakat
11
Cakupan anggota DPRD yang telah mengikuti program peningkatan kapasitas SDM
6,30%
6,70%
85%
90%
100%
76,4%
100%
100%
43%
41,03%
10 Perda 100% (45 org dari 45 org anggota 45 org anggota DPRD)
20 Perda 100% (45 org dari 45 org anggota 45 org anggota DPRD)
100% (18 Perda) 20 Perda 100% (45 org dari 45 org anggota 45 org anggota DPRD)
100% (28 Perda) 30 Perda 100% (45 org dari 45 org anggota 45 org anggota DPRD)
20. Ketahanan Pangan Tabel 2.25 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Ketahanan Pangan
Kota Malang Tahun 2013 – 2014 No 1
Indikator Kinerja
Tahun
Tahun
Target
Proyeksi
2013
2014
Th. 2015
Th. 2016
75% 75% 60% 90
75% 75% 60% 90
Sering/ kategori 1
Sering/ kategori 1
Sering/ kategori 1
Stabil
Stabil
Stabil
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita a.Ketersediaan Energi 63,05% b. Protein Per Kapita 68,07% Penguatan Cadangan Pangan 50% Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 20,06 Ketersediaan Informasi Pasokan, Sering/ Harga dan Akses Pangan di kategori 1 Daerah Stabilitas Harga dan Pasokan Stabil Pangan Sumber : Kantor Ketahanan Pangan
2 3 4
5
62,82% 64,47% 57,02% 50,1
21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tabel 2.26 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kota Malang Tahun 2012 – 2014
No
Indikator Kinerja
Tahun
Tahun
2013
2014
Target
Proyeksi
Th.
Th.
2015
2016
Cakupan masyarakat/ kelompok masyarakat miskin yang mendapat 1,21% 1,09% 1,21% pelatihan ketrampilan Cakupan masyarakat/ kelompok 2 masyarakat miskin yang mendapat 0,03% 0,11% 0,15% bantuan sarana dan prasarana usaha Cakupan masyarakat/ kelompok 3 masyarakat miskin yang terfasilitasi 3% 2,08% 3,50% dalam memperoleh modal usaha Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat 1
1,31%
0,16%
4,00%
II - 21
22. Statistik Tabel 2.27 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Statistik
Kota Malang Tahun 2013 – 2014
No
Tahun
Tahun
Target
Proyeksi
2013
2014
Th.
Th.
2015
2016
7,51% 5,50 79,18
7,63% 4,75 79,38
Indikator Kinerja
1 Pertumbuhan PDRB 7,30% 2 Inflasi 4,60 3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 78,78 Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7,40% 7,92 79,07
23. Komunikasi dan Informatika Tabel 2.28 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika
Kota Malang Tahun 2013 – 2014
No
1 2 3 4 5 6
Indikator Kinerja
Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Cakupan pengguna informasi publik yang terlayani Persentase informasi publik yang bisa diakses publik melalui website pemerintah daerah Persentase meningkatnya jumlah izin terbit Persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan Persentase pengaduan yang tertangani Sumber : Dinas Komunikasi dan
Target
Proyeksi
Th.
Th.
2015
2016
34 Simda
36 Simda
Tahun
Tahun
2013
2014
29 Simda
32 Simda
100%
100%
100%
100%
100%
100%
9,12%
13,23%
16%
18%
2%
17,39%
40%
60%
100%
70%
100%
100%
100%
100%
Informatika
b. Layanan Urusan Pilihan Disamping
urusan
wajib,
Pemerintah
Kota
Malang
juga
menyelenggarakanlayanan urusan pilihan yang merupakan amanat dari peraturan
perundangundangan.Layanan
urusan
pilihan
meliputi
beberapa bidang, yaitu : (1) Pertanian; (2) Kehutanan; (3) Pariwisata; (4) Kelautan
dan
Perikanan;
(7)Ketransmigrasian.
Adapun
(5)
Perdagangan;
pencapaian
(6)
Industri;
indikatorkinerja
dan
masing-
masing bidang tersebut adalah sebagai berikut :
II - 22
1. Pertanian Tabel 2.29 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pertanian
Kota Malang Tahun 2013 – 2014
No
Proyeksi
Th.
Th.
2015
2016
Tahun
2013
2014
16.243
16.725
17.065
17.492
72.899
71.225
119,192
122,172
14.661,3
22.634,1
798,425
818,386
40.519
40.519
42,570
43,634
Indikator Kinerja
Jumlah Nilai produksi hasil pertanian (ton) Jumlah Nilai produksi hasil 2 perkebunan Jumlah Nilai produksi hasil 3 peternakan Jumlah nilai produksi hasil 4 perikanan Sumber : Dinas Pertanian
Target
Tahun
1
2. Pariwisata Tabel 2.30 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pariwisata
Kota Malang Tahun 2013 – 2014
Indikator Kinerja
No
Tahun
Tahun
Target
Proyeksi
2013
2014
Th. 2015
Th. 2016
71,62%
60%
70%
23,81%
25%
30%
4,39
4,3
4,6
Persentase objek Cagar 40% Budaya yang terawat Persentase taman kota dan 13% 2 hutan kota sebagai lokasi rekreasi murah masyarakat Rasio lokasi rekreasi murah 4,02 3 per 100.000 penduduk Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1
3. Industri Tabel 2.32 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Industri
Kota Malang Tahun 2013 – 2014
No
1
Tahun
Tahun
2013
2014
Persentase kerjasama produksi antar 100% IKM yang telah dibina Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
100%
Indikator Kinerja
Target
Proyeksi
Th.
Th.
2015
2016
100%
100%
II - 23
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan atau domestik. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.
2.2.
Program dan Kegiatan RKPD Tahun Anggaran 2016
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2015 tanggal 6 Juli 2015 sebagai berikut : 1. Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang pendidikan, merencanakan akan melaksanakan 20 program dan 121 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.174.992.109.930,03. 2. Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang kesehatan, merencanakan akan melaksanakan 17 program dan 211 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.58.082.120.300,00. 3. Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib
bidang
Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat,
merencanakan
akan
melaksanakan 10 program dan 37 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.63.182.301.000,4. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang pekerjaan umum, perumahan dan
penataan ruang serta perencanaan pembangunan,
merencanakan akan melaksanakan 16 program dan 258 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.150.700.000.000,00.
II - 24
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
sebagai
SKPD
yang
menyelenggarakan urusan wajib bidang perencanaan pembangunan dan Tata Ruang, merencanakan akan melaksanakan 16 program dan 101 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.14.491.000.000,00. 6. Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang perhubungan, merencanakan akan melaksanakan 8 program dan 43 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.8.302.060.000,00. 7. Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang lingkungan hidup, merencanakan akan melaksanakan 8 program
dan
51
kegiatan
dengan
pagu
indikatif
sebesar
Rp.4.851.199.000,00. 8. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang lingkungan hidup, merencanakan akan melaksanakan 11
program
dan
91
kegiatan
dengan
pagu
indikatif
sebesar
Rp.64.111.327.300,00. 9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas
Kependudukan
dan
Catatan
Sipil
sebagai
SKPD
yang
menyelenggarakan urusan wajib bidang kependudukan dan catatan sipil, merencanakan akan melaksanakan 4 program dan 29 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4.500.000.000,00. 10. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merencanakan akan melaksanakan 12 program dan 91 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 11.000.000.000,00. 11. Dinas Sosial Dinas Sosial sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang sosial, merencanakan akan melaksanakan 7 program dan 56 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 7.150.000.000,00. II - 25
12. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Dinas
Ketenagakerjaan
dan
Transmigrasi
sebagai
SKPD
yang
menyelenggarakan urusan wajib bidang ketenagakerjaan, merencanakan akan melaksanakan 6 program dan 41 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.5.000.000.000,00. 13. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas
Koperasi
dan
Usaha
Kecil
Menengah
sebagai
SKPD
yang
menyelenggarakan urusan wajib bidang koperasi dan usaha kecil menengah, merencanakan akan melaksanakan 6 program dan 42 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.4.500.000.000,00. 14. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang kebudayaan, merencanakan akan melaksanakan 8 program
dan
59
kegiatan
dengan
pagu
indikatif
sebesar
Rp.9.307.660.000,00. 15. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan
wajib
bidang
perencanaan
pembangunan
dan
tata
ruang,
merencanakan akan melaksanakan 7 program dan 52 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.7.000.000.000,00 16. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan
wajib
bidang
kesatuan
bangsa
dan
politik
dalam
negeri,
merencanakan akan melaksanakan 8 program dan 35 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.6.000.000.000,00. 17. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, merencanakan akan melaksanakan 8 program dan 46 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.11.025.000.000,00.
II - 26
18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah
sebagai
SKPD
yang
menyelenggarakan urusan wajib bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, merencanakan akan melaksanakan 8 program dan 35 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.3.500.000.000,19. Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 8 program dan 20 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.12.160.000.000,00. 20. Bagian Hukum Bagian Hukum sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 4 program dan 14 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.5.112.260.000,00. 21. Bagian Organisasi Bagian Organisasi sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 6 program dan 19 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.3.500.000.000,00. 22. Bagian Pembangunan Bagian Pembangunan sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 2 program dan 11 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.000.000.000,00. 23. Bagian Perkonomian dan Usaha Daerah Bagian
Perkonomian
dan
Usaha
Daerah
sebagai
SKPD
yang
menyelenggarakan urusan wajib bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
II - 27
dan Persandian, merencanakan akan melaksanakan 4 program dan 10 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.147.500.000,00. 24. Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 2 program dan 17 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.15.000.000.000,00. 25. Bagian Hubungan Masyarakat Bagian Hubungan Masyarakat sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan
daerah,
perangkat
daerah,
kepegawaian
dan
persandian,
merencanakan akan melaksanakan 5 program dan 21 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 11.525.000.000,00. 26. Bagian Umum Bagian Umum sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 7 program dan 64 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.22.500.000.000,00. 27. Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal Bagian
Kerjasama
dan
Penanaman
Modal
sebagai
SKPD
yang
menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 6 program dan 16 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.1.520.000.000,00. 28. Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 5 program dan 54 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.46.982.794.000,00.
II - 28
29. Inspektorat Inspektorat sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 5 program dan 33 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.3.323.084.622,00. 30. Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 9 program dan 58 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.6.000.000.000,00. 31. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan
daerah,
perangkat
daerah,
kepegawaian
dan
persandian,
merencanakan akan melaksanakan 9 program dan 49 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.7.100.000.000,00. 32. Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 5 program dan 41 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.15.500.000.000,00. 33. Kecamatan Klojen Kecamatan Klojen sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 10 program dan 40 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 950.000.000,00.
II - 29
34. Kecamatan Blimbing Kecamatan Blimbing sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 8 program dan 38 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 950.000.000,00. 35. Kecamatan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 9 program dan 41 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.160.000.000,00. 36. Kecamatan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 10 program dan 36 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 950.000.000,00. 37. Kecamatan Sukun Kecamatan Sukun sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 9 program dan 40 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.160.000.000,00. 38. Kelurahan se Kota Malang (57 Kelurahan) Kelurahan sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan rata-rata 7 program dan rata-rata 19 kegiatan dengan pagu indikatif rata-rata sebesar Rp. 800.000.000,00.
II - 30
39. Sekretariat KORPRI Sekretariat KORPRI sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 4 program dan 9 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.615.000.000,00. 40. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Badan
Pengelola
Keuangan
dan
Aset
Daerah
sebagai
SKPD
yang
menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 11 program dan 70 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.15.000.000.000,00. 41. Kantor Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang ketahanan pangan, merencanakan akan melaksanakan 6 program
dan
27
kegiatan
dengan
pagu
indikatif
sebesar
Rp.2.500.000.000,00. 42. Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang kearsipan, merencanakan akan melaksanakan 9 program dan 39 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.5.000.000.000,00. 43. Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang komuikasi dan informatika, merencanakan akan melaksanakan 11 program dan 49 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 10.000.000.000,00. 44. Dinas Pertanian Dinas Pertanian sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan pilihan bidang pertanian, merencanakan akan melaksanakan 22 program dan 52 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 5.500.000.000,00.
II - 31
45. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan pilihan bidang perdagangan, merencanakan akan melaksanakan 12 program
dan
92
kegiatan
dengan
pagu
indikatif
sebesar
Rp.9.000.000.000,00. 46. Dinas Pasar Dinas Pasar sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan pilihan bidang perdagangan, merencanakan akan melaksanakan 9 program dan 57 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.10.000.000.000,00.
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah ; 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah adalah rumusan
berdasarkan
hasil analisis isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD. Selain isu strategis dan masalah mendesak yang dihadapi daerah, juga dirumuskan dengan menyerap aspirasi dan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat. Perumusan permasalahan tersebut dihimpun dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat dan masukan
segenap
stake
holder
yang
disampaikan
pada
saat
Musrenbang Kota Malang dan diperkirakan menjadi problem Kota Malang pada tahun 2016. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program
pembangunan
daerah
(RPJMD)
dengan
prioritas
pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatory. A.
Akses dan Kualitas Pendidikan Berbagai program pembangunan dalam rangka meningkatkan akses pendidikan telah banyak dilakukan, namun demikian untuk
meningkatkan
kualitas
pembenahan-pembenahan peningkatan
kualitas
di
SDM
pendidikan
berbagai tenaga
masih
bidang,
pendidik,
perlu
baik
itu
sarana
dan II - 32
prasarana
maupun
manajemen
pengelolaan
lembaga
pendidikan. Selain itu biaya operasional pendidikan yang semakin
tinggi
juga
membutuhkan
perhatian
dalam
pengalokasian anggaran pendidikan, sehingga diharapkan tidak membebani orang tua murid. Selanjutnya, dalam upaya penuntasan wajib belajar 9 tahun dan wajib belajar 12 tahun, perlu dilakukan upaya-upaya persebaran lembaga pendidikan dan guru yang merata, sehingga diharapkan tidak
terjadi
adanya kesenjangan
kualitas
antar
lembaga
pendidikan. B.
Akses dan Kualitas Kesehatan Terkait dengan akses dan kualitas kesehatan, terdapat beberapa permasalahan
dan
tantangan
yang
dihadapi
dalam
pembangunan kesehatan ke depan, diantaranya: 1) Status
kesehatan
dan
gizi
masyarakat
masih
perlu
ditingkatkan; 2) Akses dan kualitas pelayanan kesehatan masih kurang memadai karena kendala jarak, biaya dan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang belum merata; 3) Rendahnya tingkat keberlanjutan pelayanan kesehatan pada ibu dan anak, khususnya pada penduduk miskin; 4) Masih kurangnya tingkat ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu dengan harga terjangkau, serta rendahnya
tingkat
pemanfaatan
obat
generik
disarana
pelayanan pemerintah dan swasta; 5) Masih adanya kekurangan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan dan penyebarannya yang kurang merata; 6) Jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin belum sepenuhnya
dapat
meningkatkan
status
kesehatan
penduduk miskin; 7) Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan belum dilaksanakan dengan optimal.
II - 33
C.
Meningkatkan Kualitas Daya Dukung Lingkungan Permasalahan yang dihadapi pembangunan lingkungan hidup antara lain: masih tingginya tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan pembangunan yang mengakibatkan semakin berkurangnya daya dukung lingkungan. Permasalahan ini disebabkan oleh masih lemahnya pemahaman pentingnya menjaga kualitas daya dukung lingkungan hidup dari para pemangku kepentingan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup adalah: 1) peningkatan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 2) peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup; dan 3) pengendalian laju degradasi lingkungan.
D.
Kualitas Tata Ruang Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya dan lingkungan hidup, kualitas tata ruang dan pengelolaan tata ruang memainkan peranan yang tidak kalah penting. Namun permasalahan dan tantangan masih harus dihadapi dalam upaya peningkatannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan tata ruang adalah: 1) Masih
belum
Rencana
ditetapkannya Peraturan
Detail
dijadikan
Tata
sebagai
pembangunan
Ruang
pedoman
maupun
Wilayah di
dalam
Daerah
tentang
(RDTRK)
dalam
untuk
pelaksanaan
pemberian
perizinan
pemanfaatan ruang; 2) Belum
memadainya kapasitas kelembagaan dikarenakan
kurangnya kuantitas dan kualitas SDM; dan 3) Masih
lemahnya
pengendalian
kualitas
pemanfaatan
pemanfaatan ruang
ruang
dikarenakan
dan masih
rendahnya pemanfaatan IT dan keterbatasan informasi (peta, data geologi dan data daya dukung) yang mengakibatkan sering terjadinya konflik pemanfaatan ruang.
II - 34
Menyikapi
permasalahan
yang
dihadapi,
tantangan
dalam
bidang tata ruang untuk ke depannya adalah peningkatan efektivitas implementasi rencana tata ruang dalam berbagai sektor pembangunan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang. Disamping itu, upaya penataan ruang akan membutuhkan kegiatan survei dan pemetaan yang membutuhkan biaya relatif besar. Namun demikian, data dan informasi yang dihasilkan selalu mempunyai nilai strategis tinggi dan menjadi faktor kunci dalam menentukan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan juga monitoring kegiatan pembangunan. Nilai strategis dan biaya
yang
besar
tersebut
sering
kali
menjadi
penyebab
rendahnya pertukaran data dan informasi antar pihak yang terlibat dalam kegiatan survei dan pemetaan. Isu strategis penataan ruang yang dapat menjadi permasalahan dan sekaligus tantangan ke depan adalah terjadinya alih fungsi lahan yang disebabkan oleh meningkatnya urbanisasi dan dinamika aktivitas masyarakat perkotaan yang berimplikasi pada terjadinya alih fungsi lahan dan semakin maraknya pengembangan wilayah yang tidak didukung oleh penataan ruang yang terencana. Dalam
rangka
pengelolaan
peningkatan kualitas penataan
pertanahan
untuk
revitalisasi
ruang
dan
perkotaan,
permasalahan yang dihadapi adalah: terjadinya penurunan kualitas fisik dan lingkungan di pusat-pusat kegiatan penduduk di perkotaan seperti pasar tradisional, kawasan pendidikan dan kawasan kesehatan. Dengan demikian tantangan ke depan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas penataan ruang antara lain adalah: melaksanakan peremajaan kota di kawasan kumuh di perkotaan.
E.
Produktivitas dan Kompetensi Tenaga Kerja Dari sisi tenaga kerja, rendahnya produktivitas masih menjadi masalah yang harus segera diatasi. Produktivitas tenaga kerja yang rendah sangat mempengaruhi daya saing. Masih tingginya angka pengangguran terbuka disebabkan salah satunya oleh daya serap pekerja formal yang masih sangat II - 35
rendah. Rendahnya daya serap pekerja formal terkait dengan berbagai permasalahan dan hambatan dalam berinvestasi yang mewarnai kondisi pasar kerja. Setidaknya ada beberapa hal yang memerlukan perhatian untuk mengatasi masalah ini, yaitu masalah
pendidikan
dan
pelatihan,
dan
penyempurnaan
peraturan ketenagakerjaan, ditingkat pemerintah pusat maupun tingkat pemerintah daerah. Permasalahan lain di sektor tenaga kerja terkait dengan tingginya
biaya
yang
harus
dikeluarkan
oleh
perusahaan
dibandingkan dengan produktivitas yang dihasilkan. Tenaga kerja yang ada dalam jumlah yang banyak, namun tenaga kerja yang ada memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, sehingga biaya total tenaga kerja menjadi relatif tinggi. Hal tersebut membuat tenaga kerja untuk tingkat kecakapan yang dimiliki menjadi tidak murah lagi. Kenaikan upah sebagai akibat aspirasi pekerja untuk memperoleh tingkat penghidupan yang lebih baik dan peningkatan upah minimum setiap tahun tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas merupakan persoalan yang dihadapi oleh dunia usaha. Untuk itu, tantangan yang dihadapi dalam tahun-tahun mendatang adalah upaya mendorong perpindahan pekerja dari pekerjaan yang memiliki produktivitas rendah ke pekerjaan yang memiliki produktivitas tinggi. Untuk itu, peningkatan produktivitas membawa implikasi pada peningkatan kualitas tenaga kerja. Salah
satu
upaya
untuk
produktivitas
tenaga
kerja
meningkatkan adalah
melalui
kualitas
dan
pendirian
dan
pengelolaan serta kerja sama dengan pusat pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi. Dengan dikembangkannya pendidikan dan pelatihan kerja barbasis kompetensi, maka lulusan/tamatan mengikuti
uji
pendidikan kompetensi
dan untuk
pelatihan
kerja
memperoleh
dapat
sertifikat
kompetensi. Sertifikasi kompetensi ini merupakan modal bagi tenaga kerja untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dan sekaligus memberikan pendapatan yang layak.
II - 36
F.
Produktivitas Dan Akses UKM Sektor koperasi dan UMKM sebagai salah satu sektor strategis tidak
terlepas
menghadapi
dari
tahun
permasalahan
dan
2016
Koperasi
nanti.
tantangan dan
dalam UMKM
diperkirakan masih akan menghadapi permasalahan mendasar dan tantangan yang cukup berat akibat krisis ekonomi global. Untuk itu, pemberdayaan koperasi dan UMKM masih perlu dilanjutkan pada tahun 2016. Masalah-masalah yang terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif masih akan dihadapi UMKM, seperti besarnya biaya transaksi akibat masih adanya prosedur perizinan yang berbelit; masih panjangnya proses perizinan; dan masih adanya praktik bisnis serta persaingan usaha yang tidak sehat. Terkait dengan permasalahan-permasalahan
tersebut, tantangan
utama
ke
depan adalah penyusunan dan review berbagai produk hukum daerah yang terkait dengan UMKM dan koperasi. Sementara itu, masih rendahnya produktivitas UMKM dapat mengakibatkan produk yang dihasilkan kurang memiliki daya saing dan kualitas yang baik dalam memenuhi permintaan pasar domestik dan pasar internasional. Masalah daya saing dan produktivitas ini disebabkan antara lain oleh rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumberdaya manusia. Dengan demikian,
tantangan
ke
depan
adalah
bagaimana
menumbuhkan wirausaha yang berbasis IPTEK, industri kreatif dan inovasi. Disisi lain, skala usaha mikro dan kecil dengan keterbatasan modal
dan
penguasaan
teknologi
sangat
sulit
untuk
meningkatkan nilai tambah usahanya. Hal ini menyebabkan pendapatan yang diperoleh masih rendah. Oleh karena itu, tantangan usaha mikro dan kecil dalam meningkatkan nilai tambahnya adalah melalui penyediaan fasilitas pembiayaan dan penyediaan kelembagaan
teknologi, usahanya
serta melalui
perbaikan koperasi.
kinerja Kinerja
wadah lembaga
seperti koperasi diharapkan dapat berperan sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat dan menunjukkan perbaikan kualitas berkoperasi yang signifikan.
II - 37
Permasalahan lain yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah kualitas
kerja
yang
kurang
baik
dan
terbatasnya
akses
pemasaran. Kualitas kerja yang kurang baik dapat memberikan dampak terhadap lingkungan kerja dan rendahnya daya saing produk
yang
dihasilkan,
sedangkan
keterbatasan
akses
pemasaran berpengaruh kepada kapasitas produksi dan usaha UMKM. Dalam mengatasi kendala kualitas, perlu dilakukan pendampingan dan pembinaan dalam peningkatan budaya kerja dan
manajemen
keterbatasan
produksi
akses
pengembangan
bagi
UMKM.
pemasaran
strategi
dan
Sementara
menuntut
jaringan
itu
perlunya
pemasaran,
serta
penyediaan informasi peluang pasar. Terkait dengan koperasi, kinerja lembaga koperasi juga belum menunjukkan perbaikan kualitas berkoperasi yang berarti. Masih banyak lembaga koperasi yang kurang memahami prinsip dan praktek yang benar dalam berkoperasi. Oleh karena itu, tantangan ke depan terkait dengan masalah koperasi adalah melakukan
revitalisasi
peningkatan
pembinaan
kelembagaan dan
koperasi
melalui
tenaga
penyuluh
penyediaan
perkoperasian.
G.
Kualitas Pelayanan Publik Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan tugas pokok pemerintah. Namun, sampai saat ini kualitas pelayanan publik yang diberikan masih belum memenuhi harapan masyarakat. Beberapa kendala atau permasalahan yang masih akan dihadapi pada tahun 2016 terkait dengan pelayanan publik, antara lain: 1) Pemahaman para aparat terhadap regulasi pelayanan publik masih kurang; 2) Belum tersedianya standard pelayanan minimal (SPM) pada semua jenis pelayanan; 3) Masih
terbatasnya
akses
Teknologi
Informasi
dan
Komunikasi (TIK); 4) Terbatasnya pengembangan aplikasi TIK dan konten lokal; 5) Masih ditemukannya prosedur pelayanan yang berbelit dan lambat terutama di bidang investasi/penanaman modal; serta II - 38
6) Pelayanan perkotaan yang masih konvensional. Adapun tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2016, adalah: perlunya sosialisasi peraturan perundang-undangan atau kebijakan pelayanan publik di kalangan aparat pemerintah; percepatan penerbitan SPM untuk semua jenis pelayanan serta fasilitasi penerapannya yang terintegrasi dengan anggaran dan peningkatan
kapasitas
SDM
aparatur;
serta
peningkatan
manajemen pelayanan (budaya melayani; prosedur pelayanan yang
cepat,
biaya
yang
terjangkau;
serta
optimalisasi
pemanfaatan TIK).
H.
Pelayanan Infrastruktur Sesuai Standar Pelayanan Minimum Kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian hanya akan
dapat
ditingkatkan
apabila
tersedia
pelayanan
infrastruktur yang memadai. Meskipun upaya peningkatan pelayanan
infrastruktur
telah
dilakukan,
namun
masih
diperlukan berbagai upaya lanjutan dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan standard pelayanan minimum. Sementara itu, pembangunan transportasi masih menghadapi permasalahan: 1) Masih banyaknya jumlah dan tingginya tingkat kecelakaan transportasi; 2) Masih rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan angkutan khususnya untuk daerah-daerah tertentu; 3) Masih rendahnya kualitas tingkat pelayanan dan kondisi prasarana dan sarana trasportasi yang kurang terawat, baik akibat
manajemen,
maupun
kurangnya
teknis
pendanaan,
pelaksanaan
prioritas,
dan
sistem
penyelenggaraannya. Adapun
masalah
dan
tantangan
pokok
pembangunan
perumahan dan permukiman antara lain: 1) Masih rendahnya aksesibilitas masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau; 2) Menurunnya
kualitas
permukiman
masyarakat
berpendapatan rendah yang diindikasikan dengan semakin meluasnya permukiman kumuh; II - 39
3) Masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan air limbah; 4) Keterbatasan sumber pendanaan dari pemerintah yang belum
didukung
dengan
upaya
peningkatan
sumber
pendanaan alternatif dari masyarakat dan swasta; 5) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat; 6) Masih rendahnya kinerja lembaga pengelola air limbah.
I.
Kemiskinan Meskipun
dalam
tahun-
tahun
sebelumnya
upaya
untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin telah dilakukan secara cermat dan sungguh-sungguh, namun memasuki tahun 2016 masih banyak permasalahan tantangan dan kendala yang harus dihadapi. Meskipun berbagai program penanggulangan kemiskinan telah diterapkan, namun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara luas belum efektif. Ketidakefektifan berbagai kebijakan dan program tersebut antara lain karena: 1) masih
rendahnya
keterkaitan
antara
pertumbuhan
–
penyerapan tenaga kerja – peningkatan pendapatan; 2) masih rendahnya keterkaitan antar pemenuhan kebutuhan dasar dengan program sektoral terkait; serta 3) fokus
dan
efektivitas
program-program
penanggulangan
kemiskinan masih rendah karena belum menggunakan data yang seragam serta koordinasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di pusat maupun di daerah masih lemah. Berkembangnya tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin akibat dari membaiknya standar kehidupan masyarakat, mengharuskan adanya peningkatan mutu kebijakan program dan
pelayanan
pemerintah
yang
tepat
untuk
memenuhi
kebutuhan masyarakat miskin serta meningkatkan keterlibatan masyarakat miskin dalam proses pembangunan.
II - 40
J.
Kerukunan Umat Beragama Keragaman agama yang dianut oleh masyarakat merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Namun demikian, keragaman agama tersebut juga merupakan tantangan dalam membangun Berbagai
masyarakat
upaya
untuk
hidup
terus dilakukan
dan
rukun telah
dan
damai.
menunjukkan
kemajuan yang berarti. Intensitas dan semangat kerjasama lintas agama terus pula ditingkatkan, termasuk melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat kota, dan bahkan jika
diperlukan
berkontribusi
di
tingkat
dalam
kecamatan
memperkuat
yang
dinilai
turut
kerukunan
hidup
umat
beragama. Dengan memperhatikan dinamika perubahan sosial, politik, dan ekonomi, serta perkembangan teknologi komunikasi yang mewarnai pola hubungan kehidupan antar dan intern umat beragama, upaya untuk memperkuat kerukunan umat beragama perlu terus dilanjutkan.
K.
Rasa Aman dan Ketertiban Masyarakat Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum semakin kondusif dengan jumlah perkara kriminal yang semakin menurun, namun di sisi lain pola kejahatan semakin bervariasi. Kondisi ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi upaya penyelidikan
dan
penyidikan,
serta
pencegahan
kriminalitas
yang
bertendensi
meningkat
sebagai
tindak akibat
perekonomian yang belum membaik.
2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dari berbagai permasalahan diatas, dapat diidentifikasi permasalahan penyelenggaran urusan pemerintah daerah sebagai berikut : a. Akses dan Kualitas Pendidikan Upaya penuntasan wajib belajar 9 tahun dan wajib belajar 12 tahun, perlu dilakukan upaya-upaya persebaran lembaga pendidikan dan guru yang merata, sehingga diharapkan tidak terjadi adanya kesenjangan kualitas antar lembaga pendidikan.
II - 41
b. Akses dan Kualitas Kesehatan Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan ke depan, diantaranya: 1) Status kesehatan dan gizi masyarakat masih perlu ditingkatkan; 2) Akses dan kualitas pelayanan kesehatan masih kurang memadai karena
kendala
jarak,
biaya
dan
kondisi
fasilitas
pelayanan
kesehatan yang belum merata; 3) Rendahnya tingkat keberlanjutan pelayanan kesehatan pada ibu dan anak, khususnya pada penduduk miskin; 4) Masih kurangnya tingkat ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu dengan harga terjangkau, serta rendahnya tingkat pemanfaatan obat generik disarana pelayanan pemerintah dan swasta; 5) Masih adanya kekurangan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan dan penyebarannya yang kurang merata; 6) Jaminan
pelayanan
sepenuhnya
dapat
kesehatan
bagi
meningkatkan
penduduk
status
miskin
kesehatan
belum
penduduk
miskin; 7) Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan belum dilaksanakan dengan optimal. c. Meningkatkan Kualitas Daya Dukung Lingkungan ; Permasalahan yang dihadapi pembangunan lingkungan hidup antara lain: masih tingginya tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat
kegiatan
pembangunan
yang
mengakibatkan
semakin
berkurangnya daya dukung lingkungan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup adalah: 1) peningkatan
kapasitas
SDM
aparatur
dan
masyarakat
dalam
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 2) peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup; dan 3) pengendalian laju degradasi lingkungan. d. Kualitas Tata Ruang ; Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan tata ruang adalah: 1) Masih belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRK) untuk dijadikan sebagai pedoman di dalam
pelaksanaan
pembangunan
maupun
dalam
pemberian
perizinan pemanfaatan ruang; II - 42
2) Belum memadainya kapasitas kelembagaan dikarenakan kurangnya kuantitas dan kualitas SDM; dan 3) Masih lemahnya kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dikarenakan masih rendahnya pemanfaatan IT dan keterbatasan informasi (peta, data geologi dan data daya dukung) yang mengakibatkan sering terjadinya konflik pemanfaatan ruang. e. Produktivitas dan Kompetensi Tenaga Kerja Permasalahan yang dihadapi antara lain ; 1) Dari sisi tenaga kerja, rendahnya produktivitas masih menjadi masalah yang harus segera diatasi. Produktivitas tenaga kerja yang rendah sangat mempengaruhi daya saing. 2) Masih tingginya angka pengangguran terbuka disebabkan salah satunya oleh daya serap pekerja formal yang masih sangat rendah. Rendahnya daya serap pekerja formal terkait dengan berbagai permasalahan dan hambatan dalam berinvestasi yang mewarnai kondisi pasar kerja. Setidaknya ada beberapa hal yang memerlukan perhatian untuk mengatasi masalah ini, yaitu masalah pendidikan dan
pelatihan,
dan
penyempurnaan
peraturan
ketenagakerjaan,
ditingkat pemerintah pusat maupun tingkat pemerintah daerah. 3) Permasalahan lain di sektor tenaga kerja terkait dengan tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dibandingkan dengan produktivitas yang dihasilkan. Tenaga kerja yang ada dalam jumlah yang banyak, namun tenaga kerja yang ada memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, sehingga biaya total tenaga kerja menjadi relatif tinggi. Hal tersebut membuat tenaga kerja untuk tingkat kecakapan yang dimiliki menjadi tidak murah lagi. 4) Kenaikan upah sebagai akibat aspirasi pekerja untuk memperoleh tingkat penghidupan yang lebih baik dan peningkatan upah minimum setiap tahun tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas merupakan persoalan yang dihadapi oleh dunia usaha. Untuk itu, tantangan yang dihadapi dalam tahun-tahun mendatang adalah upaya mendorong
perpindahan
pekerja
dari
pekerjaan
yang
memiliki
produktivitas rendah ke pekerjaan yang memiliki produktivitas tinggi. Untuk itu, peningkatan produktivitas membawa implikasi pada peningkatan kualitas tenaga kerja.
II - 43
5) Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja adalah melalui pendirian dan pengelolaan serta kerja sama
dengan
pusat
pendidikan
dan
pelatihan
kerja
berbasis
kompetensi. Dengan dikembangkannya pendidikan dan pelatihan kerja barbasis kompetensi, maka lulusan/tamatan pendidikan dan pelatihan kerja dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi. Sertifikasi kompetensi ini merupakan modal bagi tenaga kerja untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dan sekaligus memberikan pendapatan yang layak. f.
Produktivitas Dan Akses UKM Masalah-masalah yang terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif masih akan dihadapi UMKM antara lain ; 1) besarnya biaya transaksi akibat masih adanya prosedur perizinan yang berbelit; masih panjangnya proses perizinan; dan 2) masih adanya praktik bisnis serta persaingan usaha yang tidak sehat. 3) masih rendahnya produktivitas UMKM dapat mengakibatkan produk yang dihasilkan kurang memiliki daya saing dan kualitas yang baik dalam memenuhi permintaan pasar domestik dan pasar internasional. Masalah daya saing dan produktivitas ini disebabkan antara lain oleh rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumberdaya manusia. 4) Disisi lain, skala usaha mikro dan kecil dengan keterbatasan modal dan penguasaan teknologi sangat sulit untuk meningkatkan nilai tambah usahanya. 5) Permasalahan lain yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah kualitas kerja yang kurang baik dan terbatasnya akses pemasaran. 6) Terkait dengan koperasi, kinerja lembaga koperasi juga belum menunjukkan perbaikan kualitas berkoperasi yang berarti. Masih banyak lembaga koperasi yang kurang memahami prinsip dan praktek yang benar dalam berkoperasi.
g. Kualitas Pelayanan Publik Permasalahan yang masih akan dihadapi pada tahun 2016 terkait dengan pelayanan publik, antara lain: 1)
Pemahaman para aparat terhadap regulasi pelayanan publik masih kurang;
II - 44
2)
Belum tersedianya standard pelayanan minimal (SPM) pada semua jenis pelayanan;
3)
Masih terbatasnya akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
4)
Terbatasnya pengembangan aplikasi TIK dan konten lokal;
5)
Masih ditemukannya prosedur pelayanan yang berbelit dan lambat terutama di bidang investasi/penanaman modal; serta
6)
Pelayanan perkotaan yang masih konvensional.
h. Pelayanan Infrastruktur Sesuai Standar Pelayanan Minimum Pembangunan transportasi masih menghadapi permasalahan: 1)
Masih
banyaknya
jumlah
dan
tingginya
tingkat
kecelakaan
transportasi; 2)
Masih rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan angkutan khususnya untuk daerah-daerah tertentu;
3)
Masih rendahnya kualitas tingkat pelayanan dan kondisi prasarana dan sarana trasportasi yang kurang terawat, baik akibat manajemen, kurangnya pendanaan, prioritas, maupun teknis pelaksanaan dan sistem penyelenggaraannya.
Adapun masalah dan tantangan pokok pembangunan perumahan dan permukiman antara lain: 1). Masih rendahnya aksesibilitas masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau; 2). Menurunnya kualitas permukiman masyarakat berpendapatan rendah yang diindikasikan dengan semakin meluasnya permukiman kumuh; 3). Masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan air limbah; 4). Keterbatasan
sumber
pendanaan
dari
pemerintah
yang
belum
didukung dengan upaya peningkatan sumber pendanaan alternatif dari masyarakat dan swasta; 5). Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat; 6). Masih rendahnya kinerja lembaga pengelola air limbah. i. Kemiskinan Meskipun
berbagai
program
penanggulangan
kemiskinan
telah
diterapkan, namun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara luas belum efektif. Ketidakefektifan berbagai kebijakan dan program tersebut antara lain karena: 1) masih rendahnya keterkaitan antara pertumbuhan – penyerapan tenaga kerja – peningkatan pendapatan; II - 45
2) masih rendahnya keterkaitan antar pemenuhan kebutuhan dasar dengan program sektoral terkait; serta 3) fokus dan efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan masih rendah karena belum menggunakan data yang seragam serta koordinasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di pusat maupun di daerah masih lemah. j.
Kerukunan Umat Beragama Keragaman agama yang dianut oleh masyarakat merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Namun demikian, keragaman agama tersebut juga merupakan tantangan dalam membangun masyarakat untuk hidup rukun dan damai. Berbagai upaya terus dilakukan dan telah menunjukkan kemajuan yang berarti. Intensitas dan semangat kerjasama lintas agama terus pula ditingkatkan, termasuk melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat kota, dan bahkan jika diperlukan di tingkat kecamatan yang dinilai turut berkontribusi dalam
memperkuat
kerukunan
hidup
umat
beragama.
Dengan
memperhatikan dinamika perubahan sosial, politik, dan ekonomi, serta perkembangan teknologi komunikasi yang mewarnai pola hubungan kehidupan antar dan intern umat beragama, upaya untuk memperkuat kerukunan umat beragama perlu terus dilanjutkan. k. Rasa Aman dan Ketertiban Masyarakat Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum semakin kondusif dengan jumlah perkara kriminal yang semakin menurun, namun di sisi lain pola kejahatan semakin bervariasi. Kondisi ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi upaya penyelidikan dan penyidikan, serta pencegahan tindak kriminalitas yang bertendensi meningkat sebagai akibat perekonomian yang belum membaik.
II - 46
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
3.1.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kondisi perekonomian di Kota Malang sangat dipengaruhi oleh perekonomian nasional dan regional Jawa Timur. Apabila ditinjau dari trend pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi daerah Kota Malang, sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di tingkat regional Jawa Timur dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada Tahun 2013 sebesar 7,30% dan pada Tahun 2014 sebesar 7,00%. Sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2014 antara lain Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (28,50); Industri Pengolahan (27,17); Konstruksi (12,57); Jasa Pendidikan (8,02);
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
(4,38). Dari Tabel 1 berikut, disajikan perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Malang, Jawa Timur dan Nasional pada Tahun 2013 dan Tahun 2014. Tabel 1. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2013 dan Tahun 2014 Pertumbuhan Ekonomi (%) No.
Wilayah 2013
2014
1
Kota Malang
7,30
7,00
2
Jawa Timur
6,55
5,94
3
Nasional
5,78
5,12
Sumber : BPS Kota Malang
Sebagai gambaran kondisi perekonomian di suatu daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan salah satu cara untuk mengukur kinerja pertumbuhan III- 1
ekonomi dari suatu wilayah dengan melihat seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang ada di suatu wilayah. Besaran nilai tambah yang dihasilkan oleh faktorfaktor produksi tersebut umumnya disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB ini dikelompokkanke dalam 17 sektor, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Galian; industri pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa lainnya. Perhitungan PDRB dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu PDRB dinilai berdasarkan atas harga tahun berjalan/berlaku dan atas harga dasar pada tahun dasar (konstan) tertentu. Tahun yang dipergunakan sebagai tahun dasar penghitungan adalah tahun 2000. Sebagai
perbandingan,pada
tabel
berikut
dapat
dilihat
perkembangan PDRB Kota Malang pada Tahun 2013 dan Tahun 2014. Tabel 2 PDRB Kota Malang Tahun 2013 dan 2014 PDRB PDRB
atas
Tahun 2013
Tahun 2014
dasar
Rp.43.799.720,03
Rp. 46.562.885,96
harga berlaku (juta
(Juta Rp)
(Juta Rp)
dasar
Rp.17.357.450,81
Rp.39.725.735,52
harga konstan (juta
(juta Rp)
(juta Rp)
rupiah) PDRB
atas
rupiah) Sumber : BPS Kota Malang
Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa PDRB Kota Malang pada tahun 2014, baik berdasarkan atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2013. Besaran nominal PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 43.799.720,03 (Juta Rp), dan pada III- 2
Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 46.562.885,96 (Juta Rupiah). Sedangkan besaran nominal PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada Tahun 2013 sebesar Rp. 17.357.450,81 (juta Rp).dan pada Tahun 2014 sebesar Rp. 39.725.735,52 (juta Rp). Dengan demikian berarti PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2014 mengalami kenaikan 6,31% dibanding PDRB Tahun 2013, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada Tahun 2014 mengalami kenaikan 128,87% dibanding PDRB Tahun 2013. Sedangkan secara sektoral, perkembangan PDRB Kota Malang tertera pada tabel berikut : Tabel 3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 - Tahun 2014 No.
SEKTOR
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2 Pertambangan dan Galian 3 Industri Pengolahan 4 Pengadaan Listrik dan Gas 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6 Konstruksi 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8 Transportasi dan Pergudangan 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 10 Informasi dan Komunikasi 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 12 Real Estate 13 Jasa Perusahaan 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 15 Jasa Pendidikan 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17 Jasa lainnya PDRB (ADHB)
TAHUN 2013
2014
127.199,62
142.866,64
44.267,10
50.314,29
12.090.542,46 12.859,36
12.637.710,34 13.048,20
86.848,74
91.186,44
5.191.183,54 12.363.789,03
5.848.419,16 13.257.073,63
971.954,59
1.118.690,89
1.871.409,80
2.271.347,24
1.711.052,55 1.200.034,66 590.616,58 315.924,46 721.502,57
1.834.747,73 1.359.591,01 633.584,17 348.608,54 733.619,60
3.290.680,67 973.909,50
3.728.450,33 1.135.615,01
1.256.077,79 42.819.853,02
1.358.011,74 46.562.884,96
Sumber : BPS Kota Malang
III- 3
Tabel 4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Sektor Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013- Tahun 2014 No.
TAHUN
SEKTOR
2013
1
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2 Pertambangan dan Galian 3 Industri Pengolahan 4 Pengadaan Listrik dan Gas 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6 Konstruksi 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8 Transportasi dan Pergudangan 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 10 Informasi dan Komunikasi 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 12 Real Estate 13 Jasa Perusahaan 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 15 Jasa Pendidikan 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17 Jasa lainnya PDRB (ADHB) Sumber : BPS Kota Malang
2014
103.157,22
105.012,97
40.548,67
39.791,53
9.737.974,20 15.425,13
10.011.809,62 15.527,76
81.384,80
83.900,56
4.592.692,07 11.586.292,63
4.998.470,20 12.221.546,33
912.223,70
977.545,75
1.549.845,56
1.712.018,93
1.704.436,00
1.843.103,80
976.990,60
1.042.606,72
545.746,53 262.764,29 602.693,68
585.329,53 285.795,58 604.872,60
2.730.421,76 881.215,91
2.957.346,02 967.805,95
1.217.850,81 37.541.663,56
1.273.251,69 39.725.735,52
Dari tabel di atas, Pada Tahun 2014 sektor ekonomi yang memberikan andil cukup signifikan pada pertumbuhan PDRB (ADHK) antara lain adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; Konstruksi, Jasa
Pendidikan.
pertumbuhan
paling
Sedangkan tinggi
sektor
pada
ekonomi
Tahun
2014
dengan adalah
laju Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran serta Industri Pengolahan.
III- 4
Namun demikian, PDRB belum dapat menjadi acuan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Karena walaupun menghasilkan lebih banyak barang dan jasa yang secara umum menguntungkan suatu wilayah, hal ini belum dapat dilihat, apakah dalam kondisi tersebut, kondisi ekonomi rata-rata orang/penduduk menjadi lebih baik atau tidak. Untuk itu harus dilihat capaian indikator lain yang disebut PDRB perkapita. PDRB perkapita diperoleh dengan cara membagi PDRB ADHB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (Jumlah Penduduk Tahun 2013 sebesar 844.727 Jiwa). Pada pada Tahun 2013 pendapatan per kapita Kota Malang adalah sebesar 50,69 juta rupiah dan pada Tahun 2014 (jumlah penduduk sebesar 865.011 jiwa) mencapai 53,78 juta rupiah. Dari data tersebut menunjukkan bahwa capaian PDRB perkapita Kota Malang pada tahun 2014 masih di atas PDRB perkapita Jawa Timur yang baru mencapai 33,46 juta rupiah. Selain pertumbuhan ekonomi dan PDRB, perkembangan perekonomian daerah juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi.Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan
dari
inflasi
disebut
deflasi.
Indikator
yang
sering
digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK).Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.
Inflasi
yang
diukur
dengan
IHK
di
Indonesia
dikelompokan ke dalam 7 kelompok pengeluaran, yaitu : 1. Kelompok Bahan Makanan 2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau 3. Kelompok Perumahan 4. Kelompok Sandang 5. Kelompok Kesehatan 6. Kelompok Pendidikan dan Olah Raga 7. Kelompok Transportasi dan Komunikasi.
Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif, tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat
mendorong
meningkatkan
perekonomian
pendapatan
nasional
lebih dan
baik, membuat
yaitu orang III- 5
bergairah
untuk
bekerja,
menabung
dan
mengadakan
investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri
atau karyawan swasta
serta
kaum buruh juga
akan
kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu. Perkembangan inflasi nasional, regional dan di Kota Malang menurut derajatnya, dapat dikategorikan tinggi, yaitu pada Tahun 2013, laju inflasi sebesar 7,92%, sedangkan pada tahun 2014 sebesar 8,14% yang sebelumnya diproyeksikan sebesar 5,50% plus minus 1%, Memang, tingkat inflasi di Kota Malang Tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi Jawa Timur yang sebesar 7,7% dan lebih rendah dari laju inflasi nasional sebesar 8,36%. Tingkat inflasi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga pangan dan adanya kenaikan indeks pada kelompok-kelompok sandang dan pendidikan.
3.2. Proyeksi Ekonomi Makro Kota Malang Tahun 2015 Melihat perkembangan terkini kondisi perekonomian global dan domestik serta kebijakan pemerintah maka beberapa proyeksi makro ekonomi Kota Malang tahun 2015 diperkirakan akan mengalami deviasi yang cukup signifikan dibandingkan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang sudah ditetapkan. Proyeksi makro ekonomi Kota Malang 2015 disajikan pada Tabel 5. Tabel 5 Proyeksi Makro Kota Malang Tahun 2015 NO
INDIKATOR
TH.2014
RPJMD TAHUN 2013-2018
RKPD TAHUN 2015
1
Pertumbuhan Ekonomi
7,00
7,57
7, 25 - 7,57
2
Inflasi
8,14
5,50
5,7 - 5,4
III- 6
Sebagaimana Perda Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2018, ditetapkan target pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada tahun 2015 adalah 7,57%. Berdasarkan review akademis dan kondisi perekonomian terkini maka target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 diproyeksikan pada kisaran 7,25-7,57%. Sektor-sektor yang memberikan sumber pertumbuhan tinggi diharapkan mampu berakselerasi lebih cepat di tahun 2015. Berdasarkan lapangan usaha, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Kota Malang. Pengembangan kawasan industri diharapkan mampu menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di Kota Malang. Kebijakan di bidang perijinan yang lebih atraktif juga diharapkan mampu menarik investasi di Kota Malang. Kinerja sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar kedua setelah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi, mobil dan sepeda motor yang pada tahun 2014 memberikan sumber pertumbuhan tertinggi juga diproyeksikan akan lebih cepat pada tahun 2015. Membaiknya kemampuan daya beli masyarakat diharapkan mampu mendukung pertumbuhan sektor ini, selain itu sektor jasa pendidikan juga akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kota Malang. Ekspor luar negeri yang mengalami penurunan di tahun 2014 diharapkan dapat meningkat kembali pada tahun 2015. Berbagai terobosan untuk lebih selektif dalam memilih pasar luar negeri yang secara umum saat ini sedang mengalami kelesuan dilakukan untuk meningkatkan kinerja ekspor Jawa Timur. Nilai impor ditargetkan untuk menurun seiring dengan kebijakan pengembangan substitusi impor. Menguatnya nilai tukar rupiah juga diharapkan mampu menekan nilai impor Jawa Timur. Net ekspor antar daerah ditargetkan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Nilai net ekspor antar daerah tahun 2014 sudah melampaui target RPJMD untuk tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 93,13 trilyun rupiah. Analisis terhadap
kondisi eksternal yang masih
belum stabil, maka memperkuat fungsi Kantor Perwakilan Dagang (KPD) merupakan
strategi
penting
untuk
mampu
mendukung
kinerja
perdagangan domestik dan pertumbuhan ekonomi, ketika kontribusi III- 7
pengeluaran konsumsi masyarakat masih cukup potensial mendorong sektor produksi. Arus
investasi
pada
tahun
2015
ditargetkan
mengalami
peningkatan. Jaminan terhadap ketersediaan energi listrik, gas untuk industri, tenaga kerja yang demokratis, lahan dengan harga yang terjangkau, ketersediaan kawasan industri, pelayanan perijinan yang lebih transparan dan akuntabel, perbaikan kualitas dan kuantitas infrastruktur merupakan faktor-faktor yang diharapkan mampu meningkatkan daya tarik investasi di Jawa Timur. Upaya-upaya promosi dan penyediaan prospectus investasi yang reliable juga dilaksanakan untuk menarik investor.
Kondisi
lalu-lintas
di
Jabodetabek
yang
semakin
macet
memberikan peluang tersendiri bagi Jawa Timur untuk menerima investor yang akan melakukan ekspansi usahanya. Tingkat inflasi pada tahun 2015 diproyeksikan sebesar 5 + 1, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014. Dampak kenaikan bahan bakar premium dan solar serta kenaikan tarif tenaga listrik diperkirakan akan berangsur turun pada tahun 2015. Peran aktif Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan terus ditingkatkan untuk melakukan upaya-upaya pengendalian inflasi secara terbatas di Provinsi Jawa Timur. Proyeksi-proyeksi tersebut akan tercapai selama asumsi-asumsi kondisi eksternal (global) dan internal, baik nasional maupun regional berikut terjadi. Asumsi-asumsi tersebut meliputi: 1) Lingkungan eksternal (Global)
Pertama,
Negara negara tujuan ekspor utama dari Jawa Timur diharapkan sudah terdapat pemulihan ekonomi secara signifikan, khususnya di Amerika serta Eropa maupun di negara-negara Asia. Stabilitas makro ekonomi global menjadi penting untuk dapat mempengaruhi permintaan (ekspor) luar negeri yang pada 2014 secara nasional masih terjadi defisit, dan berpengaruh pula terhadap neraca transaski berjalan perdagangan Jawa Timur untuk ekspor dan impor luar negeri.
Kedua, Ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta Eropa Timur khususnya mengenai krisis Rusia - Ukraina diharapkan segera berakhir sehingga tidak berimbas terhadap stabilitas makro ekonomi global. III- 8
Ketiga, Harga minyak dan harga komoditas. Penurunan harga minyak yang diakibatkan oleh suplai yang berlebih serta penurunan permintaan secara global akan berdampak signifikan bagi Indonesia dan Jawa Timur. Sebagai negara yang merupakan net importir minyak maka ini merupakan momentum yang baik untuk mendorong pembangunan nasional karena pengeluaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan minyak akan berkurang, sehingga ruang fiskal nasional akan menjadi lebih
longgar
untuk
kepentingan
stimulus
ekonomi
khususnya untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Di sisi lain penurunan harga komoditas akan mempengaruhi kinerja perdagangan Jawa Timur yang selama ini menjadi pintu gerbang perdagangan luar negeri untuk Indonesia bagian Timur. Dalam jangka pendek harga komoditas diharapkan kondisinya akan membaik sehingga kinerja perdagangan luar negeri Jawa Timur akan menerima dampak positifnya. Pada saat yang bersamaan program untuk meningkatkan ekspor berbasis manufaktur juga harus terus digalakkan. Keempat, Implementasi kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun
2015
sebagai
pasar
tunggal/pasar
bersama
masyarakat ASEAN diharapkan akan menjadi peluang untuk mampu meningkatkan kapasitas perdagangan serta dampak di sektor produksi domestik termasuk Jawa Timur. Lingkungan Internal (Nasional) Pertama, Pelambatan ekonomi nasional tahun 2014 yang tumbuh sebesar 5,02% dari sebelumnya tahun 2013 yang tumbuh 5,78 %, diharapkan
tidak
akan
berkepanjangan.
Dalam
nota
keuangan APBN-P 2015, tahun 2015 ekonomi nasional diproyeksikan tumbuh sebesar 5,7 persen. Proyeksi Bank Dunia ekonomi Indonesia akan tumbuh pada kisaran 5,2 persen pada tahun 2015. Laju pertumbuhan ekonomi tersebut bisa menjadi lebih cepat apabila fondasi ekonomi yang lain menjadi lebih kuat dan iklim investasi di dalam negeri menjadi lebih kondusif. Penurunan harga minyak juga memberikan
sinyalemen
positif
terhadap
neraca III- 9
perdagangan nasional yang pada bulan Desember 2014 dan bulan
Januari 2015 mengalami surplus. Kondisi ini
memberikan momentum bagi perekonomian nasional dan Jawa Timur untuk diakselerasi dengan memanfaatkan penghematan anggaran penyediaan minyak dalam negeri untuk membangun infrastruktur yang pada akhirnya akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, Beberapa indikator makro ekonomi nasional
dalam APBN
Perubahan 2015 menunjukkan hal yang optimis ditengah kondisi global yang masih belum stabil. Beberapa indikator ekonomi tahun 2015 yang diharapkan sesuai dengan prediksi antara lain pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,7 persen, inflasi mencapai 5,0 persen, suku bunga acuan (SPN 3 bulan) pada kisaran 6,2 persen, lifting minyak mencapai 825 ribu barel per hari, harga minyak mentah 60 US Dollar per barel, rata-rata nilai tukar rupiah pada Rp 12.500 per US Dollar. Ketiga, Kebijakan moneter dan fiskal pemerintah. Di bidang kebijakan moneter, BI rate sudah diturunkan dari level 7,75% menjadi 7,5%. Ini pertanda baik, bahwa kebijakan uang ketat sudah mulai bergeser untuk memacu kinerja sektor riil.
Ruang
fiskal pemerintah yang lebih longgar diharapkan mampu mendorong
pertumbuhan
ekonomi
dengan
penyediaan
infrastruktur yang selama ini mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Perbaikan infrastruktur diharapkan mampu menjadi daya
tarik
bagi
investasi
baik
PMA
maupun
PMDN.
Harmonisasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal diharapkan mampu mendorong tumbuhnya sektor riil. 2) Lingkungan Internal (Provinsi)
Pertama, Indikator makro ekonomi
khususnya pertumbuhan ekonomi
Jawa Timur sejak tahun 2011 sebesar
7,22% terus
mengalami perlambatan sampai dengan tahun 2014 yang tumbuh
sebesar
5,86
persen.
Meskipun
mengalami
perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2014 masih lebih cepat dibandingkan rata-rata pertumbuhan III- 10
ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,02 persen. Kebijakan pemerintah untuk mengalihkan belanja di sektor yang lebih produktif diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kedua, Pengeluaran konsumsi masyarakat Jawa Timur yang mencapai 63,83%
masih
menopang
menjadi
pertumbuhan
kekuatan ekonomi
fundamental Jawa
dalam
Timur,
ketika
lingkungan eksternal masih mengalami distorsi. Kebijakankebijakan yang lebih ramah terhadap investasi, harmonisasi peraturan dari level pusat sampai dengan kabupaten/kota, pemberian insentif baik fiskal maupun nonfiskal diharapkan dapat meningkatkan kinerja investasi sehingga tercapai target pertumbuhan yang direncanakan.
3.2.
Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2016 Berdasarkan
RPJMD
Kota
Malang
tahun
2013-2018,
ditetapkan target pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada tahun 2016 adalah 7,50%. Untuk dapat mencapai target tersebut, kondisi ekonomi Kota Malang harus didorong dengan salah satunya memberi kemudahan-kemudahan kepada sektor riil untuk tumbuh. Faktor-faktor
yang
masih
bisa
diandalkan
sebagai
pendorong ekonomi pada 2016 adalah konsumsi rumah tangga dan
belanja
pemerintah,
adapun
ekspor
dan
investasi
diperkirakan masih akan menghadapi tekanan berat pada 2016. Oleh karena itu pelaksanaan APBD yang tepat waktu diharapkan akan membantu dalam rangka pertumbuhan perekonomian di daerah. Masalah dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2016 untuk meningkatkan perekonomian daerah, antara lain adalah : 1. Bagaimana upaya untuk memantapkan hubungan antara pusat
dan
daerah
dan
hubungan
antar
daerah
guna III- 11
meningkatkan daya tarik investasi, menguatkan daya saing ekspor, dan mengembangkan industri manufaktur; 2. Bagaimana upaya untuk mendorong sektor perdagangan, hotel, jasa dan restoran serta meningkatkan produktivitas dan akses UKM kepada sumber daya produktif, termasuk upaya untuk meningkatkan dukungan infrastruktur bagi peningkatan daya saing daerah dan sektor unggulan daerah.
Prospek perekonomian Kota Malang yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Malang Tahun 2016 disesuaikan dengan prakiraan asumsi ekonomi makro APBN 2016 dan prakiraan asumsi
ekonomi
makro
APBD
Jawa
Timur
2016.
Asumsi
berdasarkan APBN antara lain; pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen,
laju
inflasi
sebesar
5
persen.
Selain
itu,
sebagai
pertimbangan pula, perkiraan kondisi keuangan negara tahun 2013 yang akan mengalami defisit APBN sebesar 1,4 – 1,6 persen dari PDB. Sedangkan asumsi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 7,10 7,21. Merujuk pada prakiraan asumsi ekonomi makro tersebut di atas, maka asumsi dasar yang dipakai dalam penyusunan RKPD Kota Malang Tahun 2016 adalah mengacu pada asumsi yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan target yang ditetapkan pada RPJMD Kota Malang. Selanjutnya penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan prospek perekonomian daerah
Tahun
2016 sebagaimana
tersebut di atas dengan
perkiraan kondisi keuangan negara tahun 2016 akan mengalami defisit APBN sebesar 1,7 – 2,5 persen dari PDB, maka akan berpengaruh pada penerimaan daerah terkait dengan transfer dana dari Pemerintah. Oleh karena itu pembiayaan pembangunan yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah, diupayakan diperoleh dari potensi-potensi yang telah ada dan mendorong masuknya investasi/modal dari pihak swasta untuk berpartisipasi membangun di Kota Malang.
III- 12
3.3.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Sesuai dengan kondisi dan tantangan perekonomian tahun 2016, kebijakan ekonomi makro daerah Kota Malang tahun 2016 diarahkan untuk “Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatkan dan Perluasan Kesejahteraan Masyarakat dengan Didukung oleh Pelayanan Publik yang Semakin Baik”.
Pertumbuhan
ekonomi
dipacu
terutama
dengan
meningkatkan investasi. Peningkatan investasi didorong dengan meningkatkan daya tarik investasi baik dari dalam negeri (PMDN) maupun dari luar negeri (PMA) serta mengurangi hambatan prosedur
perijinan.
Perhatian
juga
diberikan
pada
upaya
meningkatkan produktivitas dan akses UMKM pada sumber permodalan, sumber teknologi, sumber bahan baku dan sumber informasi.
Dorongan
terhadap
pertumbuhan
ekonomi
juga
diberikan dengan mempercepat pembangunan sektor sektor riil dan produktivitas industri kecil (home industri) secara luas. Pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat apabila dilakukan pula pengembangan infrastruktur. Perbaikan
fasilitasi
ketenagakerjaan
akan
ditingkatkan
dengan mendorong pelaksanaan negosiasi bipatrit dan pembinaan penyiapan tenaga kerja sesuai standar. Perhatian juga diberikan pada penempatan, perlindungan, dan pengembangan SDM tenaga kerja.
3.4.
Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam beberapa peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 III- 13
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri
Pengelolaan
Nomor
Keuangan
13
Tahun
Daerah.
2006 Kesemua
Tentang
Pedoman
peraturan
yang
berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah tersebut diarahkan agar pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib,
taat
pada
peraturan
perundang-undangan,
efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan
keadilan,
kepatutan
dan
manfaat
untuk
masyarakat. Selanjutnya kebijakan pengelolaan keuangan daerah tersebut secara operasional dituangkan dalam kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karena itu, guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah
dalam
tahun
anggaran
yang
bersangkutan
harus
dimasukkan dalam APBD. APBD tersebut merupakan dasar bagi Pemerintah
Daerah
untuk
melakukan
penerimaan
dan
pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan
dan
kemampuan
keuangan
daerah. Khusus dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pengelolaan APBD pada Tahun 2016 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. adanya pengalihan dana Bantuan Operasional Sekolah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2. penetapan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berimplikasi terhadap perubahan struktur pendapatan, 3. pengaturan pendanaan tanggap darurat bencana, Dalam kerangka pelaksanaan APBD Kota Malang Tahun 2016, nantinya diterbitkan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016. Dalam penyusunan APBD, sebelumnya dilakukan III- 14
penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang mengacu pada RKPD. Selain itu penyusunan APBD Kota Malang Tahun 2016 juga akan mengacu pada peraturan/kebijakan teknis yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya, meliputi : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Kondisi
perekonomian
yang
terjadi pada
tahun-tahun
sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. 2) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau telah dibatalkan. 3) Kebijakan penganggaran tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha. 4) Rasionalitas
hasil
pengelolaan
kekayaan
daerah
yang
dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah). 5) Pendapatan
yang
berasal
dari
bagian
laba
bersih
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang layanannya III- 15
belum mencapai 80% dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan
pelayanan
PDAM
dianggarkan
sebagai
hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, selanjutnya diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Hasil pengelolaan
kekayaan
yang
dipisahkan
tersebut
dianggarkan untuk tambahan penyertaan modal kepada PDAM sesuai peraturan perundang-undangan. 6) Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Penerimaan BLUD dianggarkan dalam jenis pendapatan Lain lain PAD Yang Sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD. 7) Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, obyek hasil pengelolaan dana bergulir dan rincian obyek hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima. 8) Penerimaan bunga dari dana cadangan dianggarkan pada jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
Dalam
rangka
meningkatkan
Pendapatan
Daerah
Tahun 2016, penetapan target Pendapatan Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini yang kemungkinan masih berlangsung dalam Tahun Anggaran 2016 yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, sehingga berpengaruh kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu hal-hal
yang
menjadi
pertimbangan
adalah
realisasi
penerimaan tahun lalu dan tahun sekarang serta potensinya.
III- 16
Upaya
yang
dilakukan
untuk
mencapai
target
Pendapatan Asli Daerah antara lain : 1. Melakukan intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sistem pengelolaan pendapatan daerah, melalui •
Penyederhanaan
sistem
dan
prosedur
administrasi
pemungutan pajak dan retribusi daerah; •
Peningkatan ketersediaan data; dan
•
Meningkatkan retribusi
ketaatan
daerah
kualitas,
yang
kemudahan,
wajib
pajak
diikuti
dan
dengan
ketepatan
pembayar
peningkatan
dan
kecepatan
pelayanan. •
Peningkatan
pengendalian
dan
pengawasan
atas
pemungutan PAD Sedangkan ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan pengembangan jenis pajak dan retribusi yang belum terjaring/belum digali dengan didukung adanya peraturan daerah. Di sisi lain, dalam rangka mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat, utamanya pada aspek anggaran pembangunan; maka pemerintah pusat telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bersifat closed list. Hal ini
perlu
diantisipasi
sejak
dini,
karena
memang
memerlukan penataan secara terpadu baik dari aspek sarana prasarana, SDM maupun sistemnya. Khususnya untuk
penanganan
dan
pengelolaan
PBB
yang
akan
diserahkan kepada daerah. Terkait hal ini, maka dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Malang, transfer data dan sistem pengelolaannya serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya harus menjadi prioritas dan
III- 17
diagendakan pada Tahun 2016 ini, yang sebelumnya telah dimulai pada Tahun 2013. 2. Peningkatan penerimaan pendapatan melalui peningkatan kinerja BUMD. 3. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
b. Dana Perimbangan Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada
alokasi
DAU
Tahun
Anggaran
2016
dengan
memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2014. 2) Perhitungan
alokasi
Dana
Bagi
Hasil
(DBH)
mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Tahun Anggaran 2016, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2016
dan/atau
tidak
minyak/gas/pertambangan
tercapainya lainnya
hasil
tahun
produksi
2016,
serta
memperhatikan realisasi DBH Tahun Anggaran 2014. 3) Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Pemerintah Daerah akan memperoleh DAK Tahun Anggaran 2016 setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah menganggarkan DAK dimaksud dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya DAK dimaksud ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
III- 18
5) Dana
Bagi
Hasil
kabupaten/kota
Cukai
dan
Hasil
provinsi
Tembakau
untuk
dialokasikan
sesuai
keputusan Gubernur. c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD Tahun
Anggaran
2016,
memperhatikan
hal-hal
sebagai
berikut : 1) Alokasi dana penyesuaian dianggarkan sebagai pendapatan daerah pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
sepanjang
telah
ditetapkan
dalam
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana penyesuaian yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2016
ditetapkan,
maka
Pemerintah
Daerah
menganggarkan dana penyesuaian dimaksud dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), selanjutnya dana penyesuaian dimaksud ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. 2) Penganggaran
dana
Bantuan
Operasional
Sekolah,
didasarkan pada alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015, dengan memperhatikan realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014. Selisih lebih atau kurang dari alokasi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah, ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD
Tahun
Anggaran
2016
dengan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
III- 19
3) Target pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi
hasil
yang
diterima
dari
Pemerintah
Provinsi,
didasarkan pada alokasi bagi hasil Tahun Anggaran 2015 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil Tahun Anggaran 2014, sedangkan bagian Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum
direalisasikan
oleh
Pemerintah
Provinsi
akibat
pelampauan target Tahun Anggaran 2015, ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. 4) Target pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus
yang
diterima
dari
Pemerintah
Provinsi
atau
Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Dalam hal penetapan APBD penerima bantuan mendahului penetapan APBD pemberi bantuan, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD penerima bantuan dilakukan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD penerima bantuan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk bantuan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD penerima bantuan. Dalam hal penganggaran untuk bantuan keuangan tersebut terjadi setelah penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam laporan realisasi
anggaran
Pemerintah
Provinsi
atau
Kabupaten/Kota penerima bantuan. 5) Penetapan target penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar
negeri,
kelompok
masyarakat
maupun
perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi
pengeluaran
atau
pengurangan
kewajiban
pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD pada kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan III- 20
Daerah Yang Sah, setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.
3.4.2. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dari sisi penerimaan pembiayaan
daerah,
dalam
hal
APBD
diperkirakan
defisit,
ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran
Sebelumnya
(SiLPA)
dan
hasil
penjualan
kekayaan daerah yang dipisahkan. 1) Penganggaran
Sisa
Lebih
Perhitungan
Anggaran
Tahun
Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2015. 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan
besarannya
sesuai
Peraturan
Daerah
tentang
Pembentukan Dana Cadangan. 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima. 4) Pemerintah berdasarkan
daerah
dapat
peraturan
melakukan
pinjaman
perundang-undangan
di
daerah bidang
pinjaman daerah. 3.4.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang III- 21
menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari
urusan
wajib,
urusan
pilihan
dan
urusan
yang
penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang
berorientasi
pada
pencapaian
hasil
dari
input
yang
direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, yang antara lain adalah untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. kualitas
kehidupan
Upaya
melindungi
masyarakat
dan
diwujudkan
meningkatkan dalam
bentuk
peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Selanjutnya
dalam
mengelola
belanja
daerah
juga
mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah dibagi menurut kelompok belanja, terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan kelompok Belanja Langsung merupakan belanja
yang
dianggarkan
terkait
secara
langsung
dengan
pelaksanaan program dan kegiatan. a. Belanja Tidak Langsung Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut: III- 22
1) Belanja Pegawai a) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2015 serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD dan pemberian gaji ketiga belas. b) Penganggaran
belanja
pegawai
untuk
kebutuhan
pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2015. c) Penganggaran
belanja
pegawai
untuk
kebutuhan
kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. d) Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang
dibebankan
pada
APBD
berpedoman
pada
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan
dan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT.
Askes
(Persero)
dan
Anggota
Keluarganya
di
Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit
Daerah.
Terkait
dengan
hal
tersebut,
maka
penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan tunjangan
kesehatan
diluar
cakupan
pelayanan
kesehatan
yang
disediakan
asuransi
kesehatan
sebagaimana tersebut di atas, tidak diperkenankan dianggarkan
dalam
APBD,
kecuali
ditentukan
lain
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
III- 23
2) Belanja Bunga Kewajiban
pembayaran
bunga
pinjaman,
baik
jangka
pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2016. 3) Belanja Subsidi Belanja
Subsidi
hanya
diberikan
kepada
perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak serta terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan. 4) Belanja Hibah a)
Belanja
hibah
digunakan
untuk
menganggarkan
pemberian hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan
mempertimbangkan
kemampuan
keuangan
daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. b) Penganggaran
untuk
belanja
hibah
harus
dibatasi
jumlahnya, mengingat belanja hibah bersifat bantuan yang tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Penggunaan hibah harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. c) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus
menerus
tersebut
ada
diartikan batas
bahwa
akhirnya
pemberian
hibah
tergantung
pada
kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. III- 24
d) Mekanisme penganggaran belanja hibah dari pemerintah daerah kepada pemerintah, mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Bagi instansi penerima dalam
pelaksanaan
dan
pertanggungjawabannya
mengacu pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Permenkeu Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah, Permenkeu Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem
Akuntansi
Hibah
dan
Peraturan
Menteri
Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja Yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri Yang Diterima Langsung Oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang. Pemerintah daerah sebagai pemberi hibah melaporkan penyaluran hibah tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran, kecuali pemberian hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi/kabupaten/kota dan Panita Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala
Daerah,
sebagaimana diubah
dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009. e) Hibah dari pemerintah daerah dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. f) Dalam
rangka
meningkatkan
transparansi
dan
akuntabilitas anggaran daerah, penganggaran untuk hibah harus memperhatikan asas manfaat, keadilan dan kepatutan,
mulai
dari
pemberian,
penggunaan
landasan sampai
pertimbangan pengawasannya.
Penyediaan anggaran untuk hibah harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya.
III- 25
g) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah harus ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya. 5) Belanja Bantuan Sosial a) Dalam
rangka
menjalankan
pemerintahan
daerah
kesejahteraan
masyarakat,
menganggarkan
dan
dibidang
memelihara
kemasyarakatan
pemerintah
pemberian
fungsi
bantuan
daerah social
dan dapat
kepada
kelompok/anggota masyarakat. b) Penganggaran untuk belanja bantuan sosial dimaksud harus dibatasi jumlahnya dan diberikan secara selektif, tidak
terus
menerus/tidak
kejelasan
peruntukan
mempertimbangkan Bantuan
sosial
menerus/tidak
mengikat
mengikat
memiliki
penggunaannya
kemampuan
yang
serta
dengan
keuangan
diberikan
secara
diartikan
daerah.
tidak
bahwa
terus
pemberian
bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. c) Dalam menetapkan kebijakan anggaran untuk bantuan sosial harus mempertimbangkan rasionalitas dan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas manfaat, keadilan, kepatutan,
transparan,
akuntabilitas
dan
kepentingan
masyarakat luas. Penyediaan anggaran untuk bantuan sosial
harus
dijabarkan
dalam
rincian
obyek
belanja
sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya.
III- 26
d) Sistem
dan
prosedur
pertanggungjawaban ditetapkan
dalam
memperhatikan
penganggaran, belanja
bantuan
Peraturan
ketentuan
pelaksanaan
Kepala
Pasal
sosial Daerah,
45
dan
dan
harus dengan
Pasal
133
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
dan
peraturan perundang-undangan lainnya.
6) Belanja Bagi Hasil Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi
kepada
kabupaten/kota
atau
pendapatan
kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya pada
APBD
memperhitungkan
rencana
pendapatan
pada
Tahun Anggaran 2015, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2015 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
7) Belanja Bantuan Keuangan a) Pemerintah kabupaten/kota dapat menganggarkan bantuan keuangan
kepada
pemerintah
mengatasi
kesenjangan
fiskal,
daerah
lainnya
membantu
untuk
pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, III- 27
jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat
khusus
digunakan
untuk
membantu
capaian
kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. b) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran,
pelaksanaan
dan
pertanggungjawaban
bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan
perundang-undangan
di
bidang
bantuan
keuangan kepada partai politik. c) Sistem
dan
prosedur
penganggaran,
pelaksanaan
dan
pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah,
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah
dan
peraturan
perundang-undangan
lainnya.
8) Belanja Tidak Terduga Penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2015
dan
kemungkinan
adanya
kegiatan-kegiatan
yang
sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh
pemerintah
daerah.
Belanja
tidak
terduga
merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya III- 28
tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2015, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
b. Belanja Langsung Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2016, memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Alokasi belanja langsung dalam APBD mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan
wajib
dan
urusan
pilihan.
Belanja
langsung
dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
dan
keberpihakan
pemerintah
daerah
kepada
kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani Standar Pelayanan Minimal (SPM), Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB
dan
standar
satuan
harga
ditetapkan
dengan
keputusan kepala daerah. 2) Belanja Pegawai Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non
PNSD
dibatasi
dan
hanya
didasarkan
pada
pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam
kegiatan
benar-benar
memiliki
peranan
dan
kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD III- 29
dalam kegiatan, termasuk honorarium narasumber/tenaga ahli dari luar instansi pelaksana kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 3) Belanja Barang dan Jasa a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan
kebutuhan
nyata
yang
didasarkan
atas
pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2015. b) Mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan
prinsip
efisiensi,
persaingan
sehat,
kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis. c) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa asset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak
ketiga/masyarakat
pada
tahun
anggaran
berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. d) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi
serta
memperhatikan
target
kinerja
dari
perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi banding
kebijakan dilaporkan
pemerintah sesuai
daerah.
peraturan
Hasil
studi
perundang-
undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Ke Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai
di
lingkungan
Kementerian
Dalam
Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
III- 30
e) Penganggaran
untuk
menghadiri
pendidikan
dan
pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan
pengembangan
sumber
daya
manusia
yang
tempat penyelenggaraannya di luar daerah, sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran
dalam
pelatihan/bimbingan
teknis
rangka pencapaian efektifitas penggunaan
dalam
anggaran
daerah. f) Penganggaran
untuk
penyelenggaraan
kegiatan
diprioritaskan menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang
rapat
atau
aula
yang
sudah
tersedia
milik
pemerintah daerah. g) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sudah menjadi Pendapatan Asli Daerah pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota memprioritaskan
penganggaran
untuk
program
dan
kegiatan pengalihan dimaksud, baik aspek regulasi, kelembagaan, pendataan, sistem, standar pengelolaan, dan
pengembangan
sumber
daya
manusia
serta
penyiapan sarana dan prasarana maupun faktor lain yang terkait dengan pengalihan PBB-P2. 4) Belanja Modal a) Penganggaran belanja modal, setelah dikurangi belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung dan belanja
wajib
lainnya
diprioritaskan
sesuai
dengan
kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. b) Pengadaan
kebutuhan
barang
milik
daerah,
menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik
daerah
sebagaimana
diatur
dalam
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah III- 31
Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006.
3.4.4. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Dari sisi pengeluaran pembiayaan daerah, kebijakan yang ditempuh antara lain : 1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan
Keuangan Daerah. Penganggaran dana bergulir dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. 2) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan
peraturan
daerah
tentang
penyertaan
modal.
Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut. 3) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan
Usaha
Milik
Daerah
(BUMD) untuk
memperkuat
struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih III- 32
berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor
perbankan,
pemerintah
daerah
dapat
melakukan
penambahan penyertaan modal dimaksud guna memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia. 4) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan
dana
cadangan
yang
mengatur:
tujuan
pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan. 5) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6) Dalam
rangka
penguatan
struktur
permodalan
PDAM,
pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat, agar percepatan pemenuhan
target
pelayanan
air
perpipaan
di
wilayah
perkotaan sebanyak 80% sesuai target Millenium Development Goal’s (MDG’s) tahun 2016 dapat segera tercapai. 7) Jumlah anggaran
pembiayaan
neto
sebagaimana
harus
dapat
diamanatkan
menutup
Pasal
28
defisit
ayat
(5)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
III- 33
3.4.5. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Secara garis besar, kerangka pendanaan pembangunan daerah yang dibiayai melalui APBD berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari komponen-komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari SILPA, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
yang
Penerimaan
Dipisahkan,
Kembali
Penerimaan
Pemberian
Pinjaman
Pinjaman dan
Daerah,
Penerimaan
Piutang Daerah. Dari proyeksi Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah tersebut, maka dapat diperkirakan alokasi anggaran untuk membiayai Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan. Berikut
rekapitulasi
realisasi
dan
proyeksi
kerangka
pendanaan pembangunan daerah sebagaimana tabel berikut, yang disusun berdasarkan Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung SKPD pada Tahun Anggaran 2014.
III- 34
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG PER-SKPD TAHUN 2014
NO.
SKPD
TARGET (Rp.)
REALISASI (Rp.)
PENCAPAIAN (%)
1
Dinas Pendidikan
173.952.601.800,00
160.318.600.820,00
92,16
2
Dinas Kesehatan
92.140.641.000,00
43.967.922.590,13
47,72
3
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan
271.099.775.000,00
217.260.847.454,00
80,14
4
Dinas Perhubungan
11.116.444.500,00
10.144.255.037,00
91,25
46.865.073.100,00
43.089.781.362,00
91,94
4.786.002.500,00
4.600.259.623,00
96,12
3.998.200.000,00
3.668.030.195,00
91,74
30.306.600.000,00
2.257.161.750,00
7,45
2.897.000.000,00
2.540.627.830,00
87,7
4.907.250.000,00
4.683.016.460,00
95,43
8.328.336.000,00
7.672.151.946,00
92,12
12.642.500.000,00
10.865.239.725,00
85,94
5 6 7 8 9 10
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Sosial Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
11
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
12
Dinas Pendapatan Daerah
13
Inspektorat
2.178.549.750,00
1.842.851.493,00
84,59
14
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
4.850.000.000,00
3.958.269.082,00
81,61
15
Sekretariat DPRD
50.154.239.540,00
34.805.510.903,00
69,4
16
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8.216.254.000,00
7.666.162.240,00
93,3
17
Badan Lingkungan Hidup
2.050.000.000,00
1.951.048.523,75
95,17
14.407.000.000,00
13.463.221.592,00
93,45
6.375.850.000,00
5.579.543.256,00
87,51
7.545.033.000,00
6.757.279.613,00
89,56
3.405.347.000,00
3.055.201.550,00
89,72
9.757.900.000,00
8.714.821.024,00
89,31
10.235.000.000,00
9.977.654.800,00
97,49
18 19 20 21 22
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kepegawaian Daerah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
23
Bagian Pemerintahan
24
Bagian Hukum
4.500.000.000,00
2.958.870.985,00
65,75
25
Bagian Organisasi
1.880.000.000,00
1.831.122.450,00
97,4
26
Bagian Pembangunan
1.165.000.000,00
1.022.332.500,00
87,75
27
Bagian Perekonomian dan UD
650.000.000,00
586.976.712,00
90,3
28
Bagian Kesra
12.250.000.000,00
12.089.891.050,00
98,69
29
Bagian Humas
3.800.000.000,00
3.566.103.270,00
93,84
30
Bagain Umum
58.581.812.954,92
54.031.269.996,00
92,23
31
Bagian Kerjasama dan PM
1.000.000.000,00
987.154.550,00
98,72
32
Kecamatan Klojen
647.000.000,00
574.028.263,00
88,72
33
Kecamatan Blimbing
670.000.000,00
646.811.700,00
96,54
34
Kecamatan Kedungkandang
677.000.000,00
614.516.521,00
90,77
35
Kecamatan Lowokwaru
648.000.000,00
631.946.100,00
97,52
36
Kecamatan Sukun
655.000.000,00
524.949.505,00
80,14
37
Kelurahan Klojen
750.000.000,00
743.444.426,00
99,13
38
Kelurahan Rampalcelaket
750.000.000,00
746.525.500,00
99,54
39
Kelurahan Samaan
750.000.000,00
693.865.350,00
92,52
40
Kelurahan Kiduldalem
750.000.000,00
703.340.257,00
93,78
III- 35
NO.
SKPD
TARGET (Rp.)
REALISASI (Rp.)
PENCAPAIAN (%)
41
Kelurahan Sukoharjo
750.000.000,00
683.783.550,00
91,17
42
Kelurahan Kasin
750.000.000,00
741.494.600,00
98,87
43
Kelurahan Kauman
750.000.000,00
722.021.300,00
96,27
44
Kelurahan Oro-oro Dowo
750.000.000,00
671.420.100,00
89,52
45
Kelurahan Bareng
750.000.000,00
713.668.354,00
95,16
46
Kelurahan Gadingkasri
750.000.000,00
734.018.913,00
97,87
47
Kelurahan Penanggungan
750.000.000,00
718.692.471,00
95,83
48
Kelurahan Blimbing
750.000.000,00
723.163.145,00
96,42
49
Kelurahan Polowijen
750.000.000,00
732.516.960,00
97,67
50
Kelurahan Arjosari
750.000.000,00
731.983.980,00
97,6
51
Kelurahan Purwodadi
750.000.000,00
733.131.135,00
97,75
52
Kelurahan Pandanwangi
750.000.000,00
576.335.083,00
76,84
53
Kelurahan Purwantoro
750.000.000,00
734.334.148,00
97,91
54
Kelurahan Bunulrejo
750.000.000,00
747.637.000,00
99,68
55
Kelurahan Kesatrian
750.000.000,00
745.550.675,00
99,41
56
Kelurahan Polehan
750.000.000,00
738.876.163,00
98,52
57
Kelurahan Jodipan
750.000.000,00
703.549.205,00
93,81
58
Kelurahan Balearjosari
750.000.000,00
719.590.801,00
95,95
59
Kelurahan Kedungkandang
750.000.000,00
730.985.000,00
97,46
60
Kelurahan Kotalama
750.000.000,00
724.536.950,00
96,6
61
Kelurahan Mergosono
750.000.000,00
742.921.000,00
99,06
62
Kelurahan Bumiayu
750.000.000,00
747.598.500,00
99,68
63
Kelurahan Wonokoyo
750.000.000,00
729.449.900,00
97,26
64
Kelurahan Buring
750.000.000,00
743.921.100,00
99,19
65
Kelurahan Lesanpuro
750.000.000,00
692.715.400,00
92,36
66
Kelurahan Sawojajar
750.000.000,00
719.020.893,00
95,87
67
Kelurahan Madyopuro
750.000.000,00
709.168.000,00
94,56
68
Kelurahan Cemorokandang
750.000.000,00
743.163.650,00
99,09
69
Kelurahan Arjowinangun
750.000.000,00
652.465.500,00
87
70
Kelurahan Tlogowaru
750.000.000,00
742.788.325,00
99,04
71
Kelurahan Lowokwaru
750.000.000,00
695.053.094,00
92,67
72
Kelurahan Dinoyo
750.000.000,00
733.161.319,00
97,75
73
Kelurahan Sumbersari
750.000.000,00
677.486.648,00
90,33
74
Kelurahan Ketawanggede
750.000.000,00
501.084.672,00
66,81
75
Kelurahan Jatimulyo
750.000.000,00
732.611.850,00
97,68
76
Kelurahan Tunjungsekar
750.000.000,00
736.694.378,00
98,23
77
Kelurahan Mojolangu
750.000.000,00
747.085.230,00
78
Kelurahan Tulusrejo
750.000.000,00
728.550.640,00
97,14
79
Kelurahan Tasikmadu
750.000.000,00
596.205.947,00
79,49
80
Kelurahan Tunggulwulung
750.000.000,00
351.772.250,00
46,9
81
Kelurahan Tlogomas
750.000.000,00
736.692.321,00
98,23
82
Kelurahan Merjosari
750.000.000,00
711.865.949,00
94,92
83
Kelurahan Sukun
750.000.000,00
723.183.882,00
96,42
84
Kelurahan Ciptomulyo
750.000.000,00
726.014.841,00
96,8
85
Kelurahan Gadang
750.000.000,00
746.346.000,00
99,51
86
Kelurahan Kebonsari
750.000.000,00
742.808.075,00
99,04
99,61
III- 36
NO.
SKPD
TARGET (Rp.)
REALISASI (Rp.)
PENCAPAIAN (%)
87
Kelurahan Bandungrejosari
750.000.000,00
715.623.503,00
95,42
88
Kelurahan Tanjungrejo
750.000.000,00
733.412.150,00
97,79
89
Kelurahan Pisangcandi
750.000.000,00
721.407.360,00
96,19
90
Kelurahan Karangbesuki
750.000.000,00
722.144.286,00
96,29
91
Kelurahan Bandulan
750.000.000,00
725.275.242,00
96,7
92
Kelurahan Mulyorejo
750.000.000,00
675.355.400,00
90,05
93
Kelurahan Bakalankrajan
750.000.000,00
606.312.828,00
80,84
94
Sekretariat KORPRI
500.000.000,00
424.843.250,00
84,97
4.044.625.150,00
3.834.135.178,00
94,8
7.118.415.000,00
6.954.610.236,00
97,7
95 96
Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
97
Kantor Ketahanan Pangan
1.945.000.000,00
1.863.318.600,00
95,8
98
Dinas Pertanian
3.230.180.000,00
3.115.586.021,00
96,45
99
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8.230.000.000,00
6.701.436.448,00
81,43
Dinas Pasar
6.042.723.000,00
5.860.785.506,00
96,99
943.200.353.294,92
757.868.372.908,88
80,35
100
JUMLAH
Dari proyeksi kerangka pendanaan pembangunan daerah sebagaimana tabel tersebut di atas, yang disusun berdasarkan kecenderungan tahun sebelumnya / tahun berjalan dan proyeksi berdasarkan RPJMD, maka dapat diperkirakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :
III- 37
PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
NO.
URAIAN
JUMLAH P-APBD T.A. 2015
PROYEKSI RKPD T.A. 2016
BERTAMBAH / (BERKURANG)
1
2
3
4
5
1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3
PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1,876,858,611,232.58 363,978,160,111.08 272,000,000,000.00 40,495,709,448.90 15,007,389,861.34
1,749,929,759,705.03 375,951,765,611.08 280,000,000,000.00 45,615,968,948.90 15,007,389,861.34
(126,928,851,527.55) 11,973,605,500.00 8,000,000,000.00 5,120,259,500.00 -
36,475,060,800.84
35,328,406,800.84
(1,146,654,000.00)
1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3
Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
973,435,515,890.50 132,833,762,890.50 818,758,893,000.00 21,842,860,000.00
1,003,195,285,924.50 132,833,762,890.50 870,361,523,034.00 0.00
29,759,770,034.00 51,602,630,034.00 (21,842,860,000.00)
1.3
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
539,444,935,231.00
370,782,708,169.45
(168,662,227,061.55)
74,400,000,000.00 0.00 154,505,481,231.00
0.00 0.00 146,780,207,169.45
(74,400,000,000.00) (7,725,274,061.55)
1.3.1 Pendapatan Hibah 1.3.2 Dana Darurat 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
III- 38
1 2 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
3 224,002,501,000.00
4 224,002,501,000.00
86,536,953,000.00
0.00
(86,536,953,000.00)
1,876,858,611,232.58
1,749,929,759,705.03
(126,928,851,527.55)
BELANJA
2,132,444,361,610.25
1,835,291,271,129.55
(297,153,090,480.70)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1,057,178,585,513.48
964,840,854,977.52
(92,337,730,535.96)
980,197,687,813.48 0.00 0.00 73,741,630,000.00 434,500,000.00
949,986,087,277.52 0.00 0.00 13,050,000,000.00 0.00
(30,211,600,535.96) (60,691,630,000.00) (434,500,000.00)
100,000,000.00
100,000,000.00
-
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5
BELANJA BELANJA BELANJA BELANJA BELANJA
PEGAWAI BUNGA SUBSIDI HIBAH BANTUAN SOSIAL
2.1.6 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA
5 -
III- 39
1 2 2.1.7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA/PARTAI POLITIK
3 663,728,700.00
4 663,728,700.00
2,041,039,000.00
1,041,039,000.00
(1,000,000,000.00)
1,075,265,776,096.77
870,450,416,152.03
(204,815,359,944.74)
JUMLAH BELANJA
2,132,444,361,610.25
1,835,291,271,129.55
(297,153,090,480.70)
Surplus / (Defisit)
(255,585,750,377.67)
(85,361,511,424.52)
170,224,238,953.15
322,985,750,377.67
99,111,511,424.52
(223,874,238,953.15)
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
0.00
0.00
-
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
0.00
0.00
-
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah
0.00
0.00
-
2.1.8 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.2
3 3.1
BELANJA LANGSUNG
5 -
PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Daerah
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
III- 40
1 2 3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
5 0.00
-
0.00
0.00
-
322,985,750,377.67
99,111,511,424.52
(223,874,238,953.15)
0.00
0.00
-
67,400,000,000.00
13,750,000,000.00
(53,650,000,000.00)
0.00 0.00
0.00 0.00
-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah
67,400,000,000.00
13,750,000,000.00
(53,650,000,000.00)
Pembiayaan Netto
255,585,750,377.67
85,361,511,424.52
(170,224,238,953.15)
(0.00)
0.00
0.00
(0.00)
0.00
0.00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah
3.3
4 0.00
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah
3.2
3
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
III- 41
III- 42
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 Prioritas pembangunan daerah adalah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh suatu daerah, oleh karena itu prioritas pembangunan daerah pada
dasarnya meliputi program-
program unggulan dari SKPD yang paling tinggi relasinya bagai tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Mengingat
pada
tahun
2016
merupakan
tahun
ketiga
dalampelaksanaanRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang tahun 2013 – 2018 maka perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi target sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun
2014sebagaimana
yang
dimuat
dalam
Rencana
Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2014. Program prioritas
tidak
semua
menjadi
prioritas
pembangunan
daerah
sehubungan dengan keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan
daerah
serta
berhubungan
dengan
pemenuhan
kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Dalam menyeimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Malang, maka harus ditentukan prioritas pembangunan daerah Tahun 2016 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang (RPJMD) Tahun 2013–2018 dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada IV - 1
tahun 2015 dan 2016, disamping itu juga berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak, serta rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaannya. Program prioritas pembangunan daerah ini menjadi arahan bagi seluruh SKPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang direncanakan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan.
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dalam Bab. V Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang (RPJMD) Tahun 2013–2018 memuat tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 tahun kedepan sebagai penjabaran dari Visi dan Misi pembangunan Kota Malang Tahun 2013-2018yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Malang tahun 2016, dimana dalam
penyusunan
tujuan
dan
sasaran
pembangunan
ini
perlu
memperhatikan seluruh potensi yang ada di Kota Malang. Tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang (RPJMD) Tahun 2013–2018 untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut :
IV - 2
VISI “TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT” Misi 1 Tujuan 1
: :
Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Terwujudnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan.
No Misi 1 Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Sasaran
:
Tujuan Terwujudnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan.
Indikator Tujuan 1. Angka Melek Huruf (%) 2. % Angka Kelulusan ; - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA
Target 2016 99,92 99,23 99,66 99,54
Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan.
No Misi 1 Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Tujuan Terwujudnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan.
Sasaran Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan.
Indikator Sasaran 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) 4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) 5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA (%) 6. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA (%) 7. Angka Melek Huruf (%) 8. % Angka Kelulusan ; - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA
Target 2016 99,63 88,97 94,01 70,00 92,66 64,76 99,92 99,23 99,66 99,54
IV - 3
Misi 1 Tujuan 2
: :
Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Terwujudnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan.
No Misi 1 Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Sasaran
:
Tujuan Terwujudnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan.
Indikator Tujuan 1. Angka Usia Harapan Hidup (AHH)
Target 2016 70,98
Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan.
No Misi 1 Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Tujuan Terwujudnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan.
Sasaran Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan.
Indikator Sasaran 1. Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup(KH) 2. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup(KH) 3. Rasio Tenga Medis per Satuan Penduduk(Per 1000 penduduk) 4. Rasio Posyandu per Satuan Balita 5. Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis 6. Angka Usia Harapan Hidup (AHH)
Target 2016 16 128 1,1 1:102 76 % 70,98 IV - 4
Misi 2 Tujuan 1
: :
Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan serta pariwisata daerah.
No Misi 1 Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.
Sasaran
:
Tujuan Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan serta pariwisata daerah.
Indikator Tujuan 1. Pertumbuhan PDRB 2. Prosentase Koperasi sehat (%)
Target 2016 12,71 56,69
1. Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 2. Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata.
No Misi 1 Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.
Tujuan Sasaran 1. Meningkatnya aktivitas Terwujudnya ekonomi dan kualitas peningkatan kelembagaan koperasi, perekonomian daerah melalui serta etos kerja Usaha Kecil dan Menengah penguatan sektor (UKM) koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan serta pariwisata daerah.
Indikator Sasaran 1. Prosentase Koperasi sehat (%) 2. Kontribusi UKM terhadap Total PDRB (%)
Target 2016 56,69 54,67
IV - 5
No
Misi 2 Tujuan 2
Misi
Tujuan
: :
Indikator Sasaran 1. Prosentase sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap total PDRB (%) 2. Prosentase sektor industri pengolahan terhadap total PDRB (%)
Target 2016 39,95 32,02
Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Terwujudnya perluasan kesempatan kerja.
No Misi 1 Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.
Sasaran
Sasaran 2. Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata.
: :
No Misi 1 Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.
Tujuan Indikator Tujuan Terwujudnya perluasan 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) kesempatan kerja. 2. Realisasi nilai penanaman modal dan investasi daerah (Milyard Rp)
Target 2016 6,80 272,97
1. Meningkatnya kesempatan kerja. 2. Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah. Tujuan Terwujudnya perluasan kesempatan kerja.
Sasaran 1. Meningkatnya kesempatan kerja.
Indikator Sasaran 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
2.Meningkatnya kinerja Realisasi nilai penanaman penanaman modal dan investasi daerah (Milyard Rp) investasi daerah.
modal
Target 2016 6,80 80
dan
272,97
IV - 6
Misi 2 Tujuan 3
: :
Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan.
No Misi 1 Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.
Sasaran
:
Tujuan Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan.
Indikator Tujuan Ketersediaan pangan (food avaliability) (%)
Target 2016 10,91
Meningkatnya ketersediaan pangan.
No Misi 1 Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.
Tujuan Sasaran Terwujudnya Meningkatnya ketersediaan ketersediaan dan pangan. akses pangan.
Indikator Sasaran Ketersediaan pangan (food avaliability) (%)
Target 2016 10,91
IV - 7
Misi 3
:
Tujuan 1
:
Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyara-kat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial. Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan.
No Misi 1 Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyara-kat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial
Sasaran
:
Tujuan Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan.
Indikator Tujuan Angka Kemiskinan (%)
Target 2016 3,88
1. Menurunnya penduduk miskin. 2.Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial. 3.Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana.
No Misi 1 Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyara-kat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial
Tujuan Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan.
Sasaran Indikator Sasaran 1. Menurunnya penduduk Angka Kemiskinan (%) miskin.
Target 2016 3,88
IV - 8
No
Misi
Tujuan
Sasaran 2.Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial. 3.Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana.
Indikator Sasaran Prosentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial (%)
Prosentase korban tertangani (%)
bencana
yang
Target 2016 17,00
100
IV - 9
Misi 3
:
Tujuan 2
:
Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyara-kat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial. Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta terjaminnya pengarusutamaan gender.
No Misi 1 Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyara-kat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial
Sasaran
:
Tujuan Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta terjaminnya pengarus- utamaan gender.
Indikator Tujuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)
Target 2016 74,79
Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya kesetaraan gender.
No Misi 1 Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyara-kat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial
Tujuan Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta terjaminnya pengarusutamaan gender.
Sasaran Indikator Sasaran Meningkatnya kualitas 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%) kehidupan dan peran 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%) perempuan di semua bidang dan terjaminnya kesetaraan gender.
Target 2016 74,79 77,21
IV - 10
Misi 3
:
Tujuan 3
:
Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyara-kat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial. Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan sosial masyarakat.
No Misi 1 Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyara-kat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial
Sasaran
:
Tujuan Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan sosial masyarakat.
Indikator Tujuan Angka kriminalitas (%)
Target 2016 16
1. Meningkatnya kehidupan beragama dan kerukunan antar umat bergama. 2. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.
No Misi 1 Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyara-kat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Terwujudnya 1. Meningkatnya 1. Rasio tempat ibadah per satuan peningkatan kehidupan beragama penduduk kualitas dan kerukunan antar 2. Prosentase kerusuhan bermotif SARA kerukunan sosial umat bergama. yang diselesaikan % masyarakat.
2. Meningkatnya 1. Prosentase tindak kriminalitas kehidupan masyarakat tertangani (%) yang aman dan tertib. 2. Prosentase penindakan pelanggaran Perda (%)
Target 2016 3 100
yang
16 100
atas
IV - 11
Misi 4
:
Tujuan 1
:
Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta ber -wawasan lingkungan. Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota.
Misi No 1 Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta ber wawasan lingkungan.
Sasaran
:
Tujuan Indikator Tujuan Terwujudnya peningkatan 1. Predikat Adipura kualitas infrastruktur dan 2. Predikat Wahana Tata Nugraha daya dukung kota.
Target 2016 Piala Adipura Piala WTN
Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan.
No Misi 1 Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta ber -wawasan lingkungan.
Tujuan Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota.
Sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan.
1. 2. 3. 4. 5.
Indikator Sasaran Predikat Adipura Predikat Wahana Tata Nugraha Luasan kawasan kumuh (Ha) Prosentase jalan kota dalam kondisi baik (%) Prosentase layanan air bersih (%)
Target 2016 Piala Adipura Piala WTN 360 96 87
IV - 12
Misi 4
:
Tujuan 2
:
Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta ber -wawasan lingkungan. Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukkannya..
No Misi 1 Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta ber -wawasan lingkungan.
Sasaran
:
Tujuan Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukkannya..
Indikator Tujuan Prosentase luasan RTH (%)
Target 2016 15,95
Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukkannya..
No Misi 4 Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan.
Tujuan Sasaran Terwujudnya Meningkatnya tertib peningkatan pemanfaatan ruang kota tertib sesuai peruntukkannya.. pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukkannya..
Indikator Sasaran 1. Prosentase luasan RTH (%) 2. Prosentase jumlah pelanggaran tata ruang yang tertangani (%)
Target 2016 15,95 95
IV - 13
Misi 5
:
Tujuan 1
:
Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kerja Pemerintah Daerah.
No Misi Tujuan Indikator Tujuan 1 Mewujudkan pelaksanaan reformasi Terwujudnya transparansi Opini BPK birokrasi dan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kerja yang profesional, akuntabel dan berorientasi Pemerintah Daerah. pada kepuasan masyarakat.
Sasaran
:
Target 2016 WTP
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kerja Pemerintah Daerah.
No Misi 1 Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Tujuan Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kerja Pemerintah Daerah.
Sasaran Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kerja Pemerintah Daerah.
Indikator Sasaran 1. Opini BPK 2. Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK 3. Nilai Sakip Kota Malang
Target 2016 WTP 4 66
IV - 14
Misi 5
:
Tujuan 2
:
Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Misi No 1 Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Sasaran
:
Tujuan Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Indikator Tujuan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Target 2016 77,66
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
No Misi 1 Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Tujuan Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Indikator Sasaran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Target 2016 77,66
IV - 15
4.2. Prioritas dan Pembangunan Kota Malang sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Namun demikian dalam rangka pembangunan kewilayahan, Kota Malang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Negara Kesatuan
Republik
Indonesia.Oleh
karenanya,
perencanaan
pembangunan Kota Malang tahun 2016 tetap memperhatikan prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan provinsi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengharuskan adanya
sinkronisasi
pembangunan
antara
daerah.
pembangunan
Sinkronisasi
nasional
dilaksanakan
dengan melalui
pengaturan tata cara maupun prosedur penyusunan perencanaan pembangunan
dan
Musyarawah
Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang). Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang
bertahap,
Undang-Undang Pembangunan
terencana,
terpadu
dan
Nomor
Tahun
2007
Jangka
17
Panjang
Nasional
berkesinambungan. tentang tahun
Rencana
2005-2025
menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR, dengan penjelasan sebagai berikut :
Mandiri : berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Maju
: dengan tingkat kemakmuran yang juga tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap.
Adil
: berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah.
Makmur : berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.
IV - 16
Dalam mewujudkan visi tersebut dilaksanakan 8 (delapan) misi yaitu: 1. Mewujudkan
masyarakat
berakhlak
mulia,
bermoral,
beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum,
memelihara
beragama,
kerukunan
melaksanakan
internal
dan
interaksi
antarumat
antarbudaya,
mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilailuhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia
sebagai
landasan
spiritual,
moral,
dan
etika
pembangunan bangsa. 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing dengan membangun sumber
daya
manusia
berkualitas
dan
berdaya
saing;
meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; pembangunan infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap
wilayah
menuju
keunggulan
kompetitif
dengan
membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri. 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas
desentralisasi
pengembangan
media
mengkomunikasikan membenahi
struktur
dan dan
otonomi
kebebasan
kepentingan hukum
daerah;
dan
menjamin
media
masyarakat; meningkatkan
dalam dan budaya
hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil. 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu dengan membangun kekuatan TNI hingga melampui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme IV - 17
Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara
dalam
meningkatkan
penciptaan kesiapan
keamanan
komponen
nasional;
cadangan,
serta
komponen
pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta. 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dengan
meningkatkan
pembangunan
daerah;
mengurangi
kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai
pelayanan
sosial
serta
sarana
dan
prasarana
ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender. 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari dengan memperbaiki pengelolaan antara
pembangunan
pemanfaatan,
untuk
menjaga
keberlanjutan,
keseimbangan
keberadaan,
dan
kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan
pada
masa
kini
dan
masa
depan,
melalui
pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta
meningkatkan
pemeliharaan
dan
pemanfaatan
keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan. 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan IV - 18
membangun
ekonomi
kelautan
secara
terpadu
dengan
mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia
internasional
dengan
Indonesia
dalam
nasional;
melanjutkan
pembentukan internasional internasional,
rangka
memperjuangkan komitmen
identitas dan
dan
regional;
regional
memantapkan
dan
dan
diplomasi kepentingan
Indonesia
terhadap
pemantapan
integrasi
mendorong
bilateral
kerja
sama
antarmasyarakat,
antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.
Adapun kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2015–2019 pada tahap yang kedua adalah “Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat”. Kehidupan
demokrasi
bangsa
makin
mengakar
dalam
kehidupan bangsa sejalan dengan makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai
demokrasi
dengan
menitikberatkan
pada
prinsip
toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan dan semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kondisi itu mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional dalam rangka mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan damai dalam berbagai aspek kehidupan. Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional. Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding dengan
tingkat
menengah,
dan
kesejahteraan
negara-negara
merata
didorong
yang
oleh
berpenghasilan meningkatnya
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya
IV - 19
lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan,
termasuk
yang
berbasis keunggulan
lokal
dan
didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat;
meningkatnya
kesetaraan gender;
meningkatnya
tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia. Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif
dengan
semakin
terpadunya
industri
manufaktur
dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan;
terpenuhinya
ketersediaan
infrastruktur
yang
didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha,
makin
selarasnya
pembangunan
pendidikan,
ilmu
pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang
ditandai
oleh
berkembangnya
jaringan
infrastruktur
transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi
perdesaan
dapat
tercapai,
serta
mulai
dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan
faktor
keselamatan
secara
ketat;
terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan IV - 20
modern
guna
terciptanya
masyarakat
informasi
Indonesia;
terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya
air
serta
memenuhi
terpenuhinya penyediaan
kebutuhan
pengembangan dikembangkan,
dasar
minum
masyarakat.
infrastruktur terutama
air
Selain
perdesaan
untuk
untuk itu,
akan
mendukung
terus
pembangunan
pertanian. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan efisien,
perumahan
dan
jangka
akuntabel.
panjang
Kondisi
itu
dan
berkelanjutan,
semakin
mendorong
terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.
4.2.1. Kebijakan Pembangunan Nasional ; 1. Visi Misi Pembangunan Nasional: Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan
pembangunan
yang
dihadapi
dan
capaian
pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: “TERWUJUDNYA
INDONESIA
YANG
BERDAULAT,
MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONGROYONG”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu: 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan dengan
wilayah,
menopang
mengamankan
mencerminkan
sumber
kepribadian
kemandirian daya
Indonesia
ekonomi
maritim, sebagai
dan
negara
kepulauan. 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3) Mewujudkan
politik
luar
negeri
bebas-aktif
dan
memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
IV - 21
4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju,dan sejahtera. 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6) Mewujudkan mandiri,
Indonesia
maju,
menjadi
kuat,
dan
negara
maritim
berbasiskan
yang
kepentingan
nasional. 7) Mewujudkan
masyarakat
yang
berkepribadian
dalam
kebudayaan.
2. Strategi Pembangunan Nasional ; Secara umum Strategi Pembangunan Nasional ditunjukkan menggariskan hal-hal sebagai berikut : 1. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 20152019 adalah sebagai berikut: a) Membangun
untuk
meningkatkan
kualitas
hidup
manusia dan masyarakat. b) Setiap upaya meningkatkan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. c) Memberikan
perhatian
khusus
kepada
peningkatan
produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi,
menghambat,
mengecilkan
dan
mengurangi keleluasaan pelakupelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. d) Aktivitas
pembangunan
tidak
boleh
merusak,
menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
2. Tiga Dimensi Pembangunan; a) Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusiamanusia
Indonesia
unggul
dengan
meningkatkan IV - 22
kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut
diharapkan
juga
mempunyai
mental
dan
karakter yang tangguh dengan perilaku yang positip dan konstruktif. karakter
Karena
itu
menjadi
pembangunan
salah
satu
mental
prioritas
dan
utama
pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh
komponen
masyarakat,
sehingga
akan
dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis
dan
mau
mengambil
risiko;
pekerja
yang
berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap
karakter
usaha
tempatnya
bekerja;
serta
masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama. b) Dimensi
pembangunan
sektor
unggulan
dengan
prioritas: 1. Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain. 2. Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, dilakukan dengan
memanfaatkan
sebesar-besarnya
sumber
daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri. 3. Kemaritiman
dan
kelautan.
Kekayaan
laut
dan
maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. 4. Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman
budaya
yang
unik
merupakan
modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan
industri
diprioritaskan
agar
tercipta
ekonomi yang berbasiskan penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul. IV - 23
c) Dimensi pemerataan dan kewilayahan. Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena
itu
pembangunan
harus
dapat
menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan
antarkelompok
pendapatan,
maupun
kesenjangan antarwilayah, dengan prioritas: 1. wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa; 2. wilayah pinggiran; 3. luar Jawa; 4. kawasan Timur.
3. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan
sebagai
prasyarat
pembangunan
yang
berkualitas. Kondisi perlu tersebut antara lain: a) Kepastian dan penegakan hukum; b) Keamanan dan ketertiban; c) Politik dan demokrasi; dan d) Tetakelola dan reformasi birokrasi. 4. Quickwins (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya). Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat berjalan,
tentang
sekaligus
arah
pembangunan
yang
sedang
untuk
meningkatkan
motivasi
dan
partisipasi masyarakat.
3. 9 (Sembilan) Agenda Prioritas ; Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan.
IV - 24
Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.PE 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem
dan
penegakan
hukum
yang
bebas
korupsi,
bermartabat, dan terpercaya. 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8) Melakukan revolusi karakter bangsa. 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia. 4. Rancangan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 adalah “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas” dengan menitik beratkan pada : a. Salah
satu
permasalahan
utama
yang
menghambat
percepatan realisasi investasi saat ini adalah adanya keterbatasan infrastruktur, termasuk pasokan listrik. b. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu
prasyarat
utama
yang
harus
dilakukan
dalam
pembangunan yang berkualitas. c. Pembangunan berkualitas adalah: 1) Membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, dan tidak boleh memperlebar ketimpangan antar golongan dan antar wilayah;
IV - 25
2) Aktivitas
pembangunan
menurunkan
daya
tidak
boleh
dukung
merusak,
lingkungan
dan
keseimbangan ekosistem. Menghasilkan pertumbuhan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan. d. Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang memperhatikan pemerataan.
4.2.2. Tujuan dan Sasaran PembangunanProvinsi Jawa Timur;
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016 disusun sebagai penjabaran tahun kedua RPJMD 2014-2019 yang memuat Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019: "Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak " Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 20142019 tersebut, maka didukung dengan misi pembangunan Jawa Timur 2014-2019 adalah: “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik. Lima misi “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik” untuk mewujudkan visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera,
Berkeadilan,
Mandiri,
Berdaya
Saing,
dan
Berakhlak,” adalah sebagai berikut: Misi Pertama: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Misi berkeadilan
ini
untuk
bagi
mewujudkan
semua,
melalui
kesejahteraan
yang
peningkatanperluasan
lapangan kerja, dan peningkatan pemenuhan serta pemerataan layanan dasar, dengan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan
yang
bermutu,
danperluasan
akses
terhadap
pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan.
IV - 26
Misi Kedua : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif,
mandiri,
dan
berdaya
saing,
berbasis
agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi. Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi
bagi
semua
(inklusif),
sekaligus
meningkatkan
kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri
dan
industrialisasi,
melalui
peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi,
peningkatan
produktivitas
sektor
pertanian
dan
ketahanan pangan, peningkatan net ekspor perdagangan dalam dan luar negeri, serta percepatan kinerja sektor industri agro maupun non-agro, peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Misi
Ketiga:
Meningkatkan
pembangunan
yang
berkelanjutan, dan penataan ruang. Misi ini untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan. Misi
Keempat:
Meningkatkan
reformasi
birokrasi
dan
pelayanan publik. Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan
yang
pemerintahan
yang
baik
(good
bersih
governance),
(clean
dan
government),
tata serta
profesionalisme pelayanan publik. Misi Kelima: Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial. Misi ini untuk mewujudkan peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk
di
dalamnya
kerukunan
antar-umat
beragama,
sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan
IV - 27
masyarakat sehari-hari, sekaligus merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa, dan harmoni sosial,dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat, serta
penegakan
supremasi
hukum,
dan
penghormatan
terhadap hak asasi manusia. Misi pembangunan Jawa Timur untuk mencapai Visi Pembangunan yang telah ditetapkan diterjemahkan ke dalam program prioritas dengan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut: Prioritas Pembangunan Pembangunan daerah tahun 2016 juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Mengacu RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 terutama memperhatikan target kinerja agregat Tahun 2016, maka program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 adalah sebagai berikut: URUSAN WAJIB 1.
Bidang Pendidikan
2.
a. Program Pendidikan Anak Usia Dini. b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. c. Program Pendidikan Menengah. d. Program Pendidikan Non Formal. e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. f. Program Pendidikan Tinggi g. Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Bidang Kesehatan a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat b. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat d. Program Pengembangan Lingkungan Sehat e. Program Upaya Kesehatan Perorangan IV - 28
3.
f. Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan g. Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan h. Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan i. Program pengendalian Penyakit Bidang Lingkungan Hidup
4.
a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup b. Program Perlindungan dan Konservasi SDA c. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA d. Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim e. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana f. Program rehabilitasi dan rekonstruksi Penanggulangan Bencana g. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Bidang Pekerjaan Umum a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan b. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan c. Program Pembangunan Jalan Lintas Selatan d. Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum e. Program Pengembangan Kinerja PengelolaanSanitasi f. Program Konservasi Sumber Daya Air g. Program Pendayagunaan Sumber Daya Air h. Program Pengendalian Daya Rusak Air
5.
Bidang Penataan Ruang a. Program Perencanaan Tata Ruang b. Program Pemanfaatan Ruang c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dengan fokus kegiatan Tahun 2016 antara lain : 1) Penataan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Jawa Timur 2) Fasilitasi Percepatan Penyusunan RDTR/PZ Kabupaten/Kota 3) Fasilitasi Proses Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang dan Monitoring evaluasi Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional Provinsi Jawa Timur
IV - 29
6.
Bidang Perencanaan Pembangunan
7.
a. Program Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Perencanaan Pembangunan; b. Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan; c. Program Penyusunan Data dan Informasi serta Pelaporan Pembangunan Daerah; d. Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan; e. Program Penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah; f. Program Perencanaan Tata Ruang. Bidang Perumahan a. Program Pengembangan Perumahan
8.
Bidang Kepemudaan dan Olahraga a. Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan. b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.
9.
Bidang Penanaman Modal a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi c. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. b. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro. 11. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil a. Program Penataan Administrasi Kependudukan 12. Bidang Ketenagakerjaan a. Program
Pengembangan
Hubungan
Industrial
dan
Syarat Kerja b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja c. Program Pengawasan dan Ketenagakerjaan Perlindungan Tenaga Kerja d. Program Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja
dan
IV - 30
13. Bidang Ketahanan Pangan a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan b. Program Peningkatan Diversifikasi Pangan. c. Program pemberdayaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan 14. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. d. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. 15. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Program Pelayanan Kontrasepsi b. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR; c. Program
Pengembangan
Model
Operasional
BKB-
Posyandu-PADU d. Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. 16. Bidang Perhubungan a. Program
Pembangunan
Prasarana
dan
Fasilitas
Perhubungan b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan d. Program Pengendaliandan Pengamanan Lalu Lintas e. Program
Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan Bermotor f.
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian
g. Program Prasarana
Pembangunan
dan
Angkutan
Pemeliharaan
Sungai,
Sarana
Danau
dan
Penyeberangan h. Program
Pembangunan
dan
Pemeliharaan
Sarana
Pemeliharaan
Sarana
Prasarana Transportasi Laut i.
Program
Pembangunan
dan
Prasarana Transportasi Udara j.
Program Dukungan Sarana Prasarana Transportasi
IV - 31
17. Bidang Komunikasi dan Informatika a. ProgramPeningkatan Kualitas Pelayanan Informasi: b. Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika c. ProgramPengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 18. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan c. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. d. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM. e. Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi. f. Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. g. Program Perbaikan Proses Politik. 19. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota; c. Program Peningkatan Kerjasama; d. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah e. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur f. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; g. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah h. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan i. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; j. Program Penyusunan Standart Komposisi Aparatur. k. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. l. Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik m. Program Pembentukan Produk Hukum. n. Program Profesionalisme Bagi Aparat Hukum. o. Program Peningkatan Informasi dan Kesadaran Hukum.
IV - 32
p. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi (Hukum dan Humas Protokol) q. Program Peningkatan Kualitas Media dan Dokumentasi (Hukum dan Humas Protokol) r. Program Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur. s. Program Pengembangan Data Informasi. t. Program Dukungan Pelayanan Umum u. Program Pembinaan Anggota KORPRI dan Kelembagaan unit KORPRI v. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah w. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. x. Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur y. Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. z. Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi aa.Program Peningkatan Keamanan, dan Kenyamanan Lingkungan. bb. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan cc. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana dd. Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Penanggulangan Bencana ee. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana ff. Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan gg. Program Dukungan Layanan Kantor Perwakilan hh. Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah 20. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa b. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dalam pemanfaatan TTG dan pendayagunaan SDA c. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan d. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
IV - 33
21. Bidang Sosial a. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial b. Program Pemberdayaan Sosial c. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial d. Program Bantuan dan Perlindungan Sosial e. Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat f. Program pengembangan kesejahteraan sosial g. Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial 22. Bidang Kebudayaan a. Program Pengembangan Nilai Budaya. b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya. 23. Bidang Kearsipan a. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi (Kearsipan) c. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 24. Bidang Perpustakaan a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan URUSAN PILIHAN 1.
Bidang Perikanan dan Kelautan a. Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan b. Program Pengembangan Budidaya Perikanan c. Program Pengembangan Perikanan Tangkap d. Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil
dan Pengawasan
e. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaranan Hasil Perikanan f. Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat 2.
Bidang Pertanian a. Program peningkatan Produksi Pertanian b. Program peningkatan Produksi Perkebunan c. Program peningkatan Produksi Peternakan d. Program Pengembangan Agribisnis Pertanian IV - 34
e. Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan f. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan g. Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian h. Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Perkebunan i. Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Peternakan 3.
Bidang Kehutanan a. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya hutan b. Program Perlindungan dan Konservasi Hutan c. Program Rehabilitasi Sumber Daya Hutan
4.
Bidang Perindustrian a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah b. Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri c. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia d. Program Peningkatan Standarisasi Industri e. Program Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam f. Program Penataan Struktur Industri
5.
Bidang Perdagangan a. Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
6.
Bidang Pariwisata a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. c. Program Pengembangan Sumberdaya Kepariwisataan
7.
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral a. Program Pengembangan, Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan b. Program Pengelolaan Pertambangan Umum dan Migas c. Program Pengelolaan Air Tanah d. Program Pengembangan Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi
8.
Bidang Ketransmigrasian a. Program Ketransmigrasian
IV - 35
Kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut di atas, tentunya akan membawa pengaruh sosial, ekonomi, politik dan penyelenggaraan pembangunan di Kota Malang. Permasalahan krusial di Kota Malang yang masih ada pada saat ini dan diprediksikan masih menjadi tantangan pada tahun 2016antara lain pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi agar mampu mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan ketersediaan infrastruktur.
4.2.3. Isu Strategis Pembangunan Kota Malang ; 1. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan; a. Pengalokasian 10% dari Belanja Langsunguntuk Belanja Bidang Pendidikan (Di Luar Gaji Guru), atau Total Setara 34% APBD dan 10% dari APBD setelah dikurangi gaji untuk Belanja Bidang Kesehatan; b. Pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas; c. Operasional RSUD. 2. Reformasi Birokrasi ; a. Aparatur profesional, handal dan berkualitas; b. Pelayanan berkualitas, akuntabel dan tepat sasaran. 3. Pengentasan Kemiskinan ; Menciptakan masyarakat yang berdaya dan mandiri. 4. Mewujudkan Kota Sehat Layak Huni yang berketahanan iklim melalui Program 100-0-100 dan Kota Hijau (Green City) ; a. 100% masyarakat Kota Malang terlayani Akses Air Bersih; b. 0% di Kota Malang diharapkan akan terbebas dari Area Permukiman Kumuh;
IV - 36
c. 100% masyarakat Kota Malang akan terlayani Akses Sanitasi (Sampah, Drainase dan Air Limbah Domestik); d. 8 Atribut Kota Hijau. 5. Peningkatan Daya Saing Kota ; a. Meningkatkan Kedaulatan Pangan; b. Mendorong Daya Saing Usaha Lokal; c. Optimalisasi Potensi Ekonomi, Sosial dan Budaya; d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM); e. Peningkatan Kualitas Layanan Publik; f. Terobosan
untuk
meningkatkan
daya
tarik
Investasi
Daerah. 6. PemanfaatanRuang
Kota
dan
Sinergitas
Antar
Daerah
Se Malang Raya ; a. Perundangan di Bidang Tata Ruang; b. Konsistensi
Pelaksanaan
dan
Penegakan
Ketentuan
di
Bidang Tata Ruang; c. Sinergi Perencanaan Antar DaerahSe Malang Raya; d. Penyusunan DED sebagai percepatan pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (quick win). 7. Manajemen
dan
Penyediaan
Sarana
dan
Prasarana
Transportasi ; a. Penambahan Jaringan Infrastruktur Jalan; b. Manajemen Rekayasa dan Penataan Lalu Lintas; c. Kebijakan Transportasi Ramah Lingkungan. 8. Pergeseran Kewenangan Daerah ; Inventarisasi Kewenangan Daerah.
IV - 37
4.2.4. Prioritas pembangunan Kota Malang Selanjutnya strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Walikota Malang dalam kerangka pelaksanaan pembangunan sesuai RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018yang diselaraskan dengan RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur, maka tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2016 adalah sebagai berikut : “Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatkan dan Perluasan Kesejahteraan Masyarakat dengan Didukung oleh Pelayanan Publik yang Semakin Baik”. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Malang merupakan integrasi kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan capaian kinerja program daerah serta permasalahan tantangan yang harus dihadapi. Mengacu
kepada
prioritas
pembangunan
yang
telah
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang dan arah kebijakan pembangunan nasional
dan
provinsi
tersebut
diatas,
serta
dengan
memperhatikan kondisi, aspirasi dan kebutuhan masyarakat kota Malang,
maka
Pemerintah
Kota
Malang
pada
tahun
2016
menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut: 1. Meningkatnya
pemerataan
kualitas
kesejahteraan
sosial
masyarakat; 2. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama; 3. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat; 4. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak; 5. Meningkatnya kualitas layanan publik kepada masyarakat; 6. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah; 7. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik; 8. Meningkatnya kualitas dan legitimasi peraturan daerah;
IV - 38
9. Meningkatnya kualitas perencanaan daerah; 10. Menurunnya
tingkat
pencemaran
lingkungan
perusakan
lingkungan hidup; 11. Meningkatnya
daya
dukung
tata
ruang
terhadap
pembangunan; 12. Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan; 13. Meningkatnya semangat profesionalitas pemuda dan budaya prestasi di kalangan pemuda; 14. Meningkatnya
kualitas
dan
kuantitas
sarana
prasarana
kesehatan dan tenaga kesehatan; 15. Meningkatnya kesehatan ibu dan anak; 16. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat; 17. Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; 18. Meningkatnya kelestarian seni budaya dan kearifan lokal, yang antara lain ditujukan guna meningkatkan daya tarik wisata; 19. Meningkatnya ragam dan kualitas obyek wisata alam dan buatan; 20. Meningkatnya produktivitas dan daya saing pelaku usaha kecil menengah; 21. Meningkatnya produktivitas dan daya saing pelaku usaha mikro; 22. Meningkatkan
Kualitas
dan
Kuantitas
Koperasi
di
Kota
Malang; 23. Meningkatnya daya saing produk pangan daerah; 24. Meningkatnya
produk
pangan
lokal
sebagai
pendukung
ketahanan pangan daerah; 25. Meningkatnya nilai investasi untuk pengembangan industri berskala besar; 26. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri; 27. Terintegrasinya sentra industri kecil menengah; 28. Meningkatnya fungsi sarana transportasi; 29. Meningkatnya daya dukung sistem transportasi dan sarana perhubungan untuk menunjang mobilitas masyarakat;
IV - 39
30. Meningkatnya
kualitas
dan
kuantitas
ketersediaan
infrastruktur pemukiman dan drainase.
4.2.5.Sasaran Pembangunan Daerah ; Sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi pada tahun 2016adalah; No 1 2 3 4 5
Indikator Kinerja Utama Tingkat Pertumbuhan PDRB (%) Inflasi Indeks Pembangunan Manusia Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tingkat Kemiskinan (%)
Sedangkan
Program-program
TargetRPJMD 12,71 4,75 79,38 6,80 3,88
pembangunan
untuk
mencapai Misi Walikota Malang adalah sebagai berikut ; 1. Program
pembangunan
Meningkatkan
kualitas,
daerah
yang
aksesibilitas
ditetapkan dan
untuk
pemerataan
pelayanan pendidikan dan kesehatan pada tahun 2016 sebagai berikut ; a. Bidang Pendidikan 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini. 2) Program
Wajib
Belajar
Pendidikan Dasar
Sembilan
Tahun. 3) Program Pendidikan Menengah. 4) Program Pendidikan Non Formal. 5) Program
Peningkatan
Mutu
Pendidik
dan
Tenaga
Kependidikan. 6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
b. Bidang Kesehatan 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya. IV - 40
3) Program obat dan perbekalan kesehatan. 4) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. 5) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. 6) Program pengembangan lingkungan sehat. 7) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 8) Program pengawasan obat dan makanan. 9) Program pengembangan obat asli Indonesia. 10) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan. 11) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. 12) Program standarisasi pelayanan kesehatan. 13) Program pengadaan, peningkatan, sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa / rumah sakit paru paru/ rumah sakit mata. 14) Program pelayanan rumah sakit.
2. Program
pembangunan
daerah
yang
ditetapkan
untuk
Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah pada tahun 2016sebagai berikut ; a. Bidang Perindustrian 1) Program Peningkatan kapasitas Iptek Sistem Produksi 2) Program pengembangan industri kecil dan menengah 3) Program peningkatan kemampuan teknologi industri 4) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial b. Bidang Perdagangan 1) Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor 2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan c. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah 2) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah IV - 41
d. Bidang Penanaman Modal 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2) Program
Peningkatan
Iklim
Investasi
dan
Realisasi
Investasi 3) Program
peningkatan
kerjasama
antar
Pemerintah
Daerah 3. Program
pembangunan
daerah
yang
ditetapkan
untuk
Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat
rentan,
pengarusutamaan
gender
serta
kerukunan sosial pada tahun 2016sebagai berikut ; a. Program peningkatan kesempatan kerja b. Program
perlindungan
pengembangan
lembaga
ketenagakerjaan c. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja d. Program peningkatan Produksi Pertanian e. Program peningkatan Produksi Perkebunan f. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan g. Program peningkatan produksi hasil peternakan h. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ternak i. Program pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan j. Program
peningkatan
penerapan
teknologi
pemasaran
hasil
tanaman
perkebunan. k. Program
peningkatan
pertanian
/
perkebunan l. Program peningkatan ketahanan pangan m.Program peningkatan kesejahteraan petani n. Program
Pemberdayaan
Fakir
Miskin,
Komunitas
adat
terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya. o. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial p. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial IV - 42
q. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. r. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga s. Program pemberdayaan kehidupan berkeluarga bagi remaja
4. Program
pembangunan
daerah
yang
ditetapkan
untuk
Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta
berwawasan
lingkungan
pada
tahun
2016sebagai
berikut : a. Program pembangunan jalan dan jembatan b. Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong c. Program pembangunan turap/talud/bronjong d. Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan e. Program rehabilitasi / pemeliharaan talud/bronjong f. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan g. Program Pengembangan Perumahan h. Program lingkungan sehat perumahan i. Program Perencanaan Tata Ruang j. Program Pemanfaatan Ruang k. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang l. Program
Pembangunan
Prasarana
dan
Fasilitas
Perhubungan m. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ n. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan o. Program Pengendaliandan Pengamanan Lalu Lintas p. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
q. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup r. Program Perlindungan dan Konservasi SDA s. Program peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
IV - 43
t. Program penyusunan dan pembaharuan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup
5. Program
pembangunan
daerah
yang
ditetapkan
untuk
Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan
publik
yang
profesional,
akuntabel
dan
berorientasi pada kepuasan masyarakat pada tahun 2016 sebagai berikut : a)
Program Penataan Administrasi Kependudukan
b)
ProgramPengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
c)
Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
d)
Program kerjasama Informasi dan Media massa
e)
Program pengembangan implementasi e-Government
f)
Program
pengembangan
sarana
komunikasi
dan
diseminasi informasi g)
Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
h)
ProgramPeningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
i)
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
j)
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota;
k)
Program Peningkatan Kerjasama;
l)
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
m)
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
n)
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
o)
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
p)
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
q)
Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
r)
Program Penyusunan Standart Komposisi Aparatur.
IV - 44
s)
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
t)
Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
u)
Program Pembentukan Produk Hukum.
v)
Program Profesionalisme Bagi Aparat Hukum.
w)
Program Peningkatan Informasi dan Kesadaran Hukum.
x)
Program
Peningkatan
Kualitas
dan
Penyebarluasan
Informasi (Hukum dan Humas Protokol) y)
Program Peningkatan Kualitas Media dan Dokumentasi (Hukum dan Humas Protokol)
z)
Program
Penyelenggaraan
Pelayanan
Manajemen
Aparatur. aa) Program Pengembangan Data Informasi. bb) Program Dukungan Pelayanan Umum cc)
Program Pembinaan Anggota KORPRI dan Kelembagaan unit KORPRI
dd) Program
Peningkatan
Kapasitas
Lembaga
Perwakilan
Rakyat Daerah ee)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
ff)
Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
gg) Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi hh) Program
Peningkatan
Keamanan,
dan
Kenyamanan
Lingkungan. ii)
Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Untuk
Menjaga
Ketertiban dan Keamanan jj)
Program
Kedaruratan
dan
Logistik
Penanggulangan
Bencana kk) Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Penanggulangan Bencana ll)
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
mm) Program
Dukungan
Pelayanan
Administrasi
Kemasyarakatan nn) Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah
IV - 45
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Prioritas pembangunan Kota Malang sebagaimana dijelaskan pada Bab IV, pada bab ini dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas daerah, beserta tolok ukur dan target yang ingin dicapai termasuk pula pagu indikatifnya. Program dan kegiatan prioritas daerah dimaksud selanjutnya merupakan acuan bagi masing-masing SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD. Tabel rencana program dan kegiatan prioritas daerah di dalam RKPD Kota Malang Tahun 2016, adalah sebagai berikut :
V -
1
V -
2
RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2016
NO 1
SKPD : DINAS PENDIDIKAN SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 2 3
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
4
5
INDIKATOR KINERJA 6
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG Meningkatnya prestasi siswa dan lembaga sekolah bidang akademis maupun non akademis
Angka Lulusan
- SD/MI
100.00 % Penyelenggaraan Ujian Sekolah (SD/MI/PK) 100.00 % Try Out Sekolah Dasar Pengembangan Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat SD Kantin Kejujuran SD/PK Minat Bakat dan Kreativitas Pendidikan Agama Jenjang SD Olimpiade SD/MI
- SMP/MTs
187.222.109.930,03 4.750.650.000,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
14.400 siswa
1.100.000.000,00
14.400 siswa
603.500.000,00 165.000.000,00
271 orang 1 Lembaga 500 siswa
8.150.000,00 250.000.000,00
500 siswa
319.000.000,00 350.000.000,00
10 cabang olahraga
350.000.000,00
41 gugus
385.000.000,00
200 orang
110.000.000,00
600 siswa
Minat Bakat Dan Kreativitas SD/MI Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI Lomba Manajemen Klub Olah raga SD Pembinaan Evaluasi Diri Sekolah Pelaksanaan Ujian Nasional SMP
13920 Siswa
450.000.000
Pembinaan Bagi Pembina Dan Pengurus OSIS SMP Kantin Kejujuran SMP
100 pembina, 100 siswa 1 lembaga
100.000.000
Lomojari SMP Terbuka
100 siswa
Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) SMP
75 siswa
10.000.000 150.000.000 100.000.000
KETER ANGAN 9
Angka Lulusan - SMA/MA/SMK
Minat Bakat dan Kreativitas SMP, MTS Program Pendidikan Menengah
23 lomba
Try Out Sekolah Menengah
27.540 siswa
99.54 % Pembinaan Bagi Pembina Dan Pengurus OSIS SMA/K Pengembangan Kurikulum 2013 jenjang SMP, SMA, SMK Penyediaan buku kurikulum 2013 bagi SMA/SMK Lomba Olimpiade Penelitian Siswa (OPSI) SMA, SMK, MA Minat Bakat dan Kreativitas SMA, SMK, MA Pembinaan Prestasi Siswa untuk Olimpiade
300.000.000 2.602.580.000
100 pembina, 100 siswa 92 lembaga 10000 exp
206.550.000 100.000.000 200.000.000 1.046.030.000
3 bid. Lomba
100.000.000
16 lomba
400.000.000
12 mapel
300.000.000
Pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Propinsi
50 bid. Lomba
Program Pendidikan Non Formal
Angka Partisipasi Murni
- SD/MI
10 lembaga
Pekan Seni Pelajar
300 peserta
Peringatan Hardiknas
1 kegiatan
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung SD Angka Partisipasi Murni
1.000.000.000
Pembinaan Widya Pakarti
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 88.97 % Pengadaan Sarana Prasarana SD
Pengadaan sarana prasarana SMP
- SMP/MTs
70.00 % Pengadaan meubelair SMP
- SMA/MA/SMK
64.76 %
250.000.000
SD Negeri / Swasta 15 Lembaga
SMP Negeri /Swasta 20 lembaga
150.000.000 450.000.000 400.000.000 7.936.512.430,00 3.773.500.000,00 1.578.012.430,00 2.085.000.000 500.000.000
Angka Partisipasi Kasar - SD/MI
99,63%
- SMP/MTs
94,01%
- SMA/MA/SMK
92,66%
Angka Putus Sekolah
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0.00 % Penyediaan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SD
- SD/MI
525.000.000,00 (bahan seragam dan perlengkapan sekolah bagi 2100 siswa
Program Pendidikan Menengah - SMP/MTs - SMA/MA/SMK
0.00 % Bantuan Biaya Prestasi SMA Leadership Academy 0.68 % Bantuan prasejahtera SMK Taruna 13 Program Pendidikan Non Formal dan Infomal
525.000.000,00
2.412.500.000,00 1 lembaga
1.562.500.000
200 siswa
850.000.000 1.350.000.000
Pembinaan dan Pencegahan Kenakalan Siswa Seleksi dan Pembinaan Paskibraka Kota Malang Seleksi dan Pembinaan Gita Bahana Kota Malang Program Pendidikan Menengah Angka Melanjutkan - Dari SD/MI ke SMP/MTs - Dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK
Penyediaan BOSDA SMA/ SMK Negeri 94.84 % Penyediaan BOSDA SMA/ SMK Swasta 99.94 % Penyediaan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SMA-SMK Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2016/2017 Pengadaan Alat Kesenian
Persentase Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 52.97 % Pembangunan / Rehab Sedang/Berat Gedung SD Pembangunan / Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan SMP
- SMP/MTs - SMA/MA/SMK
28
Rasio SLB/ jumlah Siswa SLB
500.000.000
100 siswa
200.000.000
650.000.000
21.196.720.000 7400 siswa sekolah negeri 22149 siswa sekolah swasta 1500 siswa
13.289.100.000 6.457.620.000 450.000.000 700.000.000
3 lembaga
75 Lembaga 8 lembaga
300.000.000 15.105.000.000 13.550.000.000,00 1.555.000.000
68.48 % Pendidikan Non Formal dan Informal 53 Pembinaan dan Penyediaan Sarana Prasarana Sekolah Adiwiyata 31
Jumlah sekolah berpredikat Adiwiyata - SD/MI
siswa SMP, SMA, SMK 80 Paskibraka
Lomba Kreatifitas Sekolah dan Lingkungan (Ecopark School) Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 1 : 50 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Minat Bakat dan Kreativitas PK
1.900.000.000 112 sekolah
175 lembaga 100 peserta
600.000.000
1.000.000.000 300.000.000 330.000.000
300 siswa
330.000.000,00
Persentase anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs
90.00 % Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (SD)
Sosialisasi BOS SD/MI/SMP/MTS Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Swasta Penyediaan Biaya Operasional Sekolah dasar (SD) swasta Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (SMP) Penyediaan Sarana Sekolah bagi Siswa Prasejahtera SMP
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan BOP Madin Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
84.519.920.000,00
57.323 siswa @50.000/ bln, (SD Model & SDN Kauman 1 1.450 siswa @ 100.000/ bln 1000 orang 19.642 siswa @50.000 /bln 27.594 siswa @25.000/ bln 22.272 siswa @105.000 /bln bahan & perlengkapan seragam 1200 siswa
36.133.800.000,00
110.000.000,00 11.785.200.000,00 8.278.200.000,00 28.062.720.000 150.000.000
75.000.000 250 org
75.000.000 29.945.920.000
70,6% Lokakarya Pengembangan Multimedia Interaktif
80 orang
400.000.000,00
59,5% Lokakarya Learning Management System (LMS)
60 lembaga
300.000.000,00
90,7% Sosialisasi Manajemen Bank Soal Di Sekolah
72 lembaga
300.000.000,00
Persentase guru yang bersertifikasi di jenjang SD/MI
55,6% Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Persentase guru yang bersertifikasi di jenjang SMP/MTs Persentase guru yang bersertifikasi di jenjang SMA/SMK/MA Persentase guru yang berkualifikasi S1/D4 di jenjang SD
Persentase guru yang 96,8% berkualifikasi S1/D4 di jenjang SMP Persentase guru yang berkualifikasi S1/D4 di jenjang SMA/SMK Jumlah guru yang berprestasi Persentase guru yang berkualifikasi S1/D4 di jenjang SMA/SMK Jumlah guru yang berprestasi
100 orang
235.000.000,00
SMA/K
103 orang
250.000.000,00
3 org Rapat Kerja Kepala Sekolah TK Negeri/ Swasta 98,2% Rapat Kerja Kepala SD Negeri/ Swasta
100 orang
220.000.000,00
250 orang
525.000.000,00
Rapat Kerja Kepala SMP Negeri/ Swasta 98,2% Rapat Kerja Negeri/ Swasta
Kepala
250 guru
150.000.000
125 org
250.000.000
125 org
150.000.000
Pelatihan Guru Dalam Penulisan Karya Ilmiah, Penelitian Tindakan Kelas dan Lomba
100 org
125.000.000
Pelatihan Olimpiade Guru MIPA SD dan SMP Pelatihan Guru Dalam Penulisan Karya Ilmiah, Penelitian Tindakan Kelas dan Lomba
140 org
150.000.000
100 org
125.000.000
124 orang, 5 lembaga
200.000.000
3 org Bimbingan Teknis Penghitungan Kenaikan Pangkat Guru Melalui Angka Kredit Penyelenggaraan Lomba Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Berprestasi TK, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Bimbingan Teknis dan Lomba Media Pembelajaran yang inovatif
Peningkatan Prestasi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Siswa Berprestasi dan Lembaga Berprestasi Seleksi dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Bantuan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS
125 org
3900 orang
20.000.000 20.820.000.000
Meningkatnya Akses Pendidikan Non Formal dan Informal
APK PAUD
Pembinaan Laboran, Pustakawan dan Administrator Jenjang SMP, SMA, SMK Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) 80.00 % Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rehabilitasi Gedung TK
15 lembaga
Hari Anak Nasional (PAUD)
1800 guru PAUD dan 500 siswa PAUD PAUD se Kota Malang 100 orang
Pendampingan Kurikulum 2013
200 lembaga
Sosialisasi DAPOPAUDNI
220 lembaga TK, 140 lembaga Pos PAUD, 11 lembaga PKBM, 120 lembaga LKP
Meningkatnya kualitas layanan pendidikan
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
1 : 2 Program Pendidikan Non Formal
99,92 % Penyediaan Dukungan Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Hari Aksara Internasional (HAI)
82.6 %
Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Keluarga Prasejahtera Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
150.000.000 5.575.920.000 3.711.600.000
APE 140 lembaga Pos PAUD
Pelaksanaan Lomba Gugus PAUD
Angka Melek Huruf
8532 siswa ; 1578 guru
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Bantuan Operasional Sekolah TKLB Gebyar Siswa PAUD
Rasio Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di masing-masing kecamatan
60 peserta
500.000.000 2.000.000.000 81.600.000 180.000.000 250.000.000 200.000.000 200.000.000 300.000.000
450.000.000
10 lembaga
100.000.000
satu kegiatan
150.000.000 200.000.000
satu kegiatan
3.194.436.100
Pemutahiran Data Pendidikan
1 set data pokok pendidikan
300.000.000,00
Penyusunan Buku Profil dan Prestasi Pendidikan Audit Sekolah oleh lembaga Independent (KAP) Sosialisasi Sadar Hukum
1600 eksemplar
150.000.000,00
10 sekolah
210.000.000,00
390 lembaga 6 lembaga
373.836.100,00 50.000.000,00
390 lembaga
300.000.000,00
105 lembaga
150.000.000,00
Asistensi Satuan Pendidikan Yang Telah Di Audit Oleh Lembaga Independent (KAP) Sosialisasi Update Data Online Melalui Aplikasi Dapodik SD dan SMP Sosialisasi Update Data Online Melalui Aplikasi Dapodik SMA dan SMK Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Sekolah Publikasi Informasi/ Layanan pendidikan Pembinaan dan Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan DPKM dan Komite Sekolah Pendataan Aset
Penyusunan Jurnal Ilmiah dan Profil Dewan Pendidikan Kota Malang
1 Sistem Informasi Manajemen
75.000.000,00
40 media
625.600.000,00
160 orang
150.000.000,00
1 jenis produk
250.000.000,00 160.000.000,00
4 TK, 195 SD, 27 SMP, 10 SMA, 13 SMK, 6 UPT, Dinas Pendidikan
150.000.000,00
4 Jurnal, 1 profil
100.000.000,00
Pembinaan dan Penyusunan SKP
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
4 TK, 195 SD, 27 SMP, 10 SMA, 13 SMK, 6 UPT, Dinas Pendidikan
150.000.000,00
2.656.977.900,03 1 Lembaga
491.277.900,03
pemeliharaan 4 unit kendaraan dinas, 6 unit bus sekolah, 2 unit sepeda motor dinas (bahan bakar) dan kelengkapannya
985.600.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pengadaan Sarana Prasarana Kantor.
46 unit sepeda Motor 10 Filling Kabinet, 10 Rak Arsip, 15 Tablet Note, 10 Komputer UPT, 10 Komputer Pusat Sumber Belajar, 10 Harddisk 2T
920.000.000,00
Pemeliharaan Sarana Kantor.
1 unit genset, 4 unit komputer/lap top, 8 unit printer
Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pengaman Kantor
250.000.000,00
10.100.000,00
3.219.293.500,00 4 Tenaga Satpam
105.970.000,00
Penyediaan Jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang Dan Jasa
Penyediaan Pelayanan Tamu tamu Dinas Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pemutakhiran database gaji
15 lembaga di lingkup Dinas Pendidikan dan 27 tenaga pembantu administrasi 15 lembaga di lingkup Dinas Pendidikan 15 lembaga di lingkup Dinas Pendidikan 15 lembaga di lingkup Dinas Pendidikan 15 lembaga di lingkup Dinas Pendidikan 4 media selama 12 bulan 60 kali dalam 1 tahun 1 eselon II, 5 eselon III, 15 eselon IV, 28 Staf di Lingkup Dinas Pendidikan Kota Malang selama 12 bulan
450 eksemplar dokumen kontrak dan 150 dokumen lelang 48 kunjungan
1.298.905.000
483.500.000 160.740.000 175.000.000 79.600.000 50.000.000 360.000.000 300.000.000
55.578.500
150.000.000 340.000.000
5071 PNS
100.000.000
Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Review Renstra SKPD
12 bulan
100.000.000
1 jenis dokumen
20.000.000,00
1 jenis dokumen
60.000.000,00
Penyusunan Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Penyusunan RKA dan DPA
1 jenis dokumen
20.000.000,00
4 jenis dokumen
25.000.000,00
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
1 jenis dokumen
15.000.000,00
NO 1
SKPD : DINAS KESEHATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 2 3
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
4
5
INDIKATOR KINERJA 6
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG 1
Pelayanan kesehatan Jumlah puskesmas yang berstandar ISO 9001 : 2008 di puskesmas dan atau terakreditasi jaringannya memenuhi standar mutu
7 puskesmas
59.082.120.300,00 2.224.400.000,00
Program upaya kesehatan masyarakat
Penyelenggaraan perizinan sarana Tersedianya sarana dan tenaga kesehatan pendukung proses perizinan sarana dan tenaga kesehatan serta terselenggaranya proses perizinan Pemilihan tenaga kesehatan teladan Kota Malang
Jumlah peserta pemilihan tenaga kesehatan teladan Kota Malang Penilaian kinerja puskesmas Kota Terlaksananya Malang penilaian kinerja puskesmas Pemantapan program kesehatan Jumlah peserta indera pertemuan pemantapan program kesehatan indera di Puskesmas
85%
90.000.000,00
30 orang
60.000.000,00
15 puskesmas
92.250.000,00
35 orang
25.000.000,00
KETER ANGAN 9
Puskesm as berstand ar ISO 9001:20 08 atau terakredi tasi sebanyak 7 pusk dari total 15 pusk di kota Malang
Pemantapan Program Kesehatan Jiwa di Puskesmas
Jumlah peserta pertemuan pemantapan program kesehatan jiwa di puskesmas
35 orang
Pemilihan puskesmas berprestasi
Peserta pemilihan 15 puskesmas puskesmas dan puskesmas pembantu berprestasi Peningkatan pelayanan Terlaksananya 9 bulan spesialistik di puskesmas Kota kunjungan pelayanan Malang spesialistik Akreditasi tenaga kesehatan Angka kredit jabatan 85% fungsional Penyusunan distric health account Dokumen DHA Kota 1 dokumen DHA (DHA) Malang Pengembangan taman posyandu Jumlah taman 50 posyandu posyandu di Kota Malang 220 orang Pemantapan pengelolaan program Pemahaman yang sama JKN untuk menyiapkan layanan program JKN yang berkualitas serta langkah-langkah untuk mencapai total coverage
Pertemuan pembinaan sarana dan Jumlah sarana dan tenaga kesehatan tenaga kesehatan yang melaksanakan ketentuan perizinan guna pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang aman Pelatihan GELS (general Jumlah peserta emergency life support) bagi pelatihan General Emergency Life Support petugas IGD (GELS) Akreditasi puskesmas dan Jumlah puskesmas laboratorium kesehatan yang terakreditasi
27.000.000,00
94.000.000,00
15.000.000,00 102.000.000,00 34.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00
150 orang
75.000.000,00
40 orang
75.000.000,00
4 puskesmas
400.000.000,00
Revitasasi pelayanan di puskesmas menjadi BLU
Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas BLU Pelatihan BTLS (Basic Trauma Life Jumlah peserta Support) pelatihan Basic Trauma Life Support (BTLS) Pemantapan program kesehatan kerja Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat
Pelatihan clinical instructure perawat puskesmas
Penyuluhan kesehatan indera mata
Penyuluhan kesehatan indera telinga
Pemantapan program kesehatan olah raga
4 puskesmas
400.000.000,00
40 orang
57.500.000,00
Jumlah peserta pelatihan kesehatan kerja Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat Jumlah peserta pelatihan clinical instructure perawat puskesmas Jumlah peserta penyuluhan kesehatan indera mata
60 orang
35.000.000,00
50 orang
95.000.000,00
40 orang
80.000.000,00
60 orang
26.000.000,00
Jumlah peserta penyuluhan kesehatan indera telinga
60 orang
26.000.000,00
35 orang
30.000.000,00
35 orang
75.000.000,00
3 orang
60.650.000,00
Jumlah peserta pemantapan program kesehatan olah raga Workshop manajemen puskesmas Jumlah peserta workshop manajemen puskesmas Perizinan tenaga radiografer Jumlah tenaga radiografer yang memiliki izin
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
9.385.845.000,00
Terlaksananya pengadaan alat-alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi dan alatalat laboratorium untuk pelayanan kesehatan di puskesmas
Pemeliharaan rutin/ berkala alat- Pemeliharaan alat kesehatan di puskesmas dan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu puskesmas Kalibrasi alat kesehatan Terkalibrasinya alat kesehatan Pengadaan sarana dan prasarana Pengadaan sarana prasarana untuk untuk peningkatan Puskesmas Mulyorejo menjadi puskesmas peningkatan puskesmas rawat inap mulyorejo menjadi puskesmas rawat inap
1 paket
2.000.000.000,00
1 paket
250.000.000,00
1 paket
90.000.000,00
100%
Pembangunan gedung labkes dan PPKO (lanjutan)
Terlaksananya lanjutan 1 gedung Labkes pembangunan gedung dan PPKO labkes dan PPKO
Perizinan sarana dan prasarana radiologi
Jumlah sarana dan prasarana radiologi yang memiliki izin Jumlah alat kesehatan yang diadakan
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok melalui pengadaan alat kesehatan
3 unit alat radiologi 1 paket
300.000.000,00
5.000.000.000,00
129.500.000,00 1.616.345.000,00
Terpenuhinya ketersediaan obat, bahan dan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan
100%
Program obat dan perbekalan kesehatan
11.490.159.000,00
Jumlah obat pelayanan kesehatan dasar, reagen dan perbekalan kesehatan yang diadakan Jumlah obat penunjang pelayanan kesehatan yang diadakan
3 paket
2.500.000.000,00
1 paket
600.000.000,00
Jumlah bahan radiologi yang diadakan
6 item
125.000.000,00
Jumlah reagen / media laboratorium yang diadakan Bimbingan teknis sistem informasi Jumlah peserta bimbingan teknis pelaporan narkotika dan sistem informasi psikotropika (SIPNAP) pelaporan narkotika dan psikotropika bagi pengelola apotek Bimbingan teknis manajemen obat Jumlah peserta bagi petugas pengelola obat di bimbingan teknis puskesmas/ RB/ RS/ Gudang pemakaian obat secara Farmasi rasional bagi petugas pengelola obat di puskesmas/RB/RS
13 item
45.000.000,00
150 orang
55.000.000,00
150 orang
50.000.000,00
60 orang
40.000.000,00
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Pengadaan obat penunjang
Pengadaan bahan radiologi
Pengadaan bahan laboratorium kesehatan
Bimbingan teknis pemakaian obat Jumlah peserta secara rasional bagi tenaga bimbingan teknis kesehatan di puskesmas/ RB/ RS pemakaian obat secara rasional bagi tenaga kesehatan di puskesmas/RB/RS
2
3
Setiap orang miskin mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu
Setiap bayi, anak, ibu hamil dan kelompok masyarakat resiko tinggi terlindungi dari penyakit
Bimbingan teknis peningkatan pelayanan farmasi komunitas bagi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian
Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan pelayanan farmasi komunitas bagi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian
150 orang
90.000.000,00
Pemantapan perencanaan dan pengelolaan obat di puskesmas/RB/Gudang Farmasi
Jumlah peserta pemantapan perencanaan dan pengelolaan obat di puskesmas/RB/Gudan g Farmasi
60 orang
30.000.000,00
Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya
Jumlah masyarakat miskin Kota Malang yang mendapat pelayanan kesehatan -
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
76%
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
30%
-
Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4
95,5%
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
92%
PMTCT (Prevention Mother to Child Transmission) HIV AIDS
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
95%
Audit maternal perinatal (AMP)
22.200 orang
-
7.955.159.000,00
-
480.000.000,00
Jumlah peserta pertemuan dalam upaya peningkatan prevention of mother to child transmission (PMTCT) Jumlah peserta pleno audit meternal perinatal yang membahas kasus kematian ibu (maternal) dan anak (perinatal) di Kota Malang
60 orang
40.000.000,00
70 orang
90.000.000,00
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas
95%
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
80%
Cakupan kunjungan bayi
96%
Cakupan pelayanan anak balita Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
83%
Jumlah peserta pemantapan hasil pelayanan program kesehatan reproduksi / KB Jumlah peserta Upaya pemantapan hasil pelayanan program kesehatan ibu pertemuan upaya pemantapan hasil dan anak pelayanan program kesehatan Ibu dan Anak Upaya penguatan penggunaan dan Jumlah peserta pengisian buku KIA pertemuan penguatan penggunaan dan pengisian buku KIA, Cetak Buku KIA
45 orang
50.000.000,00
45 orang
100.000.000,00
60 orang
100.000.000,00
Pelatihan kelas Ibu Hamil
55 orang
100.000.000,00
Upaya pemantapan hasil pelayanan program kesehatan reproduksi/ KB
Jumlah peserta pelatihan Ibu Hamil
100%
Program perbaikan gizi masyarakat
100%
Pemberdayaan Masyarakat untuk Terlaksananya Pencapaian Keluarga Sadar Gizi pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Penanggulangan kekurangan Terlaksananya energi protein/ gizi buruk dan pencegahan dan kurang penanggulangan kekurangan energi protein/ gizi buruk dan gizi kurang Penanggulangan anemia gizi besi Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan anemia gizi besi Penanggulangan Gangguan Akibat Terlaksananya Kekurangan Yodium pencegahan dan penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium
10.139.000.000,00 6.769 keluarga
150.000.000,00
162 balita
700.000.000,00
492 bumil
250.000.000,00
900 orang
450.000.000,00
Penanggulangan Kekurangan Vitamin A
Revitalisasi pelayanan gizi pada posyandu
Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan kekurangan vitamin A Terlaksananya revitalisasi pelayanan gizi pada posyandu
Revitalisasi Pemberian Makanan Pendamping Air susu ibu Dalam Rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi
Terlaksananya revitalisasi pemberian makanan pendamping air susu ibu dalam rangka kewaspadaan pangan dan gizi
Pelayanan Gizi Penderita TB dan HIV AIDS
Terlaksananya pelayanan gizi pada penderita TB dan HIV AIDS Terlaksananya pemantapan pelatihan tata laksana gizi buruk dan gizi kurang
540 bayi
664 posyandu, 7.165 kader posyandu, 60.500 balita 4.387 balita
350.000.000,00
6.000.000.000,00
660.000.000,00
2.470 orang
555.000.000,00
45 orang
120.000.000,00
Pembentukan dan Terlaksananya Penyelenggaraan Pusat Pemulihan pembentukan dan Gizi Terpadu penyelenggaraan pusat pemulihan gizi terpadu
3 puskesmas
220.000.000,00
Penyuluhan Gizi dan Diet pada Usia Lanjut
1.000 orang
330.000.000,00
Pemantapan Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk dan Gizi Kurang
Pengadaan pemberian makanan tambahan pemulihan bagi balita gizi buruk
Pemantapan Konselor Menyusu dan Air Susu Ibu Eksklusif
Terlaksananya pelayanan gizi dan diet pada usia lanjut Jumlah balita gizi buruk yang memperoleh pemberian makanan tambahan pemulihan Jumlah peserta pemantapan konselor menyusu dan air susu ibu eksklusif
40 balita
14.000.000,00
45 orang
115.000.000,00
Pemantapan Pelatihan Pemberian Makanan Bayi dan Anak
Jumlah peserta pemantapan pelatihan pemberian makanan bayi dan anak
Jumlah peserta Pemantapan Pemantauan Pertumbuhan Balita Standar WHO pemantapan pemantauan 2005 pertumbuhan balita standar WHO 2005 4
Menurunnya angka kesakitan , kecacatan dan kematian akibat penyakit
Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
4
10%
Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk
Penemuan pasien Baru TB – BTA positif
72%
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
100%
110.000.000,00
45 orang
115.000.000,00
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Penemuan penderita pneumonia balita
Penderita DBD yang ditangani
45 orang
2.479.207.000,00
Pengadaan themopos 1%, mesin fog dan masker untuk pelaksanaan fogging
Jumlah peserta pelatihan review aplikasi software imunisasi Pelayanan pencegahan dan Jumlah peserta penanggulangan penyakit menular pertemuan Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML) dan Pencegahan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) bagi petugas puskesmas
angka kesakitan DBD : 45/100.000, 5 bh mesin fogging, 500 kg themepos, 30 bh masker
200.000.000,00
13.000 bayi, 46 orang petugas
73.300.000,00
70 orang
50.000.000,00
Penemuan penderita Diare
10%
Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
95%
Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi < 24 jam
100%
Peningkatan imunisasi
Jumlah peserta kegiatan sosialisasi pemberian vaksin baru Injection Polio Vaccine (IPV) bayi bagi kader dan Ketua Pokja IV Kecamatan dan kelurahan Peningkatan surveillance Jumlah peserta review epidemiologi dan penanggulangan pelatihan Case Base wabah Measure Surveillance (CBMS), dan pelatihan Survelans Berbasis Masyarakat (SBM)
920 orang
153.104.000,00
159 orang
68.300.000,00
Terlaksananya kegiatan evaluasi KPA Kota Malang , monev harm reduction dan evaluasi kader LKB
Reagen HIV = 55% sasaran
270.000.000,00
Pelayanan pencegahan dan Terlaksananya penanggulangan penyakit TB paru pertemuan jejaring antara puskesmas dan RS dan Dokter Praktek swasta, terlaksananya pertemuan validasi data tuberkulosis (TB)
200 org, tersedianya blanko lap TB 100%
105.000.000,00
Pertemuan konsultasi penanganan Jumlah peserta KIPI kegiatan pertemuan konsultasi penanganan KIPI bagi petugas, terlaksananya cetak kartu imunisasi
45 orang
28.500.000,00
Pemberdayaan pokjanal DBD
40 orang
50.000.000,00
120 orang
40.000.000,00
Pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS
Kolaborasi TB HIV
Jumlah perserta pertemuan Kelompok kerja penanggulangan (pokjanal) DBD Jumlah peserta monev kolaborasi TB HIV
Peningkatan pelayanan laboratorium penyakit TB paru
Jumlah peserta pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan petugas laboratorium TB
Rakerda Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA)
Terlaksananya Rakerda Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)
100 orang
100%
200.000.000,00
50.000.000,00
Terlaksananya kegiatan KPA 3 kl, jejaring jejaring 3 kl, WPA 2 kl penanggulangan (320 org) HIV/AIDS Peningkatan kualitas hidup ODHA Terlaksananya kegiatan 160 orang (orang dengan HIV/ AIDS) peningkatan kualitas hidup ODHA 225 orang Pelayanan pencegahan dan Terlaksananya kegiatan penanggulangan penyakit kusta chase survey, terbinanya penderita kusta cacat tk. II, tersosialisasinya penyakit kusta dipondok pesantren
75.200.000,00
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit ISPA/ diare Manajemen pengelolaan vaksin
120 orang
50.000.000,00
Jumlah peserta pelatihan manajemen pengelolaan vaksin bagi petugas RS/ Swasta, terlaksananya pelatihan penerapan Tool EVM bagi petugas pusk
60 orang
62.128.000,00
Terlaksananya kegiatan penanggulangan HIV/Aids
100%
50.000.000,00
Peningkatan jejaring pelayanan penanggulangan HIV/ AIDS
Kampanye Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS
Tertanganinya semua kasus diare/ispa
40.000.000,00 40.000.000,00
Pengendalian Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS )
Jumlah peserta pertemuan pengendalian penyakit infeksi menular seksual (IMS)
Monitoring dan evaluasi program imunisasi
Jumlah peserta monev dan pelaporan imunisasi Monitoring dan evaluasi program Jumlah peserta monev surveillance epidemiologi dan pelaporan surveillance epidemiologi Pembinaan kesehatan jemaah haji Jumlah peserta bagi institusi dan KBIH pertemuan koordinasi penyelenggaraan kesehatan haji dengan institusi dan KBIH Pelacakan kasus KLB
Jumlah peserta workshop penanggulangan KLB penyakit, pelacakan KLB oleh petugas, dan pemeriksaan sampel KLB Pengadaan rantai dingin vaccine Jumlah alat / rantai dingin vaccine yang sesuai standart Pengadaan kendaraan operasional Kendaraan operasional imunisasi imunisasi Pelaksanaan vaksinasi calon jemaah haji Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
Jumlah jamaah haji yang divaksinasi sesuai standart
45 orang
65.000.000,00
64 orang
20.485.000,00
60 orang
9.640.000,00
130 orang
28.300.000,00
410 orang
51.000.000,00
6 unit
198.500.000,00
1 unit mobil
488.750.000,00
850 jamaah
12.000.000,00 872.255.000,00
Pelatihan skreening faktor risiko penyakit tidak menular bagi kader/ petugas
Jumlah peserta pelatihan skreening faktor resiko PTM bagi kader UKA/ guru UKS/ tenaga kesehatan di sekolah dan peserta pelatihan aplikasi potal PTM bagi petugas
130 orang
127.000.000,00
Pencegahan pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
Jumlah peserta pelatihan deteksi / pencegahan penyakit jantung bagi peer edukasi masyarakat / kader
116 orang
60.000.000,00
60%
35.000.000,00
100%
36.600.000,00
60%
50.000.000,00
50%
30.000.000,00
Terlaksananya monev dan pelaporan PTM Terlaksananya kegiatan pelatihan update penatalaksanaan penyakit kronik dan degeneratif lainnya
100%
10.000.000,00
80%
90.000.000,00
Terlaksananya pelatihan EKG bagi petugas Penyusunan Raperda Kawasan Tanpa Rokok
100%
50.000.000,00
Pelatihan SE faktor risiko PTM bagi kader/ masyarakat On the Job Training (OJT), Terlaksananya OJT bagi Mentoring Evaluasi Penanganan petugas puskesmas Sindroma Akut Kegawatdaruratan dalam penganganan sindroma akut & kegawatdaruratan Pencegahan pengendalian penyakit diabetes melitus Pencegahan pengendalian gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan Evaluasi kegiatan PTM Pencegahan dan pengendalian penyakit kronik dan degeneratif lainnya
Pelatihan EKG
Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok dengan Pengadaan Tempat Khusus untuk Merokok di Tempat Umum
1 dokumen Raperda
383.655.000,00
5
Terwujudnya lingkungan hidup yangbersih dan sehat
Kelurahan mengikuti program kota sehat
57 kelurahan Program pengembangan lingkungan sehat
737.581.900,00
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
Jumlah peserta penyuluhan dalam rangka menciptakan lingkungan tempat pengelolaan makanan (TPM) sehat Monitoring, evaluasi dan Terlaksananya pelaporan program pengembangan monitoring, evaluasi lingkungan sehat dan pelaporan program pengembangan lingkungan sehat Pelaksanaan verifikasi dan evaluasi program kota sehat
Terlaksananya verifikasi dan evaluasi program Kota Sehat Tingkat Nasional di Kota Malang
200 orang
92.665.000,00
82%
34.485.000,00
20 org Tim Teknis, 22 penunjang kegiatan, 10 org verifikator
Jumlah TTU/TPM yang TTU memenuhi syarat : 35, TPM memenuhi syarat kesehatan lingkungan memenuhi syarat : 40 Pemantauan kualitas air minum Jumlah sampel air 900 sampel dan air bersih minum dan air bersih yang diperiksa Pertemuan jejaring program pasar Jumlah peserta 100 orang sehat pertemuan jejaring program pasar sehat bagi lintas sektor Peningkatan kapasitas tim gugus Jumlah peserta 20 orang tugas pasar sehat pertemuan dan peran gugus tugas pasar sehat Pertemuan penyelenggaraan air Jumlah peserta 100 orang minum pertemuan penyelenggara air minum Peningkatan hygiene sanitasi TTU/ TPM
101.375.000,00
17.960.500,00
14.201.000,00 34.920.000,00
26.475.000,00
18.300.000,00
Pengembangan program kota sehat di Kecamatan Klojen
Jumlah peserta pertemuan forum komunikasi kecamatan sehat dan pokja kelurahan sehat di kecamatan Klojen
11 kelurahan
15.614.900,00
Pengembangan program kota sehat di Kecamatan Blimbing
Jumlah peserta pertemuan forum komunikasi kecamatan sehat dan pokja kelurahan sehat di Kecamatan Blimbing
11 kelurahan
15.001.800,00
Pengembangan program kota sehat di Kecamatan Sukun
Jumlah peserta pertemuan forum komunikasi kecamatan sehat dan pokja kelurahan sehat dikecamatan Sukun
11 kelurahan
15.008.700,00
Pengembangan program kota sehat di Kecamatan Kedungkandang
Jumlah peserta pertemuan forum komunikasi kecamatan sehat dan pokja kelurahan sehat dikecamatan Kedungkandang Jumlah peserta pertemuan forum komunikasi kecamatan sehat dan pokja kelurahan sehat di Kecamatan Lowokwaru
12 kelurahan
16.484.600,00
12 kelurahan
15.695.500,00
Pengembangan program kota sehat di Kecamatan Lowokwaru
Peningkatan kapasitas pengurus Forum Malang Kota Sehat
Jumlah peserta pertemuan pengurus forum Malang Kota Sehat dan koordinasi dengan organisasi di bawahnya
20 orang pengurus FMKS, 75 pengurus forum kecamatan dan pokja kelurahan sehat
203.358.900,00
Pelaksanaan fasilitasi Stop BABS
Pemantauan kualitas air limbah puskesmas
6
Meningkatnya Rasio Posyandu per satuan perilaku hidup bersih Balita dan sehat, dan peran serta aktif masyarakat di bidang kesehatan Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
Terlaksananya review petugas dan pelaksanaan fasilitasi Stop BABS Terlaksananya pemantauan kualitas air limbah Puskesmas
3 kelompok, 9 org
23.074.000,00
5 puskesmas
7.512.000,00
Lomba kebersihan UPT Dinas Kesehatan Kota Malang
Terlaksananya lomba kebersihan UPT Dinas Kesehatan Kota Malang
18 UPT
19.800.000,00
Workshop penyusunan rencana kerja program kota sehat
Terlaksananya workshop penyusunan rencana kerja program kota sehat
12 kelurahan
50.650.000,00
Peningkatan sumber daya manusia program pengembangan lingkungan sehat
Jumlah peserta pelatihan pengambilan sampel lingkungan
2 orang
15.000.000,00
1 : 102
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
99,65%
Seminar kesehatan lansia
933.000.000,00
Jumlah peserta seminar kesehatan bagi lansia, dan lomba tingkat kecamatan dalam rangka Halunas
660 orang
75.000.000,00
Cakupan kelurahan siaga aktif
98,2 %
Pemantapan program bina kesehatan bersumberdaya masyarakat
Jumlah peserta pertemuan penyusunan perencanaan dan evaluasi program UKS, lansia, batra, posyandu,kelurahan, kelurahan siaga, SBH, UKK, poskestren, dan kesehatan remaja
Pelatihan kader kesehatan remaja Jumlah peserta pelatihan kader kesehatan remaja Pembinaan anggota saka bakti Jumlah peserta husada pembinaan anggota Saka Bakti Husada Lomba posyandu balita Jumlah peserta lomba posyandu balita Pengkajian rumah tangga ber PHBS Pelatihan kader kelurahan siaga
Pemeriksaan dan Pendataan Tingkat Kebugaran Masyarakat Kota Malang
Penyebaran informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik
Lomba posyandu lansia
Seminar kesehatan olahraga
162 orang
25.000.000,00
350 orang
70.000.000,00
181 orang
30.000.000,00
550 orang
75.000.000,00
56% Jumlah peserta pelatihan kader kelurahan siaga Jumlah peserta pemeriksaan dan pendataan tingkat kebugaraan masyarakat (lansia) di kota Malang Terlaksananya pengadaan media promosi dan informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik Jumlah peserta lomba posyandu lansia Jumlah peserta seminar tentang kesehatan olahraga
100.000.000,00
302 orang
43.000.000,00
750 orang
60.000.000,00
100.000.000,00
250 orang
65.000.000,00
90 orang
30.000.000,00
Pemeliharaan Baliho
Pemeriksaan kebugaran pegawai Dinas Kesehatan
Pelatihan pengukuran kebugaran bagi petugas kesehatan
Telaksananya pemeliharaan baliho kesehatan Jumlah karyawan/ pegawai Dinas Kesehatan Kota Malang yang mengikuti pemeriksaan kebugaran
Jumlah petugas kesehatan yang mengikuti pelatihan pengukuran kebugaran
Pelatihan pengukuran kebugaran Jumlah guru UKS dan bagi guru UKS dan guru olahraga guru olahraga yang mengikuti pelatihan pengukuran kebugaran
7
Terpantaunya mutu, keamanan pangan, sarana peredaran obat, sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan kosmetika
100%
20.000.000,00
700 orang
80.000.000,00
60 orang
80.000.000,00
160 orang
80.000.000,00
Cakupan sampel pangan yang diambil dari peredaran dan memenuhi syarat/ standar
36%
Program pengawasan obat dan makanan
Cakupan sarana obat yang diawasi dan memenuhi syarat/ standar
100%
Pengawasan dan pembinaan sarana farmasi
Jumlah sarana farmasi yang diawasi dan dibina
150 sarana
12.000.000,00
Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang keamanan produk pangan
Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan tentang keamanan produk pangan
100 orang
35.000.000,00
Penyuluhan bahaya kosmetika ilegal bagi masyarakat dan pengelola salon
Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan tentang bahaya kosmetika ilegal
100 orang
32.000.000,00
404.000.000,00
Penyuluhan keamanan pangan kepada industri rumah tangga pangan dalam rangka sertifikasi
Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan tentang keamanan pangan kepada IRTP
240 orang
60.000.000,00
Peningkatan pengetahuan siswa sekolah tentang keamanan jajanan anak sekolah
Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan keamanan jajanan anak sekolah
600 orang
32.000.000,00
Jumlah sampel kosmetika yang diuji Jumlah peserta pertemuan pengelola Alkes Puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan Pertemuan dan pembinaan Jumlah peserta pengelola salon kecantikan pertemuan dan pembinaan pengelola salon kecantikan Sosialisasi pengobatan diri sendiri Jumlah peserta (swa medika) kepada masyarakat sosialisasi pengobatan diri sendiri (SWAMEDIKASI) kepada masyarakat
50 sampel
50.000.000,00
76 orang
70.000.000,00
100 orang
45.000.000,00
100 orang
30.000.000,00
Bimtek petugas puskesmas dalam Jumlah peserta rangka pengawasan keamanan bimbingan teknis pangan petugas puskesmas dalam rangka pengawasan keamanan pangan Pelatihan IRTP untuk pembuatan Jumlah peserta produk pangan tanpa bahan pelatihan IRTP untuk berbahaya pembuatan produk pangan tanpa bahan berbahaya
30 orang
14.000.000,00
50 orang
24.000.000,00
Pengambilan dan pengujian laboratorium sampel kosmetika Pertemuan petugas pengelola alat kesehatan puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan
Program pengembangan obat asli Indonesia
40.000.000,00
Pengawasan dan pembinaan obat tradisional, salon dan toko kosmetik Pertemuan dan pembinaan pengelola jamu dan toko jamu
Jumlah toko obat tradisional, salon dan toko kosmetika yang diawasi dan dibina Jumlah peserta pertemuan dan pembinaan pengelola jamu dan toko jamu
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengambilan dan pengujian Jumlah sampel pangan laboratorum sampel makanan dan yang diuji minuman Pengawasan dan pembinaan Jumlah sarana pangan sarana pangan yang diawasi dan dibina
8
9
Perencanaan Pembangunan Kesehatan yang tepat waktu dan tepat sasaran Tersedianya sistem informasi kesehatan berdasarkan data yang valid dan reliabel
Tersedianya Dokumen Rencana Kinerja dan Pelaporan Kinerja
9 Dokumen
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Dokumen Profil Kesehatan
1 Dokumen
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
200 sarana
16.000.000,00
100 orang
24.000.000,00
103.000.000,00 140 sampel
60.000.000,00
320 sarana
43.000.000,00
18.632.701.400,00
Jumlah kendaraan 27 unit dinas/ operasional yang kendaraan roda dibayarkan pajaknya dua, 40 unit kendaraan roda empat Fasilitas komunikasi, 100% sumber daya air dan listrik dapat dipenuhi 100% Peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Kesehatan terpelihara dan berfungsi dengan baik
62.860.000,00
374.760.000,00 28.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terbayarnya honor tukang kebun/ taman di gudang farmasi, Dinas Kesehatan dan penjaga gudang farmasi
100%
63.700.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
Terbelinya ATK untuk Dinas Kesehatan Tersedianya form, blanko kegiatan administrasi kantor, fotocopi Alat listrik dan elektronik untuk Kantor Dinas Kesehatan Pengadaan sound system, lcd, cctv,AC, komputer, printer, umbul-umbul, mixer audio Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor
100%
100.000.000,00
100%
41.750.000,00
100%
15.000.000,00
100%
73.980.000,00
100%
40.000.000,00
100%
7.900.000,00
100%
32.400.000,00
100%
165.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga/ bahan pembersih
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya bahan bacaan, koran Makanan dan minuman untuk tamu dan rapat dinas Tercukupinya kebutuhan uang harian dan transport bagi pegawai Dinas untuk rapat dan konsultasi dalam dan luar daerah
Kegiatan penunjang pengadaan barang dan jasa
Tersedianya honor PPB/J, PPHP serta penunjang pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa/konstruksi Dinas Kesehatan Kota Malang
100%
100.000.000,00
Operasional Puskesmas Kedungkandang
Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas
12 bulan
274.390.000,00
Operasional Puskesmas Kendalsari
Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas
12 bulan
354.617.000,00
Operasional Puskesmas Arjuno
Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas
12 bulan
379.697.700,00
Operasional Puskesmas Bareng
Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas
12 bulan
297.326.700,00
Operasional Puskesmas Pandanwangi
Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas
12 bulan
251.640.000,00
Operasional Puskesmas Cisadea
Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas
12 bulan
249.460.000,00
Operasional Puskesmas Kendalkerep
Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas
12 bulan
480.000.000,00
Operasional Puskesmas Mojolangu Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas
12 bulan
555.000.000,00
Operasional Puskesmas Dinoyo
Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas
12 bulan
359.950.000,00
Operasional Puskesmas Janti
Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas
12 bulan
317.090.000,00
Operasional Puskesmas Ciptomulyo
Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas
12 bulan
327.520.000,00
Operasional Puskesmas Mulyorejo Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas
12 bulan
453.610.000,00
Operasional Puskesmas Arjowinangun
Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas
12 bulan
297.072.000,00
Operasional Puskesmas Gribig
Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas
12 bulan
353.926.000,00
Operasional Laboratorium Kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan operasional laboratorium kesehatan
12 bulan
159.500.000,00
Operasional UPT P3K
Terpenuhinya kebutuhan operasional UPT P3K Terpenuhinya kebutuhan operasional Rumah Bersalin Pemkot
12 bulan
75.690.000,00
12 bulan
718.840.000,00
12 bulan
385.600.000,00
Operasional Rumah Bersalin
Operasional Puskesmas Rampal Celaket
Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas
200.000.000,00
Operasional Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga (PPKO)
Terpenuhinya kebutuhan operasional UPT PPKO
12 bulan
Pengelolaan administrasi perkantoran
Terbayarnya honor non PNS pengelola administrasi Dinas Kesehatan Pengadaan sarana/ media promosi dan informasi kesehatan dalam rangka pameran pembangunan
100%
99.500.000,00
100%
50.000.000,00
Pawai Pembangunan
Operasional Puskesmas Arjuno (Dana Kapitasi JKN)
Terpenuhinya kebutuhan untuk operasional puskesmas
12 bulan
620.172.000,00
Operasional Puskesmas Bareng (Dana Kapitasi JKN)
Terpenuhinya kebutuhan untuk operasional puskesmas
12 bulan
483.798.000,00
Operasional Puskesmas Rampal Celaket (Dana Kapitasi JKN)
Terpenuhinya kebutuhan untuk operasional puskesmas
12 bulan
369.516.000,00
Operasional Puskesmas Cisadea (Dana Kapitasi JKN)
Terpenuhinya kebutuhan untuk operasional puskesmas
12 bulan
412.542.000,00
Operasional Puskesmas Kendalkerep (Dana Kapitasi JKN)
Terpenuhinya kebutuhan untuk operasional puskesmas
12 bulan
873.360.000,00
Operasional Puskesmas Terpenuhinya Pandanwangi (Dana Kapitasi JKN) kebutuhan untuk operasional puskesmas
12 bulan
716.898.000,00
Operasional Puskesmas Kedungkandang (Dana Kapitasi JKN)
12 bulan
1.501.440.000,00
Terpenuhinya kebutuhan untuk operasional puskesmas
Terpenuhinya kebutuhan untuk operasional puskesmas
12 bulan
518.271.000,00
Operasional Puskesmas Terpenuhinya Arjowinangun (Dana Kapitasi JKN) kebutuhan untuk operasional puskesmas
12 bulan
458.094.000,00
Operasional Puskesmas Janti (Dana Kapitasi JKN)
Terpenuhinya kebutuhan untuk operasional puskesmas
12 bulan
1.085.916.000,00
Operasional Puskesmas Ciptomulyo (Dana Kapitasi JKN)
Terpenuhinya kebutuhan untuk operasional puskesmas
12 bulan
480.675.000,00
Operasional Puskesmas Mulyorejo Terpenuhinya (Dana Kapitasi JKN) kebutuhan untuk operasional puskesmas
12 bulan
576.366.000,00
Operasional Puskesmas Dinoyo (Dana Kapitasi JKN)
Terpenuhinya kebutuhan untuk operasional puskesmas
12 bulan
1.342.020.000,00
Operasional Puskesmas Mojolangu Terpenuhinya (Dana Kapitasi JKN) kebutuhan untuk operasional puskesmas
12 bulan
440.310.000,00
Operasional Puskesmas Kendalsari (Dana Kapitasi JKN)
Terpenuhinya kebutuhan untuk operasional puskesmas
12 bulan
937.560.000,00
Operasional Rumah Bersalin (Dana Kapitasi JKN)
Terpenuhinya kebutuhan untuk operasional Rumah bersalin
12 bulan
69.984.000,00
Operasional Puskesmas Gribig (Dana Kapitasi JKN)
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/ berkala Terpeliharanya gedung 1 gedung kantor gedung kantor kantor Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
630.000.000,00 100.000.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan olahraga
Rehab gedung kantor dinas
Terlaksananya 8 unit kendaraan pemeliharaan dinas kendaraan dinas 1 jenis alat Jumlah sarana olahraga/ alat olahraga yang diadakan
130.000.000,00
1 gedung kantor Terlaksananya rehab gedung Dinas Kesehatan Kota Malang
150.000.000,00
150.000.000,00
Pembuatan taman kantor dinas
100.000.000,00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
193.346.000,00
Penyusunan SOP Dinas Kesehatan Dokumen SOP Dinas Kesehatan Peningkatan disiplin dan Jumlah peserta kapasitas SDM pertemuan pembinaan peningkatan disiplin dan kapasitas pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan
1 dokumen SOP
10.000.000,00
125 orang
50.000.000,00
Peningkatan kapasitas tenaga UPT Jumlah peserta Laboratorium Kesehatan pelatihan peningkatan kapasitas tenaga UPT Laboratorium Kesehatan
8 orang
50.000.000,00
Pembinaan kelompok budaya kerja Jumlah peserta pembinaan kelompok budaya kerja
40 orang
83.346.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
217.625.000,00
Buku dokumen LAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2014
1 dokumen LAKIP
20.000.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran (Neraca, LRA, CALK, Laporan perubahan equitas, Laporan Operasional) Penyusunan IKM Dinas Kesehatan Jumlah pengukuran dan penyusunan Dokumen IKM Dinas Kesehatan Tahun 2016 Penyusunan Profil Kesehatan Kota Buku profil kesehatan Malang dan Buku kesehatan dalam angka Program pengembangan manajemen kesehatan Pelaksanaan manajemen Jumlah peserta rapat kesehatan koordinasi bidang kesehatan
5 dokumen laporan keuangan
137.625.000,00
pengukuran 19 UPT dan 2 dokumen IKM
10.000.000,00
1 dokumen profil kesehatan
50.000.000,00 120.000.000,00
59 orang
120.000.000,00
NO 1
SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 2 3
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
4
5
INDIKATOR KINERJA 6
BELANJA LANGSUNG I
1 2
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Rumah sakit daerah
nilai survey kepuasan masyarakat
80%
Program pelayanan administrasi Tercapainya pelayanan perkantoran Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah Rekening sumber dayajasa air dan dan pemeliharaan listrik Penyediaan Outcome:tercapainya kendaraan dinas operasional pelayanan administrasi perkantoran output:jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
63.182.301.000,00 2.489.368.767,00
840.000.000,00 27.000.000,00
49.000.000,00
3
Penyediaan alat tulis kantor (+perangko)
Outcome : tercapainya pelayanan administrasi perkantoran output : jenis atk
4
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Outcome:tercapainya pelayanan adminitrasi perkantoran output:jenis
5
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Outcome:tercapainya pelayanan administrasi perkantoran output:jumlah unit
49.000.000,00
6
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Outcome:tercapainya pelayanan administrasi perkantoran output:jenis
1.192.018.767,00
7.475.000,00
KETER ANGAN 9
7
Penyediaan makanan dan minuman
Outcome:tercapainya pelayanan administrasi perkantoran output:jumlah kotak
49.000.000,00
8
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Outcome:tercapainya pelayanan administrasi perkantoran output:lancarnya rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
90.000.000,00
9
Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Jumlah liter bahan bakar minyak/gas Jumlah Buku
10 II
178.000.000,00 7.875.000,00
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Outcome:terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur output:tersedianya kendaraan dinas/operasional
3.217.000.000,00
2.000.000.000,00
11
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
12
pengadaan perlengkapan gedung kantor
13
pengadaan mebeleur
14
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
belanja modal pengadaan alat berat lainnya Belanja modal pengadaan meja kerja Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara
15
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
jumlah peralatan gedung yang terpelihara
16
pengadaan tempat ibadah (masjid) Jumlah Masjid
III
program peningkatan disiplin aparatur
Meningkatnya disiplin aparatur
47.000.000,00
350.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 750.000.000,00 70.000.000,00
UKL- UPL & IPAL
Jumlah Pakaian Kerja
70.000.000,00 150.000.000,00
18
Pendidikan dan pelatihan formal
Meningkanya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Outcome:terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur output:peningkatan pendidikan dan pelatihan formal
V
Terpenuhinya Sistem Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Pelaporan capaian kinerja dan keuangan capaian kinerja dan keuangan
415.000.000,00
19
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
20
Pengelolaan keuangan BLUD
21
review renstra
VI
Pogram Penataan Peraturan Perundang-undangan
Outcome: tersedianya praturan perundangundangan rumah sakit
22
penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan program standarisasi pelayanan kesehatan
output : jumlah perwal
17
pengadaan pakaian kerja lapangan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
IV
VII
23 VIII
2. meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit
Net Death Rate (NDR)
2%
Sertifikasi penunjang pelayanan rumah sakit Program pengadaan, peningkatan, sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa / rumah sakit paru paru/ rumah sakit mata
Outcome:tersusunnya dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan output: jumlah buku
150.000.000,00
5.000.000,00
380.000.000,00 30.000.000,00 210.000.000,00
210.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 46.504.339.807,00
24
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok melalui pembuatan gedung rumah sakit
25
Outcome:terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit output:tersedianya bangunan rumah sakit baru pengembangan poli rawat jalan tumbuh kembang anak Outcome: terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit output:terlaksananya rehabilitasi bangunan rumah sakit
38.182.301.000,00
35.000.000,00 290.000.000,00
26
Rehabilitasi bangunan rumah sakit
27
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Outcome:terwujudnya pengadaan,peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit output:tersedianya alatalat kesehatan rumah sakit
2.726.311.053,00
28
Pengadaan obat-obatan rumah sakit
Outcome:terwujudnya pengadaan , peningkatan sarana an prasarana rumah sakit output:tersedianya kebutuhan obat-obatan rumah sakit
4.200.000.000,00
29
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
30
Pengembangan tipe rumah sakit
31
pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
IX
Outcome:terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit output:tersedianya perlengkapan rumah tangga(dapur, ruang pasien,laundry, ruang tunggu dan lain-lain) Outcome: terwujudnya pengadaaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit output:meningkatnya tipe rumah sakit
720.727.754,00
output : jumlah cetakan dan surat menyurat
150.000.000,00
outcome : tercapainya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
200.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
32
pemeliharaan rutin/berkala alatalat kesehatan rumah sakit
X
program pelayanan rumah sakit
outcome: tercapainya program pelayanan rumah sakit
33
operasional rumah sakit
tercapainya operasional rumah sakit
34
penyediaan makan minum pasien output : jumlah kotak
35
pengisian tabung gas oksigen
36
penyediaan jasa pembakaran limbah medis padat
output : jumlah tabung gas output : jumlah limbah medis (kg)
10.016.592.426,00
8.457.172.576,00 1.091.751.500,00 257.668.350,00 200.000.000,00
37
penyediaan jasa uji kualitas lingkungan (Lab)
output : jumlah pemeriksaan kualitas lingkungan
10.000.000,00
NO 1
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS 2 3 4 5
INDIKATOR KINERJA 6
TARGET 7
BELANJA LANGSUNG
PAGU (Rp) 8
#REF! 125.483.575.600,00
Pekerjaan Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.800.032.200,00
78
Penyediaan jasa surat menyurat
Pelayanan terpenuhi Meningkatnya 1700 surat Pelayanan Administrasi
123.050.000,00
2
Meningkatnya kualitas Nilai Survei Kepuasan pelayanan Masyarakat (SKM) Administrasi
78
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah jenis rekening terbayar 60 rekening Meningkatnya Pelayanan Administrasi
443.000.000,00
3
Meningkatnya kualitas Nilai Survei Kepuasan pelayanan Masyarakat (SKM) Administrasi
78
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Peralatan kebersihan Meningkatnya 39 jenis Pelayanan Administrasi
109.259.200,00
4
Meningkatnya kualitas Nilai Survei Kepuasan pelayanan Masyarakat (SKM) Administrasi
78
Penyediaan alat tulis kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor 62 jenis Meningkatnya Pelayanan Administrasi
122.449.000,00
5
Meningkatnya kualitas Nilai Survei Kepuasan pelayanan Masyarakat (SKM) Administrasi
78
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Komponen instalasi listrik 17 jenis Meningkatnya Pelayanan Administrasi
13.344.000,00
6
Meningkatnya kualitas Nilai Survei Kepuasan pelayanan Masyarakat (SKM) Administrasi
78
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor 13 jenis Meningkatnya Pelayanan Administrasi
193.306.000,00
1
Meningkatnya kualitas Nilai Survei Kepuasan pelayanan Masyarakat (SKM) Administrasi
KETER ANGAN 9
7
8
9
Meningkatnya kualitas Nilai Survei Kepuasan pelayanan Masyarakat (SKM) Administrasi
Meningkatnya kualitas Nilai Survei Kepuasan pelayanan Masyarakat (SKM) Administrasi
Meningkatnya kualitas Nilai Survei Kepuasan pelayanan Masyarakat (SKM) Administrasi
10
Meningkatnya kualitas Nilai Survei Kepuasan pelayanan Masyarakat (SKM) Administrasi
11
Meningkatnya kualitas Nilai Survei Kepuasan pelayanan Masyarakat (SKM) Administrasi
12
Meningkatnya kualitas Nilai Survei Kepuasan pelayanan Masyarakat (SKM) Administrasi
13
Meningkatnya kualitas Nilai Survei Kepuasan pelayanan Masyarakat (SKM) Administrasi
78
78
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah
Jumlah rapat Meningkatnya 600 kali Pelayanan Administrasi Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah
158.044.000,00
43 kali
234.900.000,00
1 Paket
311.680.000,00
Meningkatnya Pelayanan Administrasi
78
Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah penyedia barang dan jasa Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pawai pembangunan
78
Pawai pembangunan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi
2 jenis
25.000.000,00
Taman kantor dpuppb 78
Pemeliharaan taman
1 lokasi
66.000.000,00
78
tersedianya gedung Pembangunan Gedung Pertemuan pertemuan dan arsip 1 Paket dan Gedung Arsip DPUPPB Meningkatnya Pelayanan Administrasi
2.000.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.556.300.000,00
78
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Terpeliharanya kendaraan dinas 8 kendaraan Meningkatnya dinas Pelayanan Administrasi
637.680.000,00
14
Meningkatnya kualitas Nilai Survei Kepuasan pelayanan Masyarakat (SKM) Administrasi
15
Meningkatnya kualitas Nilai Survei Kepuasan pelayanan Masyarakat (SKM) Administrasi
78
Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan peralatan kantor
Peralatan gedung kantor 9 unit Meningkatnya Pelayanan Administrasi
78
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
3 unit mobil 3 Meningkatnya unit sepeda Pelayanan Administrasi Motor
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16
Meningkatnya kualitas Nilai Survei Kepuasan pelayanan Masyarakat (SKM) Administrasi
78
Peningkatan keterampilan dan kemampuan teknis aparatur
87.620.000,00
831.000.000,00
179.650.000,00 Sdm meningkat Meningkatnya 5 orang Pelayanan Administrasi
Program Peningkatan Pengembangan Kinerja dan Keuangan Capaian Sistem
179.650.000,00
542.087.000,00
78
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
Jumlah laporan Meningkatnya 5 buku Pelayanan Administrasi
18
Meningkatnya kualitas Nilai Survei Kepuasan pelayanan Masyarakat (SKM) Administrasi
78
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Laporan keuangan akhir tahun 16 buku Meningkatnya Pelayanan Administrasi
260.492.000,00
19
Meningkatnya kualitas Nilai Survei Kepuasan pelayanan Masyarakat (SKM) Administrasi
78
Penyusunan rka dan dpa
Rka dan dpa Meningkatnya 24 buku Pelayanan Administrasi
27.159.000,00
20
Meningkatnya kualitas Nilai Survei Kepuasan pelayanan Masyarakat (SKM) Administrasi
78
Penyusunan standar operasional prosedur, spp dan ikm
Standar operasional prosedur, spp dan ikm 30 buku Meningkatnya Pelayanan Administrasi
30.075.000,00
17
Meningkatnya kualitas Nilai Survei Kepuasan pelayanan Masyarakat (SKM) Administrasi
27.150.000,00
21
22
23
Meningkatnya kualitas Nilai Survei Kepuasan pelayanan Masyarakat (SKM) Administrasi Meningkatnya kualitas Nilai Survei Kepuasan pelayanan Masyarakat (SKM) Administrasi Meningkatnya kualitas Nilai Survei Kepuasan pelayanan Masyarakat (SKM) Administrasi
78
Tersosialisasinya program pu ke Rapat koordinasi ke-pu an se-kota masyarakat 208 orang malang Meningkatnya Pelayanan Administrasi
78
Penyusunan data Tahunan kepuan
Data tentang ke-puan 1 Paket Meningkatnya Pelayanan Administrasi
87.443.000,00
78
Inventarisasi Aset DPUPPB
Meningkatnya 1 Paket Pelayanan Administrasi
49.460.000,00
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
60.308.000,00
42.904.790.000,00
24
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
lancarnya saluran air Pembangunansaluran drainase jl. Prosentase Drainase kh. hasyim ashari Kota dalam kondisi baik
1 Paket
562.320.000,00
25
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
lancarnya saluran air Pembangunan saluran drainase jl. Prosentase Drainase zainal zakse Kota dalam kondisi baik
1 Paket
679.470.000,00
26
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
lancarnya saluran air Pembangunan saluran drainase jl. Prosentase Drainase sadewa Kota dalam kondisi baik
1 Paket
867.240.000,00
27
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
lancarnya saluran air Pembangunan saluran drainase rt. Prosentase Drainase 03, 04 rw. 03 kel. kasin Kota dalam kondisi baik
1 Paket
281.160.000,00
28
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pemeliharaan rutin drainase
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
1.500.000.000,00
29
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pemeliharaan insidentil drainase
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
1.000.000.000,00
30
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Irigasi /drainase RT 1, 2, 8 RW II Kel. Balearjosari
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
240.000.000,00
31
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Hilir Jl.Abimanyu RT.05, 13, 14 Kel. Polehan
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
360.000.000,00
32
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Perbaikan Saluran Air RW.05 Kel.Arjowinangun
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
240.000.000,00
33
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase jl.Mayjen Sungkono kel.Buring
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
600.000.000,00
34
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase RW 05 dan RT.06 RW 09 kel.lesanpuro
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
600.000.000,00
35
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
lancarnya saluran air Pembuatan Saluran Drainase baru Prosentase Drainase gang 5 rW 05 Kel.Madyopuro Kota dalam kondisi baik
1 Paket
402.600.000,00
36
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Normalisasi Drainase baru Jl. Sawojajar Gg. 17 rt. 03 rw.03
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
60.000.000,00
37
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
lancarnya saluran air Normalisasi Drainase baru Jl. Kerta Negara RT.04 RW.06 dan 07 Prosentase Drainase Wilayah RW. 004 Kel. Tlogowaru Kota dalam kondisi baik
1 Paket
630.000.000,00
38
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase RW 01, RW.02, RW.02 RT.02 dan 03 RW.03 RT. 01 dan 06 RW.04 RT.02 dan 04 RW.05 RT.01 - 03 Kel.Wonokoyo
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
1.080.000.000,00
39
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase Jl. GalunggungRT.01 RW.01 Kel.Gadingkasri
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
120.000.000,00
40
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
lancarnya saluran air Pembangunan Gorong-gorong Prosentase Drainase RT.02, 03 RW.05 Kel. Kidul Dalem Kota dalam kondisi baik
1 Paket
360.000.000,00
41
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
lancarnya saluran air Pembangunan Gorong-gorong Jl. Prosentase Drainase Kyai Tamin RW. 07 Kel. Sukoharjo Kota dalam kondisi baik
1 Paket
300.000.000,00
42
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Gorong-gorong Jl. Sartono, SH. RW.07 Kel. Sukoharjo
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
300.000.000,00
43
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Gorong-gorong Jl. lancarnya saluran air Soekarno Hatta RT.14 RW.08 Kel. Prosentase Drainase Sukoharjo Kota dalam kondisi baik
1 Paket
357.000.000,00
44
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Gorong-gorong Jl. Candi Mendut RW.16 Kel. Sukoharjo
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
405.000.000,00
45
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Terusan Ambarawa RW.03 Kel. Sumbersari
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
360.000.000,00
46
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Cengger Ayam RW.16 dan RW.14 Kel. Tulusrejo
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
180.000.000,00
47
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase RW.04 RT.03 Kel. Bakalankrajan
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
60.000.000,00
48
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
lancarnya saluran air Pembangunan Saluran Drainase Lintas RW .01, RW.02 RW.04 Kel. Prosentase Drainase Bandulan Kota dalam kondisi baik
1 Paket
480.000.000,00
49
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase RT.04 RT.05 dan RT.06 RW .12Kel. Bandungrejosari
1 Paket
480.000.000,00
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
50
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Kemantren Kel. Bandungrejosari
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
300.000.000,00
51
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Panglima Sudirman
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
500.000.000,00
52
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Hasyim Ashari
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
400.000.000,00
53
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Pasar Besar
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
600.000.000,00
54
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Raya Candi III
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
500.000.000,00
55
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase Jl. I.R. Rais
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
400.000.000,00
56
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Pisang Candi
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
400.000.000,00
57
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Simpang Pisang Candi
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
300.000.000,00
58
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Sunan Kalijaga
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
500.000.000,00
59
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Sigura - gura Barat
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
500.000.000,00
60
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Veteran
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
1.000.000.000,00
61
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase Jl. MT. Haryono
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
1.000.000.000,00
62
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Vinolia
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
500.000.000,00
63
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Nusa Indah
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
300.000.000,00
64
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Merapi
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
400.000.000,00
65
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Cakalang
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
400.000.000,00
66
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Gurami
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
400.000.000,00
67
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase Jl. L.A Sucipto
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
600.000.000,00
68
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Cemorokandang
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
500.000.000,00
69
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Selamet
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
300.000.000,00
70
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Muharto
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
400.000.000,00
71
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Arjuno
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
500.000.000,00
72
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Merbabu
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
300.000.000,00
73
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Malabar
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
400.000.000,00
74
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Wonokoyo
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
500.000.000,00
75
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase Jl. KH. Malik
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
500.000.000,00
76
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Raya Sawojajar
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
1.000.000.000,00
77
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Sukarno Hatta (pesawat) Sudimoro
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
500.000.000,00
78
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase Belakang Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh Kel. Tlogomas
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
500.000.000,00
79
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik
83,5%
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Tidar
lancarnya saluran air Prosentase Drainase Kota dalam kondisi baik
1 Paket
16.000.000.000,00
Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong
3.118.500.600,00
80
Meningkatkan Kestabilan Struktur Tanah
81
Meningkatkan Kestabilan Struktur Tanah
82
Meningkatkan Kestabilan Struktur Tanah
83
Meningkatkan Kestabilan Struktur Tanah
84
Meningkatkan Kestabilan Struktur Tanah
85
Meningkatkan Kestabilan Struktur Tanah
86
Meningkatkan Kestabilan Struktur Tanah
Jumlah Pembangunan Turap/Talud/Brojong
Jumlah Pembangunan Turap/Talud/Brojong
Jumlah Pembangunan Turap/Talud/Brojong
Jumlah Pembangunan Turap/Talud/Brojong
Jumlah Pembangunan Turap/Talud/Brojong
Jumlah Pembangunan Turap/Talud/Brojong
Jumlah Pembangunan Turap/Talud/Brojong
20 lokasi
Plengsengan/dinding batu kali untuk Pembangunan plengsengan jl. joyo penahan tanah taman sari rw 06 kel. merjosari Jumlah Pembangunan Turap/talud/brojong
1 Paket
528.000.000,00
20 lokasi
Pembangunan Plengsengan Sungai RW 12 kel.Bunukrejo
Plengsengan/dinding batu kali untuk penahan tanah Jumlah Pembangunan Turap/talud/brojong
1 Paket
180.000.000,00
20 lokasi
Pembangunan Plengsengan RW. 06 Kel.Jodipan
Plengsengan/dinding batu kali untuk penahan tanah Jumlah Pembangunan Turap/talud/brojong
1 Paket
360.000.000,00
20 lokasi
Lanjutan Pembangunan Plengsengan RT 08 RW 01 Kel. Kedungkandang
Plengsengan/dinding batu kali untuk penahan tanah Jumlah Pembangunan Turap/talud/brojong
1 Paket
240.000.000,00
20 lokasi
Pembangunan Plengsengan Makam RW 06 kel.Cemorokandang
Plengsengan/dinding batu kali untuk penahan tanah Jumlah Pembangunan Turap/talud/brojong
1 Paket
387.000.000,00
20 lokasi
Plengsengan/dinding Pembangunan Plengsengan batu kali untuk RW.01, RW.03 RW. 07 Kelurahan penahan tanah Bareng Jumlah Pembangunan Turap/talud/brojong
1 Paket
229.260.600,00
20 lokasi
Pembangunan Plengsengan Sungai RW 05 RT.03, 04 dan RT.05 / RW.06 Kel.Kidul Dalem
Plengsengan/dinding batu kali untuk penahan tanah Jumlah Pembangunan Turap/talud/brojong
1 Paket
90.000.000,00
87
Meningkatkan Kestabilan Struktur Tanah
88
Meningkatkan Kestabilan Struktur Tanah
89
Meningkatkan Kestabilan Struktur Tanah
90
Meningkatkan Kestabilan Struktur Tanah
Jumlah Pembangunan Turap/Talud/Brojong
Jumlah Pembangunan Turap/Talud/Brojong
Jumlah Pembangunan Turap/Talud/Brojong
Jumlah Pembangunan Turap/Talud/Brojong
20 lokasi
Pembangunan Plengsengan Sungai RW.02 RW 05 Kel. Tasik Madu
Plengsengan/dinding batu kali untuk penahan tanah Jumlah Pembangunan Turap/talud/brojong
1 Paket
383.040.000,00
20 lokasi
Pembangunan Plengsengan Sungai RT.03 RW 07 Kel. Tlogomas
Plengsengan/dinding batu kali untuk penahan tanah Jumlah Pembangunan Turap/talud/brojong
1 Paket
31.200.000,00
20 lokasi
Plengsengan/dinding batu kali untuk Pembangunan Plengsengan Sungai RT.02, RT.05 RW 03 Kel. penahan tanah Jumlah Pembangunan Tunjungsekar Turap/talud/brojong
1 Paket
390.000.000,00
20 lokasi
Pembangunan Plengsengan Sungai RT.08,RW 06 Kel. Bandulan
Plengsengan/dinding batu kali untuk penahan tanah Jumlah Pembangunan Turap/talud/brojong
1 Paket
300.000.000,00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
91
Meningkatkan Kualitas jalan
92
Meningkatkan Kualitas jalan
93
Meningkatkan Kualitas jalan
67.803.855.800,00
98,5%
Jalan Kota dalam Peningkatan jl. klayatan gg III kel. kondisi baik Prosentase Jalan Kota bandungrejosari kec. sukun dalam kondisi baik
1 Paket
960.500.000,00
98,5%
Peningkatan jl. perum karanglo indah kel.balearjosari kec.blimbing
Jalan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
1 Paket
375.100.000,00
98,5%
Peningkatan jl. candi jago kel.blimbing kec. blimbing
Jalan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
1 Paket
502.150.000,00
94
Meningkatkan Kualitas jalan
95
Meningkatkan Kualitas jalan
96
Meningkatkan Kualitas jalan
97
Meningkatkan Kualitas jalan
98
Meningkatkan Kualitas jalan
99
Meningkatkan Kualitas Jembatan
100
Meningkatkan Kualitas Jembatan
101
Meningkatkan Kualitas Jembatan
98,5%
Peningkatan jl. kalimosodo kel. polehan kec. blimbing
Jalan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
1 Paket
1.040.600.000,00
98,5%
Peningkatan jl. raya candi III b kel. karangbesuki kec. sukun
Jalan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
1 Paket
363.000.000,00
98,5%
Jalan Kota dalam Peningkatan jalan s.supriadi gg.IV kondisi baik Prosentase Jalan Kota kel. sukun kec. sukun dalam kondisi baik
1 Paket
544.500.000,00
98,5%
Peningkatan jl. brawijaya (pasar burung) kel. kidul dalem kec. klojen
Jalan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
1 Paket
677.600.000,00
98,5%
Peningkatan jl. lembang kel. rampal celaket kec. klojen
Jalan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
1 Paket
435.600.000,00
86%
Peningkatan jembatan raya janti
Jembatan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jembatan kota dalam kondisi baik
1 Paket
2.200.000.000,00
86%
Pembangunan jembatan tlogosari kel. tlogomas
Jembatan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jembatan kota dalam kondisi baik
1 Paket
86%
Peningkatan jembatan jl. slamet cemoro kandang
Jembatan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jembatan kota dalam kondisi baik
1 Paket
679.729.000,00
102
Meningkatkan Kualitas Jembatan
103
Meningkatkan Kualitas Jembatan
104
Meningkatkan Kualitas jalan
105
Meningkatkan Kualitas jalan
106
Meningkatkan Kualitas jalan
107
Meningkatkan Kualitas jalan
108
Meningkatkan Kualitas jalan
109
Meningkatkan Kualitas jalan
86%
Peningktan jembatan kelayatan gg. II
Jembatan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jembatan kota dalam kondisi baik
1 Paket
86%
Pembangunan jembatan lowokdoro bumiayu
Jembatan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jembatan kota dalam kondisi baik
1 Paket
98,5%
Peningkatan jalan teluk bayur kel. pandanwangi kec. blimbing
Jalan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
1 Paket
435.600.000,00
98,5%
Pengaspalan jalan rw 05 kel. tlogowaru
Jalan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
1 Paket
260.150.000,00
98,5%
Pembangunan pedestrian jl. m wiyono kec. blimbing
Jalan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
1 Paket
2.541.000.000,00
98,5%
Peningkatan jl. pulosari kel. gadingkasri
Jalan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
1 Paket
500.000.000,00
98,5%
Peningkatan jl. willis kel. gadingkasri
Jalan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
1 Paket
484.000.000,00
98,5%
Pemeliharaan rutin jalan dan Pedestrian
Jalan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
1 Paket
3.500.000.000,00
2.662.000.000,00
110
Meningkatkan Kualitas jalan
111
Meningkatkan Kualitas Jembatan
112
Meningkatkan Kualitas Jembatan
113
Meningkatkan Kualitas Jembatan
Pemeliharaan insidentil jalan
Jalan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
1 Paket
2.950.000.000,00
Pemeliharaan rutin jembatan
Jembatan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jembatan kota dalam kondisi baik
1 Paket
1.250.000.000,00
86%
Pemeliharaan insidentil jembatan
Jembatan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jembatan kota dalam kondisi baik
1 Paket
1.250.000.000,00
86%
Pembangunan Jembatan Jl. KH Malik Dalam RT 02 RW 04 Kel. Buring
Jembatan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jembatan kota dalam kondisi baik
1 Paket
1.036.245.600,00
1 Paket
30.000.000.000,00
98,5%
86%
114
Meningkatkan Kualitas Jembatan
86%
Pembangunan Jembatan Kedungkandang
Jembatan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jembatan kota dalam kondisi baik
115
Meningkatkan Kualitas Jembatan
86%
Pelebaran jalan dan jembatan Jl. RW 14 dan RW 15 Kel. Bunulrejo
Jembatan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jembatan
1 Paket
1.599.781.200,00
116
Meningkatkan Kualitas jalan
98,5%
Jalan Kota dalam Pengaspalan Jalan di Lingkungan kondisi baik Sekitar Kantor Kecamatan Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
1 Paket
180.000.000,00
117
Meningkatkan Kualitas jalan
98,5%
Peningkatan Jalan RW VII Kelurahan Balearjosari
Jalan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
900 m2
210.000.000,00
118
Meningkatkan Kualitas jalan
98,5%
Jalan Kota dalam Pengaspalan Jalan Hotmix Jl. kondisi baik Teluk Grajakan RW 14 sampai RW Prosentase Jalan Kota 02 Kel.Pandanwangi dalam kondisi baik
1 paket
300.000.000,00
Kegiatan Multi Years 2016 dan 2017
119
Meningkatkan Kualitas Jembatan
120
Meningkatkan Kualitas jalan
121
Meningkatkan Kualitas jalan
122
Meningkatkan Kualitas jalan
123
Meningkatkan Kualitas jalan
124
Meningkatkan Kualitas jalan
125
Meningkatkan Kualitas jalan
126
Meningkatkan Kualitas Jembatan
86%
Jembatan Kota dalam Perbaikan Jembatan Gantung kondisi baik Jl.Lembayung RW 02 Kel.Bumiayu Prosentase Jembatan kota dalam kondisi baik
1 paket
240.000.000,00
98,5%
Hotmix jalan Kembar Menuju SMPN 22 Kel.Cemorokandang
Jalan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
2 km
600.000.000,00
98,5%
Pengerukan dan Hotmix RW 15 Jl.Danau Rawa Pening Kel.madyopuro
Jalan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
350 m
570.000.000,00
98,5%
Jalan Kota dalam Pengaspalan jalan hotmix jl.Danau kondisi baik Limboto Utara RT.02, 03 RW 14 Prosentase Jalan Kota Kel.Sawojajar dalam kondisi baik
3600m2
720.000.000,00
98,5%
Pengaspalan RT.08 RW 09 Kel. Kauman
50 m
240.000.000,00
98,5%
Jalan Kota dalam kondisi baik Pengaspalan jalan hotmix Jl. Setiabudi RT.02 RW.06 Kel. Klojen Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
1750 m2
178.500.000,00
98,5%
Pengaspalan jalan jl. J.A. Suprapto Gg. 2 Kel. Kauman
Jalan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
2.800 m
336.000.000,00
86%
Perbaikan Jembatan Menjing Jl.Bunga Vinolia RW.05 Kel.Jatimulyo
Jembatan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jembatan kota dalam kondisi baik
Jalan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
6 x 100 m
1.200.000.000,00
127
Meningkatkan Kualitas Jembatan
128
Meningkatkan Kualitas jalan
129
Meningkatkan Kualitas jalan
130
Meningkatkan Kualitas jalan
131
Meningkatkan Kualitas jalan
132
Meningkatkan Kualitas jalan
133
Meningkatkan Kualitas jalan
134
Meningkatkan Kualitas jalan
Perbaikan Jembatan Jl.Raya Sumbersari RT.02 RW.01 Kel. Sumbersari
Jembatan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jembatan kota dalam kondisi baik
98,5%
Pengaspalan jalan hotmix jl. Kendalsari RT.01-03 RW.09 Kel. Tulusrejo
30 m2
540.000.000,00
Jalan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
425x50x60 m2
636.000.000,00
98,5%
Pengaspalan jalan hotmix jl. Sasando Kel. Tunggulwulung
Jalan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
4 x 100m
98,5%
Pengaspalan jalan RW.06 RT.02 Kel. Bakalankrajan
Jalan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
200 m x 4 m
240.000.000,00
98,5%
Pengaspalan jalan RW.13 Kel. Bandungrejosari
Jalan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
240m
480.000.000,00
98,5%
Pengaspalan jalan hotmix RW.06 jl. Taman Agung puncak jaya ujung, krakatau. Puncak jaya, simpang dieng utara Kel. Pisangcandi
Jalan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
6000 m2
540.000.000,00
98,5%
Pengaspalan jalan hotmix jl. Lingkungan RW. 10 (Jl. Malenggang, puncak mandala) Kel. Pisangcandi
Jalan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
5000 m2
450.000.000,00
98,5%
Peningkatan Jalan Tembus Klayatan Gg.III - Klayatan Gg. II
Jalan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
250 m x 4 m
220.000.000,00
86%
76.800.000,00
135
Meningkatkan Kualitas jalan
Jalan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
310 m x 4,2 m
350.000.000,00
98,5%
Peningkatan Jl. Pel. Kamal Kel. Bakalan Krajan
Jalan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
400 m x 3 m
350.000.000,00
98,5%
Jalan Kota dalam Peningkatan Jl. Pel. Bakahuni Kel. kondisi baik Prosentase Jalan Kota Bakalan Krajan dalam kondisi baik
500 m x 3 m
335.000.000,00
98,5%
Jalan Kota dalam Peningkatan Jl. Pel. Tanjung Priuk kondisi baik Kel. Bakalan Krajan Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
500 m x 3,5 m
386.000.000,00
98,5%
Peningkatan Jl. Raya Mulyorejo
Jalan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
500 m x 6 m
663.000.000,00
98,5%
Peningkatan Jl. Budi Utomo Kel. Mulyorejo
Jalan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
600 m x 5,5 m
750.000.000,00
98,5%
Peningkatan Jl.Imam Sujono Kel. Mulyorejo
Jalan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
600 m x 3,5 m
465.000.000,00
98,5% Peningkatan Jl.Kembang Turi
136
Meningkatkan Kualitas jalan
137
Meningkatkan Kualitas jalan
138
Meningkatkan Kualitas jalan
139
Meningkatkan Kualitas jalan
140
Meningkatkan Kualitas jalan
141
Meningkatkan Kualitas jalan
142 143 144 145 146
Meningkatkan Kualitas jalan Meningkatkan Kualitas jalan Meningkatkan Kualitas jalan Meningkatkan Kualitas jalan Meningkatkan Kualitas jalan
Pembangunan Trunojoyo Pembangunan Timur Pembangunan Utara Pembangunan Barat Pembangunan Selatan
Pedestrian Jl. Pedestrian Merdeka Pedestrian Merdeka Pedestrian Merdeka Pedestrian Merdeka
pagu belum diten
pagu belum diten
pagu belum diten
pagu belum diten
pagu belum diten
147
Meningkatkan Kualitas Jembatan
148
Meningkatkan Kualitas jalan
149
Meningkatkan Kualitas jalan
86%
Identifikasi Kepemilikan Lahan Jembatan Tlogomas
Jembatan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jembatan kota dalam kondisi baik
1 Paket
100.000.000,00
98,5%
Identifikasi Kepemilikan Lahan Jalan Ki Ageng Gribig s/d Jl.M. Sungkono
Jalan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
1 Paket
100.000.000,00
98,5%
Identifikasi Kepemilikan Lahan Jalan Sudimoro
Jalan Kota dalam kondisi baik Prosentase Jalan Kota dalam kondisi baik
1 Paket
100.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
150
Meningkatnya Prosentase Produk/ Kegiatan Pengujian mutu bahan yang lolos Uji Mutu dan perbengkelan
151
Meningkatnya Prosentase Produk/ Kegiatan Pengujian mutu bahan yang lolos Uji Mutu dan perbengkelan
152
Meningkatnya Prosentase Produk/ Kegiatan Pengujian mutu bahan yang lolos Uji Mutu dan perbengkelan
153
Meningkatnya Prosentase Produk/ Kegiatan Pengujian mutu bahan yang lolos Uji Mutu dan perbengkelan
3.600.000.000,00
100%
Pengadaan alat-alat berat
Alat-alat berat Prosentase Mutu jalan dalam kondisi baik
1 Paket
400.000.000,00
100%
Pengadaan alat-alat angkut dan kendaraan operasional
Tersedianya alat angkut layak pakai Prosentase Mutu jalan dalam kondisi baik
1 Paket
150.000.000,00
100%
Rehabilitasi/pemeliharaan alatalat berat
Terpeliharanya alat-alat berat Prosentase Mutu jalan dalam kondisi baik
1 Paket
50.000.000,00
100%
Rehabilitasi/pemeliharaan alatalat angkut dan kendaraan operasional
Alat-alat angkut dan kendaraan operasional layak pakai Prosentase Mutu jalan dalam kondisi baik
1 Paket
50.000.000,00
154
Meningkatnya Prosentase Produk/ Kegiatan Pengujian mutu bahan yang lolos Uji Mutu dan perbengkelan
155
Meningkatnya Prosentase Produk/ Kegiatan Pengujian mutu bahan yang lolos Uji Mutu dan perbengkelan
156
Meningkatnya Prosentase Produk/ Kegiatan Pengujian mutu bahan yang lolos Uji Mutu dan perbengkelan
Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
Alat laboratorium kebinamargaan layak pakai Prosentase Mutu jalan dalam kondisi baik
1 Paket
50.000.000,00
100%
Rehabilitasi Laboratorium bahan bangunan dan garasi alat-alat berat
Tersedianya Laboratorium bahan bangunan dan garasi untuk alat-alat berat /Prosentase Mutu jalan dalam kondisi baik
1 Paket
2.500.000.000,00
100%
Tersedianya sarana dan Pengadaan Sarana dan Prasarana prasarana bengkel Bengkel Prosentase Mutu jalan dalam kondisi baik
1 Paket
400.000.000,00
100%
Program Penataan dan Pengawasan Bangunan
157
158
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Prosentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani
Prosentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani
93%
93%
1.978.360.000,00
Sosialisasi pengendalian pemanfaatan ruang
Sosialisasi yang efektif Prosentase jumlah Pelanggaran tata ruang yang tertangani
100 orang
100.000.000,00
Pengawasan terhadap pendirian bangunan pada kawasan perumahan dan permukiman di kota malang
Terlaksananya monitoring pengendalian pendirian bangunan yang di bangun di kawasan perumahan dan permukiman Prosentase jumlah Pelanggaran tata ruang yang tertangani
1.527 krk
100.000.000,00
159
160
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Prosentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani
Prosentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani
161
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Prosentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani
162
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Prosentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani
163
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Prosentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani
Pengawasan terhadap pendirian bangunan pada kawasan industri , perdagangan dan jasa di kota malang
Terlaksananya monitoring pengendalian bangunan industri perdagangan dan jasa di kawasan industri perdagangan dan jasa Prosentase jumlah Pelanggaran tata ruang yang tertangani
420
100.000.000,00
93%
Peningkatan kapasitas pengawasan bangunan
Peningkatan sumber daya manusia di bidang penataan dan pengawasan bangunan Prosentase jumlah Pelanggaran tata ruang yang tertangani
24 orang
300.000.000,00
93%
Peningkatan sumber daya manusia bidang penataan dan Bimtek pengandalian pemanfaatan pengawasan bangunan ruang Prosentase jumlah Pelanggaran tata ruang yang tertangani
15 kegiatan
50.000.000,00
93%
Fasilitasi/mediasi penyelesaian masalah pengendalian pemanfaatan ruang
Penyelesaian masalah pemanfaatan ruang Prosentase jumlah Pelanggaran tata ruang yang tertangani
20 kegiatan
50.000.000,00
93%
Data pelanggaran bangunan perumahan Identifikasi pelanggaran bangunan di kawasan perumahan pada kawasan perumahan dan dan permukiman permukiman di kel. mulyorejo kec. Prosentase jumlah sukun Pelanggaran tata ruang yang tertangani
1 paket
53.265.000,00
93%
164
165
166
167
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Prosentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani
Prosentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani
Prosentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani
Prosentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani
93%
Data pelanggaran bangunan perumahan Identifikasi pelanggaran bangunan di kawasan perumahan pada kawasan perumahan dan dan permukiman permukiman di kel. sukun kec. Prosentase jumlah sukun Pelanggaran tata ruang yang tertangani
1 paket
53.265.000,00
93%
Data pelanggaran bangunan perumahan Identifikasi pelanggaran bangunan di kawasan perumahan dan permukiman pada kawasan perumahan dan permukiman di kel. Madyopuro kec. kedungkandang Prosentase jumlah Pelanggaran tata ruang yang tertangani
1 paket
53.265.000,00
93%
Data pelanggaran bangunan perumahan Identifikasi pelanggaran bangunan di kawasan perumahan pada kawasan perumahan dan dan permukiman permukiman di kel.Lesanpuro kec. Prosentase jumlah kedungkandang Pelanggaran tata ruang yang tertangani
1 paket
53.265.000,00
93%
Data pelanggaran bangunan perumahan Identifikasi pelanggaran bangunan di kawasan perumahan pada kawasan perumahan dan dan permukiman permukiman di kel. oro-oro dowo Prosentase jumlah kec. klojen Pelanggaran tata ruang yang tertangani
1 paket
53.265.000,00
168
169
170
171
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Prosentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani
Prosentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani
Prosentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani
Prosentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani
93%
Data pelanggaran bangunan perumahan di kawasan perumahan Identifikasi pelanggaran bangunan dan permukiman pada kawasan perumahan dan permukiman di kel. samaan kec. tersedianya data hasil klojen identifikasi pelanggaran bangunan perumahan di kawasan perumahan dan permukiman
1 paket
53.265.000,00
93%
Data pelanggaran bangunan perumahan Identifikasi pelanggaran bangunan di kawasan perumahan pada kawasan perumahan dan dan permukiman permukiman di kel. bunulrejo kec. Prosentase jumlah blimbing Pelanggaran tata ruang yang tertangani
1 paket
53.265.000,00
93%
Data pelanggaran bangunan perumahan Identifikasi pelanggaran bangunan di kawasan perumahan pada kawasan perumahan dan dan permukiman permukiman di kel. pandanwangi Prosentase jumlah kec. blimbing Pelanggaran tata ruang yang tertangani
1 paket
53.265.000,00
93%
Data pelanggaran bangunan perumahan di kawasan perumahan Identifikasi pelanggaran bangunan dan permukiman pada kawasan perumahan dan tersedianya data hasil permukiman di kel. mojolangu identifikasi pelanggaran kec. lowokwaru bangunan perumahan di kawasan perumahan dan permukiman
1 paket
53.265.000,00
172
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Prosentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani
93%
173
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Prosentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani
93%
174
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Prosentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani
93%
175
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Prosentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani
93%
Data pelanggaran bangunan perumahan Identifikasi pelanggaran bangunan di kawasan perumahan pada kawasan perumahan dan dan permukiman permukiman di kel. tunjungsekar Prosentase jumlah kec. lowokwaru Pelanggaran tata ruang yang tertangani Data pelanggaran bangunan industri,perdagangan dan jasa di kawasan Identifikasi pelanggaran bangunan industri perdagangan dan jasa pada kawasan industri, perdagangan dan jasa di kel. tersedianya data hasil mulyorejo kec. sukun identifikasi pelanggaran bangunan perumahan di kawasan industri, perdagangan dan jasa Data pelanggaran bangunan industri,perdagangan Identifikasi pelanggaran bangunan dan jasa di kawasan pada kawasan industri, industri perdagangan perdagangan dan jasa di kel. dan jasa sukun kec. sukun Prosentase jumlah Pelanggaran tata ruang yang tertangani Data pelanggaran bangunan industri,perdagangan Identifikasi pelanggaran bangunan dan jasa di kawasan pada kawasan industri, industri perdagangan perdagangan dan jasa di kel. dan jasa Madyopuro kec. kedungkandang Prosentase jumlah Pelanggaran tata ruang yang tertangani
1 paket
53.265.000,00
1 paket
53.265.000,00
1 paket
53.265.000,00
1 paket
53.265.000,00
176
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Prosentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani
177
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Prosentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani
178
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Prosentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani
179
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Prosentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani
93%
Identifikasi pelanggaran bangunan pada kawasan industri, perdagangan dan jasa di kel. Lesanpuro kec. kedungkandang
93%
Identifikasi pelanggaran bangunan pada kawasan industri, perdagangan dan jasa di kel. orooro dowo kec. klojen
93%
Identifikasi pelanggaran bangunan pada kawasan industri, perdagangan dan jasa di kel. samaan kec. klojen
93%
Identifikasi pelanggaran bangunan pada kawasan industri, perdagangan dan jasa di kel. bunulrejo kec. blimbing
Data pelanggaran bangunan industri,perdagangan dan jasa di kawasan industri perdagangan dan jasa Prosentase jumlah Pelanggaran tata ruang yang tertangani Data pelanggaran bangunan industri,perdagangan dan jasa di kawasan industri perdagangan dan jasa Prosentase jumlah Pelanggaran tata ruang yang tertangani Data pelanggaran bangunan industri,perdagangan dan jasa di kawasan industri perdagangan dan jasa Prosentase jumlah Pelanggaran tata ruang yang tertangani Data pelanggaran bangunan industri,perdagangan dan jasa di kawasan industri perdagangan dan jasa Prosentase jumlah Pelanggaran tata ruang yang tertangani
1 paket
53.265.000,00
1 paket
53.265.000,00
1 paket
53.265.000,00
1 paket
53.265.000,00
180
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Prosentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani
93%
181
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Prosentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani
93%
182
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Prosentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani
93%
183
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Prosentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani
184
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Prosentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani
Data pelanggaran bangunan industri,perdagangan Identifikasi pelanggaran bangunan dan jasa di kawasan pada kawasan industri, industri perdagangan perdagangan dan jasa di kel. dan jasa pandanwangi kec. blimbing Prosentase jumlah Pelanggaran tata ruang yang tertangani Data pelanggaran bangunan industri,perdagangan Identifikasi pelanggaran bangunan dan jasa di kawasan pada kawasan industri, industri perdagangan perdagangan dan jasa di kel. dan jasa mojolangu kec. lowokwaru Prosentase jumlah Pelanggaran tata ruang yang tertangani Data pelanggaran bangunan industri,perdagangan Identifikasi pelanggaran bangunan dan jasa di kawasan pada kawasan industri, industri perdagangan perdagangan dan jasa di kel. dan jasa tunjungsekar kec. lowokwaru Prosentase jumlah Pelanggaran tata ruang yang tertangani
1 paket
53.265.000,00
1 paket
53.265.000,00
1 paket
53.265.000,00
93%
Pengadaan Sinstem Informasi Manajemen Pengawasan Bangunan
Data Informasi Manajemen Pengawasan Bangunan Tersedianya Data Informasi Manajemen Pengawasan Bangunan
1 paket
53.265.000,00
93%
Data sanksi akibat Study Penerapan Sanksi terhadap pelangaran bangunan pelangggaran (IMB) dan Prosentase jumlah Peruntukan Lahan (RT/RW) Pelanggaran tata ruang yang tertangani
1 paket
53.265.000,00
185
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Prosentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani
186
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Prosentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani
187
188
189
190
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana luasan kawasan kumuh Permukiman
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Prosentase Layanan Air Bersih Permukiman
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana luasan kawasan kumuh Permukiman
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Prosentase Layanan Air Bersih Permukiman
93%
93%
360,00 ha
Study Perijinan terhadap Bangunan Darurat
Data Perijinan terhadap Bangunan Darurat Prosentase jumlah Pelanggaran tata ruang yang tertangani
1 paket
53.265.000,00
Study Perijinan terhadap kepemilikan Bangunan
Data Perijinan terhadap kepemilikan rumah Prosentase jumlah Pelanggaran tata ruang yang tertangani
1 paket
53.265.000,00
Perumahan
73.283.424.400,00
Program Lingkungan Sehat Perumahan
33.716.210.000,00
Pemeliharaan insidentil sarana prasarana permukiman
Perbaikan sarana dan prasarana fisik permukiman
3.413 meter
7.000.000.000,00
1.028 meter
1.818.000.000,00
2352 meter
5.000.000.000,00
954 meter
1.500.000.000,00
Luasan Kawasan Kumuh di Kota Malang
87%
360,00 ha
Pemeliharaan insidentil sarana prasarana air bersih
.pemeliharaan rutin sarana prasarana permukiman
Perbaikan sarana prasarana air bersih Prosentase layanan air bersih Perbaikan sarana prasarana fisik permukiman Luasan Kawasan Kumuh di Kota Malang
87%
Pemeliharaan rutin sarana prasarana air bersih
Perbaikan sarana dan prasarana air bersih Prosentase layanan air bersih
191
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana luasan kawasan kumuh Permukiman
360,00 ha
Tersedianya data penaksiran aset prasarana, sarana Inventarisasi aset prasarana, sarana, dan utilitas umum (psu) di utilitas umum di perumahan formal perumahan formal Luasan Kawasan Kumuh di Kota Malang
1 dokumen
55.000.000,00
360,00 ha
Tersedianya data penaksiran aset Penaksiran aset prasarana, prasarana, sarana sarana, dan utilitas umum (psu) di utilitas umum di perumahan formal perumahan formal Luasan Kawasan Kumuh di Kota Malang
1 dokumen
175.000.000,00
96 kegiatan
310.000.000,00
192
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana luasan kawasan kumuh Permukiman
193
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Prosentase Layanan Air Bersih Permukiman
87%
Pembinaan hippam Pembinaan rutin hippam kota kota malang malang dan study banding ke luar Prosentase pelayanan daerah air bersih
194
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Prosentase Layanan Air Bersih Permukiman
87%
Inventarisasi Jaringan Air Bersih beserta Sarana Penunjang HIPPAM sekota Malang
195
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana luasan kawasan kumuh Permukiman
196
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana luasan kawasan kumuh Permukiman
197
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana luasan kawasan kumuh Permukiman
hippam kota malang Prosentase pelayanan air bersih
1 paket
80.000.000,00
360,00 ha
Perbaikan sarana dan prasarana fisik Penunjang program tni manunggal permukiman masuk desa (tmmd) tahun 2015 luasan kawasan kumuh di kota malang
360,00 ha
Penyusunan Norma Standart Pedoman dan Manual Penyusunan HSPK Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan
Perbaikan sarana dan prasarana permukiman luasan kawasan kumuh di kota malang
1 tahun
55.040.000,00
Penyusunan data Raperwal Pertelaan Kota Malang
Perbaikan sarana dan prasarana permukiman luasan kawasan kumuh di kota malang
1 tahun
50.000.000,00
360,00 ha
1000 orang
330.000.000,00
198
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana luasan kawasan kumuh Permukiman
360,00 ha
Perbaikan sarana dan Penyusunan Data Teknis Rumah prasarana Tidak Layak Huni dan Layak Huni permukiman Jumlah Perbaikan Sekota Malang rumah tidak layak huni Material paving untuk bantuan kepada masyarakat perbaikan jalan lingkungan dengan kontruksi paving Tersedianya rumah layak huni perbaikan rumah layak huni
1 tahun
250.000.000,00
1 tahun
1.500.000.000,00
1 paket
5.000.000.000,00
199
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana luasan kawasan kumuh Permukiman
200
Meningkatnya kualitas Jumlah Perbaikan Rumah Sarana dan Prasarana Layak Huni (rumah) Permukiman
332
Kegiatan bantuan perumahan tidak layak huni sekota malang
201
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Prosentase Layanan Air Bersih Permukiman
87%
HIPPAM Kota Malang Perbaikan Instalasi Hippam RW.01 Prosentase Layanan Air Kel.Arjowinangun bersih
1 paket
500.000.000,00
202
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana luasan kawasan kumuh Permukiman
Pembuatan Sumur Resapan di Lingkungan Permukiman RW 01, 02 dan 03 kel.Kotalama
13 titik
75.000.000,00
203
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana luasan kawasan kumuh Permukiman
360,00 ha
Pavingisasi RT.01 RW.02 Kel. Rampal Celaket
204
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana luasan kawasan kumuh Permukiman
360,00 ha
Pavingisasi RT.01-09 RW.01 Kel. Rampal Celaket
205
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana luasan kawasan kumuh Permukiman
360,00 ha
Pavingisasi jl. Ikan Mas RT.04 RW.07 Kel. Tunjungsekar
360,00 ha
360,00 ha
Pengadaan stimulan pavingstone
Sumur Resapan Prosentase Layanan Air bersih Material paving untuk bantuan kepada masyarakat Luasan Kawasan Kumuh Kota Malang Material paving untuk bantuan kepada masyarakat Luasan Kawasan Kumuh Kota Malang Material paving untuk bantuan kepada masyarakat Luasan Kawasan Kumuh Kota Malang
817,5 m2
527.000.000,00
400 m2
150.000.000,00
400 m
46.000.000,00
360,00 ha
Kelancaran dan daya Perbaikan Saluran Air RT. 02 RW. tampung air meningkat Prosentase drainase 01 Kelurahan Lowokwaru dalam kondisi baik
1 Paket
134.400.000,000
360,00 ha
Kelancaran dan daya Pembangunan Saluran Air RW. 02 tampung air meningkat Kelurahan Pisangcandi Prosentase drainase dalam kondisi baik
1 Paket
166.500.000,000
1 Paket
343.050.000,000
1 Paket
167.570.000,000
1 Paket
407.250.000,000
1 Paket
134.400.000,000
1 Paket
175.060.000,000
1 Paket
125.840.000,000
206
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana luasan kawasan kumuh Permukiman
207
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana luasan kawasan kumuh Permukiman
208
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana luasan kawasan kumuh Permukiman
360,00 ha
209
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana luasan kawasan kumuh Permukiman
360,00 ha
210
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana luasan kawasan kumuh Permukiman
360,00 ha
211
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana luasan kawasan kumuh Permukiman
360,00 ha
212
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana luasan kawasan kumuh Permukiman
360,00 ha
213
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana luasan kawasan kumuh Permukiman
360,00 ha
Material paving untuk bantuan kepada Pavingisasi RT. 03 RW. 04 masyarakat Kelurahan Balearjosari Luasan Kawasan Kumuh Kota Malang Material paving untuk bantuan kepada Pavingisasi RT. 11 RW. 14 masyarakat Kelurahan Bunulrejo Luasan Kawasan Kumuh Kota Malang Material paving untuk bantuan kepada Pavingisasi RW. 01 Kelurahan masyarakat Tasikmadu Luasan Kawasan Kumuh Kota Malang Material paving untuk bantuan kepada Pavingisasi RT. 07 RW. 03 masyarakat Kelurahan Bandungrejosari Luasan Kawasan Kumuh Kota Malang Material paving untuk bantuan kepada Pavingisasi RT. 01 RW. 08 masyarakat Kelurahan Karangbesuki Luasan Kawasan Kumuh Kota Malang Material paving untuk Pavingisasi dan Perbaikan Saluran bantuan kepada Air RT. 01 RW. 08 Kelurahan masyarakat Lowokwaru Luasan Kawasan Kumuh Kota Malang
214
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana luasan kawasan kumuh Permukiman
360,00 ha
215
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana luasan kawasan kumuh Permukiman
360,00 ha
216
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Prosentase Layanan Air Bersih Permukiman
Material paving untuk Pavingisasi dan Perbaikan Saluran bantuan kepada Air RT. 02, 04, 06, 07 dan 08 RW. masyarakat 03 Kelurahan Lesanpuro Luasan Kawasan Kumuh Kota Malang Material paving untuk bantuan kepada Pavingisasi Jalan RT. 04 RW. 05 masyarakat Kelurahan Mulyorejo Luasan Kawasan Kumuh Kota Malang
87%
Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih RW. 05 Kel. Kedungkandang
217
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Prosentase Layanan Air Bersih Permukiman
87%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih RW. 01 Kel. Mulyorejo
218
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Prosentase Layanan Air Bersih Permukiman
87%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih RT. 05 RW. 04 Kel. Tlogowaru
219
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Prosentase Layanan Air Bersih Permukiman
87%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih RW. 06 Kel. Cemorokandang
220
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Prosentase Layanan Air Bersih Permukiman
87%
Lanjutan Pembangunan Sarana Air Bersih beserta Sarana Penunjangnya di RT. 01 RW. 06 Kel. Tunjungsekar
221
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Prosentase Layanan Air Bersih Permukiman
87%
Penyediaan Sarana & Prasarana Air Bersih RW. 04 Kel. Kedungkandang
222
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Prosentase Layanan Air Bersih Permukiman
87%
Penyediaan Sarana & Prasarana Air Bersih RW. 04 Kel. Polehan
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Struktur tanah lebih stabil Luasan kawasan kumuh di kota malang Perbaikan sarana dan prasarana air bersih Prosentase layanan air bersih Perbaikan sarana dan prasarana air bersih Prosentase layanan air bersih Perbaikan sarana dan prasarana air bersih Prosentase layanan air bersih Perbaikan sarana dan prasarana air bersih Prosentase layanan air bersih Perbaikan sarana dan prasarana air bersih Prosentase layanan air bersih Perbaikan sarana dan prasarana air bersih Prosentase layanan air bersih
1 Paket
182.550.000,000
1 Paket
182.550.000,000
1 Paket
1.282.000.000,00
1 Paket
1.286.770.000,00
1 Paket
1.255.230.000,00
1 Paket
352.000.000,00
1 Paket
1.500.000.000,00
1 Paket
500.000.000,00
1 Paket
1.100.000.000,00
2.859.214.400,00
223
224
Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Rata - rata tingkat waktu dan Penanggulangan tanggap ( Response Time Rate) Bahaya Kebakaran
15 menit
Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Rata - rata tingkat waktu dan Penanggulangan tanggap ( Response Time Rate) Bahaya Kebakaran
15 menit
225
Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Rata - rata tingkat waktu dan Penanggulangan tanggap ( Response Time Rate) Bahaya Kebakaran
226
Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Rata - rata tingkat waktu dan Penanggulangan tanggap ( Response Time Rate) Bahaya Kebakaran
227
Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Rata - rata tingkat waktu dan Penanggulangan tanggap ( Response Time Rate) Bahaya Kebakaran
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
Sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Prosentase luasan wilayah kebakaran Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
1 paket
188.818.400,00
1 paket
667.200.000,00
Prosentase luasan wilayah kebakaran
15 menit
Peningkatan keterampilan dan kemampuan petugas pemadam kebakaran
Sdm petugas pemadam kebakaran Prosentase luasan wilayah kebakaran
1 paket
399.334.000,00
15 menit
Pengadaan peralatan pemadam kebakaran
Peralatan pemadam kebakaran Prosentase luasan wilayah kebakaran
1 paket
1.482.435.000,00
15 menit
Penyuluhan/pelatihan pada masyarakat tentang penanggulangan bahaya kebakaran
Penyuluhan/pelatihan pada masyarakat Prosentase luasan wilayah kebakaran
1 paket
121.427.000,00
Program Pembangunan/Perbaikan Gedung Daerah dan Fasilitas Umum
228
Meningkatnya kualitas Pembangunan Gedung dan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Permukiman
229
Meningkatnya kualitas Pembangunan Gedung dan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Permukiman
32.558.000.000,00
31 titik
Sosialisasi slf dan instrumen pendukungnya
Pembinaan dan sosialisasi pengurusan slf Pembangunan Gedung dan Fasilitas Umum
1 paket
110.000.000,00
31 titik
Monitoring psu Monitoring psu perumahan formal perumahan formal kota malang Pembangunan Gedung dan Fasilitas Umum
1 paket
125.000.000,00
230
Meningkatnya kualitas Pembangunan Gedung dan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Permukiman
231
Meningkatnya kualitas Pembangunan Gedung dan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Permukiman
232 233
Meningkatnya kualitas Pembangunan Gedung dan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Permukiman Meningkatnya kualitas Pembangunan Gedung dan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Permukiman
31 titik
Pembangunan gedung Lanjutan Pembangunan Garasi pemerintah dan Bus PMK di Wilayah DPUPPB Kota fasilitas umum Pembangunan Gedung Malang dan Fasilitas Umum
31 titik
Lanjutan Perbaikan Pintu Garasi PMK di Wilayah DPUPPB Kota Malang
31 titik
Review Desaign DED Islamic Center (PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER)
31 titik
Pendataan Bangunan Gedung
Pembangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum Pembangunan Gedung dan Fasilitas Umum Pembangunan gedung pemerintah dan fasilitas umumgedung Pembangunan pemerintah dan fasilitas umum Pembangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum Pembangunan Gedung dan Fasilitas Umum
1 paket
434.000.000,000
1 paket
220.000.000,000
1 paket
30.000.000.000,00
1 paket
350.000.000,00
1 paket
50.000.000,00
300.000.000,00
234
Meningkatnya kualitas Pembangunan Gedung dan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Permukiman
31 titik
Penyempurnaan Perwal SLF
235
Meningkatnya kualitas Pembangunan Gedung dan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Permukiman
31 titik
Kegiatan Pelaksanaan SLF
pengurusan slf Pembangunan Gedung dan Fasilitas Umum
1 paket
236
Meningkatnya kualitas Pembangunan Gedung dan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Permukiman
31 titik
Pembangunan gedung pemerintah dan Pembangunan Gedung Serbaguna fasilitas umum Kel. Bandulan Pembangunan Gedung dan Fasilitas Umum
1 paket
500.000.000,00
237
Meningkatnya kualitas Pembangunan Gedung dan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Permukiman
31 titik
Pembangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum Pembangunan Gedung dan Fasilitas Umum
1 paket
250.000.000,00
Renovasi Gedung PKK Kel. Mojolangu
238
Meningkatnya kualitas Pembangunan Gedung dan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Permukiman
31 titik
Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna di RW. 09 Kel. Kauman
Pembangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum Pembangunan Gedung dan Fasilitas Umum
1 paket
Program Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA)
219.000.000,00
4.150.000.000,00
239
Meningkatnya kualitas Pembangunan Rumah Susun Sarana dan Prasarana Sederhana Sewa Permukiman
3 Lokasi
Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana rusunawa buring
Terpelihara rusunawa Pembangunan rumah susun sederhana sewa
1 tahun
2.000.000.000,00
240
Meningkatnya kualitas Pembangunan Rumah Susun Sarana dan Prasarana Sederhana Sewa Permukiman
3 Lokasi
Sosialisasi penghuni rusunawa
Rusunawa buring Pembangunan rumah susun sederhana sewa
1 paket
100.000.000,00
241
Meningkatnya kualitas Pembangunan Rumah Susun Sarana dan Prasarana Sederhana Sewa Permukiman
3 Lokasi
Pemeliharaan insidential rusunawa buring
Rusunawa buring Pembangunan rumah susun sederhana sewa
1 tahun
500.000.000,00
242
Meningkatnya kualitas Pembangunan Rumah Susun Sarana dan Prasarana Sederhana Sewa Permukiman
3 Lokasi
Rusunawa buring Penyediaan sarana dan prasarana Pembangunan rumah rusunawa buring susun sederhana sewa
1 tahun
500.000.000,00
243
Meningkatnya kualitas Pembangunan Rumah Susun Sarana dan Prasarana Sederhana Sewa Permukiman
3 Lokasi
Rusunawa buring Pembangunan Pengamanan Pagar Pembangunan rumah Rusunawa Buring susun sederhana sewa
1 Paket
100.000.000,00
244
Meningkatnya kualitas Pembangunan Rumah Susun Sarana dan Prasarana Sederhana Sewa Permukiman
3 Lokasi
Pembangunan Sekat dan Kanopi pada Unit Komersial Rusunawa Buring
Rusunawa buring Pembangunan rumah susun sederhana sewa
1 Paket
200.000.000,00
245
Meningkatnya kualitas Pembangunan Rumah Susun Sarana dan Prasarana Sederhana Sewa Permukiman
3 Lokasi
Rusunawa buring Penyempurnaan Sarana Air Bersih Pembangunan rumah Rusunawa Buring susun sederhana sewa
1 Paket
100.000.000,00
246
Meningkatnya kualitas Pembangunan Rumah Susun Sarana dan Prasarana Sederhana Sewa Permukiman
3 Lokasi
Rusunawa buring Pembangunan Pos Jaga dan Portal Pembangunan rumah Rusunawa Buring susun sederhana sewa
1 Paket
150.000.000,00
247
Meningkatnya kualitas Pembangunan Rumah Susun Sarana dan Prasarana Sederhana Sewa Permukiman
3 Lokasi
Pembangunan Tempat Jemuran Rusunawa Buring
Rusunawa buring Pembangunan rumah susun sederhana sewa
1 Paket
200.000.000,00
248
Meningkatnya kualitas Pembangunan Rumah Susun Sarana dan Prasarana Sederhana Sewa Permukiman
3 Lokasi
Peningkatan Pelayanan dan Penertiban Rusunawa Buring
Rusunawa buring Pembangunan rumah susun sederhana sewa
1 Paket
300.000.000,00
958.000.000,00
Penataan Ruang
323.600.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang
249
250
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Prosentase Pelayanan Advice Planning
Prosentase Pelayanan Site Plan
84,4%
87,50%
Pemeliharaan dan pemutahiran data pada sistem informasi pelayanan keterangan perencanaan/advice planning
Pelanggaran tata ruang turun Prosentase pelayanan advice planning
Pemeliharaan dan pemutahiran data pada sistem informasi pelayanan rencana tapak/site plan
Terbangunnya pemeliharaan dan pemutakhiran data pada sistem informasi pelayanan rencana tapak/site plan Prosentase pelayanan site plan
1807 krk
136.800.000
83 site plan
186.800.000
634.400.000,00
Program Pemanfaatan Ruang
251
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Prosentase Pelayanan Struktur Bangunan
87,3%
252
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Prosentase Pelayanan Struktur Bangunan
87,3%
Pemohon keterangan rencana kota pada Peningkatan pelayanan penerbitan tahun 2016 keterangan rencana kota Prosentase pelayanan struktur bangunan Terlaksananya Peningkatan pelayanan penerbitan pemeriksaan laik keterangan laik struktur struktur bangunan bangunan Prosentase pelayanan struktur bangunan
1890 krk
100 rekomendasi
155.400.000,00
59.000.000,00
252
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Prosentase Pelayanan Struktur Bangunan
253
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Prosentase Pelayanan Struktur Bangunan
254
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana luasan kawasan kumuh Permukiman
255
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana luasan kawasan kumuh Permukiman
256
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana luasan kawasan kumuh Permukiman
257
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana luasan kawasan kumuh Permukiman
87,3%
Review peta sittuasi kecamatan kedungkandang
Peta situasi kecamatan kedungkandang kota malang Prosentase pelayanan struktur bangunan
87,3%
Review peta situasi kecamatan blimbing
Tersedianya peta situasi kecamatan blimbing Prosentase pelayanan struktur bangunan
1 kecamatan
210.000.000,00
1 kecamatan
210.000.000,00
Perencanaan Pembangunan
275.000.000,00
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
275.000.000,00
360,00 ha
Penyusunan perencanaan teknis (ded) musrenbang bidang perumahan dan tata ruang kec. blimbing
Tersedianya dokumen perencanaan teknis musrenbang Luasan Kawasan kumuh di kota malang
11 kelurahan
55.000.000
360,00 ha
Penyusunan perencanaan teknis (ded)musrenbang bidang perumahan dan tata ruang kec. lowokwaru
Tersedianya dokumen perencanaan teknis musrenbang Luasan Kawasan kumuh di kota malang
12 kelurahan
55.000.000
360,00 ha
Penyusunan perencanaan teknis (ded)musrenbang bidang perumahan dan tata ruang kec. klojen
Tersedianya dokumen perencanaan teknis musrenbang Luasan Kawasan kumuh di kota malang
11 kelurahan
55.000.000
360,00 ha
Penyusunan perencanaan teknis (ded)musrenbang bidang perumahan dan tata ruang kec. sukun
Tersedianya dokumen perencanaan teknis musrenbang Luasan Kawasan kumuh di kota malang
11 kelurahan
55.000.000
258
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana luasan kawasan kumuh Permukiman
360,00 ha
Penyusunan perencanaan teknis (ded)musrenbang bidang perumahan dan tata ruang kec. kedungkandang
Tersedianya dokumen perencanaan teknis musrenbang Luasan Kawasan kumuh di kota malang
12 kelurahan
55.000.000
NO 1
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET STRATEGIS 2 3 4
PROGRAM / KEGIATAN 5
INDIKATOR KINERJA 6
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG I
Meningkatnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Persentase SKPD yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik
100%
17.491.000.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 kegiatan
110.000.000,00
tersedianya data statistik Kota Malang Tersusunya Renja SKPD yang sesuai dengan Renstra Tersusunya rancangan Renstra dan Renja SKPD secara benar
100 buku 100 CD
150.000.000,00
1 kegiatan
125.000.000,00
1 kegiatan
300.000.000,00
Tersedianya dokumen RKPD Kota Malang Tersedianya draf Ranperwal Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2017
150 buku
250.000.000,00
1 kegiatan
210.000.000,00
1
Asistensi Penyusunan Rancangan tersedianya Renstra dan Renja SKPD penyusunan rancangan renstra dan renja SKPD yang benar
II
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
2
Penyusunan Profil Kota Malang
3
Penyusunan hasil evaluasi Renja SKPD
4
Bimtek Penyusunan Renstra dan Renja/RKT SKPD
III
5 6
Persentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis
100%
Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2017
KETER ANGAN 9
IV
Persentase SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja/RKT
100%
7
Penyusunan KU APBD dan PPAS APBD 2017
8
9
V
Program perencanaan pembangunan daerah
Persentase indikator sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi
100%
Tersedianya dokumen KU APBD dan PPAS APBD tahun 2017 Penyusunan KU Perubahan APBD tersedianya dokumen dan PPAS Perubahan APBD 2016 Kuperubahan APBD & PPAS perubahan APBD tahun 2016 Sinkronya programSinkronisasi dan Koordinasi Bidang Pengendalian Perencanaan program Bidang Pengendalian Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Program perencanaan pembangunan daerah
75 buku
295.000.000,00
75 buku
295.000.000,00
1 kegiatan
175.000.000,00
125.000.000,00
10
Penyusunan Perubahan RKPD 2016
tersedianya dokumen RKPD Kota Malan 2016
75 buku
11
Pendampingan Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan
1 kegaiatan
12
Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
13
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2016
Tersedianya Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Tersedianya dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Tersedianya RKPD Kota Malang tahun 2015
14
Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Pelaksanaan fungsi TEPRA)
terselenggaranya evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Pelaksanaan fungsi TEPRA)
15
Pembahasan Ranperda Perubahan Tersedianya draf RPJMD 2013-2018 Ranperda Perubahan RPJMD 2013-2018 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
VI
75.000.000,00
1 kegiatan
150.000.000,00
1 kegiatan
150.000.000,00
1 kegiatan
295.000.000,00
1 kegiatan
250.000.000,00
16
Penyusunan data sistem informasi Tersedianya data sistem pembangunan daerah (SIPD) informasi pembangunan daerah (SIPD) Tersedianya Database Penyusunan Database Geografi, Geografi, Pemerintahan, demografi dan Pemerintahan, sumberdaya alam daerah demografi dan sumberdaya alam daerah Penyusunan Database Tersedianya Database Insfrastruktur daerah Insfrastruktur daerah Penyusunan Database sosial Tersedianya Database budaya dan ekonomi daerah sosial budaya dan ekonomi daerah Penyusunan database, Hukum tersedianya database, dan keamanan serta insidensial Hukum dan keamanan serta insidensial
17
18 19
20
1 kegiatan
150.000.000,00
1 kegiatan
60.000.000,00
1 kegiatan
60.000.000,00
1 kegiatan
60.000.000,00
1 kegiatan
60.000.000,00
21
Penyusunan Proposal Kerjasama Tersedianya Proposal Perencanaan Pembangunan Kerjasama Perencanaan Daerah Kota Malang (Dua Bahasa) Pembangunan Daerah Kota Malang (Dua Bahasa)
1 kegiatan
200.000.000,00
22
Penyusunan Proyeksi Data Ekonomi Makro Daerah
1 kegiatan
200.000.000,00
VII
Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang wilayah
Prosentase luas wilayahyang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi
Tersedianya Data Ekonomi Makro Daerah
50% Program Perencanaan Tata Ruang
23
Peringatan Hari Tata Ruang
24
Penyusunan Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Rencana Tata Bangunan Dan Tata Lingkungan Kawasan Interchange Tol
Terlaksanaya Peringatan hari Tata Ruang Tersedianya NA Dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Rencana Tata Bangunan Dan Tata Lingkungan Kawasan Interchange Tol
1 kegiatan
200.000.000,00
1 kegiatan
275.000.000,00
25
Penyusunan Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Rencana Tata Bangunan Dan Tata Lingkungan Kawasan TPA Supiturang
26
Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Buku Tahunan Capaian Pengembangan Malang Kota Hijau
27
Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Buku Tahunan Capaian Pengembangan Malang Kota Pusaka
28
Festival Rancang Malang
29
30
31 32
VIII
Tersedianya NA Dan 1 kegiatan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Rencana Tata Bangunan Dan Tata Lingkungan Kawasan TPA Supiturang Tersedianya buku hasil 1 kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Buku Tahunan Capaian Pengembangan Malang Kota Hijau
275.000.000,00
1 kegiatan Tersedianya buku Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Buku Tahunan Capaian Pengembangan Malang Kota Pusaka
100.000.000,00
Terlaksanaya Festival Rancang Malang Kajian Pengembangan Kawasan tersedianya dokumen Citywalk Kota Malang kajian Pengembangan Kawasan Citywalk Kota Malang Penyusunan Naskah Akademis Tersedianya dokumen Dan Rancangan Peraturan NA Dan Rancangan Walikota Tentang Rencana Induk Peraturan Walikota Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) Tentang Rencana Induk Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) Publikasi dan Penggandaan RDTR Terpublikasikannya dan PZ Perda RDTR dan PZ Review Penyusunan Rencana Tersusunnya RKS yang Kawasan Strategis sesuai dengan RDTR dan PZ Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
100.000.000,00
1 kegiatan
200.000.000,00
1 kegiatan
200.000.000,00
1 kegiatan
275.000.000,00
1 kegiatan
250.000.000,00
1 kegiatan
350.000.000,00
33
34 IX
35
36
37
38
39
40
41
Pengembangan Integrasi Aplikasi Terciptanya integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang aplikasi SIPR antara Bappeda, DPUPPB, BP2T, dan Satpol PP Monitoring PSU perumahan Terserahkannya PSU perumahan Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Sinkronisasi dan Koordinasi Tercapainya sinkronisasi bidang tata Bidang Tata Kota kota Penyusunan Studi Kelayakan dan Tersedianya dokumen Konsep Desain Malang Art And Studi Kelayakan Spatial Gallery Malang Art And Spatial Gallery Penyusunan Review Naskah Tersedianya dokumen Akademis Dan Rancangan NA Dan Rancangan Peraturan Walikota Rencana Peraturan Walikota Induk Jaringan Jalan Terintegrasi Rencana Induk Malang Raya Jaringan Jalan Tersedianya dokumen Penyusunan Naskah Akademis Naskah Akademis Dan Dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Rencana Induk Rancangan Peraturan Pengelolaan Sampah Rumah Walikota Tentang Tangga Dan Sampah Sejenis Rencana Induk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Penyusunan Studi Kelayakan dan Konsep Desain Malang Technopark Penyusunan Studi Kelayakan Infrastruktur dan Konsep Desain Koridor Menuju Kawasan Industri Penyusunan Kajian Penyediaan Parkir Bersama dan Konsep Desain Gedung Parkir
Tersedianya dokumen Studi Kelayakan Malang Technopark Tersedianya dokumen Studi Kelayakan Infrastruktur Menuju Kawasan Industri Tersedianya dokumen Kajian Penyediaan Parkir Bersama / Gedung Parkir
1 Kegiatan
300.000.000,00
1 kegiatan
150.000.000,00
1 kegiatan
175.000.000,00
1 kegiatan
250.000.000,00
1 kegiatan
300.000.000,00
1 kegiatan
250.000.000,00
1 kegiatan
200.000.000,00
1 kegiatan
200.000.000,00
1 kegiatan
200.000.000,00
42
Penyusunan Studi Kelayakan Akses Jalan Dan Jembatan Ksatrian - Polehan beserta Desain Koridor Akses Jalan
Tersedianya dokumen Studi Kelayakan Akses Jalan Dan Jembatan Ksatrian - Polehan
1 kegiatan
200.000.000,00
43
tersedianya dokumen Penyusunan Naskah Akademis Naskah Akademis Dan Dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Jakstrada Spam Rancangan Peraturan Walikota Tentang Jakstrada Spam
1 kegiatan
150.000.000,00
44
Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Buku Tahunan Capaian Pengembangan Program 100-0-100
Tersedianya buku hasil 1 kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Buku Tahunan Capaian Pengembangan 100-0100
100.000.000,00
45
Penyusunan Roadmap Malang Kota Berketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
1 kegiatan Tersedianya dokumen Roadmap Malang Kota Berketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
200.000.000,00
46
Penyusunan Roadmap Land Banking Kota Malang
200.000.000,00
47
Penyusunan Updating Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Dan Memorandum Program Sanitasi (MPS)
tersedianya Roadmap 1 kegiatan Land Banking Kota Malang Tersedianya dokumen 1 kegiatan Penyusunan Updating Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Dan Memorandum Program Sanitasi (MPS)
48
Penyusunan Updating Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)
Tersedianya dokumen Penyusunan Updating Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)
1 kegiatan
55.000.000,00
55.000.000,00
X
49
50
51
52
53
54 55
Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan
Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah
95% Program perencanaan pembangunan ekonomi
Pengembangan Kota Layak Anak
Teridentifikasinya permasalahan an program Kota Layak Anak Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi Tersinkronya bidang Kota Malang ekonomi , sosial budaya Kota Malang Evaluasi RAD Pangan dan Gizi tersedianya dokumen evaluasi capaian RADpangan dan gizi Kota Malang Analisa PDRB Kota Malang dan Teridentifikasinya Perhitungan PDRB Kota Malang gambaran umum produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Malang Tersedianya dokumen Kajian Keamanan Pangan Guna meningkatkan Daya Saing Usaha Kajian Keamanan Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pangan Guna Rangka menghadai MEA meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Rangka menghadai MEA Penyusunan Data Base Pelaku Tersedianya Data Base Ekonomi Pelaku Ekonomi Penyusunan Pengembangan Pola Tersedianya dokumen Kemitraan UKM dan IKM Kota Penyusunan Malang Pengembangan Pola Kemitraan UKM dan IKM Kota Malang
10buku
200.000.000,00
10 buku
100.000.000,00
25 buku 5 CD
150.000.000,00
20 buku 20 CD
225.000.000,00
20 buku 5 CD
175.000.000,00
1 kegaiatan
185.000.000,00
1 kegiatan
150.000.000,00
56
Analisa Dampak Ekonomi Bank SampahMasyarakat terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat di Kota Malang
57
Kajian Peran Lembaga Keuangan dalam Pengembangan UMKM
XI
Program perencanaan sosial budaya Penguatan Kelembagaan Gender Kota Malang
58
59
60
61
62 63
64
65
Tersedianya dokumen Analisa Dampak Ekonomi Bank SampahMasyarakat terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat di Kota Malang Tersedianya dokumen Kajian Peran Lembaga Keuangan dalam Pengembangan UMKM
Perencanaan pengganggaran rensponsif Gender Penyusunan Analisa Indeks Tersedianya dokumen Pembangunan Manusia Kota Analisa Indeks Malang Pembangunan Manusia Kota Malang Program Penanggulangan Tersedianya dokumen Kemiskinan Kota Malang Penanggulangan Kemiskinan Kota Malang Koordinasi Bidang Sosial Budaya Terlaksanya sinkronisasi bidang sosial dan budaya Profil Sosial Budaya tersedinya profil sosial dan budaya Rencana Aksi Penanganan Terlaksananya Aksi Penyandang Masalah Penanganan Kesejahteraan Sosial Kota Malang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Malang Penelitian PenyakitDegeneratif di Tersedianya dokumen Kota Malang Penelitian PenyakitDegeneratif di Kota Malang Profil Kuliner Kota Malang Tersedianya profil kuliner Kota Malang
1 kegiatan
200.000.000,00
1 kegiatan
250.000.000,00
165 orang
250.000.000,00
1 kegiatan
100.000.000,00
1 kegiatan
300.000.000,00
1 kegiatan
100.000.000,00
1 kegiatan
200.000.000,00
1 kegiatan
125.000.000,00
1 kegiatan
250.000.000,00
1 kegiatan
150.000.000,00
66
Workshop Inovasi Teknologi Kota Malang
Terlaksananya Workshop Inovasi Teknologi Kota Malang
1 kegiatan
200.000.000,00
67
Kajian Dampak Game Online terhadap Perkembangan Mental Anak di Kota Malang
tersedianya dokumen Kajian Dampak Game Online terhadap Perkembangan Mental Anak di Kota Malang
1 kegiatan
200.000.000,00
68
Analisa Potensi Peredaran Uang di Tersedianya dokumen 20 buku Pasar Tradisional Analisa Potensi Peredaran Uang di Pasar Tradisional Tersedianya dokumen 20 buku Analisa Dampak Sosial Ekonomi Analisa Dampak Sosial Budaya Urban Mahasiswa Terhadap Masyarakat Kota Malang Ekonomi Budaya Urban Mahasiswa terhadap Masyarakat Kota Malang
250.000.000,00
70
Penyusunan Profil Potensi Pembangunan Kota Malang
20 buku
150.000.000,00
71
Lomba Inovasi Teknologi Kota Malang Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan
1 kegiatan
400.000.000,00
1 kegiatan
150.000.000,00
20 buku
250.000.000,00
1 kegiatan
200.000.000,00
69
72
73
74
XII
Meningkatnya kualitas Nilai Survey Kepuasan pelayanan Masyarakat perencanaan pembangunan daerah
80,90
TersedianyaProfil Potensi Pembangunan Kota Malang
Pelaksanaan Lomba Inovasi Kota Malang terlajin koordinasi yang baik di bidang Penelitian dan Pengembangan Kajian Pengolahan Pangan Tersedianya dokumen Berkelanjutan Kajian pengolahan Pangan Berkelanjutan Kegiatan Publikasi Hasil Penelitian Tersosialisasinya Hasil dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
150.000.000,00
75
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat keluar 2500 surat masuk selama 1 tahun
35.000.000,00
76
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan
37.500.000,00
77
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tercapainya administrasi komunikasi Tersedianyabahan pembersih dan petugas jasa kebersihan
50.000.000,00
78
Penyediaan alat tulis kantor
25 bahan pembersih dan 2 orang petugas kebersihan 51 jenis ATK
79
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3 jenissurat kabar 11 jenis alat listrik
45.000.000,00
80
81
82 83
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
84
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
85
Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa
86
Pawai Pembangunan
XIII
87
Tersedianya alat tulis kantor yang memadai Tersedianya surat kabar/harian Tersedianya lat listrik
60.000.000,00
10.000.000,00 100.000.000,00
Tersedianya peralatan kantor yang memadai
25 jenis peralatan kantor
Tersedianya bahan bacaan Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu Tercapainya koordinasi dan konsultasi
3 jenis surat kabar 12 bulan
250.000.000,00
12 bulan
500.000.000,00
Terlaksanaya kegiatan 12 bulan pengadaan barang dan jasa tersedianya bmobil hias 1 paket
35.000.000,00
10.000.000,00
25.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunya LAKIP Bappeda
5 buku
7.500.000,00
88
Penyusunan laporan keuangan semesteran
terlaksananya laporan penatausahaan keuangan
4 orang
89
Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
Tersedianya buku RKA dan DPA Bappeda
2buku RKA dan 8 buku DPA
90
Penatausahaan keuangan
8 buku
91
Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan dan Bantuan Keuangan Provinsi
Tersusunya buku besar, buku jurnal,neraca, laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan dan aset Tersedianya laporan pelaksanaan tugas pembantuan dan keuangan provinsi
92
Sosialisasi ketentuan Dibidang Cukai
93
Publikasi Hasil Musrenbang Tahun 2016
94
Integrasi Pembangunan Aplikasi Perencanaan pembangunan dan penganggaran
Terselenggaranya sosialisasi ketentuan dibidang cukai Informasi tentang hasil musrenbang tahun 2016 Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran
95
Monitoring penyelenggaraan SAKIP
XIV
96
80.000.000,00
6.000.000,00 30.000.000,00
30 buku
200.000.000,00
30 orang 30 materi
200.000.000,00
1 kegiatan
185.000.000,00
1 kegiatan
150.000.000,00
Terlaksanya Monitoring 1 kegiatan penyelenggaraan SAKIP
150.000.000,00
Tersedianya buku kebijakan dan strategi pembangunan riset daerah
600.000.000,00
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Fasilitasi Dewan Riset Daerah
20 buku
97
XV 98
99
Nilai Survey Kepuasan Pegawai
80,40
Fasilitasi Penyelenggaraan ICCC di Terlaksananya ICCC 1 kegiatan Kota Malang dengan koordinasi yang baik Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala tersedianya kendaraan 3 mobil 16 motor kendaraan dinas/operasional dinas/operasional yang baik/terawat Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
100
Pengadaan Mebeleur
XVI
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
101
Pendidikan dan pelatihan formal
Tersedianya peralatan gedung kantor yang terawat tersedianya mebeleur
12 bulan
5 rak 5 kursi tunggu
Meningkatnya kwalitas 12 bulan SDMdi Bappeda
350.000.000,00
150.000.000,00
10.000.000,00 150.000.000,00
50.000.000,00
NO 1
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 2 3
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
4
5
INDIKATOR KINERJA 6
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG I
Meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan
% Angkutan umum yang laik jalan
100%
12.235.801.000,00 3.606.570.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat masuk dan keluar Pajak kend. Bermotor
5954 surat
2
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Peyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tagihan rekening telepon, listrik dan air
12 bulan
3
Asuransi kecelakaan dan kehilangan
4
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih
5
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
6
Penyediaan Alat Tulis Kantor
7
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
Perbaikan dan pemeliharaan peralatan kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya komponen instalasi listrik sesuai kebutuhan Surat kabar/majalah
10
Terpenuhinya makan minum rapat dan tamu dinas
150.000.000,00
51 unit
39 kend. Roda 2 dan 12 kend. Roda 4 52 jenis bahan pembersih dan 4 jenis alat kebersihan 12 bulan
2.250.000.000,00 45.000.000,00 150.000.000,00
52.500.000,00
53 jenis ATK
100.000.000,00
12 bulan
110.000.000,00
35 jenis barang cetakan
64.700.000,00
1200 Exemplar
22.020.000,00
1800 orang
52.500.000,00
revisi pagu baru
KETER ANGAN 9
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
12
Penunjang Pengadaan Barang dan Terselenggaranya 40 paket Jasa pengadaan barang dan jasa Pawai pembangunan Terpenuhinya 1 kegiatan pelaksanaan pawai pembangunan Wahana Tata Nugraha (judul Penunjang kegiatan mempertahankan kegiatan disesuaikan program / lomba Wahana Tata Piala WTN kegiatan) Nugraha Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Terpenuhinya 1 unit kendaraan Dinas/Operasional kendaraan opeerasional derek dinas Pengadaan Perlengkapan Gedung Terpenuhinya 4 jenis barang Kantor Dinas prasarana gedung kantor Pengadaan Mebelair Terpenuhinya 3 jenis mebeleur prasarana gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala 1 tahun Perawatan dan Gedung Kantor pemeliharaan berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin / berkala Jumlah BBM dan 12 bulan Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas yang terpelihara Pembangunan Gedung ATCS Tersediannya gedung 1 gedung ATCS ATCS Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
13
14
II 15
16
17
18
19
20 III
15
16
Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Terpenuhinya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
12 bulan
11
Jumlah eksemplar laporan kinerja tahunan Jumlah eksemplar laporan keuangan semesteran
72 exemplar
250.000.000,00
150.000.000,00
34.850.000,00 25.000.000,00 300.000.000,00
200.000.000,00
4.080.000.000,00 900.000.000,00 200.000.000,00 155.000.000,00
Dihapus 100.000.000,00
Dihapus
150.000.000,00 950.000.000,00 1.725.000.000,00 366.020.000,00
50.000.000,00 201.800.000,00
Dihapus
17
18
19 IV
Meningkatnya sarana % Ruas jalan yang memenuhi standart dan prasarana keselamatan Lalulintas perhubungan yang bermanfaat keselamatan berlalulintas
100%
Penyusunan RKA, DPA, dan DPPA Akuntabilitas perencanaan kerja tahunan Penyusunan Profil Dinas Dokumentasi tugas Perhubungan pokok fungsi dan kinerja Dinas Perhubungan Update website Pembaruan data website Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
36 exemplar
19.220.000,00
50 buku
75.000.000,00
12 bulan
20.000.000,00 952.114.000,00
Peningkatan pengelolaan Terminal Arjosari
Terpenuhinya sarana dan prasarana terminal
12 bulan
75.000.000,00
Peningkatan pengelolaan Terminal Hamid Rusdi
Terpenuhinya sarana dan prasarana terminal
12 bulan
100.000.000,00
22
Peningkatan pengelolaan Terpenuhinya sarana Terminal Tlogomas dan Mulyorejo dan prasarana terminal
12 bulan
50.000.000,00
23
Monitoring, Evaluasi,Pelaporan Perlengkapan Jalan, dan Pantauan Arus lalu lintas
Terpenuhinya kegiatan penyelenggaraan lalu lintas
6 buku
427.114.000,00
24
Terpenuhinya kegiatan Evaluasi kinerja persimpangan dan ruas jalan jaringan arteri dan penyelenggaraan lalu kolektor lintas
6 buku
200.000.000,00
20
21
25
V
26
Jumlah panjang antrian kendaraan bermotor di depan lampu merah Tingkat untilitas halte
Penyusunan Naskah Akademik Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kegiatan Insidentil Lalulintas
Tersedianya dokumen penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
Dihapus 5 dokumen
100.000.000,00 Dihapus 417.070.000,00
Tersedianya Prasarana lalu lintas yang di butuhkan
300.000.000,00
1 tahun
200.000.000,00
27 VI 28 29 30
% Angkutan umum yang laik jalan
100%
31
% Pengguna angkutan umum yang puas dengan layanan angkutan umum
90%
32
% Menurunnya tingkat pelanggaran laik jalan kendaraan orang dan barang
0%
33
Tingkat untilitas terminal
VII
34
Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman
100%
Pemeliharaan dan perbaikan ATCS Pemeliharaan dan perbaikan ATCS Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Pengadaan dan pemasangan tersedianya fasilitas fasilitas penyeberangan penyeberangan Pengadaan Counter dawn timer Terseianya counter dawn timer Rehabilitasi Zona Selamat Sekolah Pemeliharaan dan (ZOSS) Pengecatan Zona Selamat Sekolah Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
2 (dua) persimpangan
217.070.000,00 656.750.000,00
1000 m²
216.750.000,00
15 unit
220.000.000,00
750 m²
220.000.000,00
Terpenuhinya program kerja forum laluli tas dan angkutan
1 tahun
200.000.000,00
Penyelenggaraan Angkutan Lebaran
Terselenggaranya mudik gratis keamanan dan kelancaran angkutan lebaran
950 orang
250.000.000,00
Penyelenggaraan Angkutan Natal dan tahun baru
Keamanan dan 1 kegiatan kelancaran angkutan Natal dan Tahun baru Mewujudkan Kota 1 tahun Malang bersih dari emisi gas buang Penindakan terhadap 1 tahun pelanggaran lalulintas angkutan orang dan barang seta penertiban parkir Pengawasan dan 1 tahun pengaturan lalu lintas pada daerah rawan macet dan rawan kecelakaan
35
Operasi Penertiban Laik jalan kendaraan angkutan umum dan angkutan Khusus
36
Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalulintas
150.000.000,00
1.062.277.000,00
Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan
Pengawasan Ketertiban Kegiatan Car Free Day
150.000.000,00
75.000.000,00 104.877.000,00
Dihapus
142.400.000,00
190.000.000,00
100.000.000,00
37
Pembinaan Angkutan umum
VIII
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Pelayanan jasa operasional pengujian kendaraan bermotor
38
39
40
Pendataan Kendaraan Wajib Uji
Meningkatnya % Menurunnya pelanggaran pelayanan parkir yang parkir di kawasan larangan aman dan tertib parkir
Sosialisasi pengelola dan pengemudi angkutan kota
200 orang
100.000.000,00 1.095.000.000,00
15995 kendaraan
600.000.000,00
Data terbaru kendaraan 16145 kendaraan yang wajib uji
85.000.000,00
Terselenggaranya operasional Pengujian Kendaraan bermotor
250.000.000,00
Dihapus
0%
400 orang
150.000.000,00
100.000.000,00
Intensifikasi dan Ekstensifikasi retribusi pelayanan parkir
Sosialisai tentang pelayanan parkir yang baik Peningkatan retibusi parkir
10%
175.000.000,00
100.000.000,00
Pendataan titik parkir
Pendataan titik parkir
550 titik
85.000.000,00
50.000.000,00
41
Pembinaan petugas parkir
42
43
TOTAL RASIONALISASI (PENGURANGAN)
4.433.741.000,00
NO 1
SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 2 3
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
4
5
INDIKATOR KINERJA 6
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG I 1
2
3
4 5 6 7
8 9 10 11 12 II
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembayaran Premi Asuransi 3 Mobil dan Pengatar surat sebanyak 20 Kali Penyediaan Jasa Surat Pembayaran Rekering Komunikasi, sumber daya air dan Air Listri dan Telp listrik selama 12 Bulan
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakkan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Pawai pembangunan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.851.199.000,00 676.272.000,00 500 surat
22.250.000,00 2 pesawat telpon, 2 rekening air dan pembelian pulsa
Honor Penjaga Malam 19 Jenis alat 12 bualn dan Pembelian pembersih dan Alat pembersih 12 bulan Honor Penjaga Malam 7 Jenis barang Cetakan 7 Jenis barang dan FC Cetakan dan FC 66 Jenis ATK 66 Jenis ATK 7 Jenis Barang Cetakan 7 Jenis Barang Cetakan 8 Jenis Alat Listrik 8 Jenis Alat Listrik 7 Jenis Peralatan kanor 2 jenis Suarat Kabar Pembelian Mamin untuk Rapat Rapat da Terlaksnanya mengituti Pawai
7 Jenis Peralatan kanor 2 jenis Suarat Kabar 15 kali
54.000.000,00
64.400.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 20.642.000,00 10.000.000,00 109.972.000,00 10.008.000,00 20.000.000,00 230.000.000,00
3 Kali
60.000.000,00 361.120.000,00
KETER ANGAN 9
13
Pemeliharaan Rutin Gedung Berkala/Kantor Penyedia Jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Kendaraan Dinas
14
15 III
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
16
Peningkatan Kinerja PNS
IV
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Penyusunan Standar Operasional Prosedur Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
17
18 19 20 21 V
22
23
Menurunkan potensi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
Persentase jumlah titik pantau udara ambient dalam rangka pencegahan pencemaran udara
Jumlah perusahaan Penyusunan Laporan Standar dan/atau kegiatan usaha Pelayanan Minimal Bidang yang memiliki Lingkungan Hidup Ijin Lingkungan. Pemantauan Kualitas Air Badan Air (ABA) di Kota Malang
Adanya Rehap Kantor
1 Unit Gedung
tersedianya BBM dan Perawatan Kedaraan Roda empat dan dua Adanya Kendaraan Operasional 1 Unit
4 Kendaraan Roda 4 1 Unit
60.000.000,00 101.120.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00
Pengembangan SDM selama 1 tahun 15 Orang
15 Orang
100.000.000,00 131.000.000,00
adanya Laporan LAKIP
1 Berkas Laporan
20.000.000,00 Adanya Laporan Keuangan Penyusunan DPA dan RKA 2 Semester
25 Buku
70.000.000,00
20 Jilid
10.000.000,00
2 Semester
Adanya Lap. SPM
1 Paket
6.000.000,00 25.000.000,00 1.260.028.000,00 25.000.000,00
1 Laporan
Air badan Air di DAS Brantas
1 Berkas Lap. SPM
113.635.000,00
24
Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air
26 27 28 29
31 32
33
Adanya Pemantauan dan pengujian Kualitas Limbah di IPLT, RPH dan IPAL Komunal di Kota Malang
115.800.000,00 IPLT, RPH dan IPAL Komunal
Adanya Pengawasan ke RS, RSB,Klinik, RS, RSB, Klinik, Pengawasan dan Pemantauan Labolatorium Laboratorium, Hotel, Pengelolaan Lingkungan Hidup Hotel, Pabrik, rumah Makan , Oleh Kegiatan Usaha Bengkel, Mall, Bengkel, Mall, Pabrik, Pabrik, Industri Industri Pengelolaan Kualitas Kelas Air dan Sungai-sungai di Kota Badan Air Sungai Malang Inventaris dan Identifikasi Sumber Kawasan Rawan Pemcemaran Pencemaran Pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan Adanya Uji Kendaraan Bermotor Bermotor Wilayah Terkena Pelaksanaan Identifikasi Dampak Perubahan Perubahan Iklim dan Kualitas Iklim dan kualitas Udara Udara
25
30
Pemantauan dan Pengujian Kualitas Limbah di IPLT, RPH dan IPAL Komunal di Kota Malang
Persentase jumlah pengujian emisi kendaraan bermotor dalam rangka pencegahan pencemaran udara
110.593.000,00
40.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00
70.000.000,00 Pengelolaan Kualitas Udara Ambient Pengelolaan Kualitas Udara Emisi di Kota Malang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Inventarisasi Kerusakan lahan Akibat Produksi Biomasa
34 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan UPT Labolatorium Lingkungan Hidup Kota Malang 35
Operasional Labolatorium
36
Pengadaan Sarana Prasarana
Adanya Uji Kualitas Udara Ambient
20 Titik Pantau
60.000.000,00
10 Titik Pantau 10 Kegiatan/Usaha
10 Kegiatan/Usaha
Lahan Produksi Biomassa Tersusunnya Data Lap. Provil Komunitas/Organisasi Pemerhati Lingkungan
40.000.000,00 40.000.000,00 200.000.000,00
1 Berkas Data Laporan
145.000.000,00 150.000.000,00
VI
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
37
Persentase Luasan Lahan dan/atau Tanah Untuk Produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya
38
39
Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya
40
VII
41
42
43
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup.
Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata).
240.000.000,00
Sosialisasi Gas Rumah Kaca untuk Kader Lingkungan Skala Kecamatan
50.000.000,00
Identifiikasi dan Inventarisasi seluruh Komunitas/Organisasi pemerhati Lingkungan Hidup yang ada di Kota Maalang Pembuatan Sumur Resapan pada area publik
70.000.000,00
Penyusunan Rencana detail pembuatan area Zero Run Off pada kawasan Perkotaan Terpadu Kota Malang Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup
70.000.000,00
50.000.000,00
1.882.779.000,00
15.000.000,00
Peningkatan Edukasi san Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan (Program Adiwiyata)
120.000.000,00
Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan (Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Malang)
125.000.000,00
Peningkatan Pemahaman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Siswa Sekolah
135.000.000,00
Peningkatan Pemahaman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Masyarakat Peringatan Hari-hari Besar Lingkungan Hidup Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Masyarakat(Kalpataru) Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan dan Mendorong Pertumbuhan Daerah Melalui Pengadaan Alat Gatsifier Sampah TPS 3 R Terpadu
120.000.000,00
49
. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan pemanfaatan daur ulang sampah
600.269.000,00
VIII
Program Penyusunan dan Pembaharuan Kebijakan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup
200.000.000,00
44
45
46 47
48
50
51
Persentase jumlah partisipasi dan peranserta masyarakat didalam pengelolaan lingkungan Hidup
150.000.000,00 100.000.000,00 517.510.000,00
Menerapkan dan meningkatkan Tersusunnya peraturan kebijakan dan kebijakan di 1 Perwal dalam Perlindungan Penyusunan dan Pengelolaan RanperwalLingkungan Narkah Hidup Yang Akademis Lebih Baik. bidang Perlindungan dan Tatalaksana Penyusunan RanperwalTata Laksana Dokumen Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Dokumen Lingkungan & Ijin serta Izin Lingkungan Hidup. Lingkungan Dan Ranperwal tata Laksana Dokumen Lingkungan seta Izin Lingkungan Penyusunan PDRB Hijau
Adanya hasil perhitungan PDRB Hijau
1 Naskah
1 Dokumen PDRB Hijau
50.000.000,00
150.000.000,00
-
NO NO 1
SKPD : DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET STRATEGIS 2 3 4
PROGRAM / KEGIATAN 5
INDIKATOR KINERJA 6
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG I
Meningkatnya ketersediaan Fasilitas PJU diperkotaan
% Fasilitas Penerangan Jalan 97%
Rp Rp
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
PAD
500 titik PJU
500.000.000 1.000.000.000
700 titik PJL
Rp
2.500.000.000 Rp 2.000.000.000
PAD
Pemeliharaan PJU
Jumlah titik PJU
12.394 titik PJU
2
Pembangunan dan Penataan PJU Kota Malang Pembangunan dan Penataan PJL Kota Malang Pemeliharaan Dekorasi Kota
Jumlah titik PJU Jumlah titik PJL
4
71.731.327.300 9.750.000.000
Rp Rp
1
3
KETER ANGAN 9
12 bulan Tercapainya Pemeliharaan aset-aset Dekorasi Kota, BBM
Rp
PAD
200.000.000
PAD
5
Pengadaan Lampu, Komponen dan Penerangan Jalan Aksesoris PJU Umum
Rp
6
Penataan Jaringan PJU
Meterisasi dan tambah daya listrik Besaran Meterisasi dan 50.000 VA PJU tambah daya listrik PJU Meterisasi dan tambah daya listrik Besaran Meterisasi dan 25.000 VA Dekorasi Kota tambah daya listrik Dekorasi Kota Pengadaan Lampu, Komponen dan Lampu, Komponen dan 100% Aksesoris Dekorasi Kota Aksesoris Dekorasi Kota
Rp Rp
200.000.000 100.000.000
PAD
7
Rp
50.000.000
PAD
8
9
10
Meningkatkan wajah artistik kota Mempertahank Pemeliharaan Dekorasi Gerbang an wajah Masuk Kota artistik daerah batas masuk kota
Meningkatkan fungsi penerangan jalan umum Tertatanya Jaringan PJU12 bulan
Dekorasi Gerbang 100% Masuk Kota Terpelihara
4.500.000.000 Rp 2.000.000.000
Rp
300.000.000 Rp
Rp
200.000.000
PAD
PAD
200.000.000
PAD
PAD
11
II
Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah dan persampahan) pemukiman perkotaan
% penduduk yang terlayani sistim air limbah yang memadai
% fasilitas pengurangan sampah di perkotaan
Meningkatkan Peningkatan Mutu Manajemen manajemen Pelayanan PJU dan Dekorasi Kota pelayanan PJU dan Dekorasi Kota 76.87% PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN
2
3
Pendampingan Pengelola IPAL Komunal
Persentase 100% Pendampingan Pengelola IPAL Komunal
Hibah Kelengkapan mesin pencacah plastik
Persentase Hibah 100% Kelengkapan mesin pencacah plastik Terlaksananya Uji Kualitas 1 Paket (Lab)
Operasional dan Pemeliharaan Modular Sewerage System (MSS) Meningkatnya Pelayanan Pemakaman
% Masyarakat (Ahli waris) yang puas terhadap pelayanan pemakaman
Rp
200.000.000
Rp
120.000.000
Rp
50.000.000
Rp
50.000.000
PAD
1.94%
1
III
100% Persentase meningkatnya manajemen pelayanan PJU dan Dekorasi Kota
73%
PAD
PAD
Rp
20.000.000 PAD
PRPGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN
Rp
485.000.000
1
Pemeliharaan sarana dan prasarana
Jumlah Sarana dan 9 TPU Prasarana Pemakaman Terpelihara
Rp
300.000.000
PAD
2
Penyediaan peralatan dan bahan pemakaman prodeo
65 Jenazah
Rp
35.000.000
PAD
4
Pembanguna Plengsengan di TPU Kasin
Jumlah pemakaman jenazah tidak dikenal/Prodeo Terbangunnya Plengsengan di TPU Kasin
1 Lokasi
Rp
150.000.000
PAD
Rp
26.527.681.800
Jumlah Surat Terkirim 3.630 surat terkirimRp
300.000.000
IV
1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Daerah
% Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
79%
PROGRAM ADMISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
PAD
24.651.681.800
PAD
375.000.000
PAD
30.500.000
PAD
100.000.000
PAD
92.500.000 200.000.000
PAD
5.000.000
PAD
24 Jenis
300.000.000
PAD
4 Jenis
150.000.000
PAD
60.000.000
PAD
175.000.000
PAD
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
Terbayarnya Rekening tagihan telepon, listrik dan air, surat kabar/majalah, Sewa internet/frekuensi radio komunikasi HF/FM
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan 40 Unit Operasional terpelihara dan jumlah kendaraan yang mempunyai surat izin
4
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
6
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jenis peralatan 26 Unit kebersihan kantor tersedia. Perbaikan seluruh 40 Unit peralatan kerja yang mengalami kerusakan Jenis alat tulis kantor tersedia 53 Jenis
7
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan
8
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
9
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10
Penyediaan Makanan dan Minuman
11
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultas Dalam dan Keluar Daerah/Negeri
12
Pawai Pembangunan
Jenis Bahan Cetakan dan Penggandaan Komponen instalasi listrik/Penerangan tersedia Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Tamu dan Peserta Rapat
Telepon Rp 8.712.000, Listrik 8.712.000 Kwh, Air 4.356 m³, Internet 11.180,4 Kwt per tahun
7 jenis , 1.890 buku 1 lokasi
Tamu 640, peserta rapat 2.621 orang 181 kali
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, luar negeri Jumlah Kegiatan Pawai 2 kegiatan Pembangunan
Rp
30.000.000
PAD
PAD
14
Penyusunan dan Pengolah data WEB
15
DKP Dalam Angka
V
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Daerah
% Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
79%
PROGRAM PENINMGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
5
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Penyusunan Perencanaan Teknis Kantor DKP Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
6
Jumlah Kegiatan 2 kegiatan Penyusunan dan Pengolah Data WEB Tersusunnya Buku DKP 1 buku Dalam Angka
4.500.000.000
Rp
208.000.000
PAD
Rp
100.000.000
PAD
Kendaraan Roda Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang 2 = 15 Unit ; Sepeda Motor terpelihara Gerobak Roda 3 = 30 Unit ; Pick Up = 8 Unit ; Stastion wagon = 3 Unit ; Ambulance = 3 Unit ; Truck Pengangkut Sampah = 43 Unit ; Tngki Air = 6 Unit ; Forklift = 5 Unit
Rp
1.500.000.000
PAD
Rp Rp
200.000.000 200.000.000
PAD
Rp
400.000.000
8
Pengadaan Kontiner Sampah
Jumlah Kontiner Sampah tersedia
74.07%
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
PAD
Rp
2 Kendaraan Forklif, 2 unit Dump truck,2 unit Mobil Penyapu Jalan Jumlah Gedung kantor 5 ruangan terpelihara Perencanaan Teknis Kantor 1 Berkas DKP
Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas operasional
Jumlah Kontiner diperbaiki 10 Unit
% Pengangkutan Sampah
50.000.000 6.708.000.000
Perbaikan Kontiner Sampah
Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah dan persampahan) pemukiman perkotaan
PAD
Rp
7
VI.
8.000.000
10 Unit
Rp
500.000.000
PAD
PAD
% Pengoperasian TPA
72.5%
1 VII
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Daerah
% Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
79%
Pengadaan Pakaian Kerja Jumlah Pakaian Kerja Lapangan 1.300 stel Lapangan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Evaluasi Kinerja
3 4 5
Penyusunan Pelaporan Indeks Kepuasan Masyarakat
6
Penyusunan RKA dan DPA
7
Penyusunan SOP (Standart Operational Procedure)
VIII
Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah dan persampahan) pemukiman perkotaan
- % Pengangkutan Sampah
74.07%
- % Pengoperasian TPA
72.5%
Rp
400.000.000
Rp
251.500.000
Tersusunnya laporan 2 buku capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LKPJ dan LAKIP) Laporan Keauangan 2 buku Semesteran Laporan Keuangan Akhir1Tahun buku Tersusunnya Evaluasi Kinerja 2 buku Laporan tersusunnya 2 buku Indeks Kepuasan Masyarakat Tersusunnya RKA, DPA, 4 buku PRKA, DPPA Tersusunnya Standart 1 buku Operasional Prosedur
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
PAD
10.000.000
PAD
200.000.000
PAD
6.000.000
PAD
10.000.000 7.500.000
PAD
10.000.000
PAD
8.000.000
PAD
Rp
19.876.000.000
1
Penyediaan Prasarana dan Sarana Jenis Prasarana dan Pengelolaan Persampahan Sarana Pengelolaan Persampahan
5 Jenis Pekerjaan
Rp
750.000.000
2
Rehabilitasi dan Peningkatan TPS Jumlah TPS yang direhabilitasi
5 lokasi
Rp
200.000.000
PAD
Rp
500.000.000
PAD
PAD
3
Peningkatan Kebersihan Kota
4
Penyediaan Gerobak Sampah Untuk Petugas Sampah RW
5
Penyediaan Gerobak Sampah Untuk Pengelolaan Sampah
6
Lomba Kebersihan
7
Peningkatan Sarana Operasional Angkutan Sampah
8
Peningkatan Sarana Operasional Kebersihan Jalan dan TPS
Rp
5.500.000.000
Rp
200.000.000
Rp
200.000.000
3 Tahap
Rp
700.000.000
20 Unit
Rp
3.300.000.000
PAD
Rp
976.000.000
PAD
Terbayarnya honor PTT, 12 bulan Tenaga harian lepas, dan lembur untuk petugas kebersihan kota Jumlah Gerobak 100 Unit Sampah Untuk Petugas Sampah RW 40 Unit Jumlah Gerobak Sampah Untuk Pengelola sampah DKP Terlaksananya Lomba Kebersihan antar RW se kota Malang - Dump truck - Arm Roll
18 Unit
- Tangki Air BBM untuk :
1 Unit
- Dump Truck
1 Unit
- L 300
1 Unit
PAD
PAD pengadaan gerobak sampah
PAD
Rp
500.000.000
PAD
- Mesin Potong Rumput 37 Unit - Sepeda Motor Gerobak 23 Unit 9
Operasional Komposting
- Sepeda Motor Roda 2 Jumlah Lokasi Operasional Komposting
5 Unit 12 rumah kompos
Rp
125.000.000
PAD
10
Pembangunan Sarana Prasarana Komposting Gadang
Persentase Sarana Prasarana Komposting Gadang Terbangun
100%
Rp
375.000.000
PAD
11
DED Pembangunan Rumah Kompos
1 Berkas
Rp
50.000.000
PAD
12
Penyusunan Kajian Lingkungan untuk fasilitas pengolahan sampah
Tersusunnya DED Pembangunan Rumah Kompos Persentase Kajian Lingkungan untuk fasilitas pengolahan sampah
100%
Rp
50.000.000
PAD
13
Aksi Peduli Sampah
Presentase Masyarakat 100% Peduli Sampah
Rp
100.000.000
Rp
50.000.000
PAD
14
Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT)
15
Pengelolaan TPA Supit Urang
16
17
18
19
IX
Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah dan persampahan) pemukiman perkotaan
- % Pengangkutan Sampah
74.07%
-% Pengoperasian TPA
72.5%
Pembinaan kemampuan dan ketrampilan masyarakat melalui pelatihan pengolahan sampah 3R Pembinaan kemampuan dan ketrampilan masyarakat/fasilitator melalui pelatihan pengolahan sampah Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui bantuan alat pengolah sampah Perbaikan Jaringan Gas Metan TPA Supit Urang
Terbayarnya lembur 4 orang, 9 jenis Rp untuk petugas IPLT dan tersedianya bahan/material Luas TPA Terkelola 15 Ha per 12 bulan Rp
Luas Jaringan Gas Metan TPA Supit Urang yang diperbaiki Pembangunan Jalan Beton TPA Luasan Jalan Beton Supit Urang TPA Supit Urang terbangun Pembangunan Pembangkit Listrik Titik Instalasi Tenaga Sampah Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Pendampingan Pengelola Sampah Persentase 3R Pendampingan Pengelola Sampah 3R PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
1
Program Malang Kota Bersih
2
Gerakan Peduli Lingkungan
50.000.000
PAD
Rp
3.000.000.000 1.670.930.000
DBHCHT
Rp
543.035.000
DBHCHT
Rp
1.286.035.000
DBHCHT
100 m'
Rp
200.000.000
500 m'
Rp
400.000.000
1 titik Instalasi Pembangkit
Rp
150.000.000
100%
Rp
50.000.000
PAD
PAD
Rp
200.000.000
PAD
PAD
Rp
600.000.000
Tahapan lomba 3 Tahap per 12 bulan Rp Kebersihan, honor dan BBM Terlaksananya 3 paket kegiatan Rp
500.000.000
PAD
100.000.000
PAD
- Lembur
25 orang
- BBM
5 bulan
- Pakaian Kerja Lapangan20 stel
X
Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
% Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari wilayah kota/kawasan perkotaan
19.61%
1 XI
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP. Pembinaan Komunitas Hijau
Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
% Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari wilayah kota/kawasan perkotaan
19.61%
Jumlah Binaan Komunitas Hijau
± 10 komunitas
PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
50.000.000
Rp
50.000.000
Rp
6.963.145.500
Rp
36.000.000
PAD
2.837.124.000
PAD
107.340.000
PAD
1
Pengendalian Dan Pemeliharaan Pohon Penghijauan
Pemeliharaan Pohon Penghijauan
2
Pemeliharaan Rutin Taman Kota
3
Pemeliharaan Rutin Hutan Kota
Taman Kota Terpelihara 69 taman Rp kota/12 bulan Hutan Kota Terpelihara 13 hutan kota/12 bulan Rp
4
Persentase Peralatan & Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau & Penghijauan Jalur Hijau & Penghijauan tersedia Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau & Persentase Penghijauan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau & Penghijauan Review analisa Harga Satuan Persentase Review Bidang Ke DKP an analisa Harga Satuan Bidang Ke DKP an Fasilitasi Forum Landscape Kota Persentase Fasilitasi Malang Forum Landscape Kota Malang Persentase Pemeliharaan Dan Perbaikan Fasilitas Penunjang Taman-Taman Pemeliharaan Dan Aktif Perbaikan Fasilitas Penunjang TamanTaman Aktif Review SK Taman Kota,Hutan Persentase Review SK Taman Kota,Hutan kota kota dan Jalur Hijau dan Jalur Hijau
5
6
7
8
9
10
Pembangunan Monumen PKK
Monumen PKK Terbangun
12 bulan
Rp
PAD
100%
Rp
276.952.000
PAD
100%
Rp
867.729.500
PAD
100%
Rp
50.000.000
PAD
100%
Rp
50.000.000
PAD
100%
Rp
200.000.000
PAD
100%
Rp
50.000.000
PAD
100%
Rp
200.000.000
dialihkan untuk vertikalPAD garden
Rp
50.000.000
Rp
400.000.000
Tertatanya Kebun Bibit 1 lokasi Jl. Garbis Terbangunnya Kebun 1 lokasi Bibit Tanaman Polehan
Rp
150.000.000
PAD
Rp
150.000.000
PAD
Kebun Pembibitan Tanaman Terpelihara Bibit Tanaman untuk Penyulaman Pot dan Taman-Taman Kota Tersedia Bibit Tanaman Tersedia Untuk Dekor Taman taman Kota Bibit Tanaman untuk Pot Gantung dan vertikal Garden tersedia
Rp
400.000.000
37.000.000 bibit
Rp
200.000.000
PAD
25.000.000 bibit
Rp
200.000.000
PAD
13.500.000 bibit
Rp
185.000.000
PAD
14.500.000 bibit
Rp
203.000.000
PAD
Persentase Penyusunan 100% Desain Penataan Taman Lingkungan Joyo Grand
11
Penyusunan Desain Penataan Taman Lingkungan Joyo Grand
12
Pengadaan Peralatan & Tersedianya Peralatan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin dan Perlengkapan Taman kota Untuk Pemeliharaan Rutin Taman Kota
13
Penataan Kebun Bibit Tanaman Jl. Garbis Pembangunan Kebun Bibit Tanaman Polehan Pemeliharaan Kebun Pembibitan Tanaman Penyediaan Tanaman untuk Penyulaman Pot dan TamanTaman Kota
14
15 16
17
Penyediaan Tanaman Dekor untuk Taman-Taman Kota
18
Penyediaan Tanaman untuk Pot Gantung dan vertikal Garden
19
Penyediaan Tanaman untuk Penghijauan
Bibit Tanaman untuk Penghijauan Tersedia
Bahan Kimia 10 Jenis, Bahan Perlengkapan Praktek 17 Jenis, Bahan Makanan 3 Jenis, Penggantian suku cadang 5 Jenis, Pompa/Vacum 1 Jenis, Mesin Potong 2 Jenis
3 lokasi
PAD
Rp
Rp
300.000.000
300.000.000
PAD
PAD
20
NO 1
Penyediaan Peralatan, perlengkapan dan obat-obatan untuk Kebun Pembibitan Tanaman
SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET STRATEGIS 2 3 4
PROGRAM / KEGIATAN 5
Peralatan, perlengkapan dan obatobatan untuk Kebun Pembibitan Tanaman Tersedia
INDIKATOR KINERJA 6
17 jenis obatobatan, 49 jenis peralatan dan 15 jenis perlengkapan praktek
1
1. Meningkatnya administrasi kependudukan dan
1. % Keluarga yang memiliki KK terupdate .
79.680 ( 96,14 % )
2
2. % Penduduk yang ber-KTP.
3
3. % Penduduk yang memiliki 461.821 Kutipan Akta Kelahiran. ( 52,12 % )
63.360 ( 96 % )
4
5
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Peningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan Pelayanan administrasi kependudukan Pemeliharaan serta Perawatan Sarana dan Prasarana Register Akta-Akta Catatan Sipil
4. % Penduduk yang meninggal yang diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
2.662 ( 65,30 % )
350.000.000
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG I
Rp
4.500.000.000,00 3.387.000.000,00 145 peserta / 1 Terwujudnya kali kegiatan . peningkatan kinerja aparatur dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Terlaksananya 12 bulan monitoring dan evaluasi administrasi kependudukan . Terlaksananya pelayanan12 prima bulan . Terciptanya sarana dan Penjilidan 500 prasarana regester akta- buku regester . akta catatan sipil
Penyusunan arsip Digital Catatan Terlaksananya Sipil penyusunan arsip digital catatan sipil .
20.000 berkas ( database capil ) .
270.000.000,00
50.000.000,00
1.798.000.000,00 138.000.000,00
270.000.000,00
Rp
200.000.000
PAD
KETER ANGAN 9
6
7
Pengelolaan maintenance / perawatan jaringan dan alat-alat pelayanan adminduk . 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.
5. % Responden yang puas terhadap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil .
80,25
Penyusunan Profil, Analisis Dampak dan Perkembangan Kependudukan
8
Penyebaran Informasi Administrasi Kependudukan
9
Penyusunan Arsip Digital Administrasi Kependudukan
10
Sosialisasi Perundang-undangan bidang administrasi kependudukan
II
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
11
Penyediaan jasa surat menyurat
12
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor
13
14
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
15
Penyediaan alat tulis kantor
Terbangunnya jaringan komunikasi dan internet pelayanan adminduk. Tersusunnya buku profil perkembangan kependudukan.
pemeliharaan jaringan komunikasi dan internet . 1 paket jasa kunsultasi penyusunan buku profil .
126.000.000,00
Tersusunnya buku panduan, buku informasi, brosur dan roll benner dalam rangka peningkatan pelayanan prima . Terlaksananya penyusunan arsip digital kependudukan .
buku panduan, buku informasi, brosur dan roll benner .
90.000.000,00
Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang administrasi kependudukan.
60.000.000,00
5.000 arsip
210.000.000,00
250 peserta
375.000.000,00
938.020.000,00 Lancarnya kegiatan surat menyurat. Terbayarnya rekening telepon / fex . Terwujudnya kebersihan lingkungan kerja serta penyediaan alat dan bahan kebersihan. Terwujudnya pemeliharaan / perbaikan peralatan kerja . Tersedianya ATK .
12 bulan
43.200.000,00
12 bulan
3.960.000,00
12 bulan
144.800.000,00
12 bulan
95.000.000,00
12 bulan
208.264.000,00
16
140.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terwujudnya pelayanan prima 12 bulan . 12 bulan
10.000.000,00
18
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan
2.796.000,00
19
Penyediaan makanan dan minuman
12 bulan
50.000.000,00
20
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
21
Pawai Pembangunan
III
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
17
23 24
IV
25
26
27
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan IKM dan LPPD
Tersedianya perawatan kelistrikan / penerangan kantor yang memadai . Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan. Tersedianya kebutuhan mamin rapat dan tamu . Tercapainya sinkronisasi program kerja dispendukcapil. Terwujudnya kualitas peningkatan kinerja.
DL = 25 kali. DD = 38 kali
215.000.000,00 25.000.000,00 75.000.000,00
Terpeliharanya gedung kantor. Terpeliharanya kendaraan Dinas / Operasional secara optimal .
12 bulan
25.000.000,00
Service roda empat 3 unit serta belanja bahan bakar .
50.000.000,00
99.980.000,00
Tersusunnya buku LAKIP. 1 buku LAKIP
12.000.000,00
Tersusunnya buku laporan keuangan .
56.980.000,00
Tersusunnya buku tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan.
2 buku laporan semesteran dan tahunan 1 buku IKM
8.000.000,00
28
Penyusunan RKA dan DPA
29
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Tersusunnya buku 3 buku RKA, RKA, DPA dan DPPA . DPA, DPPA Tersusunnya buku SOP 1 . buku SOP
11.000.000,00 12.000.000,00
NO 1
SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS 2 3 4 5
INDIKATOR KINERJA 6
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG I
1. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat miskin
Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan pelatihan ketrampilan
1,32%
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelatihan ketrampilan
1250 orang
12.000.000.000,00 1.760.000.000,00
1
Fasilitasi Kegiatan Penunjang Terlaksananya Program Pengentasan Kemiskinan pendampingan Program Prov Jawa timur Taskin Prop Jatim
10 UPKU
50.000.000,00
2
Fasilitasi Kegiatan Gelar Teknologi Terselenggaranya Rakor Tepat Guna Gelar Teknologi Tepat Guna Fasilitasi/ pembinaan kelurahan jumlah fasilitas Berhasil pembinaan kel. Berhasil Fasilitasi Pencanangan Bulan Jumlah kegiatan Bhkati Gotong Royong fasilitasi Pembinaan Kemampuan dan Jml masyarakat Keterampilan Kerja Masyarakat di dilingkungan pabrik Lingkungan Industri Hasil rokok yg mendpt Tembakau dan/atau Daerah pelatihan Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan pertukangan kayu Pembinaan Kemampuan dan Jml masyarakat Keterampilan Kerja Masyarakat di dilingkungan pabrik Lingkungan Industri Hasil rokok yg mendpt Tembakau dan/atau Daerah pelatihan Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan melukis jilbab
1 kali
150.000.000,00
3
4 5
6
1 kelurahan
150.000.000,00
2 kegiatan
135.000.000,00
50 org
200.000.000,00
50 org
165.000.000,00
KETER ANGAN 9
7
Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan hidroponik dan tanaman organik
Jml masyarakat dilingkungan pabrik rokok yg mendpt pelatihan
50 org
265.000.000,00
8
Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan daur ulang sampah Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan membuat es krim dan variasi minuman dingin Fasilitasi /pembinaan kinerja LPMK Fasilitasi/pembinaan KPM
Jml masyarakat dilingkungan pabrik rokok yg mendpt pelatihan
50 org
170.000.000,00
Jml masyarakat dilingkungan pabrik rokok yg mendpt pelatihan
75 orang
200.000.000,00
57 org
100.000.000,00
57 orang
175.000.000,00
300 org
500.000.000,00
150 orag
250.000.000,00
9
10 11 II
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
12
Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan ketrampilan membuat kripik buah
Jumlah LPMK. Yang dibina Jumlah KPM. Yang dibina Jumlah perempuan yang mendapat pelatihan ketrampilan Jml perempuan dilingkungan Induatri Tembakau yg mendpt pelatihan ketampilan
13
III
14
15
16
17
Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan ketrampilan membuat kripik sayur Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan membuat makanan berbahan dasar singkong Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan membuat hantaran Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan ketrampilan seni membuat tumpeng nasi kuning Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan membuat sosis dan burger
Jml perempuan dilingkungan Induatri Tembakau yg mendpt pelatihan ketampilan
150 orang
250.000.000,00
1.000.000.000,00 Jml masyarakat dilingkungan pabrik rokok yg mendpt pelatihan
150 orang
235.000.000,00
Jml masyarakat dilingkungan pabrik rokok yg mendpt pelatihan
175 orang
265.000.000,00
Jml masyarakat dilingkungan pabrik rokok yg mendpt pelatihan
150 orang
250.000.000,00
Jml masyarakat dilingkungan pabrik rokok yg mendpt pelatihan
150 orang
250.000.000,00
IV
Program Pengembangan prosentase kelurahan data/informasi/statistik daerah yang telah melaksanakan entry data profik kelurahan
21%
100.000.000,00
18
Penunjang Pendayagunaan Data Profil Kelurahan
1 keg
100.000.000,00
19
V
Jumlah kelompok masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana usaha Persentase penanganan 2. Meningkatnya kasus tindakan KDRT Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Terselenggaranya Workshop pendayagunaan Profil kelurahan
0
100%
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1.437.000.000,00
412.000.000,00
20
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
100%
Fasilitasi PPT perlindungan anak dan perempuan Kota Malang
terfasilitasinya PTT perlindungan anak dan perempuan
21
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS Cakupan layanan rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh petugas terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang di dalam Unit Pelayanan Terpadu
100%
Sosialisasi RJABH ( Resaratif Justice Anak Berkebutuhan Hukum )
Jml peserta sosialisasi
50.000.000,00
100%
Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 Jml peserta sosialisasi tentang Pencegahan KDRT dan Traficking
50.000.000,00
22
23
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
24
Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan korban kekerasan
25
Persentase organisasi perempuan yang difasilitasi
17,24%
7%
27
28
29
31 VI
Prosentase kegiatan forum anak yang difasilitasi Jumlah lembaga pelindungan anak Nilai Survey Kepuasan masyarakat
Jml anak yang faham thp keberadaan TESA 129
KIE Pemberdayaan Perempuan di Kota Malang Fasilitasi Organisasi Wanita ( GOW ) Dikota Malang Peningkatan peran serta perempuan bidang Politik dan Jabatan Politik Fasilitasi P2WKSS di Keluarahan terpilih Kota Malang
Jml Perempuan yg mendptkan pelatihan Jml Perempuan yg mendptkan pelatihan Jml peserta sosialisasi
250.000.000,00
Terfasilitasinya kegiatan P2WKSS Kelurahan Jml peserta sosialisasi
150.000.000,00
Jumlah forum anak yg difailitasi Jml peserta sosialisasi
125.000.000,00
100%
26
30
75.000.000,00
Penguatan Telepon Sahabat Anak (TESSA)
100% 1 75
Sosialisasi Anggaran Responsif Gender ( ARG dan PRG ) Fasilitasi Forum Anak
Fasilitasi Lembaga Perlindungan Anak Program Pelayanan administrasi Jumlah surat keluar perkantoran selama 1 tahun
100.000.000,00 50.000.000,00
50.000.000,00
125.000.000,00 5000 surat
5000 surat keluar/masuk, asuransi 5 kend. Operasional, 6 buku admin kepegawaian, 75 STNK
32
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat keluar selama 1 tahun, premi asuransi, buku administrasi kepegawaian, HER kendaraan bermotor
33
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
34
Penyediaan alat tulis kantor
jumlah bulan 3 rekening/ 12 pembayaran jasa bln telekomunikasi, air dan listrik Jenis ATK yg 32 jenis diperlukan
849.500.000,00 70.000.000,00
84.000.000,00
50.000.000,00
35
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
36
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
37 38
39
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
40
Fasilitasi Pawai Pembangunan
41
Penyediaan jasa kebersihan , keamanan kantor dan driver
Jenis barang cetakan/penggandaan yg diperlukan Jenis perlengkapan kantor yg diperlukan Jumlah bahan bacaan
8 jenis
30 unit brg modal 4 koran
20.000.000,00 210.000.000,00 15.000.000,00
tersedianya makanan dan minuman rapat/th
50 kali
40.000.000,00
terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Jml pawai yang difasilitasi Jumlah Tenaga Outsourcing
75 kali
180.000.000,00
2 keg 6 orang/ 1 tahun
35.000.000,00 145.500.000,00
42 VII
Program peningkatan sarana dan Jumlah sarana prasarana aparatur prasaran kantor yang terawat dengan baik
43
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
44
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
45
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala halaman kantor Pembangunan gedung PPT
jumlah peralatan kerja yang diperbaiki Jumlah gedung di rehab terawatnya halaman kantor jumlah gedung yg dibangun
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Jml usulan utk penetapan Pejabat Fungsional
46 47 48
jumlah gedung ktr yg memerlukan pemeliharaan Jml kendaraan operasional yg terawat
3 jenis ( gedung,peralata n, kendaraan dinas ) 1 gedung
70 motor, 5 mobil
1.092.000.000,00
100.000.000,00 422.000.000,00
10 jenis
20.000.000,00
1 paket
200.000.000,00
1 paket
100.000.000,00
1 gedung
250.000.000,00
53 usulan
100.000.000,00
49 VIII
50
Pelaksanaan pertimbangan penetapan angka kredit / Fasilitasi pertimbangan angka kredit Pembuatan aplikasi kepegawaian
51
Jml usulan utk penetapan Pejabat Fungsional penataan administrasi kepegawain
53 usulan
25.000.000,00
1 paket
75.000.000,00
52 3 dokumen ( lakip, lap keungan, RKA )
IX
Jumlah dokumen Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan laporan capaian dan keuangan capaian kinerja dan keuangan
53
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan DPA Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran
Jml buku Laporan LAKIP
10 buku
7.500.000,00
Jml Laporan Keu Semesteran Jml Buku RKA dan DPA
27 buku
68.000.000,00
25 buku
8.000.000,00
Jml Laporan IKM
12 buku
8.000.000,00
Jml buku RRKA dan DPPA
25 buku
5.000.000,00
Penyusunan Profil BKBPM
tersusunnya buku profil BKBPM
1 paket
30.000.000,00
Program Keluarga Berencana
Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif
77,36%
1.335.000.000,00
Penguatan Pelaksana KB
Jml PPKBD, Sub PPKBD, PKB/PLKB yg mendpt pelatihan Jml klinik yang melakukan pencatatan dan pelaporan
54 55 56 57
58
126.500.000,00
59 X
3. Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif
77,36%
60
Rata-rata jumlah anak per keluarga
0,33
61
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya usia di bawah 20 tahun
0,36%
Pencatatan dan Pelaporan Klinik
62
Cakupan Pasangan Usia Subur PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)
12,18%
Penggerakan KB bagi Lini Lapangan
Meningkatnya jml lini lapangan tiap tahun
PPKBD = 83 org, sub PPKBD = 833 57 klinik
148 org
350.000.000,00 75.000.000,00
50.000.000,00
82 org
50.000.000,00
55 org
75.000.000,00
144 org
50.000.000,00
2 media
60.000.000,00
300 0rg
350.000.000,00
Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT Jumlah fasilitas KB Kec. Klojen penunjang operasional UPT.KB
20 kali rapat
25.000.000,00
Fasilitasi Program KKBPK (kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga ) kec. Klojen Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT KB Kec. Bimbing
Terpilihnya kader KB berprestasi Tk.Kec utk 5 kategori
1 Kegiatan
30.000.000,00
Jumlah fasilitas penunjang operasional UPT.KB Terpilihnya kader KB berprestasi Tk.Kec utk 5 kategori
20 kali rapat
25.000.000,00
1 kali kegiatan
30.000.000,00
20 kali rapat
25.000.000,00
1 Kegiatan
30.000.000,00
63
Cakupan Anggota Bina Keluarga (BKB) Ber KB
88,94%
Peningkatan kwalitas Provider ( medis teknis )
64
Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Rasio Petugas lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB ) di setiap kelurahan
72,24%
Fasilitasi Peningkatan Keluarga Berencana
0,93
Peningkatan Pelayanan KIE KB bagi TOGA/TOMAS
66
Ratio Petugas pembantu Pembina Keluarga Berencana ( PPKBD ) di setiap kelurahan
1,1
67
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan
100%
68
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS ) yang ber KB
65
69
70
71
72
73
84,85%
Bertambahnya kemampuan petugas medis setiap thn Terpilihnya peserta KB berprestasi
Meningkatnya kemampuan TOGA/TOMAS dlm memberikan KIE KB pada masyarakat Komunikasi, Informasi dan Jml promosi KB melalui Edukasi tentang KB melalui Media media elektronik Elektronik dan Luar Ruang maupun media cetak Bina Kesertaan KB
Meningkatnya jml akseptor KB tiap tahun
Fasilitasi Program KKBPK (kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga ) kec. Blimbing Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT Jumlah fasilitas KB Kec. Kedungkandang penunjang operasional UPT.KB Fasilitasi Program KKBPK Terpilihnya kader KB (kependudukan keluarga berprestasi Tk.Kec utk berencana dan pembangunan 5 kategori keluarga ) kec. Kedungkandang
74
75
76
77
XI
Jumlah penyandang penyakit reproduksi remaja
0
78
79 80 81
82 83 84 XII
85 86
87
Jumlah kegiatan pembinaan keluarga
6
Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT Jumlah fasilitas KB Kec. Sukun penunjang operasional UPT.KB Fasilitasi Program KKBPK Terpilihnya kader KB (kependudukan keluarga berprestasi Tk.Kec utk berencana dan pembangunan 5 kategori keluarga ) kec. Sukun Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT Jumlah fasilitas KB Kec. Lowokwaru penunjang operasional UPT.KB Fasilitasi Program KKBPK Terpilihnya kader KB (kependudukan keluarga berprestasi Tk.Kec utk berencana dan pembangunan 5 kategori keluarga ) kec. Lowokwaru Program Pemberdayaan Jumlah penyandang Kehidupan Berkeluarga bagi penyakit reproduksi Remaja remaja Pembentukan PIK Jumlah peserta Remaja/mahasiswa Se Kota pembentukan PIK R/M Malang Pelatihan Pendidikan Sebaya Dan Jumlah peserta Diklat Konselor Sebaya Penguatan Program Saka Kencana Jumlah peserta penguatan Fasilitasi Kelompok PIK-R/M se bertambahnya jml PIK Kota Malang remaja menjadi tegar Pemilihan PIK-R/M dan Duta Remaja Unggulan Pendataan Penyandang Penyakit Reproduksi Remaja Sosialisasin PIK R/M pada SMP,SMA,SMK,Ponpes dan PT Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Gebyar HKG dan hari keluarga
Jumlah duta unggulan jumlah peserta pendataan jumlah peserta sosialisasi Jumlah kader bina keluarga yang terlatih Jumlah peserta HKG
Fasilitasi pemberdayaan PKK Kota Jml perempuan yg Malang terlibat dalam peningkatan pembangunan Pemberdayaan Kelompok UPPKS Jumlah kelompok UPPKS
20 kali rapat
25.000.000,00
1 Kegiatan
30.000.000,00
20 kali rapat
25.000.000,00
1 Kegiatan
30.000.000,00
0
5 PIK
600.000.000,00 50.000.000,00
130 org
100.000.000,00
110 org
100.000.000,00
45 paket
100.000.000,00
Pik -R-M, 6 duta unggulan 50 orang
150.000.000,00
100 orang
50.000.000,00 50.000.000,00 3.100.000.000,00
1000 org RW = 544 org, Kel = 57 org
80 Kelompok
200.000.000,00 500.000.000,00
75.000.000,00
88
Pemberdayaan Media Interaktif Jumlah peserta dalam program keluarga sejahtera pembedayaan
200 Kel
100.000.000,00
89
Fasilitasi Petugas Pusyangatra
150 org
150.000.000,00
125 org
75.000.000,00
90
91
Jumlah peserta pelatihan Peningkatan Kepedulian Keluarga Jumlah peserta Kepada Ibu Hamil ( GSI ) pelatihan Fasilitasi PKK Kota
2.000.000.000,00
NO 1
SKPD : DINAS SOSIAL SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 2 3
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
4
5
INDIKATOR KINERJA 6
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG
7.150.000.000,00 1.185.539.000,00
100%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
100%
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat terkirim
2
100%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3
100%
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terpenuhinya informasi, kelancaran pelayanan dan kebutuhan penerangan kantor Tersedianya alat- alat dan bahan kebersihan dan biaya tenaga kebersihan kantor
4
100%
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Pelayanan yang tertib dan lancar kepada masyarakat
5
100%
Penyediaan alat tulis kantor
6
100%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7
100%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya blankoblanko cetakan dan fotocopy Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
I
Terwujudnya Prosentase (%) keberhasilan pelayanan layanan administrasi administrasi dan perkantoran sarana prasarana aparatur dan fasilitas sosial
2700
376.341.000,00
17 jenis alat listrik dan air/jaringan instalasi
105.000.000,00
46 jenis alat kebersihan
47.208.000,00
10 unit komputer, 10 unit printer, faksimile, televisi, 3 unit AC, 1 unit lemari es 50 jenis ala tulis kantor 14 jenis cetakkan
20.000.000,00
33.990.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00
KETER ANGAN 9
8
100%
9
100%
10
100%
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11
100%
Kegiatan penunjang pengadaan barang dan jasa
12
100%
Pawai pembangunan
100%
Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur
13
100%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
14
100%
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
15
100%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
II
Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
Prosentase (%) terpeliharanya dan lengkapnya sarana dan prasarana gedung kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
Akses informasi yang 12 paket lancar Tersedianya makanan 1 Tahun dan minuman rapat dan tamu dinas Tercapainya koordinasi 1 Tahun dan konsultasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya Tertib administrasi 1 Tahun penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang/ jasa Terselenggaranya pawai 3 kali setahun pembangunan
8.000.000,00 75.000.000,00 400.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00 1.124.500.000,00
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor dan kendaraan operasional/dinas maksimal pemeliharan Gedung aula kantor dan parkir
3 buah printer, 2 unit PC, cctv, proyektor 2 set, 3 unit laptop
100.000.000,00
keramik panggung, plafon aula, pengecatan aula, keramik lorong dinsos,
150.000.000,00
maksimal Pemeliharaan Pemeliharaan 5 rutin/berkala unit roda 4, 5 kendaraan unit roda 2 dinas/operasional
164.500.000,00
650.000.000,00
16
100%
Pembangunan Gedung Sekretariat Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Show Room Hasil Binaan PMKS dan PSKS
Terlaksananya pembangunan dan Peningkatan sarana gedung kantor Sekretariat PSKS dan Showroom hasil binaan
17
100%
Pemeliharaan Joglo dan Paving TMP
adanya tempat istirahat Lanjutan pengunjung dan tidak pembangunan becek pada saat hujan Showroom
100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran
18
100%
19
100%
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Penyusunan laporan keuangan semesteran
20
100%
21
100%
22
23
III
Terwujudnya Prosentase (%) tersedianya pelaporan capaian dokumen, laporan. kinerja dan keuangan yang tertib dan akuntabel
60.000.000,00
Pemeliharaan Joglo dan Paving TMP selama 1 tahun 292.664.500,00
Tersusunnya pk,rkt,lakip, capaian kinerja dan renja Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan laporan akhir tahun Penyusunan rencana kegiatan dan Tersusunnya dokumen anggaran dpa,p-kua ppas,prka,dppa,kua-ppas,rka
10.000.000,00 3 dokumen
51.664.500,00
2 dokumen
22.000.000,00
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat
Tersediannya pelaporan 6 dokumen indeks kepuasan masyarakat (ikm)
7.500.000,00
100%
Penyusunan SOP ( Standart Operasional Prosedur)
Tersusunnya dokumen SOP ( standart Operasional Prosedur )
3 dokumen
15.000.000,00
100%
Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan Program dan Kegiatan
Tersusunnya laporan dan dokumentasi pelaksanaan Program dan Kegiatan
3 dokumen
30.000.000,00
24
100%
25
IV
Terwujudnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Prosentase (%) jumlah PMKS yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sarana dan prasarana pendukung usaha
100%
26
75%
27
75%
28
75%
29
75%
Updating Data Website kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Belum lancarnya Akses 5 dokumen informasi terkini bagi masyarakat
Pendataan PMKS yang telah menerima manfaat.
Terevaluasinya kemanfaatan penerimaan bantuan bagi PMKS
Honorarium PNS dan 1 Camera, 2 HT, 2 Jenis Alat Tulis Kantor
Program Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelatihan dan sarana prasarana Terpenuhinya pendukung usaha bidang tata rias pengadaan sarana pengantin prasarana pendukung usaha bidang perdagangan bagi keluarga miskin Pelatihan dan sarana prasarana Terpenuhinya pendukung usaha bidang pijat pengadaan sarana bagi keluarga miskin prasarana pendukung usaha bidang Desain Grafis bagi keluarga miskin Pelatihan dan Sarana prasarana Terpenuhinya pendukung usaha bidang pengadaan sarana pembuatan aneka cake prasarana pendukung usaha bidang pembuatan anakea cake bagi keluarga miskin Pelatihan dan Sarana prasarana Terpenuhinya pendukung usaha bidang pengadaan sarana pembuatan roti kering prasarana pendukung usaha pembuatan roti kering bagi Keluarga miskin
42.500.000,00
114.000.000,00
1.830.000.000,00
360.000.000,00
4 kelompok (40 Orang)
250.000.000,00
9 kelompok (90 Orang)
340.000.000,00
2 kelompok ( 20 Orang)
300.000.000,00
Pelatihan pembuatan Grabah/keramik dan bantuan Sarana prasarana bagi keluarga miskin
Terpenuhinya pengadaan sarana prasarana pendukung usaha Grabah/Kramik bagi keluarga miskin
2 kelompok ( 20 Orang)
250.000.000,00
100%
Pembinaan, bimbingan sosial pmks melalui pelatihan ketrampilan musik
2 kelompok ( 20 Terlaksananya penangan penyandang Orang) masalah kesejahteraan sosial (pmks) melalui pembinaan, bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan musik
80.000.000,00
75%
Pembinaan, bimbingan sosial pmks melalui pelatihan ketrampilan potong rambut
Terlaksanya penangan 10 anak penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) melalui pembinaan, bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan potong rambut
30
75%
31
32
V
Terwujudnya pelayanan jaminan sosial bagi PMKS
Prosentase (%) PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
25 Orang
250.000.000,00
1.385.046.500,00
33
100%
Pemulangan orang terlantar ke daerah asal
Terlaksanannya pemulangan orang terlantar ke daerah asal
17.500.000,00
34
100%
Operasional loka bina karya pandanwangi (peningkatan menjadi liponsos)
Terpenuhinya operasional loka bina karya (lbk) sebagi rumah singgah/ penampungan sementara penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks)
82.546.500,00
35
100%
Operasional penampungan twk sukun
36
100%
Operasional Program Keluarga Harapan
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
Pembinaan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) Operasional kegiatan razia pmks jalanan Bimbingan sosial/pembinaan/bantuan sosial pemenuhan kebutuhan pokok bagi lanjut usia terlantar/tidak potensial Validasi dan verifikasi data kepesertaan jkn/bpjs
41
100%
VI
Terwujudnya rasa kesetiakawanan dan kesadaran masyarakat akan kesejahteraan sosial
Prosentase (%) terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
42
100%
43
100%
44
100%
45
1001%
Tertampungnya 60 Orang gelandangan dan gelandangan psikotik Tercapainya program 60 Orang keluarga harapan (pkh) Terlaksanannya bimbingan sosial dan pembinaan bagi pmks Berkurangnya pmks jalanan Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) Terlaksanya validasi dan verifikasi data kepesertaan jaminan kesehatan nasional melalui bpjs
Bantuan bahan pokok bagi penyandang cacat berat Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Pembinaan psm kelurahan se kota Terselenggaranya malang dan fk psm kota malang pembinaan psm dan tksk kota malang Pemeliharaan dan penataan tmp Terpeliharanya suropati dan monumen trip, kebersihan/ penataan Legiun Veteran dan kemanfaatan tmp suropati dan taman makam trip Pemberdayaan karang wredha
Penguatan lembaga taruna siaga bencana (tagana)
Terselenggaranya pembinaan karang werdha kota malang Terlaksananya pembinaan tagana
90.000.000,00 220.000.000,00 75.000.000,00
150 Orang
200.000.000,00
48 kali setahun
125.000.000,00
305 Orang
475.000.000,00
240 petugas pendataan 100 orang
100.000.000,00 1.137.250.000,00
140.000.000,00 62 Orang/4 kali/setahun
terpeliharanya kebersihan selama 1 tahun 1000 Orang
50.000.000,00
125.000.000,00 125.000.000,00
46
100%
Sosialisasi ugb dan pub
Pembinaan penyelenggaraan ugb dan pub Pemberdayaan karang taruna kota Pembinaan karang malang taruna
47
100%
48
100%
Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial
Terselenggaranya sarasehan tentang nilainilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial
49
100%
Sosialisasi/penyuluhan pencegahan korban tindak kekerasan
Terlaksanya sosialisai pencegahan kornam tindak kekerasan
50
100%
51
100%
52
100%
53
75%
90 Orang
135 Orang ( Pengusaha, perbankkan, Even Organiser, Kepolisian, Notaris, Ketua Yayasan, SKPD Terkait ) 57 Kelurahan
82.250.000,00 110.000.000,00
150.000.000,00
Honor petugas pengurus administrasi dan kegiatan paraLegiun Veteran, DHC 45 dan Perintis Kemerdekaan Pembentukan dan pembinaan Terbentuknya komite PKK dan Tokoh komite penanganan pmks penanganan pmks kota Masyarakat malang Peringatan hari-hari besar Terlaksanya pengiriman SKPD dan nasional dan kegiatan pemerintah psks mengikuti upacara Instansi Terkait peringatan hari- hari lainnya besar nasional dan kegiatan pemerintah lainya
30.000.000,00
Pembinaan psks/penguatan Terlaksanya sosialisai kelembagaan koordinator kegiatan program dan kegiatan kesejahteraan sosial (k3s) kota kesejahteraan sosial malang Pelatihan Tata Boga bagi Disabilitas
100 Orang
75.000.000,00
100 Orang
100.000.000,00
-
54 VII
75% Prosentase (%) keberhasilan Terwujudnya kesejahteraan PMKS peserta kemandirian Penyandang Masalah Program Desaku Menanti KesejahteraanSosial (PMKS)
Pelatihan Sablon bagi anak jalanan Program Desaku Menanti
150.000.000,00
150.000.000,00
55
100%
Persiapan Lokasi Penempatan bagi Tuna Wisma (Desaku Menanti)
56
100%
PMKS dalam bingkai
195.000.000,00
45.000.000,00
NO 1
SKPD : DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET STRATEGIS 2 3 4
PROGRAM / KEGIATAN 5
INDIKATOR KINERJA 6
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG I.
Meningkatnya Persentase tenaga kerja yang kompetensi dan mendapatkan pelatihan produktifitas tenaga berbasis kompetensi kerja serta perluasan kesempatan kerja
45%
Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
Tercapainya peningkatan produktifitas dan kualitas tenaga kerja
Jumlah peserta 14 orang kegiatan Pelatihan servis/teknisi komputer
1
Persentase pelatihan tenaga kerja yang lulus dengan predikat memuaskan
33%
Pendidikan dan Pelatihan servis/teknisi komputer
II
Persentase pelatihan tenaga kerja yang lulus yang ditempatkan Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
17%
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3
Persentase lulusan pelatihan yang berwirausaha
55%
4
Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan
40%
5
Rasio penduduk yang bekerja
98%
2
48%
Terwujudnya peningkatan kesempatan kerja Penyusunan Database Tenaga Tersedianya database Kerja Daerah ketenagakerjaan terutama data pengangguran se-Kota Malang Sosialisasi Perlindungan CTKI dan Jumlah peserta PPTKIS Sosialisasi Perlindungan CTKI dan PPTKIS Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan pendidikan dan pelatihan Penguatan ekonomi masyarakat Terserapnya tenaga dalam rangka mengurangi kerja dalam kegiatan pengangguran melalui kegiatan padat karya Padat karya infrastruktur infrastruktur Pembangunan/Perbaikan saluran pembangunan/perbaika air (di kelurahan Jatimulyo) n saluran air
80%
80%
1 dokumen
200 orang
1 paket
66 orang
5.000.000.000,00 165.000.000,00
165.000.000,00
2.812.500.000,00 85.000.000,00
200.000.000,00
27.500.000,00
300.000.000,00
KETER ANGAN 9
6
Rasio daya serap tenaga kerja
7
Angka partisipasi angkatan kerja
8
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
9
10
11
12
65
Penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka mengurangi pengangguran melalui kegiatan Padat karya infrastruktur Pembangunan/Perbaikan saluran air (di kelurahan Jatimulyo)
66 orang Terserapnya tenaga kerja dalam kegiatan padat karya infrastruktur pembangunan/perbaika n saluran air
300.000.000,00
65%
Penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka mengurangi pengangguran melalui kegiatan Padat karya infrastruktur Pembangunan/Perbaikan saluran air (di kelurahan Cemorokandang)
66 orang Terserapnya tenaga kerja dalam kegiatan padat karya infrastruktur pembangunan/perbaika n saluran air
400.000.000,00
7,50%
Penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka mengurangi pengangguran melalui kegiatan Padat karya infrastruktur Peningkatan jalan (di kelurahan Cemorokandang) Penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka mengurangi pengangguran melalui kegiatan Padat karya infrastruktur Pembangunan/Perbaikan saluran air Penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka mengurangi pengangguran melalui kegiatan Padat karya infrastruktur Pembangunan/Perbaikan saluran air Penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka mengurangi pengangguran melalui kegiatan Padat karya infrastruktur Pembangunan/Perbaikan saluran air Penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka mengurangi pengangguran melalui kegiatan Padat karya infrastruktur Peningkatan jalan
Terserapnya tenaga kerja dalam kegiatan padat karya infrastruktur peningkatan jalan
66 orang
400.000.000,00
Terserapnya tenaga kerja dalam kegiatan padat karya infrastruktur pembangunan/perbaika n saluran air Terserapnya tenaga kerja dalam kegiatan padat karya infrastruktur pembangunan/perbaika n saluran air Terserapnya tenaga kerja dalam kegiatan padat karya infrastruktur pembangunan/perbaika n saluran air Terserapnya tenaga kerja dalam kegiatan padat karya infrastruktur peningkatan jalan
66 orang
250.000.000,00
66 orang
250.000.000,00
66 orang
300.000.000,00
66 orang
300.000.000,00
III
Persentase kasus yang Terwujudnya perlindungan tenaga diselesaikan dengan kerja dan terciptanya Perjanjian Bersama (PB) iklim usaha yang kondusif dan harmonis
65,00%
13
Persentase perusahaan yang menerapkan UMK
14
Persentase pemeriksaan perusahaan
68,31%
15
Persentase perusahaan yang memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Persentase pengujian peralatan di perusahaan
35,00%
16
75%
80%
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Terwujudnya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
Intensifikasi Pembinaan dan Pengawasan Norma Kerja
Jumlah perusahaan 648 perusahaan sasaran kegiatan intensifikasi pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan
Jumlah peserta 50 orang bimbingan teknis peningkatan kualitas kader norma ketenagakerjaan Bimtek pertolongan pertama pada Jumlah peserta bimtek 100 orang kecelakaan (P3K) pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)
Bimbingan teknis peningkatan kualitas kader norma ketenagakerjaan
85.000.000,00
75.000.000,00
100.000.000,00
72.500.000,00
45,00%
Pengawasan norma kerja malam wanita
74,00%
Bimtek keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
22,00%
Penyuluhan penyalahgunaan dan Jumlah peserta 100 orang peredaran narkoba bagi pekerja di penyuluhan perusahaan penyalahgunaan dan peredaran narkoba bagi pekerja di perusahaan
120.000.000,00
19
Bimbingan Teknis Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Jumlah peserta bimtek 50 orang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
118.847.000,00
20
Bimbingan Teknis Perlindungan Norma Kerja
Jumlah peserta bimtek 100 orang Perlindungan Norma Kerja
100.000.000,00
17
18
Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Persentase pengajuan klaim peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan aktif yang dilayani
Jumlah perusahaan 30 perusahaan sasaran kegiatan pengawasan norma kerja malam wanita Jumlah peserta bimtek 50 orang keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
1.496.347.000,00
75.000.000,00
Jumlah peserta bimtek 50 orang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3)
75.000.000,00
21
Bimtek sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3)
22
100 orang Jumlah peserta Pembinaan tentang Pemahaman pembinaan tentang dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pemahaman dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
75.000.000,00
23
Pembinaan tentang pemahaman Permenakertrans nomor 19 tahun 2012, Syarat-syarat kerja dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan tentang Hubungan Industrial
100 orang Jumlah peserta Pembinaan tentang pemahaman Permenakertrans nomor 19 tahun 2012, Syarat-syarat kerja dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan tentang HI
85.000.000,00
24
Pembinaan LKS Tripartit Kota Malang dan Pemantauan UMK dan THR
Frekwensi rapat LKS Tripartit, Pemantauan UMK dan pemantauan THR
25
Pembahasan Usulan UMK Malang Frekwensi rapat 26 kali rapat Tahun 2017 pembahasan UMK Kota Malang tahun 2016
26
Sosialisasi UMK Kota Malang Tahun 2017
Jumlah peserta sosialisasi UMK tahun 2016
5 kali rapat tripartit/1 kali pemantauan UMK / 1 kali pemantauan THR
250 orang
80.000.000,00
360.000.000,00
75.000.000,00
IV
Program Pelayanan Administrasi Terwujudnya Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran
100%
27
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12 bulan
47.275.000,00
28
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
16 jenis alat/ rek. Telepon
14.575.000,00
29
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
33 jenis alat kebersihan
30.250.000,00
30
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
10 mesin ketik / 12 komputer / 20 printer / 12 AC / 1 mesin foto copy / 2 UPS
20.000.000,00
31
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis 55 jenis ATK kantor yang disediakan
32
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jenis dan jumlah blangko cetakan dan penggandaan
12 jenis cetakan dan 3 jenis penggandaan
33.000.000,00
33
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1 kali rapat th / 2 kl rapat semesteran / 6 kl rapat rutin 90 kali perjalan dinas
9.200.000,00
34
Frekwensi penyediaan makanan dan minuman dalam rapat dinas dan tamu Frekwensi perjalanan dinas dan rapat koordinasi/konsultasi
35
Pawai Pembangunan
Terlaksananya Pawai Pembangunan
1 paket
Pelaksanaan pengiriman surat dan dokumen dinas Jumlah peralatan listrik yang disediakan dan pembayaran rekening telepon Jumlah alat kebersihan yang disediakan dan biaya tenaga kebersihan Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki
290.600.000,00
36.300.000,00
75.000.000,00
25.000.000,00
Program penduku ng pencapai an sasaran strategis I dan II
V
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
75.950.000,00
36
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Frekwensi pemeliharaan kendaraan dinas / operasional kantor
14 kali servis rutin, 14 kali penggantian suku cadang dan penggantian pelumas 20 kali
75.950.000,00
VI
100% Program Peningkatan Terwujudnya Pengembangan Sistem Pelaporan Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
37
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
38
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
39
Penyusunan SPP, IKM, SPM dan SOP SKPD
40
Pembuatan Web Server dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan
Jumlah dan jenis dokumen laporan capaian kinerja yang tersusun Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun Terlaksananya Penyusunan SPP, IKM, SPM dan SOP SKPD
159.603.000,00
5 dokumen / RKA, DPA, PRKA, DPPA, LAKIP
28.853.000,00
12 buku cetak laporan
78.750.000,00
4 dokumen @ 15 buku
35.000.000,00
Terlaksananya 1 paket Pembuatan Web Server dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan
7.000.000,00
Program penduku ng pencapai an sasaran strategis I dan II
Program penduku ng pencapai an sasaran strategis I dan II
41
Terlaksananya Penyebarluasan informasi ketenagakerjaan dan transmigrasi penyebaran informasi ketenagakerjaan melalui website melalui website
1 paket
10.000.000,00
NO 1
SKPD : DINAS KOPERASI DAN UKM SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 2 3
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
4
5
INDIKATOR KINERJA 6
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG
I
1. Meningkatnya kualitas kelembagaan Persentase koperasi aktif koperasi
76,24%
2
3
4
5
II
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Terfasilitasinya koperasi dalam Fasilitasi Pembentukan Perubahan pembentukan, Dan Pembubaran Koperasi perubahan dan pembubaran Terlaksananya pembinaan, Pembinaan, Pengawasan Dan pengawasan dan Penilaian Koperasi Berkualitas penilaian koperasi berkualitas Terlaksananya Monitoring Perkembangan monitoring Kelembagaan Koperasi perkembangan kelembagaan koperasi Terlaksananya sosialisasi Sosialisasi Perkoperasian bagi perkoperasian bagi Pengelola Angkutan Umum pengelola angkutan umum Terlaksananya sosialisasi Gerakan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Masyarakat Sadar Sadar Koperasi dalam rangka Koperasi dalam rangka Peringatan Hari Koperasi ke 69 peringatan Hari Koperasi ke 69
1
2. Meningkatnya UKM yg memiliki kemampuan manajemen pengelolaan usaha
Persentase UKM yg memiliki kemampuan manajemen pengelolaan usaha
77,64%
5.500.000.000,00
Program Pengembangan Sistem Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
800.000.000,00
100 koperasi
150.000.000,00
80 koperasi
200.000.000,00
200 koperasi
100.000.000,00
120 orang
150.000.000,00
450 orang
200.000.000,00
300.000.000,00
KETER ANGAN 9
Sosialisasi Peningkatan Fasilitas Kemudahan Legalitas Badan Usaha UMKM Sosialisasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
6
7
III
3. Meningkatnya UKM dalam mengakses sistem pendukung usaha
Persentase UKM dalam mengakses sistem pendukung usaha
67,86%
Meningkatnya legalitas usaha UKM
110 UKM
150.000.000,00
Meningkatnya kemitraan usaha UKM
110 UKM
150.000.000,00
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
8
Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk UMKM Kota Malang Dalam Provinsi
9
Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk UMKM Kota Malang di Dalam Kota
10
Workshop Kesehatan Koperasi
11
Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk UMKM di luar Provinsi
12
Validasi Data UKM
13
Workshop Pengembangan Usaha Koperasi di sektor riil
3.450.000.000,00 Terlaksananya pengembangan jaringan pemasaran produk UMKM Kota Malang dalam provinsi Terlaksananya pengembangan jaringan pemasaran produk UMKM Kota Malang di dalam kota Terlaksananya workshop kesehatan koperasi Terlaksanya pengembangan jaringan pemasaran produk UMKM di luar provinsi Terlaksanya validasi data UKM Terlaksanya workshop pengembangan usaha koperasi di sektor riil
15 UKM
240.000.000,00
30 UKM
155.000.000,00
75 koperasi
120.000.000,00
15 UKM
680.000.000,00
700 UKM
75.000.000,00
75 koperasi
125.000.000,00
14
15
16
17
18
Terlaksanya pembinaan kemampuan dan Pembinaan Kemampuan dan keterampilan kerja Keterampilan Kerja Masyarakat di masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau lingkungan industri melalui Pelatihan Anyaman tembakau melalui Pandan Pelatihan Anyaman Pandan Terlaksananya Pembinaan Pembinaan Kemampuan dan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Keterampilan Kerja Lingkungan Industri Tembakau Masyarakat di melalui Pelatihan Aplikasi Kain Lingkungan Industri Perca Tembakau melalui Pelatihan Aplikasi Kain Perca Terlaksananya Pembinaan Pembinaan Kemampuan dan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Keterampilan Kerja Lingkungan Industri Tembakau Masyarakat di melalui Pelatihan Kue Kering Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Kue Kering Terlaksananya Pembinaan Pembinaan Kemampuan dan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Keterampilan Kerja Lingkungan Industri Tembakau Masyarakat di melalui Pelatihan Lukis Kain Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Lukis Kain Terlaksananya Pembinaan Pembinaan Kemampuan dan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Keterampilan Kerja Lingkungan Industri Tembakau Masyarakat di melalui Pelatihan Lukis Gelas Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Lukis Gelas
300 UKM
300.000.000,00
DBHCHT
300 UKM
300.000.000,00
DBHCHT
300 UKM
300.000.000,00
DBHCHT
300 UKM
300.000.000,00
DBHCHT
300 UKM
300.000.000,00
DBHCHT
Terlaksananya workshop perpajakan bagi koperasi Terlaksananya Workshop Pengembangan dan workshop Peningkatan Jaringan Usaha pengembangan dan Koperasi penigkatan jaringan usaha koperasi Terlaksananya Workshop Manajemen Pengelolaan workshop manajemen Permodalan bagi Pengurus pengelolaan Koperasi permodalan bagi pengurus koperasi Terlaksananya Workshop Manajemen Pengelolaan workshop manajemen Permodalan bagi Pengawas pengelolaan Koperasi permodalan bagi pengawas koperasi Terlaksananya Workshop Permodalan KUR bagi workshop permodalan UKM Anggota Koperasi KUR bagi UKM anggota koperasi Workshop Perpajakan bagi Koperasi
19
20
21
22
23
IV
4. Meningkatnya kualitas pelayanan koperasi dan UKM
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
76,67%
75 koperasi
140.000.000,00
75 koperasi
125.000.000,00
50 koperasi
95.000.000,00
60 koperasi
100.000.000,00
60 koperasi
95.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
24
Penyediaan jasa surat menyurat
25
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
26
Penyediaan jasa kebersihan kantor
27
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
28
Penyediaan alat tulis kantor
29
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
562.500.000,00 Tersedianya administrasi jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
2.500 surat
4.000.000,00
12 bulan
67.000.000,00
12 bulan
37.500.000,00
12 bulan
9.000.000,00
12 bulan
40.000.000,00
12 bulan
35.000.000,00
30
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
31
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
32
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
33
Penyediaan makanan dan minuman
34
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
35
Peringatan hari besar nasional
V
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
36
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
37
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
VI
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
38
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu Terakomodasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya peringatan hari besar nasional
12 bulan
5.500.000,00
12 bulan
175.000.000,00
12 bulan
10.000.000,00
12 bulan
17.000.000,00
12 bulan
140.000.000,00
12 bulan
22.500.000,00
291.500.000,00 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksannya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan
168.000.000,00
12 bulan
123.500.000,00
96.000.000,00 Tersusunnya laporan capaian kinerja
10 dokumen
8.500.000,00
39
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran
15 dokumen
40
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun
5 dokumen
41
Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
Tersusunnya Rencana Kegiatan dan Anggaran
10 dokumen
12.000.000,00
42
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Tersusunnya Survei Kepuasan Masyarakat
10 dokumen
8.500.000,00
60.000.000,00 7.000.000,00
NO 1
SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET STRATEGIS 2 3 4
PROGRAM / KEGIATAN 5
INDIKATOR KINERJA 6
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG I
1
Meningkatnya nilai sejarah, tradisi, adat istiadat dan kepurbakalaan sebagai warisan luhur
10.307.660.000,00 775.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
Meningkatnya Jumlah Objek cagar budaya yang terawat
39,92%
2
Pembinaan Kelompok Kebudayaan terciptanya komunikasi timbal balik antar kelompok kebudayaan dan pemerintah kota malang
75 orang
Perawatan Benda Cagar Budaya (Replika Arca)
3
4
5
6
Adanya Pemetaan tentang khazanah sejarah, tradisi dan seni budaya khas Kota Malang
7
Cakupan SDM kesenian
ada
100%
Perawatan Situs Benda 1 Replika Arca Cagar Budaya dan Perawatan 100 arca Jaringan Kota Pusaka Indonesia Peningkatan 15 orang delegasi (JKPI) pemahaman keanekaragaman seni dan budaya daerah Pemeliharaan dan Pengembangan Terpenuhinya sarana 8 Orang Museum Mpu Purwa pemeliharaan dan Outsourcing dan pengembangan 12 bulan museum Mpu Purwa Perawatan Pemberdayaan Duta Budaya dan terlaksananya 30 pasang Duta Museum Kota Malang pemberdayaan duta budaya dan duta musium Ranperda Cagar Budaya Tersedianya Ranperda 1 Naskah Cagar Budaya akademik dan 1 Ranperda Workshop Seniman dan Budayawan
Terlaksananya pembinaan terhadap seniman Kota Malang
100 orang
100.000.000,00
75.000.000,00 150.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
KETER ANGAN 9
II
8
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
Semakin dikenalnya seni budaya dan tradisi Kota Malang Cakupan gelar seni
100%
Festival Bunga (Malang Flower Carnifal)
9
Gebyar Seni Budaya UPT Tareko
10
Pelangi Seni Budaya Nusantara
11
Malang Culture and Art Festival
12
Festival Lampion dan Barongsai
13
Percussion Street/Patrol
14
Lomba Foto Museum, Situs-situs BCB dan Film Pendek Budaya Kota Malang Pentas kreatifitas seni malang night market Pagelaran Kesenian Tradisional dan Kreasi Baru Ruwatan Kota Malang (kemasan budaya dan religi)
15 16 17
18 19
Kirab Budaya dalam rangka HUT Kota Malang Festival Kuliner Khas Nusantara
20
Festival Seni Religi
21
Cakupan misi kesenian
100%
Pergelaran Seni Pertunjukan Daerah Kota Malang di TMII Jakarta
4.840.000.000,00
Dikenalnya kota malang sebagai kota bunga yang sejuk Terjaganya seni dan budaya Seni Pertunjukan Daerah kota Malang Terpeliharanya kebudayaan Malangan Terjaganya seni dan budaya lampion dan barongsai di kota malang Meningkatnya promosi budaya Meningkatnya promosi wisata
100 orang
225.000.000,00
20 kali
150.000.000,00
3 event
300.000.000,00
100 orang
615.000.000,00
40 orang
300.000.000,00
75 peserta
150.000.000,00
75 peserta
150.000.000,00
apresiasi kesenian 8 bulan daerah kota malang Seni Pertunjukan 100 orang Daerah Kota Malang Terwujudnya seni 1 pagelaran budaya tradisional wayang kulit dan 1 kali selamatan pertunjukan daerah kota Malang kota Terwujudnya kirab 50 peserta budaya Malangan festival kuliner khas 100 orang nusantara sebagai daya tarik pengembangan kepariwisataan
150.000.000,00
Seni Pertunjukan daerah kota malang Tercapainya penyebaran informasi potensi pariwisata kota Malang
30 orang
150.000.000,00
50 orang
350.000.000,00
250.000.000,00 250.000.000,00
300.000.000,00 200.000.000,00
22
APEKSI
Tercapainya penyebaran informasi potensi pariwisata kota Malang Diplomasi Budaya Meningkatnya promosi kebudayaan Pawai Budaya Kegiatan Indonesia Meningkatnya promosi Creative Cities Converence kebudayaan
23 24
25
III
Cakupan organisasi kesenian
Meningkatnya Kwalitas Pelayanan Masyarakat
67%
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Budaya
45 orang
250.000.000,00
10 seniman
300.000.000,00 600.000.000,00
Terjaganya seni budaya 60 orang / 25 kota malang kelompok budaya
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
150.000.000,00 707.400.000,00
26
Penyediaan jasa surat menyurat
Terpenuhinya jasa surat menyurat sebagai bagian dari pelayanan administrasi perkantoran
12 Bulan
35.000.000,00
27
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan
65.000.000,00
28
Penyediaan jasa kebersihan kantor
pelayanan dan operasional kantor lancar Terpenuhinya operasional kebersihan kantor sebagai bagian dari pelayanan administrasi perkantoran
12 Bulan
127.000.000,00
29
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terwujudnya perbaikan peralatan kerja kantor
12 Bulan
16.000.000,00
30
Penyediaan alat tulis kantor
Terwujudnya pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor
12 Bulan
50.000.000,00
31
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terwujudnya pemenuhan akan barang cetakkan dan penggandaan
12 Bulan
50.000.000,00
32
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor sebagai sarana pelayanan administrasi perkantoran
12 Bulan
100.000.000,00
33
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan
14.400.000,00
34
Penyediaan makanan dan minuman
12 Bulan
50.000.000,00
35
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 Bulan
150.000.000,00
36
Updating Data Website
Terpenuhinya ketersediaan akan bahan bacaan akan peraturan perundangundangan Terwujudnya kebutuhan mamin pegawai dan tamu Terpenuhinya rakor dan konsultasi keluar daerah Tersusun dan terwujudnya data terkini dalam website Disbudpar
12 Bulan
50.000.000,00
V
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan
37
Cakupan fasilitasi seni
38
Cakupan tempat kesenian
30% 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kesenian Gajayana
39
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
40
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
VI
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
774.500.000,00 Tersedianya kendaraan dinas baru Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung Terwujudnya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas operasional
1 Mobil dan 1 sepeda motor 80%
250.000.000,00 50.000.000,00
100%
50.000.000,00
100%
424.500.000,00
125.760.000,00
41
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
42
Penyusunan laporan keuangan semesteran
43
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
44
45
VII
Penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran
Meningkatnya jumlah rumah makan dan restouran
292
Pembinaan dan Pengembangan TIC dan Pramuwisata
47
Meningkatnya jumlah Hotel
105
Pemberdayaan Duta Wisata Terpilih
49
50
51
5 Laporan
25.000.000,00
1 Set
69.760.000,00
1 Set
11.000.000,00
3 Laporan
10.000.000,00
1 Laporan
10.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
Terciptanya peluang usaha dan lapangan pekerjaaan dari sektor pariwisata
46
48
Terwujudnya pelaporan capaian kinerja pelaksanaan IKK. LAKIP, IKP, IKM, LKK, LKPJ Terwujudnya buku laporan keuangan semesteran Buku laporan keuangan akhir tahun Terwujudnya dokumen anggaran RKA DPA DPPA dst Terwujudnya Dokumen PRKA dan DPPA
1.400.000.000,00
Meningkatnya target kunjugan wisatawan
Tercapainya kenaikan kunjungan wisatawan ke kota Malang Pembuatan Bahan Promosi Wisata Terwujudnya bahan Kota Malang promosi Promosi Luar Negeri Meningkatnya Kujungan wisatawan asing ke kota Malang Kegiatan mengikuti event di luar Tercapainya kota dan kerjasama promosi Penyebaran Informasi pariwisata Potensi Pariwisata Pemilihan Duta Wisata Kakang Tersedianya Duta Mbakyu Kota Malang Tahun 2015 wisata yang mampu mempromosikan kota Malang sebagai Kota Tujuan Wisata
70 orang
100.000.000,00
40 orang
100.000.000,00
3000 eksemplar
150.000.000,00
20 orang
300.000.000,00
30 orang
200.000.000,00
200 peserta dan 10 pasang finalis
250.000.000,00
52
Pemberdayaan Masyarakat Sadar Wisata Saka Pariwisata
terlaksananya 5 pokdarwis (50 komunikasi timbal balik anggota) antara masy pariwisata dan Pemkot Malang
75.000.000,00
53
Pembinaan dan Pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Bimtek Gerakan Akselerasi Sertifikasi Tenaga Kerja Pariwisata
Terlaksananya pembinaan BPPD
20 orang
50.000.000,00
terlaksananya komunikasi timbal balik antara masy pariwisata dan pemkot malang
150 peserta
75.000.000,00
Bimtek Pelaku Usaha
Tercapainya Pegawai Hotel yang profesional
150 peserta
100.000.000,00
Table Top Malang Tourism and Exhibition Fair 2016
Meningkatnya industri 25 buyer, 50 seller pariwisata
54
55
56
Meningkatnya PAD dan PDRB Kota Malang dari sektor hotel dan restoran
10,16%
VIII 57
Meningkatnya kunjungan Wisatawan Domestik dan Wisatawan Mancanegara ke Kota Malang
2,1 juta
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA Pemeliharaan dan peningkatan Terpenuhinya sarana UPTD taman rekreasi Kota Malang rekreasi alternatif yang murah dan tumbuhnya (Tareko) kepedulian terhadap pelestarian lingkungan
58
Peningkatan dan Penataan Pedagang Wisata
59
Peningkatan dan Penataan Pedagang Night Market
NO 1
SKPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 2 3
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
4
5
Meningkatnya perekonomian pedagang pasar tugu Apresiasi kesenian daerah kota malang
INDIKATOR KINERJA 6
300.000.000,00 1.385.000.000,00
12 bulan
1.210.000.000,00
40 orang
125.000.000,00
13 orang
50.000.000,00
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
KETER ANGAN 9
BELANJA LANGSUNG I
1 2 3 4 5 6 7
II
8
9
10
Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan kepemudaan yang produktif dan
10.000.000.000,00 556.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Jumlah OKP Jumlah Kegiatan kepemudaan
164 9
Forum Komunikasi antar OKP
Jumlah OKP
Seleksi paskibraka provinsi
Jumlah peserta paskibraka terpilih Jumlah pemuda pelopor terpilih Jumlah pemuda peserta terpilih Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah peserta pembinaan Jumlah peserta sosialisasi
Seleksi pemuda pelopor Bakti pemuda antar propinsi Fasilitasi kegiatan kepemudaan Pembinaan wawasan kebangsaan bagi pemuda Sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (p4gn) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
2
75.000.000,00 75.000.000,00
12
95.000.000,00
2
91.000.000,00
40
70.000.000,00
100
75.000.000,00
100
75.000.000,00
10
-
1.060.000.000,00
Pembinaan Kemampuan dan Jumlah peserta dialog keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui Pelatihan Menjahit dan Bordir tingkat Dasar
40
350.000.000,00
Pembinaan Kemampuan dan Jumlah peserta dialog keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui Pelatihan Menjahit dan Bordir tingkat Lanjutan Pembinaan Kemampuan dan Jumlah peserta dialog keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui Pelatihan Menjahit dan Bordir tingkat Terapan
30
350.000.000,00
20
300.000.000,00
11 III
12
Prosentase fasilitasi pembinaan industri olahraga Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif dan
prosentase klub olahraga aktif
prosentase cabang olahraga berprestasi tingkat Nasional
Dialog pelaku home industri olahraga
79%
Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Jumlah peserta dialog
50
60.000.000,00
-
2.108.100.000,00
120
1.000.000.000,00
47,62% Pengiriman atlet popda
Jumlah atlet
Lomba olahraga tradisional
Jumlah cabor
4
Seleksi popda
Jumlah cabor
14
16
Pemusatan latihan popda
Jumlah cabor
14
17
Prakualifikasi popda
Jumlah cabor
3
Lomba olahraga bagi penyandang cacat Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Rekreasi
Jumlah cabor
4
175.000.000,00 133.100.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 75.000.000,00
Terlaksananya Pembentukan Formi
1
75.000.000,00
1
150.000.000,00
1
100.000.000,00
13 14 15
prosentase cabang olahraga berprestasi tingkat propinsi Jumlah Event Olaraga tingkat Kota
100%
61,90% 4
18 19
Jumlah fasilitasi kegiatan pembinaan olahraga
1
Jumlah Kegiatan Fasilitasi kegiatan Olahraga Masyarakat Olahraga Peringatan Hari Olahraga Nasional Terlaksananya Kegiatan HAORNAS Pembinaan Olahraga Pelajar Jumlah cabor
20 21 22 IV
23
24
25
26
Rasio Lapangan Olahraga per 1000 penduduk prosentase pemeliharaan lapangan olahraga
0,057 16,00%
Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga Meningkatnya kualitas Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga sarana dan prasarana gor gajayana olahraga di gor gajayana Pemeliharaan rutin/ berkala Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga sarana dan prasarana gor ken arok olahraga di gor ken arok Pemeliharaan rutin/ berkala Meningkatnyakualitas sarana dan prasarana olahraga sarana dan prasarana lapangan lainnya olahraga pada lapangan lainnya Pemeliharaan sarana dan Terpeliharanya sarana prasarana lapangan volly stadion dan prasarana olahraga gajayana
14 -
100.000.000,00 4.475.000.000,00
100
75.000.000,00
100
55.000.000,00
100
45.000.000,00
1
100.000.000,00
27 28 29 30 Jumlah Pembangunan Lapangan Olahraga
31 V
Meningkatnya kualitas pelayanan kepemudaan dan keolahragaan
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
1 78
Pemeliharaan gedung gor ken arok Terlaksananya pemeliharaan gedung gor ken arok Pemeliharaan lintasan bmx Tersedianya lintasan Velodrome bmx Pemeliharaan lintasan Atletik Tersedianya lintasan Stadion Gajayana atletik Tersedianya Taman Pembuatan Taman Stadion Gajayana Stadion Gajayana Tersedianya lapangan Pembangunan lapangan tenes indoor pertandingan tenes indoor jl. surabaya Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
31
32 33 34
35 36 37 38 39 40 41
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya dokumen surat menyurat Terpenuhinya belanja jasa telepon, air, dan listrik Tersedianya alat dan bahan pembersih Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya alat-alat listrik dan penerangan
Terpenuhinya bahan bacaan dan majalah Terpenuhinya makanan minuman tamu dan rapat Rapat rapat koordinasi dan Terpenuhinya rapat konsultasi ke luar daerah koordinasi Penyediaan jasa pengaman kantor Terpenuhinya jumlah petugas keamanan Pawai pembangunan Terpenuhinya jumlah pawai Inventarisasi aset dispora Terpasangnya Papan nama Aset
1
200.000.000,00
1
200.000.000,00
1
150.000.000,00
1
150.000.000,00
1
3.500.000.000,00
-
1.162.750.000,00
1500
100.000.000,00
air 12 , Listrik 9
635.750.000,00
34
80.000.000,00
37
45.000.000,00
9
6.000.000,00
12
8.000.000,00
1280
28
18.000.000,00 100.000.000,00
7
95.000.000,00
3
25.000.000,00
10
50.000.000,00
VI
Prosentase kepuasan pegawai terhadap sarana dan
80%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung Terpenuhinya peralatan kantor gedung kantor
-
462.000.000,00
5
85.000.000,00
1
175.000.000,00
42 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 43 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 44 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 45 Pengadaan bbm dan pelumas 46 VII
Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya
10%
48 49
51 52
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Terpenuhinya bimtek untuk pns Pelaksanaan senam rutin bagi pns Terpenuhinya jumlah senam kebugaran jasmani Pengelolaan data kepegawaian dan Tersedianya data dan arsip dinas arsip kepegawaian Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
47
50
Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dinas Terpenuhinya jumlah pemeliharaan kendaraan dinas Terpenuhinya jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya bbm dan pelumas
Terpenuhinya laporan akuntabilitas kinerja dinas
6 laporan
Penyusunan laporan capaian Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Penyusunan laporan keuangan Jumlah laporan semesteran Penyusunan rencana kegiatan dan Jumlah dokumen anggaran
18
32.000.000,00
5
20.000.000,00
11500
150.000.000,00
-
54.650.000,00
2
25.000.000,00
48
7.500.000,00
95
22.150.000,00
-
121.500.000,00
3
22.000.000,00
3
76.000.000,00
4
23.500.000,00
NO 1
SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET STRATEGIS 2 3 4
PROGRAM / KEGIATAN 5
INDIKATOR KINERJA 6
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG I
1
2
II
3
4
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta menjaga keamanan dan ketertiban
1. Prosentase jumlah konflik (antar kelompok pemuda, pelajar / mahasiswa, dan antar kampung) yang termediasi
100%
Program : Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
2. Prosentase kerusuhan bermotif SARA yang diselesaikan 3. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembekalan peningkatan nilai-nilai Pancasila dan sejarah kebangsaan
100%
Penyiapan pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.000 orang
Rapat Koordinasi Unsur Muspida
6.000.000.000,00 3.050.000.000,00
Jumlah tenaga kerja pengendali keamanan lingkungan Jumlah unsur Muspida
Program : Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Penertiban tempat usaha rekreasi Jumlah tempat usaha dan hiburan umum pada bulan rekreasi dan hiburan Ramadhan umum yang ditertibkan pada bulan Ramadhan Pelaksanaan pemantauan kegiatan orang asing NGO mahasiswa dan lembaga asing
Jumlah peserta sosialisasi pemantauan kegiatan orang asing, NGO, mahasiswa dan lembaga asing
5 tim
2.750.000.000,00
1 tim
300.000.000,00
610.000.000,00 30 tempat
75.000.000,00
100 orang
60.000.000,00
KETER ANGAN 9
5
6
7
III
Fasilitasi Kominda
Jumlah peserta penyelenggaraan komunikasi dan koordinasi KOMINDA Penanganan Gangguan Keamanan Jumlah peserta Dalam Negeri di Kota Malang sosialisasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Jumlah peserta sosialisasi forum kewaspadaan dini masyarakat
100 orang
200.000.000,00
125 orang
200.000.000,00
100 orang
75.000.000,00
Program : Pengembangan wawasan kebangsaan Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Peningkatan dan Pemantapan Ketahanan Bangsa
Jumlah peserta rapat dan studi banding Jumlah pelaksanaan kegiatan siaran keliling
10
Meningkatkan kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara untuk mengikuti upacara hari-hari besar Nasional
Jumlah pelaksanaan kegiatan upacara dengan peserta 35 orang
11
Sosialisasi Penanaman Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan
91.000.000,00
12
Pembinaan Penghayat Kepercayaan
Jumlah peserta 300 orang sosialisasi penanaman nilai-nilai sejarah kebangsaan Jumlah peserta 14 kelompok HPK pembinaan Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) di Kota Malang
13
Sosialisasi Penanggulangan Narkoba
500 orang
50.000.000,00
14
Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan
Jumlah peserta sosialisasi penanggulangan narkoba Jumlah peserta Forum Pembauran Kebangsaan
100 orang
100.000.000,00
8 9
901.000.000,00 25 orang 3 kali
23 kali
450.000.000,00 10.000.000,00 100.000.000,00
50.000.000,00
15
IV
16
17
Fasilitasi pedoman pendidikan wawasan kebangsaan
Meningkatnya 1. Jumlah masyarakat yang pendidikan politik mendapatkan pelayanan dan dan pemahaman Hak pembinaan politik daerah Asasi Manusia (HAM) pada masyarakat 2. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia 3. Prosentase jumlah LSM dan Ormas yang mengikuti pembinaan
1.000 orang
500 orang
100%
18
4. Prosentase keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif
0%
19
5. Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif 6. Prosentase partisipasi pemilih dalam Pilpres
0%
20
21
V
22
7. Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilukada
0%
0%
Jumlah peserta fasilitasi pedoman pendidikan
30 orang
Program : Pendidikan politik masyarakat
50.000.000,00
629.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Ormas dan Jumlah peserta LSM pengarahan
70 organisasi
125.000.000,00
Jumlah peserta pengarahan pembuatan SPJ bantuan keuangan kepada parpol
10 parpol
40.000.000,00
Jumlah peserta pembinaan demokrasi dan politik bagi masyarakat Monitoring pelaksanaan Jumlah monitoring rekomendasi penelitian, survey pelaksanaan dan praktek kerja rekomendasi Sosialisasi Permendagri 64 / 2011 Jumlah sosialisasi dan Perwal 24 / 2011 (sosialisasi rekomendasi penelitian rekomendasi penelitian untuk perguruan tinggi)
300 orang
114.000.000,00
Fasilitasi Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda
200 orang
Fasilitasi Bantuan Keuangan kepada Parpol
Fasilitasi Pendidikan Demokrasi dan Politik bagi Masyarakat
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Rencana aksi nasional hak asasi manusia
Jumlah peserta fasilitasi pendidikan politik
12 kali
25.000.000,00
1 kali
75.000.000,00
250.000.000,00
75.000.000,00 Jumlah peserta sosialisasi rencana aksi nasional hak asasi manusia
150 orang
75.000.000,00
VI
Meningkatnya 1. Nilai survey kepuasan kualitas pelayanan masyarakat masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik
71,5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
450.000.000,00
23
Penyediaan jasa surat menyurat
ATK sebanyak 29 item
24
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pemakaian listrik, telpon dan air Honorarium petugas kebersihan, penjaga malam Perbaikan peralatan dan mesin sebanyak 7 item Pembelian surat kabar 1 jenis Pembelian mamin rapat dan tamu Biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah Pelaksanaan pawai
25
26
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
27
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
28 29
30
Pawai Pembangunan
VII
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung Pengadaan HT kantor Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan taman gedung kantor dan pengecatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala Service, suku cadang, kendaraan dinas/operasional BBM untuk kendaraan dinas
31 32
33
VIII
34
1 paket 12 bulan 3 orang
7 item
12 bulan
40.000.000,00 100.000.000,00 60.000.000,00 5.000.000,00
12 kali
25.000.000,00
30 kali
90.000.000,00
1 kali
30.000.000,00 160.000.000,00
20 buah
40.000.000,00
4 lokasi
40.000.000,00
9 unit
80.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
100.000.000,00
125.000.000,00
Dokumen LAKIP
1 dokumen
45.000.000,00
35
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Laporan keuangan semesteran
2 dokumen
80.000.000,00
NO 1
SKPD : SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS 2 3 4 5
INDIKATOR KINERJA 6
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG
12.525.000.000,00 1.304.392.400,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar Satpol PP
70%
1
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
50 orang
87.212.400,00
2
Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur
Jumlah anggota yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan mental dan fisik
220 orang
342.000.000,00
3
Peningkatan Kapasitas Sikap dan Tugas
150 orang
147.130.000,00
4
Pelaksanaan Diklat Dasar Satpol Pamong Praja
Jumlah peserta pelatihan sikap dan tugas Jumlah peserta pelatihan dasar Satuan Polisi Pamong Praja
40 orang
415.800.000,00
5
Pelatihan Dasar (Pembekalan dan Jumlah tenaga bantu Bimtek Banpol) Polisi Pamong Praja yang mendapatkan pelatihan dasar Bimbingan Teknis Smart Driving Jumlah peserta bimbingan teknis smart driving Bimbingan Teknis Pemberkasan Jumlah peserta Perkara bimbingan teknis pemberkasan perkara Program Pemeliharaan Jumlah pelanggaran Ketertiban Umum dan Perda yang ditindak
150 orang
150.000.000,00
30 orang
75.850.000,00
30 orang
86.400.000,00
I
Terlaksananya penanganan pelanggaran dengan tindakan yang tepat
Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
1,666
6
7
II
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan
1,8
700 pelanggaran
6.448.281.450,00
KETER ANGAN 9
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Jumlah patroli siaga ketertiban umum dan lingkungan dalam sehari
3 kali
9
Pemetaan Lokasi Rawan Trantib
1 dokumen
12.000.000,00
10
Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Lingkungan
3 kali sehari
1.844.150.000,00
11
Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Peta lokasi rawan trantib Jumlah patroli siaga ketertiban umum dan lingkungan Jumlah lokasi Gedung dan Aset Pemerintah Kota Malang yang diamankan
7 lokasi
1.400.039.000,00
12
Penyelenggaraan Ketertiban Umum untuk hari besar Agama, Nasional dan Pejabat VIP/VVIP Peningkatan Trantibum secara Terpadu
25 hari
100.000.000,00
35 kali
250.000.000,00
3 kali seminggu
969.567.000,00
3 kali sebulan
659.270.000,00
12 kali
200.000.000,00
500 orang
126.500.000,00
700 pelanggaran
829.255.450,00
200 pelanggaran
57.500.000,00
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
8
13
14
Pembongkaran Reklame dan Bangunan
15
Penegakan Ketrentraman dan Ketertiban Daerah Peningkatan Koordinasi dalam Pelaksanaan Pelanggaran
16
Prosentase penindakan atas pelanggaran Perda
100%
17 18 19
III
20
Meningkatnya kualitas pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
72
Jumlah pengamanan lokasi kegiatan dan pejabat negara Jumlah penertiban tramtibum dengan jajaran keamanan lainnya Jumlah penertiban pembongkaran reklame dan bangunan
Jumlah Operasi penegakan trantibum Jumlah Koordinasi Penindakan Pelanggaran Pembinaan, Pengawasan dan Jumlah peserta Penyuluhan Peraturan Daerah penyuluhan Perda Operasi Penegakan Perda Jumlah Pelanggaran yang ditemukan Penindakan Pelanggaran Jumlah Penindakan Peraturan Daerah dan Trantibum Pelanggaran Pro Justicia Program Pelayanan Administrasi Jumlah surat keluar Perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat keluar selama 1 tahun
1800 surat
514.264.900,00
1800 surat
210.608.200,00
21
12 kali
26.400.000,00
360 kali
28.875.000,00
alat tulis kantor
55 jenis
barang cetakan dan penggandaan barang elektronik dan alat listrik
10 jenis
31.927.500,00 40.227.000,00
10 jenis
3.872.000,00
720 eks
13.068.000,00
1000 dos
54.287.200,00
12 kali
80.000.000,00
2 kali
25.000.000,00
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor
pembayaran jasa telpon, air dan listrik kebersihan kantor
Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pawai Pembangunan
bahan bacaan dan pengetahuan konsumsi rapat dan tamu rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah Keikutsertaan Pawai Pembangunan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah kendaraan operasional yang Jumlah peralatan kantor yang tersedia
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala/ Kendaraan Dinas/ Operasional
kendaraan dinas operasional peralatan kantor
34
22 23 24 25
26 27 28 29
IV 30
31
32 unit
2.484.723.250,00
10 jenis
6 unit
1.242.015.250,00
10 jenis
200.000.000,00
Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
32 unit
1.000.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala/ Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Kantor yang terpelihara
20 unit
42.708.000,00
V
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Jumlah pakaian dinas yang sesuai aturan
100 stel
157.000.000,00
35
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Pakaian Dinas Kelengkapannya Harian dan Pakaian Dinas Lapangan
100 stel
157.000.000,00
32 33
VI
Program Peningkatan Jumlah dokumen Pengembangan Sistem Pelaporan laporan kinerja dan keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan
36
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja Satpol PP Penyusunan laporan keuangan semesteran
37
38
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
39
Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
40
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
41
Penyusunan Buku Profil
VII
Meningkatnya peran serta masyarkat dalam perlindungan masyarakat
Rasio Pos Kamling per 100 KK
0,51
42 VIII 43
44 45 46
Rasio Petugas Linmas per RT
1
Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Pendataan dan Pembinaan Pos Keamanan Lingkungan Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas Pelatihan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat bagi Anggota Linmas Pengerahan Dukungan Satuan Linmas Sosialisasi Peranan Anggota Linmas Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat
Jumlah eksemplar Laporan Kinerja Tahunan (LKT) 2014 Jumlah eksemplar Laporan Keuangan Semesteran Jumlah eksemplar Laporan Keuangan Akhir Tahun Akuntabilitas perencanaan kerja tahunan Evaluasi kinerja pelayanan terhadap masyarakat Dokumentasi tugas pokok fungsi dan kinerja Satpol PP Jumlah Poskamling
Data Poskamling seKota Malang Jumlah satuan linmas Jumlah peserta pelatihan Jumlah pengerahan satuan linmas linmas Jumlah peserta sosialisasi Jumlah satlinmas yang dibina
3 dokumen
128.588.000,00
10 eks
6.000.000,00
48 eks
80.000.000,00
10 eks
19.588.000,00
15 eks
8.000.000,00
10 eks
8.000.000,00
20 eks
7.000.000,00
1328 pos
50.000.000,00
1328 pos
50.000.000,00
4111 orang
1.437.750.000,00
114 orang
212.605.000,00
24 kali
99.500.000,00
500 orang
110.000.000,00
2700 orang
1.015.645.000,00
NO 1
SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET STRATEGIS 2 3 4
PROGRAM / KEGIATAN 5
INDIKATOR KINERJA 6
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG I
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Penyusunan Kajian Untuk Pengurangan Risiko bencana
Menurunnya kejadian bencana di Kota Malang Tersusunnya rencana penanggulangan bencana di Kota Malang
Penyebarluasan Informasi dan Potensi Bencana
Sosialisasi kerawanan bencana dan terbentuknya sistem informasi manajemen kebencanaan
3
Pemantauan untuk pencegahan bencana
4
Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
Monitoring dan evaluasi kawasan rawan bencana untuk Early Warning System Terbentuknya Kelurahan Tangguh bencana dan kesiapan unsur penanggulangan bencana berbasis masyarakat
1
2
II
5
Menurunkan resiko bencana melalui pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan bencana bagi seluruh pemangku
Mewujudkan Pelayanan Tanggap Darurat Bencana yang Cepat, Akurat dan Terukur
Persentase menurunnya kejadian bencana
Rata-rata Waktu tanggap (Respond Time) Bencana Persentase Korban Bencana yang Berhasil Dievakuasi
5%
< 1 Jam
100%
Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana Pelatihan dan Simulasi Tanggap darurat Bencana
Tertanganinya Korban Bencana di Kota Malang Terlaksananya Pelatihan-Pelatihan Tanggap Darurat Bencana
5%
3.500.000.000,00 605.000.000
1 kajian
55.000.000
2x
75.000.000
12 Bulan
150.000.000
3 kelurahan
325.000.000
100%
850.000.000,00
6 Kali
200.000.000,00
KETER ANGAN 9
Pengoperasian dan Peningkatan Kapasitas Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana
Terlaksananya Operasional dan Fasilitasi Kegiatan Pusdalops dan relawan penanggulangan bencana
12 Bulan
400.000.000,00
7
Penyediaan dan Penanganan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana
Tersedianya Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Bencana dan Pemeliharaannya
1 Paket
200.000.000,00
8
Penyediaan dan Penanganan Tersedianya Logistik Logistik Tanggap Darurat Bencana Untuk Tanggap Darurat Bencana Beserta Pemeliharaannya
1 Paket
50.000.000,00
6
III
9
10
11
12
Persentase Korban Bencana yang Mendapat Bantuan Logistik
Pemulihan dan Berkembangnya Seluruh Aspek Kehidupan Masyarakat Pasca Bencana Melalui Perbaikan dan Pembangunan Kembali Sarana Prasarana Fisik dan Pendampingan Non
100%
Persentase Sarana Prasarana yang Direhabilitasi Pasca Bencana
25%
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana
Persentase Sarana Prasarana yang Direkontruksi Pasca Bencana
25%
Analisis, Monitoring dan Evaluasi Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Persentase Jumlah Kepala Keluarga Korban Bencana yang mendapat Pendampingan Non Fisik Persentase Kepuasan Warga Korban Bencana Terhadap Pelayanan Penanggulangan Bencana
50%
80%
Terjaminnya Kualitas Hidup Masyarakat Pasca bencana
Tersusunnya Hasil Analisis Teknis, Penilaian Kerusakan Sarana Prasarana Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Terlaksananya Yang Rusak Pasca Bencana Rehabilitasi Sarana Prasarana Pasca Bencana Rekonstruksi Sarana dan Terlaksananya Prasarna Yang Rusak Pasca Rekonstruksi Sarana Bencana Prasarana Pasca Bencana Pemulihan Sosial Ekonomi, Terlaksananya Upaya Budaya dan Psikologis Pasca Pemulihan Kondisi Bencana Sosial, Ekonomi, Budaya dan Psikologis Pasca Bencana
100%
610.000.000,00
12 Bulan
100.000.000,00
2 Lokasi
150.000.000,00
2 Lokasi
200.000.000,00
3 Kali
160.000.000,00
IV
13
14
15
V
Terlaksananya Program Penyusunan, perencanaan, Perencanaan, Fasilitasi dan Monev Penanggulangan Bencana monitoring dan evaluasi untuk kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana Penyusunan kajian dan Peraturan Tersusunnya Perwali dan sosialisasi Perda Perundang-Undangan Untuk penanggulangan Penanggulangan Bencana bencana Monitoring dan evaluasi program Terlaksananya monev dan kegiatan penanggulangan dan survey kepuasan bencana masyarakat terhadap pelayanan penanggulangan bencana Fasilitasi Unsur Pengarah Terlaksananya Penanggulangan Bencana operasional kegiatan unsur pengarah penanggulangan bencana Program Pelayanan Administrasi Terselenggaranya Perkantoran Pelayanan Administrasi Kantor
16
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
17
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
18
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
19
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
20
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat Tersedianya Anggaran Pembayaran Listrik, Air, Telepon dan Internet Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Honorarium Petugas Kebersihan Kantor Tersedianya alat-alat Listrik Untuk Bangunan Kantor
100%
255.000.000
1 paket
100.000.000
12 Bulan
80.000.000
12 Bulan
75.000.000
670.000.000,00
500 Surat
70.000.000,00
12 Bulan
30.000.000,00
1 Paket
12 Bulan
1 Paket
7.500.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00
21
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
23
Penyediaan Makanan dan Minuman
24
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
25
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
VI
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26
Pembangunan gedung kantor
27
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
29
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
30
Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung/Kantor
31
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
VII
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Surat Kabar dan Majalah
1 Paket
90.000.000,00
12 Bulan
7.500.000,00
Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu Terlaksananya Perjalanan Dinas Untuk Rapat di Dalam dan di Luar Propinsi Jawa Timur Tersedianya Honorarium Bagi Petugas Jaga Malam Gedung Kantor BPBD Tersedianya Sarana Prasarana Kantor Yang Memadai Tersedianya Perencanaan Bangunan Gedung Kantor
12 Bulan
70.000.000,00
12 Bulan
350.000.000,00
12 Bulan
15.000.000,00
1 Paket
60.000.000,00
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Terlaksananya Operasional Kendaraan Dinas Kantor
1 Paket
90.000.000,00
1 Paket
45.000.000,00
100%
12 Bulan
340.000.000,00
125.000.000,00
Terpeliharanya 1 Paket Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya Mebeleur Kantor 1 Paket
10.000.000,00
Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur
50.000.000,00
100%
10.000.000,00
32
Diklat dan Studi Banding Penanggulangan Bencana
Terlaksananya Diklat dan Studi Banding Kebencanaan Bagi Aparatur PNS Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Administrasi Pengelolaan Keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan dan SAKIP
VIII
33
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
34
35
NO 1
Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun
SKPD : BAGIAN PEMERINTAHAN SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 2 3
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
4
5
Tersusunnya Buku LAKIP Terlaksananya Pengelolaan Keuangan SKPD Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
INDIKATOR KINERJA 6
1 kali Studi Banding
100%
1
Meningkatnya Kualitas Organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah
Prosentase dokumen yang terselesaikan tepat waktu
100%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase jumlah dokumen yang terselesaikan tepat waktu
Prosentase dokumen yang terselesaikan tepat waktu
100%
Koordinasi Penyusunan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ)
Jumlah dokumen yang terselesaikan tepat waktu
120.000.000,00
8 Buku
20.000.000,00
12 Bulan
90.000.000,00
8 Buku
10.000.000,00
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG I
50.000.000,00
100%
1 Dokumen
12.160.000.000,00 325.000.000,00
325.000.000,00
KETER ANGAN 9
II 2
Prosentase pilar batas yang dinventarisir dan terpelihara di Kota Malang
100%
3
Prosentase kebijakan daerah yang melandasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
100%
4
Prosentase personil, pendanaan, sarana dan prasarana, dokumen (P3D) yang difasilitasi untuk diserahkan
100%
III
Program Penataan daerah otonomi baru Inventarisasi dan Pemeliharaan pilar batas Kota Malang
Jumlah pilar batas yang dinventarisir dan terpelihara di Kota Malang Penyusunan Perubahan Peraturan Jumlah kebijakan daerah yang melandasi Daerah Nomor 4 tahun 2008 urusan pemerintahan tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Yang Menjadi Kewenangan kewenangan Pemerintah Daerah pemerintah daerah Fasilitasi penyerahan personil, Jumlah personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana pendanaan, sarana dan prasarana, dokumen serta Dokumen P3D (P3D) yang difasilitasi untuk diserahkan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Penguatan Penyelenggaraan PATEN (Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan) Kota Malang
100%
600.000.000,00
1 Kegiatan
100.000.000,00
1 Ranperda
250.000.000,00
1 Kegiatan
250.000.000,00
100%
9.350.000.000,00 400.000.000,00
5
Prosentase Kecamatan yang melaksanakan PATEN di Kota Malang
100%
Jumlah Kecamatan yang melaksanakan PATEN di Kota Malang
6
Prosentase RT/RW yang mendapatkan bantuan peningkatan pelayanan administrasi
100%
Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/RW
Jumlah RT/RW yang mendapatkan bantuan peningkatan pelayanan administrasi
4.675 RT/RW
8.500.000.000,00
7
Prosentase ketua RT yang mendapatkan peningkatan kapasitas
100%
Peningkatan Kapasitas Ketua RT/RW
Jumlah ketua RT yang mendapatkan peningkatan kapasitas
4.675 RT/RW
450.000.000,00
8
Prosentase petugas loket yang mendapatkan bimbingan teknis frontline
100%
Bimbingan Teknis Frontline bagi Petugas Loket Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah petugas loket yang mendapatkan bimbingan teknis frontline
62 Petugas loket Kecamatan/Kelu rahan
IV
Prosentase keikutsertaan dalam forum APEKSI
100%
9
Prosentase keikutsertaan dalam forum APEKSI
100%
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Partisipasi Dalam Forum APEKSI
Jumlah keikutsertaan dalam forum APEKSI
100%
200.000.000,00
2 kegiatan
200.000.000,00
V
Prosentase aparatur yang mendapatkan pembinaan peningkatan kapasitas
100%
10 11
12
13 14
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan pemerintahan Penyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan Award Bimbingan Teknis Pelayanan Publik dan Dampak Hukum Pelayanan Publik Bimbingan teknis Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan Bimbingan Teknis Deteksi Dini Kerawanan Sosial Bimbingan teknis standard pelayanan publik Peningkatan Pelayanan Kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah
VI
Prosentase Pelayanan Kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
100%
15
Prosentase dokumen yang terselesaikan tepat waktu
100%
16
Prosentase media yang dipergunakan sebagai sarana penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
100%
17
Prosentase kegiatan peringatan hari besar nasional yang difasilitasi
100%
Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional
VII
Prosentase dokumen yang disusun Prosentase dokumen yang disusun Prosentase data penataan wilayah kecamatan dan kelurahan
100%
Prosentase penyediaan jasa administrasi keuangan
100%
Pengembangan data / informasi / statistik Penyusunan Monografi Kota Malang Inventarisasi penyiapan data dan informasi pendukung penataan wilayah Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka pendekatan pelayan publik Pelayanan Administrasi perkantoran
18 19
VIII
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1.120.000.000,00 1 Kegiatan
900.000.000,00
62 orang
55.000.000,00
62 orang
55.000.000,00
62 orang
55.000.000,00
62 orang
55.000.000,00 335.000.000,00
Jumlah dokumen yang terselesaikan tepat waktu Jumlah media yang dipergunakan sebagai sarana penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintah daerah Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional yang difasilitasi
1 dokumen
180.000.000,00
2 media
55.000.000,00
1 paket
100.000.000,00
180.000.000,00 Jumlah dokumen yang disusun Jumlah data penataan wilayah kecamatan dan kelurahan
2 kegiatan
90.000.000,00
1 kegiatan
90.000.000,00
50.000.000,00
20
Prosentase penyediaan administrasi keuangan
jasa
Penyediaan Keuangan
Jasa
Administrasi Jumlah dokumen administrasi keuangan
1 dokumen
50.000.000,00
NO 1
SKPD : BAGIAN HUKUM SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 2 3
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
4
5
INDIKATOR KINERJA 6
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG I
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1
II
Meningkatkan kualitas Perundangundangan daerah
% Pegawai yang bersertifikat legal drafting
100%
5.112.260.000,00 57.460.000,00 Kelancaran Kegiatan Administrasi Keuangan
3 dokumen
36.960.000,00 20.500.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penataan peraturan perundangundangan
1.620.890.000,00
Jumlah himpunan produk hukum daerah yang dibukukan Jumlah produk hukum yang diredokumentasi
3 dokumen
340.400.000,00
5 dokumen
105.070.000,00
Harmonisasi dan sinkronisasi Ranperwal dan Rankepwal
Jumlah Ranperwal dan Rankepwal yang dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi
60 ranperwal, 500 rankepwal
146.300.000,00
5
Harmonisasi dan sinkronisasi Perda dan Perwal
Jumlah Perda dan Perwal yang dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi Perda dan Perwal
10 perda, 10 perwal
214.720.000,00
6
Fasilitasi rancangan Perda
Jumlah Ranperda yang difasilitasi
30 ranperda
814.400.000,00
2
Publikasi peraturan perundangundangan
3
Redokumentasi Produk hukum daerah
4
% Jumlah Perda yang sudah dievaluasi/klarifikasi oleh Gubernur Jawa Timur
100%
KETER ANGAN 9
III
Meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintah di bidang hukum
% Berkurangnya pelanggaran masyarakat terhadap produk hukum daerah
100%
Peningkatan pengetahuan masyarakat dan aparatur pemerintah di bidang hukum
7
Sosialisasi Perundang-undangan
8
Sosialisasi Perundang-undangan bidang Cukai
9
% Berkurangnya pelanggaran hukum bagi aparatur pemerintah
Penyuluhan hukum 100%
1.775.910.000,00
Jumlah peserta sosialisasi perundangundangan Jumlah peserta sosialisasi perundangundangan bidang cukai Jumlah peserta penyuluhan hukum
5 kegiatan, 750 orang
220.510.000,00
5 kegiatan, 775 orang
500.000.000,00
10 kegiatan, 600 orang
417.700.000,00
10
Pembinaan keluarga sadar hukum Jumlah peserta (kadarkum) keluarga sadar hukum
5 kegiatan, 600 orang
236.200.000,00
11
Bimbingan teknis legal drafting
1 kegiatan, 100 orang
201.500.000,00
1 kegiatan, 100 orang
200.000.000,00
12
IV 13
14
% Jumlah memasyarakatkan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah Mewujudkan Jumlah fasilitasi sidang fasilitasi penanganan yustisi masalah hukum Jumlah sidang penanganan masalah hukum di badan peradilan
Bimbingan teknis Pejabat Tata Usaha Negara 28
Jumlah peserta bimbingan teknis legal drafting Jumlah peserta bimbingan teknis Pejabat Tata Usaha Negara
11
Penerapan dan penegakan hukum Fasilitasi dan koordinasi penegakan hukum daerah
Jumlah sidang yustisi
11 sidang
195.000.000,00
140
Fasilitasi bantuan hukum
Jumlah sidang perkara di badan peradilan
140 sidang
1.463.000.000,00
1.658.000.000,00
NO 1
SKPD : BAGIAN ORGANISASI SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 2 3
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
4
5
INDIKATOR KINERJA 6
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG
3.500.000.000,00 1.200.000.000,00
Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi
100%
Program penataan kelembagaan perangkat daerah
1
Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan
100%
Penyusunan Penataan Organisasi Rancangan peraturan Perangkat Daerah daerah organisasi perangkat daerah
2
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
100%
30 Ranperwal Penyusunan Kedudukan, Susunan Rancangan Peraturan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Walikota tentang tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah pokok, fungsi dan tata kerja perangkat daerah
600.000.000,00
3
Penyusunan/Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
400.000.000,00
II
Pengembangan sistem dan prosedur ketatalaksanaan dan pelayanan publik Penyusunan sistem dan prosedur Ranperwal tentang 5 Ranperwal tetap Sistem dan Prosedur Tetap Fasilitasi penyusunan kebijakan Rancangan kebijakan 5 Ranperwal bidang ketatalaksanaan bidang ketatalaksanaan
I
4
5
Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah
Ranperwal tentang tugas pokok, Fungsi, dan tata kerja UPT
1 naskah akademik, 1 Ranperda
20 Ranperwal
6
Monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik
Laporan hasil 1 dokumen monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas pelayan publik
7
Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat
Laporan hasil survei kepuasan masyarakat
1 dokumen
200.000.000,00
460.000.000,00 131.750.000,00 100.000.000,00 63.250.000,00
165.000.000,00
KETER ANGAN 9
III
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan pemerintahan
8
Bimtek penyusunan laporan kinerja SKPD Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Evaluasi Jabatan
9 10
150.000.000,00 Jumlah SKPD yang mengirim peserta
Tersusunnya Evaluasi Jabatan Pedoman Standar Kompetensi Manajerial eselon III
Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial
IV
Perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Rencana Kerja Keputusan Sekretaris (Renja) Tahun 2016 Sekretariat Daerah tentang Daerah Kota Malang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Sekretariat Daerah Penyusunan Perjanjian Kinerja Dokumen perjanjian pada Sekretariat Daerah kinerja Laporan hasil Monitoring dan evaluasi pelaksanaan roadmap reformasi monitoring dan evaluasi birokrasi dan Ranperwal Manajemen Perubahan
13 14
V
15
16
17 18
150.000.000,00 450.000.000,00
11
12
100 SKPD
102 SKPD
200.000.000,00
102 SKPD
250.000.000,00 660.000.000,00
1 Keputusan Sekretaris Daerah
50.000.000,00
1 dokumen
60.000.000,00
1 dokumen
550.000.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Informasi capaian 3 dokumen Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja di lingkungan Kinerja SKPD Pemerintah Kota Malang Penyusunan Laporan Pencapaian Laporan hasil 2 dokumen Standar Pelayanan Minimal monitoring dan evaluasi penerapan SPM
430.000.000,00
Monitoring dan Evaluasi Internal Penerapan SAKIP Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Laporan keuangan semester 1 dan 2
210.000.000,00
120.000.000,00
9 Bagian
50.000.000,00
2 kali
50.000.000,00
VI
19
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah
Persentase responden yang puas atas layanan Sekretariat Daerah
80%
Pelaksanaan pengkajian dan penerapan standar manajemen mutu
Persentase informasi publik yang wajib tersedia yang telah dipublikasikan
100%
Pemeliharaan standar manajemen Surveillance audit ISO mutu ISO 9001:2008 pada Setda 9001:2008 pada Setda Kota Malang Kota Malang
150.000.000,00
9 Bagian
150.000.000,00
NO 1
SKPD : BAGIAN PEMBANGUNAN SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 2 3
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
4
5
INDIKATOR KINERJA 6
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG I
1
II 2
3
4 5
6
7
8
Meningkatkan kualitas kesekretariatan daerah
1. Persentase responden yang puas atas layanan kesekretariatan daerah 2. Jumlah informasi publik yang dipublikasikan
77,66
3.000.000.000,00 30.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya Laporan Keuangan Semester I dan Semester II
Program Pelayanan Administrasi Pembangunan Kegiatan Fasilitasi jumlah paket yang Penyelenggaraan ULP Kota Malang dilelang Kegiatan Penyusunan Data Penyedia Barang dan Jasa di Kota Malang Kegiatan Pedoman Penyusunan Kontrak Kegiatan Fasilitasi Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah (TPJKD)
Tersedianya data penyedia barang/jasa
2 dokumen
30.000.000
2.970.000.000 400 paket
1 dokumen
Jumlah dokumen 1 dokumen perwal kontrak 3 kali workshop Jumlah peserta worshop jasa konstruksi daerah Kegiatan Penyusunan Perwal Tata Jumlah dokumen 1 dokumen Cara Penerbitan Izin Usaha Jasa perwal tata cara Konstruksi (IUJK) penerbitan IUJK Kegiatan Pedoman Penyusunan 1 dokumen Jumlah dokumen Dokumen Pengadaan Barang/Jasa perwal pengadaan barang/jasa Pengendalian Administrasi jumlah peserta 500 orang Pembangunan sosialisasi pengendalian administrasi pembangunan
2.000.000.000 130.000.000 70.000.000 140.000.000 70.000.000 70.000.000 200.000.000
KETER ANGAN 9
10
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tersedianya laporan Pelaksanaan Administrasi monitoring dan evaluasi Pembangunan Kota Malang pelaksanaan administrasi pembangunan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tersedianya laporan Pengadaan Barang/Jasa monitoring dan evaluasi Pengadaan Barang/Jasa
16 dokumen
1 dokumen
230.000.000
60.000.000
NO 1
SKPD : BAGIAN PEREKONOMIAN DAN USAHA DAERAH SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET STRATEGIS 2 3 4
PROGRAM / KEGIATAN 5
INDIKATOR KINERJA 6
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG I
Jumlah investor baru Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal
12
1.147.500.000,00 697.500.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1
Fasilitasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah
1 Dokumen Tersedianya bahan perumusan kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
110.000.000,00
2
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah
Tersedianya bahan perumusan kebijakan pengembangan potensi perekonomian daerah
1 Dokumen
200.000.000,00
3
Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Jumlah pertemuan Tim Daerah (TPID) Pengendalian Inflasi Daerah Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah koordinasi dan Perekonomian Daerah konsultasi perekonomian daerah
8 Kali Pertemuan
200.000.000,00
1 Kali Koordinasi dan 3 Kali Konsultasi
105.000.000,00
4
5
Penyusunan Bahan Analisa Perekonomian Daerah
Tersedianya Bahan Analisa Perekonomian Daerah
1 Dokumen
82.500.000,00
KETER ANGAN 9
II
Jumlah kebijakan daerah Meningkatnya kualitas perumusan yang mendukung masuknya investasi baru kebijakan dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal
1
6
Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah Penyusunan Bahan Perumusan Tersedianya bahan Kebijakan Pengembangan Badan perumusan kebijakan Usaha Milik Daerah pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Jumlah Badan Usaha Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Milik Daerah yang menerima pembinaan Daerah dan pemberdayaan
8
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah
Persentase informasi publik yang wajib tersedia yang telah dipublikasikan
100%
9
IV
10
300.000.000,00
Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah
7
III
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
Persentase informasi publik yang wajib tersedia yang telah dipublikasikan
100%
100.000.000,00
1 Dokumen
100.000.000,00
3 BUMD
100.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah
1 Dokumen
25.000.000,00
Tersusunnya laporan keuangan semesteran
2 Laporan
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Penyusunan Data Dinamis Perekonomian Daerah
25.000.000,00 125.000.000,00
Jenis Buku Data 2 Jenis Dinamis Perekonomian Daerah
125.000.000,00
NO 1
SKPD : BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 2 3
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
4
5
INDIKATOR KINERJA 6
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG I
15.000.000.000,00 14.952.750.000,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama
1
persentase modin penerima tunjangan
100%
2
persentase pendidik keagamaan penerima tunjangan
100%
1. Fasilitasi Pemberdayaan dan Jumlah modin yang 1.020 orang dan Pemberian Insentif Modin Perawat mndapatkan insentif 250 orang Jenazah dan jumlah modin yang mendapatkan pemberdayaan 2. Fasilitasi Pembinaan dan Jumlah guru ngaji dan 6.270 orang dan 625 orang Pemberian Insentif Guru Ngaji dan guru sekolah minggu Guru Sekolah Minggu yang mendapatkan insetif, dan jumlah guru ngaji dan guru sekolah minggu yang mendapatkan pembinaan
1.611.249.500,00
2.820.330.000,00
3
3. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberian Insentif Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam
Jumlah penjaga tempat 2.209 orang dan 500 orang ibadah dan penjaga makam yang mendapatkan insentif, dan jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam yang mendapatkan pembinaan
4
4. Fasilitasi Pengurusan Rekomendasi Ijin Pendirian Tempat Ibadah 5. Fasilitasi Silaturrahmi Lembaga Keagamaan
Jumlah rekomendasi pendirian tempat ibadah Jumlah peserta silaturrahmi lembaga keagamaan
5
9.709.884.000,00
5 rekomendasi
21.226.000,00
200 orang
87.262.500,00
KETER ANGAN 9
6
6. Fasilitasi Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial
7
7. Fasilitasi safari Ramadhan
8
8. Fasilitasi Kgiatan Keagamaan HUT RI 9. Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dalam rangka Tahun Baru 2017
9
10 11 12 13 14
15 16 II
17
Jumlah peserta fasilitasi dan jumlah usulan terverifikasi Jumlah kegiatan
500 orang dan 300 usulan
73.144.000,00
10 kegiatan
Jumlah kegiatan
1 kegiatan
62.227.000,00 42.670.000,00
Jumlah kegiatan
1 kegiatan
42.670.000,00
Jumlah kegiatan
1 kegiatan
147.150.000,00
Jumlah kegiatan
1 kegiatan
42.670.000,00
Jumlah kegiatan
1 kegiatan
94.155.000,00
Jumlah kegiatan
1 kegiatan
27.562.000,00
Jumlah Kajian
1 Kajian
56.850.000,00
Jumlah Kajian
1 Kajian
56.850.000,00
Jumlah Kajian
1 Kajian
56.850.000,00
Jumlah laporan
1 dokumen
47.250.000,00
1. Penyusunan Laporan keuangan Jumlah laporan semesteran
1 dokumen
47.250.000,00
10. Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji daerah 11. Fasilitasi Kegiatan Keagamaan HUT Kota Malang 12. Fasilitasi Silaturrahmi Ulama Umara 13. Fasilitasi Gebyar Takbir Idul Fitri 1 Syawal 14. Penyusunan Data Base Penerima Hibah dan Bansos kepada Masyarakat 15. Penyusunan Data Base Pendidikan Keagamaan 16. Penyusunan Profil Tempat Ibadah PROGRAM : Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
NO 1
SKPD : BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 2 3
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
4
5
INDIKATOR KINERJA 6
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG
Jumlah Langganan Koran/majalah Jumlah upacara yang menerima layanan keprotokolan Jumlah buku
500 buku
Jumlah peserta
75 peserta
Jumlah peserta
150 peserta
Jumlah keikutsertaan dalam pelatihan/bimtek kehumasan
14 jenis 17 kali
8 peserta
Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan layanan keprotokoleran
11.525.000.000,00 Jumlah Langganan Koran/majalah Jumlah upacara yang menerima layanan keprotokolan Jumlah buku
Pembuatan buku panduan keprotokolan Penyelenggaraan Lomba Pembawa Jumlah peserta Acara (MC) untuk peserta siswa/pelajar Bimtek kehumasan dan keprotokolan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Jumlah peserta
Peningkatan ketrampilan dan kemampuan teknis aparatur
Jumlah keikutsertaan dalam pelatihan/bimtek kehumasan
14 jenis
625.000.000
17 kali
275.000.000
500 buku
75.000.000
75 peserta
150.000.000
150 peserta
200.000.000
8 peserta
50.000.000
Tersusunnya laporan keuangan semester 1 dan 2
2 kali
50.000.000
Jumlah kunjungan kerja dan outbound
2 kali
200.000.000
Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersusunnya laporan keuangan semester 1 dan 2
Jumlah kunjungan kerja dan outbound
2 kali
2 kali
Penyusunan laporan keuangan semesteran Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan pemerintahan Peningkatan kualitas aparatur kehumasan
KETER ANGAN 9
Jumlah media cetak, elektronik, dan online Jumlah Bando Jumlah Spanduk
37 media 25 item
Jumlah media cetak, elektronik, dan online Jumlah Bando
850 m2
Jumlah Spanduk
Jumlah ………. video, animasi, grafis, foto
10 paket
Jumlah jenis dokumentasi kebijakan dan kegiatan Pemerintah Kota
5 jenis
Jumlah buku
500 buku
digital kliping
1 paket
Jumlah video profil Jumlah album kegiatan Jumlah edisi majalah Kota Malang Jumlah gathering/ outbound dengan media Jumlah publikasi di media
Program kerjasama informasi dan media massa Publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota
500 keping 12 album 12 edisi 2 kali
36 Media
37 media
6.188.500.000
25 item
Fasilitasi kegiatan ICCC
Jumlah ……….
Pengisian Videotron
video, animasi, grafis, foto Jumlah jenis dokumentasi kebijakan dan kegiatan Pemerintah Kota
10 paket
250.000.000 42.500.000 25.000.000 110.000.000
5 jenis
250.000.000
Pembuatan Album Pembangunan Kota Malang Pembuatan dan Pengembangan digital kliping Pembuatan dan penyediaan dokumentasi video profil kota Pembuatan Album kegiatan pemerintah kota Pembuatan majalah pemerintah kota Kemitraan dengan pers
Jumlah buku
500 buku
digital kliping
1 paket
Sosisalisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Jumlah publikasi di media
Dokumentasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota
850 m2
10.000.000 150.000.000
500 keping
50.000.000
Jumlah album kegiatan
12 album
24.000.000
Jumlah edisi majalah Kota Malang Jumlah gathering/ outbound dengan media
12 edisi
700.000.000
2 kali
100.000.000
Jumlah video profil
36 Media
2.000.000.000
NO 1
SKPD : BAGIAN UMUM SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 2 3
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
4
5
INDIKATOR KINERJA 6
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG
25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00
Urusan Wajib Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah I 1
2
3
4 5 6 7
8
9
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
77,66
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terlayani selama 1 tahun Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya rekening air, telepon dan listrik di lingkungan Sekretariat Daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah kendaraan perizinan kendaraan layak jalan dari segi dinas/operasional administrasi dan fisik Penyediaan jasa kebersihan Penyediaan jasa kantor kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan Pemeliharaan/perbaika peralatan kerja n peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan Jumlah penyediaan penggandaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi Jumlah penyediaan listrik/penerangan bangunan komponen instalasi kantor listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah Jumlah penyediaan tangga/ bahan pembersih peralatan rumah tangga/ bahan pembersih selama 1 tahun anggaran
11.585.400.000,00 14.400 surat
275.000.000,00
12 bulan
2.500.000.000,00
806 unit
160.000.000,00
12 bulan
375.000.000,00
84 buah
95.000.000,00
35 jenis
250.000.000,00
15 jenis
200.000.000,00
15 jenis
200.000.000,00
27 jenis
150.000.000,00
KETER ANGAN 9
10 11
12
13
14
15
16
Penyediaan bahan logistik kantor
Jumlah penyediaan bahan logistik kantor Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah Rapat-rapat konsultasi ke luar daerah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan Penyediaan pelayanan tamu-tamu Pelaksanaan dinas penerimaan tamu-tamu dinas Peringatan hari jadi Provinsi Jawa Kegiatan peringatan Timur Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan Peringatan/Kegiatan Insedentil Jumlah kegiatan/upacara yang diselenggarakan Peringatan HUT Kota Malang Kegiatan/upacara peringatan HUT Kota Malang Peringatan Hari Pendidikan Kegiatan/upacara Hari Nasional Pendidikan Nasional yang diselenggarakan
3 Jenis 300 acara
75.000.000,00 1.400.000.000,00
30 tamu dinas
75.000.000,00
1 acara
50.000.000,00
500 kegiatan
3.600.000.000,00
1 acara
349.904.800,00
1 acara
60.000.000,00
17
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
Kegiatan/upacara Hari Kebangkitan Nasional yang diselenggarakan
1 acara
91.932.700,00
18
Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI
Kegiatan/upacara HUT Proklamasi Kemerdekaan ke 69 RI yang diselenggarakan
1 acara
250.000.000,00
19
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila
Kegiatan/upacara Hari Kesaktian Pancasila yang diselenggarakan
1 acara
95.000.000,00
20
Peringatan Hari Sumpah Pemuda
1 acara
110.000.000,00
21
Peringatan Hari Pahlawan
Kegiatan/upacara Hari Sumpah Pemuda yang diselenggarakan Kegiatan/upacara Hari Pahlawan yang diselenggarakan
1 acara
125.000.000,00
22
Peringatan Hari Ibu
23
Fasilitasi Kegiatan Bulan Ramadhan
24
Halal Bihalal dengan PNS, tokohtokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan Jumlah Pengadaan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan rumah Jumlah Pengadaan jabatan/dinas perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan perlengkapan gedung Jumlah Pengadaan kantor perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan rumah Jumlah Pengadaan jabatan/dinas peralatan rumah jabatan/dinas Pengadaan peralatan gedung Jumlah Pengadaan kantor peralatan gedung kantor Pengadaan mebelair rumah Jumlah Pengadaan jabatan/dinas mebelair rumah jabatan/dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor Wilayah Rutin/Berkala Gedung Sekretariat Daerah Kantor Wilayah Sekretariat Daerah
II 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Kegiatan/upacara Hari Ibu yang diselenggarakan Kegiatan buka puasa bersama yang diselenggarakan Kegiatan Halal bil Halal yang diselenggarakan
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan rumah dinas rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala mobil Jumlah mobil jabatan jabatan yang layak jalan
1 acara
105.000.000,00
2 acara
248.062.500,00
5 acara
745.500.000,00
5.425.000.000,00 225.000.000,00 kendaraan roda dua 10 unit 10 jenis
100.000.000,00
3 paket
300.000.000,00
11 jenis
100.000.000,00
1 paket
100.000.000,00
7 jenis
50.000.000,00
18 paket
1.000.000.000,00
2 paket
150.000.000,00
12 Jenis
150.000.000,00
3 unit
150.000.000,00
35
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
36
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
37
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
38
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
39
Rehabilitasi sedang/berat gedung Jumlah Rehabilitasi kantor sedang/berat gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan jaringan telekomunikasi rutin/berkala jaringan telekomunikasi
40
41
Pengadaan Perlengkapan kantor kepala daerah/wakil kepala daerah
III
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
42
43
Pengadaan pakaian kerja lapangan
44
Peningkatan dan pengembangan kedisiplinan serta ketrampilan penunjang kerja
IV
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak jalan Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Jumlah Pengadaan Perlengkapan kantor kepala daerah/wakil kepala daerah
51 unit
1.500.000.000,00
3 jenis
150.000.000,00
43 jenis
150.000.000,00
16 jenis
100.000.000,00
4 paket
1.000.000.000,00
12 bulan
3 jenis
50.000.000,00
150.000.000,00
2.075.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pengadaan pakaian kerja lapangan Tercapainya peningkatan dan pengembangan kedisiplinan serta ketrampilan penunjang kerja
19200 meter
1.750.000.000,00
620 stel pakaian
225.000.000,00
12 bulan
100.000.000,00
50.000.000,00
45
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran
46
V
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Dialog/ audiensi dengan tokohtokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat
47
48
Rapat Koordinasi Unsur Muspida (FORKOMPIMDA)
49
50
51
VI
52
VII
Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan
Persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang
100%
Jumlah dokumen LAKIP SKPD yang disusun Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun
Dokumen
2 Dokumen
50.000.000,00 3.664.600.000,00
Jumlah Dialog/ audiensi dengan tokohtokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat yang dilaksanakan
rapat koordinasi unsur Muspida (FORKOMPIMDA) yang dilaksanakan Kunjungan kerja/ inspeksi kepala Terselenggaranya daerah/ wakil kepala daerah kunjungan kerja dan inspeksi kepala daerah untuk peningkatan kinerja Belanja Rumah Tangga Kepala Terlaksananya urusan Daerah rumah tangga Kepala Daerah Belanja Rumah Tangga Wakil Terlaksananya urusan Kepala Daerah rumah tangga Wakil Kepala Daerah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan manajemen aset/ Tersedianya data barang daerah inventaris aset Sekretariat Daerah Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
24 kali
264.600.000,00
12 bulan
100.000.000,00
12 kali
150.000.000,00
12 bulan
2.200.000.000,00
12 bulan
950.000.000,00 200.000.000,00
12 bulan
200.000.000,00 2.000.000.000,00
53
54
55
dan ketatalaksanaan pemerintah daerah
pemerintahan yang diterapkan
Pengembangan dukungan analisa, Pelaksanaan kegiatan Pengembangan pertimbangan dan saran bidang dukungan analisa, pemerintahan pertimbangan dan saran bidang pemerintahan Pengembangan jaringan Jumlah Pengadaan persandian telekomunikasi jaringan persandian telekomunikasi Koordinasi penyusunan Peningkatan dan pengembangan kebijakan daerah koordinasi bahan perumusan kebijakan bidang Pembangunan bidang Pembangunan
12 kali
175.000.000,00
3 paket
50.000.000,00
12 kali
175.000.000,00
56
Peningkatan dan pengembangan koordinasi bahan perumusan kebijakan bidang Adminitrasi Umum
Koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang Adminitrasi Umum
12 kali
175.000.000,00
57
Pengembangan dukungan analisa, Pelaksanaan kegiatan pertimbangan dan saran bidang Pengembangan ekonomi dan keuangan dukungan analisa, pertimbangan dan saran bidang ekonomi dan keuangan Koordinasi penyusunan Peningkatan dan pengembangan koordinasi bahan perumusan kebijakan daerah kebijakan bidang Pemerintahan bidang pemerintahan
12 kali
175.000.000,00
12 kali
175.000.000,00
58
59
Penguatan Kapasitas Aparatur Sekretariat Daerah
60
Pengembangan Dukungan Analisa, Pertimbangan dan Saran Bidang Hukum dan Politik
61
Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah
Terciptanya kapasitas aparatur sekretariat daerah Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Dukungan Analisa, Pertimbangan dan Saran Bidang Hukum dan Politik Terciptanya Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah
12 bulan
50.000.000,00
12 kali
175.000.000,00
12 bulan
500.000.000,00
62
63
64
Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Dukungan Analisa, Pertimbangan dan Saran Pengembangan Bidang Kemasyarakatan dan SDM Dukungan Analisa, Pertimbangan dan Saran Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pengembangan Dukungan Pelaksanaan kegiatan Analisa, Pertimbangan dan Saran Pengembangan Bidang Pembangunan Dukungan Analisa, Pertimbangan dan Saran Bidang Pembangunan Fasilitasi Korps Musik Pemerintah Pelaksanaan Fasilitasi Kota Malang Korps Musik Pemerintah Kota Malang
12 kali
175.000.000,00
12 kali
175.000.000,00
12 bulan
-
NO 1
SKPD : BAGIAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET STRATEGIS 2 3 4
PROGRAM / KEGIATAN 5
INDIKATOR KINERJA 6
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG I
Meningkatnya kualitas Jumlah kebijakan daerah perumusan kebijakan yang mendukung masuknya investasi baru dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal
1.520.000.000,00
1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Pembuatan dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal Kajian Prospektus Investasi Sektor Pembuatan Mebel
Jumlah investor baru
Jumlah aplikasi sistem informasi penanaman modal Jumlah dokumen kajian prospektus investasi sektor pembuatan mebel Kajian Prospektus Investasi Sektor Jumlah dokumen Industri Tempe kajian prospektus investasi sektor industri tempe Kajian Prospektus Investasi Sektor Jumlah dokumen kajian prospektus Kerajinan Rotan investasi sektor kerajinan rotan Monitoring, Evaluasi dan Jumlah dokumen Pelaporan Kegiatan Penanaman laporan hasil Modal monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penanaman modal per semester 12 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Promosi Investasi
Jumlah kegiatan promosi investasi
1
100.000.000
1
65.000.000
1
65.000.000
1
65.000.000
2
150.000.000
3
350.000.000
KETER ANGAN 9
Jumlah fasilitasi kerjasama daerah
25
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Konsep MoU kerjasama antar daerah pada Kerjasama Antar Daerah pada bidang ekonomi Bidang Ekonomi
1
75.000.000
Konsep MoU kerjasama Fasilitasi/Pembentukan antar daerah dalam Kerjasama Antar Daerah dalam penyediaan sarana & Penyediaan Sarana dan Prasarana prasarana publik Publik
1
75.000.000
25
100.000.000
1
75.000.000
1
65.000.000
1
100.000.000
1
65.000.000
1
65.000.000
1
75.000.000
Fasilitasi Pembahasan Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama Kajian Kerjasama Wilayah Perbatasan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Evaluasi Kerjasama Daerah
Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama dan/atau MoU Jumlah dokumen kajian kerjasama wilayah perbatasan Jumlah dokumen standar operasional prosedur evaluasi kerjasama daerah
Program Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Pelaksanaan Monitoring dan Pengendalian Kerjasama Daerah
Jumlah dokumen Laporan monitoring dan pengendalian kerjasama daerah Kajian Evaluasi Kerjasama Daerah Jumlah dokumen dalam Bidang Telekomunikasi kajian evaluasi kerjasama daerah dalam bidang telekomunikasi Kajian Evaluasi Mekanisme Jumlah dokumen Kerjasama Daerah dengan Pihak kajian evaluasi Ketiga mekanisme kerjasama dengan pihak ketiga Program.... Kajian Kerjasama Luar Negeri
Jumlah dokumen kajian kerjasama luar negeri
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran
2
30.000.000
NO 1
SKPD : SEKRETARIAT DPRD SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 2 3
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
4
5 BELANJA LANGSUNG
I
1
2
3 4 5 6
7 8
9 10
11 12
Presentase Pemenuhan Meningkatnya Sarana dan Prasarana kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD
100%
INDIKATOR KINERJA 6
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
s
46.982.794.000,00 6.149.813.400
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat menyurat
Jumlah Penyediaan Jasa Surat menyurat selama 1 tahun 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Pembayaran Telpon, Sumber daya air dan Listrik air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan Komponen Istalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan Makan dan Minuman 8. Rapat –rapat Koordinasi/Konsltasi ke Luar daerah 9. Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa 10. Penyediaan jasa informasi, Publikasi dan Komunikasi 11. Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD 12. Penataan Arsip
200 surat
41.155.000
12 kali
401.194.000
Kebersihan kantor
100 kali
503.499.000
Alat Tulis Kantor
50 jenis
101.381.200
Barang Cetak dan Penggandaan Barang elektronik dan alat listrik
10 jenis
108.191.200
10 jenis
25.825.000
4000dos
736.000.000
200 kali
1.945.130.000
Konsumsi rapat dan tamu Rapat –rapat Koordinasi/Konsltasi Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa Penyediaan jasa informasi, Publikasi dan Komunikasi Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD Penataan Arsip
12 kali
63.035.000
12 Bulan
576.780.000
120 stel
301.300.000
12 Bulan
48.362.000
KETER ANGAN 9
13 14
15
16
II
Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
17
13. Peringatan/ Kegiatan Isidentil Peringatan/ Kegiatan Isidentil 14. Penyediaan Makan dan Minum Konsumsi Makan dan Rapat-Rapat Paripurna Minum Rapat-Rapat Paripurna 15. Pawai Pembangunan Jumlah Keikutsertaan Pawai Pembangunan
12 Bulan
298.191.000
30 kegiatan
933.000.000
3 kali
25.500.000
16. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
20 jenis
41.270.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
18 19 20
21
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
22
6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
23
7. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
III
Presentase Pelaksanaan Administrasi Capaian Kinerja Keuangan
100%
Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
8.187.320.000 kendaraan dinas/operasional perlengkapan rumah jabatan/dinas Perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
12unit
3.004.200.000
15 unit
890.400.000
15 unit
1.976.200.000
15 unit
204.500.000
20 unit
1.457.120.000
20 unit
594.900.000
Pemeliharaan 7 unit rutin/berkala mebeleur
60.000.000
324.421.900
24
40 exp 1. Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja dan Iktisar Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
25
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
26
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
27
4. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
28
5. Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
V
Meningkatnya Kualitas Kinerja DPRD Kota Malang
Terwujudnya Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi Kegiatan
100%
1. Pembahasan rancangan peraturan daerah
30
2. Rapat-rapat paripurna
32
33 34
35
Presentase Fasilitas rapatrapat Dewan tepat waktu
20 exp
129.758.900
20 exp
36.755.000
120 exp
68.411.000
30 exp
31.357.000
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
29
31
Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Jumlah Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
3. Kegiatan reses 4. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
58.140.000
32.321.238.700
jumlah Pembahasan rancangan peraturan daerah Jumlah Rapat-rapat paripurna Jumlah Kegiatan reses
Jumlah Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 5. Penyambutan Tamu Dinas Penyambutan Tamu Luar Daerah Dinas Luar Daerah 6. Workshop Peningkatan Fungsi Jumlah Workshop DPRD Peningkatan Fungsi DPRD 7. Pembuatan majalah mimbar jumlah Pembuatan legislative majalah mimbar legislative
30 kali keg
30 kali
7.375.680.000 670.614.000
3kali
4.048.107.000
10 kali
7.835.462.200
12 Bulan
526.276.000
2 kali
430.307.000
5000 exp
347.470.000
8. Pengelolaan Hasil Pemberitaan Jumlah Pengelolaan 19440 exp Media Cetak Hasil Pemberitaan Media Cetak 45 orang Jumlah 9. Asuransi/pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota Asuransi/pemeliharaan kesehatan pimpinan DPRD dan anggota DPRD
204.996.500
10. Outbond anggota DPRD Kota Malang
Jumlah Outbond 50 orang anggota DPRD Kota Malang 11. Pengembangan Website DPRD Pengembangan Website 1 kegiatan Kota Malang DPRD Kota Malang
271.730.000
40
12. Publikasi Kegiatan DPRD
6 unit
152.274.000
41
13. Optimalisasi/kunjungan kerja/ study banding bagi komisi A/ Pemerintahan DPRD Kota Malang
9 kali Kegiatan
999.820.000
42
14. Optimalisasi/kunjungan kerja/ study banding bagi komisi B/ Perekonomian dan keuangan DPRD Kota Malang
9 kali Kegiatan
1.081.080.000
43
15. Optimalisasi/kunjungan kerja/ study banding bagi komisi C/ Pembangunan DPRD Kota Malang
9 kali Kegiatan
1.081.080.000
44
16. Optimalisasi/kunjungan kerja/ study banding bagi komisi D/ Kesra DPRD Kota Malang
9 kali Kegiatan
999.820.000
36
37
38
39
Publikasi Kegiatan DPRD Jumlah Optimalisasi/kunjunga n kerja/ study banding bagi komisi A/ Pemerintahan DPRD Kota Malang Jumlah Optimalisasi/kunjunga n kerja/ study banding bagi komisi B/ Perekonomian dan keuangan DPRD Kota Malang Jumlah Optimalisasi/kunjunga n kerja/ study banding bagi komisi C/ Pembangunan DPRD Kota Malang Jumlah Optimalisasi/kunjunga n kerja/ study banding bagi komisi D/ Kesra DPRD Kota Malang
156.600.000
141.990.000
Jumlah Sosialisasi 10 keg Produk Hukum DPRD Kota Malang Jumlah 9 kali Kegiatan Optimalisasi/kunjunga n kerja/ study banding Peningkatan Kapasitas Badan Anggaran DPRD Kota Malang
135.075.000
19. Optimalisasi/kunjungan kerja/ study banding Peningkatan Kapasitas Badan Legislasi DPRD Kota Malang
9 kali Kegiatan Jumlah Optimalisasi/kunjunga n kerja/ study banding Peningkatan Kapasitas Badan Legislasi DPRD Kota Malang
497.600.000
48
20. Optimalisasi/kunjungan kerja/ study banding Peningkatan Kapasitas Badan Musyawarah DPRD Kota Malang
9 kali Kegiatan Jumlah Optimalisasi/kunjunga n kerja/ study banding Peningkatan Kapasitas Badan Musyawarah DPRD Kota Malang
826.400.000
49
21. Optimalisasi/kunjungan kerja/ study banding Peningkatan Kapasitas Badan Kehomatan DPRD Kota Malang
9 kali Kegiatan Jumlah Optimalisasi/kunjunga n kerja/ study banding Peningkatan Kapasitas Badan Kehomatan DPRD Kota Malang
199.880.000
50
22. Penyusunan Ranperda Inisiatif Dewan
Penyusunan Ranperda Inisiatif Dewan
51
23. Pelantikan Pimpinan PAW
45
17. Sosialisasi Produk Hukum DPRD Kota Malang
46
18. Optimalisasi/kunjungan kerja/ study banding Peningkatan Kapasitas Badan Anggaran DPRD Kota Malang
47
52
53
Pelantikan Pimpinan PAW 24. Hubungan Antar Lembaga Hubungan Antar DRD Kota Malang Lembaga DRD Kota Malang 25. Pemuktahiran Data Pemuktahiran Data Perundang-Undangan DPRD Kota Perundang-Undangan Malang DPRD Kota Malang
10 ranperda
2 keg
727.760.000
1.978.500.000 199.283.000
12 Bulan
1.105.110.000
12 Bulan
50.654.000
54
26. Optimalisasi Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan DPRD
45 org Jumlah Optimalisasi Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan DPRD
277.370.000
NO 1
SKPD : INSPEKTORAT SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 2 3
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
4
5
INDIKATOR KINERJA 6
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG I
Meningkatnya pengawasan berkualitas
Persentase SKPD 49,35% (39 hasil 1. Standar SKPD dari 77 yang menyelenggarakan Pelayanan sesuai dengan SKPD) ketentuan
3.323.084.622,00 1.937.935.809,00
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan : 1. Pelaksanaan pengawasan Jumlah pemeriksaan internal secara berkala reguler SKPD
69 SKPD
597.934.145,00
2
2.
14 SKPD
29.749.907,00
3
3. Kegiatan kegiatan fisik SKPD
1
4
5
2. Persentase SPIP SKPD yang memadai
3. Persentase penurunan pengaduan masyarakat 4. Persentase pengaduan ditindaklanjuti
kasus yang
80%
45%
100%
6
7 8
5. Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat pemkot (pemeriksaan kasus)
45%
6. Persentase SAKIP SKPD dengan nilai B 7. Persentase meningkatnya kinerja perangkat daerah
20% dari 99 SKPD 20% dari 99 SKPD
Kegiatan Monitoring PAD
Jumlah SKPD penghasil yang dimonitoring
Monitoring Jumlah kegiatan fisik SKPD yang dimonitoring 4. Penanganan kasus Jumlah pemeriksaan pengaduan/pemeriksaan khusus kasus dan pengujian dan pengujian di lingkungan pemerintah daerah 5. Kegiatan Pemantauan Jumlah siding TPTGR Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) 6. Kegiatan Pembangunan Jumlah Pilot Projek Zona Integritas pada Pemerintah Wilayah Bebas Korupsi Kota Malang
7. Kegiatan Evaluasi SAKIP SKPD 8. Kegiatan Evaluasi/Review atas kinerja SKPD
Jumlah LAKIP SKPD yang evaluasi Jumlah SKPD yang direviu kinerjanya
32 kegiatan
6 kasus
346.686.524,00 62.514.439,00
7 khusus 12 pengujian 4 kali sidang
100.000.000,00
9 SKPD
200.000.000,00
60 SKPD
51.592.404,00
28 SKPD
23.167.991,00
KETER ANGAN 9
1
2
3
4
5
9 10 11
12
II
8. Persentase SKPD yang menindaklanjuti temuan pengawasan
100%
9. Persentase Penurunan jumlah temuan pemeriksaan ekternal dan internal
10%
10. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain
55 kali
11. Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti 12. Jumlah Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
84,09% 1 Perwal
13
Meningkatnya profesionalitas APIP 14
15
13. Persentase Pejabat SDM Fungsional APIP mengikuti diklat Fungsional
75% (6/8) Auditor
62,50% (5/8) P2UPD
14. Persentase Pejabat 80% Fungsional APIP mengikuti Aditor diklat teknis 90% P2UPD
9. Kegiatan Review laporan keuangan daerah 10. Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 11. Kegiatan Tindaklanjut hasil temuan pengawasan
6
7
Pernyataan telah 1 dok reviu direviu Jumlah reviu laporan 28 LK SKPD keuangan SKPD Jumla rapat 1 kali 69 LHP pemutakhiran dan APIP dan 2 LHP pemantauan tindak BPK lanjut temuan
12. Kegiatan Koordinasi Jumlah rapat pengawasan yang lebih koordinasi pengawasan komprehensif
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 13. Program Penataan dan Jumlah Penyusunan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Rencana Perwal dan Prosedur Pengawasan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa & Aparatur Pengawasan 14. Kegiatan Pelatihan Jumlah kegiatan pengembangan tenaga pemeriksa pelatihan/workshop & aparatur pengawasan
(8/10) 15. Kegiatan Optimalisasi Jumlah kegiatan Pengawasan dan Peningkatan studi/optimalisasi Kapabilitas Aparat Pengawas pengawasan Intern Pemerintah (9/10)
55 kali
8 53.662.376,00 53.662.376,00 127.129.800,00
291.835.847,00
33.000.000,00
1 perwal
33.000.000,00
570.819.000,00
8 kegiatan
450.819.000,00
12 kali
120.000.000,00
9
1 III
16 17 18 19 20
21 IV 22
23
24 25
V 26
27 28 29
2
3
Meningkatnya 15. Hasil Nilai Survei B profesionalitas, Kepuasan Masyarakat efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan
4
5
16. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran 17. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 18. Kegiatan Penyusunan Rencana Kegiatan & Anggaran 19. Kegiatan Penyusunan LAKIP SKPD 20. Kegiatan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan 21. Kegiatan Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 22. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor 23. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor 24. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor 25. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik 27. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor 28. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 29. Kegiatan Penyediaan barang cetakan & penggandaan
8 49.407.352,00
6
7
Jumlah dokumen laporan Jumlah dokumen laporan Jumlah dokumen/kegiatan Jumlah dokumen LAKIP Inspektorat Jumlah dokumen ILHP Inspektorat
1 dokumen
5.434.352,00
1 dokumen
7.640.000,00
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan
Jumlah kegiatan SKM
1 dokumen 35 kegiatan 1 dokumen
15.333.000,00 5.500.000,00
1 dokumen
5.500.000,00
2 kali survei
10.000.000,00 438.806.000,00
Jumlah pemeliharaan AC
6 unit
Jumlah pemeliaraan peralatan gedung kantor Jumlah pemelhiaraan gedung kantor Jumlah pemelhiaraan kendaraan dinas
30 item
4.000.000,00 18.876.000,00
1 gedung
225.000.000,00
5 unit roda 4
190.930.000,00
4 unit roda 2
293.116.461,00 12 bulan
30.000.000,00
Pengadaan jasa kebersihan kantor Pengadaan ATK
12 ulan
36.738.926,00
12 ulan
35.863.130,00
Pengadaan cetak dan penggandaan
10 item
43.323.808,00
Pembayaran telepon, listrik, PDAM
9
1
2
3
4
5
6
7
8 62.813.097,00
30
30. Kegiatan Penyediaan Pengadaan peralatan/ peralatan & perlengkapan kantor perlengakapan kantor
8 item
31
31. Kegiatan Penyediaan bahan Pengadaan surat kabar bacaan dan peraturan perundang- dan peraturan perundang-undangan undangan
4 surat kabar
9.377.500,00
25 peraturan perundangaundangan 180 kali
50.000.000,00
2 Kegiatan
25.000.000,00
32
32. Kegiatan Penyediaan Pengadaan makan makanan & minuman minum rapat dan tamu
33
33. Peringatan/Insidentil
Kegiatan Partisipasi even nasional dan daerah
9
1
NO 1
2
3
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 2 3
4
5
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
4
5
6
INDIKATOR KINERJA 6
7
8
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG I
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Prosentase Penempatan pejabat struktural sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya
1
100%
Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya disiplin aparatur
99,9%
Pengadaan Tanda Pengenal PNS
75%
Penyelesaian Laporan LHKPN di Lingkungan Pemkot Malang
Tersedianya Tanda Pengenal PNS Jumlah Pejabat Wajib LHKPN yang melaporkan LHKPN
2 Prosentase pemuktahiran data Prosentase PNS yang mengumpulkan SKP tepat waktu
100%
Persentase Aparatur yang naik pangkat tepat waktu
100%
II
3 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 4 IV
75,5
100%
7.500.000.000,00 125.500.000,00
2000 bh
75.500.000,00
64 org
50.000.000,00
Program Fasilitas Pindah/Purna Jumlah PNS Pensiun Tugas PNS dan MPP yang tepat waktu
361 orang
167.300.000,00
Penyelesaian Administrasi Pensiun Dan Pemberhentian PNS dengan hak Pensiun Pelatihan Dan Pembekalan PNS Menjelang Pensiun Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Jumlah PNS Pensiun dan MPP
361 orang
77.300.000,00
Jumlah PNS Menjelang Pensiun Jumlah Penempatan Pejabat Struktural sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya
200 orang
90.000.000,00
100%
3.379.968.000,00
9
KETER ANGAN 9
1
2
3
4
5
5
Seleksi Penerimaan CPNS
6
Penyusunan Analisa Kebutuhan Diklat Pelaksanaan Pertimbangan Mutasi, Jabatan dan Pangkat Pengangkatan CPNS Menjadi PNS
7 8 9
10
Pemberian penghargaan Satyalencana Karya Satya Bagi PNS Penyelesaian Administrasi Identitas Pegawai
11
Penyusunan Data Informasi Kepegawaian Daerah
12
Penyusunan Analisis Kesenjangan Jabatan Pelaksanaan Pembinaan Kedisiplinan Pegawai Penataan Administrasi Kepegawaian
13 14
15
Pembekalan dan Penyerahan SK CPNS
17
Pengembangan Aplikasi KP dan Kenaikan gaji Berkala Analisa Kebutuhan Sumber Daya Aparatur
18
19
7 150 org
10 bk
80.768.000,00
Jumlah Pelaksanaan mutasi jabatan Jumlah CPNS menjadi PNS Jumlah PNS yang diberi penghargaan Satyalencana Jumlah kelengkapan identitas pegawai ( Taspen,Karis/Karsu) Tersedianya Buku Informasi Pegawai di lingkungan Pemkot Mlg
5 kali
649.000.000,00
506 orang
345.700.000,00
Jumlah buku Analisa Kesenjangan Jabatan Terlaksananya Pembinaan PNS Jumlah Data Kepegawaian yang diupdate Pembinaan dan Pelatihan Pasukan Jumlah Pelatihan Upacara PNS di lingkungan Pasukan Upacara Pemerintah Kota Malang
16
Proses Kenaikan Pangkat
8 696.000.000,00
6 Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang direkrut sesuai formasi Daerah Tersusunnya buku AKD
Jumlah peseta pembekalan dan penyerahan SK CPNS jumlah Aplikasi Jumlah buku penghitungan kebutuhan Sumberdaya Aparatur Jumlah kenaikan pangkat tepat waktu
250 org
10.000.000,00
200 org
15.000.000,00
8 bk
85.000.000,00
10 bk
85.000.000,00
100 skpd
142.000.000,00
13400 berkas
100.000.000,00
4 kali (361 org)
55.000.000,00
150 orang
100.000.000,00
1 aplikasi
40.000.000,00
10 bk
100.000.000,00
1500 org
180.000.000,00
9
1 20 21
22 23
2
3
4
5 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Online Evaluasi Tambahan Penghasilan Bagi Pns Di Lingkungan Pemkot Malang Fasilitasi Jabatan Fungsional Tertentu Asistensi SKP
6 Jumlah Aplikasi
1 Ranperwal. Buku Evaluasi
70.000.000,00
Jumlah JFT yang difasilitasi tercapainya SKP yang benar Jumlah aplikasi
425 orang,7 Ranperwal 100 skpd
70.200.000,00
30 kali
Pengembangan Dan Maintenance Sistem Absensi Fingerprint
25
Penanganan Kasus-kasus Perceraian dan Pelanggaran Disiplin Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pelayanan administrasi Perkantoran
Jumlah Kasus pelanggaran Disiplin dan Perceraian Jumlah Pejabat Struktural Eselon II Jumlah surat keluar selama 1 tahun
27
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat keluar
28
Penyediaan jasa komunikasi,Sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terbayarnya jasa telekomunikasi
V
29
30 31 32 33 34 35 36
Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bacaan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
8 100.000.000,00
tersedianya buku hasil evaluasi TPP
24
26
7 1 software
Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedianya alat kebersihan kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang cetakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Surat Kabar Tersedianya Makanan dan Minuman Jumlah Koordinasi dan konsultasi
1 aplikasi
40.000.000,00 100.000.000,00 45.500.000,00
1 Jabatan
270.800.000,00
3000 surat
653.400.000,00
3000 surat
38.000.000,00
12 bulan
36.000.000,00
55 unit
17.300.000,00
12 bulan
9.000.000,00
38 jenis
98.900.000,00
9 jenis
103.000.000,00
18 unit
175.000.000,00
60 kali
5.200.000,00
12 bulan 58 kali
20.000.000,00 126.000.000,00
9
6
7
37
1
2
3
4
Pawai Pembangunan
Jumlah kendaraan hias
2 kali
VI
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
38
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Terpeliharanya gedung
39
40
5
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
VII
Terpeliharanya Kendaraan Dinas selama 1 tahun Terpeliharanya mebeleur kantor Tercapainya Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntable
8 25.000.000,00 169.750.000,00
1 paket
25.000.000,00
15 unit
135.000.000,00
1 paket
9.750.000,00
3 Dokumen ,27 buku
138.900.000,00
5 bk
14.000.000,00
Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran
12 eks
75.900.000,00
Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
Tersedianya Dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja
18 bk
12.000.000,00
44
Penyusunan Buku CD Profil BKD Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
30 CD dan 30 Buku 6 eks
30.000.000,00
45
Jumlah buku Profil dan CD Tersedianya Dokumen IKM Jumlah pejabat struktural yang mengikuti Diklat kepemimpinan Jumlah Peserta Diklat Prajabatan
41
Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Penyusunan Pelaporan keuangan Semesteran
Tersedianya LAKIP
43
42
VIII
46
47
48
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Yang Profesional
Prosentase pejabat struktural yang mengikuti Diklat kepemimpinan
70,70%
Prosentase pejabat struktural dan JFU yang mengikuti Diklat Tehnis Prosentase Jabatan Fungsional Tertentu yang mengikuti Diklat Fungsional
18,70%
0,95%
Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS
Sosialisasi Peraturan Kepegawaian jumlah peserta sosialisasi peraturan
Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS
Terlaksananya senam pagi
7.000.000,00
70,70%
2.835.182.000,00
79 orang
650.090.000,00
200 org
90.000.000,00
12 bln
6.000.000,00
9
1
2
3
4
5
49
Bimbingan teknis pengadaan barang jasa pemerintah
50
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Pendidikan dan Pelatihan Teknis
51 52 53 54 55
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijasah, Ujian Dinas Tk.I Dan Tk.II
56
Bimtek Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
57
Bimtek Pengoperasian SIMPEG Online
IX
Program Pendidikan dan Kedinasan Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Praja IPDN
58
6
7
Jumlah peserta Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Jumlah Peserta Diklat PIM III Jumlah Peserta Diklat PIM II Jumlah Peserta Diklat PIM IV Jumlah Peserta Diklat Teknis Jumlah Peserta Diklat Fungsional Jumlah Peserta Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijasah, Ujian Dinas Tk.I Dan Tk.II Jumlah peserta Bimtek Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
40 orang
Jumlah peserta nimtek SIMPEG Online
3orang 3 org 80 orang
8 126.333.000,00 83.500.000,00 115.600.000,00 1.200.000.000,00
30 org
195.704.000,00
15 org
137.000.000,00
100 orang
84.605.000,00
54 orang
86.350.000,00
150 orang
60.000.000,00 30.000.000,00
Jumlah Peserta Seleksi Administrasi IPDN
25 org
30.000.000,00
9
1
NO 1
2
3
4
SKPD : BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET STRATEGIS 2 3 4
5
PROGRAM / KEGIATAN 5
6
INDIKATOR KINERJA 6
BELANJA LANGSUNG I 1
Meningkatnya Kinerja Pelayanan
Persentase Ketepatan Waktu Penerbitan Izin : 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
75%
2
3
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Peninjauan Lokasi Kelayakan Permohonan IMB bagi Bangunan Yang Sudah Berdiri Pemutihan IMB
2. Izin Gangguan (IG)
75%
4
Peninjauan Lapangan Kelayakan Permohonan Tempat Usaha dengan Gangguan
7
8 7.100.000.000,00 2.082.000.000,00
Masyarakat yang mengajukan imb bagi bangunan yang sudah berdiri Penerbitan IMB bagi bangunan yang belum memiliki izin Penerbitan Izin Gangguan yang sesuai dengan kelayakan
29.000.000,00
418.000.000,00 63.000.000,00
Penerbitan ijin usaha jasa konstruksi yang layak
25.000.000,00
6
4. Izin Pemasangan Reklame Tetap
Peninjauan Lapangan Kelayakan Permohonan Izin Reklame
5. Izin Pemasangan Reklame Insidentil 100%
PAGU (Rp)
60.000.000,00
Peninjauan Kelayakan Permohonan dan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
8
TARGET
Penerbitan Izin Gangguan yang habis masa berlakunya dan dibebaskan dari denda
3. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 75%
7
8
Peningkatan Pelayanan Izin Gangguan
5
75%
7
Ijin yang terbit sesuai kelayakannya penerbitan ijin reklame yang layak Evaluasi dan Pengawasan Pengawasan Izin Reklame Reklame yang terbit Penyediaan Jasa Administrasi Izin Meningkatnya Reklame Insidentil pada Hari pelayanan kepada Sabtu (Libur) di BP2T masyarakat pengurusan izin reklame insidentil pada hari sabtu
53.500.000,00
38.000.000,00 48.000.000,00
9
KETER ANGAN 9
1 9
10
2
3 6. Izin Trayek
7. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
4 100%
75%
11
5 Pelayanan Perizinan Keliling
Evaluasi dan Pengawasan SIUP Peninjauan kelayakan permohonan izin siup
6 Terlayaninya masyarakat yang mengajukan ijin dengan menggunakan mobil keliling Pengawasan SIUP yang terbit Penerbitan SIUP yang sesuai dengan kelayakannya Penerbitan Izin Keramaian Umum yang sesuai kelayakannya
12
8. Izin Keramaian Umum
75%
Monitoring Izin Penyelenggaraan Keramaian Umum/Tontonan
13
9. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
75%
Monitoring dan Evaluasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata
14
Persentase Pengaduan yang telah ditindaklanjuti 100% Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Penanganan pengaduan masyarakat terkait perijinan
15
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
16
83
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang sesuai kelayakannya
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Tercapainya kepuasan masyarakat Penyuluhan Perizinan Penyuluhan perizinan di tiap-tiap kecamatan
7
8 306.000.000,00
40.000.000,00 36.000.000,00 47.000.000,00
38.000.000,00
35.000.000,00
7.000.000,00 200.000.000,00
17
Bimbingan Teknis Etika Pelayanan Publik Terwujudnya pelayanan front office dan back office sesuai dengan standar etika pelayanan
150.000.000,00
18
Pengendalian Izin - Izin
Pengendalian terhadap proses Izin-izin
280.000.000,00
19
Penyusunan Buku SP dan SOP
20
pemeliharaan SMM ISO 9001 : 2008 pada BP2T Kota Malang
Tersedianya buku SP dan SOP tahun 2016 Terwujudnya SMM melalui ISO 9001 : 2008
25.000.000,00 85.000.000,00
9
1
2
3
4
5
21
Penyusunan Profil Perizinan
II
22
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengelolaan data perizinan
23
Pengembangan SIM PTSP
III
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan rancangan perda penyelenggaraan reklame
24
25 IV
26
6 Tersedianya informasi mengenai perizinan : - video profil - buku profil perizinan
7
8 98.500.000,00
1.502.000.000,00 Terlaksananya entry data perijinan data perizinan imb 1. SIM Perizinan 2. Aplikasi IKM 3. Perizinan Online 4. Penandatanganan elektronik 5. SMS Gateway 6. Integrasi Dinas Teknis 7. Sistem GIS 8. Website Perizinan 9. Aplikasi Informasi Perizinan 10. SIM PATEN
Tersusunnya rancangan perda penyelenggaraan reklame Ranperwal Titik Strategis Reklame Kajian Perwal Titik Strategis Reklame Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah Kegiatan intensifikasi/penagihan Terpungutnya retribusi retribusi izin-izin IMB dan IG yang belum terbayar
402.000.000,00 1.100.000.000,00
250.000.000,00 200.000.000,00
50.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00
9
1
2
3
4
5
6
V
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
27
Penyusunan laporan capaian Tersedianya lakip tahun kinerja dan ikhtisar realisasi 2015 kinerja skpd Penyusunan rencana kegiatan dan Tersedianya rka dan anggaran dpa tahun 2017 Penatausahaan keuangan Tersedianya laporan keuangan bp2t tahun 2016 Penyusunan kerangka kerja logis Tersedianya kelog tahun 2016 Penyusunan dokumen SPIP Tersedianya dokumen SPIP Penyusunan perubahan rencana Tersedianya PRKA dan dan anggaran DPPA Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
28 29
30 31 32 VI
33
Partisipasi keikutsertaan pelatihan formal
VII
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu
34
VIII 35
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Peningkatan kualitas aparatur -pelatihan IT
7
8 242.000.000,00
10.000.000,00 13.000.000,00 195.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 7.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 80.000.000,00
Terpenuhinya pakaian khusus hari - hari tertentu -pakaia laki-laki -pakaians perempuan
80.000.000,00
339.000.000,00 Peningkatan kinerja pelayanan -bbm kendaraan dinas -servis kendaraan r4 -servis kendaraan r2 -suku cadang r4 -suku cadang r2
224.000.000,00
9
1
2
3
4
5
6
7
8 23.000.000,00
36
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan peruntukannya -jasa perawatan printer -jasa perawatan laptop -jasa perbaikan mesin ketik -jasa perbaikan ac dan isi freon,finger,cctv,alat antrian
37
Pemeliharaan rutin/ berkala pengelolaan dan penyimpanan arsip
Arsip perijinan yang tersimpan dengan baik -kamfer gantung -spray anti serangga
92.000.000,00
IX
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim terlaksananya administrasi surat menyurat dan pengasuransian kendaraan dinas Penyediaan jasa komunikasi, Meningkatnya sumber daya air dan listrik kelancaran komunikasi dalam pelaksanaan tugas - tugas dinas bandwidth speedy rekening telepon pulsa modem
2.502.000.000,00
38
39
40
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor perawatan kebersihan
83.000.000,00
105.000.000,00
110.000.000,00
9
1 41
2
3
4
5 Penyediaan alat tulis kantor
6 Meningkatnya kinerja tata usaha kantor
7
8 125.000.000,00
kebutuhan alat tulis kantor untuk menunjang kelancaran administrasi kantor 42
43
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Meningkatnya kelancaran tugas-tugas dinas Map, Sertifikat, Formulir : '- IMB '- Reklame Tetap '- Reklame Insidentil '- Izin Gangguan '- IUJK '- TDI, IUI '- TDUP Nota Pajak Reklame SK Izin berhologram, buku saku Penerangan dan alatalat listrik yang berfungsi dengan baik -dop tl panjang 40 watt -dop 18 watt -stecker -stop kontak -klem kabel -kabel nym 100m -baterei fasilitas listrik dan penerangan kantor
430.000.000,00
10.000.000,00
9
1
2
3
4
5
6
44
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penerangan dan alatalat listrik yang berfungsi dengan baik mobil pic up main frame server komputer pc note book printer dot matrix printer laser folio printer laser multifunction printer laser A3 toner printer laser folio toner printer laser A3
45
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Meningkatnya pengetahuan sdm -jawa pos -malang pos -surya -pendidikan -kompas -majalah/tabloid
7
8 1.300.000.000,00
49.000.000,00
bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang berlaku 46
Penyediaan makanan dan minuman
Kelancaran tugas bp2t -kue/snack -air mineral -teh/kopi
47
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Peningkatan kualitas aparatur dan mekanisme perijinan perjalanan dinas dlm daerah (8x) perjalanan dinas luar daerah (3x)
85.000.000,00
105.000.000,00
9
1
2
3
4
5
6
48
Kegiatan penunjang pengadaan barang dan jasa
Kelancaran pengadaan barang dan jasa 22 paket pengadaan
49
Pawai pembangunan
Meningkatkan animo masyarakat tentang perizinan 2 Paket
7
8 50.000.000,00
50.000.000,00
9
1
NO 1
2
3
SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 2 3
4
5
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
4
5
6
INDIKATOR KINERJA 6
7
8
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG I
1
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah
- Capaian Penerimaan Pajak Daerah - % Peningkatan Pajak Daerah - % Penurunan tunggakan Pajak Daerah
100% 10% 5%
16.500.000.000,00 10.325.000.000,00
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Optimalisasi Penerimaan PBB
Optimalisasi Penerimaan PBB
- Blusukan dan pembagian sembako WP dilaksanakan sebanyak 10 Kali - Monitoring penyampaian SPPT sebanyak 3 kali - Pemenuhan ATK sebanyak 81 jenis - Pemenuham barang cetakan sebanyak 20 jenis - Even2 sosialisasi dan pelayanan PBB dll
2.850.000.000,00
9
KETER ANGAN 9
1
2
3
4
5
6
7
8 325.000.000,00
2
Pemeriksaan Pajak Daerah Kota Malang
% Wajib Pajak Lebih Tertib (taat)
- Pemeriksaan 8 jenis wajib pajak selama 11 bulan dan penyusunan 1 buku modul pemeriksaan Pajak Daerah
3
Pengelolaan Benda-Benda Berharga
Porforasi 200.000.000 lembar tiket
60.000.000,00
4
Pembukuan Dan Pelaporan
Terlaksananya Pencatatan Penerimaan, Pengeluaran, Dan Pengendalian BendaBenda Berharga Tersedianya Bahan Evaluasi Untuk Pengambilan Keputusan
12 dokumen laporan realisasi pajak daerah secara berkala
60.000.000,00
5
Kajian Administrasi Pajak Daerah Sebagai Pedoman Pengelolaan Pajak Daerah (Perwal)
200.000.000,00
6
Penagihan Dan Pelaporan Pajak Daerah (Non PBB)
400.000.000,00
1 dokumen kajian produk hukum tentang pajak daerah Meningkatnya Penagihan pajak Penerimaan Pajak dan daerah (non PBB) Berkurangnya sebanyak 40 Kali Tunggakan dan Piutang dan kegiatan penagihan PBB sebanyak 49 Kali.
9
1
6
7
7
2
3
4
Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah (Non PBB)
5
Pendataan Wajib Pajak Dan Penetapan Pajak
- Operasi reklame dilaksanakan selama 6 bl - Operasi gabungan pajak - Pemantauan potensi pajak - Cetak sebanyak 27 item -ATK sebanyak 75 item - 15 item perlengkapan kantor - 2 jenis belanja jasa kantor - Makan minum prasmanan 420 orang - 500 buah pakaian olahraga
8
Pengolahan Data Dan Penagihan Piutang PBB
Terdeteksinya Wajib Pajak PBB yang Tidak Tertagih
9
Penyelesaian Keberatan Dan Penghapusan Piutang Pajak Daerah
Tersedianya Data Penghapusan Obyek Pajak
- 13 item ATK - 600 unit patok pengaman - 2 item belanja jasa - 1 item belanja cetak - 100 kotak mamin rapat - 100 snack dan minum rapat 4 kali survey dengan sasaran 12 wajib pajak setiap survey.
8 1.950.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
9
1
2
3
4
5
6
7
10
Meningkatnya Kualitas 175 fiscus Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas Petugas Pengelola Pajak Petugas Pelayanan Pengelolaan Daerah Dalam Pelayanan Prima Pendapatan Daerah
11
Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah
12
Jalan Sehat Sadar Pajak (Sosialisasi perpajakan daerah dalam rangka HUT Kota Malang)
13
Pemilihan Putra-Putri Gatra Pajak Tersedianya kader2 Daerah yang Mampu Untuk mensosialisasikan pajak daerah Kajian Penetapan Target tahun Tersedianya bahan 2017 pendukung penetapan target tahun 2017
14
15
16
17
18
Berkurangnya Wajib Pajak yang Tidak Membayar Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah
8 400.000.000,00
800 kepala keluarga
150.000.000,00
90 % penerimaan PBB, 90% penerimaan Pajak Daerah Lainnya pada masa pajak
600.000.000,00
7 orang gatra pajak daerah
175.000.000,00
1 dokumen terkait analisa penetapan pajak daerah tahun 2017 Pendampingan Sistem Pendapatan Lancarnya Kegiatan 2 SDM yang Pajak Daerah Terintegrasi Dan Simpada terlatih terkait Online Sistem Pendapatan Pajak Daerah Terintegrasi dan Online Pengembangan Sistem Informasi Memudahkan Update Penambahan Manajemen Obyek Pajak dan Pengelolaan menu proses (SISMIOP) PBB pelayanan pada sistem Sismiop PBB Pendataan Dan Penyusunan Tersedianya Bahan 1 dokumen Database Tunggakan PBB Pendukung Verifikasi database Tunggakan PBB tunggakan PBB Perekrutan Outsourcing Petugas Peningkatan Pelayanan Outsorcing Pajak Daerah Pajak Daerah sesuai kebutuhan
50.000.000,00
90.000.000,00
200.000.000,00
600.000.000,00 40.000.000,00
9
1
2
3
4
5
19
Kajian Sensus PBB di 3 Wilayah
20
Sensus Pajak (Potensi PBB) di 3 Wilayah Program Pelaksanaan Pengkajian Dan Penerapan Standar Manajemen Mutu
II
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
Nilai survey kepuasan masyarakat
81.30
6 Terdapatnya Data Untuk Penetapan Target PBB Sesuai Dengan Kondisi Dilapangan Tersedianya Data Potensi
7 1 dokumen terkait hasil sensus di tiap kecamatan Sensus di 3 kecamatan
8 225.000.000,00
1.650.000.000,00 80.000.000,00
21
Survalance Audit Iso 9001:2008
Berjalannya Pengelolaan Pajak Sesuai Dengan Ketentuan ISO
Sertifikat ISO
III
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
22
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
12 buku laporan Tersedianya Bahan keuangan Evaluasi Untuk Pengambilan Keputusan Pendapatan dan Belanja
23
Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Akuntabilitas
Tersedianya penyusunan rencana program dan laporan akuntabilitas
24
Pelaksanaan Rencana Aksi Zona Terwujudnya SKPD Integritas menuju Wilayah Bebas Yang Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Korupsi Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
IV
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
80.000.000,00
245.000.000,00
Tersusunnya dokumen RKA, DPA, PRKA, DPPA, LAKIP, RENJA 70% indikator WBK/WBBM
100.000.000,00
45.000.000,00
100.000.000,00
2.820.000.000,00
9
1
2
3
4
5
6
7
8 850.000.000,00
25
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pelayanan Pajak Keliling Sistem Online
Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan/Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah
1 mobil pembayaran pajak online keliling dan 1 mobil kendaraan sosialisasi Pajak Daerah
26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya Service Mobil & Sepeda Motor, Penggantian Suku Cadang Mobil, Dan Belanja BBM
- Service mobil 16 unit - Service sepeda motor 53 unit - Belanja penggantian suku cadang mobil 5 unit - Belanja BBM mobil 31.015 liter - Belanja BBM sepeda motor 10.000 liter - Belanja asesoris mobil sosialisasi Pajak Daerah
850.000.000,00
27
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Peralatan Kantor Yang Terpelihara Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Menumbuhkan Semangat
10 item
200.000.000,00
28
29
30
V
- Perbaikan 50 meja & kursi - Perbaikan 1 set sofa Linked Gapura Zona Integritas
Penyempurnaan Gapura Zona Integritas di Lingkungan Block Office Pemb gedung arsip tahap II Tertatanya Arsip Pajak Lantai 2 gedung (penyempurnaan sarana dan Daerah yang Tertib dan arsip pajak prasarana gedung arsip pajak Rapi daerah daerah) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
20.000.000,00
100.000.000,00 800.000.000,00
3.030.000.000,00
9
1
2
3
4
5
6
7
8 200.000.000,00
31
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Berjalannya 1 Premi Pelaksanaan Asuransi, 69 Administrasi STNK Kendaraan Pengelolaan Pajak Lebih Bermotor, 541 Surat Keluar Baik
32
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
12 Kelancaran Publikasi dan Komunikasi untuk Media,Langganan Perpajakan Daerah Telfon dan Internet 12 bulan
1.070.000.000,00
33
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
35.000.000,00
34
Penyediaan Alat Tulis Kantor
35
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
36
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
37
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Terwujudnya 41 Jenis Alat Kenyamanan Pegawai Kebersihan dan Wajib Pajak Kelancaran Operasional 60 Item Alat Tulis Kantor Kelancaran Operasional 17 item barang cetakan dan penggandaan Kelancaran Operasional 21 item dan Kenyamanan komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor Terwujudnya - 2 item barang Kelancaran Operasional perlengkapan Kantor kantor - Almari - Komputer - Printer UPS - Interior gedung dan arsip - Front office desk - 8 jenis (40 item) belanja modal
38
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
Bertambahnya Wawasan Petugas Pemungut pajak
Langganan 9 surat kabar/majalah
75.823.000,00 112.177.000,00 17.000.000,00
800.000.000,00
20.000.000,00
9
1 39
2
3
4
5 Penyediaan Makanan Dan Minuman
6
7
Lancarnya Operasional 1. Mamin rapat : Kantor - 4.000 kotak Snack - 200 dos Air Mineral - 536 kotak Nasi Kotak - 25 prasmanan kue nampan biasa - 100 orang per paket makan prasmanan VIP
8 150.000.000,00
2. Mamin tamu : - 2.075 kotak Snack - 110 dos Air Mineral - 618 kotak Nasi Kotak - 30 prasmanan kue nampan biasa - 75 orang per paket makan prasmanan VIP
40
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terciptanya Koordinasi dan Sinkronisasi Prog. Dan Kegiatan Serta Meningkatnya Kemampuan
41
Pawai Pembangunan
Terlaksananya Sosialisasi Perpajakan Melalui Pawai Pembangunan
- Dalam daerah 10 kali - Luar daerah 4 kali - Luar negeri 1 paket 2 paket kendaraan hias
500.000.000,00
50.000.000,00
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
NO 1
2
3
SKPD : KECAMATAN KLOJEN SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 2 3
4
5
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
4
5
6
INDIKATOR KINERJA 6
7
8
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG I
Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan aksesbilitas Masyarakat (SKM) masyarakat dalam memperoleh layanan
81,20
1
Penyediaan jasa surat menyurat
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3
4
950.000.000,00 255.498.000,00
Program pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor
jumlah surat keluar sebanyak 1000 surat
1000 surat
13.302.000,00
12 bulan
44.400.000,00
12 bulan
49.448.000,00
47 jenis
33.966.500,00
pembayaran sarana telepon, air dan listrik
honorarium petugas kebersihan dan bahan pembersih
Penyediaan alat tulis kantor ketersediaan atk
5
6
7
8
9
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4 jenis
8.456.500,00
12 jenis
3.245.000,00
4 jenis
4.080.000,00
penggandaan dokumen , kartu ucapan, amplop dan map
ketersediaan komponen listrik ketersediaan surat kabar 600 orang
27.200.000,00
2 kegiatan
20.000.000,00
konsumsi untuk tamu dan rapat rapat koordinasi camat, dalam daerah dan luar daerah
9
KETER ANGAN 9
1 10
11
2
3
4
5 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
6
2 orang
8 26.400.000,00
2 kegiatan
25.000.000,00
7
honorarium petugas pengamanan
Pawai Pembangunan partisipasi kecamatan klojen dalam kegiatan pawai pembangunan
II 12
13
14
15
16
III 17
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan bertambahnya jumlah dinas/operasional kendaraan dinas berupa sepeda motor Pengadaan perlengkapan gedung kantor bertambahnya jumlah sarana dan prasarana kerja kantor berupa mebelair kantor Pengadaan peralatan gedung kantor bertambahnya jumlah sarana peralatan kantor laptop,ac, dan printer Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terpeliharanya gedung berupa pengecatan gedung kantor, perbaikan ringan saluran air dan pembuatan monumen nama kecamatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Program peningkatan kapasitas sumber dayaSenam aparatur Pelaksanaan Rutin bagi PNS
4 unit
329.151.500,00 90.642.900,00
4 jenis
34.260.400,00
4 jenis
53.030.000,00
3 kegiatan
97.318.200,00
12 bulan
53.900.000,00
12 bulan
45.260.000,00 7.760.000,00
honorarium sopir dan perawatan kendaraan dinas honorarium instruktur senam
9
1
2
3
4
5
6
7
persentase tingkat kehadiran peserta kegiatan fasilitasi administrasi kelurahan
100%
8 37.500.000,00
10 buku
79.030.500,00 1.265.000,00
12 bulan
43.712.000,00
10 buku
1.105.000,00
10 buku
1.240.000,00
10 buku
1.012.000,00
18
Peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan fasilitasi administrasi kecamatan/kelurahan
IV
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi dukumen laporan kinerja SKPD kinerja tahunan 2015 Penyusunan laporan keuangan semesteran dokumen laporan keuangan dan honorarium jasa administrasi keuangan
19
20
21
Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
22
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Program peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan Pelayanan
23 24 V 25
Administrasi Pemerintahan VI
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
26
Pengolahan dan Updating database monografi Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan Penyusunan Profil Kecamatan
27
dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2016
dokumen ikm dokumen renja kegiatan sosialisasi
1 kali
30.696.500,00
1 rim
3.000.000,00 3.000.000,00
pengadaan leaflet pendukung kegiatan
11.077.000,00 6 buku
7.030.000,00
10 buku
4.047.000,00
data monografi kecamatan
dokumen profil kecamatan 28 VII
Meningkatnya jumlah Persentase Kelurahan yang kelurahan yang melaksanakan Musrenbang
100% Program perencanaan pembangunan daerah
16.844.000,00
9
1
2
3
29
4
5
VIII 30
pramuka kecamatan 31
Monitoring stimulan pembangunan
32
33
6
Penyelenggaraan Musrenbang dokumen prioritas Kecamatan kegiatan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fasilitas kegiatan kwartir ranting
Stimulan Kegiatan PKK Kecamatan Meningkatnya optimalisasi lembaga kemasyarakatan
Persentase lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan
34
100% Stimulan Kegiatan Karang Wreda Kecamatan
Stimulan Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan
35
37
8 16.844.000,00
7 kegiatan
125.990.000,00 5.555.000,00
7
penyediaan atk dan rapat koordinasi 10 buku
27.210.000,00
2 jenis kegiatan
50.000.000,00
dokumen laporan monitoring rapat koordinasi dan kegiatan pembinaan 7 kegiatan
2.000.000,00
11 kegiatan
5.000.000,00
11 kegiatan
4.500.000,00
penyediaan atk dan rapat koordinasi
penyediaan atk dan rapat koordinasi
Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga penyediaan atk dan Pemberdayaan Masyarakat rapat koordinasi Kelurahan (FKA-LPMK) Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat tingkat Kecamatan kegiatan sosialisasi kesejahteraan masyarakat Fasilitas kegiatan karang taruna penyediaan atk dan rapat koordinasi
36
6 buku
2 kegiatan
25.000.000,00
7 kegiatan
6.725.000,00
38 XIX 39
XX
Meningkatnya jumlah Persentase pelaksanaan rapat koordinasi yang rakor muspika dilaksanakan
100% Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Kecamatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
59.785.500,00 8 kegiatan
59.785.500,00
rapat koordinasi dengan muspika
24.363.500,00
9
1 40
2
3
4
5 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
6 Prosentase tingkat kehadiran peserta kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat
7 100%
8 24.363.500,00
9
1
NO 1
2
3
SKPD : KECAMATAN BLIMBING SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 2 3
4
5
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
4
5
7
8
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
6
INDIKATOR KINERJA 6
BELANJA LANGSUNG I 1
2
3
4
5 6 7 8 9
10
Meningkatnya aksesbilitas
Prosentase masyarakat (responden ) yang puas
97,6%
Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya penyelenggaraan surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Terpenuhinya Sumber Daya Air dan Listrik kebutuhan telepon, listrik dan air Penyediaan Jasa Peralatan dan Terlaksananya Perlengkapan Kantor pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya bahanKantor bahan dan peralatan serta petugas kebersihan kantor Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK yang (ATK) memadai Tersedianya Barang Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Cetakan Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen Listrik/Penerangan Bangunan listrik dan penerangan Kantor kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Tersedianya Surat Peraturan Perundang-undangan Kabar Penyediaan Makanan dan Tersedianya Makanan Minuman dan Minuman untuk Rapat dan Tamu Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya Konsultasi ke Luar Daerah koordinasi Kepala SKPD di dalam dan di luar daerah
800 Surat
12 Bulan
6 Jenis
950.000.000,00 232.500.000,00 18.500.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00
3 Orang 12 Bulan
49.200.000,00
44 Jenis, 1 Tahun
16.500.000,00
3 Jenis Barang Cetak
8.500.000,00
7 Jenis
7.000.000,00
3 Jenis Bacaan
12.000.000,00
42 Kali Rapat
21.000.000,00
1 Kali
10.000.000,00
9
KETER ANGAN 9
1
2
3
4
5
II
13
14 15
7 2 Orang 12 Bulan
Tersedianya petugas dan terlaksananya pengamanan gedung dan lingkungan kantor
Pawai Pembangunan
Tersedianya Sarana dan 2 kali Prasarana Pawai
11
12
6
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Pelayanan Terlaksananya Administrasi Pemerintahan ( Sosialisasi Pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Terpadu Kecamatan Kecamatan/ PATEN ) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Penyusunan Buku Profil Kecamatan
8 34.800.000,00
25.000.000,00 12.000.000,00
1 Lieflet dan 4 Banner
12.000.000,00
5.000.000,00
Tersusunnya Buku Profil 15 Kecamatan Buku
5.000.000,00
16
18
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
19
Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
17
20
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 21
22
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
420.000.000,00 Tersedianya Peralatan Kerja dan Sarana Kantor Terlaksananya pembelian kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional
6 Jenis
6 Unit Kendaraan Roda Dua 1 Unit Gedung
2 Unit Kendaraan Roda 4, 3 Unit Kendaraan Roda 2
150.000.000,00 80.000.000,00 150.000.000,00
40.000.000,00
47.000.000,00
9
1
2
3
4
5
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya Dokumen 6 Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Tersusunnya Dokumen 7 buku Rencana Anggaran
Penyusunan RKA 25 Penyusunan IKM 26
27
meningkatnya usulan musrenbangkel sesuai juknis
Persentase usulan musrenbang yang terakomodir sesuai dengan juknis
100%
29
30
31
Tersusunnya Dokumen 4 buku Indeks Kepuasan Masyarakat
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 28
7
Tersusunnya Dokumen 6 Buku Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat
23
24
6
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8 5.000.000,00
39.000.000,00
1.500.000,00 1.500.000,00 30.000.000,00
Tersusunnya Dokumen 15 Buku Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemberdayaan Lembaga dan Terlaksananya Organisasi Masyarakat Kelurahan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desiminasi Peningkatan Tertib Terlaksananya Administrasi RT/RW Pembinaan Pengurus RT / RW
30.000.000,00
40.000.000 1 Kali
15.000.000
1 Kali
25.000.000
9
1
2
32
meningkatnya optimalisasi lembaga kemasyarakatan dalam menyelenggarakan kegiatan yang difasilitasi
3 Persentase lembaga masyarakat yang berbasis Wilayah yang diberdayakan secara optmal
4 100%
5
37
38
39
40
8 123.500.000,00
Tersusunnya Dokumen 8 Bulan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Masyarakat di Kelurahan
22.000.000,00
Stimulan Kegiatan PKK Kecamatan Blimbing
Terlaksananya Kegiatan 2 Kali, 12 Bulan PKK dan Pelatihan Ketrampilan untuk PKK
50.000.000,00
Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA-LPMK) Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Tingkat Kecamatan
terlaksananya Kegiatan 6 Kali Koordinasi FKA-LPMK
Fasilitasi Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan Blimbing
Terlaksananya Kegiatan 6 Kali Koordinasi Kader Lingkungan Kecamatan
3.000.000,00
Terlaksananya Kegiatan 6 Kali Koordinasi Karang Wreda Kecamatan Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna Terlaksananya Kegiatan 6 Kali Koordinasi Kecamatan Karang Taruna Kecamatan Fasilitasi Kegiatan Forum Terlaksananya Kegiatan 6 Kali Koordinasi Kecamatan Sehat Kecamatan. Kecamatan Sehat Kecamatan
3.000.000,00
34
36
7
Monitoring Stimulan Pembangunan 33
35
6
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
Fasilitasi Kegiatan Karang Werda Kecamatan
Terlaksananya 2 Kali Pelatihan Ketrampilan bagi Masyarakat Miskin
3.500.000,00
30.000.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00
9
1
2
3
4
5
6
7
41
Fasilitasi Kegiatan Kwartir Ranting Pramuka Kecamatan
Terlaksananya Kegiatan 6 Kali Koordinasi Pramuka Kecamatan
42
Fasilitasi Kegiatan Forum Kota Layak Anak Kecamatan
Terlaksananya Kegiatan 6 Kali Koordinasi Forum Layak Anak
43
44
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Masyarakat
Prosentase pelaksanaan Rakor pengamanan Wilayah
100%
Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Blimbing
8 3.000.000,00 3.000.000,00 40.000.000,00
Terlaksananya koordinasi Bidang Ketertiban
12 kali Koordinasi
40.000.000,00
9
1
NO 1
2
3
SKPD : KECAMATAN KEDUNGKANDANG SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 2 3
4
5
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
4
5
6
INDIKATOR KINERJA 6
7
8
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG I
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
% Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang sesuai dengan Juknis
100%
1
II
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
1
Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti
100%
Program Pemeliharaan kantamtribmas dan pencegahan tindak kriminal
Prosentase pelaksanaan Rapat koordinasi Muspika.
100%
Kegiatan Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah
III
1 IV
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kecamatan Kedungkandang.
Nilai survei kepuasan masyarakat (SKM)
100%
Jumlah SOP yang di terapkan
100%
1.160.000.000,00 17.050.000,00
Program Perencanaan pembangunan daerah
Terlaksananya Musrenbang Kecamatan
100%
17.050.000,00 101.805.000,00
Terwujudnya keamanan dan ketertiban wilayah
Program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kegiatan Fasilitasi Kota Layak Terwujudnya Kota Anak Layak Anak Program Pelayanan administrasi perkantoran
100%
101.805.000,00 6.000.000,00
100%
6.000.000,00 336.245.000,00
Kegiatan :
1
Penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksananya kegiatan surat menyurat
23.100.000,00
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terwujudnya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
44.000.000,00
9
KETER ANGAN 9
1
2
3
4
5
3
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4
Penyediaan jasa kebersihan kantor
5
Penyediaan alat tulis kantor
6
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7
Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
8
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9
10
11
12
13
V
6 Terwujudnya pembayaran jasa peralatan kantor dan perlengkapan kantor Terwujudnya pembayaran jasa kebersihan kantor Terwujudnya adanya alat tulis kantor Terwujudnya hasil barang cetakan dan penggandaan Terwujudnya adanya komponen instalasi listrik dan penerangan untuk kantor
Tersedianya bahan bacaan dan perundangundangan Penyediaan makanan dan Tersedianya makanan minuman dan minuman untuk berbagai acara Rapat-rapat koordinasi dan Terwujudnya hasil konsultasi ke luar daerah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa pengaman kantor Terwujudnya jasa pembayaran pengaman kantor Peringatan HUT Kota Malang Terlaksananya acara peringatan HUT Kota Malang Peringatan HUT Proklamasi Terlaksananya acara Kemerdekaan Republik Indonesia HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Pawai pembangunan Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan :
7
8 8.745.000,00
60.000.000,00 18.700.000,00 17.500.000,00 14.800.000,00
6.500.000,00 16.500.000,00 22.000.000,00
59.400.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
25.000.000,00 211.600.000,00
9
1 1 2
2
3
4
5 Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
3
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
4
Pengadaan kendaraan roda dua (sepeda motor) 2 unit
VI
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1
Kegiatan Pelaksanaan rutin bagi PNS (1 bulan 2 x Rp.200.000,-)
VII
6 Tersedianya peralatan gedung kantor Terwujudnya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional kantor Terwujudnya operasional kendaraan dinas .
7
8 68.100.000,00 44.000.000,00 54.500.000,00
45.000.000,00 4.800.000,00
Terlaksananya senam rutin bagi aparatur
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.800.000,00 100.000.000,00
Kegiatan : 1
2
3
4
5
Penyusunan laporan kinerja tahunan
Terwujudnya buku dari hasil penyusunan laporan kinerja tahunan Penyusunan laporan keuangan Terwujudnya buku dari semesteran hasil penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan rencana kegiatan dan Terwujudnya panduan anggaran biaya kegiatan berupa RKA/DPA Penyusunan sistem kepuasan Terwujudnya masyarakat (SKM) penyusunan buku dari hasil survei kepuasan masyarakat Penyusunan SOP / SP Terwujudnya buku panduan SOP/SP
10.000.000,00
50.000.000,00
15.000.000,00 5.000.000,00
5.000.000,00
9
1
2
3
4
5
6
Laporan LKPJ dan LPPD
7
Penyusunan rencana kerja SKPD
VIII
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
% kelembagaan ormas berbasis wilayah yang diperdayakan secara optimal (ormas mampu menjalankan kegiatan secara rutin)
100%
6 Terwujudnya laporan LKPJ dan LPPD Terwujudnya buku panduan dari penyusunan RENJA SKPD
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
7
8 5.000.000,00 10.000.000,00
367.500.000,00
Kegiatan : 1
Monetoring stimulan pembangunan
2
Stimulan kegiatan PKK Kecamatan
3
Penunjang kegiatan forum komunikasi asosiasi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (FKA-LPMK) Fasilitasi kegiatan forum kecamatan sehat
4
Terlaksananya monetoring dan terwujudnya hasil monetoring pembangunan Terwujudnya hasil stimulan kegiatan PKK Kecamatan Terwujudnya hasil FKALPMK
46.500.000,00
Terlaksananya kegiatan forum kecamatan sehat dan terwujudnya hasil kegiatan kecamatan sehat
3.000.000,00
50.000.000,00 3.000.000,00
5
Stimulan Karang Wreda
Terwujudnya hasil stimulan Karang Wreda
3.000.000,00
6
Stimulan Karang Taruna
3.000.000,00
7
Stimulan kader lingkungan
Terwujudnya hasil stimulan Karang Taruna Terwujudnya hasil stimulan Kader Lingkungan
3.000.000,00
9
1
2
3
4
5
6
8
Fasilitasi kegiatan PRAMUKA kecamatan
9
Fasilitasi Halal Bi Halal Hari Raya Terlaksananya acara Idul Fitri Halal Bi Halal Hari Raya Idul Fitri Terlaksananya dan Fasilitasi kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan terwujudnya hasil rapat pemerintah dan pembangunan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Fasilitasi sertifikasi PRONA Terlaksananya dan terwujudnya hasil sertifikasi PRONA Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah
10
11
IX
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kecamatan Kedungkandang.
1
2
Nilai survei kepuasan masyarakat (SKM)
100%
Jumlah SOP yang di terapkan
100%
Terlaksananya kegiatan PRAMUKA kecamatan
7
8 3.000.000,00 15.000.000,00 28.000.000,00
210.000.000,00 15.000.000,00
Kegiatan : Pengolahan dan updating database monografi kecamatan dan pemberdayaan administrasi kecamatan Penyusunan Profil kecamatan
Tersedianya buku monografi kecamatan
Tersedianya buku dari hasil penyusunan Profil Kecamatan
5.000.000,00
10.000.000,00
9
1
NO 1
2
3
SKPD : KECAMATAN LOWOKWARU SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 2 3
4
5
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
4
5
6
INDIKATOR KINERJA 6
7
8
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG 1
Meningkatnya kualitas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi kecamatan Prosentase rekomendasi yang diterbitkan Prosentase SOP yang di terapkan
81,66
Program Pelayanan Administrasi Jumlah Surat yang Perkantoran terkirim
100%
Penyediaan jasa surat menyurat
100%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
700
950.000.000,00 259.204.200,00
Jumlah Surat yang 700 terkirim Jumlah gedung yang 1 gedung induk terbayarkan Jumlah Penunjang 12 unit sarana kantor yang di perbaiki Jumlah bangunan 1 gedung induk yang di bersihkan Jumlah alat tulis 36 jenis (1190 kantor yang di perlukan buah)
38.139.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah jensi cetakan dan penggandaan yang telah dilaksanakan
5 jenis , 26.000 lembar
17.050.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Pawai pembangunan
Jumlah jenis komponen listrik yang di perlukan Jenis bahan bacaan
8 jenis
10.000.000,00
2 jenis
3.696.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah makanan yang 1110 kotak ,360 tersedia biji kue Jumlah pertemuan 1 Kali dan koordinasi luar daerah per tahun Jumlah Petugas 2 orang pengamanan Jumlah partisipasi 1 Kendaraan Kendaraan Pawai
28.710.000,00 16.027.000,00 33.900.000,00 24.763.200,00
26.919.000,00 5.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00
9
KETER ANGAN 9
1
2
3
4
5
6
Program peningkatan sarana dan Jumlah sarana dan prasarana aparatur prasarana penunjang pelayanan yang di perlukan
7 1 Paket
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah sarana dan 1 Paket prasarana penunjang pelayanan yang di perlukan Pemeliharaan rutin/berkala Luas gedung yang di 1 Paket gedung kantor perbaiki Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan 2 Mobil, 3 Sepeda kendaraan dinas/operasional penunjang pelayanan Motor Rehabilitasi gedung kantor Jumlah gedung yang di 1 Paket Kecamatan Lowokwaru perbaiki 2 Laporan Jumlah laporan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan evaluasi keberhasilan dalam pelaksanaan capaian kinerja dan keuangan kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan Semester dan Akhir Tahun Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
Jumlah laporan evaluasi keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan Jumlah laporan keuangan semesteran Jumlah laporan Dokumen kegiatan yang tersusun dalam RKA
Penyusunan Rencana Kerja
Jumlah laporan kegiatan dalam perencanaan Tahunan
Penataan Arsip / Aset
Jenis arsip yang tertata menurut nomor
Pengolahan monografi Kecamatan Laporan data dan Pemberdayaan Administrasi Monografi Kelurahan Kecamatan Penyusunan Profil Kecamatan Laporan data Profil Kecamatan
8 351.000.000,00
111.000.000,00
15.000.000,00 65.000.000,00 160.000.000,00 89.157.800,00
2 Laporan
3.500.000,00
3 Laporan
57.362.800,00
10 Laporan Dokumen RKA,DPA
4.500.000,00
2 Laporan
5.000.000,00
4 Jenis
8.360.000,00
28 Laporan
5.000.000,00
2 Laporan
5.435.000,00
9
1
2
2
3
Prosentase ingkat kehadiran Meningkatnya partisipasi masyarakat musrenbang dalam pembangunan
4
100%
5
6
7
Program peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan /PATEN) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan pemerintah Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah dan Fasilitasi Admiistrasi Kecamatan/Kelurahan
Jumlah pemohon yang terlayani Jumlah pemohon yang terlayani
4500 orang
8 32.000.000,00
4500 orang
32.000.000,00
Jumlah Aparatur yang profesional
32
8.500.000,00
Jumlah Aparatur yang profesional
32
8.500.000,00
Jumlah partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jumlah partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jumlah laporan hasil pendataan
150 orang
21.736.000,00
150 orang
21.736.000,00
2 Laporan
5.500.000,00
Jumlah laporan hasil 2 Laporan pendataan Jumlah kegiatan yang 12 kali di laksanakan
5.500.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pendataan lembaga sosial kemasyarakatan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
48.000.000,00
Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan
Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan 10 program pokok PKK
12 kali
20.000.000,00
Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat Tingkat Kecamatan Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat
Jumlah kegiatan yang di laksanakan Jumlah pertemuan forum kecamatan sehat
12 kali
7.000.000,00
12 kali
5.000.000,00
Fasilitasi Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan
Jumlah forum kader lingkungan Kecamatan
12 kali
5.000.000,00
9
1
2
3
4
5
6
7
Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA-LPMK) Fasilitasi kegiatan Kwartir Ranting Pramuka Kecamatan
Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan FKA-LPMK
12 kali
8 3.000.000,00
Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan pramuka
12 kali
5.000.000,00
Jumlah Kegiatan yang terfasilitasi Laporan hasil Program Peningkatan verifikasi Keberdayaan Masyarakat pembangunan Kelurahan kelurahan Penunjang Program Pemberdayaan Laporan hasil verifikasi Masyarakat Kelurahan pembangunan kelurahan
12 kali
3.000.000,00
Fasilitasi Forum Anak Kecamatan
3
Meningkatnya Rasio Pos Kamling sinergitas Forkopimda Tingkat kecamatan dan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban
0,96
2 Laporan
44.790.000,00
2 Laporan
44.790.000,00
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Jumlah tenaga pengaman wilayah masing-masing dari Aparat Kecamatan, Polsek dan Koramil di Kelurahan
15 orang
90.112.000,00
Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Kecamatan
Jumlah tenaga pengaman wilayah masing-masing dari Aparat Kecamatan, Polsek dan Koramil di Kelurahan
15 orang
90.112.000,00
9
1
NO 1
2
3
SKPD : KECAMATAN SUKUN SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 2 3
4
5
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
4
5
6
INDIKATOR KINERJA 6
7
8
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG
1.160.000.000,00
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan I
1
II
Tercapainya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Jumlah Laporan usulan Rencana Kerja Pemerintah
Terpenuhinya kebutuhan kegiatan PKK Kecamatan
2
Persentase kelurahan yang mengusulkan program pembangunan
100%
Program perencanaan pembangunan daerah
Jumlah laporan usulan yang menjadi RKP
100%
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Realisasi 10 Program Pokok PKK
Jumlah PKK Aktif dalam wilayah Kecamatan
12 bulan
27.210.101,00
Tersedianya Usulan/Rencana Pembangunan
200 org
Terlaksananya 10 Program Pokok PKK Terlaksananya Kegiatan Karang Wreda Kecamatan Terlaksananya Kegiatan Forum Kecamatan Sehat Kecamatan
12 bln
50.000.000,00
12 bln
4.649.638,00
12 bln
4.801.323,00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Stimulan Kegiatan PKK Kecamatan Stimulan Kegiatan Karang Wreda Kecamatan
3
Pelaksanaan rapat Karang Wreda
4
Pelaksanaan rapat koordinasi fasilitasi Forum Kecamatan Sehat Pelaksanaan kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan
Stimulan Kegiatan Forum Kecamatan Sehat
Stimulan Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan
Terlaksananya Kegiatan Kader Lingkungan
12 bln
3.877.368,00
Rapat koordinasi fasilitasi Kwartir ranting pramuka
Stimulan Kegiatan Kwartir Ranting Pramuka Kecamatan
Terlaksananya fasilitasi Kegiatan Kwartir Ranting Pramuka
12 bln
3.876.570,00
5
6
9
KETER ANGAN 9
3
4
5
6
7
8 8.824.972,00
1
2
7
Pelaksanaan Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Sukun
Stimulan Kegiatan Karang Taruna Terlaksananya fasilitasi Kegiatan Karang Taruna
8
Rapat koordinasi kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan
Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA-LPMK)
Terlaksananya fasilitasi Kegitan 12Forum bln Komunikasi Asosiasi4.564.232,00 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahn (FKA-LPM
9
Rapat koordinasi fasilitasi Kota Layak Anak
Fasilitasi Kota Layak Anak (KLA)
Terlaksananya fasilitasi Kegiatan Kota Layak Anak Kecamatan
12 bln
12 bln
4.189.232,00
Pengentasan Kemiskinan III
Rapat koordinasi fasilitasi Kader Sosial
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Sosial
10
Rapat koordinasi fasilitasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
Fasilitasi Kader Sosial
Terlaksananya fasilitasi Kegiatan Kader Sosial
12 bln
Fasilitasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sukun
Terlaksananya fasilitasi Kegiatan Pekerja Sosial Masayarakat di Kecamatan
12 bln
5.280.872,00
Tercapainya kondisi wilayah yang aman, tentram dan nyaman
12 bln
77.195.498,00
11
IV 12
Tercapainya kondisi wilayah yang aman,
Prosentase pelaksanaan rakor muspika 100%
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Kecamatan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
9.578.878,00
9
1 V
2
3
Prosentase Rekomendasi Terwujudnya kelancaran kegiatan yang di terbitkan surat menyurat guna menunjang administrasi perkantoran dan meningkatkan koordinasi antar SKPD dan Instansi lainnya
4
5
100%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6
7
8
Penyediaan jasa surat menyurat
Terwujudnya kelancaran kegiatan surat menyurat guna menunjang administrasi perkantoran dan meningkatkan koordinasi antar SKPD dan Instansi lainnya
1200 srt
57.389.400,00
14
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bln
57.400.000,00
15
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
12 bln
8.378.236,00
16
Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor
Pembayaran rek. Listrik, telpon dan air tepat waktu Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Terjaganya kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor yang mencukupi
13
17
18 19
20 21
Rata-rata nilai hasil SKM
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
12 bln 43 jenis
27.935.621,00 66.577.812,00
Tersedianya barang cetakan tersedianya alat lsitrik dan elektronika
7 jenis
8.940.184,00
12 bln
16.973.489,00
tersedianya bahan bacaan bagi aparat Tersedianya makanan dan minuman tamu, rapat.
12 bln
3,500,000.00
12 bln
29.600.000,00
9
6
7
22
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya akomodasi koordinasi dan konsultasi ke dalam dam luar daerah.
2 jenis
8 26.200.000,00
23
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
12 bln
38.400.000,00
24
Pawai Pembangunan
2 paket
25.000.000,00
25
Penyediaan Jasa Pelatih/Instruktur Olah Raga Senam
Terwujudnya Kesejahteraan bagi personil pengamanan Tersedianya sarana dan prasarana untuk Peningkatan dan pelestarian Budaya Nasional Tersedianya Instruktur Senam bagi aparat
48 kali
5.280.000,00
1 jenis
16.400.000,00
4 jenis
68.667.702,00
1 paket
55.145.797,00
9 unit/12 bln
80.000.000,00
1
VI
2
Tersedianya sarana prasarana Pelayanan yang representatif
3
1 jenis
4
1 unit
5
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
26
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
27
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
28
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
29
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
VII
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tersedianya sarana prasarana Pelayanan yang representatif Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja kantor Terwujudnya kondisi gedung kantor yang layak pakai guna meningkatkan pelayanan publik Kendaraan dinas terpelihara dengan baik
9
1
2
3
4
5
30
Dokumen Lakip dan Sakip Terwujudnya penyusunnya LAKIP dan SAKIP Kecamatan Sukun
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
31
Mewujudkan laporan keuangan Dokumen semester laporan ganjil keuangan dan genap semesteran
Penyusunan laporan keuangan semesteran
32
Tersusunnya Rencana Kerja Dokumen Anggaran Rencana Kecamatan kegiatanSukun dan Anggaran
Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
33
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
35
Terwujudnya Dokumen IKM 2 semester Pelaporan IKM Kecamatan Sukun Terwujudnya prosedur pelayanan Adanya SOP pelayanan informasi publik Tersedianya Renja SKPDDokumen Renja
36
Terwujudnya administrasi Laporan penataan Arsip/aset arsip / aset yang baik
34
VIII
37
Rapat koordinasi dan jumlah rapat dalam 1 tahun partisipasi masyarakat dalam perencanaan
38
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dlm kepengurusan sertifikat
Realisasi Prona di Kecamatan Sukun
6 Terwujudnya penyusunnya LAKIP (Laporan Akhir Tahun) dan SAKIP Kecamatan Sukun Mewujudkan laporan keuangan semester ganjil dan genap Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Sukun Terwujudnya Pelaporan IKM Kecamatan Sukun
Penyusunan SOP (Standart Terwujudnya prosedur Operasional Procedure) pelayanan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersedianya Renja SKPD Penataan Arsip / Aset Terwujudnya administrasi penataan arsip / aset yang baik
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Penunjang Program Pemberdayaan Hasil Pembangunan di Masyarakat Kelurahan Kelurahan se Wilayah Kecamatan Sukun Fasilitasi sertifikat melalui Program Prona
Statistik
Terlaksananya fasilitasi untuk masyarakat Kecamatan Sukun
2 dokumen
8 4.652.798,00
1 dokumen
41.300.000,00
1 dokumen
4.677.423,00
2 dokumen
4.051.351,00
2 dokumen
6.806.856,00
1 dokumen
2.696.668,00
1 dokumen
1.808.294,00
7
12 bln
67.964.884,00
12 bln
210.000.000,00
9
1
2
3
IX
39
40
4
5
8
6
7
Pelaksanaan Monografi Kecamatan
1 kegiatan
18.150.729,00
Dokumen Profil Kecamatan Sukun
1 dokumen
5.554.072,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Terlaksananya reformasi birokrasi
Prosentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK
Pengolahan dan Updating database monografi dan Pembinaan Administrasi RT/RW Kecamatan Penyusunan Profil Kecamatan
9
1
NO 1
2
3
SKPD : SEKRETARIAT KORPRI SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 2 3
4
5
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
4
5
7
8
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
6
INDIKATOR KINERJA 6
BELANJA LANGSUNG A
Urusan Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Operasional Sekretariat KORPRI
1
Terpenuhinya kebutuhan kantor yang optimal
dilaksanakan Sekretariat KORPRI
II 2
III
4
5
6
7
Tersedianya sarana yang memadai
Terciptanya Kualitas gedung kantor
615.000.000,00 615.000.000,00
320.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
15.000.000,00 15.000.000,00
Meningkatnya Pengetahuan tentang KORPRI sesuai UU ASN. Meningkatkan kemampuan anggota KORPRI.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Kerohanian Anggota KORPRI
Jumlah anggota Korpri 150 org yang mendapat pembinaan mental
50.000.000,00
Terlaksananya kegiatan Olahraga anggota KORPRI. Terlaksananya kegiatan Olahraga anggota KORPRI. Meningkatkan kemampuan anggota KORPR.I
Pembinaan Olahraga KORPRI
Jumlah pembinaan olahraga
75 org
50.000.000,00
Pengiriman Kontingen PORSENIDA
Jumlah peserta kontingen
75 org
75.000.000,00
Pengiriman Peserta MTQ KORPRI
Jumlah peserta lomba MTQ
15 org
55.000.000,00
Anggota
270.000.000,00
9
KETER ANGAN 9
1
2
8
Terwujudnnya penyelesaian masalah hukum.
3
4
IV 9
NO 1
Tersusunnya laporan Keuangan
5
6
7
Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah peserta 150 org undangan dan bantuan hukum sosialisasi sadar hukum
Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan capaian Kinerja Keuangan Penyusunan laporan Keuangan Semesteran
Tersusunya Dokumen Laporan Capaian Kinerja
SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET STRATEGIS 2 3 4
PROGRAM / KEGIATAN 5
Nilai pengukuran survey Meningkatnya pelayanan pengelolaan kepuasan masyarakat keuangan dan aset daerah
Nilai 74
Jumlah eksemplar laporan semesteran
INDIKATOR KINERJA 6
10.000.000,00
25 eks
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
16.000.000.000,00 4.527.781.200
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
221.820.000
1
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat terkirim
27000 surat
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jenis bukti pembayaran rekening Jumlah ruangan yang terpelihara Jumlah jenis peralatan kantor yang diperbaiki
3 jenisx12 blnx2 lembar 10 ruangan, 16 jenis 7 jenis
5
Penyediaan alat tulis kantor
61 jenis
91.725.400
6
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jenis alat tulis yang tersedia Jenis barang cetakan yang tersedia
17 jenis
129.429.800
3 4
9
10.000.000,00
BELANJA LANGSUNG I
8 40.000.000,00
71.000.000 105.703.500 117.600.000
KETER ANGAN 9
1
2
3
4
5
7
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
9 10
11 12
13
14
15
16
17
Operasional UPT Perkantoran Terpadu Pawai pembangunan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor (DED )
6 Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia Jumlah rapat dan tamu yang disediakan Jumlah koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah,pemerintah provinsi dan pemerintahkota/kabup aten lainnya yang dilaksanakan
7 22 jenis
8
9
762.260.000
4 jenis
21.000.000
49 kali rapat, 440 orang tamu 120 kali ke dalam daerah,60 kali ke luar daerah
75.750.000
Jenis bukti pembayaran 3 jenisx12 blnx2 rekening lembar Jumlah pawai 3 kali pembangunan yang diikuti
910.700.000
1.995.792.500 25.000.000 2.048.388.840
Jumlah dokumen yang tersusun
1 (satu ) Dokumen DED Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan kendaraan Jumlah kendaraan ops 1 unit kend roda dinas/operasional dinas yang tersedia empat ( 4 ),6 unit kend roda dua (2 ) Pembangunan kanopi penghubung Jumlah paket 1 paket kanopi antar gedung di Perkantoran pekerjaan penghubung Terpadu pembangunan yang antar gedung dilaksanakan Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah bangunan 2 bangunan gedung Perkantoran Terpadu gedung yang terpelihara gedung Perkantoran Terpadu Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah ruangan yang 10 ruangan/12 gedung kantor terpelihara bulan
493.630.000
340.280.340
309.216.500
152.973.000
30.000.000
1
2
3
4
5
18
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
19
Pengadaan sarana dan prasarana Perkantoran Terpadu
20
Pengecatan Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
6
7
Jumlah kendaraan ops 5 unit kend roda dinas yang terpelihara empat ( 4 ), 17 unit kend roda dua ( 2 ) Jenis peralatan dan 7 jenis perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah paket 1 paket pekerjaan pengecatan pengecatan yang dilaksanakan gedung B
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 21
8
9
129.700.000
141.441.000 451.148.000 411.590.000 411.590.000
Peningkatan kapasitas aparatur Jumlah peserta melalui bimbingan teknis tentang kegiatan bimbingan Sistem dan Prosedur Pengelolaan teknis Keuangan dan Barang Milik Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
80 org/1kl/1 tahun
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen yang tersusun
2 dokumen /2 bulan
Jumlah dokumen laporan yang disusun
9 Jenis laporan/1 tahun
24
Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
Jumlah dokumen yang tersusun
4 dokumen ( PRKA, DPPA, RKA, DPA )/1 tahun
27.800.000
25
Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Penyusunan buku profil
Jumlah dokumen yang tersusun Jumlah dokumen yang tersusun Jumlah dokumen yang tersusun
2 dokumen /2 kali/1 tahun 1 dokumen profil SKPD 2 dokumen : Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
13.962.000
22
23
26 27
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
319.104.000
21.107.000 100.390.000
68.040.000 23.075.000
1
2
3
4
Opini BPK Terhadap Lapotran WTP Keuangan Pemerintah Daerah 29 30
Persentase SP2D yang terbit lamanya kurang dari 2 (dua ) hari kerja
60%
31
32
33
5
6
Penyusunan Sistem dan Prosedur Jumlah jenis dan Pengelolaan Perkantoran Terpadu dokumen yang tersusun Pemerintah Kota Malang
28
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Standar Satuan Harga ( SSH ) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD tahun anggaran 2017 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2016
34
Penataan arsip administrasi perbendaharaan dan pengelolaan kas Peningkatan pelayanan dan penatausahaan perbendaharaan
8
9
64.730.000
5.735.214.750 Jumlah dokumen yang 1 dokumen SSH tersusun Jumlah Ranperda yang 1 Ranperda disusun
257.985.000
Jumlah Ranperda yang 1 Ranperda disusun
649.080.700
624.042.050
102 SKPD/1 kl/1 tahun
235.357.000
Jumlah dokumen arsip 102 dokumen SKPD yang tertata SKPD
160.110.000
Jumlah SP2D yang tercetak
333.362.500
Desiminasi Sistem dan Kebijakan Jumlah peserta Akuntansi Berbasil Akrual kegiatan desiminasi Penetapan APBD Kota Malang Tepat Waktu Tepat Waktu
7 1 paket Software, buku manual
20100 SP2D
35
Penatausahaan keuangan PPKD
Lamanya 12 bulan pelaksananaan Fungsi PPKD, Penatausahaan Bendahara Penerimaan dan Fungsi BUD
249.361.000
36
Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD berbasis Akrual
Jumlah SKPD yang 102 SKPD/1 mendapat tahun pendampingan aplikasi
304.275.000
Peningkatan pelayanan dan penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial
Jumlah lembaga/organisasi sosial yang menerima hibah dan bansos
226.019.000
37
Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan Yang Dapat Menyajikan Laporan Keuangan dengan
60%
300 Lembaga/Organi sasi Sosial
1
38 39
2
3 Laporan Keuangan dengan Benar Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan
4
5
6
7
4 Laporan Konfirmasi Transfer ( LKT ), 12 Laporan Bagi Hasil Pajak , 2 Laporan Dana Penyesuaian /12 bulan Penyusunan Standar Biaya Umum Jumlah Dokumen yang 1 dokumen SBU tersusun Penagihan dan pemanggilan Wajib Jumlah wajib retribusi 350 Wajib Retribusi yang menunggak Retribusi Monitoring dan penatausahaan dana transfer
Jumlah dokumen dan jenis laporan yang disusun
8
9
177.480.000
150.581.000 40.708.100
40
Pendampingan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Interim SKPD berbasis Akrual
Jumlah SKPD yang 102 SKPD/1 mendapat tahun pendampingan aplikasi
96.163.800
41
Penyusunan Laporan Keuangan Interim Pemerintah Daerah
Jumlah dokumen yang disusun
75.597.000
42
Peningkatan pelayanan gaji PNS
43
Perhitungan penetapan dan pengetikan Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang ( SPRT )
Rekapan gaji PNS dan SKPP bagi PNS yang purna tugas yang tercetak Jumlah wajib retribusi
44
Penyusunan dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah
45
Fasilitasi penyusunan RKA dan DPA SKPD Penatausahaan pembukuan penerimaan pendapatan dan pembukuan belanja
46
47
Asistensi penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang
Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang terbit Jumlah SKPD yang terfasilitasi Dokumen laporan pembukuan penerimaan dan belanja yang tersusun
1 dokumen Laporan Keuangan Interim Pemda 500 Rekap Gaji/102 SKPD
6221 Wajib Retribusi
386.135.000
95.144.500
300 NPHD
157.905.000
102 SKPD
172.580.000
2 dokumen/ 1 tahun
145.389.000
Jumlah PPK-SKPD yang 102 PPK-SKPD mendapat asistensi
136.594.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
46.693.000
48
Pengendalian pelaksanaan anggaran
102 SKPD/1 Jumlah SKPD yang tahun terlaksana pengendalian anggaran
49
Pemberian ijin sewa tempattempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang Penatausahaan, analisis dan evaluasi pengelolaan kas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2015
Jumlah Ijin yang terbit 350 ijin
207.318.600
Jenis laporan yang tersusun Dokumen laporan yang tersusun
130.617.500
50 51
1 dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan 1 dokumen Ranperwal Jumlah SKPD penghasil 3 BUMD/ 15 PAD SKPD Penghasil
52
Penyusunan Rancangan Peraturan Jumlah dan jenis dokumen yang Daerah dan Ranperwal Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan tersusun APBD tahun 2015
53
Monitoring dan evaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah Persentase SKPD Yang Dapat Menyajikan Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD ) secara benar
54
55
56
57
30%
302 Laporan/12 bulan 1 dokumen laporan Keuangan Pemda
Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
Penaksiran sewa aset Pemerintah Kota Malang
Jumlah jenis data nilai taksir dan Barang Milik Daerah yang akan disewakan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen hasil proses penghapusan dan dokumen penjualan Barang Milik Daerah Bimtek penatausahaan Barang Jumlah peserta Milik Daerah melalui aplikasi bimbingan teknis SIMBADA di Kota Malang Penatausahaan Aset Milik Daerah Aplikasi yang tersedia dan update data dengan SIMBADA
217.329.500
419.875.000
39.511.000 1.325.290.810
3 jenis
228.474.300
5 SK Penghapusan
227.789.000
102 SKPD
217.216.300
1 software aplikasi
224.890.500
1
2
3
4
58
5
6
7
Fasilitasi penatausahaan Barang Milik Daerah Asistensi penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah Penyuluhan tentang pemanfaatan Aset /Barang Milik Daerah
Jumlah SKPD yang terfasilitasi Jumlah SKPD yang mendapat asistensi Jumlah SKPD yang dibina Jumlah peserta /wajib retribusi yang mendapat penyuluhan
62
Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang daerah
Jumlah dokumen 27 Dokumen PKS kerjasama pemanfaatan BMD yang dikendalikan
63
Pelaksanaan dan Penyusunan pedoman teknis tentang kegiatan porforasi benda-benda berharga
Dokumen Pedoman Teknis yang tersusun
59 60 61
II
Meningkatnya tertib penatausahaan pengelolaan aset daerah
Jumlah Bidang Lahan Aset Daerah Yang bersertifikat
102 SKPD/ 12 bulan 102 SKPD
65
66
9
124.725.300 67.501.100
102 SKPD
20.296.500
350 Wajib Retribusi
25.594.900
1 dokumen
83.441.610
105.361.300
1.632.630.400
10,86%
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfataan tanah 64
8
Pengamanan aset daerah tanah dan bangunan Program Penyelesaian Konflikkonflik Pertanahan Fasilitasi penyelesaian konflikkonflik pertanahan
Program Peningkatan Status Hukum Aset Sertifikasi tanah aset Pemerintah Kota Malang Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
96.431.000
Jumlah titik lokasi 40 titik lokasi bidang lahan aset yang diamankan
96.431.000 340.026.100
Persentase sengketa tanah dan atau bangunan yang terfasilitasi
100 %
340.026.100
347.293.700 Jumlah bidang lahan 40 bidang tanah aset daerah yang terserfikasi
347.293.700 426.162.300
1 67
68
2
3
4
5 Inventarisasi/sensus dan kodefikasi aset milik daerah
Program Penyelamatan dan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Pemutakhiran data SIGMA
6
7
Jumlah obyek aset dan 1500 obyek /2 kecamatan barang milik daerah yang terinventarisasi
8
9
426.162.300
422.717.300 Aplikasi yang tersedia
1 paket Software
122.634.000
69
Pengadaan sarana pengolahan Ruangan penyimpanan 1 ruangan arsip dan penyimpanan benda berharga arsip yang tertata
186.690.000
70
Penataan dan penyimpanan SHP
113.393.300
Jumlah SHP tertata sesuai pengguna barang
102 SKPD
1
NO 1
2
3
SKPD : KANTOR KETAHANAN PANGAN SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 2 3
4
5
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
4
5
7
8
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
6
INDIKATOR KINERJA 6
BELANJA LANGSUNG I
Meningkatnya ketersediaan pangan utama (food availiability)
Ketersediaan energi perkapita
2.500.000.000,00 1.153.520.000,00
56,65% Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1
Ketersediaan protein perkapita
Penyusunan bahan perumusan kebijakan ketahanan pangan
Tersusunnya analisis perumusan kebijakan ketahanan pangan
2
Penguatan Cadangan Pangan
3
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
4
Stabilitas harga dan pasokan pangan
II
Skor Pola Pangan Harapan
5
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
Penyusunan dan analisa NBM dan Tersusunnya hasil PPH analisis neraca bahan makanan dan pola pangan harapan Penyusunan dan analisa sistem Tersusunnya dan kewaspadaan pangan dan gizi teranalisisnya Sistem (SKPG) Kewaspadaan Pangan dan Gizi Distribusi Raskin Terdistribusikannya raskin Kota Malang sesuai dengan aturan yang berlaku Program Pengembangan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Terwujudnya pasokan, Pemantauan, penyusunan dan analisa informasi pasokan, harga, harga dan akses distribusi dan akses pangan pangan di Kota Malang
Dokumen perumusan kebijakan ketahanan pangan Dokumen NBM dan PPH
Dokumen SKPG
beras
180.000.000,00
55.000.000,00
58.520.000,00
860.000.000,00
215.000.000,00 Dokumen analisis paasokan, harga dan akses pangan di Kota Malang
115.000.000,00
9
KETER ANGAN 9
1 6
III
2
3
4
5 Penyusunan dan analisa pengembangan cadangan pangan
6
7
Terwujudnya cadangan Dokumen pangan di Kota Malang analisis pengembangan cadangan pangan
Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan
670.000.000,00
Terselanggaranya sosialisasi penganekaragaman pangan Terwujudnya media sosialisai dan promosi keamanan pangan
Terwujudnya penganekaragam an pangan di Kota Malang
Pembinaan dan pengembangan pemanfaatan pekarangan
Masyarakat mampu memanfaatkan pekarangan
10
Survey dan analisa kebutuhan konsumsi pangan
Terampilnya masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan Dokumen analisa kebutuhan pangan
11
Lomba cipta menu berbasis pangan lokal
Tersusunnya hasil analisa kebutuhan konsumsi pangan masyarakat Terpilihnya menu baru Berbagai resep berbasis pangan lokal menu berbasis pangan lokal
IV
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyedia jasa surat menyurat Kegiatan surat menyurat Penyedia jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa daya air, dan listrik Komunikasi Penyedia jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan dan kebutuhan kebersihan kantor yang memadai
7
Pembinaan, sosialisasi, dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan
8
Pembinaan, sosialisasi, dan promosi keamanan konsumsi pangan
9
12 13 14
15
8 100.000.000,00
Penyedia jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa kerja perbaikan peralatan kerja
150.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
180.000.000,00
90.000.000,00 351.250.000,00
1000 dokumen
8.750.000,00
12 Bulan
3.000.000,00
16 Jenis alat Kebersihan
3 Jenis jasa
22.500.000,00
5.000.000,00
9
1
2
3
4
5
16
Penyediaan Alat Tulis Kantor
17
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
18
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
19
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
20
Penyediaan makanan dan minuman
21
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
V
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin atau berkala kendaraan dinas/operasional
22
6 Tersediannya ATK untuk menunjang administrasi perkantoran Tersedianya barang cetakan sesuai spesifikasi Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya sarana kebutuhan mamin untuk rapat dan tamu Tersedianya sarana pendukung koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar dalam bidang ketahanan pangan
7 Terwujudnya kegiatan perkantoran 9 Jenis barang
4 jenis barang
8 20.000.000,00
20.000.000,00 180.000.000,00
2 Jenis bacaan
2.500.000,00
3 jenis mamin
3.000.000,00
2 jenis Belanja Perjalanan
86.500.000,00
35.000.000,00 Terlaksananya perawatan kendaraan dinas
4 jenis belanja
VI
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
23
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
24
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Tersusunnya pelaporan 6 buku laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja Tersusunnya pelaporan 5 buku keuangan semesteran
25
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
35.000.000,00 75.230.000,00
5 buku
4.950.000,00
35.000.000,00 6.000.000,00
9
1 26
27
2
3
4
5
6
7
Penyusunan rencana kegiatan dan Tersusunnya rencana 15 buku anggaran kegiatan dan anggaran kantor Penyusunan standar pelayanan Tersusunnya laporan 5 buku dan indek kepuasan masyarakat standar pelayanan dan indek kepuasan masyarakat
8 14.280.000,00 15.000.000,00
9
1
NO 1
2
3
4
5
SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS 2 3 4 5
6
INDIKATOR KINERJA 6
7
8
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG 1 Meningkatnya minat Jumlah pengunjung baca dan jumlah perpustakaan umum kunjungan pemustaka Tersedianya tambahan bahan bacaan untuk pemustaka
Cakupan wilayah jangkauan perpustakaan keliling
5.000.000.000 1.799.891.800
324.000 Pengunjung
Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
20.000 judul 40.000 eks
Pengembangan minat dan budaya Jumlah peserta lomba baca
100%
Jumlah perpustakaan yang di 370 bina perpustakaan
9
160 peserta
96.296.700 70.000.000
Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca
Tercapainya sosialisasi budaya baca
jumlah peserta
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Di Daerah
Jumlah judul buku Jumlah exemplar buku
4.000 judul, 8.000 eks
400.000.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Otomasi pelayanan perpustakaan
Tersedianya Data perpustakaan Tambahan jam layanan
75 SLTP dan SLTA, 57 kel 1632 jam
55.000.000 753.284.800
Pengelolaan buku
Jumlah buku yg diolah
4000 eksempl
70.298.000
100%
29.600.000
75 peserta
30.862.300
Peningkatan pelayanan perpustakaan keliling
Cakupan wilayah jangkauan perpustakaan keliling Pembinaan Perpustakaan lembaga Tercapainya sosialisasi pendidikan binaan Pemahaman standar nasional perpustakaan sekolah Penyediaan Sarana Ruang Baca perpustakaan Pelaksanaan pengkajian dan penerapan standar manajemen mutu Pemeliharaan ISO 9001-2008
Jumlah paket Sarpras Virtual library
1 paket
294.550.000 90.000.000
Terpeliharanya manajemen mutu
100%
90.000.000
KETER ANGAN 9
1
2 2 Meningkatnya sistem tertib administrasi dan pengembangan SDM kearsipan
3 Jumlah arsip mampu telusur
4 11.000 arsip
Prosentase jumlah SKPD yang 55% sudah menerapkan kaidah kearsipan
Prosentase jumlah arsip yang sudah digitalisasi
50%
5
6
7
Perbaikan sistem administrasi kearsipan
349.069.000
153.730.000
100 data
Bimbingan Teknis Pengelolaan Kearsipan Lomba kearsipan SKPD
jumlah peserta
102 SKPD
24.966.000
Jumlah peserta
57 kelurahan
26.815.000
7.000 arsip
Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Penduplikasian dokumen/ arsip
143.558.000
190.177.000 Jumlah sarpras yang diperlukan (jenis) Jumlah SKPD yang di data dan ditata arsipnya Jumlah dokumen yang diduplikasi
2 Jenis
68.230.000
5 SKPD
101.947.000
5 jenis
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
20.000.000 30.000.000
Pemeliharaan Rutin/ berkala arsip Jumlah pelaksanaan daerah/ fumigasi fumigasi Meningkatnya kualitas Nilay Survey Kepuasan Masyarakat 78 pelayanan perpustakaan umum dan arsip daerah
9
Pembangunan data base informasi Jumlah arsip digital kearsipan yang terunggah Pengklasifikasian data Jumlah arsip mampu telusur
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
3
8
1 kali
Pelayanan administrasi perkantoran
30.000.000 1.012.635.730
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat keluar
1.500 surat
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Jumlah Jenis rekening yang dibayar
12 bulan
42.394.000 300.000.000
1
2
3
4
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bagunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5 orang
8 125.000.000
65 jenis
57.966.730
18 jenis
83.000.000
20 jenis
40.000.000
6 Jumlah Tenaga Outsourcing Jumlah jenis ATK yang dibutuhkan Jumlah jenis barang yang dicetak Jumlah jenis komponen listrik
7
Tersedianya tambahan 43 judul bacaan untuk pemustaka Penyediaan makan dan minum Jumlah kunjungan 1.200 orang 30 tamu (orang) kali Jumlah rapat rapat (kali) Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rakor Dalam 15 kali dan 30 konsultasi keluar daerah Propinsi Jumlah Rakor kali Luar Propinsi Pelaksanaan Pawai Pembangunan Jumlah pawai yang 2 kali diikuti Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan Rutin/ berkala peralatan gedung kantor
76.275.000
225.000.000 30.000.000 1.433.500.000
Jumlah paket yang dibangun Jumlah peralatan yg dibutuhkan (jenis) Jumlah gedung yang dipelihara (paket) Jumlah kendaraan
1 paket
1.000.000.000
1 paket
57.500.000
1 paket
50.000.000
7 unit
Jumlah peralatan yang 123 unit dipelihara (paket)
Rehabilitasi sedang/ berat gedung Jumlah ruang yang kantor direhab (paket) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan
33.000.000
1 paket
135.000.000 46.000.000 145.000.000 64.726.470
9
1
2
3
4
5 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan SPP, IKM, SPM dan SOP SKPD Penyusunan rencana kerja SKPD
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan
6
7
8
9
Tersedianya dokumen capaian kinerja
5 dokumen
6.543.240
Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran Tersedianya dokumen SPP, IKM, SPM, dan SOP Tersedianya dokumen rencana kerja
5 dokumen
45.749.970
5 dokumen
8.311.590
5 dokumen
4.121.670 30.000.000
Jumlah ranperda yang disusun
1 ranperda
30.000.000
1
NO 1
2
3
4
SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET STRATEGIS 2 3 4
5
PROGRAM / KEGIATAN 5
7
8
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
6
INDIKATOR KINERJA 6
BELANJA LANGSUNG I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Meningkatnya pelayanan komunikasi dan telekomunikasi
Prosentase meningkatnya infrastruktur komunikasi
5%
11.000.000.000,00 5.950.000.000,00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Maintenance infrastruktur telematika
Terwujudnya sistem pelayanan skpd on line dan intregrasi Pelayanan Pengaduan Publik Kota Tersedianya informasi Malang dan layanan publik yang dapat diakses Peningkatan kapasitas koneksi Terwujudnya sistem internet pelayanan skpd on line dan intregrasi Monitoring dan evaluasi Terwujudnya sistem infrastruktur telematika pelayanan skpd on line dan intregrasi Peningkatan Sistem Keamanan Terwujudnya sistem Data dan Informasi pelayanan skpd on line dan intregrasi Pembinaan Tele Center Daraganti Terwujudnya sistem Kota Malang pelayanan skpd on line dan intregrasi Teknologi Digital Bagi Lembaga Terwujudnya sistem Penyiaran pelayanan skpd on line dan intregrasi Pembinaan Lembaga Penyiaran Terwujudnya sistem pelayanan skpd on line dan intregrasi Maintenance Menara Terwujudnya sistem Telekomunikasi pelayanan skpd on line dan intregrasi Pendataan Pos Meningkatnya jumlah usaha pos
425.000.000,00
24 menara
100%
150.000.000,00 2.960.000.000,00
114 koneksi
101 skpd
85.000.000,00
101 skpd
100.000.000,00 100%
100.000.000,00
2 kali
100.000.000,00
2 kali
125.000.000,00
15 menara trinangle menara
285.000.000,00
8 warnet, 5 jasa penitipa
125.000.000,00
9
KETER ANGAN 9
1
2
3
4
5
11
Pengawasan Menara Telekomunikasi
12
Implementasi Ducting bersama Kota Malang
13
Monitoring dan evaluasi menara telekomunikasi Penyebaran Informasi Publikasi Kota Malang
14
II
Jumlah pengkajian an penelitian bidang komunikasi dan informasi
3 kali
15
prosentase kerjasama media masa
92%
16
Program kerjasama informasi dan media massa Pembinaan dan Pemberdayaan Forum KIM
17
Pembinaan dan Pemberdayaan KIM
18
Pengembangan Kemitraan Media Massa
IV
Meningkatnya kualitas dan jangkauan jaringan informatika
Prosentase pelaksanaan eprochment
100%
7
Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi Pengolahan konten website Pemkot Malang
III
6
Terwujudnya sistem 100% pelayanan skpd on line dan intregrasi saluran kabel optic pembangunan bawah tanah bersama / ducting bersama data menara 100 menara telekomunikasi tewrsedianya informasi 1 paket pembangunan baik melalui website maupun penyampaian informasi melalui media website penyiaran radio dan tv
Program Pengembangan Impelementasi E-Goverment
8 405.000.000,00 150.000.000,00 190.000.000,00 750.000.000,00
500.000.000,00
tersedianya informasi 3 kali pulikasi melalui website kota malang
500.000.000,00 650.000.000,00
terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan forum kim terlaksannya pembinaan dan pekan kim jatim terlaksananya pembinaan media massa
2 kali
225.000.000,00
1 kali
275.000.000,00
1 kali
150.000.000,00 900.000.000,00
9
1
2
3
4
5
19
Implementasi E-Goverment
20
Operasional LPSE Kota Malang
21
Standarisasi Layanan dan Keamanan LPSE
V
Meningkatnya Prosentase KIM yang dibina diseminasi Informasi
100%
22
23
VI
Pengolahan Informasi dan Dokumentasi Kota Malang jumlah fasilitasi peningkatan sdm bidang komunikasi dan informasi
1 kali
24 25
prosentase simda yg dapat terapkan
6%
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pembangunan dan pelatihan aplikasi intranet
jumlah pengadaan layanan secara elektronik yang dilayani
7
Terwujudnya layananan 2 paket pemerintahan dan publik yang efesien dan efektif
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informasi
8 500.000.000,00
225.000.000,00
175.000.000,00
450.000.000,00 terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan seni pentura tersedianya informasinya dan dokumentasi
1 paket
250.000.000,00
365 kali
200.000.000,00
Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi Implementasi Open Source
26
VII
Program Pengembangan Sarana Komunikasi dan Deseminasi Informasi Pembinaan dan pemberdayaan Seni Pentura
6
terlaksananya 100% pemutakhiran data perkembangan implementasi egovermment kota malang Terwujudnya layananan 1 paket pemerintahan dan publik yang efesien dan efektif
625.000.000,00
sosialisasi open source 101 skpd software Peningkatan sdm 3 kali aparatur bidang informatika pemahaman aplikasi 35 simda intranet pemkot malang ke semua skpd
100.000.000,00 325.000.000,00 200.000.000,00
417.000.000,00
9
1
2
3
4
5
6
7
27
Publikasi dan Dokumentasi
tewrsedianya informasi 10500 lembar pembangunan baik melalui website maupun penyampaian informasi melalui media website penyiaran radio dan tv
28
Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik
peningkatan sarana dan prasarana komunikasi media massa
VIII
Meningkatnya kualias pelayanan kominikasi dan informatika
prosentase pelayanan administrasi
100%
Penyediaan jasa surat menyurat
30
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor
31
32
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
33
Penyediaan alat tulis kantor
34
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
35
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
36
37
257.000.000,00
5 jenis
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
29
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8 160.000.000,00
867.000.000,00
jumlah surat yang terkirim sarana komunikasi Prosentase pemenuhan standar sarana prasarana Prosentase pemenuhan standar sarana prasarana Prosentase pemenuhan standar sarana prasarana Prosentase pemenuhan standar sarana prasarana Prosentase pemenuhan standar sarana prasarana Prosentase pemenuhan standar sarana prasarana Prosentase pemenuhan standar sarana prasarana
1000 surat
25.000.000,00 30.000.000,00
100 % 80%
34.000.000,00
100%
65.000.000,00
100%
57.000.000,00
100%
24.000.000,00
100%
30.000.000,00
100%
180.000.000,00
100%
7.000.000,00
9
1
2
3
4
5
38
Penyediaan makanan dan minuman
39
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
40
Pawai Pembangunan
IX
Prosentase rata-rata meningkatnya nilai SKP
41
42
X
prosentase pelayanan administrasi
100%
43
XI
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala Prosentase pemenuhan kendaraan dinas/operasional standar sarana prasarana Pemeliharaan rutin/berkala Index Kepuasan perlengkapan gedung kantor pegawai terhadap sarana dan prasarana Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pelatihan Peningkatan Kinerja PNS
laporan keuangan semesteran
100%
6 Prosentase pemenuhan standar sarana prasarana Prosentase pemenuhan standar sarana prasarana Prosentase pemenuhan standar sarana prasarana
Prosentase pemenuhan standar sarana prasarana
100%
8 80.000.000,00
100%
300.000.000,00
100%
35.000.000,00
7
290.000.000,00 100%
195.000.000,00
100%
95.000.000,00 175.000.000,00
100%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
175.000.000,00 176.000.000,00
44
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tepat waktu
100%
13.000.000,00
45
Penyusunan laporan keuangan semesteran
penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tepat waktu
100%
115.000.000,00
46
Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tepat waktu
100%
16.000.000,00
9
1
2
3
4
47
48
49
Meningkatnya kualias pelayanan kominikasi dan informatika
80%
5
6
7 100%
8 7.000.000,00
Penyusunan Renstra SKPD
penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tepat waktu
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat survei Kepada masyarakat
76
12.000.000,00
Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Indek Kepuasan Masyarakat
Jumlah Standart Operasional prosedur (SOP)
6 sop
13.000.000,00
9
1
NO 1
2
3
SKPD : DINAS PERTANIAN SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 2 3
4
5
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
4
5
6
INDIKATOR KINERJA 6
7
8
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG I
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi
Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)
78
6.000.000.000 815.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah surat yang terkirim Terbayarnya tagihan rekening telepon, listrik & air Sarana & prasarana kantor bersih dan layak dipakai Alat – alat listrik / penerangan bangunan kantor Dinas Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Kegiatan Penyediaan bahan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - bacaan dan peraturan undangan perundang-undangan Kegiatan penyediaan makanan Tersedianya Makanan dan minuman dan minuman Kegiatan rapat - rapat koordinasi Tersedianya biaya bagi dan konsultasi ke luar daerah perjalanan dinas bagi aparatur
Kegiatan Pawai Pembangunan
9
Tersedianya sarana untuk kegiatan pawai pembangunan
1.150 surat 12 bulan
100.000.000 130.000.000
Kantor Dinas Pertanian
70.000.000
Kantor Dinas Pertanian
10.000.000
laptop 10 unit, komputer 5 unit, gordyn 3 set, televisi 2 buah, 2 unit hot spot, 2 unit finger print
250.000.000
Koran 3 jenis, tabloid 2 jenis, majalah 4 jenis Makanan dan minuman Biaya bagi perjalanan dalam rangka Dinas bagi aparatur Dinas Tersedianya mobil hias untuk 2 event
15.000.000 40.000.000 125.000.000
50.000.000
KETER ANGAN 9
1
2
3
4
5 Kegiatan Promosi dan Publikasi Bidang Pertanian
II
III
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Pasar Ikan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Sertifikasi Barang dan Jasa
Pelaksanaan Pertimbangan Penetapan Angka Kredit
IV
6
9
Masyarakat dan aparatur dinas
25.000.000
-
-
845.000.000
Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya gedung pasar ikan Tersedianya kendaraan dinas roda 2 bagi aparatur dinas
12 bulan
300.000.000
12 bulan
125.000.000
12 bulan
20.000.000
2 paket
250.000.000
7 buah kendaraan roda 2
150.000.000
80.000.000 Bertambahnya jumlah aparatur dinas yang mempunyai sertifikat Terlaksananya penetapan penialain angka kredit
5 orang
55.000.000
22 orang
25.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
8
7
Tersedianya informasi tentang kegiatan dinas pertanian secara keseluruhan bagi masyarakat dan aparatur dinas
135.000.000
Tersusunnya buku lakip dinas pertanian
10 buah buku
15.000.000
1
V
2
3
Meningkatkan Ketersediaan pangan utama Ketersediaan Pangan (food availability) Utama (Food Availability)
4
11,02%
5
Jumlah nilai produksi hasil pertanian (ton) pada tahun berjalan
13.500 ton
9
Kegiatan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
Tersusunnya RKA dan DPA Dinas Pertanian
10 buah buku
10.000.000
Penyusunan SOP
Tersusunnya SOP di dinas pertanian
10 buah buku
50.000.000
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
165.000.000
Tersedianya sarana pemasaran hasil pertanian
3 unit vacum sealer, 2 unit continous sealer, 10 unit tenda kerucut
Program : Peningkaan Prod. Pertanian/ Perkebunan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tanaman Perkebunan
165.000.000
200.000.000 4 kelompok tani dan 40 peserta
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Kegiatan Pendampingan dan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi Kegiatan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
VIII
8 60.000.000
Pengendalian dan Pemberantasan Terlaksanya Hama Penyakit Tanaman sosialsasidan bantuan pestisida serta jaring perangkap hama burung
VII
7
Tersusunnya buku 10 buah buku laporan keuangan akhir tahun dinas pertanian
Kegiatan Pengembangan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
VI
6
Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
200.000.000
105.000.000 Tersusunnya RDKK pupuk bersubsidi
100 petani/poktan
30.000.000
Terbayarnya honorarium anggota KP3
36 anggota selama 4 bulan
75.000.000 70.000.000
1
2
3
4
5
6
Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Terselengaranya pelatihan dan Pengoperasian teknologi bimbingan teknis Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
IX
Jumlah nilai produksi hasil perkebunan (ton) pada tahun berjalan
64 ton
X
XI
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Penataan sarana dan prasana Tersedianya sarana dan 1 paket kebun bibit prasarana kebun bibit
Program : Rehabilitasi Hutan dan Lahan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Jumlah nilai produksi hasil peternakan (ton)
26.000 ton
XIII
Tertanamnya bibit tanaman kehutanan dan tanaman penghijauan
10.000 bibit sengon dan 100 bibit taanaman penghijauan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
9
70.000.000
75.000.000 75.000.000
100.000.000
120.000.000
Terlayaninya kesehatan 18.000 ekor hewan ternak masyarakat
Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan
8
100.000.000
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
XII
7 200 peserta
120.000.000
150.000.000 Terciptanya jaminana keamana pangan asal hewan
15.000 ekor sapi, 16.500 ekor kambing dan 8.200 ekor babi
150.000.000
75.000.000
1
XIV
XVI
2
3
4
5
6
Peningkatan Mutu dan Keamanan Meningkatnya Pangan Bidang Peternakan pengetahuan mayarakat dalam penangana hewan qurban dan mutu bahan pangan hewan yang ASUH Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pengembangan agribisnis Tersedianya bibit dan Peternakan kandang kambing dan kelinci
7 100 peserta
8
9
75.000.000
240.000.000 1 unit kandang kambing, 1 unit kandang kelinci, 22 ekor kambing, 35 ekor kelinci serta 2.500 kg pakan konsentrat kelinci, 2.500 pakan konsentrat untuk kambing, 2.500 kg pakan hijauan kelinci, 17.500 kg pakan hijaun untuk kambing
240.000.000
Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan 300 liter N2 cair, Teknologi Peternakan Tepat Guna prasarana teknologi 300 buah straw peternakan tepat guna sapi, 1 unit mesin pelet, 1 unit kontainer
200.000.000
Penyuluhan RPU
100.000.000
Terselenggaranya penyuluhan tentang RPU
100 peserta
100.000.000
1 XV
2
3
4
Jumlah nilai produksi hasil perikanan (ton) pada tahun berjalan
74 ton
5
Bantuan Sarana dan Prasarana budidaya Perikanan
XVII
6
7
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
9
250.000.000 Tersedianya bantuan sarana dan prasarana budidaya perikanan
5 unit Kolam knock down, 700 kg pakan ikan, 1 paket sarana budidaya kepada 3 kelompok pembudidaya ikan
60.000.000
9 unit Demplot Pengembangan Budidaya Tersedianya Cacing Tubifex perlengkapan budidaya cacing tubifex
40.000.000
Pelatihan Budidaya Cacing Lumbricus dan cacing tubifex Pengenalan OIKB (Obat Ikan Kimia dan Biologi)
50.000.000
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kampanye Gemarikan dan Pengawasan Keamanan Pangan Hasil Perikanan
Terlaksananya kegiatan 30 peserta pelatihan Terlaksananya kegiatan 50 peserta pelatihan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
100.000.000 540.000.000
Terlaksananya kegitan 1.300 peserta kampanye gemarikan di sekolah-sekolah
Pelatihan Pembuatan nuget, abon Terselenggaranya 50 peserta Lele dan packingnya pelatihan pembuatan nuget,abon lele dan packing Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan 1 paket Pasar Ikan prasarana pasar ikan
XVIII
8
240.000.000
50.000.000
250.000.000
700.000.000
1
2
3
4
5 Pengembangan Pembenihan BBI
XIX
XX
Rata-rata peningkatan 3,3% dari Peningkatan produktifitas hasil pertanian tahun Produktifitas lahan sebelumnya dengan penerapan GAP (Good Agricultural Practice)
6
7
Terlaksananya kegiatan operasional UPT dan terbayarnya honorarium tenaga kontrak UPT
12 bulan, 17 orang selama 12 bulan, 1 paket pemeliharaan kolam indoor
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
175.000.000
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Terselenggaranya kegiatan rabuan dan terbayarnya honorarium THL-TBPP
Kegiatan Demonstrasi Plot (Demplot) GAP
Terselenggaranya kegiatan demplot penunjang GAP
Honorarium 14 orang THL dan pelatihan untuk 40 orang penyuluh pertanian 5 lokasi
Program Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian/Perkebunan)
Intensifikasi Padi, Palawija
Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan holtikultura
8 700.000.000
125.000.000
50.000.000
600.000.000
Tersalurnya bantuan bibit ubi jalar dan pupuk organik kepada kelompok tani/masyarakat serta sosialisasi pengembangann dan peningkatan produktivitas tanaman ubi jalar Bertambahnya pengetahuan dan ketrampilan kelompok tani
4 kelompok tani, 35 peserta
100.000.000
2 kelompok tani
200.000.000
9
1
XXI
XXII
2
3
Meningkatkan Terjalinnya kemitraan Pembinaan dan antara pengusaha kecil Pengembangan Manajeman Lembaga Tani dan Usaha Kemitraan
4
4 jalinan
5
6
7
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian Perkebunan
Tersalurnya bantuan 40 peserta, 4 benih padi dan pupuk kelompok tani hayati kepada kelompok tani/petani, sosialisasi produktivitas peningkatan tanaman padi
Pengukuran luas baku sawah dengan menggunakan GPS
Tersedianya data luas baku sawah
1 paket
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
8 200.000.000
100.000.000 130.000.000
50 orang, 4 jalinan kemitraan
55.000.000
Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
Terselenggaranya penyuluhan dan pendampingan petani serta pelaku agribisnis
Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Peningkatan kualitas 80 kelompok tani SDM Poktan/Gapoktan
40.000.000
Kegiatan Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian
Tersusunnya Progama Penyuluhan Pertanian
35.000.000
270 orang
Program Peningkatan pemasaran hasil pertanian/perkebunan Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
230.000.000 Terselenggaranya kegiatan promosi dan pameran
5 kali pameran
230.000.000
9
1
NO 1
2
3
4
SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET STRATEGIS 2 3 4
5
PROGRAM / KEGIATAN 5
6
INDIKATOR KINERJA 6
7
8
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG I
Terlaksananya administrasi Peningkatan peran perkantoran lembaga dan kompetensi aparatur
100%
1
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat (output)
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah bukti pembayaran (output) Jenis ruang (output)
3 4 5 6
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
7
8
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9
Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10
11
II 12
Pawai Pembangunan
Jumlah pelatihan teknis/fungsional yang diikuti oleh aparat SKPD
3 jenis
Jumlah alat yang diperbaiki (output) Jenis ATK (output)
revisi pagu baru
KETER ANGAN 9
11.000.000.000 710.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Terlaksananya Perkantoran administrasi perkantoran (outcome)
2
9
60.000.000,00 10.000.000,00
PAD
10 ruangan, 16 jenis 14 jenis alat
60.000.000,00
PAD
20.000.000,00
PAD
42 jenis
50.000.000,00 25.000.000,00
PAD
4 Jenis 8 jenis
85.000.000,00
PAD
4 jenis koran
20.000.000,00
PAD
50.000.000,00
PAD
3500 surat
Jenis barang cetakan (output) Jenis peralatan dan perlengkapan kantor (output) Jenis baha bacaan dan peraturan perundangan Jumlah rapat (output)
90 kali dalam daerah, 12 kali luar daerah, 1 kali luar negeri Jumlah kendaraan hias 2 kendaraan hias (output)
Jumlah perjalanan dalam daerah dan luar daerah (output)
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah ruang yang terawat gedung kantor
300.000.000,00
PAD
PAD
150.000.000,00
30.000.000,00
PAD
PAD
235.000.000,00 10 ruang
100.000.000,00
50.000.000,00
PAD
1
2
3
4
5
6
13
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
III
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
14
Jumlah pegawai yang Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui Pembangunan Team Work mengikuti kegiatan pembangunan team dan Capacity Building work dan capacity building (output)
IV
15
16
Nilai laporan kinerja SKPD
B
Kendaraan dinas yang terawat (output)
45 orang
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran
8 135.000.000,00
9
75.000.000,00
PAD
150.000.000,00 150.000.000,00
-
PAD
585.000.000,00
jenis dokumen laporan capaian kinerja Dokumen laporan keuangan semesteran
17
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
18
Penyusunan RKA dan DPA
19
Penyusunan Standar Operasional Prosedur, SPP dan IKM
20
Penyusunan Rancangan Peraturan Jumlah rancangan di Bidang Perindustrian dan peraturan di bidang Perdagangan industri dan perdagangan baru (output) Pemeliharaan ISO 9001 tentang Pemeliharaan sertifikasi SOP Disperindag ISO 9001
21
7 3 mobil, 7 sepeda motor
Dokumen Laporan bku, jurnal, buku kas, neraca Dokumen rka dan dpa
Dokumen sop, spp dan ikm disperindag (output)
2 jenis
20.000.000,00
PAD
2 Dokumen laporan keuangan semesteran 8 buku
88.500.000,00
PAD
19.000.000,00
PAD
1 dokumen (3 Eks RKA), 1 dokumen (17 Eks DPA) 4 buku SOP, 4 buku SPP, 6 buku IKM semester I dan II
25.000.000,00
PAD
27.500.000,00
PAD
1 Ranperda, 1 Ranperwal
170.000.000,00
1 kali
35.000.000,00
50.000.000,00
PAD
PAD
1
2
3
4
5
6
7
9
Penyusunan Profil Industri dan Perdagangan Kota Malang
Buku profil
23
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Disperindag Review Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pembuatan Sistem Informasi Data Industri dan perdagangan
Jumlah dokumen
2 dokumen
50.000.000,00
PAD
Dokumen riview renstra
1 dokumen
15.000.000,00
PAD
1 jenis
100.000.000,00
24 25
V
Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen
26
27
Meningkatnya pengamanan perdagangan
Persentase jumlah penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen
90%
Jumlah dan jenis UTTP yang ditera dan tera ulang
4200 unit,4 jenis
Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen
Jumlah pelaku usaha yang memperdagangkan barang wajib SNI yang diawasi
150 pelaku usaha
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
jenis sistem Informasi data Industri
1 Dokumen buku profil disperindag
8 35.000.000,00
22
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
PAD
-
PAD
835.000.000,00
jumlah pengaduan 100% terkait sengketa konsumen dan pelaku usaha dapat di selesaikan Jumlah pelaku usaha 125 pelaku usaha yang terpantau (output)
160.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
PAD
jumlah kegiatan pos 24 kali, 40 pasar ukur, Jumlah pasar yang menjadi target pos ukur Jumlah Kegiatan 3 Kali Sosialisasi, Sosialiasi @50 Peserta
75.000.000,00
50.000.000,00
PAD
75.000.000,00
50.000.000,00
PAD
28
Pos ukur ulang barang-barang non barang dalam keadaan terbungku
29
Sosialisasi tertib ukur di pasar tradisional dan sekitarnya
30
Pemberdayaan konsumen
Jumlah kegiatan sosialisasi, jumlah peserta
11 kali sosialisasi (2 kali @ 100 peserta, 6 kali @ 300peserta, 3 kali melalui media)
150.000.000,00
31
Sosialisasi barang wajib sni dan ketentuan pencantuman label
Jumlah Sosialiasi, jumlah peserta
75 orang
75.000.000,00
PAD
-
PAD
PAD
1
2
3
4
32
33
VI
34
5 Pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan Tertib ukur bagi pengguna UTTP
Meningkatnya nilai ekspor bersih perdagangan Meningkatnya promosi dan perluasan pasar dalam dan luar negeri
Nilai ekspor bersih perdagangan 1. Jumlah kegiatan promosi dan misi dagang pada tahun berjalan
US$ 112000000
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
10 pameran 2 Pembangunan promosi misi dagang perdagangan bagi ikm kerajinan (dekranasda) kota malang
6 jumlah pelaku usaha yang dipantau
8
7 100 pelaku usaha
jumlah dan jenis 3 KaliUTTP Sosialisasi, @50 Peserta yang dipantau
Peningkatan ekspor bersih (outcome) Jumlah pameran , jumlah IKM yang ikut pameran
9
100.000.000 100.000.000
50.000.000
PAD
50.000.000
PAD
2.000.000.000,00 4 kali pameran,20 IKM
500.000.000,00
250.000.000,00
PAD
Pengembangan peluang pemasaran dan promosi bagi produk unggulan kota malang
Jumlah ikm yang dapat difasilitasi oleh skpd dalam pameran/media promosi lainnya (output)
20 IKM
300.000.000,00
150.000.000,00
PAD
36
Misi dagang dan buying mission bagi produk berorientasi ekspor
600.000.000,00
400.000.000,00
PAD
37
Pelatihan, pendampingan dan fasilitasi pemasaran produk lokal berorientasi ekspor Pencitraan produk ekspor skala daerah propinsi Pekan Promosi Perdagangan dalam Rangka HUT Kota Malang
Jumlah Kegiatan 1misi kali Misi dagang, 6 IKM dagang dan Jumlah IKM yang difasilitasi dalam misi dagang Jumlah website dan ECommerce yang di fasilitasi SKPD Jumlah kegiatan 3 kali pencitraan Jumlah IKM peserta 1 kali pameran
35
2. Jumlah fasilitasi kemitraan oleh skpd
2 kegiatan
38 39
VII
Jenis kegiatan pemantauan dan penjagaan distribusi dan pasokan bahan pokok dan barang penting
41
Jenis data usaha dan sarana perdagangan
4 kegiatan
5 jenis
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Pemantauan harga dan ketersediaan stok bahan pokok
100.000.000,00
PAD
150.000.000,00
PAD
350.000.000,00
PAD
1.090.000.000,00
Jumlah pemantauan dan jumlah pasar yang dipantau
90 kali pemantauan
100.000.000,00
50.000.000,00
PAD
1
2
3
4
5
6
7
8 50.000.000,00
9
42
Pembinaan, pemantauan dan pengawasan perdagangan / peredaran minuman beralkohol
Jumlah pelaku usaha perdagangan minol yang dipantau
1 kali pembinaan, 15 kali pemantauan
43
Pembinaan dan Formalisasi Usaha Jumlah kegiatan Perdagangan pembinaan dan formalisasi usaha perdagangan Pemantauan Gudang Kota Malang Jumlah gudang yang dipantau jumlah bantuan Penguatan Ekonomi masyarakat Sarana/Prasarana Melalui bantuan Usaha Bagi Pedagang Sarana/Prasarana Usaha Bagi Pedagang Kecil di Lingkungan IHT Kecil
1 kegiatan,70 orang
50.000.000,00
30 gudang
75.000.000,00
66 unit
400.000.000,00
DBH CHT
4 kali
40.000.000,00
PAD
1 jaringan
175.000.000,00
1 dokumen
200.000.000,00
44 45
46
Koordinasi ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya dengan distributor Peningkatan sistem dan jaringan informasi bahan kebutuhan pokok
47
48
Jasa konsultasi Pengawas Revitalisasi Pasar Tradisional
Jumlah Kegiatan Koordinasi
jumlah sistem dan jaringan informasi bahan kebutuhan pokok Dokumen hasil pengawasan revitalisasi pasar
Industri VIII
49
Meningkatnya inovasi industri Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan pengembangan inovasi
200 IKM
Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
PAD
-
-
PAD
PAD
PAD
5.395.000.000,00 1.750.000.000,00
Peningkatan produktivitas sektor industri (outcome)
Pengawasan terhadap penggunaan Jumlah perusahaan dan kepemilikan mesin pelinting yang terpantau cigaret (rokok) kepemilikan, penggunaan dan pengalihan mesin pelinting rokok di Kota Malang
PAD
38 perusahaan
50.000.000,00
DBH CHT
1 50
51
52
53
54
55
56
2
3
4
8 150.000.000,00
DBH CHT
30 IKM
150.000.000,00
DBH CHT
15 IKM
100.000.000,00
DBH CHT
30 IKM Bid.animasi
100.000.000,00
DBH CHT
Jumlah IKM yang30 IKM Bid. Transportasi mengikuti pelatihan
150.000.000,00
DBH CHT
Jumlah IKM yang30 IKM Bid. Transportasi .Pembinaan Peningkatan mengikuti pelatihan Kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Pembuatan Sound System Mobil Pembinaan Peningkatan Jumlah IKM yang 30 IKM Bid. Telematika Kemampuan dan ketrampilan mengikuti pelatihan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Service dan Jaringan Komputer
100.000.000,00
DBH CHT
100.000.000,00
DBH CHT
5 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Fasilitasi Magang Pembuatan Tengki Kendaraan Bermotor Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Fasilitasi Magang Kerja Pewarnaan Batik Kayu Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Peningkatan Kemampuan Desain dan Inovasi Produk Gerabah Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Pembuatan Game Developer Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Pembuatan Aksesoris Kendaraan Bermotor
6
7
Jumlah IKM yang menguasai pembuatan tangki
20 IKM Bid. Logam dan Mesin
Jumlah IKM yang menguasai proses pewarnaan batik kayu
Jumlah IKM yang mampu mendesain produk gerabah
Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan
9
1
2
3
4
57
Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Pembuatan Program Aplikasi Android Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Pelapisan (Chrome) Produk Komponen Otomotif Pelatihan pemanfaatan limbah kayu Pelatihan inovasi pewarnaan dan desain Batik tulisCap
58
59 60 61 62 63 IX
5
Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia industri
Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan peningkatan ketrampilan dan kompetensi
400 IKM
6
8 100.000.000,00
DBH CHT
100.000.000,00
DBH CHT
30 IKM
100.000.000,00
DBH CHT
30 IKM
200.000.000,00
DBH CHT
25 IKM
150.000.000,00
DBH CHT
30 IKM
100.000.000,00
DBH CHT
25 IKM
100.000.000,00
DBH CHT
7
Jumlah IKM yang 30 IKM Bid. Telematika mengikuti pelatihan
Jumlah IKM yang30 IKM Bid. Transportasi mengikuti pelatihan
Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan Jumlah IKM yang Pelatihan Inovasi Desain keramik mengikuti pelatihan Pelatihan Desain produk gelas Jumlah IKM yang Acrylic mengikuti pelatihan Pelatihan inovasi pemanfaatan Jumlah IKM yang limbah kaca mengikuti pelatihan Program Pengembangan Industri Persentase kerjasama Kecil dan Menengah produksi antar ikm yang telah dibina (outcome)
9
2.050.000.000,00
65
Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui pelatihan peningkatan keterampilan berbahan dasar Pelepah pisang
Jumlah IKM yang terampil dalam pembuatan kerajinan berbahan dasar kain flanel
30 ORANG (MASYARAKAT, KELOMPOK USAHA, PKK, IKM)
110.000.000,00
DBH CHT
66
Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Fabric Art
Jumlah IKM yang menguasai desain dan produksi aneka kerajinan daur ulang
30 ORANG (MASYARAKAT, KELOMPOK USAHA, PKK, IKM)
100.000.000,00
DBH CHT
1 67
68
2
3
4
5
6
Pembinaan kemampuan dan Jumlah IKM yang keterampilan kerja masyarakat di memiliki ketrampilan lingkungan iht melalui Pelatihan menjahit Keterampilan Menjahit produk fashion Jumlah IKM yang Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di mengikuti pelatihan lingkungan iht melalui Pelatihan Ketrampilan produkkerajinan berbahan resleting dan pita
7 30 ORANG (MASYARAKAT, KELOMPOK USAHA, PKK, IKM) 30 ORANG (MASYARAKAT, KELOMPOK USAHA, PKK, IKM)
8 250.000.000,00
DBH CHT
100.000.000,00
DBH CHT
100.000.000,00
DBH CHT
150.000.000,00
DBH CHT
9
69
Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan iht melalui Pelatihan kerajinan Paper Art
Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan
70
Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Pembuatan Mesin Cetak Makanan Berbahan Dasar Logam dan Aluminium
jumlah IKM yang mengikuti pelatihan
30 ORANG (MASYARAKAT, KELOMPOK USAHA, PKK, IKM) 30 IKM Bid. Logam dan Mesin
71
Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Pembuatan TTG Alat Cetak Pelet Ikan
jumlah IKM yang mengikuti pelatihan
30 IKM Bid. Logam dan Mesin
200.000.000,00
DBH CHT
72
Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan iht melalui Pelatihan Bordir
Jumlah Pelatihan, Jumlah IKM yang mendapat pelatihan
100.000.000,00
DBH CHT
73
Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan IHT Melalui Fasilitasi Magang Teknik Finishing pada Pembuatan Sangkar Burung
Jumlah IKM yang menguasai teknik finishing produk sangkar burung
30 ORANG (MASYARAKAT, KELOMPOK USAHA, PKK, IKM) 25 IKM
150.000.000,00
DBH CHT
1 74
75
2
3
4
5
6
Jumlah Masyarakat yang mampu menghasilkan produk berbahan dasar sampah dan limbah plastik Jumlah Masyarakat Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat Di yang mampu Lingkungan IHT Melalui Pelatihan menghasilkan produk pupuk organik Pembuatan Pupuk Organik Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan IHT Melalui Pelatihan Pengolahan Sampah dan Limbah Plastik
25
8 150.000.000,00
DBH CHT
25
100.000.000,00
DBH CHT
7
9
76
Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan IHT Melalui Pelatihan Pembuatan Produk Minuman
Jumlah IKM yangmenguasai pembuatan produk minuman
30 IKM
125.000.000,00
DBH CHT
77
Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan IHT Melalui Pelatihan Pembuatan Produk Olahan Berbahan Dasar Daging Fasilitasi Sertifiksasi Halal dan Nutrition Fact
Jumlah IKM yang menguasai pembuatan olahan berbahan dasar daging
30 IKM
70.000.000,00
DBH CHT
Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas sertifikasi halal dan nutrition fact
50 IKM
200.000.000,00
30 IKM
75.000.000,00
PAD
25 IKM
70.000.000,00
DBH CHT
78
79
80
81
82
Pelatihan Gugus kendali Mutu bagi IKM
Jumlah IKM yang memahami Gugus kendali Mutu Pelatihan Pembuatan industri Jumlah IKM yang rumah tangga berbahan dasar zat mengikuti pelatihan kimia Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Pembinaan Kemampuan dan Jumlah IKM yang 25 IKM Bid. Keterampilan Kerja Masyarakat Di mengikuti magang kerja Logam dan Mesin Lingkungan IHT Melalui Pelatihan Dasar Pengoperasian Mesin Bubut, Las dan freis
100.000.000,00
PAD
300.000.000,00 100.000.000,00
DBH CHT
1
2
3
4
X
84
5
6
Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan IHT Melalui Pelatihan dan Uji Kompetensi Reparasi Kendaraan Bermotor
83
Meningkatnya penguasaan teknologi dan standarisasi produk industri
1. Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan pemanfaatan teknologi industri/TTG dan standarisasi produk 2. Peningkatan persentase industri yang menguasai teknologi
200 IKM
36,20%
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
7 30 IKM Bid. Transportasi
Jumlah ikm penerima alih ttg (output)
Jumlah IKM yang Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat Di mengikuti pelatihan Lingkungan IHT Melalui Pelatihan Pembuatan Produk Gypsum
8 200.000.000,00
9 DBH CHT
525.000.000,00
25 IKM
75.000.000,00
DBH CHT
85
Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Peningkatan Pengetahuan Penggunaan Bahan Tambahan Kimia Pada Produk Pangan
25 IKM
70.000.000,00
DBH CHT
86
Pembinaan Kemampuan dan 30 IKM Bid. Transportasi Keterampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan IHT Melalui Pelatihan dan Uji Kompetensi Reparasi Kendaraan Bermotor Pelatihan teknik finishing Duco Jumlah IKM yang 30 IKM Furniture mengikuti pelatihan
200.000.000,00
DBH CHT
80.000.000,00
DBH CHT
15 IKM
100.000.000,00
DBH CHT
87
Jumlah IKM yang mendapatkan pengetahuan penggunaan BTP Kimia
88
Pelatihan Grader tembakau
XI
Program Penataan Struktur Industri Operasional pusat pengembangan Terlaksananya industri kreatif digital operasionalisasi pusat pengembangan industri kreatif digital
89
Jumlah IKM
370.000.000,00 100%
370.000.000,00
-
PAD
1 XII
90
91
92
2 Meningkatnya ketersediaan data industri melalui pengembangan sistem informasi data industri
3 1. Jenis data yang tersedia pada sistem informasi industri
2. Jenis informasi yang tersedia pada sistem informasi industri
4 8 jenis
4 jenis informasi
5
7
8 400.000.000,00
9
25 IKM Bid. Logam dan Mesin
150.000.000,00
DBH CHT
Jumlah IKM yang menguasai pembuatan kue basah dan kering
30 IKM
100.000.000,00
DBH CHT
Jumlah IKM yang menguasai manajemen pemasaran
30 IKM
150.000.000,00
6
Program Pengembangan sentrasentra industri potensial
Peningkatan jumlah sentra industri (outcome)
Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui fasilitasi magang kerja untk pembuatan alat rumah tangga berbahan dasar logam Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan IHT Melalui pelatihan pembuatan aneka kue basah dan kering Pelatihan manajemen pemasaran dan temu usaha pemasaran hasil kerajinan rotan
Jumlah IKM yang mengikuti magang
-
PAD
1
NO 1
2
3
SKPD : DINAS PASAR SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 2 3
4
5
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
4
5
6
INDIKATOR KINERJA 6
7
8
TARGET
PAGU (Rp)
7
8
BELANJA LANGSUNG I
Meningkatnya Pelayanan di pasar tradisional
Prosentase Revitalisasi Pasar
35,70%
1
Pengadaan Gerobak Sampah
2
Lomba kebersihan antar Pasar se Kota Malang
3
Fasilitasi Pasar Kota Malang menuju Kota Sehat
II
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
4
Peningkatan Pelayanan Pasar
5
Pemeliharaan Pasar Buku Wilis
6 7 8 9 10 11 12 13
15.000.000.000 252.500.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Jumlah gerobak sampah Terciptanya lingkungan pasar yg bersih
20 unit
Tercapainya lingkungan pasar yang sehat dan bersih
1 Paket
1 kali
112.500.000,00 40.000.000,00 100.000.000,00 8.349.890.000,00
Honorarium PTT
Terpeliharanya Bangunan fisik pasar Revitalisasi Pasar Kebalen Terpeliharanya Bangunan fisik pasar Pemeliharaan Pasar Lesanpuro Terpeliharanya Bangunan fisik pasar Pemeliharaan Pasar Talun Terpeliharanya Bangunan fisik pasar Pemeliharaan Pasar Pandanwangi Terpeliharanya Bangunan fisik pasar Pemeliharaan Pasar Nusakambangan Terpeliharanya Bangunan fisik pasar Pemeliharaan Pasar Merjosari Terpeliharanya Bangunan fisik pasar Pemeliharaan Insidentil Pasar Terpeliharanya tradisional Bangunan fisik pasar DED Pasar Kota Lama Jasa konsultasi perencanaan
1 Paket
1.854.890.000,00 165.000.000,00
1 Paket
5.000.000.000,00
1 Paket
185.000.000,00
1 Paket
90.000.000,00
1 Paket
195.000.000,00
1 Paket
110.000.000,00
1 Paket
200.000.000,00
1 Paket
500.000.000,00
1 Paket
50.000.000,00
1 Paket
9
KETER ANGAN 9
1 III 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
IV 26 27 28
29 30
2
3 Survei Kepuasan Masyarakat ( SKM )
4 78
5
6
7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat keluar selama 1000 1 tahun surat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik Penyediaan Alat Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pembayaran Jasa Telpon dan Listrik Kebersihan Kantor & pasar Alat tulis kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Barang Cetakan dan Penggandaan penggandaan Penyediaan Komponen Instalansi Barang elektronik dan Listrik / Bangunan Kantor alat listrik Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Kendaraan Dinas Pawai Pembangunan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan dan Pengisian Tabung Kebakaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor Pengadaan BBM dan pelumas
Peralatan Kantor Bahan bacaan dan pengetahuan konsumsi rapat dan tamu Rapat koordinasi dan konsultasi Kendaraan Dinas operasional Jumlah Keikutsertaan Pawai Pembangunan
12 bulan 16 jenis alat kebersihan 1 Paket 10 jenis
8 2.002.500.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 175.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 25.000.000,00
10 jenis 10 jenis
250.000.000,00
4 jenis
7.500.000,00
2 jenis
40.000.000,00
1 paket
180.000.000,00
3 unit
1.000.000.000,00 50.000.000,00
2 kali
1.415.000.000,00 Jumlah tersedianya tabung kebakaran Terpeliharanya gedung kantor dinas Terpeliharanya kendaraan dinas Terpeliharanya peralatan Kantor Tersedianya Bahan bakar Minyak & pelumas
40 unit
85.000.000,00
1 paket
200.000.000,00
23 unit
400.000.000,00
1 paket
30.000.000,00
12 bulan
700.000.000,00
9
1 V 31 32 33 VI
34
35
2
3
4
5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pasning Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Kantib Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pasar Tradisional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semester
6
Jumlah Pakaian kerja lapangan Pasning Jumlah Pakaian kerja lapangan Kantib Jumlah peserta sosialisasi
Jumlah eksemplar laporan Kinerja Tahunan ( LKT ) 2015 Jumlah eksemplar laporan Keuangan Semesteran Akuntabilitas perencanan kerja tahunan Jumlah eksemplar penyusunan SP & SOP
Penyusunan RKA dan DPA
37
Penyusunan SP dan SOP
38
Penyusunan LKPJ & LPPD
39
Penyusunan IKM
40
Penyusunan Profil SKPD
41
Penyusunan Produk Hukum
VII
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Ekstensifikasi & Intensifikasi Peningkatan dalam rangka meningkatkan Pendapatan asli daerah Retribusi Daerah Pendataan Pedagang Pasar Sukun Peningkatan Pendapatan asli daerah
43
8 295.000.000,00
100 stell
200.000.000,00
40 stell
40.000.000,00
300 orang
55.000.000,00 440.110.000,00
36
42
7
Jumlah eksemplar laporan LKPJ Evaluasi kinerja pelayanan thdp masyarakat Dokumentasi Dinas & Pasar2 Tradisional Penyusunan Raperda dan Perda
15 eks
25.000.000,00
3 paket
172.610.000,00
20 eks
25.000.000,00
20 eks
15.000.000,00
1 paket
7.500.000,00
15 eks
20.000.000,00
100 eks
25.000.000,00
1 paket
150.000.000,00 475.000.000,00
1 Paket
100.000.000,00
1 Paket
75.000.000,00
9
6
7
44
Pendataan Pedagang Pasar Kasin
Peningkatan Pendapatan asli daerah
1 Paket
8 75.000.000,00
45
Pendataan Pedagang Pasar Tawangmangu
Peningkatan Pendapatan asli daerah
1 Paket
75.000.000,00
46
Kajian Penghitungan PAD
Kajian Peningkatan Pendapatan asli daerah
1 Paket
150.000.000,00
1
VIII
2
3
Prosentase PKL yang ditata dan direlokasi sesuai komoditas
4
20%
5
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
1.220.000.000,00
47
Kegiatan Fasilitas modal usaha bagi PKL dan Asongan
Meningkatnya fasilitas sarana prasarana PKL Binaan
1 Paket
350.000.000,00
48
Pengawasan dan Pengendalian PKL
1 Paket
50.000.000,00
49
Pendataan dan pengolahan data PKL
1 Paket
50.000.000,00
50
Penataan dan Penyuluhan PKL
1 Paket
50.000.000,00
51
Pemetaan PKL Kota Malang
1 Paket
150.000.000,00
52
Bimbingan Teknis PKL
Terbentuknya kawasan/areal yang terlokalisir Terinventarissirnya data PKL di Kota Malang Tertatanya penataan PKL di Kota Malang Terpetakan basis basis PKL se Kota Malang Jumlah peserta bimtek
200 orang
200.000.000,00
53
Relokasi Pedagang / PKL
Jumlah pedagang / PKL pasar yg direlokasi
1 Paket
250.000.000,00
54
Pengadaan Papan Himbuan
Jumlah papan himbuan Penertiban PKL
100 unit
120.000.000,00
IX
Program Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Pasar Peningkatan Ketertiban Pasar
55
550.000.000,00 Peningkatan Keamanan & ketertiban pasar
1 Paket
200.000.000,00
9
1
2
3
4
5
6
7
Jumlah peserta bimtek
100 orang
8 100.000.000,00
5 kali
250.000.000,00
56
Bimbingan Teknis peningkatan Ketertiban dan Keamanan Pasar
57
Operasi Gabungan Penertiban PKL Jumlah pelaksanaan operasi gabungan Penertiban PKL
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BAB VI PENUTUP
Program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah
(RKPD)
Kota
Malang
Tahun
2016,
dalam
pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasif sebagai pencerminan good governance. Disamping itu dibutuhkan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu SKPD maupun antar SKPD, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pelaksanaan program dan kegiatan harus ada kerjasama yang sinergis, saling mendukung antara SKPD, masyarakat dan segenap pemangku kepentingan (stake holder). Sehubungan dengan itu, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Kota Malang tahun 2016 sebagai berikut: 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Malang dan masyarakat berkewajiban
untuk
melaksanakan
dan
mendukung
program-
program RKPD Tahun 2016 dengan sebaik-baiknya; 2. RKPD Tahun 2016 menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2016; 3. RKPD Tahun 2016 yang dihasilkan melalui Musrenbang tingkat kota dijadikan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA. 2016 yang dibahas antara pihak Pemerintah Kota dan DPRD; 4. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, setiap SKPD harus mengutamakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan berlandaskan peraturan perundang-undangan; 5. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan VI - 1
koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Pada akhir tahun anggaran 2016, setiap sKpD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian RI(PD Kota Malang Tahun 2ot6 ini disusun untuk menjadi arah kebijakan pembangunan Kota Malang pada Tahun 2016 dan sebagai pedoman daiam penyusunan Kebijakan Umum ApBD (KUA) dan Prioritas dan Piafon Anggaran sementara ApBD (ppAS-ApBD) Tahun Anggaran 2A16.
WALIKOTA MALANG,
ttd. H. MOCH. ANTON
linan sesuai asliny LA BAGIAN HUK
Pe
i9650302 199003
I.
1
019
