1
Pelaksanaan Pemberian Garansi Bank Pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Cabang Padang Terhadap PT Eksekutif Putra Utama Padang
ARTIKEL
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
RAHMA MUTIA RANI 1110012111149
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2015
No. Reg. 120/PDT/02/VI-2015
2
GRANTING OF BANK GUARANTEE IN THE PT BANK OF INDONESIA PERSERO PADANG BRANCH PT SON KEY EXECUTIVE PADANG Rahma Mutia Rani1, Yofiza Media1, Elyana Novira1 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta E-mail:
[email protected] ABSTRACT In today's modern world, the role of banks in advancing a very large country, almost all sectors related to financial activities always require the services of a bank. For an entrepreneur, in business require capital in order to run or expand its business. Bank guarantee is a guarantee provided by a bank, which guarantees bank customers (guaranteed) to fulfill an obligation, which is guaranteed in the future if it did not fulfill its obligation to the other party in accordance with the agreement. Formulation of the problem is 1) how the implementation of the provision on the Bank Guarantee PT Bank Rakyat Indonesia PT Persero Padang branch to the Executive Putra Utama? 2) What are the obstacles encountered in the provision of Bank Guarantee on PT Bank Rakyat Indonesia PT Persero Padang branch of the Executive Putra Utama? This type of research is juridical sociological. Data sources include primary data and secondary data. Data were obtained through interviews and document study. The collected data were analyzed qualitatively. It can be concluded 1) Implementation of the Granting Guarantee Bank, PT. Executive Putra Utama Padang apply to PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Padang Branch eligible predetermined by PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Padang branch. 2) Obstacles encountered is the determination of a default, if the debtor filed for bankruptcy, and the release of all the privileges. Keywords: Bank Guarantee, Guarantee opponent. jika
PENDAHULUAN Dalam dunia modern sekarang ini,
peranan
perbankan
dalam
hendak
keuangan, baik
dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Saat ini dan di masa yang akan datang
tidak
akan dapat lepas dari dunia perbankan,
aktivitas
perorangan maupun
lembaga, baik sosial atau perusahaan. Mengingat peranan lembaga
memajukan suatu negara sangat besar. Hampir semua sektor yang berhubungan
menjalan
perbankan yang demikian penting, maka terhadap
lembaga
perbankan
perlu
senantiasa dilakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif. Untuk itu diperlukan
peraturan
perundang-
3
undangan di bidang perankan yang
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk
memadai
lainnya dalam rangka meningkatkan
agar
mampu
menghadapi
perkembangan perekonomian nasional yang
senantiasa
taraf hidup rakyat banyak.
bergerak
cepat,
Bagi seorang pengusaha dalam
terintegrasi
dengan
menjalankan suatu usaha, diperlukan
tantangan yang semakin kompleks serta
ketekunan, keuletan, dan sifat pantang
sistem keuangan yang semakin maju.
menyerah untuk mencapai suatu tujuan
Untuk itu pemerintah telah melakukan
yang diinginkannya. Di samping sifat-
penyesuaian pada peraturan perbankan
sifat di atas, seorang pengusaha juga
dengan dikeluarkannya Undang-undang
memerlukan suatu modal dalam rangka
yang baru merubah peraturan yang lama
membantu menjalankan roda usahanya
yang dirasa sudah tidak memadai lagi,
atau mengembangkan usahanya. Modal
yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun
yang diperlukan dapat berupa keahlian
1998
Undang-
atau berupa uang. Modal dalam bentuk
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
uang dapat diberikan dalam bentuk uang
Perbankan,
asas
tunai atau semacam jaminan dalam
dengan
surat-surat berharga. Diperlukan modal
menggunakan prinsip kepercayaan dan
lain berupa surat-surat berharga atau aset
kehati-hatian (believe and prudent).1
untuk membiayai suatu usaha. Surat-
kompetitif,
dan
tentang
yang
demokrasi
Nomor
Perubahan
mempunyai
ekonomi
Menurut
Undang-undang
surat berharga atau aset perusahaan
10
1998
dapat
tahun
tentang
dijadikan
jaminan
untuk
perubahan Undang-undang Nomor 7
membiayai suatu usaha atau proyek.
Tahun
Jaminan semacam ini diberikan oleh
kemudian
1992
tentang
disingkat
perbankan,
Undang-undang
bank dengan catatan
terlebih dulu
perbankan. Bank adalah badan usaha
nasabah harus menyediakan jaminan
yang menghimpun dana dari masyarakat
lawan dimana besarnya jaminan lawan
dalam
biasanya melebihi nilai proyek. Hal ini
bentuk
simpanan
dan
menyalurkannya ke masyarakat dalam
dilakukan
untuk
menjamin
nasabah
apabila akan mengerjakan suatu proyek 1
Kasmir, 2013, Dasar-Dasar Perbankan, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 2.
tertentu atau mengikuti tender di instansi tertentu. Jaminan ini merupakan bukti
4
bahwa nasabah memiliki sejumlah uang
untuk membantu kelancaran dunia usaha.
sehingga si pemberi proyek merasa
Dalam pemberian jasa layanan Garansi
yakin
jika
Bank ini, PT Bank Rakyat Indonesia
ini
Persero Cabang Padang bertindak sebagai
tidak
proyeknya
akan
dirugikan,
dijalankan.
Jaminan
dikenal dengan nama Garansi Bank. 2 Garansi
Bank
pihak penjamin yang mengambil alih
merupakan
kewajiban terhadap PT Eksekutif Putra
garansi atau jaminan yang diberikan oleh
Utama sebagai pihak terjamin, apabila
bank, dimana bank menjamin nasabah
pihak terjamin melakukan wanprestasi
(terjamin)
terhadap
jaminan. Dalam kegiatan
Garansi
Bank,
untuk
kewajiban dikemudian
memenuhi
apabila
yang
hari
ternyata
suatu dijamin
nasabah
bisa
tidak
memanfaatkan Garansi Bank dengan
memenuhi kewajiban kepada pihak lain
memberikan benda atau uang sebagai
sesuai
jaminan
dengan
persetujuan,
karena
kepada
PT
Rakyat
Cabang
Padang
Garansi Bank merupakan salah satu jasa
Indonesia
bank disamping memberikan jasa-jasa
sebagaimana
lainnya maka Garansi Bank diberikan
supplier yang digunakan untuk menjamin
kepada
terbayarnya pekerjaan tersebut sehingga
nasabahnya
dengan
memberikan
bantuan
menunjang
nasabah
yang
tujuan sifatnya
yang
akan
bonafiditas
membutuhkan kredit dari bank.
disyaratkan
terlaksananya
oleh
pekerjaan
Disamping untuk mengerjakan proyek,
Dalam hal ini, Bank PT.
yang
cukup dijamin dengan Garansi Bank.
melakukan suatu pembelian yang tidak 3
Persero
Bank
Garansi
digunakan
Bank
untuk
dapat
mengikuti
juga tender.
Rakyat Indonesia Cabang Padang sebagai
Dengan memiliki Garansi Bank, maka si
salah
peserta
satu
bank
milik
pemerintah
tender
diyakini
benar-benar
Republik Indonesia, sehat dan kuat dalam
memiliki dana seperti yang diinginkan.
menunjang
Diberikan untuk mengatasi risiko atas
aktivitas
bisnis
dengan
penerbitan Garansi Bank merupakan
pengeluaran
Garansi
Bank,
bank
salah satu jasa layanan yang ditawarkan
meminta lebih dulu kepada pihak yang dijamin untuk memberikan “jaminan
2
Ibid, hlm 220. Thomas Suyatno, dkk, 1997, Dasar-Dasar Perkreditan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 59. 3
lawan”
(counter
guarantee/kontra
garansi) yang nilai tunainya sekurang-
5
kurangnya sama dengan jumlah uang
Jenis penelitian yang digunakan
yang ditetapkan sebagai jaminan dan
dalam penelitian ini adalah yuridis
tercantum di dalam Garansi Bank.4
sosiologis (Socio Legal Research),
Jaminan lawan itu dapat berupa uang
yaitu pendekatan terhadap hukum
tunai
sebagai suatu norma atau kaidah
seratus
pemblokiran
persen
deposito,
(100%), giro,
dan
dan
dalam
terhadap
tabungan pemohon yang bersangkutan,
masyarakat
selain itu bisa juga berwujud benda
realita yang ada di masyarakat.5
bergerak atau tidak bergerak asalkan
Penelitian ini dilakukan dengan
benda itu memenuhi persyaratan yaitu:
cara turun langsung ke lapangan
arti
melihat
a. Benda itu harus berharga
untuk memperoleh data primer
b. Benda itu harus mudah diperjual
mengenai Pelaksanaan Pemberian
belikan (marketable)
Garansi
c. Benda itu dapat dipindah tangankan
diatas maka dipandang perlu untuk dilakukan
penelitian
“PELAKSANAAN
Bank
Bank
2. Sumber Data
mengenai
Dalam penelitian ini penulis
PEMBERIAN
menggunakan sumber data sebagai berikut:
RAKYAT INDONESIA PERSERO
a) Data primer
PADANG
PT
Padang.
GARANSI BANK PADA PT. BANK
CABANG
pada
Rakyat Indonesia Persero cabang
Berdasarkan latar belakang
Data primer adalah data
TERHADAP
PT. EKSEKUTIF PUTRA UTAMA”
yang diperoleh langsung dari
Metode Penelitian
sumber pertama.6 Data tersebut
Guna memperoleh data yang dibutuhkan
sebagai
bahan
diperoleh
dalam
dilapangan
dengan
melakukan wawancara. Untuk
penulisan ini maka metode yang
mendapatkan
digunakan dalam penelitian ini adalah:
penulis melakukan wawancara
1. Jenis Penelitian
dengan 5
4
pendekatan
M. Djumhana, 1996, Hukum Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 223.
data
Pimpinan
tersebut
PT
Bank
Sutarman dan Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, hlm.229. 6 Soerjono Soekanto, 1986, pengantar Penelitian Hukum, cetakan ketiga, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 12.
6
Rakyat
Indonesia
Persero
primer,
terdiri
cabang Padang dan Pimpinan PT
buku-buku
Eksekutif Putra Utama Padang.
dokumen-dokumen
b) Data sekunder
dari
literatur, yang
berkaitan dengan pelaksanaan
Data sekunder mencakup:7
pemberian
Garansi
1) Bahan hukum primer
pada
Bank
Rakyat
Persero
cabang
Bahan yang diperoleh
mempelajari
perundang-
erat
3. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini penulis
dalam
menggunakan teknik pengumpulan
penelitian ini, yang antara
data sebagai berikut:
lain terdiri dari:
a) Wawancara
a) Kitab
Undang-undang
Wawancara adalah metode
Hukum Perdata (KUH
pengumpulan
Perdata).
dilakukan
data secara
yang langsung
b) Undang-Undang Nomor
dengan berkomunikasi antara si
10 Tahun 1998 tentang
pewawancara dengan informan.8
perubahan
Undang-
Wawancara ini dilakukan dengan
undang Nomor 7 Tahun
menggunakan teknik wawancara
1992 tentang Perbankan.
semi terstruktur, yang berkaitan
c) Keputusan Direksi Bank Indonesia
dengan permasalahan yang akan
Nomor
diteliti. Yang menjadi informan
11/10/KEP/DIR Tanggal
adalah
28 Maret 1991 tentang
Rakyat Indonesia Persero cabang
Garansi Bank.
Padang
2) Bahan hukum sekunder Bahan
hukum
memberikan mengenai Ibid.
Bank
Padang.
undangan yang berlaku dan berkaitan
PT
Indonesia
dengan memperhatikan dan
7
yang
Pimpinan
dan
PT
Pimpinan
Bank
PT
Eksekutif Putra Utama Padang. yang
b. Studi Dokumen
penjelasan bahan
hukum
8
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2012, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.
7
Studi
dokumen
adalah
suatu alat pengumpulan data yang
dilakukan
dengan
mempelajari
peraturan
perundang-undangan, hasil-hasil penelitian,
buku-buku
kepustakaan dengan
yang
berkaitan
permasalahan
yang
diteliti serta bahan lain yang berkaitan dengan skripsi ini.9 4. Analisis Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data kualitatif yaitu suatu cara yang menghasilkan data deskriptif analisis adalah apa yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti
dan
dipelajari
sebagai
sesuatu yang utuh.10 Kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.
Terhadap
PT
Eksekutif
Putra
Utama Padang Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Hendra pegawai bagian kredit di PT Bank Rakyat Indonesia Persero cabang Padang jalan
Bagindo
Aziz
mengatakan bahwa
khan
pelaksanaan
garansi bank Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero cabang Padang terhadap
PT Eksekutif
Utama
Padang,
Putra sebelum
mengucurkan Surat Garansi bank, pihak PT Bank Rakyat Indonesia Persero
cabang
menawarkan
Padang
beberapa
jenis
jaminan (bond) dalam Contractions Contract Bond (CCB), yaitu: 1) Jaminan Penawaran (Tender Bid Bond) merupakan jaminan tender dan jenis jaminan bank yang diberikan sehubungan dengan ikut sertanya suatu perusahaan ( nasabah )
HASIL PENELITIAN DAN
dalam suatu lelang atau tender.
PEMBAHASAN A. Pelaksanaan Bank
Pada
Pemberian PT.
Bank
2) Jaminan Garansi Rakyat
Indonesia Persero Cabang Padang
Pelaksanaan
(Performance Bond) jaminan pelaksanaan yaitu jenis jaminan
bank
yang
diberikan
sehubungan dengan pelaksanaan 9
Ibid. 10 Soerjono Soekanto , op cit, hlm 250.
suatu proyek oleh pihak yang
8
dijamin terhadap pihak penerima
melampirkan
jaminan.
berikut:
3) Jaminan Uang Muka (Advance
syarat-syarat
sebagai
1) Profil perusahaaan
Payment Bond)
2) Surat Izin Usaha Perusahaan
Jaminan uang muka, merupakan
3) Akta pendirian PT Eksekutif Putra
jenis jaminan bank yang diberikan sehubungan dengan uang muka
Utama Padang 4) Laporan
proyek-proyek
yang
yang telah diterima oleh pihak
pernah dilaksanakan PT Eksekutif
yang dijamin dari pihak penerima
Putra Utama Padang
untuk melaksanakan pekerjaan. 4) Jaminan
Pemeliharaan
Proses yang dilalui setelah surat permohonan diajukan ke PT
(Maintenance Bond)
Bank
Merupakan jenis jaminan bank
cabang Padang adalah sebagai berikut:
yang
1) Surat tersebut akan diajukan ke
diberikan
kepada
pihak
penerima jaminan bahwa uang pemeliharaan proyek yang telah selesai
wajib
Indonesia
2) Setelah disetujui, pimpinan akan menunjuk
seorang
dikembalikan kepada bank jika
marketing
untuk
biaya tersebut diperlukan.
permohonan garansi bank.
penulis
dengan
wawancara
pegawai menangani
3) Setelah ditunjuk, maka pegawai
Hendra
tersebut bertugas untuk mencari
pegawai bagian kredit di PT Bank
informasi tentang keadaan dari PT
Rakyat
cabang
Eksekutif Putra Utama Padang
Padang jalan Bagindo Aziz khan
yang berkaitan dalam hal sebagai
mengatakan bahwa sebelum perjanjian
berikut :
garansi bank dibuat, terlebih dahulu
a) Ada atau tidaknya perusahaan
Indonesia
bapak
Persero
pimpinan.
akan
Berdasarkan
ditunda,
Rakyat
Persero
PT Eksekutif Putra Utama Padang mengajukan permohonan garansi bank kepada PT Bank Rakyat Indonesia Persero
cabang
Padang
dengan
tersebut b) Alamat kantor dari perusahaan tersebut
9
c) Proyek-proyek
yang
dilaksanakan
pernah
Padang telah dapat mendaftarkan
perusahaan
garansi bank pada PT Bank Rakyat
tersebut
Indonesia Persero cabang Padang
d) Persentasi
dari
proyek-proyek
kelancaran
yang
pernah
dilaksanakan
dengan
memenuhi
syarat-syarat
yang telah ditentukan. Jenis-jenis gunan garansi bank
4) Dari pertimbangan tersebut bagian
pada PT Bank Rakyat Indonsesia
marketing menentukan layak atau
Persero cabang Padang, yaitu :
tidaknya permohonan garansi bank
1) Uang tunai
yang diajukan.
2) Tabungan giro
5) Apabila
menurut
marketing bank
pegawai
permohonan
layak,
marketing
maka
akan
garansi pegawai
memberikan
3) Surat-surat berharga 4) BPKB kendaraan 5) Sertifikat tanah 6) Alat-alat pekerjaan proyek
laporan kepada pimpinan bahwa permohonan
garansi
bank
PT
B. Kendala-kendala
yang
ditemui
Eksekutif Putra Utama Padang
dalam
layak untuk di setujui dan di tindak
Garansi Bank
lanjutkan.
Rakyat Indonesia Persero cabang
6) Setelah disetujui oleh pimpinan, maka PT Bank Rakyat Indonesia Persero menyurati
cabang PT
Padang
akan
Eksekutif
Putra
Padang
Pelaksanaan
Pemberian
pada PT Bank
terhadap
PT
Eksekutif
Putra Utama Padang 1. Penentuan
kesepakatan
terjadinya wanprestasi.
Utama Padang bahwa permohonan
Hal ini terjadi jika pihak debitur
garansi bank yang diajukan telah
ingkar janji atau tidak menepati
disetujui.
kewajibannya.
7) Apabila surat pemberitahuan dari
2. Apabila pihak debitur jatuh
PT Bank Rakyat Indonesia Persero
pailit.
cabang Padang telah diterima oleh
Apabila pihak debitur jatuh
PT Eksekutif Putra Utama Padang,
pailit
maka PT Eksekutif Putra Utama
debitur
maka pailit
harta
kekayaan
yang
akan
10
digunakan
untuk
melunasi
cabang Padang terhadap PT.
hutang yang dipailitkan.
Eksekutif Putra Utama Padang,
3. Pelepasan seluruh hak istimewa. Kendala
lain
yang
yaitu apabila pihak debitur jatuh
ditemui
pailit, kesepakatan terjadinya
dalam pelaksanaan pemberian
wanprestasi,
garansi bank adalah adanya
semua hak istimewa
permintaan dari pihak terjamin
DAFTAR PUSTAKA
untuk menerbitkan garansi bank di luar format yang umum dikeluarkan PT Bank Rakyat Indonesia Padang,
Persero yaitu
Kasmir,
M.
Djumhana,
1996,
Hukum
Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm
Berdasarkan
uraian
pada
Sutarman dan Philips Dillah,
bab
2013,
sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :
PT. Eksekutif Putra Utama
Padang
dengan
Metode
Soerjono
Soekanto,
cetakan
Indonesia Persero Cabang Padang
Indonesia.
syarat-syarat
1986,
pengantar Penelitian Hukum,
mengajukan
permohonan kepada PT. Bank Rakyat
melampirkan
Penelitian
Hukum, Alfabeta, Bandung.
Pelaksanaan Pemberian Garansi Bank
dengan
Dasar-Dasar
Persada, Jakarta.
permintaan
SIMPULAN
yaitu
2013,
Perbankan, PT Rajagrafindo
yang dimiliki oleh bank.
1)
pelepasan
A. Buku-Buku
cabang
pelepasan seluruh hak istimewa
serta
Thomas
yang telah ditentukan oleh PT. Bank
ketiga,
Suyatno,
Dasar-Dasar
Rakyat Indonesia Persero Cabang
Gramedia
Padang.
Universitas
dkk,
1997,
Perkreditan,
Pustaka
Utama,
Jakarta.
Kendala-kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Pemberian Garansi Bank pada PT. Bank Rakyat
Indonesia
Persero
B. Peraturan Perundang-Undangan Kitab
Undang-Undang Perdata (KUH Perdata)
Hukum
11
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998
tentang
Undang-undang
23 / 7 / UKU Tanggal 18
Perubahan Nomor
Maret
7
Tentang
Pemberian Garansi Bank oleh
tahun 1992 tentang perbankan
Bank
Keputusan Direksi Bank Rakyat
C. Sumber Lain
Indonesia Nomor
http://www.bri.co.id/subpage/1,Prof
11/10/KEP/DIR Tanggal 28
Surat
1991
Maret 1991 tentang Bank
il Bank Rakyat Indonesia, di
Garansi
akses Hari Senin, Tanggal 20
Keputusan
Direksi
April 2015, jam 13.10 WIB
Bank
Indonesia Nomor : 23 / 88 / KEP / DIR tanggal 18 Maret 1991
Tentang
Pemberian
Garansi Bank oleh Bank
.
