Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
PELAKSANAAN KOMITMEN INDONESIA DALAM PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA Wahyuningsih Darajati Direktur Lingkungan Hidup - Bappenas
Disampaikan dalam Semiloka Nasional “Perubahan Iklim dan Peran Indonesia” Jakarta, 22 Maret 2012
Outline
1. Pendahuluan 2. Perubahan Iklim dalam Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) 4. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) 5. Tindak Lanjut
1. PENDAHULUAN
Mengapa Perubahan Iklim Menjadi Perhatian Indonesia?
1. Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim sebagai negara kepulauan dan kegiatan ekonomi masyarakat bertumpu pada sumber daya alam. 2. Aksi Perubahan Iklim merupakan suatu target untuk pencapaian Pembangunan Nasional dan Millennium Development Goals (MDGs). 3. Perlu respon untuk melakukan mitigasi dan adaptasi agar masyarakat siap untuk menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi akibat perubahan iklim (low carbon development & perubahan behavior). Aksi Perubahan Iklim merupakan suatu upaya untuk pencapaian target Pembangunan Nasional serta Millennium Development Goals (MDGs)
Kejadian Ekstrim
• Kejadian ekstrim Iklim, Cuaca, Suhu udara, Curah hujan peningkatan intensitas bencana dan prevalensi penyakit
Dampak thd Kemiskinan & Sasaran Pembangunan Nasional
• Penurunan produksi & produktivitas tenaga kerja, ketimpangan tinggi dampak terhadap perdagangan, fiskal & pertumbuhan ekonomi makro dan efek pengentasan kemiskinan • Pengurangan akses bagi masyarakat miskin terhadap aset penghidupan mereka • Strategi penanggulangan masyarakat miskin kurang efektif & peningkatan kerentanan masyarakat miskin
Dampak thd Sasaran MDGs
• Ancaman terhadap ketahanan pangan • Kerentanan mata pencaharian, kerusakan pada infrastruktur • Ancaman terhadap perempuan, wanita hamil dan anakanak penyakit, kemiskinan • Ancaman terhadap kondisi lingkungan
Timbulnya berbagai bencana alam yang besar di daerah (Wasior, Sumatera Barat dan Mentawai, meletusnya gunung Merapi,dll) mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup menggangu kelangsungan kehidupan masyarakat.
tantangan besar dalam upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan nasional memerlukan penanganan baik jangka pendek yang bersifat penyelamatan (resque), maupun rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemulihan ekonominya.
2. PERUBAHAN IKLIM DALAM KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Pengarusutamaan Perubahan Iklim ke dalam Agenda Pembangunan Nasional
BALI ACTION PLAN PRESS STATEMEN T G20 2009
INDONESIA CLIMATE CHANGE SECTORAL ROADMAP (ICCSR)
Mitigation
Adaptation
Bridges National Action Plan on CC into 5 yr mid-term development plan (RPJM) 2010-2014 & inputs till 2030.
Mainstreamin g into RPJM & RAN GRK
GoI’s own budget Bi-/Multilateral cooperation ICCTF
ICCTF- International financing mechanism channeling investment funds into national CC initiatives.
* UNFCCC - Pasal 3.4 (1992) harus memasukkan perubahan iklim kedalam perencanaan pembangunan nasional 8
Prioritas Nasional RPJM 2010 - 2014
Prioritas Nasional 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
9
2 Pendidikan 3 Kesehatan
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
4 Penanggulangan Kemiskinan
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
5
12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
6
Ketahanan Pangan Infrastruktur
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Energi
Four Track Strategy
• • • •
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
13 Bidang Perekonomian 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
Pro-growth Pro-job Pro-poor Pro-environment
Kesejahteraan masyarakat dan ekonomi ramah lingkungan yang berkelanjutan 9
Prioritas Nasional dan Rencana Aksi Prioritas
Fokus
• • • Ketahanan • Pangan • •
Energi
• • • • • •
• • Lingkungan Hidup dan • Pengelolaan •
Lahan, Area Pembangunan dan Rencana Tata Ruang Pertanian IInfrastruktur Penelitian dan Pengembangan Investasi, Keuangan dan Subsidi Pangan dan Nutrisi Adaptasi terhadap Perubahan Iklim Kebijakan Restrukturisasi Perusahaan Negara Kapasitas Energi Energi Terbarukan Produksi Minyak dan Gas Derivatif Konversi Gas Perubahan Iklim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Sistem Peringatan Dini Peningkatan Kapasitas dalam Mitigasi Bencana
Bencana 10
Prioritas Bidang
SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
BAB I KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN DAN LINTAS BIDANG • Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan • Lintas bidang perubahan iklim Global • Lintas bidang pembangunan kelautan berdimensi kepulauan
BAB X BIDANG SDA DAN LH • Pemanfaatan SDA yang mendukung pembangunan ekonomi • Peningkatan kualitas dan kelestarian LH
11
3. RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN-GRK)
Mengapa ada RAN Penurunan Emisi GRK 2009
KOMITMEN PRESIDEN MENURUNKAN EMISI GRK 26% - 41% DI TAHUN 2020
KOMITMEN UNTUK HIDUP LEBIH RENDAH EMISI TANPA MENGURANGI PERTUMBUHAN
2010-2011 RAN-GRK DISUSUN SEJAK 2009
2012 PEDOMAN RAD-GRK 3 BULAN
PERPRES NO. 61/2011 TENTANG PENURUNAN EMISI GRK
PENYUSUNAN RAD-GRK SELESAI 2012
PENJABARAN KOMITMEN KEPADA KEGIATAN KONKRIT SECARA NASIONAL MELALUI 5 SEKTOR UTAMA
PENJABARAN KOMITMENT PENURUNAN EMISI DI DAERAH PENURUNAN EMISI SCR NASIONAL TERCAPAI 13
Perpres 61 Tahun 2011 Pedoman bagi Kementerian/Lembaga untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK Pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Cakupan Bidang, meliputi : 1. Pertanian Kegiatan mitigasi yang 2. Kehutanan dan Lahan Gambut direncanakan untuk ke lima 3. Energi dan Transportasi bidang tersebut dan kegiatan 4. Industri pendukung. 5. Pengelolaan Limbah Acuan pelaku ekonomi dan pemangku kepentingan lainnya dalam berpartisipasi menurunkan emisi GRK. Sosialisasi Pedoman dan fasilitasi penyusunan RAD-GRK akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Lingkungan Hidup.
TARGET PENURUNAN EMISI GRK NASIONAL
Komitmen Presiden pada G-20 Pittsburgh dan COP15 Menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2020
26% Upaya sendiri
26+15=41% Upaya Sendiri dan Dukungan internasional
KEHUTANAN DAN LAHAN GAMBUT
PERTANIAN
ENERGI DAN TRANSPORTASI
INDUSTRI Perpres No. 61/2011 RAN-GRK
Perpres No. 71/2011 GHG Inventory dan MRV
LIMBAH
15
Alokasi Penurunan Emisi di 5 Sektor/ Bidang Utama Pada Tahun 2020
• Identifikasi Program Sektoral Penurunan Emisi SEKTOR
TARGET PENURUNAN (Gton CO2e) 26%
41%
Kehutanan dan Lahan Gambut
0.672
1.039
Pertanian
0.008
0.011
Energi dan Transportasi
0.036
0.056
Industri
0.001
0.005
Limbah
0.048
0.078
Total
0.767
1.189
1. Target Emisi dan alokasinya dapat disesuaikan dengan perkembangan metodologi. Koord revisi Bappenas 2. Pedoman RAD-GRK selesai dalam 3 bulan. 3. RAD-GRK selesai disusun dalam 1 tahun.
16
Pembagian Tugas (Perpres No. 61/2011) BAPPENAS
Kementerian/ Lembaga
•Melaksanakan RAN-GRk pada bidang masing-masing •Melakukan inventarisasi pada bidang masing-masing •Melaporkan pelaksanaan kegiatan RAN-GRK kepada Menko Perkonomian, Bappenas, dan KLH
•Koordinasi evaluasi dan kajiulang RAN-GRK •Menyusun Pedoman RAD-GRK •Memfasilitasi Penyusunan RAD-GRK •Melaporkan hasilhasilnya kepada Menko Perekonomian
MENKO PEREKONOMIAN •Koordinasi Pemantauan •Menetapkan perubahan Matriks •Melaporkan kepada Presiden
KLH
Daerah (Gubernur)
•Wajib Menyusun RADGRK (12 bulan setelah Perpres RAN-GRK) didatandangani bedasarkan Rencana Aksi Kabupaten/Kota •Menyampaikan Laporan RAD-GRK kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas
•Mengkoordinasikan inventasisai GRK •Menyusun Pedoman MRV •Memfasilitasi Penyusunan RAD-GRK •Melaporkan hasilhasilnya Kepada Menko Perekonomian
MENKO Kesejahteraan Rakyat •Koordinasi Pemantauan Inventory GRK, penyusunan pedoman dan metodologi MRV
Kementerin Dalam Negeri •Memfasilitasi Penyusunan RAD-GRK
17
4. RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK)
RAD-GRK • Pedoman penyusunan RAD-GRK ditetapkan oleh Menteri Bappenas (3 bulan setelah Perpres 61/2011 terbit) • Penyusunan RAD-GRK diselesaikan dan ditetapkan dengan peraturan gubernur paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Presiden.*) • RAD-GRK disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri *) Note :
SEB 3 Menteri No: 660/95/SJ/2012; No: 0005/M.PPN/01/2012; No: 01/MENLH/01/2012 mengenai penyusunan RAD-GRK
KAITAN RAN-GRK DAN RAD-GRK
Tingkat Nasional
Koordinasi keseluruhan Bantuan Teknis & Peningkatan Kapasitas: • Pedoman • Bahan Pelatihan • Pelatihan-Pelatihan
Tingkat Provinsi (kumpulan dari kabupaten - kota)
RAN-GRK
Bottom-up: Provinsi menyusun rencana aksi berdasarkan kondisi daerah masingmasing
RAD-GRK
Top-down: provinsi diharuskan untuk menyusun rencana aksi
RAD-GRK
RAD-GRK
Koordinasi antar provinsi Metodologi dan proses yang sama
PENYUSUNAN RAD-GRK
www.bappenas.go.id
21
SUBSTANSI RAD GRK
3.Usulan Rencana Aksi Mitigasi 4. Skala
Prioritas Usulan Aksi Mitigasi
2.BAU Baseline Emisi GRK
1. Sumber
, Potensi dan Karakteristik Emisi GRK
Substansi RAD GRK
5. Kelembagaan
dan Pendanaan
22
LANJUTAN... 1.
Sumber dan Potensi Penurunan Emisi GRK Identifikasi bidang dan kegiatan yang berpotensi sebagai sumber/serapan emisi GRK, berdasarkan pada cakupan, kondisi wilayah, kegiatan dan produksi emisi sektoral, dan karakteristik daerah.
2.
Baseline BAU Emisi GRK Merupakan perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK dengan skenario tanpa intervensi kebijakan dan teknologi mitigasi dari bidang-bidang yang telah diidentifikasi dalam kurun waktu yang disepakati (tahun 2010-2020).
3.
Usulan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK, baik berupa kegiatan inti maupun keigatan pendukung
4.
Usulan Prioritas/Skala Prioritas dari usulan-usulan aksi mitigasi terpilih
5.
Lembaga pelaksanaan dan pendanaan kegiatan yang sudah diidentifikasi, pengukuran, dan pemantauan program/kegiatan RAD GRK di daerah. 23
PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN RAD GRK 1. Bagian yang tidak terpisahkan dari Strategi Pembangunan Provinsi
5. Rencana aksi yang terintegrasi antara satu bidang dengan bidang yang lainnya
2. Tidak menghambat pertumbuhan ekonomi
RAD-GRK
3. Komitmen dan kontribusi daerah terhadap komitmen Pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi GRK
4. Rencana aksi daerah dengan pendekatan baru dalam pembangunan 24
Tahap Penyusunan RAD-GRK
• 1 – 2 bulan
• 2 – 3 bulan
• Penghitungan emisi BAU Baseline: • Membuat profil tingkat emisi GRK dan proyeksinya di masa depan • bidang/ kegiatan penghasil emisi GRK yg dipilih oleh pemerintah daerah • menghitung jumlah emisi yang dihasilkan dari suatu bidang/kegiatan Berdasarkan pada data historis (inventarisasi emisi GRK) & data/informasi masa depan tanpa intervensi mitigasi • 3 – 4 bulan
5 • Seleksi & Penentuan Prioritas Usulan Aksi Mitigasi • Penentuan target penurunan emisi GRK • Formulasi Strategi Implementasi RAD-GRK
PENETAPAN
• Identifikasi kebutuhan data dan informasi • Pengumpula n data sekunder • Kompilasi data
PENGHITUNGAN
• Persiapan awal • Identifikasi awal • Persiapan teknis • Sosialisasi Penyusunan RAD-GRK
4
3
PERUMUSAN RENCANA AKSI
2 PENGUMPULAN DATA
PERSIAPAN
1
• Penetapan RAD-GRK yang disahkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub)
• 2- 3 bulan
25
PENGORGANISASIAN •
•
Tim Pengarah Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Anggota Tim Teknis POKJA I : Bidang POKJA II : Bidang POKJA III : Bidang POKJA IV : Bidang POKJA V : Bidang POKJA VI : Bidang
: : : :
Kepala Daerah Sekretaris Daerah Kepala Bappeda Kepala SKPD Terkait
Pertanian Kehutanan dan Lahan Gambut Energi Transportasi Industri Pengelolaan Limbah
Pembentukan pokja dimaksudkan untuk memudahkan dalam proses pembahasan RAD-GRK Pemerintah Provinsi dapat memfungsikan Pokja sejenis yang sudah terbentuk, namun komposisi anggotanya diharapkan sesuai dengan bidang Pokja yang disarankan. Susunan nama-nama Pokja Disesuaikan dengan Kondisi, Masalah dan Kapasitas daerah masing-masing
26
TINDAK LANJUT Pusat: Pembentukan Sekretariat untuk memfasilitasi/asistensi dan mendampingi daerah dalam penyusunan RAD-GRK Daerah: o Pedoman penyusunan RAD-GRK Panduan Pimpinan daerah untuk menyusun rancangan RAD-GRK yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah. Pembentukan Pokja Daerah o Daerah diharapkan segera menyediakan data atau informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan RAD-GRK, dan o Melakukan konsultasi dengan pakar akademisi/perguruan tinggi, K/L teknis, dan Sekretariat RAN/RAD-GRK dalam perhitungan BAU baseline, emisi dan proyeksi penurunannya. o Memastikan RAD-GRK sebagai bagian dari RAN-GRK untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi tersebut. 27
TERIMA KASIH
28