PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR TA. 2006
DEPARTEMEN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR JAKARTA, JANUARI 2006
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2006
1
I. PENDAHULUAN
Dengan adanya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka sejak TA. 2005 telah dilaksanakan sistem penganggaran yang baru, dimana anggaran pembangunan dan rutin menjadi satu kesatuan berupa penganggaran terpadu (unified budget) berbasis kinerja (performance
budget). Pada tahun 2005 pola ini belum sepenuhnya dapat dilakukan mengingat pada tahun 2005 merupakan masa transisi dan masih berupa spirit untuk memulai pendekatan anggaran berbasis kinerja. Namun pada tahun 2006 diharapkan pola ini dapat sepenuhnya dilaksanakan. Untuk itu diperlukan upaya pembenahan perencanaan anggaran maupun langkah-langkah operasional yang harus ditempuh. Perubahan pola penganggaran tersebut dimaksudkan guna mempermudah pencapaian sasaran kegiatan pembangunan nasional secara efektif, efisien, akuntable dan terukur.
Sejalan dengan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka penyusunan kegiatan dan anggaran tahun 2006 telah mengakomodasikan ketentuan dalam UU tersebut. Adapun beberapa prinsip mengenai pemanfaatan dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan antara lain sbb: •
Dana Dekonsentrasi yg dilimpahkan ke propinsi hanya boleh digunakan untuk kegiatan Non Fisik (Koordinasi, perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian)
•
Dana Tugas Pembantuan hanya digunakan untuk kegiatan Fisik
•
Tugas Pembantuan dapat dilimpahkan ke propinsi untuk kegiatan yang lintas kabupaten/ kota
•
Tugas Pembantuan dapat dilimpahkan ke kabupaten/ kota untuk kegiatan fisik di daerah ybs sesuai dgn kebutuhan pembangunan pertanian
Berdasarkan ketentuan diatas maka kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air pada tahun 2006 telah diarahkan untuk mengikuti ketentuan tersebut.
Tahun 2006 ini adalah merupakan tahun pertama bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kerja pengelolaan lahan dan air secara nasional. Untuk itu perlu koordinasi yang lebih solid antara pusat, propinsi dan kabupaten dalam melaksanakan, memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat lapangan. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan air dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien serta sasaran pembangunan lahan dan air secara nasional dapat tercapai.
2
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2006
II. KEGIATAN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR
Sebagai bagian integral pembangunan pertanian secara utuh, kegiatan pengelolaan lahan dan air diarahkan untuk mendukung terwujudnya Departemen yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat pertanian melalui penyelenggaraan birokrasi yang bersih dalam mencapai pembangunan pertanian berkelanjutan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, maka kegiatan pengelolaan lahan dan air pada tahun 2006 diarahkan untuk mendukung subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam mencapai sasaran produksi komoditas unggulan nasional.
Berikut ini secara garis besar diuraikan tujuan, sasaran dan struktur kegiatan pengelolaan lahan dan air TA. 2006.
A. TUJUAN Tujuan dari Kegiatan Pembangunan Lahan dan Air TA. 2006 adalah sebagai berikut : 1.
Mengendalikan laju alih fungsi lahan
2.
Memperluas areal pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan
3.
Mendayagunakan lahan pertanian terlantar
4.
Melakukan upaya konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian
5.
Penguatan hak atas tanah
6.
Melakukan upaya pengembangan sumber air irigasi
7.
Melakukan upaya optimasi pemanfaatan air irigasi
8.
Melakukan upaya konservasi air
9.
Melakukan upaya pemberdayaan kelembagaan pengelola air
10. Meningkatkan koordinasi kelembagaan dalam penanganan masalah lahan dan air 11. Meningkatkan kualitas SDM pertanian di bidang pengelolaan lahan dan air B. SASARAN Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 1.
Terkendalinya laju alih fungsi lahan
2.
Meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan
3.
Terwujudnya pendayagunaan lahan pertanian terlantar
4.
Tercapainya konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian
5.
Meningkatnya penguasaan hak atas tanah
6.
Tercapainya pengembangan sumber air irigasi
7.
Tercapainya optimasi pemanfaatan air irigasi
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2006
3
8.
Terwujudnya konservasi air
9.
Terwujudnya pemberdayaan kelembagaan pengelola air
10. Meningkatnya koordinasi kelembagaan dalam penanganan masalah lahan dan air 11. Meningkatnya kualitas SDM pertanian di bidang pengelolaan lahan dan air
C.
STRUKTUR PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2006
Struktur kegiatan bidang pengelolaan lahan dan air pada TA. 2006 disusun berdasarkan pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan dan anggaran kinerja secara hierarkis antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota, dengan penjelasan sebagai berikut:
1.
Tingkat Pusat Kegiatan pengelolaan lahan dan air
secara nasional menjadi tanggung jawab satuan kerja
(satker) pusat yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air. Pokok kegiatannya mencakup pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan monev Propinsi. Sedangkan kegiatannya difokuskan pada : ”Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Pengelolaan Lahan dan Air”, dengan menyelenggarakan fungsi-fungsi : a.
Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan dan air;
b.
Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang pengelolaan lahan dan air;
c.
Pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
d.
Pelayanan administrasi dan pelayanan masyarakat.
Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air adalah penanggungjawab/ koordinator pelaksanaan kegiatan pengelolaan air secara nasional (propinsi seluruh Indonesia), bertugas sebagai koordinator Satker Dinas Pertanian/Perkebunan/ Peternakan di Propinsi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lahan dan air.
2.
Tingkat Propinsi Kegiatan
pokok
pengelolaan
Pertanian/Perkebunan/Peternakan
lahan Propinsi
dan mencakup
air
ada
penyiapan
di
Satker
petunjuk
Dinas
pelaksanaan,
pembinaan, fasilitasi dan koordinasi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan/kegiatan kabupaten.
Dalam rangka pembinaan teknis sesuai kebutuhan daerah, maka Dinas
Pertanian/Perkebunan/ Peternakan provinsi dimungkinkan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat percontohan lintas kabupaten/kota. Satker Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan di Propinsi adalah pendamping pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan air di seluruh kabupaten/kota di wilayahnya, bertugas sebagai 4
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2006
koordinator
Satker
Dinas
Pertanian/Perkebunan/
Peternakan
Kabupaten/Kota
dalam
melaksanakan kegiatan pengelolaan lahan dan air.
3.
Tingkat Kabupaten/Kota Kegiatan pokok pengelolaan lahan dan air ada di Satker Dinas Pertanian/Perkebunan/ Peternakan kabupaten/kota mencakup penyiapan petunjuk teknis, pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan air di tingkat lapangan. Satker
Dinas
Pertanian/Perkebunan/Peternakan
di
Kabupaten/Kota
adalah
penanggungjawab/koordinator kegiatan pengelolaan air di wilayahnya, bertugas sebagai pelaksana kegiatan pengelolaan lahan dan air di tingkat lapangan.
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2006
5
III.
PRIORITAS KEGIATAN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR TA. 2006
Prioritas Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA 2006 adalah tersedianya lahan dan air secara berkelanjutan untuk mendukung pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani. Adapun prioritas kegiatan pengelolaan lahan dan air secara rinci per aspek adalah sbb:
A.
Tanaman Pangan
Prioritas kegiatan pembangunan lahan dan air TA 2006 dalam mendukung produksi tanaman pangan terefleksi dari berbagai aspek sbb:
1. Aspek Perluasan Areal a.
Perluasan Areal Tanaman Pangan melalui Pencetakan Sawah
2. Aspek Pengelolaan Lahan a.
Optimasi Lahan
b.
Reklamasi Lahan
c.
Konservasi dan Rehabilitasi Lahan
d.
Pengendalian Lahan
3. Aspek Pengelolaan Air
B.
a.
Pengembangan Sumber Air
b.
Rehabilitasi dan Optimasi Air
c.
Pembinaan Konservasi Air Irigasi
d.
Upaya Antisipasi Kekeringan dan Kebanjiran
e.
Pemberdayaan Kelembagaan
Hortikultura
Prioritas Kegiatan kerja Pembangunan Pengelolaan Lahan dan Air tahun anggaran 2006 dalam mendukung produksi tanaman hortikultura terefleksi dari berbagai aspek sbb:
1. Aspek Perluasan Areal a.
6
Pembukaan Lahan Hortikultura
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2006
2. Aspek Pengelolaan Lahan a.
Optimasi Lahan
b.
Reklamasi Lahan
c.
Konservasi dan Rehabilitasi Lahan
d.
Pengendalian Lahan
3. Aspek Pengelolaan Air
C.
a.
Pengembangan Sumber Air
b.
Rehabilitasi dan Optimasi Air
c.
Pembinaan Konservasi Air Irigasi
d.
Upaya Antisipasi Kekeringan dan Kebanjiran
e.
Pemberdayaan Kelembagaan
Perkebunan
Prioritas Kegiatan kerja Pembangunan Pengelolaan Lahan dan Air tahun anggaran 2006 dalam mendukung produksi tanaman perkebunan terefleksi dari berbagai aspek sebagai berikut :
1. Aspek Perluasan Areal a.
Pembukaan Lahan Perkebunan
2. Aspek Pengelolaan Lahan a.
Optimasi Lahan
b.
Reklamasi Lahan
c.
Konservasi dan Rehabilitasi Lahan
d.
Pengendalian Lahan
3. Aspek Pengelolaan Air a.
Pengembangan Sumber Air
b.
Rehabilitasi dan Optimasi Air
c.
Pembinaan Konservasi Air Irigasi
d.
Upaya Antisipasi Kekeringan dan Kebanjiran
e.
Pemberdayaan Kelembagaan
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2006
7
D.
Peternakan
Prioritas Kegiatan kerja Pembangunan Pengelolaan Lahan dan Air tahun aggaran 2006 dalam mendukung produksi peternakan terefleksi dari berbagai aspek sebagai berikut :
1. Aspek Perluasan Areal a. Pembukaan Lahan Hijauan Makanan Ternak (HMT)
2. Aspek Pengelolaan Lahan a.
Optimasi Lahan
b
Konservasi dan Rehabilitasi Lahan
c.
Pengendalian Lahan
3. Aspek Pengelolaan Air
8
a.
Pengembangan Sumber Air
b.
Rehabilitasi dan Optimasi Air
c.
Pembinaan Konservasi Air Irigasi
d.
Upaya Antisipasi Kekeringan dan Kebanjiran
e.
Pemberdayaan Kelembagaan
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2006
IV.
PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2006
Pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan air mulai di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten harus terkait langsung dan secara sinergis mampu mendorong pembangunan sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Kegiatan pengelolaan lahan dan air pada tahun 2006 dilaksanakan dengan pola kontraktual, swakelola dan padat karya. Pelaksananaan kegiatan kontraktual dan swakelola mengacu pada Kepress Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sedangkan pelaksanaan kegiatan padat karya mengacu pada Buku Pedoman Teknis Kegiatan Padat Karya Ditjen. Pengelolaan Lahan dan Air Tahun 2006. Adapun pelaksanaan kegiatan di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/ kota adalah sebagai berikut:
A.
Mendukung Tanaman Pangan
Kegiatan pengelolaan lahan dan air Tahun Anggaran 2006 untuk mendukung produksi tanaman pangan adalah sebagai berikut :
1. Aspek Perluasan Areal
a. Penyusunan pedoman Perluasan Areal untuk Tanaman Pangan 1)
Identifikasi penyusunan pedoman perluasan areal untuk tanaman pangan
2)
Konsultasi penyusunan pedoman perluasan areal untuk tanaman pangan
3)
Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan pedoman perluasan areal untuk tanaman pangan
4)
Sosialisasi hasil pedoman umum perluasan areal untuk tanaman pangan
b. Identifikasi Potensi Perluasan Areal Tanaman Pangan 1) Identifikasi potensi perluasan areal tanaman pangan ( cetak sawah ) 2) Koordinasi dan sinkronisasi antar instansi terkait dalam rangka perluasan areal tanaman pangan
c. Peningkatan Kemampuan Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan d. Perluasan Areal Tanaman Pangan melalui Pencetakan Sawah 1)
Identifikasi dan penetapan lokasi
2)
Survey/investigasi calon lokasi
3)
Disain pencetakan sawah
4)
Konstruksi pencetakan sawah
e. Penyusunan Konsep Perangkat Peraturan Perluasan Areal Tanaman Pangan Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2006
9
1)
Konsultasi konsep perangkat peraturan perluasan areal tanaman pangan
2)
Koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam perumusan konsep perangkat peraturan perluasan areal tanaman pangan
3)
Sosialisasi hasil perumusan konsep perangkat peraturan perluasan areal tanaman pangan
f.
Bimbingan dan Pembinaan Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan
g. Monitoring dan Evaluasi Perluasan Areal Tanaman Pangan 2. Aspek Pengelolaan Lahan
a. Optimasi Lahan 1)
Sasaran lokasi untuk kegiatan optimasi lahan diarahkan pada lahan-lahan sebagai berikut : - Lahan pertanian terlantar/tidur - Lahan pertanian yang diberakan oleh petani - Lahan pertanian dengan kesuburan yang rendah - Lahan pertanian yang mempunyai intensitas pertanaman (IP) yang mempunyai potensi bisa di tingkatkan.
2)
Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan - Penyusunan Pedoman Umum Pengembangan Optimasi Lahan - Workshop Pengembangan Optimasi Lahan - Sosialisasi Pedoman Umum Pengembangan Optimasi Lahan - Bimbingan Teknis Pengembangan Optimasi Lahan - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Optimasi Lahan. Pengembangan Jalan Usaha Tani Menunjang Optimasi Lahan - Penyusunan Pedoman Umum Pengembangan Jalan Usaha Tani - Sosialisasi Pedoman Umum Pengembangan Jalan Usaha Tani - Bimbingan Teknis Pengembangan Jalan Usaha Tani - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Jalan Usaha Tani. Inventarisasi Data Teknis Optimasi Lahan - Penyusunan Juklak dan Kuesioner Inventarisasi Data Teknis Optimasi Lahan - Coaching Metoda Inventarisasi Data Teknis Optimasi Lahan - Inventarisasi Data Teknis Optimasi Lahan - Pengolahan dan Evaluasi Data Teknis Optimasi Lahan. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
10
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2006
- Pelatihan Teknis Pengelolaan Lahan - Pelatihan Teknis Optimasi Lahan dengan Metode System of Rice Intensification (SRI) 3)
Komponen kegiatan Ruang lingkup kegiatan optimasi lahan pertanian berupa : - Pengolahan lahan adalah penyiapan bidang olah agar dalam kondisi siap tanam - Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani - Perbaikan kesuburan lahan, dilakukan pada lahan-lahan yang tidak atau kurang subur Mekanisme pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara padat karya, agar sebesarbesarnya melibatkan masyarakat petani setempat sebagai tenaga kerja dan meningkatkan rasa memiliki.
b. Reklamasi Lahan 1)
Reklamasi Lahan sawah yang berkadar bahan organik rendah (<1%) difokuskan pada sentra produksi padi di daerah irigasi yang diusahakan secara intensif, terutama Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.
2)
Reklamasi lahan rawa pasang surut dan lebak, difokuskan pada kawasan yang telah selesai konstruksi jaringan drainase dan pembawa tersier. Tetapi lahannya perlu untuk direklamasi melalui berbagai penggunaan teknologi dan perbaikan fisik muka lahan. Reklamasi ini difokuskan di Propinsi pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Sulawesi.
3)
Reklamasi lahan rawa pasang surut dilokasi eks
Pengembangan Lahan Gambut
(PLG) Kalimantan Tengah.
c. Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Inventarisasi Data Teknis Lahan Kritis 1)
Penyusunan Pedoman Inventarisasi Data lahan kritis pada Sentra Produksi Tanaman Pangan
2)
Inventarisasi Data Potensi Lahan Kritis pada Sentra Produksi Tanaman Pangan
3)
Pemetaan Lokasi Lahan Kritis
4)
Perumusan Kebijakan Penanganan Lahan Kritis Sentra Produksi Tanaman Pangan
Pengembangan Usahatani Konservasi Lahan 1)
Penyusunan Pedoman
Umum usahatani konservasi lahan pada Sentra Produksi
Tanaman Pangan 2)
Sosialisasi Pedoman Umum usahatani konservasi lahan
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2006
11
3)
Pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan usahatani konservasi lahan pada Sentra Produksi Tanaman Pangan
4)
Peningkatan
kemampuan
petugas
dalam
rangka
pengembangan
usahatani
konservasi lahan 5)
Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengembangan usahatani konservasi lahan
6)
Workshop dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Kemitraan Penghematan Air (GNKPA)
7)
Sosialisasi pengembangan usahatani konservasi lahan dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA)
8)
Monitoring dan Evaluasi pengembangan usahatani konservasi lahan pada Sentra Produksi Tanaman Pangan
d. Pengendalian Lahan Kegiatan prioritas dalam aspek pengendalian lahan tanaman pangan adalah menekan terjadinya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan ke non pertanian tanaman pangan, dengan kegiatan sebagai berikut : 1)
Inventarisasi & pemetaan lahan pertanian tanaman pangan produktif sebagai lahan pertanian abadi.
2)
Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka lahan pertanian tanaman pangan abadi.
3)
Sosialisasi kepada stakeholder tentang lahan pertanian tanaman pangan abadi.
4)
Penetapan RTRW lahan pertanian Tanaman Pangan melalui Peraturan Daerah (PERDA).
5)
Penguatan Hak Atas Tanah/Lahan Petani Tanaman Pangan.
3. Aspek Pengelolaan Air
a.
Pengembangan Sumber Air 1)
Penyusunan Pedoman Teknis Pengembangan Sumber Air
2)
Bimbingan Pengembangan Irigasi Permukaan menunjang pengembangan Tanaman Pangan
12
3)
Bimbingan Pengembangan Sumber Air Tanah
4)
Penyusunan data potensi pengembangan sumber air irigasi
5)
Bimbingan pengembangan air permukaan
6)
Pembuatan irigasi air tanah dangkal
7)
Pengadaan pompa air irigasi Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2006
b.
c.
d.
e.
Rehabilitasi dan Optimasi Air 1)
Apresiasi Pengelolaan irigasi tingkat usaha tani
2)
Pelatihan Desain Prasarana irigasi
3)
Penyusunan pedoman rehabilitasi jaringan irigasi dan optimasi air
4)
Bimbingan penerapan irigasi tepat guna
5)
Bimbingan rehabilitasi jaringan
6)
Bimbingan optimasi air
7)
Bimbingan pengembangan lahan rawa
8)
Pengembangan Tata Air Mikro
9)
Rehabilitasi JITUT JIDES
Pembinaan Konservasi Air Irigasi 1)
Bimbingan Teknologi Konservasi Air melalui Sumur Resapan.
2)
Bimbingan Teknologi Konservasi Air melalui Embung.
3)
Bimbingan Teknologi Konservasi Air melalui Dam Parit.
Upaya Antisipasi Kekeringan dan Kebanjiran 1)
Monitoring Kondisi Waduk untuk Air Irigasi dan TMC
2)
Operasional Posko Bencana Alam
3)
Bimbingan dan Monitoring Fenomina Antisipasi Anomali Iklim
4)
Bimbingan Pemanfaatan Curah Hujan Efektif.
5)
Evaluasi Padat Karya Pengelolaan Air.
Kelembagaan 1.
Apresiasi sistem informasi geografis
2.
Latihan usahatani hemat air
3.
Identifikasi lokasi irigasi partisipatif
4.
Bimbingan dan evaluasi kelembagaan pengelola air irigasi
5.
Penyiapan bahan informasi dan evaluasi kinerja Dit Pengelolaan Air sesuai SAKIP
6.
Pemberdayaan kelembagaan tani pemakai air pada pilot proyek irigasi permukaan
7.
sosialisai kebijakan pengembangan dan pengelolaan irigasi
8.
Bimbingan pelaksanaan irigasi partisipatif
9.
Penyusunan basis data lahan dan air spasial temporal
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2006
13
B. Mendukung Hortikultura
Kegiatan pembangunan lahan dan air Tahun Anggaran 2006 untuk mendukung produksi hortikultura adalah sebagai berikut :
1. Aspek Perluasan Areal a. Penyusunan Pedoman Perluasan Areal Hortikultura 1) Identifikasi dan Inventarisasi calon lokasi. 2)
Koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan pedoman
3)
Penyusunan Pedoman Perluasan Areal Hortikultura
4)
Perbanyakan dan pengiriman pedoman
b. Kemitraan Layanan Masyarakat 1) Sarana Kemitraan dengan Pengusaha - Penyusunan dan pencetakan leaflet/poster - Sarasehan 2) Bantuan Masyarakat Desa Kehutanan dan Desa Tertinggal - Identifikasi Masyarakat desa kehutanan dan tertinggal - Bantuan Bibit Hortikultura, Pupuk dan Pestisida - Upah Tenaga Kerja c. Pengembangan Agropolitan 1) Inventarisasi potensi Lahan 2) Monitoring dan Supervisi 3) Penyusunan, Pencetakan dan Pengiriman Pedoman 4) Koordinasi dengan Instansi Terkait
d. Bimbingan Pelaksanaan Teknis Perluasan Areal Hortikultura 1) Bimbingan Pelaksanaan Teknis 2) Koordinasi dengan instansi terkait
e. Pengembangan Perluasan Areal Hortikultura Berwawasan Lingkungan 1) Perluasan Areal Hortikultura di kawasan masyarakat mandiri - Identifikasi Pengembangan Hortikultura - Monitoring dan Supervisi - Sarasehan perluasan areal hortikultura kawasan masyarakat mandiri - Bantuan masyarakat penguatan mandiri dalam perluasan areal hortikultura 2) Inventarisasi Perluasan Areal Tanaman Hias dan Biofarmaka - Penyusunan kuisioner dan blanko inventarisasi - Pengumpulan data
14
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2006
f. Monitoring dan Evaluasi perluasan areal hortikultura g. Pertemuan Teknis Perluasan Areal
2. Aspek Pengelolaan Lahan
a.
Optimasi Lahan 1)
Sasaran lokasi untuk kegiatan optimasi lahan diarahkan pada lahan-lahan sebagai berikut : •
Lahan pertanian terlantar/tidur
•
Lahan pertanian yang diberakan oleh petani
•
Lahan pertanian dengan kesuburan yang rendah
•
Lahan pertanian yang mempunyai intensitas pertanaman (IP) yang mempunyai potensi bisa di tingkatkan.
2)
Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan •
Penyusunan Pedoman Umum Pengembangan Optimasi Lahan
•
Workshop Pengembangan Optimasi Lahan
•
Sosialisasi Pedoman Umum Pengembangan Optimasi Lahan
•
Bimbingan Teknis Pengembangan Optimasi Lahan
•
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Optimasi Lahan.
Pengembangan Jalan Usaha Tani Menunjang Optimasi Lahan •
Penyusunan Pedoman Umum Pengembangan Jalan Usaha Tani
•
Sosialisasi Pedoman Umum Pengembangan Jalan Usaha Tani
•
Bimbingan Teknis Pengembangan Jalan Usaha Tani
•
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Jalan Usaha Tani.
Inventarisasi Data Teknis Optimasi Lahan •
Penyusunan Juklak dan Kuesioner Inventarisasi Data Teknis Optimasi Lahan
•
Coaching Metoda Inventarisasi Data Teknis Optimasi Lahan
•
Inventarisasi Data Teknis Optimasi Lahan
•
Pengolahan dan Evaluasi Data Teknis Optimasi Lahan.
Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) •
3)
Pelatihan Teknis Pengelolaan Lahan
Komponen kegiatan Ruang lingkup kegiatan optimasi lahan pertanian berupa : •
Pengolahan lahan adalah penyiapan bidang olah agar dalam kondisi siap tanam
•
Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2006
15
•
Perbaikan kesuburan lahan, dilakukan pada lahan-lahan yang tidak atau kurang subur
Mekanisme pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara padat karya, agar sebesar-besarnya melibatkan masyarakat petani setempat sebagai tenaga kerja dan meningkatkan rasa memiliki.
b.
Reklamasi Lahan 1)
Reklamasi lahan rawa pasang surut dan lebak melalui usaha tani Sistem Surjan sesuai dengan tingkat topografi dan kondisi muka air di lahan rawa, sehingga lahan dapat diusahakan dengan tanaman hortikultura dan tanaman pangan
2)
Reklamasi lahan rawa untuk tanaman tanaman buah-buahan melalui sistem tabukan
3)
Reklamasi Lahan Potensial, lahan berpasir untuk komoditas hortikultura, seperti di sepanjang Pantai Selatan Jawa.
c.
Konservasi dan Rehabilitasi Lahan 1)
Inventarisasi Data Teknis Lahan Kritis Penyusunan Pedoman
Inventarisasi Data lahan kritis pada Sentra Produksi
Hortikultura • Inventarisasi Data Potensi Lahan Kritis pada Sentra Produksi Hortikultura • Pemetaan Lokasi Lahan Kritis pada Sentra Produksi Hortikultura • Perumusan Kebijakan Penanganan Lahan Kritis pada Sentra Produksi Hortikultura Pengembangan Usahatani Konservasi Lahan • Penyusunan Pedoman
Umum usahatani konservasi lahan pada Sentra Produksi
Hortikultura • Pengembangan tanaman hortikultura yang bernilai ekonomis tinggi sesuai agroklimat melalui pola usahatani konservasi lahan • Sosialisasi Pedoman Umum usahatani konservasi lahan pada Sentra Produksi Hortikultura • Pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan usahatani konservasi lahan pada Sentra Produksi Hortikultura • Peningkatan kemampuan petugas dalam rangka pengembangan usahatani konservasi lahan pada Sentra Produksi Hortikultura • Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengembangan usahatani konservasi lahan pada Sentra Produksi Hortikultura • Workshop dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) 16
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2006
• Sosialisasi pengembangan usahatani konservasi lahan dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Kemitraan Penghematan Air (GNKPA) • Monitoring dan Evaluasi pengembangan usahatani konservasi lahan pada Sentra Produksi Hortikultura
d.
Pengendalian Lahan Kegiatan prioritas dalam aspek pengendalian lahan tanaman hortikultura
adalah menekan
terjadinya alih fungsi lahan hortikultura ke non pertanian hortikultura, dengan kegiatan sebagai berikut : 1)
Inventarisasi & pemetaan lahan pertanian hortikultura produktif sebagai lahan pertanian abadi.
2)
Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka lahan pertanian hortikultura abadi.
3)
Sosialisasi kepada stakeholder tentang lahan pertanian tanaman hortikultura abadi.
4)
Penetapan RTRW lahan pertanian hortikultura melalui Peraturan Daerah (PERDA).
5)
Penguatan Hak Atas Tanah/Lahan Petani Tanaman Hortikultura.
3. Aspek Pengelolaan Air
a. Pengembangan Sumber Air 1)
Penyusuna Pedoman Teknis Pengembangan Sumber Air
2)
Bimbingan Pengembangan Irigasi Permukaan menunjang pengembangan Hortikultura
3)
Bimbingan Pengembangan Sumber Air Tanah
4)
Penyusunan data potensi pengembangan sumber air irigasi
5)
Bimbingan pengembangan air permukaan
6)
Pembuatan irigasi air tanah dangkal
7)
Pengadaan pompa air irigasi
b. Rehabilitasi dan Optimasi Air 1)
Apresiasi Pengelolaan irigasi tingkat usaha tani
2)
Pelatihan Desain Prasarana irigasi
3)
Penyusunan pedoman rehabilitasi jaringan irigasi dan optimasi air
4)
Bimbingan penerapan irigasi tepat guna
5)
Bimbingan rehabilitasi jaringan
6)
Bimbingan optimasi air
7)
Bimbingan pengembangan lahan rawa
8)
Pengembangan Tata Air Mikro
9)
Rehabilitasi JITUT JIDES
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2006
17
10) Pengembangan irigasi bertekanan
c. Pembinaan Konservasi Air Irigasi
d.
1)
Bimbingan Teknologi Konservasi Air melalui Sumur Resapan.
2)
Bimbingan Teknologi Konservasi Air melalui Embung.
3)
Bimbingan Teknologi Konservasi Air melalui Dam Parit.
Upaya Antisipasi Kekeringan dan Kebanjiran
e.
1)
Monitoring Kondisi Waduk untuk Air Irigasi dan TMC
2)
Operasional Posko Bencana Alam
3)
Bimbingan dan Monitoring Fenomina Antisipasi Anomali Iklim
4)
Bimbingan Pemanfaatan Curah Hujan Efektif.
5)
Evaluasi Padat Karya Pengelolaan Air.
Kelembagaan 1)
Apresiasi sistim informasi geografis
2)
Latihan usahatani hemat air
3)
Identifikasi lokasi irigasi partisipatif
4)
Bimbingan dan evaluasi kelembagaan pengelola air irigasi
5)
Penyiapan bahan informasi dan evaluasi kinerja Dit Pengelolaan Air sesuai SAKIP
6)
Pemberdayaan kelembagaan tani pemakai air pada pilot irigasi permukaan
7)
Sosialisasi kebijakan pengembangan dan pengelolaan irigasi
8)
Bimbingan pelaksanaan irigasi partisipatif
D. Mendukung Perkebunan
Kegiatan pembangunan lahan dan air Tahun Anggaran 2006 untuk mendukung peningkatan produksi perkebunan adalah sbb:
1.
Aspek Perluasan Areal a.
Penyusunan Pedoman Perluasan Areal Kawasan Perkebunan 1)
Inventarisasi Penyusunan Pedoman Perluasan Areal Kawasan Perkebunan
2)
Konsultasi dalam rangka Penyusunan Pedoman Perluasan Areal Kawasan Perkebunan
3)
Koordinasi dalam rangka Penyusunan Pedoman Perluasan Areal Kawasan Perkebunan
b.
18
Sosialisasi dan Bimbingan Pelaksanaan SID (Survey, Investegasi, dan Desain) 1)
Sosialisasi Pelaksanaan SID (Survey, Investegasi, dan Desain)
2)
Bimbingan Pelaksanaan SID (Survey, Investegasi, dan Desain) Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2006
c.
Peningkatan Kemampuan Teknis Perluasan Areal Perkebunan 1)
Bimbingan Kemampuan Teknis Perluasan Areal Perkebunan
2)
Monitoring Kemampuan Teknis Perluasan Areal Perkebunan
3)
Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknis Perluasan Areal Perkebunan
2.
d.
Inventarisasi dan Identifikasi Lokasi Pengembangan Jalan Areal Perkebunan
e.
Inventarisasi dan Identifikasi Lokasi Peremajaan Areal Perkebunan
f.
Profil Pengembangan Areal Perkebunan
g.
Monitoring danevaluasi Perluasan Areal Perkebunan
Aspek Pengelolaan Lahan
a. Optimasi Lahan 1) Sasaran Lokasi Sasaran lokasi untuk kegiatan optimasi lahan diarahkan pada lahan pertanian terlantar/tidur. 2) Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Jalan Produksi Menunjang Optimasi Lahan •
Penyusunan Pedoman Umum Pengembangan Jalan Produksi
•
Workshop Pengembangan Optimasi Lahan
•
Sosialisasi Pedoman Umum Pengembangan Jalan Produksi
•
Bimbingan Teknis Pengembangan Jalan Produksi
•
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Jalan Produksi.
Inventarisasi Data Teknis Optimasi Lahan •
Penyusunan Juklak dan Kuesioner Inventarisasi Data Teknis Optimasi Lahan
•
Coaching Metoda Inventarisasi Data Teknis Optimasi Lahan
•
Inventarisasi Data Teknis Optimasi Lahan
•
Pengolahan dan Evaluasi Data Teknis Optimasi Lahan.
Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) •
Pelatihan Teknis Pengelolaan Lahan
3) Komponen kegiatan Ruang lingkup kegiatan optimasi lahan pertanian berupa : •
Pengolahan Lahan untuk penyiapan bidang olah agar dalam kondisi siap tanam
•
Pembangunan/rehabilitasi jalan produksi/koleksi
•
Perbaikan kesuburan lahan, dilakukan pada lahan-lahan yang tidak atau kurang subur
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2006
19
Mekanisme pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara padat karya, agar sebesarbesarnya melibatkan masyarakat petani setempat sebagai tenaga kerja dan meningkatkan rasa memiliki. b. Reklamasi Lahan 1)
Reklamasi lahan rawa pasang surut dan lebak di beberapa propinsi telah diusahakan dengan tanaman kelapa, kelapa sawit atau kelapa dalam, melalui pembangunan saluran pembuangan, tanggul dan pintu-pintu air.
2)
Reklamasi lahan bekas penambangan dan industri yang diusahakan petani atau kerja sama antara petani dengan perusahaan swasta pada berbagai komoditas perkebunan rakyat, misalnya tanaman lada, karet, kelapa di lahan mineral melalui teknologi land clearing
3)
Reklamasi lahan berbatu di perkebunan mete atau kakao rakyat akibat usaha penambangan batu apung dan kapur dari perusahaan swasta di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
c. Konservasi dan Rehabilitasi Lahan 1)
Inventarisasi Data Teknis Lahan Kritis -
Penyusunan Pedoman
Inventarisasi Data lahan kritis pada Sentra Produksi
Tanaman Perkebunan -
Inventarisasi Data Potensi Lahan Kritis pada Sentra Produksi pada Sentra Produksi Tanaman Perkebunan
-
Pemetaan Lokasi Lahan Kritis pada Sentra ProduksiTanaman Perkebunan
-
Perumusan Kebijakan Penanganan Lahan Kritis pada Sentra Produksi Tanaman Perkebunan
2)
Pengembangan Usahatani Konservasi Lahan -
Penyusunan Pedoman Umum usahatani konservasi lahan pada Sentra Produksi Tanaman Perkebunan
-
Pengembangan tanaman perkebunan yang bernilai ekonomis tinggi sesuai agroklimat melalui pola usahatani konservasi lahan
-
Sosialisasi Pedoman Umum usahatani konservasi lahan pada Sentra Produksi Tanaman Perkebunan
-
Pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan usahatani konservasi lahan pada Sentra Produksi Tanaman Perkebunan
-
Peningkatan kemampuan petugas dalam rangka pengembangan usahatani konservasi lahan pada Sentra Produksi Tanaman Perkebunan
-
Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengembangan usahatani konservasi lahan pada Sentra Produksi Tanaman Perkebunan
20
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2006
-
Workshop dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA)
-
Sosialisasi pengembangan usahatani konservasi lahan dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Kemitraan Penghematan Air (GNKPA)
-
Monitoring dan Evaluasi pengembangan usahatani konservasi lahan pada Sentra Produksi Tanaman Perkebunan
d.
Pengendalian Lahan Kegiatan prioritas dalam aspek pengendalian lahan perkebunan adalah menekan terjadinya alih fungsi lahan perkebunan ke non perkebunan, dengan kegiatan sebagai berikut : 1)
Inventarisasi & pemetaan lahan perkebunan produktif sebagai lahan perkebunan abadi.
2)
Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka lahan pertanian (perkebunan) abadi.
3)
Sosialisasi kepada stakeholder tentang lahan pertanian (perkebunan) abadi.
4)
Penetapan RTRW lahan perkebunan melalui Peraturan Daerah (PERDA).
5)
Penguatan Hak Atas Tanah/Lahan Perkebunan.
3. Aspek Pengelolaan Air
a.
Pengembangan Sumber Air 1)
Penyusunan Pedoman Teknis Pengembangan Sumber Air
2)
Bimbingan Pengembangan Irigasi Permukaan menunjang pengembangan Tanaman Pangan
b.
3)
Bimbungan Pengembangan Sumber Air Tanah
4)
Penyusunan data potensi pengembangan sumber air irigasi
5)
Bimbingan pengembangan air permukaan
6)
Pembuatan irigasi air tanah dalam
7)
Pengadaan pompa air irigasi
Rehabilitasi dan Optimasi Air 1)
Apresiasi Pengelolaan irigasi tingkat usaha tani
2)
Pelatihan Desain Prasarana irigasi
3)
Penyusunan pedoman rehabilitasi jaringan irigasi dan optimasi air
4)
Bimbingan penerapan irigasi tepat guna
5)
Bimbingan rehabilitasi jaringan
6)
Bimbingan optimasi air
7)
Bimbingan pengembangan lahan rawa
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2006
21
8)
Pengembangan Tata Air Mikro
9)
Rehabilitasi JITUT JIDES
10) Pengembangan irigasi bertekanan
c.
d.
Pembinaan Konservasi Air Irigasi 1)
Bimbingan Teknologi Konservasi Air melalui Sumur Resapan.
2)
Bimbingan Teknologi Konservasi Air melalui Embung.
3)
Bimbingan Teknologi Konservasi Air melalui Dam Parit.
Upaya Antisipasi Kekeringan dan Kebanjiran 1)
Monitoring Kondisi Waduk untuk Air Irigasi dan TMC
4)
Operasional Posko Bencana Alam
5)
Bimbingan dan Monitoring Fenomena Antisipasi Anomali Iklim
6)
Bimbingan Pemanfaatan Curah Hujan Efektif.
7)
Evaluasi Padat Karya Pengelolaan Air.
e. Kelembagaan 1)
Apresiasi sistem informasi geografis
2)
Latihan usahatani hemat air
3)
Identifikasi lokasi irigasi partisipatif
4)
Bimbingan dan evaluasi kelembagaan pengelola air irigasi
5)
Penyiapan bahan informasi dan evaluasi kinerja Dit Pengelolaan Air sesuai SAKIP
6)
Pemberdayaan kelembagaan tani pemakai air pada pilot irigasi permukaan
7)
Sosialisasi kebijakan pengembangan dan pengelolaan irigasi
8)
Bimbingan pelaksanaan irigasi partisipatif
D. Mendukung Peternakan
Kegiatan pembangunan lahan dan air Tahun Anggaran 2006 untuk mendukung peningkatan produksi peternakan adalah sebagai berikut :
1. Aspek Perluasan Areal a. Penyusunan Pedoman Perluasan Kawasan Peternakan 1) Identifikasi penyusunan pedoman perluasan areal kawasan peternakan 2) Konsultasi penyusunan pedoman perluasan kawasan peternakan 3) Koordinasi dengan instansi terkait
b. Identifikasi Potensi Perluasan Kawasan Peternakan 22
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2006
1) Identifikasi potensi perluasan kawasan peternakan 2) Koordinasi dengan instansi terkait
c. Peningkatan Kemampuan Teknis Perluasan Kawasan Peternakan
d. Pencadangan Lahan untuk Kawasan Peternakan 1) Identifikasi pencadangan lahan 2) Koordinasi dengan instansi terkait
e. Profil Kawasan Peternakan 1) Pengumpulan bahan dan informasi 2) Koordinasi dengan instansi terkait
f. Bimbingan Teknis Perluasan Kawasan Peternakan g. Monitoring dan Evaluasi Perluasan Kawasan Peternakan
2. Aspek Pengelolaan Lahan
a. Optimasi Lahan 1)
Sasaran Lokasi Sasaran lokasi untuk Kegiatan optimasi lahan diarahkan pada lahan-lahan pertanian terlantar/tidur.
2)
Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan -
Penyusunan Pedoman Umum Pengembangan Optimasi Lahan
-
Workshop Pengembangan Optimasi Lahan
-
Sosialisasi Pedoman Umum Pengembangan Optimasi Lahan
-
Bimbingan Teknis Pengembangan Optimasi Lahan
-
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Optimasi Lahan.
Pengembangan Jalan Usaha Tani Menunjang Optimasi Lahan -
Penyusunan Pedoman Umum Pengembangan Jalan Usaha Tani
-
Sosialisasi Pedoman Umum Pengembangan Jalan Usaha Tani
-
Bimbingan Teknis Pengembangan Jalan Usaha Tani
-
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Jalan Usaha Tani.
Inventarisasi Data Teknis Optimasi Lahan -
Penyusunan Juklak dan Kuesioner Inventarisasi Data Teknis Optimasi Lahan
-
Coaching Metoda Inventarisasi Data Teknis Optimasi Lahan
-
Inventarisasi Data Teknis Optimasi Lahan
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2006
23
-
Pengolahan dan Evaluasi Data Teknis Optimasi Lahan.
Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) 3)
Pelatihan Teknis Pengelolaan Lahan
Komponen kegiatan Ruang lingkup kegiatan optimasi lahan pertanian berupa : -
Pengolahan lahan untuk penyiapan bidang olah agar dalam kondisi siap tanam
-
Pembangunan/rehabilitasi jalan produksi
-
Perbaikan kesuburan lahan, dilakukan pada lahan-lahan yang tidak atau kurang subur
-
Untuk kawasan peternakan dapat dikembangkan Cropping Livestock System (CLS) yaitu usaha tani terpadu antar komoditas tanaman/hortikultura/ perkebunan dengan peternakan.
-
Mekanisme pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara padat karya, agar sebesarbesarnya melibatkan masyarakat petani setempat sebagai tenaga kerja dan meningkatkan rasa memiliki.
b.
Konservasi dan Rehabilitasi Lahan 1)
Inventarisasi Data Teknis Lahan Kritis -
Penyusunan Pedoman
Inventarisasi Data lahan kritis pada Sentra Produksi
Peternakan
2)
-
Inventarisasi Data Potensi Lahan Kritis pada Sentra Produksi Peternakan
-
Pemetaan Lokasi Lahan Kritis pada Sentra Produksi Peternakan
-
Perumusan Kebijakan Penanganan Lahan Kritis pada Sentra Produksi Peternakan
Pengembangan Usahatani Konservasi Lahan -
Penyusunan Pedoman
Umum usahatani konservasi lahan pada Sentra Produksi
Peternakan -
Sosialisasi Pedoman Umum usahatani konservasi lahan pada Sentra Produksi Peternakan
-
Pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan usahatani konservasi lahan pada Sentra Produksi Peternakan
-
Peningkatan
kemampuan
petugas
dalam
rangka
pengembangan
usahatani
konservasi lahan pada Sentra Produksi Peternakan -
Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengembangan usahatani konservasi lahan pada Sentra Produksi Peternakan
-
Workshop dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Kemitraan Penghematan Air (GNKPA)
24
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2006
-
Sosialisasi pengembangan usahatani konservasi lahan dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA)
-
Monitoring dan Evaluasi pengembangan usahatani konservasi lahan pada Sentra Produksi Peternakan
d. Pengendalian Lahan Kegiatan prioritas dalam aspek pengendalian lahan untuk peternakan adalah menekan terjadinya alih fungsi lahan peternakan ke non peternakan, dengan kegiatan sebagai berikut : 1)
Inventarisasi & pemetaan lahan peternakan produktif sebagai lahan peternakan abadi.
2)
Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka lahan peternakan abadi.
3)
Sosialisasi kepada stakeholder tentang lahan peternakan abadi.
4)
Penetapan RTRW lahan peternakan melalui Peraturan Daerah (PERDA).
5)
Penguatan Hak Atas Tanah/Lahan Petani Peternakan.
3. Aspek Pengelolaan Air
a.
Pengembangan Sumber Air 1)
Penyusunan Pedoman Teknis Pengembangan Sumber Air
2)
Bimbingan Pengembangan Irigasi Permukaan menunjang pengembangan Tanaman Pangan
b.
3)
Bimbingan Pengembangan Sumber Air Tanah
4)
Penyusunan data potensi pengembangan sumber air irigasi
5)
Bimbingan pengembangan air permukaan
6)
Pembuatan irigasi air tanah dalam
7)
Pengadaan pompa air irigasi
Rehabilitasi dan Optimasi Air 1)
Apresiasi Pengelolaan irigasi tingkat usaha tani
2)
Pelatihan Desain Prasarana irigasi
3)
Penyusunan pedoman rehabilitasi jaringan irigasi dan optimasi air
4)
Bimbingan penerapan irigasi tepat guna
5)
Bimbingan rehabilitasi jaringan
6)
Bimbingan optimasi air
7)
Bimbingan pengembangan lahan rawa
8)
Pengembangan Tata Air Mikro
9)
Rehabilitasi JITUT JIDES
10) Pengembangan irigasi bertekanan
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2006
25
c.
Pembinaan Konservasi Air Irigasi 1)
d.
e.
26
Bimbingan Teknologi Konservasi Air melalui Embung.
Upaya Antisipasi Kekeringan dan Kebanjiran 1)
Monitoring Kondisi Waduk untuk Air Irigasi dan TMC
2)
Operasional Posko Bencana Alam
3)
Bimbingan dan Monitoring Fenomena Antisipasi Anomali Iklim
Kelembagaan 1)
Apresiasi sistem informasi geografis
2)
Latihan usahatani hemat air
3)
Identifikasi lokasi irigasi partisipatif
4)
Bimbingan dan evaluasi kelembagaan pengelola air irigasi
5)
Penyiapan bahan informasi dan evaluasi kinerja Pengelolaan Air sesuai SAKIP
6)
Pemberdayaan kelembagaan tani pemakai air pada pilot irigasi permukaan
7)
Sosialisasi kebijakan pengembangan dan pengelolaan irigasi
8)
Bimbingan pelaksanaan irigasi partisipatif
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2006
V.
INDIKATOR KEBERHASILAN
PELAKSANAAN KEGIATAN / KEGIATAN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR TA. 2006
Keberhasilan pelaksanaan kegiatan kerja pengelolaan lahan dan air diindikasikan oleh beberapa indikator, antara lain sebagai berikut : 1.
Terwujudnya perumusan kebijakan Departemen Pertanian di bidang pengelolaan lahan dan air.
2.
Tersedianya rumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengelolaan lahan dan air.
3.
Terlaksananya bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan lahan dan air
4.
Terwujudnya peningkatan pemanfaatan lahan dan peningkatan infrastruktur pertanian (optimalisasi) pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan pendayagunaan lahan pertanian terlantar.
5.
Terwujudnya upaya reklamasi lahan-lahan pertanian yang secara inherent dikategorikan marginal.
6.
Terwujudnya upaya konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian melalui pengembangan usahatani konservasi dan pengembangan demplot-demplot konservasi.
7.
Terkendalinya laju alih fungsi lahan, melalui perlindungan kawasan pertanian produktif yang ditetapkan, sehingga meningkatnya jumlah persil lahan petani yang bersertifikat.
8.
Terwujudnya sawah-sawah baru dalam upaya mendukung peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
9.
Terwujudnya pertambahan luas baku kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
10. Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi pada wilayah bukaan baru. 11. Tersedianya lahan HMT dalam upaya mendukung peningkatan produksi peternakan. 12. Tercapainya pengembangan sumber air irigasi 13. Tercapainya optimasi pemanfaatan air irigasi 14. Terwujudnya konservasi air 15. Meningkatnya kualitas koordinasi kelembagaan dalam menangani masalah lahan dan air. 16. Meningkatnya kualitas SDM pertanian dalam menangani pengelolaan lahan dan air. 17. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani.
Indikator keberhasilan untuk masing-masing aspek dalam rangka pengelolaan lahan secara rinci sebagaimana terdapat pada lampiran.
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2006
27
VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR TA. 2006
Monitoring
merupakan
kegiatan
pengamatan
terhadap
pelaksanaan
kegiatan
sehingga
pelaksanaan atau perkembangan pelaksanaan di lapangan secara berkala dan berkesinambungan dapat dideteksi. Sedangkan pelaporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah / sedang / akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan.
Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk melihat keberhasilan sebagaimana yang diharapkan dari kegiatan yang direncanakan.
Secara garis besar laporan kegiatan masih tetap mengacu pada SK Menteri Pertanian Nomor 431/Kpts/RC.210/7/2004 tentang Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program/Proyek yang disempurnakan dengan Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 391/RC.210/A/6/2005.
Tujuan dari monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah : a.
Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu tertentu.
b.
Untuk mengetahui keberhasilan penanganan kegiatan pembangunan lahan dan air sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam periode tertentu.
c.
Untuk mengetahui permasalahan/kendala yang dihadapi dan usaha-usaha pemecahannya.
Ruang lingkup monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan lahan dan air yaitu :
A. Jenis Laporan a.
Laporan yang memuat perkembangan pelaksanaan kegiatan disusun dengan menggunakan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Simonev), laporan dikirim paling lambat pada tanggal 5 setiap bulannya.
b.
Laporan Tahunan, yaitu laporan kegiatan selama satu tahun dikirim paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.
B. Hierarki Laporan a. Laporan dibuat secara berjenjang mulai dari (1) Kabupaten, (2) Propinsi, dan
28
(3) Pusat
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2006
b. Satker Propinsi/Kabupaten mengirimkan laporan ke pusat/Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air c.q. Setditjen Pengelolaan Lahan dan Air. Laporan dari satker kabupaten disampaikan ke propinsi, dengan tembusan ke satker pusat.
C. Pengiriman Laporan Laporan ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air c.q. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air dengan alamat sebagai berikut : Kantor Pusat Departemen Pertanian, Gedung D Lantai 8 Jalan Harsono RM No. 3 Ragunan, Jakarta Selatan – 12550 Faximile 021 – 7816083 e-mail :
[email protected]
D. Kualitas Laporan a.
Salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparasi dan akuntabilitas untuk menuju ”Good Governance” adalah penyampaian laporan tepat waktu dan akurat disusun dengan mengikuti petunjuk yang berlaku.
b.
Simonev harus dapat melaporkan kinerja pembangunan pertanian sesuai dengan rencana (Tujuan dan Sasaran) yang telah ditetapkan
c.
Laporan harus baik, benar, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.
d.
Ketaatan dan ketepatan waktu pengiriman laporan merupakan indikator keseriusan dalam melaksanakan pembangunan pertanian. Kualitas laporan akan dijadikan salah satu indikator reward dan punishment bagi setiap satker.
e.
Laporan Fisik harus dilengkapi dengan foto-foto pelaksanaan 0% ; 50% dan 100% yang diambil dari titik tetap/titik yang sama
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2006
29
VII. PENUTUP
Dalam melaksanakan kegiatan kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2006 baik Kegiatan APBN maupun Kegiatan Pinjaman Luar Negeri (PLN) diperlukan pemahaman para pelaksana terhadap kegiatan pokok dan komponen-komponen kegiatan pembangunan lahan dan air. Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Lahan dan Air disusun sebagai acuan dalam melaksanakan/kegiatan pembangunan lahan dan air dalam rangka mendukung pencapaian sasaran produksi sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan dari aspek pengelolaan lahan, pengelolaan air, serta perluasan areal. Melalui pemahaman kegiatan dan komponen-komponen kegiatan tersebut diharapkan para pelaksana akan mampu melaksanakan kegiatan kegiatan pembangunan lahan dan air dengan benar dalam rangka mendukung Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan yang berbasis komoditas.
Selain Pedoman Umum ini juga disusun Pedoman Teknis (daftar
terlampir) yang dapat dijadikan dasar penyusunan Petunjuk Pelaksanaan di tingkat propinsi dan Petunjuk Teknis di tingkat kabupaten. Selanjutnya sejalan dengan Otonomi Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah maka diharapkan kerjasama terpadu antar unit-unit kerja terkait mulai dari tingkat Pusat, Provinsi sampai ke tingkat Kabupaten / Kota serta partisipasi petani secara aktif dapat tercipta suatu sinergi guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera khususnya petani melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkeadilan, berkelanjutan dan terdesentralisasi.
30
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2006