Panduan diskusi kelompok

Panduan diskusi kelompok Mahasiswa duduk perkelompok (5 orang perkelompok) Mahasiswa mengambil dan membaca (DUA KASUS) yang akan di angkat sebagai bahan diskusi. Mahasiswa mendiskusikan dan menganalisis bahan serta membuat hasil diskusi kelompoknya dalam kertas yang sudah disediakan. (Waktu 15menit) Mahasiswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, Kelompok lain akan menanggapi dan memberi saran/kritik.

APA OTONOMI DAERAH ? OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKATNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN (Ps. 1 AYAT 5 DAN 6 UU No. 32 TH.2004).

1

APA ITU DAERAH OTONOM ? DAERAH OTONOM ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YANG MEMPUNYAI BATAS – BATAS WILAYAH YANG BERWEWENANG MENGATUR DAN MENGURUS URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT MENURUT PRAKARSA SENDIRI BERDASARKAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

MENGAPA ADA OTONOMI DAERAH ? 1. SEBAGAI WUJUD ADANYA

PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DIINDONESIA YANG SELAMA INI (SEBELUM ERA REFORMASI) BERSIFAT SENTRALISTIK TELAH TIDAK SESUAI LAGI DENGAN TUNTUTAN KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA SAAT INI.

2

2. SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN UUD

1945 Ps. 18 (1) NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DIBAGI ATAS DAERAH – DAERAH PROVINSI DAN DAERAH PROVINSI DIBAGI ATAS KABUPATEN DAN KOTA, YANG TIAP – TIAP PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA ITU MEMPUNYAI PEMERINTAH DAERAH, YANG DIATUR DENGAN UNDANG – UNDANG. (2) PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN DAN KOTA MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN.

3. PEMERINTAH DAERAH DAPAT

MENINGKATKAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI, KEADILAN DAN PEMERATAAN, SERTA MEMELIHARA HUBUNGAN YANG SERASI ANTARA PUSAT DAN DAERAH DALAM MENJAGA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

3

TUJUAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH 1. PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN 2. 3.

4. 5.

MASYARAKAT YANG SEMAKIN BAIK PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI, KEADILAN, DAN PEMERATAAN PEMELIHARAAN HUBUNGAN YANG SERASI ANTARA PUSAT DENGAN DAERAH DAN ANTAR DAERAH DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN NKRI MENDORONG UNTUK MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MENUMBUHKAN PRAKARSA DAN KREATIVITAS, MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT, DAN MENGEMBANGKAN PERAN DAN FUNGSI DPRD

SASARAN YANG AKAN DICAPAI MELALUI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH ? 1. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK,

PENGEMBANGAN KREATIFITAS MASYARAKAT DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH. 2. KESETARAAN HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEWENANGAN DAN KEUANGAN. 3. PEMBERIAN JAMINAN UNTUK MENINGKATKAN RASA KEBANGSAAN, DEMOKRASI, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DAERAH. 4. PENCIPTAAN RUANG YANG LEBIH LUAS BAGI KEMANDIRIAN DAERAH.

4

PEMERINTAHAN / KEKUASAAN SENTRALISTIK TIDAK SESUAI DENGAN TUNTUTAN MASYARAKAT SAAT INI ? 1. DALAM SISTEM KEKUASAAN PEMERINTAHAN

SENTRALISTIK KEKUASAAN SEPENUHNYA DIATUR OLEH PEMERINTAH PUSAT SEHINGGA PEMERINTAH DAERAH MENJADI SANGAT TERGANTUNG PADA PEMERINTAH PUSAT. 2. WILAYAH INDONESIA SANGAT LUAS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT DI TIAP – TIAP DAERAH SANGAT HETEROGIN. 3. KEBUTUHAN MASYARAKAT TIAP DAERAH BERBEDA – BEDA SESUAI DENGAN PERMASALAHAN MASING – MASING.

BAGAIMANA OTONOMI DAERAH DILAKSANAKAN ? I.

1)

2)

DASAR HUKUM: Ps. 18 UUD 1945, UU No. 32 TH. 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, DAN UU No. 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Ps. 18 UUD 1945 NEGARA KESATUAN RI DIBAGI ATAS DAERAH – DAERAH PROVINSI DAN DAERAH PROVINSI DIBAGI ATAS KABUPATEN DAN KOTA, YANG TIAP – TIAP PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA ITU MEMPUNYAI PEMERINTAHAN DAERAH YANG DIATUR DENGAN UNDANG – UNDANG. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA MENGATUR SENDIRI URUSAN PEMERINTAHANNYA MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN

5

3)

4)

5)

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN DAN KOTA MEMILIKI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG ANGGOTA – ANGGOTANYA DIPILIH MELALUI PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MASING – MASING SEBAGAI KEPALA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA DIPILIH SECARA DEMOKRATIS PEMERINTAH DAERAH MENJALANKAN OTONOMI SELUAS – LUASNYA, KECUALI URUSAN PEMERINTAHAN YANG OLEH UNDANG – UNDANG DITENTUKAN SEBAGAI URUSAN PEMERINTAH PUSAT.

6) PEMERINTAH DAERAH BERHAK

MENERAPKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN – PERATURAN LAIN UNTUK MELAKSANAKAN OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN. 7) SUSUNAN DAN TATACARA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DIATUR DALAM UNDANG – UNDANG.

6

II. DAERAH OTONOM:  DAERAH OTONOM DI INDONESIA DIBAGI

ATAS DAERAH PROPINSI, DAERAH KABUPATEN DAN DAERAH KOTA (Ps. 3 AYAT 1 UU No. 32 TH 2004)  PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM HARUS MEMENUHI SYARAT : ADMINISTRASI, TEKNIS DAN FISIK WILAYAH  PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM HARUS MEMPERTIMBANGKAN FAKTOR – FAKTOR : POTENSI DAERAH, LUAS WILAYAH, KEPENDUDUKAN, SOSIAL POLITIK, SOSIAL BUDAYA, HANKAM DAN FAKTOR LAIN YANG MEMUNGKINKAN TERSELENGGARANYA OTONOMI DAERAH.

III. ASAS UMUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

1. ASAS KEPASTIAN HUKUM 2. ASAS KEPENTINGAN UMUM 3. ASAS KETERBUKAAN

4. ASAS PROPORSIONALITAS 5. ASAS AKUNTABILITAS 6. ASAS EFISIENSI 7. ASAS EFEKTIVITAS

7

IV.

ASAS – ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (PEMERINTAH PUSAT)

1. ASAS DESENTRALISASI : YAITU PENYERAHAN WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH PUSAT KAPADA DAERAH OTONOM UNTUK MENGURUS DAN MENGATUR URUSAN PEMERINTAHAN DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, SEHINGGA PADA AKHIRNYA MENJADI URUSAN PEMERINTAH DAERAH

2. ASAS DEKONSENTRASI : YAITU PELIMPAHAN

WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH PUSAT KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAHAN DAN KEPADA INSTANSI VERTIKAL WILAYAH TERTENTU. DAN PADA HAKEKATNYA HAL ITU TETAP MENJADI URUSAN PEMERINTAH PUSAT 3. ASAS TUGAS PEMBANTUAN (MEDE BEWIND) : YAITU PENUGASAN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA, ATAU DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA KABUPATEN / KOTA / DESA, ATAU DARI PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA

8

V.

ASAS – ASAS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (PEMERINTAH DAERAH)

1. OTONOMI LUAS : YAITU KEKUASAAN DAERAH UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG MENCAKUP KEWENANGAN SEMUA BIDANG, KECUALI KEWENANGAN YANG OLEH UNDANG – UNDANG DITETAPKAN TIDAK MENJADI WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

2. OTONOMI NYATA : YAITU KELELUASAAN DAERAH UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DIBIDANG TERTENTU YANG SECARA NYATA ADA DAN DIPERLUKAN UNTUK TUMBUH DAN BERKEMBANG DI DAERAH 3. OTONOMI YANG BERTANGGUNG JAWAB : YAITU PERWUJUDAN PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI KONSEKWENSI PEMBERIAN HAK DAN KEWENANGAN KAPADA DAERAH SEBAGAI WUJUD TUGAS DAN KEWAJIBAN DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN OTONOMI

9

VI. HAK : 1.

2. 3. 4. 5.

6. 7.

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAH MEMILIH PIMPINAN DAERAH MENGELOLA APARATUR DAERAH MEMUNGUT PAJAK DAERAH MENDAPATKAN BAGI HASIL DARI [ENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA LAINNYA YANG ADA DI DAERAH MENDAPATKAN SUMBER – SUMBER PENDAPATAN LAIN YANG SAH MENDAPATKAN HAK LAINNYA YANG DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN (Ps. 21 UU No. 32 TH 2004)

KEWAJIBAN 1. MELINDUNGI MASYARAKAT, MENJAGA

2. 3.

4. 5. 6. 7.

PERSATUAN, KESATUAN DAN KERUKUNAN NASIONAL SERTA KEUTUHAN NKRI MENINGKATKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI MENGEMBANGKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT MEWUJUDKAN KEADILAN DAN PEMERATAAN MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN MENYEDIAKAN FASILITAS KESEHARAN DAN SEBAGAINYA (Ps. 22 UU No. 32 TH 2004)

10

VII. URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI URUSAN PEMERINTAH PUSAT:

1. POLITIK LUAR NEGERI

2. PERTAHANAN 3. KEAMANAN 4. YUSTISI

5. MONETER DAN FISKAL NASIONAL 6. AGAMA

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI WEWENANG PEMERINTAH PUSAT ? 1. PEMERINTAH MENYELENGGARAKAN

SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN TERSEBUT 2. MELIMPAHKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH 3. MENUGASKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA PEMERINTAH DESA BERDASAR ATAS ASAS TUGAS PEMBANTUAN

11

VIII. PRINSIP – PRINSIP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH 1. MEMPERHATIKAN ASPEK DEMOKRASI,

KEADILAN, PEMERATAAN, POTENSI, DAN KERAGAMAN DAERAH 2. DIDASARKAN ATAS OTONOMI LUAS, OTONOMI NYATA, DAN BERTANGGUNG JAWAB 3. OTONOMI LUAS DAN UTUH DILETAKKAN PADA KABUPATEN / KOTA, SEDANGKAN OTONOMI PROPINSI MERUPAKAN OTONOMI YANG TERBATAS

4. PELAKSANAAN OTONOMI HARUS SESUAI DENGAN

KONSTITUSI NEGARA SEHINGGA TETAP TERJALIN HUBUNGAN PUSAT, DAERAH DAN ANTAR DAERAH 5. HARUS MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAERAH OTONOM SERTA DI DALAM KABUPATEN DAN KOTA TIDAK ADA LAGI WILAYAH ADMINISTRATIF 6. HARUS MENINGKATKAN PERANAN DAN FUNGSI LEGISLATIF DAERAH DAN FUNGSI ANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 7. ASAS DEKONSENTRASI DILETAKKAN PADA PROPINSI SEBAGAI WILAYAH ADMINSTRASI UNTUK MELAKSANAKAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN TERTENTU YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR

12

IX. SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH  PEMERINTAHAN DAERAH ADALAH

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN DENGAN PRINSIP OTONOMI SELUAS – LUASNYA DALAM SISTEM DAN PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

 UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN

DAERAH ADALAH DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH

PEMERINTAH DAERAH TERDIRI ATAS KEPALA DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH UNSUR PERANGKAT DAERAH: SEKRETARIAT DAERAH YANG DIPIMPIN OLEH SEKRETARIS DAERAH LEMBAGA DINAS DAERAH YANG DIPIMPIN OLEH KEPALA DINAS LEMBAGA TEKNIS DAERAH YANG DIPIMPIN OLEH KEPALA BADAN DAERAH KECAMATAN YANG DIPIMPIN OLEH CAMAT KELURAHAN YANG DIPIMPIN OLEH LURAH

13

 PEMERINTAHAN DAERAH ADA DUA

TINGKATAN YAITU PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI YANG DIPIMPIN ULEH GUBERNUR DAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA YANG DIKEPALAI OLEH BUPATI / WALI KOTA YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI KEPALA DAERAH OTONOM DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA DPRD

 GUBERNUR MEMILIKI PERAN ATAU

KEDUDUKAN GANDA YAITU : SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN SEKALIGUS WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DI DAERAH ?

KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH PERATURAN PERUNDANGAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR TINDAKAN PEMERINTAH UNTUK MENGATUR DAN MELAYANI MASYARAKAT DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN SEHARI - HARI

14

MACAM KEBIJAKAN PUBLIK ? 1.

2.

KEBIJAKAN DALAM PERATURAN – PERATURAN (TERTULIS): KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT / NASIONAL : UUD 1945 UU / PERPU PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PRESIDEN PERATURAN MENTERI, KEPUTUSAN MENTERI, DAN KEPUTUSAN DIREKTORAT.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH: - PERATURAN DAERAH - PERATURAN GUBERNUR - PERATURAN BUPATI / WALIKOTA - KEPUTUSAN KEPALA DINAS / INSTANSI DAERAH KEBIJAKAN DALAM PERATURAN YANG TIDAK TERTULIS (KONVENSI) CONTOHNYA : - PERATURAN TENTANG PEMBERIAN DANA BANTUAN KORBAN BENCANA ALAM - PERATURAN TENTANG PENGATURAN DAN PENERTIBAN KAWASAN KOTA - PERATURAN TENTANG UPAYA PEMBANGUNAN JALAN DAN SARANA UMUM DLL.

15

PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK ? 2.PERUMUSAN KEBIJAKANPUBLIK

3.PENERAPAN KEBIJAKAN PUBLIK

1.ISU MASALAH PUBLIK

4. EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

APA MANFAAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK ? 1.

2. 3.

4.

MEMBENTUK PERILAKU / BUDAYA DEMOKRATIS YAITU KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MENGGUNAKAN HAK POLITIKNYA, BERORGANISASI, BERKUMPUL DAN MENYATAKAN PENDAPAT MEMBENTUK MASYARAKAT HUKUM YAITU MASYARAKAT YANG PATUH PADA HUKUM YANG BERLAKU MEMBENTUK MASYARAKAT YANG BERETIKA / BERMORAL YAITU KONDISI MSYARAKAT YANG TERBIASA BERSIKAP BAIK DAN TUMBUH SUASANA KEKELUARGAAN, SALING MENGHORMATI, SALING MENGHARGAI HAK – HAK SEBAGAI SESAMA MANUSIA MEMBENTUK MASYARAKAT MADANI YAITU MASYARAKAT YANG TERDIRI DARI BERBAGAI KELOMPOK YANG BERBEDA DAN DAPAT HIDUP SECARA DAMAI

16

PENYEBAB MASYARAKAT TIDAK BERPERAN AKTIF DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK ? A. FAKTOR INTERNAL : 1.

2.

3. 4.

MASYARAKAT TELAH TERBIASA DENGAN SISTEM LAMA BAHWA PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK ITU ADALAH URUSAN PEMERINTAH. MASYARAKAT TIDAK TAHU ADANYA KESEMPATAN UNTUK BERPERAN SERTA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK MASYARAKAT TIDAK MENGERTI PROSEDUR / LANGKAH UNTUK BERPARTISIPASI MASYARAKAT TIDAK MAU TAHU / ACUH TAK ACUH

B. FAKTOR EKSTERNAL : 1. 2.

3.

4.

TIDAK DIBUKANYA KEPADA WARGA UNTUK BERPARTISIPASI ADANYA KESEMPATAN UNTUK BERPARTISIPASI WARGA TETAPI BELUM BANYAK DIKETAHUI MASIH ADANYA POLA SENTRLALISTIK YANG TIDAK SESUAI DENGAN SEMANGAT OTONOMI ADANYA ANGGAPAN BAHWA BANYAK UNSUR YANG TELIBAT MAKA PERUMUSAN AKAN BERJALAN LAMBAN

17

AKIBAT APABILA MASYARAKAT TIDAK AKTIF DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK ? 1. PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK

TIDAK AKAN MEMENUHI HAK – HAK RAKYAT SECARA MENYELURUH 2. KEBIJAKAN PUBLIK BISA JADI TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN KEINGINAN MASYARAKAT 3. KEBIJAKAN PUBLIK TIDAK SEJALAN BAHKAN BERTENTANGAN DENGAN NILAI – NILAI BUDAYA MASYARAKAT

OTONOMI DAERAH Istilah otonomi daerah dan desentralisasi secara akademik bisa dibedakan tapi secara praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dipisahkan keduanya saling berkaitan. Keduanya bagaikan dua mata koin yang saling menyatu namun dapat dibedakan. Desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggaran negara, sedangkan otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut. Otonomi daerah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda. Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 otonomi daerah  Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Desentralisasi Menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18

Alasan dibutuhkannya desentralisasi di Indonesia : 1. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani. 2. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi. 3. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. 4. Dari sudut kultur, desentralisasi perlu diadakan supaya adanya perhatian dapat sepenuhnya ditumpukan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya. 5. Dari sudut pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

Selain alasan di atas ada beberapa arti penting dari desentralisasi-otonomi: 1. Untuk terciptanya efisiensi-efektifitas penyelenggaraan pemerintahan 2. Sebagai sarana pendidikan politik 3. Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan 4. Stabilitas politik 5. Kesetaraan politik 6. Akuntabilitas publik. Visi otonomi daerah : 1. Politik Harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif. 2. Ekonomi Terbukanya peluang bagi pemerinta daerah mengembangkan kebihjakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. 3. Sosial Menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

19

Kewenangan Pemerintah Pusat dalam UU No. 32 Tahun 2004 : 1. politik luar negeri; 2. pertahanan; 3. keamanan; 4. yustisi; 5. moneter dan fiskal nasional; dan 6. agama. Keterkaitan otonomi daerah dengan demokratisasi  memberikan otonomi daerah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong berkembangnya autoaktiviteit (bertindak sendiri, melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri). Dengan berkembangnya auto-aktiviteit tercapilah apa yang dimaksud dengan demokrasi yaitu pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat, untuk rakyat, dari rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, melainkan juga dan terutama memperbaiki nasibnya sendiri.

politik luar negeri

pertahanan

mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya

misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara dan sebagainya

20

keamanan

misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara dan sebagainya

yustisi

misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional

moneter dan fiskal nasional

agama

kebijakan makro ekonomi, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan sebagainya

misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya; dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah. Khusus dibidang keagamaan sebagian kegiatannya dapat ditugaskan oleh Pemerintah kepada Daerah sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama.

21

Terima Kasih

22