REPUBLIK INDONESIA
NOTA KESEPAHAMAN ANT ARA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DE NGAN DEPARTEMEN PENGAWAS KEUANGAN
BANK NASIONAL TAJIKISTAN TENTANG KERJA SAMA PERTUKARAN INFORMASI INTELIJEN KEUANGAN TERKAIT DENGAN PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME
Otoritas yang berwenang pada Republik Indonesia (Pusat Pelaporan dan Analisis Tra nsaksi Keuangan/PPATK) dan pada Republik Tajikistan (Departemen PenQ9was Keuangan Bank Nasional Tajikistan) yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Otoritas":
Berkeinginan, dengan semangat kerja sama dan kepentingan bersama, untuk memfasilitasi investigasi dan penegakan hukum terhadap tersangka yang terkait
dalam pencucian uang, pendanaan terorisme, atau tindak pidana yang berkaitan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme;
Mengingat Prinsip Unit lntelijen Keuangan Egmont Group untuk Pertukaran lnformasi Anta r-Unit lntelijen Keuangan tahun 2013 (yang selanjutnya disebut sebagai sebagai "Prinsip");
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing negara.
Telah mencapai kesepahaman sebagai berikut:
,.... ,,
1. Para Otoritas akan bekerja sama untuk mengumpulkan, mengembangkan, dan menganalisis informasi dalam kewenangannya mengenai transaksi keuangan yang diduga memiliki keterkaitan dengan pencucian uang, pendanaan terorisme, atau tindak pidana yang berhubungan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk itu Para Otoritas akan saling bertukar informasi secara spontan dan atas permintaan tentang informasi yang tersedia yang kiranya relevan dengan investigasi yang dilakukan oleh PARA OTORITAS terhadap transaksi keuangan yang berkaitan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme dan terduga orang atau perusahaan yang terlibat. Semua permintaan informasi akan dijustifikasi dengan pernyataan singkat dengan fakta yang sesuai dengan paragraf 20 dari Prinsip. 2. lnformasi yang diperoleh dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersifat rahasia. lnformasi tersebut tunduk pada kerahasiaan resmi dan dilindungi setidaknya dengan kerahasiaan yang sama yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan nasional dari Otoritas penerima untuk informasi serupa dari sumber nasional. 3. lnformasi yang dipertukarkan hanya dapat digunakan untuk tujuan sebagaimana dimintakan atau diberikan. Penyampaian informasi atau dokumen kepada otoritas lain atau pihak ketiga, atau penggunaan informasi untuk tujuan administratif, investigasi kepolisian, penuntutan atau proses peradilan, selain i
sebagaimana telah disetujui sebelumnya, harus mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Otoritas yang diminta.
I
4. Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, tindak pidana yang berkaitan dengan pencucian uang terdaftar dalam Lampiran I untuk Indonesia dan Lampiran II untuk Tajikistan. 5. Para
Otoritas tidak berkewajiban
untuk memberi bantuan jika mereka
"
menentukan bahwa pemberian informasi yang diminta dapat mengganggu investigasi atau proses peradilan di negara Otoritas yang diminta, atau jika proses peradilan telah dijalankan atas fakta-fakta yang terkait dengan informasi yang dimintakan, atau jika pemberian informasi tersebut dapat menyebabkan gangguan
terhadap
kedaulatan, keamanan, kepentingan
nasional,
atau '
kepentingan mendasar lainnya dari Otoritas yang diminta. Otoritas yang menerima permintaan harus memberikan alasan penolakan kepada Otoritas ya ng meminta. 6.
Pertukaran informasi antar-Otoritas dilakukan dengan menggunakan bahasa lnggris. Permintaan
informasi akan disampaikan secara tertulis dengan
menggunakan transmisi elektronik atau komunikasi secara aman. 7.
Nota Kesepahaman ini dapat diubah sewaktu-waktu dengan persetujuan bersama.
8.
Setiap perbedaan atau sengketa yang terjadi karena penafsiran , pelaksanaan, dan implementasi dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara damai antara Para Otoritas melalui konsultasi dan/atau negosiasi.
9.
Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sewaktu-waktu. Pengakhiran tersebut akan berlaku sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari salah satu Otoritas kE:.padq Otoritas yang lain.
10. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Otoritas. SEBAGAI BUKTI , yang bertanda tangan di bawah ini, diberikan kewenangan oleh masing-masing Pemerintah, telah menandatangani Nota Kesepahaman ini di Jakarta, pada tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Enam Belas, dibuat dalam dua rangkap naskah as li dalam bahasa Indonesia, bahasa Taj ik, dan bahasa lnggris,
semua naskah memiliki keabsahan
yang
sama, apabila terjadi
perbedaan
penafsiran, maka naskah dalam bahasa lnggris yang berlaku. UNTUK PUSAT PELAPORAN DAN
UNTUK DEPARTEMEN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PENGAWASAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BANK NASIONAL TAJIKISTAN
-~
Jamshed Nurmahmadzoda Ketua Bank Nasional Tajikistan
1
LAMPIRAN I
Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa sumber dana atau harta kekayaan adalah tidak sah apabila diperoleh dari tindak pidana sebagai berikut:
a. Korupsi ; b. Penyuapan; c. Narkotika; d. Psikotropika; e. Penyelundupan tenaga kerja; f. Penyelundupan migran; g. Di bidang perbankan; h. Di bidang pasar modal;
i.
Di bidang perasuransian;
j.
Kepabeanan;
k. Cukai;
I.
Perdagangan orang ;
m. Perdagangan senjata gelap; n. Terorisme; o. Penculikan; p. Pencurian; q. Penggelapan; r. Penipuan; s. Pemalsuan uang;
t.
Perjudian;
u. Prostitusi; v. Di bidang perpajakan; w. Di bidang kehutanan; x. Di bidang lingkungan hidup; y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
Pasal 2 Ayat (2) menyatakan: Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris,
atau
teroris
perseorangan
disamakan
sebagai
hasil
tindak
pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pasal 2 Ayat (1)
menyatakan Undang-Undang ini berlaku terhadap: (a) Setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana pendanaan terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau (b) Dana yang terkait dengan Pendanaan Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
LAMPIRAN II
Berdasarkan peraturan Republik Tajikistan, sumber dana atau harta kekayaan adalah tidak sah apabila berasal dari tindak pidana terkait dengan:
a. Keikutsertaan pada kelompok kejahatan terorganisasi dan pemerasan; b. Terorisme, termasuk pendanaan terorisme; c. Perdagangan manusia dan migrasi ilegal; d. Eksploitasi seksual, termasuk eksploitasi seksual anak-anak; e. Perdagangan gelap narkotika dan psikotropika; f. Perdagangan senjata gelap; g. Korupsi dan penyuapan; h. Penipuan; i.
Pemalsuan uang;
j.
Kejahatan lingkungan ;
k. Pembunuhan, menyebabkan Iuka berat; I.
Penculikan, penahanan ilegal, dan penyanderaan;
m. Penyelundupan; n. Pemerasan; o. Pemalsuan; p. Pembajakan; q. Kesepakatan orang dalam dan manipulasi pasar; r. Perampokan atau pencurian benda; s. Usaha ilegal; t.
Di bidang perbankan;
u. Pelanggaran pajak.
REPUBLIK INDONESIA
EAA 0 IIITJ1 TA
O zyM EAJ1HJ1 MAPKA311 TA)\Ml.llJtl AMA1111 ET BA )\JtfCOEOT)\OJtl MO/ H15IBJt1J1 11H,l.l,OHE3IDI BA ,l.l,EilAPT AMEHTM MOHJt1TOPJt1HfJt1 MOJ1MfilH1J1 BOHKJ1 MJ1.llllJ1J1 TOlJ;MKJ1CTOH 011,l.I, EA )\AMKOPM AAP CO)\AM MYEO,l.l,J1J1AJ1 MTTJ1.ll00TM MA.I<;OMOT11 KAlllllIOMM MO.lll151BM BOEACTA BA I<;OHYHJITAP,LJ,OH11M (P ACMMKYHOHMM) ,l.l,APOMA,l.l,)\OM 60 P0)\11 tJ;MH051T BA,l.l,ACTOBAP AA BA MA6.llAf rY30PMM TEPPOPM3M
MaK.OMOTYt aMa1n1eT
Ba
caAOXM»TAOpu
XMC060TX0Yt
TOY:J11Klt1CTOH
MOA11151BIIII
(,l.l,enap raMeHTM
TOY:MKJl1CTOH),
Y;yMxypm1
V1H40He3H}I
V1HAOHe3H>I
MOHMTOplirnrn
(Map1
/INTRAC)
MOAl!l>IBMM
Ba
ra~1111rn
1-l;)'MX)'PYtYt
oOH1<111
11
l('(,1
MltfH6ao,t\ "MaK,OMOT HOM 6yp 4a MeUiaBaH4, Aap PYXM>Iltf xaMKOpM
sa MaH<JmaTx;OYt rapacpa1'u1 1113x;op
Ha~yAaHA,
1<111 Aap
MaCDa11.alt1 racpnunor Ba
Ta)\K,Jl1K,J11 UiaXCOHe, KH Aap K,OlfYHJ1rap40HHJl1 (paCMJIK)'HOHJif)I[) Aa poMaAx;OJtI 60 pox;111 ~Jt1HO>IT 6aAaCTOBap,J.a
Map6yr 6a
Ba Ma611arry30prn1 reppop1113M e cpaoOAJ11JITJl1 t,\Jl1HO>ITJilllf
K,OttyHJtifapA0HJ1Jl1
(paCMlilKYHOHJiIJ!f)
4apoMaAx;0111
60
pm.;J1
t,\Jl1HOJIT
6a4acr0Bap4a Ba Ma611.arry3opJ11J11 Teppo p113M ryMoH6ap AOHJtICTa MernasaH'\, 60 xaM4111rap MYCOJ114ar 11aMOJI114 .
Aap BO)\J11,tl)\O.J/I
1.
JaM111Ha111 Ycy.11x;o111 My604MAa1tt 1t1TTJ11AOOT (MMH6a1>A -
Ycy11x;o)
Kall.IWO
MaI<,OMOT 4 ap \.~aMnOBapJIJ:, rax;lil>I sa Ta>Vrn11.J11 MTTYtAOOTM Aa p 111xrYtepA01.IITa
OMA 6a ax;A,x;o111 MOAJtIJIBJlle, KM Aap K,0ttyHMTapA0HJllJl1 (paCM.t1KJH0ID1(1l j AapOMaAx;Ovt 60 p ox;111 ~Jl1H051T 6a4aCTOBapA3 Ba Ma6Aarry30pJ11J11 TeppopY13M e cpaoOAJl[JITW
~IIHOJITHH
Map6yT
6a
K,OH)'IDITapAOHHJit
( paCMJ11KJHOHY1J11)
AapoMaAx;OJ11 60 pox;M Y:HHO>IT 6a4acroeap4a Ba Ma6.1iarry3opMJ11 reppopw3M ryMoH6ap
AOH1'1CTa
MernaBaHA,
xaMKOpi"t
xox;aHA
I
5o
JllH
MaI<,CaA
Ma1<,0MOT My604J1111.a111 Man11.yMorpo r-.1yHTa3aM aa 6anAliI n1p1i1<}HaHJ11 4apxocT OWA
6a
~ap ry11a Mat>AYMOTltt AacTp ace,
KJll
6a MaI<.OMOT 6apoM TaXAillAJll
aXA,)(011
MO/l115IBJl111
Map6)'T
6a
I<,OH)'HI11Tap,aoIDrJ11
(paCMMK)'HC,HVUif)
AapoMa,ll,x;OM 60 pox;u qMH05IT 6a,ll,aCTOBapAa na Ma6Aany3op11rn TeppopM3M, IDlll)'lUl.IH
lllaXCOH
e lllYlpKaTx;OM 6a 11H aMaA)\0 qaA6lll)'Aa e f)'MOH6ap 3apyp
acT, 6a pox; MeMoHaH,ll,. AapxoCTil.I x;ap ryHa JiITTil.IAOOT 60 ruapx;11 M)'XTacapH ..a.a11.e11.xoM acociiI M)'T06m<J1 6att4J>1
2.
20
Ycy/1xo acocHOK Kap4a MelllaBaA..
JlfTIMAOOTe1 KM TM6r<;M EAAOlllTM Ma3KYP rltlpJ1JcpTa ruy4aacT, Maxcplii Me6omaABal1: cI1.1ppI1.1 XM3MaTiiI acr Ba xa,21,AJt.1 a1<,aA 60 x;aMOH AapaqaM Max¢Il.l5ITe, KM K,OH)'HJY30p11n1 MI11.tl.t1I11J11 Ma1<,0MOTJtI .a.apxocTKyttatt.a.a 6apoM J1ITT11.1100TI11 a3 MaH6ax;ovi MMAAM r11pJ11q)Tau_ry.a.a newfa.mllt Kap4aacT, Myx;ocp113aT Kap4a MewaBaA-
II 3.
e
llfTTYIJIOOTJ>I M)'60,ll,Mll8lllYAa TaHXO 6apo11 Ma1<,ca4x;oe, KM OH A,apXOCT nelllHJi1XOA ruy4aacT, MCTY1cpo.a.a Merap4a,l1,. McpUIOM J.1TTMJI00T
e x~aTx;O 6a
e Tapaq_:>u CeIOM e Il.ICTM¢0AaM OH 60 MaK,C8AX:0M Ma'bM)'pi1, TacpTMlllOTI!J MaK,OMOTil.I .J
Myao¢M1<,aruy4a, 60 p03MfMJ.1 neUiaKMJ!l MaK,OMOTlt1 AappxoCTK)'HaHAa cypaT MerMpa,a..
4.
Eo
MaKca4111
TaT6MK,Jil
K,OttyHMrap40Hil.II!J
MH
(pacMil.IK)'HOHMM)
6a4acr0Bap4a aA01<,aMaH4
Aap
Tacpox;yM
EAAOlllTM
qMH05ITx;OM
48POM84.)\0Jl.I
3aMMMaM
1
60
acocuM
pox;JtI
60
qMH05IT
6apoM Jl1H4otte3WI Ba 3aMI11MaJ1.1
2
6apoM To~J11KMCTOH HOM6ap ruyAaaHA
II I
I
5.
MaK,OMOT 6apoM pacottJt14a HJ1J K)iMaK Aap mott x;oAaT MacoyA HeCTaHA, arap Ottx;O Myaili5IH H8M05IH,ll,, KJ1 Ma'bll)'MOTM Aapxocrrny4a MeTaBOHaA ,ll,ap pacpTM TaqnvtlllOT Aap A8BAaTM MaK.OMM AapxoCTUiaBaHAa 3apap paCOHaA,
e Il!H K.J.1
I
MypocpMattr cy4i1 a /1J1.aKaiiI 60 AaAell)\OM: Aap AapxocT AapqruyAa oro3 rapAIIJAa
e J.1H KM ITeillHM)\OAM JilTfI!JllOOT 6a 8MHI15IT, TapTM60TJll qaM'bM5ITJii Ba MaHcpMaTx;OM M.J.1.llAH e ,tl,Itlfap MattcpMaT)\OM M)'X.J.1MJ.1 MaI<,OM.J.1
6ornaA,
I
,ll,apxoCTK)'HaH,ll,a 3apap pacotta4 . Ma1<,0MM AapxocTK)'HaH4a 60RA 6a Ma1<,0MM AapxocTrnaBaHAa ca6a6M paA KapAaHJl.I My60,4Il.lll8.J.1 Jl.ITIIl.l/100Tp0 HMillOH AM)\a,ll,.
6.
M y604MJiaM 11.1TIJ.11100T 6a:C1HJiI MaI<,OMOT 60 3a60HJ.1 attr./rncJii cypaT MerMpaA. AapxocT 6apoM MTI11/100T Aap waKAn xaTTJii Tanaccyn1 BOCMTax;oM 6exarnpM 3ileKrpOHJii
e BaCOJi1TM a/lOK,a 8Hl.,\OM AOAa MelliaBaA.
•
I~
.. . . i -
j
7.
Eo M)TBOcpMI<,aM Ma1<,0MOT
6a
EAAOWTVI Ma3cyp
~ap BaK,T Tar:iirnpy li1AOBa)\O
BOpJ11A Kap4aH MYMKMH acr.
8.
MaCbaAax;oM
6ax;crnAa6e,
I
KM
x;aHroMJtI
wapA,'J
Ma'bHMAOA
EAAOII1TM Ma3KYP Aap 6ar7rnM MaK,OMOT 6a MJtieH MeOJIHA, 60
Ba
pox,11
TaTfoII<,JtI
MaCAM>\ary
MawBapaT Ba/e MY30K1t1poTM TapacpaiiiH x;aAAy cpac11 Kap4a MewaBaHA.
9.
11MKOH AOpaA EAAOillT M Ma3KYP x,ap na1<,T 6o3xOHA Kap4a Illana4. MyMaTr-! 3"DTJ1I60pJ11 OH nae a3 rnpiticpTaHl1 orox,J11H0Ma11 xaTTl1l1 51Ke a3 Tapa¢x.o K,an MerapAaA.
10.
EAAOII1Tl1 Ma3Kyp a3 p y3e, KM OHpo Ma1<,0MOT 6a MM30 MepacoHaHA, 3l>Tli16op naiiAO MeK)'HaA
Eapou TaCAJtIK,llf rycpTa)\0111 60J10, JtIM3oKyHaHAaroH, x;aw-1ytt BaKoAaTAOP a3
11
' qoHM611 XycyMaTx,OJtI xyA x,aMMH EAAOUITM Tacpox,yMpo Aap Y;aKapTa, RKYMM aBrycTJtI CO.llJII
II II
2016 Aap AY
trycxaM ac;1 60 3a60H>.;0Jtf l1HA0He3Jli, TOqJtIKJ/r Ba aHrJlJIICM 6a l1M30
A 3 HOMJtI MapKaJw TaX.AMAJtI
A3 HOMJll ,ll,enapTaMeHTJII MOHJ1TOp:t1Hfl1
aMaAvreT Ba X,l1C060TX,OJ1 M0/1J:151Bl1l1
MO.lll15IBJ1111 EoHKM Mli1A11M11 Toq11K11CTOH
J1HAOHe3J151
A oKTOp
~ ~cy
x,aMMa4
~
~
Y;aMUieA H y pMax,MaA30Aa Pa11cM EoHKU JV(UA.Auu Toi~uKucmoH
•
.T l'j
T 1161<,i1 Talla60T11 I\OH)'HII V1HAOHe3H51 0114 6a K.OH)THIIrap40Hir11
(paCMJ11KyHOHll1tl) 4ap0Ma,4XOM 60 pox11 Y,HHOJIT 6atJ,acrosap4a MaH6a1>XOH rry11~1
sa aMso11e, KII a3 cpa1>0111rnT11 4ap 3ep HOM6apwyAa 6a 4acr Me051HtJ.,
ra ~rp11K,ottyttJII Me6owaHA: a. K oppyncJ1rn;
b. f 111pJ11cpTaH11 nopa;
c. Maso,a.11 Myxa,a.,a.up; d. MoMaXOJ11 ncuxo-rponf1; e. !<;01.JOK,llI Koprapott;
f. J<;oqo1<,J11
Myxot.~MpoH;
g. Cox;ali1 60I-1Kf1; h. EaxwJI 6o3opM M011J115I; i.
Eaxwll cyrypTa;
J· fyMpyK; k. AKCM3; l. 0AaMcpypywiil;
m.
q. fac6M M01111 6eroHa; r. K,a111106ii"I; s. Dy11.x;oM Ta1<,a.1111y6rlr;
t. l<;MMOp; u. TaHcpypy wii; v. Cox;ai-r aH,403;
w. Cox;aJ!I Y,aHra..-1;
x . My)\JtJTitl 3l!ICT; y . Ma)\CYAOTJtJ 6a)\p~r sa MO)\JtJAopCr; z . AJtJrap Y;JtlH0.5IT)\O, Kitl HJtIC6aT 6a OH)\O 4 COJl MyK.app ap rnyAaacT.
e3J!IeAa a3 OH 4,a30
3 aMJ11MaJ11
2
TJtI6K,ll Ta11a60T11 K,OHJHI)'30pnH l.J;yM:x,'y pm1 Toq;11K1r1CTOH OJ!IA 6a K,OHJHHfapAOHHvl
(paCMJIK)'HOHIIII)
4apoMaMOI1
60
pox;n
Y;l
6a4aCTOBap4a MaH6a'bXOM ny11fl Ba aMB0.11e, KH a3 cpao011H5ITJ1 4a p 3ep HOM6a pllly Aa 6a 4aCT M€0JIHA, Fa 171 pMK,0ttyHJ°7I Me6ollla H,£1,:
a. I1lllTHpOK 4a p ryp)i'xx;o11 MJTaWaKKII.tl ll Y,It1H05ITM sa peKeT;
b. Teppopu3M Ba Ma611arry3op1m Teppop113M;
c.
0 4aMcpyp )illlll Ba Myx;oq;upaTJI raf1pIIK.OH)'HJ~i;
d. J1CTJ!ICMOpI1 lllaXBOH:fl (Y.J11HC:f1), a3 Y.YMAa JICTIICMOpH Y,YIHCl!IliJ. K)'4aKOH; e. MyoMMAOTM raJIIpJtII<.OHYHIIM soo1Tax;o11 HaIII'baA,op sa MOAAax;o11 ITCJ.1X0Tpomli;
f. fapA,IIlllll Faf1pIII<.OttyHI
h. }\a111106i71; i.
CoxTaHirl ny.111t11<,aA6aKI71;
J.
l.J;JtIHO}IT)\Oll 3KO.tlori71;
k. 04aMKYlllIII, K,ac,d,aH pacoHM.£1.am 1 3apap11 Ba3HHH 6a Ca.tlOMaTiii;
1.
0AaMpa6ofi, raflpIIK,OHyHfi Max;pyM Kap4aH a3 030411 Ba rac6JtI rapaBrorr;
rn. :E\0~01<,; n . TaMa'bc.~yiiii/1; o. CoxTaKopiii; p . Pox;3a H111;1 o6fr; q. Axtlx;o11 l lHCaf14epfi (AOXIIAfr) Ba MaH1my115ITUHrll 6o3op; r . fopaTrapI71 Ba AY3A ilr;
s . <.Da'hO.iU15ITJ1 CO)\JII6Kopvm FaClp1111<,0HyttCt;
t. ~JIIH05IT)\O
Aa p CO)\a ltl 6oHKiii.;
u. ~JIIH05IT)\O Aa p coxau aHA03.
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE INDONESIAN FINANCIAL. TRANSACTION REPORTS AND ANAL YS!S CENT "-E AND THE FINANCIAL MONITORING DE?J.\RTMENT OF THE NATIONAL BANK OF TAJIKISTAN CONCERNING COOPERATr:•N IN THE EXCHANGE OF FINANCIAL !NTELUGENCE RELATED TO MONEY LAUNDERING AND FINANCING OF TERRORISM
The competent authorities of the
Re~·ul::-lic,
of
lnc!r.ne~1a
Transaction Reports and Analysis Centre / INTR.A.C)
a11~
(lnc
:,f the
~epublic
of Tc.jikislof"
(The Financial t./lonitoring Departmert of the National Bein!< of Tajikistc:m). hereinafter referred to as "the Authorities·"
Desiri:ig. in the spirit of cooperation and 111utua' intere:.,!, c:.n:::l prosecution of persons suspP.-:ted ,Jf
b1~ · ng
t~
faciiitate the investigation
involved in
:·n~~ney iau.1dE;rin~ .
financing C'f terrorism, or criminal ei<;ti·Jitie:; re:ated to rr..)ney lr:iunder!!1;? and fir-1a1 •cing of ttrronsm :
Bearing in mind the Egmont Group of Financial !n•f:;hgerice Units Principles f'Jr Information
Exc~ange
betweer. Financi31 lntell:genc.P
:.Jriit~
of 2013 (hereinafter
referred to as "the: Principles'');
Pur~uant
to the national legislation arr.:! re3ulc:itions in the:r :-espective coui'ltries ..
I tave reachi:?d the following underst2ndi119·
1. The Authorities will co-operate to assemble, develop and analyse information in
,; 1'~
their possession concerning financial transactions suspected of being related to money laundering , financing of terrorism or criminal activities connected with :
I
money laundering and financing of terrorism. To that end , the Authorities will II II
!
'
exchange spontaneously and upon request any available information that may be : relevant to the investigation by the Authorities into financial transactions related to money laundering and financing of terrorism and the suspected persons or
Iii I
II
companies involved. Any request for information will be justified by a brief
I
statement of the underlying facts pursuant to the paragraph 20 of the Principles.
2. The information acquired in application of the present Memorandum of II
Understanding (MoU) is confidential. It is subject to official secrecy and is protected by at least the same confidentiality as provided by the nc:tional legislation of the receiving Authority for similar information from national sources.
I
3. The exchanged information shall be used only for the purpose for which the : ~ information was sought or provided. Any dissemination of the information or
1
I
documents to other authorities or to third parties, or any use of information for · I
administrative, police investigation , prosecutorial or judicial purposes, beyond
i
those originally approved , shall be subject to prior authorization by the req uested
I
Authority.
,
4. For the use of this MoU , the predicate offense related to money laundering is II
!
listed as An nex I for Indonesia and Annex II for Tajikistan.
I
II
5. The Authorities are under no obligation to give assistance if they determine that the release of the information requested may unduly prejudice an investigation or proceeding in the country of the requested Authority, or if judicial proceedings have already been initiated concerning the same facts as the request is relate::..., to, or if provision of such information would likely prejudice the sovereignty, security, national interest or other essential interests of the requested Authority. The receiving Authority shall provide to the requesting Authority the reason for the refusal.
6. Exchange of information between the Authorities shall be in English . Request for Information will be submitted in writing by means of secure electronic transmission or communication .
7. This Memorandum may be amended at any time by mutual consent.
8. Any differences or disputes arising out of the interpretation , operation and implementation of this Memorandum will be settled amicably between the authorities through mutual consultation and/or negotiation. 9. This Memorandum is revocable at any time. The termination will become effective as from the reception of the written notification from the other Authority.
10. This Memorandum will become effective upon the signature by the Authorities.
IN WITNESS THEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed at Jakarta, on the First of August Two Thousand Sixteen in two original copies in Indonesian, Tajik, and English languages, all texts being equally authentic. Any divergence of interpretation of this MoU, the English text shall prevail.
FOR THE INDONESIAN FINANCIAL
FOR THE FINANCIAL MONITORING
TRANSACTION REPORTS AND
DEPARTMENT
ANALYSIS
OF THE NATIONAL BANK OF
CENTRE
TAJIKISTAN
~
Jamshed Nurmahmadzoda Chairman of the National Bank of Tajikistan
ANNEX I
For the purposes of the Indonesian Anti-Money Laundering Law (Law No. 8 of 2010), Article 2 Paragraph (1) states that the origin of the money or property is illicit
when originating from a criminal activity related to :
a. corruption; b. bribery; c. narcotics; d. psychotropic substances; e. labour trafficking; f. smuggling of migrants;
g. banking field; h. capital market field ; i. insurance field ;
j. customs; k. excise;
I. trafficking in persons; m. illicit arms trafficking; n. terrorism ; o. kidnapping ; p. theft; q. embezzlement; r. fraud ;
s. counterfeiting;
t. gambling; u. prostitution ; v. taxation ; w. forestry sector; x. environmental field ; y. maritime affairs and fisheries; or z. other offences punishable by crim inal sanction of more than 4 (four) years imprisonment.
Article 2 Paragraph (2) states: Assets known or reasonably suspected to be used and/or being used, directly or indirectly, for acts of terrorism , organized terrorism or individual terrorism , sha ll be considered equal to proceeds from criminal acts as referred to in paragraph (1 ) subparagraph n. For the purposes of the Indonesian Law on Counter Financing of Terrorism (Law No. 9 of 2013) , Article 2 Paragraph (1) states that the Law applies to: (a) any
person who commits or intends to commit the crime of financing terrorism in Indonesia and outside the jurisdiction of the Republic Indonesia, and/or (b) the Fund relating to the financing of terrorism in Indonesia and outside the jurisdiction of the Republic of Indonesia.
ANNEX II
For the purpose of the legislation of the Republic of Tajikistan the origin of the money or property is illicit when originating from criminal activity related to:
a. Participation in organized criminal group and racketeering ; b. Terrorism including the financing of terrorism; c. Human trafficking and illegal migration; d. Sexual exploitation, including sexual exploitation of children; e. Illicit trafficking in narcotic drugs or psychotropic substances; f. Illicit arms trafficking ; g. Corruption and Bribery; h. Fraud; i. Counterfeiting currency; j.
Environmental crimes ;
k. Murder, grievous bodily harm; I.
Kidnapping, illegal restraint and hostage;
m. Smuggling; n. Extortion; o. Forgery; p. Piracy; q. Insider dealing and market manipulation; r. Robbery or theft of articles; s. Illegal enterprise; t.
Banking field;
u. Tax offences.
