MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN
SURFAID INTERNATIONAL TENTANG PROMOSI KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA
Kementerian Kesehatan Republik lndonesia, selanjutnya disebut "KEMENKES", dan SurfAid
lnternational, selanjutnya disebut "SurfAid", selanjutnya secara bersama disebut "Para Pihak":
MENGINGAT bahwa Sur-fAid adalah lembaga internasionai non-pemerintah yang bersifat
non sektarian, non-politik dan nir-laba; yang berkedudukan di Selandia Baru, bertujuan untuk peningkatan kesehatan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat yang hidup di daerah terpencil yang terhubung melalui kegiatan selancar (suffing).
MENGAKUI kerja sama para pihak yang bermanfaat berdasarkan Memorandum Saling Pengertian tentang Promosi Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Kesiapsiagaan Bencana yang ditandatangani di Jakarta tanggal 15 November 2010 yang telah berakhir;
BERKEINGINAN untuk melanjutkan kerja sama antara Para Pihak dalam program Promosi Kesehatan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
SESUAI dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan serta prosedur Pemerintah lndonesia yang berlaku tentang kerja sama teknis luar negeri;
TELAH MENCAPAI pengertian sebagai berikut: PASAL
1
TUJUAN KERJA SAMA
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini adalah untuk melanjutkan kerja sama Para Pihak dalam:
a.
membangun kerja sama antara Kemenkes dan SurfAid dalam mengembangkan proyek terkait Promosi Kesehatan dan Penanggulangan Bencana yang akan memperkuat kapasitas sistem pelayanan kesehatan dan kebutuhan masyarakat setempat dan,
b.
meningkatkan status kesehatan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di daerah terpencil yang terhubung melalui kegiatan sudmg.
PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA Para Pihak sepakat untuk bekerja sama dalam pelaksanaan program-program pada bidang-
bidang terkait promosi kesehatan dan penanggulangan bencana mengikuti prioritas Miltenium Development Goals serta kebijakan Pemerintah Republik lndonesia dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan khususnya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit mengenai:
(1) Kesehatan lbu dan Anak (2) Sanitasi dan Air Bersih / Prilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) (3) Gizi lbu dan Anak (4) Penyakit menular spesifik Malaria (5) Pemberdayaan masyarakat dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) mengenai pengamatan/surveilans berbasis masy'arakat, kesehatan masa kesiapsiagaan
dan penanggulangan bencana, serta kesehatan lingkungan
PASAL 3 LOKASI KEGIATAN
1.
Para Pihak sepakat untuk melaksanakan program-program pada Pasal 2 di: (1). Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai (2). Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Nias (3). Provinsi Dl Aceh, Kabupaten Singkil (sampai 2014) (4). Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Sumbawa (5). Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Sumba
2.
Setiap perubahan kegiatan dan/atau lokasi wajib dikonsultasikan dan disetujui bersama secara tedulis oleh Para Pihak.
PASAL 4 PIHAK PELAKSANA
Untuk pelaksanaan MSP ini:
(1). KEMENKES menunjuk Pusat Promosi Kesehatan (selanjutnya disebut "Promkes") (2). SurfAid lnternational menunjuk Sur-fAid Kantor Perwakilan di lndonesia (selanjutnya disebut SurfAid lndonesia).
PASAL 5 ARAHAN PROGRAM
(1). SurfAid lndonesia bersama Promkes akan menyusun arahan program yang memuat fokus program, ruang lingkup program, pembiayaan program, lokasi pelaksanaan program, mekanisme pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan publikasi serta penutup. Arahan Program merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini sebagai lampiran.
(2). Semua program yang akan dilaksanakan di bawah MSP ini wajib sejalan dengan RPJMN dan RPJMD, serta Rencana Strategis KEMENKES,
(3). Rincian program wajib dirumuskan dalam Rencana lnduk Kegiatan. PASAL
6
"
RENCANA KEGIATAN (1).Para Pihak wajib menyusun Arahan Program dan Rencana lnduk Kegiatan yang berisi keseluruhan program selama tiga tahun (2). Dengan difasilitasi KEMENKES, SurfAid berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah untuk
penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan.
(3).Arahan Program, Rencana lnduk Kegiatan, dan Rencana Kegiatan Tahunan wajib disetujui bersama oleh Para Pihak.
PASAL 7 KEWAJIBAN
1.
KEMENKES wajib:
a.
Memfasilitasi Pemerintah Daerah dan SurfAid dalam menyusun Rencana Kegiatan Tahunan
b.
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam MSP bersama-sama dengan instansi pemerintah lndonesia terkait.
c.
Memfasilitasi SurfAid dalam pengurusan visa, ijin kerja, ijin tinggal, tjin keluar dan masuk ke lndonesia bagi maksimum 3 (tiga) tenaga kerja asing SurfAid lndonesia Pemberian ijin tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di lndonesia.
d.
Memfasilitasi SurfAid dalam mendapatkan fasilitas kepabeanan dan perpajakan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan lndonesia yang berlaku.
e.
Menggunakan bantuan sepenuhnya untuk tujuan pelaksanaan Program
f.
Melakukan registrasi penerimaan bantuan melalui Pusat Kerja sama Luar Negeri Kementerian Kesehatan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang,
u.p
Direktorat
Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Kementerian Keuangan
2.
SurfAid wajib:
a. b. c.
l\ilematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di lndonesia. Melaksanakan program yang telah disepakati dalam MSP ini.
Menyediakan pendanaan, peralatan dan fasilitas yang diperlukan bagi pelaksanaan program, serta menyediakan tenaga ahli asing yang memiliki keahlian yang tidak tersedia di lndonesia dalam rangka alih pengetahuan dan teknologi kepada tenaga
lokal dan masyarakat sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lndonesia.
d.
lvlengutamakan penggunaan produk-produk duatan lokal yang ramah |ingkungan
bagi semua peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan program,
e.
Menyediakan bantuan pelatihan dan bantuan teknis dalam rangka melaksanakan program dan meningkatkan kapasitas pelaksana program.
f.
Membatasi jumlah tenaga kerja asing dalam struktur manajemen, sebanyakbanyaknya 3 (tiga) orang,
g. h.
Memiliki kantor perwakilan di wilayah DKI Jakarta.
Mewajibkan semua tenaga kerja asing SurfAid lndonesia mengikuti orientasi yang dilakukan oleh KEMENKES.
i.
Mewajibkan semua tenaga kerja asing SurfAid memenuhi ketentuan keimigrasian di bidang perijinan dan pengawasan orang asing.
j.
Menjaga citra baik lndonesia
di mata lnternasional dan tidak
mempublikasikan
segala bentuk informasi negatif yang merusak nama baik lndonesia
k.
Berkoordinasi dengan KEMENKES atas segala bentuk publikasi tentang lndonesia yang diprakarsai oleh SurfAid lndonesia baik di dalam maupun di luar negeri
H
l.
Bertanggungjawab atas segala pengeluaran yang telah disetujui secara tertulis
sesuai dengan prosedur keuangan SurfAid lndonesia untuk biaya orientasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang diadakan oleh KEMENKES bersama-sama dengan instansi terkait.
m. Selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan KEMENKES dan Pemerintah Daerah serta lembaga terkait lainnya untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.
n.
Menyampaikan laporan perkembangan per tiga bulanl triwulan dan laporan tahunan kepada KEMENKES melalui Pusat Promkes serta laporan tambahan bila diperlukan.
o.
Mencantumkan logo KEMENKES pada setiap pengumuman program, laporan tahunan dan seluruh jenis publikasi lainnya. PASAL 8 BATASAN AKTIFITAS SURFAID INDONESIA DAN STAFNYA
(1).
SurfAid menjamin bahwa semua kegiatan dan staf yang bertugas dalam status kedinasan berdasarkan MSP ini wajib:
a. Memperhatikan, menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan perundangundangan, serta kebijakan Pemerintah Republik lndonesia.
b. Sejalan dengan kepentingan nasional lndonesia. c. Menghormati keutuhan, kebebasan po.litik dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik lndonesia dan tidak mendukung gerakan separatis apapun.
d. Menghormati kebiasaan, tradisi, budaya, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat lokal.
e. Tidak terlibat dalam kegiatan intelijen/ klandestin apapun.
f.
Tidak terlibat dalam kegiatan politik dan komersial apapun.
g. Tidak terlibat dalam penyebaran agama apapun, dan/atau aliran kepercayaan yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan beragama.
h. Tidak melakukan aksi penggalangan dana dari individu maupun organisasi di lndonesia untuk mendukung program dan kegiatannya.
i.
Tidak menggunakan fasilitas Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kegiatan selain yang disetujui oleh MSP ini.
j. Tidak melakukan (2). Pelanggaran
kegiatan lain selain yang disetujui oleh MSP ini
terhadap ketentuan di atas dapat menyebabkan pencabutan izin personil
dan aktivitas dimaksud serta tindakan{indakan lain yang dipersyaratkan oleh hukum dan
peraturan perundangan Republik lndonesia serta kebijakan Pemerintah lndonesia yang berlaku.
a
PASAL 9 STATUS PERLENGKAPAN DAN MATERIAL PENDUKUNG
(1). Semua perlengkapan dan material pendukung program yang diadakan/dibeli oleh demi surfAid dalam rangka pelaksanaan program wajib hanya digunakan semata-mata kepentingan pelaksanaan program
(2). Setelah berakhirnya masa pendanaan Donor tersebut terhadap surfAid, Donor bersama perlengkapan SurfAid lndonesia dan KEMENKES akan meninJau ulanE status dari tersebut.
(3). Apabila sebelum berakhirnya program terjadi perubahan pemanfaatan
dan
atau
penghapusanatasperlengkapandanmaterialpendukung,makahaltersebutwajib terlebih dahulu dikonsultasikan dengan dan disetujui oleh KEMENKES'
(4). Setelah berakhirnya program, penghapusan peralatan dan material yang bebas pajak harus dikonsultasikan dan disetujui bersama-sama oleh Para Pihak (5). Serah terima peralatan dan material pendukung dimaksud dituangkan dalam dokumen Berita Acara Serah Terima Barang.
PASAL{0 TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG OLEH INGO (1) Tata cara pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang, barang, jasa dan atau surat berharga mengacu kepada ketentuan yang diatur oleh Keputusan Menteri Kesehatan No.470 tahun 2013.
(2) Rekonsiliasi hibah dalam bentuk uang, barang, jasa dan atau surat berharga paling sedikit satu kali dalam tiga bulan dan ditandatangani Para Pihak.
(3) Rekonsiliasi hibah dalam bentuk barang dan jasa dinyatakan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Para Pihak.
(4) Rencana lnduk Kegiatan dan perubahannya menjadi dasar dalam penyusunan Berita Acara Serah Terima.
a
PASAL 11 DOMISILI
1.
a. KEMENKES berdomisili di jalan HR Rasuna Said Biok X5 Kav 4-9, Jakarta Selatan 12590, lndonesia.
b. Pusat Promosi Kesehatan berdomisili di Gedung Prof Sujudi Lantai 10, jalan HR Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9, Jakarta Selatan 12590, lndonesia.
2.
a. SurfAid berdomisili di PO BOX 55, Rishworth Wall & Mathieson, Gisborne
-
Selandia
Baru.
b. SurfAid lndonesia berdomisili di Jl. Tebet Utara lC no. 20, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta 12820 dan Taman Komplek Setia Budi lndah Blok
W
No
33 Jalan Setia Budi, Medan 20122, Sumatera Utara, E-mail:
[email protected].
3.
Dalam hal terjadi perubahan domisili, masing-masing Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya.
PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Apabila terjadi perselisihan atas perbedaan penafsiran dan/atau penerapan MSP ini wajib diselesaikan perselisihan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi. PASAL 13 PERUBAHAN
(1). MSP ini dapat dirubah setiap saat melalui persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Pihak.
(2). Perubahan dimaksud wajib mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak
PASAL 14 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
(1). MSP ini wajib mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dan berlaku untuk jangka waktu tiga tahun, dan dapat diperpanjang untuk masa tiga tahun melalui kesepakatan tertulis antara Para Pihak
a (2). MSP
ini dapat diakhiri setiap saat oleh salah satu pihak dengan
mengirimkan
pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran.
(3). Dalam hal MSP ini diakhiri, surfAid lndonesia harus menyelesaikan kegiatan yang sedang berlangsung di bawah MSP ini paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal pengakhiran, kecuali Para Pihak menentukan lain.
SEBAGAI BUKTI, para penandatangan, telah menandatangani MSP ini' DIBUAT di Jakarta pada
tanggal
dalam rangkap dua,
dalam bahasa lndonesia dan bahasa inggris, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, dokumen dalam bahasa lndonesia yang berlaku.
UNTUK KEMENTERIAN KESEHATAN
UNTUK SURFAID INTERNATIONAL
REPUBLIK INDONESIA
Anne Wuiits Pusat Promosi Kesehatan
Country Director SurfAid lnternational di lndonesia
r
ARAHAN PROGRAM I. LATAR BELAKANG
SurfAid lnternational di lndonesia adalah lembaga internasional, non-sektarian, nirlaba dan non-politik yang didirikan pada tahun 2000 yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat yang hidup
di daerah terpencil yang terhubung melalui surfing. Program-program
SurfAid
lnternational di lndonesia didanai melalui dukungan industri surfing dan dana hibah pemerintah. SurfAid lnternational di lndonesia telah bekerja di lndonesia sejak 2000 dan saat ini bekerja bersama Dinas
Kesehatan dan Dinas terkait di 10 Kecamatan di 5 Kabupaten terkait Promosi Kesehatan dan Penanggulangan Bencana yang akan memperkuat kapasitas sistem pelayanan kesehatan dan kebutuhan masyarakat setempat dan meningkatkan status kesehatan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di daerah terpencil yang terhubung melalui kegiatan surl,ng.
Kementerian Kesehatan dan SurfAid International di Indonesia bekerja bersama untuk masyarakat di daerah terpencil melalui program-program pada bidang-bidang terkait promosi kesehatan dan penanggulangan bencana di daerah.
II. PROGRAM
A,
Fokus Program
Fokus utama dari kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan SurfAid lnternational di lndonesia adalah membantu masyarakat di daerah terpencil meningkatkan status kesehatan, kesejahteraan dan kemandirian melalui pelaksanaan program-program pada bidang-bidang terkait promosi kesehatan
dan penanggulangan bencana mengikuti prioritas Millenium Development Goals serta kebijakan Pemerintah Republik lndonesia dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan khususnya promosi kesehatan dan pencegaha n penyakit.
B. 1. 2.
Ruang Lingkup Program
Kesehatan lbu dan Anak; mencakup revitalisasi Posyandu, edukasi kesehatan ibu anak untuk lingkungan yang mendukung KlA, fasilitasi pelatihan tenaga kesehatan untuk persalinan selamat, fasilitasi dukungan Puskesmas terhadap Posyandu dan revitalisasi Pokjanal Posyandu. Sanitasi dan Air Bersih / Prilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS); mencakup fasilitasi masyarakat pembangunan sarana air bersih dan sanitasi dan edukasi PHBS
3.
Gizi lbu dan Anak; mencakup edukasi gizi melalui Posyandu, edukasi pola asuh makan untuk pengasuh
dan kelas memasak, kebun gizi, peternakan ayam skala rumah tangga dan fasilitasi dinas terkait
4.
5.
pendampingan masyarakat untuk peningkatan status gizi. Penyakit menular spesifik malaria; mencakup pe m bentuka n/revita lisa si Pos Malaria Desa (Posmaldes), fasilitasi Dinas Kesehatan untuk parasite test, fasilitasi pelatihan tenaga kesehatan untuk mikroskopi dan manajemen program Posmaldes, edukasi malaria untuk lingkungan yang mendukung pencegahan penyakit malaria dan distribusi kelambu berinsektisida. Pemberdayaan masyarakat dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) mengenai pengamatan/surveilans berbasis masyarakat, kesehatan masa kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, serta kesehatan lingkungan; mencakup pembentukan tim siaga desa, edukasi kesiapsiagaan
dan penanggulangan bencana desa untuk masyarakat, simulasi evakuasi, fasilitasi pelatihan tenaga kesehatan masa penanggulangan bencana, fasilitasi masyarakat untuk kegiatan mitigasi bencana desa, fasilitasi dinas terkait untuk menyiapkan rencana penanggulangan bencana, dan fasilitasi jaringan komunikasi masa penanggula nga n bencana.
-
I
II. MANAJEMEN PROGRAM
A. Rencana lnduk Kegiatan (Rencana Kerja Tiga Tahun) 1. SurfAid lnternational di lndonesia menyiapkan Rencana lnduk Kegiatan
(Rencana Kegiatan Tiga Tahun)
dalam rangka pelaksanaan program, yang memuat:
a)
Penda huluan;
b) Tujuan;
c) Sasara n; d) Hasil yang diha rapkan; e) Kegiatan dan durasi;
f)
Tenaga Kerja/ Tenaga Ahli;
g) Mitra kerja Lembaga Kesejahteraan (LKS) yang teriibat h) Lokasi dan Penerima Manfaat/ Kelompok Sasaran;
i) 2.
dalam kegiatan
Pembiayaan dan donatur;
Rancangan Rencana lnduk Kegiatan (Rencana Kegiatan Tlga Tahun) harus dibahas dengan dan disetujui bersama denga n Kementerian.
3.
Tugas dan Kewajiban Kementerian adalah untuk:
a)
menyebarluaskan informasi mengenai program kerjasama kepada Pemerintah Daerah di setiap
wilayah kerja masing-masing;
b)
mengkoordinasikan Pemerintah Daerah
dan SurfAid lnternational di lndonesia
dalam
mempersiapkan Rencana Kegiatan Tahunan di setiap wilayah kerja masing-masing;
c)
mendistribusikan Laporan Tahunan SurfA;d lnternational di lndonesia kepada lembaga Pemerintah
yang terkait; dan
d)
melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan SurfAid lnternational di Indonesia selama periode kerjasama
6.
Rencana lnduk Kegiatan (Rencana Kegiatan Tiga Tahun) ditandatangani bersama oleh Kepala Pusat Promosi Kesehatan dan Country Director SurfAid lnternational di lndonesia.
7.
Rencana lnduk Kegiatan (Rencana Kegiatan Tiga Tahun) akan menjadi suatu referensi untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan, dan akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah di setiap wilayah kerja masingmasing.
B.
Rencana Kegiatan Tahunan
1.
SurfAid lnternational di lndonesia akan menyiapkan rancangan Rencana Kegiatan Tahunan sebagai suatu referensi untuk implementasi program-program di wilayah kerja masing-masing, yang memuat:
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. 2. 3.
Pendahuluan; Tujuan; Sasa
ran;
Hasil yang diharapkan;
Kegiatan dan durasi; Tenaga Kerja/ Tenaga Ahli;
Mitra kerja Lembaga Kesejahteraan lokal (LKS) yang terlibat dalam kegiatan Lokasi dan Penerima Manfaat/Kelompok Sasaran; Pembiayaan dan donor; dan Jadwal lmplementasi Program
Rancangan Rencana Kegiatan Tahunan dibahas dengan dan disetujui bersama dengan Kementerian. Rencana Kegiatan Tahunan dijadikan suatu referensi bagi SurfAid International di lndonesia dan mitra kerja dalam implementasi kegiatan-kegiatan di masing-masing wilayah kerja.
a C.
Pembiayaan Program
Pembiayaan pelaksanaan program kerjasama berasal dari SurfAid lnternatlonal dan diperkirakan sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) selama 3 (tiga) tahun.
D. Lokasi Pelaksanaan Program 1-. Lokasi-lokasi kabupaten/ kota untuk pengim plementasian program adalah sebagai berikut: a. Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai b.
Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Nias
c, Provinsi Dl Aceh, Kabupaten Singkil (sampai 2014) d. Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Sumbawa e. Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Sumba
2.
Setiap perubahan lokasi wajib dikosultasikan dengan Kementerian dan disetujui secara tertulis oleh
3.
Jika
Para Piha k.
terjadi bencana alam pada skala nasional diluar lokasi kerjasama sebagaimana disebut pada ayat (1), maka perubahan lokasi program harus disepakati bersama, serta SurfAid lnternational di lndonesia harus melaporkan kegiatan tersebut kepada Kementerian selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah bantuan pertama disa lurkan.
IV. PETAKSANAAN
A.
1.
Kementerian Kementerian wajib menyebarluaskan informasi kepada kantor-kantor Dinas Provinsi/ Kabupaten yang
berkaitan dengan kegiatankegiatan atau program-program kerjasama yang dilakukan di wilayah mereka;
2.
Kementerian wajib berkoordinasi dengan Dinas setempat dalam mengembangkan Rencana lnduk dan Rencana Kegiatan Ta h unan;
3.
Kementerian harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan implementasi kegiatan-kegiatan atau program-program kerjasama;
4.
Kementerian harus membantu memfasilitasi SurfAid lnternational di lndonesia dalam menyediakan ijin yang diperlukan untuk memasuki dan meninggalkan lndonesia, serta ijin kerja dan ijin tinggal yang
diperlukan oleh staf dan tenaga ahli asing yang disetujui dibawah mekanisme kerjasama ini. ljin-ijin tersebut harus sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-unda nga n yang berlaku di Republik lndonesia; dan
5.
Kementerian harus membantu memfasilitasi pembebasan dan pengecualian pengenaan pajak dan pungutan bea masuk dan/atau bea keluar sesuai dengan hukum dan peraturan perunda ng-undangan yang berlaku di Republik lndonesia.
B.
SurfAid lnternational di lndonesia
1.
SurfAid lnternational di lndonesia wajib memberikan kepada Kementerian, dokumen dan informasi
2.
terkait mengenai staf dan tenaga ahlinya; SurfAid lnternational di lndonesia wajib menyediakan kepada Kementerian, surat rekomendasi dari kantor pemerintah/instansi setempat sebelum dimulainya proyek yang dilakukan menurut MSP ini;
3.
4. 5.
SurfAid lnternational di lndonesia wajib melakukan konsultasi secara reguler dengan Kementerian mengenai implementasi program dan kegiatan. SurfAid International di lndonesia berkoordinasi dengan pemerintah/instansi setempat dalam melaksanaka n program dan kegiatan SurfAid lnternational di lndonesia wajib berkomitmen untuk mengimplementasika n program dan kegiata n.
a
6.
SurfAid lnternational di lndonesia wajib memastikan dilakukannya proses transfer keterampilan, pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat dan mitra setempat;
7.
SurfAid lnternational di lndonesia wajib menjamin penyediaan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang tela h disepakati;
8.
SurfAid lnternational di Indonesia tidak diperbolehkan mengungkapkan data dan informasi-informasi
yang dihasilkan dari kegiata n-kegiata n dalam rangka MSP ini sebelum persetujuan tertulis dari Kementerian; dan
9.
SurfAid International di lndonesia wajib memanfaatkan mitra lokal yang direkomendasikan oleh masing-masing Dinas/lnstansi setempat dan terdaftar sesuai dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di Republik lndonesia
V.
1.
MONITORING DAN EVALUASI
Kementerian dan SurfAid lnternational di lndonesia akan menyepakati program dan lokasi yang akan dipantau dan dievaluasi.
2.
Kementerian dan instansi-instansi Pemerintah yang terkait akan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan implementasi program SurfAid lnternational di lndonesia sekali dalam setahun pada program dan lokasi yang telah disepakati dengan pembiayaan dari SurfAid
3.
lnternational di lndonesia. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 akan menjadi masukan kepada SurfAid lnternational di lndonesia untuk perbaikan dan pengembangan kerjasama.
4.
Kementerian dengan instansi-instansi Pemerintah terkait dapat melaksanakan evaluasi dan pema nta uan ketika dianggap perlu.
VI,
A. 1.
PELAPORAN & PUBLIKASI PETAPORAN
SurfAid lnternational di lndonesia wajib mempersiapkan dan menyampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Finansial kepada Kementerian.
2.
SurfAid lnternational di lndonesia wajib menyampaikan kepada Kementerian dan lembaga-lembaga
3.
Pemerintah lainnya mengenai capaian program dibawah Memorandum Saling Pengertian ini. Laporan Tahunan memuat:
4. B. 1.
a) Pendahuluan; b) Tujuan ; c) Sasaran ; d) Keluaran/ Hasil yang Dicapai; e) Kegiatan dan Durasi; f) Lokasi dan Penerima Manfaat/Kelompok Sasaran; g) Kegiatan yang telah diim plementasikan; h) Tenaga Kerja/Tenaga Ahli; i) Mitra Kerja SetempaU j) Pembiayaan dan donor; k) Permasalahan dan Solusi. Bila diperlukan, SurfAid lnternational di Indonesia dapat menyampaikan laporan insidental sesuai kebutuhan kepada Kementerian. PUBLIKASI
SurfAid lnternational di lndonesia bersama-sama dengan Kementerian dan Dinas/lnstansi setempat dapat melakukan publikasi secara bersama tentang hasil program-program dan kegiatan-kegiatan ke rja sa m a.
2.
SurfAid lnternational di lndonesia wajib berkonsultasi dengan Kementerian untuk mendapatkan persetujuan tentang keinginan untuk menyingkap data-data dan informasi rahasia terkait dengan maupun yang dihasilkan dari program dan aktifitas program.
3.
Publikasi dan penyingkapan data sebagaimana tersebut pada point l" dan 2 di atas wajib mendapatkan persetujua n dari Kementerian.
