MENGINGAT bahwa CBM adalah lembaga pembangunan intemasional non-pemerintah yang bersifat non sektarian, non-politik dan nirlaba

'

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN CHRISTOFFEL BLINDENMISSION OF GERMANY TENTANG KERJASAMA DALAM PROGRAMPENCEGAHANKECACATANDANPEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selanjutnya disebut "KEMENKES", dan Christoffel Blindenmission of Germany, selanjutnya disebut "CBM", selanjutnya secara bersama disebut "Para Pihak". MENGINGAT bahwa CBM adalah lembaga pembangunan intemasional non-pemerintah yang bersifat non sektarian, non-politik dan nirlaba. MEMPERHATIKAN kerjasama para pihak yang telah dibentuk berdasarkan MSP tentang Kerjasama Teknis dalam Pencegahan Kebutaan, dan Pelayanan untuk Penyandang Cac:at yang ditandatangani di Jakarta tanggal 29 Juni 2006. BERKEINGINAN untuk mendukung kejasama antara Para Pihak daJam F1rogram Pencegahan Kecacatan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. SESUAI dengan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan-kebijakan serta prosedur Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku. TELAH MENCAPAI suatu pengertian sebagai berikut: PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini adalah untuk mengadakan kerjasama antara Para Pihak dalam upaya bersama untuk Kerjasama dalam Program Peneegahan Kecacatan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. PASAL2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam pelaksanaan program: (J).Pencegahan Kecacatan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pencegahan kebut.aan dan ketulian yang bisa dihindari; (2).Rehabiitasi Bersumberdaya Masyarakat (3). Kesehatan Jiwa Masyarakat

PASAL3 LOKASI KEGIATAN, PARTISIPASI LEMBAGA LAIN DAN WILAYAH KERJA 1.

Para Pihak sepakat untuk melaksanakan program-program pada Pasal 2 di Propin1si Aceb, Sumatra Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengab, Jawa Timor, DI Yogyakarta, Kalimantan Timor, Sulawesi Tengab, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timor, Maluku dan Maluku Utara, sesuai dengan kebija.kan dan prioritas Pemerintah Rl.

2.

Para Pihak sepakat untuk melibatkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam wilayah di mana CBM melaksanakan program-programnya. Informasi lebih lanjut d'ijelaskan

dalam Araban Program. 3.

Organisasi sosial lokal, yang disepakati bersama oleh Para Pihak untuk melaksanakan program dan proyek harus direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah setempat dan telah terdaftar secara resmi sesuai dengan undang-undang dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

PASAL4 LEMBAGAPELAKSANA Untuk melaksanakan MSP ini: (1). KEMENKES menunjuk Direktorat Bina Upaya Kesehatan Oasar, Direktorat Jendera1 Bina Upaya Kesehatan (selanjutnya disebut sebagai "BUKD"); (2). CBM menunjuk Perwakilan CBM di Indonesia (selanjutnya disebut "CBM Indonesia").

PASAL5 ARABAN PROGRAM (1). CBM Indonesia bersama BUKD menyusun araban program tiga tahun yang memuat fokus program, ruang lingkup program, pembiayaan program, lokasi pelaksanaan program, mekanisme pelaksanaan, pemantauan dan eva1uasi, pelaporan dan publikasi serta penutup. Araban Program merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini sebagai lampiran~ (2). Semua program yang akan dilaksanakan di bawah MOU ini sejalan dengan strategi KEMENKES tentang pembangunan nasional dan daerah; "':,.._

(3). Rincian program diatur dalam Rencana lnduk Kegiatan.

PASAL6 RENCANA KEGIATAN ( 1). CBM Indonesia menyusun dan menyampaikan Rencana Induk Kegiatan yang berisi keseluruhan program selama tiga tahun kepada KEMENKES untuk mendapat persetujuan. (2). Oengan difasilitasi KEMENKES, CBM Indonesia dapat berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau maupun lembaga terkait lainnya untuk menyusun Rencana Tahunan yang memuat keseluruhan rencana kegiatan tahunan. 2

~~. -r---------------~~

(3). Rencana Induk Kegiatan dan Rencana Kegiatan Tahunan harus disetujui bersama oleh para Pihak.

PASAL7 KEWAJIBAN (l).KEMENKES akan: a. Memfasilitasi CBM dalam peogurusan visa, ijin kerja, ijin tinggal, ijin keluar dan masuk ke Indonesia bagi maksimum 3 (tiga) tenaga kerja asing CBM beserta keluarga intinya. Pemberian ijin tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang betrlaku di Indonesia; b. Memfasilitasi CBM dalam mendapatkan fasilitas kepabeanan dan perpajakan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku; c. Memfasilitasi Pemerintah Daerah dan CBM dalam menyusun Rencana Kegiatan Tahunan; d. Memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam MSP bersama-sama dengan instansi pemerintah Indonesia terkait. e. Memberi arahan tentang prioritas Provinsi dan Kabupaten!Kota untuk pelaksanaan program dan proyek.

(2). CBM akan:

a Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; b. Melaksanakan program yang telah disepakati dalam MSP ini; c. Menyediakan pendanaan, peralatan dan fasilitas yang diperlukan bagi pelaksanaan program, serta menyediakan tenaga ahli asing yang memiliki keahlian yang tidak tersedia di Indonesia dalam rangka alih pengetahuan dan teknologi kepada tenaga lokal dan masyarakat sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-UIJtdangan Indonesia yang berlaku; d. Mengutamakan penggunaan produk-produk lokal yang ramah lingkungan bagi semua peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan pmgram; e. Menyediakan bantuan pelatihan dan bantuan teknis dalam rangka melaksanakan program-program yang berfokus pada masyarakat dan meningkatkan ,k:apasitas ~. , sumberdaya manusia serta kesejahteraan bagi penerima manfaat;

f. Membatasi jumlah tenaga kerja asing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang; g. Memiliki kantor perwakilan di wilayah DKI Jakarta; h. Mewajibkan semua tenaga kerja asing CBM mengikuti orientasi yang dilakukan oleh KEMENKES; 1.

Mewajibkan semua tenaga kerja asing CBM memenuhi ketentuan keimigrasian di bidang perijinan dan pengawasan orang asing;

j . Mendukung dan memperkuat kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat di pedesaan dalam mendesain dan merencanakan program /proyek; k. Menjaga citra Indonesia di mata Internasional dan tidak mempublikasikan segala bentuk informasi yang dapat merusak nama baik Indonesia;

3

1. Mengkoordinasikan kepada KEMENKES segala bentuk publikasi tentang lndones ia baik di dalam maupun luar negeri yang diprakarsai oleh CBM; m. Bertanggungjawab atas segala pengeluaran yang wajar yang telah disetujui secara tertulis sesuai dengan prosedur akunting CBM, untuk biaya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang diadakan oleh KEMENKES bersama-sama dengan instansi terkait; n. Selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan KEMENKES dan Pemerintah Daerah dalam rangka memperlancar pelaksanaan program; o. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program oleh mitra lokal yang didanai CBM dan melaksanakan audit terhadap mitra tersebut jika dibutuhkan; p. Menyampaikan laporan perkembangan tahunan kepada KEMENKES melalui BUKD, dan bila diperlukan laporan tambahan sesuai kebutuhan; q. Mencantumkan logo KEMENKES dalam setiap papan proyek program, laporan tahunan dan semua jenis publikasi lainnya

PASAL8 BATASAN AKTIVITAS CBM DAN STAFNYA

(l ). CBM menjamin bahwa semua kegiatan dan staf CBM harus: a. Memperhatikan, menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan penmdangundangan, serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia; b. Menghormati keutuhan, kebebasan politik dan kedaulatan Negara Kesatuan R.epublik Indonesia;

c. Menghormati kebiasaan, tradisi, budaya, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat lokal; d. Tidak terlibat dalam kegiatan intelijen/klandestin apapun;

e. Tidak terlibat dalam kegiatan politik dan komersial apapun; f. Tidak terlibat dalam penyebaran agama, dan/atau aliran kepercayaan; g. Tidak melakukan penggalangan dana dari individu maupun organisasi di Indonesia untuk mendukung program dan kegiatannya; h. Tidak melakukan kegiatan apapun di Indonesia selain dari yang telah disepakati bersama-sama oleh Para Pihak. :., (2).Pelanggaran terhadap ketentuan di atas dapat menyebabkan pencabutan semua iizin dan pengakhiran MSP ini.

PASAL9 STATUS PERLENGKAPAN DAN MATERIAL PENDUKUNG (1). Semua perlengkapan dan material pendukung program yang diadakan/dibeli ole:h CBM dalam rangka pelaksanaan program hanya digunakan semata-mata demi kepc:mtingan pelaksanaan program;

4

(2). Apabila sebelum berakhimya program, perubahan pemanfaatan dan atau penglhapusan perlengkapan dan material pendukung dinilai diperlukan, maka rencana perubalhan dan penghapusan tersebut perlu didiskusikan terlebih dahulu dengan KEMENKES; (3). Setelah berakhimya program, penyelesaian peralatan dan material yang bebas pajak harus didiskusikan Para Pihak; (4). Serah terima peralatan dan material pendukung dimaksud dituangkan dalam dokumen berita acara serah terima.

PASAL 10 SURAT MENYURAT

Setiap pemberitahuan, laporan, permintaan, persetujuan dan komunikasi sehubungan dengan MSP ini dibuat secara tertulis, disampaikan secara langsung, dikirim melalui pos ten::atat, EMail atau melalui faksimili ke masing-masing pihak di alamat berikut:

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Jakarta 12950, Indonesia. UP: Pusat Kerjasama Luar Negeri (Regional) Fax: (021) 521-4870 E-mail: [email protected] CBM Indonesia Jl. Anggrek XII No. 2 Karet Setiabudi, Jakarta 12920, Indonesia (Apabila terjadi perubahan domisili, CBM wajib memberitahukan kepada KEMENKES) UP: Dr. Andrew Mohanraj Fax: (021) 525 2452 E-mail: [email protected] PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Setiap perbedaan penafsiran dan/atau penerapan MSP ini diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi diantara Para Pihak.

PASAL12 PERUBAHAN

1. MSP ini dapat dirubah setiap saat melalui persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. 2. Perubahan dimaksud mulai berlaku pada tanggal yang dapat ditentukan oleh Para F'ihak. PASAL 13 MULAI BERLAKU, JANGKA W AKTU DAN PENGAKIDRAN

1. MSP ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, kecuali diakhiri sebelum jangka waktu tersebut atau diganti deng~m MSP yang baru.

5

~I

2. MSP ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis

dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya. 3. Berakhimya MSP ini tidak akan mempengaruhi keabsahan danjangka waktu pelaksanaan proyek dan kegiatan yang sedang berlangsung dalam MSP ini sampai projek dan kegiatan tersebut selesai 4. Apabila MSP ini dihentikan sesuai dengan ayat 2 di atas, CBM wajib menyelesaikan dengan baik semua program dan proyek di bawah MSP ini dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, terbitung mulai tanggal penghentian MSP ini, kecuali ditentukan lain oleh Para Pibak. SEBAGAI BUKTI, pejabat yang ditunjuk, telah menandatangani MSP ini.

DffiUAT dalam rangkap 2 (dua) di Jakarta pada tanggal 29 September 2011 dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, dokumen dalam bahasa Indonesia yang berlaku.

CHRISTOFFEL BLINDENMISSION

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Signed

Signed dr. BAMBAN SARDJONO MPH DIREK

KE

RAINER GUETLER

BINA UPAYA

DIREKTUR REGIONAL CBM ASIA TENGGARA DAN PACIFIC

TANDASAR

6

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND CHRISTOFFEL BLINDENMISSION OF GERMANY . ON COOPERATION IN PREVENTION OF DISABILITIES AND EMPOWERMENT OF PERSONS \lVITH DISABILITIES PROGRAM

The Ministry of Health of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as "MOH", and Christoffel Blindenmission of Germany, hereinafter referred to as "CBM", hereinafter jointly referred to as "The Parties". NOTING that CBM is an international non-governmental development organization (INGO) that is non-sectarian, non-political and non-profit. CONSIDERING the cooperation of the Parties which had formed on the MOU on Technical Cooperation in Prevention of Blindness, and Related Services to People with Disabilities, signed in Jakarta on 29 June 2006. DESIRING to promote cooperation between the Parties in Prevention of Disabili1ties and Empowerment of Persons with Disabilities Program. PURSUANT TO the prevailing laws and regulations, policies and procedures of the Republic of Indonesia. HAVE REACHED the following understanding:

ARTICLE I OBJECTIVE OF COOPERATION The objective of this Memorandum Of Understanding (MOU) is to establish co-operation between the Parties for the joint efforts to improve the Cooperation in Prevemtion of Disabilities and Empowerment of Persons with Disabilities Program.

ARTICLE2 SCOPE OF COOPERATION The Parties agree to cooperate in implementing programs: (I). Prevention of disabilities, including but not restricted to, the prevention of avoidable blindness and deafuess; (2). Community-Based Rehabilitation (3). Community Mental Health

1

ARTICLE3 LOCATION OF ACTIVITIES, PARTICIPATION OF OTHER INSTITUTIONS AND WORKING AREAS 1.

The Parties agree implement programs as referred in Article 2 in the provinces of Aceh, West Sumatra, West Java, Jakarta, Central Java, East Java, Yogyakarta, East Kalimantan, Central Sulawesi, South Sulawesi, North Sulawesi, East Nusa Tenggara, MaiUiku and North Maluku in accordance with the policy and priority provided by the Government of Indonesia.

2.

The Parties agree to involve the Provincial and District/City Governments in tllte areas

where CBM implements programs. Further information is described in the Program Direction. 3.

Local social organizations, which shall be agreed upon jointly by the Parties to im)plement the programs and projects, should be recommended by the respective Local Government and legally registered in accordance with the prevailing laws and regulations: of the Government of Republic of Indonesia.

ARTICLE4 EXECUTING AGENCY To implement this MOU: (1). MOH appoints the Directorate of Primary Health Effort, Directorate General of Health Services (hereinafter referred to as "BUKD"); (2). CBM appoints CBM Representative Office for Indonesia (hereinafter referred to as CBM Indonesia).

ARTICLES PROGRAM DIRECTION (1). CBM Indonesia and BUKD shall prepare a three-years Program Direction, containing program focus, program scope, program funding, the locations for program implementation, 'mechanisms of implementation, monitoring and evaluation, re:porting and publication, as well as conclusion. The Program Direction shall constitlUtes an integral part of this MOU as an annex; ' (2). All programs to be implemented in under this MOU shall be in line with the national and regional development strategies ofMOH; (3). The details of programs shall be formulated in the Master Plan. ARTICLE6 OPERATIONAL PLAN (1 ). CBM Indonesia shall prepare and submit a Master Plan containing overall three-year programs to MOH to get approval; (2). CBM Indonesia, facilitated by MOH, may consult with Local Government ancVor the other related agencies in preparing an Annual Plan containing the overall annual plan of activities. 2

(3). The Master Plan and Annual Plan should be agreed by the Parties.

ARTICLE7 OBLIGATIONS (l).MOH shall: a. Facilitate CBM in arranging visa, working permit, stay permit, entry and 1re-entry permit for maximum of 3 (three) CBM's foreign staff as well as their irrumediate families. The issuance of permits shall be in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia; b. Facilitate CBM in obtaining customs and tax exemption facilities in accordance with the prevailing Indonesian laws and regulations; c. Facilitate Local Government and CBM in formulating the Annual Action Plan;; d. Monitor and evaluate the implementation of the program activities described! within this MOU in cooperation with related Indonesian government institutions. e. Give guidance on the priority of the provinces and districts/city for the implementation of programs and projects.

(2).CBM shall: a. Comply with all applicable laws and regulations in Indonesia; b. Implement all programs that have been mutually agreed under this MOU; c. Allocate budget, equipment and facilities necessary for the implementation of a11 programs, and provide foreign experts only in so far as Indonesian experts are not available, within the framework of transfer of knowledge and technology to local staffs and communities in accordance with the prevailing Indonesian laws and regulations; d. To prioritize ,the usage of local products which are environmentally friendly for all equipment and materials which will be used in the implementation of the program activities; e. Provide training and technical assistance in the implementations of the j}l(lograms which are focused on community and building the capacity of human resources as well as the welfare of the beneficiaries; f. Limit the number of foreign staff in the management structure, up to as many as 3 (three) persons; g. To have a representative office in Jakarta; h. Require all foreign manpower of CBM to follow orientation held by the MOH; 1.

Require all foreign manpower of CBM to comply with immigration regulations relating to permits and foreigners monitoring procedure;

J.

Support and strengthen rural communities and rural community institutions capacity in designing and planning program/project;

3

k. Maintain Indonesia's good image in the International community and refrain from publishing any form of information that may detrimental to Indonesian reputation;

I. Coordinate with MOH all forms of publication about Indonesia which are published nationally or internationally which are initiated by CBM; m. Be responsible for all reasonable expenses previously agreed in writing according to CBM's accounting procedures for monitoring and evaluation of the project conducted by CBM together with related institutions; n. Always consult and coordinate with the MOH and Local Government in order to ensure the continuity of program implementation; o. Monitor and evaluate program implementation by local partners funded by thte CBM and auditing those partners, if necessary; p. Submit annual progress reports to MOH through BUKD, and if deemed necesarry any additional reports in accordance with the need; q. Put MOH logo on every program board, annual report and all type of publication.

ARTICLES LIMITATION ON THE ACTIVITIES OF CBM AND ITS PERSONNEL (I). CBM assures that its activities and staff shall:

a Observe, respect and comply with the laws and regulations, as well as policies of the Government of the Republic of Indonesia; b. Respect the integrity, political freedom and sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia; c. Respect the customs, traditions, culture, religions, and beliefs of the local community; d. Refrain from involving in any intelligence/clandestine activities; e. Refrain from involving in any political and commercial activities;

f. Refrain from involving in any religious and or belief propagation; g. Refrain front raising funds and collect funds from individuals, groujps and organizations in Indonesia to support its programs and activities; h. Refrain from conducting any activity in Indonesia other than the activities jointly agreed by the Parties. :~,

(2). Violation of the above provisions could result in revocation of all permits termination of this MOU.

~md

the

ARTICLE9 STATUS OF EQUIPMENT AND MATERIALS SUPPORT l. Equipment and materials provided/purchased by CBM to support the implementation of the program shall be used solely for the purpose of the implementation of the program;

4

2. If before the end of program a change of utilization purpose and or write-off of the

equipment and materials, then such change and write-off shall be discussed first with MOH; 3. After the completion of the program, disposal of the tax exempted equipment and materials should be discussed by The Parties;

4. The said handover of the materials and equipment shall be documented in a handover minutes.

ARTICLE 10 CORESPONDENCE

Any notice, report, request, approval, consent and other communication required or pc~rmitted under this MOU made in writing, delivered in person, sent by registered mail, E-maiiJ, or by facsimile transmission to the Parties respectively at the following addresses:

Ministry of Health of the Republic of Indonesia Jl. HR Rasuna Said Blok X5 Kav 4-7 Jakarta 12950 Indonesia Att.: Center for International Cooperation (PKLN) Fax no.: (021) 5214870 E-mail: [email protected]

CBM Indonesia

JI. Anggrek XU No. 2 Karet Setiabudi, Jakarta 12920, Indonesia (Any change of address shall be infonned to MOH) Att.: Dr. Andrew Mohanraj Fax no.: (021) 525 2452 E-mail: [email protected]

ARTICLE 11 SETTLEMENT OF DISPUTES Any dispute concerning the interpretation and/or application of this MOU shall be: settled amicably through consultation or negotiation between The Parties. I

· .:, _

ARTICLE 12 AMENDMENT

1. This MOU may be amended at any time by mutual written consent of the Parties. 2. Such amendment or revision shall come into force on the date as may be determined by the Parties.

ARTICLE 13 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION I. This MOU shall enter into force on the date of its signing and shall be effective for a period of three years, unless terminated before its due time or replaced by a new MOU.

5

2. Either party may tenninate this MOU by sending a written notification at least six (6) months in advance. 3. The termination of this MOU shall not affect the validity and period of ongoing programs and activities made under this MOU until the completion of the aforesaid project and activities. 4. ln the event that MOU is terminated in accordance with paragraph two (2) above, CBM shall complete all projets/programs under this MOU no later than three (3) months from the termination date, unless the Parties decide otherwise.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this MOU. DONE in duplicate at Jakarta on the 29 day of September in the year 2011 in Indonesian and English languages, both text being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the Indonesian texts shall prevail.

THE MINISTRY OF HEALm OF THE REPUBLIK OF INDONESIA

CHRISTOFFEL BLINDENMISSION

Signed

Signed dr. BAMB~ARDJONO, MPH

RAINER GUETLER REGIONAL DIRECTOR CBM SOUTH EAST ASIA PACIFIC

D CTOROF PRIMARY"HEALTH EFFORT

6