MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DAN PACIFIC COUNTRIES SOCIAL AND ECONOMICAL SOLIDARITY ASSOCIATION TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Kemdikbud") dan Pacific Countries Social and Economical Solidarity Association (selanjutnya disebut "PASIAD") selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak");
MENGAKUI pentingnya upaya peningkatan pembangunan pendidikan di Indonesia; MEMPERTIMBANGKAN bahwa PASIAD sebagai suatu lembaga nirlaba Turki yang mempunyai perhatian besar terhadap pendidikan di Indonesia;
MENGINGAT kerjasama yang telah terjalin selama ini antara Kemdikbud dan PASIAD dibawah Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Asosiasi Solidaritas Sosial Ekonomi Pasifik dan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang Kerja Sama Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani pada tanggal 13 Maret 2000;
SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; TELAH MENCAPAI KESEPAHAMAN sebagai berikut:
Halaman 1 dari 7
Pasall Tujuan Tujuan dari MSP ini adalah untuk memberikan landasan hukum dan kerja sama antara Para Pihak dalam rangka peningkatan pembangunan pendidikan di Indonesia dengan prinsip nirlaba dan saling menghormati.
Pasa12 Ruang Lingkup Kerjasama 1. Para Pihak sepakat untuk bekerja sama dalam pengembangan pendidikan di Indonesia sesuai dengan kebijakan nasional Pemerintah Indonesia di bidang pendidikan. 2. Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam memfasilitasi bidang-bidang sebagai berikut: a.
pertukaran peserta didik;
b.
pengembangan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan Indonesia;
c.
pengembangan bahan ajar;
d.
penyelenggaraan olimpiade/kompetisi ilmiah;
e.
pemberian beasiswa;
f.
penyediaan sarana dan prasarana lembaga pendidikan;
g.
pengembangan kegiatan belajar mengajar;
h.
pengembangan manajemen lembaga pendidikan;
i.
penyelenggaraan program kursus dan pelatihan; dan
j.
penyelenggaraan seminar.
Pasal3 Wilayah Kerjasama 1. Wilayah kerjasama dalam MSP ini meliputi provinsi: Aceh, Banten, OKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan; 2. Penetapan lokasi kegiatan akan ditetapkan oleh Para Pihak; dan 3. Kerjasama di luar wilayah tersebut di atas perlu disepakati bersama oleh Para Pihak secara tertulis.
Halaman 2 dari 7
Pasal4 Partisipasi Pihak Ketiga PASIAD dapat bekerja sama dengan pihak lain yang bergerak di bidang pendidikan dalam melaksanakan program-program di bawah MSP ini hanya setelah mendapat persetujuan Kemdikbud.
PasalS Mekanisme 1. Program-program dan mekanisme pelaksanaan MSP, termasuk pelaporan, konsultasi, dan koordinasi, dijabarkan dalam Arahan Program yang merupakan petunjuk menyeluruh bagi kegiatan-kegiatan PASIAD di Indonesia. Uraian terperinci dari masingmasing program dijabarkan dalam Rencana Kegiatan. Rencana Kegiatan meliputi spesifikasi terperinci dari kegiatan-kegiatan atau program-program yang terkait, termasuk sasaran, prosedur, lokasi, dan pengaturan pendanaan; dan 2. Arahan Program dan Rencana Kegiatan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.
Pasal6 Kewajiban-Kewajiban 1. Kemdikbud wajib: a. menentukan instansi daerah yang harus berkoordinasi dengan PASIAD di daerah; b. memfasilitasi pengurusan izin untuk masuk dan keluar Indonesia, izin tinggal, dan izin kerja tenaga asing PASIAD yang telah disetujui, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; c.
memfasilitasi pemberian rekomendasi untuk pengurusan kepabeanan bahan ajar dan peralatan pendidikan, sesuai dengan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia; dan
d. melakukan pemantauan, koordinasi dan evaluasi secara rutin dan berkala terhadap pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam MSP ini bersama-sama dengan instansi pemerintah terkait. 2. PASIAD wajib: a. menyediakan dana dan peralatan, dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri yang ramah lingkungan, untuk pelaksanaan program-program yang disepakati; b. menyediakan staf, tenaga ahli dan tenaga pengajar asing hanya bila staf, tenaga ahli dan tenaga pengajar Indonesia tidak tersedia, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta waj ib mendapatkan persetujuan dari Kemdikbud dalam rangka transfer kea hlian, pengetahuan dan teknologi; Halaman 3 dari 7
c.
melaporkan setiap tahun kepada Kemdikbud jumlah tenaga pengajar asing yang diundang oleh PASIAD beserta rincian nama-nama dan curriculum vitae mereka;
d. menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk tujuan alih keahlian; e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing;
f.
memberikan data/informasi kepada Kemdikbud atau instansi terkait keperluan supervisi, monitoring, dan evaluasi;
untuk
g. menyusun rencana kegiatan untuk dimintakan persetujuan tertulis Kemdikbud; h. berkoordinasi dengan kementerian dan instansi-instansi pemerintah terkait sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan PASIAD dan afiliasinya, baik di pusat maupun daerah, dalam kerangka MSP ini; dan
i.
menyusun rencana kegiatan untuk dimintakan persetujuan tertulis Kemdikbud.
3. Para Pihak secara bersama-sama wajib menyusun perencanaan program kerja sama, Arahan Program dan Rencana Kegiatan.
Pasal7 Lembaga Pelaksana Para Pihak menunjuk lembaga berikut untuk melaksanakan MSP ini: 1. Untuk Kemdikbud adalah Sekretariat Jenderal sebagai koordinator; dan 2. Untuk PASIAD adalah Perwakilan PASIAD Indonesia.
Pasal8 Pendanaan
1. PASIAD akan menjamin bahwa sumber pendanaan untuk melaksanakan programprogramnya di Indonesia berasal dari lua r Indonesia dan tidak berasal dari hasil tindak kejahatan {misalnya pencucian uang) dan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi; dan 2. PASIAD wajib melaporkan kepada Kemdikbud apabila ada penerimaan keuangan yang berasal dari Indonesia.
Pasal9 Batasan bagi PASIAD dan Personilnya
1. PASIAD dapat menempatkan 3 {tiga) staf asing pada Kantor Perwakilan PASIAD di Indonesia sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Halaman 4 dari 7
2. PASIAD tidak boleh mengambil keuntungan finansial dari organisasi mitra dan afiliasinya di Indonesia dan tidak boleh melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat meningkatkan pendapatannya. 3. PASIAD harus: a. menghormati dan mematuhi hukum, peraturan, dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia serta memastikan bahwa setiap kegiatannya tidak bertentangan dengan hukum, peraturan, dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia tersebut; b. menghormati integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mendukung gerakan separatis apapun; c. tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik, intelijen, dan klandestin apapun; d. hanya melakukan kegiatan yang telah disepakati bersama oleh Para Pihak; e. menghormati adat istiadat, tradisi dan agama masyarakat setempat; f.
tidak melakukan kegiatan penyebaran agama apapun; dan
g. tidak melakukan penggalangan dana apapun di Indonesia, baik dari perorangan ataupun organisasi, untuk mendukung program dan kegiatannya. 4. Setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap pasal 9 ayat 1, 2, dan 3 dari MSP ini akan mengakibatkan: a. pencabutan izin bagi tenaga asing yang bersangkutan; b. penghentian program dan aktivitas tindakan-tindakan lain sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; dan c.
pengakhiran MSP ini.
PasallO Hak Atas Kekayaan lntelektual
Dalam hal pengaturan khusus, program atau proyek tertentu yang dapat menghasilkan kekayaan intelektual, Para Pihak wajib menyusun suatu pengaturan t erpisah, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Pasalll Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional
Para Pihak wajib mengakui nilai dari sumber-sumber daya genetika dan pengetahuan tradisional (Genetic Resources and Traditional Knowledge - GRTK), dan mengakui hak-hak yang dipegang oleh pemilik GRTK dimaksud untuk secara aktif melindunginya dari penyalahgunaan dan penyimpangan yang dilakukan oleh kedua belah Pihak. GRTK wajib dilindungi dari penyalahgunaan dan penyimpangan oleh kedua belah Pihak.
Halaman 5 dari 7
Pasal12 Pengaturan Pasca MSP
Setelah berakhirnya MSP, Para Pihak akan memutuskan bersama secara tertulis tentang pemanfaatan aset yang diadakan oleh PASIAD.
Pasal13 Domisili
1. Kemdikbud berkedudukan di JI. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270. 2. Perwakilan PASIAD Indonesia yang ditunjuk sebagai institusi pelaksana program PASIAD di Indonesia, berkedudukan di Graha Diandra Lantai 2, Warung Buncit Raya No. 2, Jakarta 12740. Perubahan domisili diberitahukan secara tertulis kepada Kemdikbud, dalam waktu sesegera mungkin.
Pasal14 Penyelesaian Perselisihan
Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaan MSP ini akan diselesaikan dengan negosiasi dan konsultasi.
PasallS Amandemen
1. MSP ini dapat diamandemen dengan persetujuan tertulis Para Pihak. 2. Amandemen berlaku mulai tanggal penandatanganan Para Pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini; dan 3. Tidak ada perubahan yang dapat bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuanketentuan yang terdapat dalam MSP ini.
Pasal16 Mulai Berlaku, Jangka Waktu, dan Pengakhiran
1. MSP ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan;
2. MSP ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, berdasarkan kesepakatan Para Pihak; 3. Setiap Pihak dapat mengakhiri MSP ini sewaktu-waktu dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya, paling sedikit 6 (enam) bulan sebelumnya;
Halaman 6 dari 7
4. Berakhirnya MSP ini tidak mempengaruhi penyelesaian program yang sedang berjalan, kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak; dan 5. Dengan berlakunya MSP ini, maka Memorandum Saling Pengertian antara Asosiasi Solidaritas Sosial Ekonomi Pasifik dan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang Kerja Sama Pendidikan dan Kebudayaan, yang ditandatangani pada tanggal 13 Maret 2000, dinyatakan tidak berlaku lagi.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani MSP ini. DIBUAT rangkap 2 (dua) di Jakarta pada tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu sebelas, dalam Bahasa Indonesia. Semua teks mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Untuk
Untuk
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Pacific Countries Social and Economic Solidarity Association
Ananto Kusuma Seta
AhmetCicek
Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
Kepala Perwakilan PASIAD Indonesia
Halaman 7 dari 7
