MENGINGAT bahwa CBM adalah lembaga pembangunan internasional non-pemerintah yang bersifat non sektarian, non-politik dan nirlaba

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN KESEHAT AN REPUBLIK INDONESIA DENGAN CHRISTOFFEL BLINDENMISSION OF GERMANY TENTANG KERJASAMA DALAM PROGRAMPENCEGAHANKECACATANDANPEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selanjutnya disebut "KEMENKES", dan Christoffel Blindenmission of Germany, selanjutnya disebut "CBM", selanjutnya secara bersama disebut "Para Pihak". MENGINGAT bahwa CBM adalah lembaga pembangunan internasional non-pemerintah yang bersifat non sektarian, non-politik dan nirlaba. MEMPERHATIKAN kerjasama para pihak yang telah dibentuk berdasarkan MSP tentang Kerjasama Teknis dalam Pencegahan Kebutaan, dan Pelayanan untuk Penyandang Cacat yang ditandatangani di Jakarta tanggal 29 Juni 2006. BERKEINGINAN untuk mendukung kejasama antara Para Pihak dalam Program Pencegahan Kecacatan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. SESUAI dengan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan-kebijakan serta prosedur Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku. TELAH MEN CAPAI suatu pengertian sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini adalah untuk mengadakan kerjasama antara Para Pihak dalam upaya bersama untuk Kerjasama dalam Program Pencegahan Kecacatan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

PASAL2 RUANG LINGKUP KERJASAMA Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam pelaksanaan program: (1 ). Pencegahan Kecacatan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pencegahan kebutaan dan ketulian yang bisa dihindari; (2).Rehabiitasi Bersumberdaya Masyarakat (3).Kesehatan Jiwa Masyarakat

PASAL3 LOKASI KEGIAT AN, PARTISIPASI LEMBAGA LAIN DAN WILAY AH KERJA 1.

Para Pihak sepakat untuk melaksanakan program-program pada Pasal 2 di Propinsi Aceh, Sumatra Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timor, DI Yogyakarta, Kalimantan Timor, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timor, Maluku dan Maluku Utara, sesuai dengan kebijakan dan prioritas Pemerintah RI.

2.

Para Pihak sepakat untuk melibatkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam wilayah di mana CBM melaksanakan program-programnya. Informasi lebih lanjut dijelaskan dalam Arahan Program.

3.

Organisasi sosial lokal, yang disepakati bersama oleh Para Pihak untuk melaksanakan program dan proyek harus direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah setempat dan telah terdaftar secara resmi sesuai dengan undang-undang dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia. PASAL4 LEMBAGAPELAKSANA

Untuk melaksanakan MSP ini: (1). KEMENKES menunjuk Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (selanjutnya disebut sebagai "BUKD"); (2).

CBM menunjuk Perwakilan CBM di Indonesia (selanjutnya disebut "CBM Indonesia"). PASALS ARAHAN PROGRAM

(1 ). CBM Indonesia bersama BUKD menyusun arahan program tiga tahun yang memuat fokus program, ruang lingkup program, pembiayaan program, lokasi pelaksanaan program, mekanisme pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan publikasi serta penutup. Arahan Program merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini sebagai lampiran;

(2). Semua program yang akan dilaksanakan di bawah MOU ini sejalan dengan strategi KEMENKES tentang pembangunan nasional dan daerah; (3). Rincian program diatur dalam Rencana Induk Kegiatan. PASAL6 RENCANA KEGIATAN (1). CBM Indonesia menyusun dan menyampaikan Rencana lnduk Kegiatan yang berisi keseluruhan program selama tiga tahun kepada KEMENKES untuk mendapat persetujuan. (2). Dengan difasilitasi KEMENKES, CBM Indonesia dapat berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau maupun lembaga terkait lainnya untuk menyusun Rencana Tahunan yang memuat keseluruhan rencana kegiatan tahunan. 2

(3). Rencana Induk Kegiatan dan Rencana Kegiatan Tahunan harus disetujui bersama oleh para Pihak. PASAL7 KEWAJIBAN (l).KEMENKES akan: a. Memfasilitasi CBM dalam pengurusan visa, ijin kerja, ijin tinggal, ijin keluar dan masuk ke Indonesia bagi maksimum 3 (tiga) tenaga kerja asing CBM beserta keluarga intinya. Pemberian ijin tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia; b. Memfasilitasi CBM dalam mendapatkan fasilitas kepabeanan dan perpajakan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku; c. Memfasilitasi Pemerintah Daerah dan CBM dalam menyusun Rencana Kegiatan Tahunan; d. Memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam MSP bersama-sama dengan instansi pemerintah Indonesia terkait. e. Memberi arahan tentang prioritas Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan program dan proyek. (2). CBM akan: a. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; b. Melaksanakan program yang telah disepakati dalam MSP ini; c. Menyediakan pendanaan, peralatan dan fasilitas yang diperlukan bagi pelaksanaan program, serta menyediakan tenaga ahli asing yang memiliki keahlian yang tidak tersedia di Indonesia dalam rangka alih pengetahuan dan teknologi kepada tenaga lokal dan masyarakat sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku; d. Mengutamakan penggunaan produk-produk lokal yang ramah lingkungan bagi semua peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan program; e. Menyediakan bantuan pelatihan dan bantuan teknis dalam rangka melaksanakan program-program yang berfokus pada masyarakat dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia serta kesejahteraan bagi penerima manfaat; f.

Membatasi jumlah tenaga kerja asing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang;

g. Memiliki kantor perwakilan di wilayah DKI Jakarta; h. Mewajibkan semua tenaga kerja asing CBM mengikuti orientasi yang dilakukan oleh KEMENKES; 1.

Mewajibkan semua tenaga kerja asing CBM memenuhi ketentuan keimigrasian di bidang perijinan dan pengawasan orang asing;

J.

Mendukung dan memperkuat kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat di pedesaan dalam mendesain dan merencanakan program /proyek;

k. Menjaga citra Indonesia di mata Internasional dan tidak mempublikasikan segala bentuk informasi yang dapat merusak nama baik Indonesia; 3

~-

I.

Mengkoordinasikan kepada KEMENKES segala bentuk publikasi tentang Indonesia baik di dalam maupun luar negeri yang diprakarsai oleh CBM;

m. Bertanggungjawab atas segala pengeluaran yang wajar yang telah disetujui secara tertulis sesuai dengan prosedur akunting CBM, untuk biaya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang diadakan oleh KEMENKES bersama-sama dengan instansi terkait; n. Selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan KEMENKES dan Pemerintah Daerah dalam rangka memperlancar pelaksanaan program; o. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program oleh mitra lokal yang didanai CBM dan melaksanakan audit terhadap mitra tersebutjika dibutuhkan; p. Menyampaikan laporan perkembangan tahunan kepada KEMENKES melalui BUKD, dan bila diperlukan laporan tambahan sesuai kebutuhan; q. Mencantumkan logo KEMENKES dalam setiap papan proyek program, laporan tahunan dan semua jenis publikasi lainnya. PASAL8 BATASAN AKTIVITAS CBM DAN STAFNYA (l).CBM menjamin bahwa semua kegiatan dan stafCBM harus: a. Memperhatikan, menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan perundangundangan, serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia; b. Menghormati keutuhan, kebebasan politik dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. Menghormati kebiasaan, tradisi, budaya, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat lokal; d. Tidak terlibat dalam kegiatan intelijen/klandestin apapun;

e. Tidak terlibat dalam kegiatan politik dan komersial apapun; f. Tidak terlibat dalam penyebaran agama, dan/atau aliran kepercayaan;

g. Tidak melakukan penggalangan dana dari individu maupun organisasi di Indonesia untuk mendukung program dan kegiatannya; h. Tidak melakukan kegiatan apapun di Indonesia selain dari yang telah disepakati bersama-sama oleh Para Pihak. (2).Pelanggaran terhadap ketentuan di atas dapat menyebabkan pencabutan semua izin dan pengakhiran MSP ini. PASAL9 STATUS PERLENGKAPAN DAN MATERIAL PENDUKUNG (1). Semua perlengkapan dan material pendukung program yang diadakanldibeli oleh CBM dalam rangka pelaksanaan program hanya digunakan semata-mata demi kepentingan pelaksanaan program;

4

(2). Apabila sebelum berakhirnya program, perubahan pemanfaatan dan atau penghapusan perlengkapan dan material pendukung dinilai diperlukan, maka rencana perubahan dan penghapusan tersebut perlu didiskusikan terlebih dahulu dengan KEMENKES; (3). Setelah berakhirnya program, penyelesaian peralatan dan material yang bebas pajak harus didiskusikan Para Pihak; (4). Serah terima peralatan dan material pendukung dimaksud dituangkan dalam dokumen berita acara serah terima.

PASALlO SURAT MENYURAT Setiap pemberitahuan, laporan, permintaan, persetujuan dan komunikasi sehubungan dengan MSP ini dibuat secara tertulis, disampaikan secara langsung, dikirim melalui pos tercatat, EMail atau melalui faksimili ke masing-masing pihak di alamat berikut: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Jakarta 12950, Indonesia. UP: Pusat Kerjasama Luar Negeri (Regional) Fax: (021) 521-4870 E-mail: [email protected] CBM Indonesia Jl. Anggrek XII No. 2 Karet Setiabudi, Jakarta 12920, Indonesia (Apabila terjadi perubahan domisili, CBM wajib memberitahukan kepada KEMENKES) UP: Dr. Andrew Mohanraj Fax: (021) 525 2452 E-mail: [email protected] PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Setiap perbedaan penafsiran danlatau penerapan MSP ini diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi diantara Para Pihak.

PASAL 12 PERUBAHAN 1. MSP ini dapat dirubah setiap saat melalui persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. 2. Perubahan dimaksud mulai berlaku pada tanggal yang dapat ditentukan oleh Para Pihak. PASAL 13 MULAI BERLAKU, JANGKA W AKTU DAN PENGAKHIRAN 1. MSP ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, kecuali diakhiri sebelum jangka waktu tersebut atau diganti dengan MSP yang baru. 5

Signed

Signed

ARAHANPROGRAM I.

AKTIVIT AS Semua kegiatan yang akan dilakukan selama 3 tahun ke depan: (untuk rinciannya lihat Matriks Rencana Induk Kegiatan)

1. Nama program/proyek: PENCEGAHAN KEBUT AAN a. Tujuan/hasil: 1. Meningkatkan kualitas operasi katarak dan layanan low vision. 2. Meningkatkan jumlah operasi katarak dan layanan low vision dengan membiayai pasien kurang mampu. 3. Meningkatkan kesadaran mengenai masalah buta katarak dan low vision di kalangan pemerintah, dokter spesialis mata dan masyarakat umum. b. Lokasi: 1. Jawa Timur 2. Jawa Barat 3. DI Yogyakarta 4. DKI Jakarta 5. S umatera Barat 6. Sulawesi Utara 7. Sulawesi Tengah 8. Kalimantan Timur 9. Nusa Tenggara Timur 10. Maluku 11. Maluku Utara c. Unit/Mitra lokal: 1. Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Jawa Timur 2. BKMM Sumatera Barat 3. BKMM Sulawesi Utara 4. Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat (BKMOM) Kalimantan Timur, Samarinda 5. Persatuan Dokter Ahli Mata Indonesia (PERDAMI) Jawa Barat 6. Departemen Mata, Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta 7. Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia (PERDHAKI), Jakarta 8. RS St. Elisabeth, Bekasi, Jawa Barat 9. Yayasan Kesehatan Gereja Kristen Jawi Wetan (YKGKJW), Mojowarno, Jawa Timur 10. Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara 11. RS Bethesda, Halmahera Utara, Maluku Utara 12. RSUD SoE, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur 13. Dinas Kesehatan Kotamadya Ambon, Maluku 14. YAPKESMAS GKST (Gereja Kristen Sulawesi Tengah), Poso, Sulawesi Tengah. 15. Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, Menado, Sulawesi Utara 16. RSUD Baa, Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur 17. Pusat Pelayanan Low Vision PERTUNI (Persatuan Tunanetra Indonesia) Jakarta dan Y ogyakarta 18. Yayasan Bhakti Luhur, Malang, Jawa Timur 7

19. Dinas Kesehatan Maluku Tenggara Barat, Maluku

d. Deskripsi/Pelaksanaan: 1. Menyediakan bahan habis pakai untuk operasi katarak dan subsidi untuk membantu pasien kurang mampu mendapatkan layanan. 2. Operasi katarak anak. 3. Peningkatan kapasitas (antara lain untuk mitra proyek, dokter spesialis mata, dokter umum, Perawat Mata Masyarakat, kader, guru). 4. Perawatan dan perbaikan alat dan instrumen dari CBM. 5. Pelayanan untuk penderita low vision. 6. Program sosialisasi masyarakat. 7. Advokasi. 8. Monitoring and evaluasi (kunjungan lapangan berkala, laporan per kwartal, semester dan tahunan). e. Anggaran: Rp. 9.700.000.000

2. Nama program/proyek: REHABILITASI BERSUMBERDAYA MASYARAKAT a. Tujuan/Hasil: I. Mengintegrasikan penyandang disabilitas dalam masyarakat dan membantu mereka berpartisipasi di semua aspek kehidupan masyarakat. 2. Mengatasi kendala fisik dan mengubah perilaku terhadap penyandang disabilitas dan menghapus stigma mengenai kecacatan. b. Lokasi: 1. Yogyakarta 2. Sulawesi Selatan 3. Jawa Timur c. U nit/Mitra lokal: I. Pusat Rehabilitasi YAKKUM (Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum), Yogyakarta 2. Pengurus Pusat Persekutuan Wanita Gereja Toraja (PP-PWGT), Sulawesi Selatan 3. Yayasan Bhakti Luhur, Malang, Jawa Timur d. Deskripsi/Pelaksanaan: 1. Pelayanan untuk penyandang disabilitas 2. Peningkatan kapasitas (antara lain untuk mitra proyek, orangtua, petugas RBM, kader). 3. Program sosialisasi masyarakat. 4. Advokasi. 5. Monitoring dan evaluasi (kunjungan lapangan berkala, laporan per semester dan tahunan). e. Anggaran: Rp. 4.000.000.000 3. Nama program/proyek: KESEHATAN JIWA MASY ARAKAT a. Tujuan/hasil: 8

~·

1.

2.

Mengembangkan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat melalui sistem layanan kesehatan pemerintah daerah yang ada baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten, menguatkan dan menggunakan keahlian dan komitmen lokal. Mempromosikan inklusi orang-orang yang mengalami masalah-masalah kesehatan jiwa dan psikososial dan keluarganya melalui mobilisasi sumber daya lokal yang akan melengkapi sistem layanan kesehatan yang ada.

b. Lokasi: Aceh c. Unit/Mitra lokal: 1. CBM Aceh Psychosocial Rehabilitation Programme (APRP), Medan, North Sumatera 2. Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam d. Deskripsi!Pelaksanaan: 1. Layanan untuk orang-orang yang mengalami masalah-masalah kesehatan jiwa dan psikososial. 2. Peningkatan kapasitas (antara lain untuk Perawat Kesehatan Jiwa, dokter, kader). 3. Program sosialisasi masyarakat. 4. Advokasi. 5. Monitoring dan evaluasi (kunjungan lapangan berkala, laporan per semester dan tahunan). e. Anggaran: Rp. 4.600.000.000 I.

PELAPORAN 1. CBM Indonesia akan menyiapkan laporan tahunan yang akan disampaikan kepada Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan yang ditembuskan ke Pusat Kerjasama Luar Negeri . lsi laporan akan mencakup: a. Kegiatan dan pencapaian program/proyek yang telah selesai dan yang sedang berlangsung. b. Kelanjutan dan evaluasi program/proyek yang telah selesai dan yang sedang berlangsung. c. Laporan keuangan, mengenai pengeluaran untuk program dan proyek yang meliputi biaya peralatan dan tenaga ahli. d. Penilaian dan rekomendasi untuk tindak lebih lanjut kegiatan. e. Peristiwa tak terduga dan kendala yang dihadapi. 2. Laporan tahunan harus disampaikan setidaknya sekali setiap tahun atau jika ada permintaan dari KEMENKES.

II.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 1. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh CBM Indonesia bersama-sama dengan KEMENKES dan lembaga terkait lainnya, jika diperlukan setiap talmn, secara berkelanjutan sebagai bagian dari kegiatan proyek tertentu; 9

2. 3. 4.

III.

CBM Indonesia akan berkoordinasi dan memberikan pengaturan untuk masingmasing perwakilan; Hasil pemantauan dan evaluasi harus disarnpaikan oleh CBM Indonesia ke KEMENKES dan Lembaga Pemerintah terkait. Sebelum program Pemantauan dan Evaluasi, acuan tentang isi kunjungan, sumber daya manusia dan biaya penginapan dalam melaksanakan kunjungan ini, akan dibahas dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PENUTUP Arahan Program ini hanya merupakan gambaran singkat tentang strategi dan intervensi dari CBM di Indonesia yang telah disepakati dalam MOU. Oleh karena itu perlu mekanisme intervensi dan kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan di tingkat yang berbeda. Dalam tahun-tahun mendatang kemitraan dengan LSM lokal dan jaringan masyarakat sipil akan didorong dan diperkuat. Kemajuan proyek akan dipantau dan dievaluasi oleh CBM secara internal, donor, dan oleh KEMENKES, melalui penyampaian laporan tahunan CBM dan kunjungan ke lapangan.

Dengan hubungan yang baik dan saling percaya, kami sangat berharap bahwa CBM dapat memberikan kontribusi penting untuk pencegahan kecacatan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Indonesia.

10

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND CHRISTOFFEL BLINDENMISSION OF GERMANY ON COOPERATION IN PREVENTION OF DISABILITIES AND EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES PROGRAM

The Ministry of Health of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as "MOH'', and Christoffel Blindenmission of Germany, hereinafter referred to as "CBM", hereinafter jointly referred to as "The Parties". NOTING that CBM is an international non-governmental development organization (INGO) that is non-sectarian, non-political and non-profit. CONSIDERING the cooperation of the Parties which had formed on the MOU on Technical Cooperation in Prevention of Blindness, and Related Services to People with Disabilities, signed in Jakarta on 29 June 2006. DESIRING to promote cooperation between the Parties in Prevention of Disabilities and Empowerment of Persons with Disabilities Program. PURSUANT TO the prevailing laws and regulations, policies and procedures of the Republic of Indonesia. HAVE REACHED the following understanding:

ARTICLE 1 OBJECTIVE OF COOPERATION

The objective of this Memorandum Of Understanding (MOU) is to establish co-operation between the Parties for the joint efforts to improve the Cooperation in Prevention of Disabilities and Empowerment of Persons with Disabilities Program.

ARTICLE2 SCOPE OF COOPERATION

The Parties agree to cooperate in implementing programs: (!).Prevention of disabilities, including but not restricted to, the prevention of avoidable blindness and deafuess; (2). Community-Based Rehabilitation (3).Community Mental Health

1

ARTICLE3 LOCATION OF ACTIVITIES, PARTICIPATION OF OTHER INSTITUTIONS AND WORKING AREAS 1.

The Parties agree implement programs as referred in Article 2 in the provinces of Aceh, West Sumatra, West Java, Jakarta, Central Java, East Java, Yogyakarta, East Kalimantan, Central Sulawesi, South Sulawesi, North Sulawesi, East Nusa Tenggara, Maluku and North Maluku in accordance with the policy and priority provided by the Government of Indonesia.

2.

The Parties agree to involve the Provincial and District/City Governments in the areas where CBM implements programs. Further information is described in the Program Direction.

3.

Local social organizations, which shall be agreed upon jointly by the Parties to implement the programs and projects, should be recommended by the respective Local Government and legally registered in accordance with the prevailing laws and regulations of the Government of Republic oflndonesia.

ARTICLE4 EXECUTING AGENCY To implement this MOU: (1). MOH appoints the Directorate of Primary Health Effort, Directorate General of Health Services (hereinafter referred to as "BUKD"); (2). CBM appoints CBM Representative Office for Indonesia (hereinafter referred to as CBM Indonesia).

ARTICLES PROGRAM DIRECTION (1). CBM Indonesia and BUKD shall prepare a three-years Program Direction, containing program focus, program scope, program funding, the locations for program implementation, mechanisms of implementation, monitoring and evaluation, reporting and publication, as well as conclusion. The Program Direction shall constitutes an integral part of this MOU as an annex; (2). All programs to be implemented in under this MOU shall be in line with the national and regional development strategies of MOH; (3). The details of programs shall be formulated in the Master Plan.

ARTICLE6 OPERATIONAL PLAN (l). CBM Indonesia shall prepare and submit a Master Plan containing overall three-year programs to MOH to get approval; (2). CBM Indonesia, facilitated by MOH, may consult with Local Government and/or the other related agencies in preparing an Annual Plan containing the overall annual plan of activities. 2

(3). The Master Plan and Annual Plan should be agreed by the Parties.

ARTICLE7 OBLIGATIONS (l).MOH shall: a. Facilitate CBM in arranging visa, working permit, stay permit, entry and re-entry permit for maximum of 3 (three) CBM's foreign staff as well as their immediate families. The issuance of permits shall be in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic oflndonesia; b. Facilitate CBM in obtaining customs and tax exemption facilities in accordance with the prevailing Indonesian laws and regulations; c. Facilitate Local Government and CBM in formulating the Annual Action Plan; d. Monitor and evaluate the implementation of the program activities described within this MOU in cooperation with related Indonesian government institutions. e. Give guidance on the priority of the provinces and districts/city for the implementation of programs and projects.

(2).CBM shall: a. Comply with all applicable laws and regulations in Indonesia; b. Implement all programs that have been mutually agreed under this MOU; c. Allocate budget, equipment and facilities necessary for the implementation of all programs, and provide foreign experts only in so far as Indonesian experts are not available, within the framework of transfer of knowledge and technology to local staffs and communities in accordance with the prevailing Indonesian laws and regulations; d. To prioritize the usage of local products which are environmentally friendly for all equipment and materials which will be used in the implementation of the program activities; e. Provide training and technical assistance in the implementations of the programs which are focused on community and building the capacity of human resources as well as the welfare of the beneficiaries; f.

Limit the number of foreign staff in the management structure, up to as many as 3 (three) persons;

g. To have a representative office in Jakarta; h. Require all foreign manpower of CBM to follow orientation held by the MOH; 1.

Require all foreign manpower of CBM to comply with immigration regulations relating to permits and foreigners monitoring procedure;

J.

Support and strengthen rural communities and rural community institutions capacity in designing and planning program/project;

3

k. Maintain Indonesia's good image in the International community and refrain from publishing any form of information that may detrimental to Indonesian reputation; 1.

Coordinate with MOH all forms of publication about Indonesia which are published nationally or internationally which are initiated by CBM;

m. Be responsible for all reasonable expenses previously agreed in writing according to CBM's accounting procedures for monitoring and evaluation of the project conducted by CBM together with related institutions; n. Always consult and coordinate with the MOH and Local Government in order to ensure the continuity of program implementation; o. Monitor and evaluate program implementation by local partners funded by the CBM and auditing those partners, if necessary; p. Submit annual progress reports to MOH through BUKD, and if deemed necesarry any additional reports in accordance with the need; q. Put MOH logo on every program board, annual report and all type of publication.

ARTICLES LIMITATION ON THE ACTIVITIES OF CBM AND ITS PERSONNEL ( 1). CBM assures that its activities and staff shall: a. Observe, respect and comply with the laws and regulations, as well as policies of the Government of the Republic of Indonesia; b. Respect the integrity, political freedom and sovereignty of the Unitary State of the Republic oflndonesia; c. Respect the customs, traditions, culture, religions, and beliefs of the local community; d. Refrain from involving in any intelligence/clandestine activities; · e. Refrain from involving in any political and commercial activities; f. Refrain from involving in any religious and or belief propagation; g. Refrain from raising funds and collect funds from individuals, groups and organizations in Indonesia to support its programs and activities; h. Refrain from conducting any activity in Indonesia other than the activities jointly agreed by the Parties.

(2). Violation of the above provisions could result m revocation of all permits and the termination of this MOU.

ARTICLE9 STATUS OF EQUIPMENT AND MATERIALS SUPPORT 1. Equipment and materials provided/purchased by CBM to support the implementation of the program shall be used solely for the purpose of the implementation ofthe program;

4

~r

2. If before the end of program a change of utilization purpose and or write-off of the equipment and materials, then such change and write-off shall be discussed first with MOH;

3. After the completion of the program, disposal of the tax exempted equipment and materials should be discussed by The Parties; 4. The said handover of the materials and equipment shall be documented in a handover minutes. ARTICLE 10 CORESPONDENCE

Any notice, report, request, approval, consent and other communication required or permitted under this MOU made in writing, delivered in person, sent by registered mail, E-mail, or by facsimile transmission to the Parties respectively at the following addresses: Ministry of Health of the Republic of Indonesia Jl. HR Rasuna Said Blok X5 Kav 4-7 Jakarta 12950 Indonesia Att.: Center for International Cooperation (PKLN) Fax no.: (021) 5214870 E-mail: [email protected]

CBM Indonesia Jl. Anggrek XII No. 2 Karet Setiabudi, Jakarta 12920, Indonesia (Any change of address shall be informed to MOH) Att.: Dr. Andrew Mohanraj Fax no.: (021) 525 2452 E-mail: [email protected]

ARTICLE 11 SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute concerning the interpretation and/or application of this MOU shall be settled amicably through consultation or negotiation between The Parties.

ARTICLE 12 AMENDMENT

1. This MOU may be amended at any time by mutual written consent of the Parties. 2. Such amendment or revision shall come into force on the date as may be determined by the Parties. ARTICLE 13 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. This MOU shall enter into force on the date of its signing and shall be effective for a period of three years, unless terminated before its due time or replaced by a new MOU. 5

Signed

Signed

PROGRAM DIRECTION I.

ACTIVITIES All the activities will be conducted for the next 3 years: (for details see Matrix Master Plan)

1. Program/project name: PREVENTION OF BLINDNESS a. Objective/outcome: 1. Improving quality of cataract surgery and low vision services. 2. Increasing number of cataract surgery and low vision services through funding for poor patients. 3. Increase awareness of the problem of cataract blind and low vision among government officials, ophthalmologists, and the general public. b. Location: 1. East Java 2. West Java 3. DI Yogyakarta 4. DKI Jakarta 5. West Sumatra 6. North Sulawesi 7. Central Sulawesi 8. East Kalimantan 9. East Nusa Tenggara 10. Maluku 11. North Maluku c. Unit/Local partner: 1. Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Jawa Timur 2. BKMM Sumatra Barat 3. BKMM Sulawesi Utara 4. Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat (BKMOM) Kalimantan Timur, Samarinda 5. Persatuan Dokter Ahli Mata Indonesia (PERDAMI) Jawa Barat 6. Departemen Mata, Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta 7. Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia (PERDHAKI), Jakarta 8. RS St. Elisabeth, Bekasi, Jawa Barat 9. Yayasan Kesehatan Gereja Kristen Jawi Wetan (YKGKJW), Mojowamo, Jawa Timur 10. Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara 11. RS Bethesda, Halmahera Utara, Maluku Utara 12. RSUD SoE, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur 13. Dinas Kesehatan Kotamadya Ambon, Maluku 14. YAPKESMAS GKST (Gereja Kristen Sulawesi Tengah), Poso, Sulawesi Tengah. 15. Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, Menado, Sulawesi Utara 16. RSUD Baa, Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur 17. Pusat Pelayanan Low Vision PERTUNI (Persatuan Tunanetra Indonesia) Jakarta dan Yogyakarta 18. Yayasan Bhakti Luhur, Malang, Jawa Timur 7

19. Dinas Kesehatan Maluku Tenggara Barat, Maluku

d. Desciption/Implementation: 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Provide consumables for cataract surgery and subsidy to help poor patients to access service. Cataract surgery for children. Capacity building (e.g. project partners, ophthalmologists, general practitioners, Community Eye Nurses, cadres, teachers). Maintenance and repair of CBM funded equipment and instruments. Services for people with low vision. Community sensitization program. Advocacy. Monitoring and evaluation (regular site visits, quarterly, six-monthly and annual reports).

e. Budget: Rp. 9, 700,000,000 2. Program/project name: COMMUNITY-BASED REHABILITATION a. Objective/outcome: 1. 2.

Integrating persons with disabilities into their communities, supporting them in finding ways to participate in all aspects of community life. Overcome physical barriers as well as changing attitudes towards disabled people and overcoming the stigma attached to individual disabilities.

b. Location: 1. 2. 3.

DI Yogyakarta South Sulawesi East Java

c. Unit/Local partner: 1. 2.

3.

Pusat Rehabilitasi Y AKKUM (Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum), Yogyakarta Pengurus Pusat Persekutuan Wanita Gereja Toraja (PP-PWGT), South Sulawesi Yayasan Bhakti Luhur, Malang, East Java

d. Desciptionllmplementation: 1. 2.

3. 4. 5.

Services for persons with disabilities. Capacity building (e.g. project partners, parents, CBR field workers, cadres). Community sensitization program. Advocacy. Monitoring and evaluation (regular site visits, six-monthly and annual reports).

e. Budget: Rp. 4,000,000,000

3. Program/project name: COMMUNITY MENTAL HEALTH a. Objective/outcome: 1.

Developing community-based mental health services through extstmg health service delivery system of local government at provincial and 8

2.

district levels, strengthening and making use of local expertise and commitment. Promoting inclusion of persons and their families experiencing disabling mental health and psychosocial problems through mobilization of local resources that will complement the existing health delivery system.

b. Location: Aceh c. Unit/Local partner: I . CBM Aceh Psychosocial Rehabilitation Programme (APRP), Medan, North Sumatera 2. Dinas Kesehatan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam d. Desciption/Implementation: 1. Services for persons expenencmg disabling mental health and psychosocial problems. 2. Capacity building (e.g. Community Mental Health Nurse, doctors, cadres). 3. Community sensitization program. 4. Advocacy. 5. Monitoring and evaluation (regular site visits, six-monthly and annual reports).

f. Budget: Rp. 4,600,000,000 II.

REPORTING 1. CBM Indonesia will prepare the annual progress report to be submitted to the Directorate General of Health Services cc-ed Center for International Cooperation. The content of the report will cover: 1) Activities and achievement of the completed and ongoing project and programs; 2) Continuation and evaluation of the completed and ongomg projects and programs; 3) Financial report, regarding expenditures for the programs and projects including equipment and expert expenses; 4) Assessments and recommendation for further actions; 5) Unforeseen events and constraints faced;

2. The annual progress report should be reported at least once every year or if there is a request from MOH.

III.

MONITORING AND EVALUATION 1. Monitoring and evaluation shall be conducted by CBM Indonesia together with MOH and other related institutions, if needed every year, on an ongoing basis as part of specified projects activities; 2. CBM Indonesia shall coordinate and provide any arrangements for each of these representatives; 9

3. The results of the monitoring and evaluation shall be submitted by CBM Indonesia to the MOH and related Government Institutions. 4. Prior to the· Monitoring dan Evaluation program, a Terms of Reference regarding the content of the visit, the human resources and financial settlements of conducting this visit, will be discussed and signed by both parties.

IV.

CONCLUSION

This Program Direction has given just a brief overview on the strategy and the interventions of CBM in Indonesia as agreed in the MOU. Hence it sets out the mechanisms of intervention and collaboration with the Ministry of Health at different levels. In the coming years partnerships with Jocal NGO's and civil society networks will be encouraged and strengthened. The progress of the projects will be monitored and evaluated by CBM internally, the donor, and by MOH, through submission of annual reports by CBM and annual visits to the field. With a good relationship and mutual trust, we sincerely hope that CBM can provide an important contribution to prevent disabilities and empower persons with disabilities in Indonesia.

10