NOTA KESEPAKATAN ANTARA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Nomor : 1 2/KS-KY/V/2013 Nomor : NK-01 9/1,01V2.6/LPSKN 12013 TENTANG
UPAYA PENEGAKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, DAN PERILAKU HAKIM, SERTA PERLINDUNGAN KEPADA PELAPOR, SAKSI, DAN KORBAN Pada hari ini, hari Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Meitahun dua ribu tiga belas kami
yang bedandatangan di bawah ini
:
Prof. Dr, H. Eman Suparman, S.H., M.H., Ketua Komisi Yudisial Republik lndonesia
t.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Yudisial Republik lndonesia, disingkat "KY" yang berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
Abdul Haris Semendawai, S.H., LL,M., Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,
It.
disingkat "LPSK" berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 56 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA,
-
Pihak Peftama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut para pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
a.
Bahwa Pihak Pertama adalah lembaga Negara yang bersifat mandiri yang dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya
sesuai dengan Pasal 24 B Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 18
b.
Tahun 201 1 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KomisiYudisial; Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga mandiri yang bertanggung jawab menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
Berdasarkan hal-hal
di atas, Para Pihak sepakat untuk melakukan
kerja sama guna
menyelaraskan dan/atau mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing pihak dalam suatu Nota Kesepakatan, sebagai berikut:
Pasal
1
TUJUAN
Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi dan sinergi antara Komisi Yudisial (KY) dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran maftabat, perilaku hakim, serta perlindungan
kepada pelapor, saksi, dan korban dalam proses peradilan pidana yang netral, adil, dan transparan.
Pasal 2 RUANG LINGKUP Ruang lingkup kerja sama ini meliputi
:
a. Pertukaran lnformasi; b. Pendidikan dan Pelatihan; c. Sosialisasikelembagaan; d. Kajian/Penelitian; e. Pertukaran Narasumber dan/tenaga ahli. Pasal 3 PERTUKARAN INFORMASI (1)
Pihak Pertama dapat menyampaikan informasi/data mengenai Pelapor, Saksi, dan Korban berkaitan dengan terjaga dan tegaknya kehormatan, keluhuran maftabat, serta perilaku Hakim untuk mendapatkan perlindungan oleh Pihak Kedua;
(2)
Pihak Kedua dapat menyampaikan informasi/data mengenai Pelapor, Saksi, dan Korban berkaitan dengan terjaga dan tegaknya kehormatan, keluhuran mafiabat, serta perilaku Hakim untuk dapat ditindaklanjuti oleh Pihak Pertama;
(3)
Pihak Kedua memberikan perlindungan kepada Pelapor, Saksi, dan Korban sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4)
Dalam pelaksanaan permintaan atau pemberian informasi/data dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan internal yang berlaku pada Para Pihak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 4 PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN
(1) Para Pihak dapat melakukan kegiatan
pendidikan/pelatihan secara bersama-sama untuk
peningkatan kompetensi penegakan hukum dan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, perilaku Hakim, serta perlindungan kepada Pelapor, Saksi dan Korban
(2) Para Pihak dapat saling mendukung
penyediaan sarana dan prasarana dalam kegiatan
pendid ikan/pelatihan,
Pasal 5
s0srALrsAsl
(1)
Para Pihak dapat melakukan kegiatan sosialisasi secara bersama-sama dan/atau masingmasing tentang lugas, fungsi, kewenangan dan kesepahaman ini sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masing-masing lembaga kepada masyarakat.
(2)
Para Pihak dapat saling mendukung penyediaan sarana dan prasarana dalam kegiatan sosialisasi kelembagaan.
Pasal 6
KAJIAN DAN PENELITIAN
(1)
Para Pihak dapat melakukan kegiatan kajian dan penelitian secara bersama-sama dan/atau masing-masing dalam rangka peningkatan kompetensi penegakan hukum dan dalam rangka
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serla perilaku Hakim, dan perlindungan kepada Pelapor, Saksi dan Korban yang terkait dengan proses penegakkan hukum dan peradilan yang bersih dan transparan.
(2)
Para Pihak dapat melakukan publikasi dan membangun diskursus publik serta penerapan hasil kajian dan penelitian,
Pasal 7 NARASUMBER DAN TENAGA AHLI
Para Pihak dapat memberikan bantuan Narasumber dan/atau Tenaga
Ahli dalam
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing.
Pasal 8 PELAKSANAAN
(1)
Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis sesuai dengan keperluan dan kesepakatan Para Pihak.
(2)
Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.
(3)
Dalam hal Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini, hal tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Para Pihak.
Pasal 9 KERAHASIAAN
(1)
Para Pihak dapat menentukan informasi/data yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Nota
Kesepakatan
ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan lnformasi Publik.
(2) Para Pihak bertanggung jawab atas
kerahasiaan, penggunaan
dan
keamanan
informasi/data yang diterima.
(3)
Para Pihak hanya dapat menggunakan informasi / data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 10 PEJABAT PENGHUBUNG
(1) Para Pihak menunjuk
pejabat penghubung masing-masing yang bertugas sebagai
penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
(2)
Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing pihak.
Pasal
11
JANGKA WAKTU
(1)
Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
(2)
Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
Pasal 12 PEMBIAYAAN
Segala biaya yang timbul dalam
rrngt,
pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada
anggaran belanja masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan dan dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.
Pasal 14 AMANDEMEN
Setiap perubahan (amandemen) atau hal-hal yang tidaldbelum cukup diatur, kemudian atas dasar-dasar permufakatan bersama Para Pihak sefta dituangkan dalam bentuk Amandemen
yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini
sehingga
mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Pasal 15 PENUTUP
Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) masingmasing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA
